LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI JANTHO

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI JANTHO

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan laporan tahunan dalam Bidang Administrasi Umum maupun Bidang Administrasi Perkara Tahun 2016, maka disusunlah laporan tersebut dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jantho yang tertuang sebagai pertanggungjawaban dalam pekerjaan di bidangnya sehari-hari. Dengan selesainya penyusunan laporan tahunan pada Pengadilan Negeri Jantho tersebut, maka diharapkan agar dalam pelaksanaan tugasnya terwujud suatu ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata cara administrasi peradilan khususnya Pengadilan Negeri Jantho harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, serta transparansi dalam penegakan hukum. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016. Semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jantho, 5 Januari 2017 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197212121994031004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................ i DAFTAR ISI............................................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN....................................................................................................... 1 A. Kebijakan Umum Peradilan ..................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ............................................................................................................ 2 C. Tujuan dan Sasaran .................................................................................................. 3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI..................................................................................... 4 A. Standar Operasional (SOP) ...................................................................................... 5 B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ................................................................... 10 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................................... 15 A. Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 15 a. Rekruitmen.................................................................................................... 15 b. Mutasi ........................................................................................................... 15 c. Promosi ......................................................................................................... 15 d. Pensiun.......................................................................................................... 16 B. Keadaan Perkara ....................................................................................................... 17 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana............................................................................ 18 D. Pengelolaan Keuangan.............................................................................................. 19 E. Dukungan Teknologi Informasi ................................................................................ 21 F. Regulasi Tahun 2016 ................................................................................................ 22 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL.................................................................................... 23 A. Internal ...................................................................................................................... 23 B. Evaluasi..................................................................................................................... 24 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................... 25

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

beserta

Amandemennya dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat), sehingga Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sehingga menjadikan kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Begitupun Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang merupakan salah satu Undang-Undang yang merupakan Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, telah diubah pula dengan UndangUndang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selain adanya pembentukan dan perubahan Undang-Undang, saat ini sedang gencar- gencarnya pula dilakukan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya reformasi birokrasi tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kerja Kinerja

2016 | Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jantho

1

Hukum dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang di bawahnya jo.SK SEKMA No.035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Juklak SK MA R I tersebut di atas. Dengan adanya reformasi birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Jantho berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik menegakkan disiplin kerja maupun dengan meningkatkan kualitas Institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri Jantho yang profesional dan mandiri serta dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal dan meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Pengadilan Negeri Jantho. B. Visi dan Misi Visi Badan Pengadilan Negeri Jantho adalah : “Pelayanan Hukum yang prima, profesional, berkualitas dan mewujudkan Pengadilan Negeri bermartabat dan mandiri, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Adapun makna perkata dari Visi Pengadilan Negeri Jantho tersebut adalah: 1. Prima mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan; 2. Profesioal mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya; 3. Berkualitas mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pelayanan yang diberikan secara tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan; 4. Bermartabat mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho menjalankan kehidupannya dalam kemulian akhlak, keluhuran budi pekerti, iman dan taqwa, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan disegani masyarakat; 5. Mandiri mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain serta mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya;

Misi Badan Peradilan adalah : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain serta professional berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.


2

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat yang prima, transparan, adil dan bermanfaat. 4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Jantho yang bermartabat, integritas dan dedikasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Jantho.

C. Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut : a. Tujuan 1) Mewujudkan Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya system peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat pencari keadilan. 3) Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); b. Sasaran 1) Peningkatan kinerja penyelesaian perkara tingkat pertama. 2) Peningkatan tertib administrasi perkara 3) Peningkatan kualitas SDM. 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5) Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri

Jantho. 6) Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi pengadilan

Negeri Jantho.


3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

NAMA KETUA MUHIFUDDIN, SH.,MH. WAKIL KETUA 1. 2. 3. 4.

AMIR DAHYAR, SH. PANITERA

T. ISKANDAR SEKRETARIS

M. YUNUS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN Staf Subbag Umum & Keuangan

Putri Maysarah, SE Azizah Abdul Munir Andri Budiawan, SH.

JUMRAINI KASUBAG KEPEGAWAIAN

Staf Subbag Kepegawaian

Muhammad, SH Mutia, S.Si

HAKIM Inda Rufiedi, SH. Mustabsyirah, SH,.MH. Saptika Handhini, SH. Andriyansyah, SH.

MUHAMMADDAN, SH. KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN

Staf Subbag Perencanaan, IT & Pelaporan

M. NATSIR, SH. PANMUD PERDATA

SOFYAN, SH. PANMUD PIDANA

SYAFRIL, SH. PANMUD HUKUM

Staf Panmud Perdata

Staf Panmud Pidana

Staf Panmud Hukum

Safriadi, SH.

Junaidi

Maya Defiana, SH

Faizah

Reni Ohvianti, SH

Azmi

Raudhatunnur, SH.

Nabhan Sabran, A.md.

T. Syandra Raisal

Agus Widodo

Cut Safrika, A.Md Furqan Safrullah, A.Md

PANITERA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Syahbuddin Junaidi Faizah Mustari, SH. T. Bustami, SH. Safriadi, SH.

7. Maya Defiana, SH 8. Reni Ohvianti, SH

JURUSITA 1. Darmawan A 2. Azmi 3. Basri

4

A. Standar Operasional Prosedur 1. Panitera 

SOP Administrasi penanganan perkara perdata



SOP Persiapan persidangan



SOP Proses persidangan perkara perdata



SOP Administrasi upaya hukum banding



SOP Administrasi upaya hukum kasasi



SOP Administrasi upaya hukum peninjauan kembali



SOP Perkara perdata eksekusi

2. Sekretaris 

SOP Persetujuan bahan pelaksaan urusan perencanaan program dan anggaran



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan urusan keuangan



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, Arsip, Pelengkapan, SOP Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Perpustakaan



SOP Persetujuan bahan pelaksanaan pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan

3. Hakim 

SOP Proses perkara perdata gugatan



SOP Proses perkara perdata permohonan



SOP Proses perkara pidana cepat



SOP Proses perkara pidana singkat



SOP Proses perkara pidana biasa

4. Kepaniteraan Pidana 

SOP Proses penyelesaian perkara pidana anak



SOP Proses penyelesaian perkara pidana biasa



SOP Permohonan upaya hukum banding



SOP Permohonan grasi



SOP Proses penyelesaian permohonan izin/persetujuan penggeledahan



SOP Proses penyelesaian permohonan izin/persetujuan penyitaan



SOP Permohonan upaya hukum kasasi



SOP Permohonan upaya hukum peninjauan kembali


5



SOP Proses pendaftaran dan penanganan barang bukti



SOP Penerimaan barang persediaan



SOP Penanganan perkara tilang



SOP Proses penyelesaian perkara pidana cepat tipiring



SOP Proses penyelesaian perkara pidana singkat



SOP Proses penyelesaian permohonan diversi



SOP Permohonan pra peradilan



SOP SIPP perkara pidana tingkat pertama



SOP

Permintaan

permohonan

perpanjangan

penahanan

ke

Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh Pasal 29 Ayat (1) 

SOP Permintaan permohonan perpanjangan penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP



SOP Permintaan permohonan perpanjangan penahanan permintaan Kejaksaan Pasal 25 Ayat (2)



SOP Permintaan permohonan perpanjangan penahanan permintaan penyidik Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)



SOP Surat Masuk



SOP Surat Keluar

5. Kepaniteraan Perdata 

SOP Permohonan perkara perdata



SOP Perkara perdata gugatan/perlawanan apabila mediasi tidak berhasil



SOP Perkara perdata gugatan sederhana



SOP Penyelesaian keberatan gugatan sederhana



SOP Perkara perdata banding



SOP Perkara perdata kasasi



SOP Perkara perdata peninjauan kembali



SOP Perkara perdata sita



SOP Eksekusi Riil



SOP Perkara perdata eksekusi



SOP Keuangan perkara perdata



SOP Biaya proses



SOP Pengembalian sisa panjar perkara



SOP Surat keluar kepaniteraan perdata



SOP Surat masuk kepaniteraan perdata



SOP Penerimaan barang Persediaan


6

6. Kepaniteraan Hukum 

SOP Kerjasama Pos Bantuan Hukum



SOP Pembuatan Laporan Bulanan



SOP Pembuatan Laporan Caturwulan



SOP Pembuatan Laporan Semester



SOP Pembuatan Laporan Tahunan



SOP Pelayanan Informasi



SOP Penanganan meja pengaduan klasifikasi surat klarifikasi pengaduan



SOP Penanganan meja pengaduan klarifikasi surat masuk pengaduan



SOP Penanganan pengelolaan cd putusan



SOP Pendaftaran badan hukum






SOP Penanganan meja pengaduan klasifikasi pembuatan surat keputusan pemeriksaan pengaduan



SOP Pengarsipan berkas perkara



SOP Pengelolaan surat keluar



SOP Pengelolaan surat masuk



SOP Pembuatan surat keterangan penelitian



SOP Surat kuasa



SOP Penanganan surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak sedang menjalani pidana

7. Panitera Pengganti 

SOP Panitera pengganti dalam perkara perdata permohonan



SOP Panitera pengganti dalam perkara perdata gugatan



SOP Panitera pengganti dalam perkara pidana anak



SOP Panitera pengganti dalam perkara pidana biasa



SOP Panitera pengganti dalam perkara pidana Praperadilan



SOP Panitera pengganti dalam perkara pidana cepat



SOP Panitera pengganti dalam perkara lalu lintas




8. Jurusita 

SOP Pemberitahuan putusan perkara pidana



SOP Pemberitahuan Banding/Kasasi/Peninjauan kembali perkara pidana



SOP Pemanggilan siding perkara perdata



SOP Pemberitahuan isi Penetapan/Putusan perkara perdata


7



SOP Pemberitahuan pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan kembali perkara perdata



SOP Pelaksanaan Teguran/Aanmaning

9. Umum dan Keuangan 

SOP Penanganan surat masuk



SOP Penanganan surat keluar



SOP Pemeliharaan barang perpustakaan



SOP Pengelolaan barang persediaan



SOP Pengelolaan barang milik Negara



SOP Rekonsiliasi barang milik Negara



SOP Penunjukan atau penghunian rumah Negara



SOP Penunjukan pemakaian barang inventaris berupa kendaraan dinas



SOP Pengemudi / Sopir



SOP Protokoler



SOP Penyusunan uraian tugas satpam dan tenaga kebersihan



SOP Laporan aplikasi persediaan (ATK)



SOP Laporan BMN semesteran



SOP Laporan pertanggung jawaban bendahara



SOP Pelaksanaan anggaran dana UP/TUP



SOP Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Gaji, Lembur, Honor) dan LS



SOP Pelaksanaan anggaran belanja modal – LS



SOP Pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak



SOP Pengelolaan tunjangan khusus kinerja (Remunisasi)



SOP Pengelolaan ruang sidang






SOP Persiapan persidangan



SOP Keamanan kantor



SOP Kebersihan kantor



SOP Perawatan inventaris, halaman dan gedung kantor



SOP Perawatan rumah dinas

10. Kepegawaian Ortala 

SOP Daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil



SOP Daftar urut senioritas (DUS) Hakim



SOP Penyelesaian pembuatan pengantar hukuman disiplin bagi Hakim dan PNS



SOP Inventaris pegawai (Bezetting Pegawai)


8



SOP Pengusulan kenaikan pangkat



SOP Kenaikan gaji berkala (KGB)



SOP Penyelesaian pembuatan KP4



SOP Pembuatan surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Jantho



SOP Pembuatan sasaran kerja pegawai (SKP)



SOP Penanganan mutase Hakim dan PNS



SOP Pengelolaan surat keluar



SOP Pengelolaan surat masuk



SOP Penyelesaian dokumen pelantikan/penyumpahan dan menduduki jabatan



SOP Penyelesaian permohonan surat cuti Hakim dan PNS



SOP Penyelesaian surat tugas



SOP Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai negeri sipil



SOP Usulan tanda Penghargaan Satya Lencana



SOP Pengusulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu



SOP Usulan pensiun Hakim dan PNS



SOP Usulan promosi jabatan



SOP Pelaksanaan tes kesehatan CPNS



SOP Ujian Dinas



SOP Update data kepegawaian kedalam aplikasi Sikep



SOP Usulan CPNS menjadi PNS




11. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

SOP Penanganan surat masuk



SOP Penanganan surat keluar



SOP Penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya



SOP Perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berjalan



SOP Laporan realisasi anggaran



SOP Pemeliharaan jaringan



SOP Pengisian / Pembaruan konten website



SOP Penyusunan laporan bulanan



SOP Penyusunan laporan semester



SOP Penyusunan laporan tahunan



SOP Revisi Dipa dan Pok



SOP Penyusunan laporan kerja instansi pemerintah (LKJIP)



SOP Penanganan hardware / pengolah data rusak



SOP Sinkronisasi SIPP perkara pidana tingkat pertama


9



SOP Sinkronisasi SIPP perkara perdata tingkat pertama



SOP Belanja modal




B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Secara keseluruhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jantho berjumlah 33 orang dan 12 honorer. Adapun rincian beserta uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: -

Pejabat Negara Hakim 1. Muhifuddin, SH.,MH. (Wakil Ketua)         

Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku Khusus. Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan secara periodic Melaksanakan pengawasan internal

2. Inda Rufiedi, SH. (Hakim)         


3. Mustabsyirah, SH.,MH. (Hakim)         



10

4. Andriyansyah, SH. (Hakim)         


5. Saptika Handhini, SH. (Hakim)          -


Eselon IV/a 6. Amir Dahyar, SH. (Panitera)      

  

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; Pelaksanaan mediasi; Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

7. Aiyub, SH. (Wakil Panitera)     

Menyusun dan menetapkan rencana kerja kepaniteraan Menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Melaksanakan rakor intern dalam rangka pembinaan Menyelenggarakan administrasi perkara Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua


11

8. T. Iskandar (Sekretaris)  Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;  Pelaksanaan urusan kepegawaian;  Pelaksanaan urusan keuangan;  Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;  Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;  Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri -

Eselon IV/b 9. Syafril, SH. (Panitera Muda Hukum)            

Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan Mengoreksi laporan perkara banding, kasasi, PK dan Grasi. Memberikan pelayanan riset dan pengaduan Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistic Memverivikasi pengaduan yang diterima Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS Membuat Penetapan Hari Sidang Mengetik putusan dan penetapan Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan

10. Sofyan, SH. (Panitera Muda Pidana)            

Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan Mengoreksi laporan perkara banding, kasasi, PK dan Grasi. Memberikan pelayanan riset dan pengaduan Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistic Memverivikasi pengaduan yang diterima Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS Membuat Penetapan Hari Sidang Mengetik putusan dan penetapan Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan

11. M. Natsir, SH. (Panitera Muda Perdata) 

Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan



Mengoreksi laporan perkara banding, kasasi, PK dan Grasi.



Memberikan pelayanan riset dan pengaduan


12



Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email



Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum



Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistic



Memverivikasi pengaduan yang diterima



Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS



Membuat Penetapan Hari Sidang



Mengetik putusan dan penetapan



Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan



Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan

12. Muhammad Yunus (Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan) 

Memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan



Menyusun RKA-KL dan Data Pendukungnya



Membuat Jadwual Pelaksanaan Kegiatan Anggaran



Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)



Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keuangan



Membuat Konsep Surat Bidang Keuangan



Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan



Menyusun dan Menghimpun Laporan Keuangan



Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan Pelaporan Keuangan



Menilai dan menandatangani DP3 taf Sub Bagian Keuangan Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum



Merancang kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan (surat, undangan)



Menyusun SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum



memproses usulaan manajemen Barang Milik Negara



Memproses laporan administrasi Barang Milik Negara



Memproses usulan manajemen Barang Milik Negara



Menyusun RAB dan dokumen pendukung manajemen kerumahtanggaan Kantor



Menyusun Laporan Barang Persediaan



Menyusun konsep surat keluar Sub Bagian Umum



Memproses Surat Masuk dan Keluar



Menyusun Laporan Kegiatan Tenaga Honorer



Menyusun Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor



Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal



Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal


13



Mengerjakan manajemen Perpustakaan

13. Jumraini (Ka.Sub.Bag Kepegawaian & Tata Laksana) 

Mengkonsep Surat-surat Keluar



Menyelesaikan Usul Kenaikan Pangkat pada Pengadilan Negeri Jantho



Memproses Usul Mutasi dan Usul Jabatan dari Pengadilan Negeri Jantho



Membuat SK Kenaikan Pangkat dan Lain-lain



Membuat Usul Psegawai Negeri Sipil (PNS) / Karpeg / Taspen



Memproses Usul Pensiun pada Pengadiloan Negeri Jantho



Mengkonsep daftar Urut Kepangkatan (DUK) Setiap 1 (satu) Sekali per-31 Desember



Mengkonsep Bezzeting per-01 Oktober Tahun Berjalan



Mengkonsep DP 3



Mengkonsep Kenaikan Gaji Berkala



Mengkonsep KP 4



Merekap Absensi

14. Muhammaddan, SH. (Ka.Sub.Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan) 

Penanggung jawab seluruh kegiatan ruang Perencanaan, IT dan Pelaporan



Membina, mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan



Melaporkan yang menjadi kewenangan sesuai tupoksi



Menjaga dan merawat inventaris kantor serta arsip penting Perencanaan, IT dan Pelaporan



Mengkoordinasi masing-masing tupoksi dan penyusunan laporan tahunan



Mengkoordinasi masing-masing tupoksi dalam penyusunan laporan



Menginventarisir kebutuhan dalam penganggaran, menghimpun seluruh permintaan sesuai tupoksi



Membantu kpa dalam menyusun laporan



Membantu menyusun Belanja modal



Perencanaan laporan kerja instansi pemerintah (LKJIP)



Perencaanaan program dan anggaran tahun berikutnya



Perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya



Revisi dipa dan pok


14

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Rekrutmen Selama periode Januari s/d Desember 2016 tidak ada rekrutmen pada Pengadilan Negeri Jantho 2. Mutasi Untuk Mutasi/Masuk pada periode Januari s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut:  Januari : Amir Dahyar, SH (Panitera)  Februari : Maret : April : Saptika Handhini, SH (Hakim)  Mei : Juni : Juli : Agustus : September : Oktober : November : Raudhatunnur, SH (Staf Pidana)  Desember :Untuk Mutasi/Keluar pada periode Januari s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut:  Januari : Rahmawati, SH (Ketua)  Februari : Maret : April : Mukhtar, SH, MH (Hakim)  Mei : Daniel Saputra, SH (Hakim)  Juni : Juli : Agustus : September : Oktober : November : Desember : Bulkhaini, Shi, MH (Panitera Pengganti) 3. Promosi Untuk promosi jabatan pada periode Januari s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut:  Januari : Februari : Maret : April : Mei :-


15

      

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

::::::: Bulkhaini, Shi, MH (Panitera Pengganti Menjadi Panmud Pidana Tapaktuan)

4. Pensiun Selama periode Januari s/d Desember 2016 pada Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut :  Januari : Februari : Maret : April : Mei : Haryani  Juni : Juli : Agustus : September : Oktober : November : Desember : Syahbuddin


16

B. Keadaan Perkara Keadaan Perkara Selama periode Januari s/d Desember 2016 pada Pengadilan Negeri Jantho

JUMLAH NO.

PERKARA PIDANA

KETERANGAN biasa

cepat

1

Sisa tahun 2015

36

2

Masuk dalam tahun 2016

251

3

3

Putus 2016

237

3

4

Terdakwa/Jaksa menerima

208

-

5

Terdakwa/Jaksa minta banding

29

-

2 banding perkara 2015 27 banding perkara 2016

6

Terdakwa/Jaksa minta kasasi

15

-

6 kasasi perkara 2015 9 kasasi perkara 2016

7

PK (Peninjauan Kembali)

-

-

8

Terdakwa minta Grasi

-

-

NO.

PERKARA PIDANA ANAK

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

0

2


11

3

Putus 2016

10

4

Terdakwa/Jaksa menerima

6

5

Terdakwa/Jaksa minta banding

4

6

Terdakwa/Jaksa minta kasasi

3

7


8

Terdakwa minta Grasi

NO.

PIDANA SINGKAT/RINGAN/LALU LINTAS

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

2


1,150

3

Putus 2016

1,150

NO.

KETERANGAN

KETERANGAN

-

PERKARA PIDANAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

-

2


1

3

Putus 2016

1

4

Pemohon/Termohon menerima

1

5

Pemohon/Termohon minta banding/perlawanan

-

NO.

Sisa perkara pidana biasa 50

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

7

2


18

3

Putus 2016

13

4

Para pihak menerima

8

5

Para pihak minta banding

5

6

Para pihak minta kasasi

6

7


0

KETERANGAN

KETERANGAN

Sisa Perkara yang berjalan 12 4 banding perkara 2015 1 banding perkara 2016 2 kasasi perkara 2014 4 kasasi perkara 2015


17

Dilaksanakan

8 NO.

0 PERKARA PERDATA PERMOHONAN

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

2


113

3

Putus 2016

114

NO

SATKER

1

2 Pengadilan Negeri Jantho

1

KETERANGAN

1

PIDANA BIASA MA PUTU SIS SUK S A 3 4 5 287

237

50

PERKARA PIDANA ANAK MASU PUTU SIS K S A

11

10

MASU K 6

1

PERDATA PUTU S 7

25

SIS A 8

13

JUMLAH HAKIM

KETERANG AN

9

10 Perdata Permohonan : sisa tahun lalu 1, masuk tahun ini 113 permohonan,

12

5

PERKARA NO

1 1

SATKER

2 Pengadilan Negeri Jantho

PIDANA BIASA MASU SELES K AI SIS DIMIN MINUT A UTASI ASI 3 4 5 237

206

31

PIDANA ANAK SELES MASUK AI SIS DIMINU MINUT A TASI ASI

10

6

4

PERDATA SELES MASUK AI DIMINU MINUT TASI ASI 6 7 13

7

JUMLAH PANITE RA

KETERA NGAN

8

9

10

6

14

SIS A

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Pengadaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Jaringan Instalasi 2) Pengolahan Data Dan Komunikasi 3) Gedung/ Bangunan b. Pemeliharaan Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 ini berupa : 1) Pengecatan gedung, ruangan dan Pagar kantor 2) Pembelian bunga untuk taman


18

c. Penghapusan Untuk penghapusan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Jantho pada Tahun Anggaran 2016 ini N I H I L. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Finishing Gedung Kantor, Tempat parkit dan Drainase b. Pemeliharaan Pada Tahun Anggaran 2016 ini Pengadilan Negeri Jantho pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa : 1) Perbaikan instalasi air 2) Perbaikan instalasi listrik 3) Perbaikan instalasi LAN

untuk

c. Penghapusan Pada Tahun Anggaran 2016 ini Pengadilan Negeri Jantho terdapat penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung . D. Pengelolaan Keuangan Pada awal tahun anggaran 2016 saldo aset sejumlah Rp. 6.247.274.218,- berkaitan dengan pengelolaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.400415/2015 tanggal 07 Desember 2015 1.1 Belanja Pegawai 1.1.1 Pagu Anggaran = Rp. 4.345.069.000,1.1.2 Realisasi Anggaran = Rp. 3.3.42.966.192,1.1.3 Sisa Realisasi Anggaran = 1.002.102.808,1.1.4 Prosentase Realisasi Anggaran = 76,94 %

1.2 Belanja Barang 1.2.1 Pagu Anggaran = 664.729.000,1.2.2 Realisasi Anggaran = 577.460.133,1.2.3 Sisa Realisasi Anggaran = 8.891.388,1.2.4 Prosentase Realisasi Anggaran = 86,87 %

1.3 Belanja Modal 1.3.1 Pagu Anggaran = 1.186.000.000,1.3.2 Realisasi Anggaran =1.182.496.455,1.3.3 Sisa Realisasi Anggara = 3.503.545,1.3.4 Prosentase Realisasi Anggaran = 99,70 %


19

2. DIPA Nomor : SP DIPA -005.02.3.400416/2015 tanggal 07 Desember 2015 2.1 Pagu Anggaran = 27.635.000 2.2 Realisasi Anggaran = 25.293.000,2.3 Sisa Realisasi Anggaran = 2.342.000,2.4 Prosentase Realisasi Anggaran = 91,53 %

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 2016 berjumlah Rp.7.441.400,DIPA 400415 (01) NO

1

2

Kode Satker. Program. Keg.

Uraian

Pagu DIPA

005.01.0600.400415

PENGADILAN NEGERI JANTHO

6.195.798.000,00

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

5.009.798.000,00

005.01.01.1066(011-020)

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

005.01.01.1066

BELANJA PEGAWAI

005.01.01.1066(002)(A-Z)

BELANJA BARANG OPERASIONAL

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1.186.000.000,00

005.01.02.1071

BELANJA MODAL

1.186.000.000,00

005.01.02.1071.003

Meubelair

005.01.02.1071.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

005.01.02.1071.998

Gedung/Bangunan

56.300.000,00 4.345.069.000,00 608.429.000,00

100.000.000,00 86.000.000,00 1.000.000.000,00


20

DIPA 400416 (03)

NO

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

005.03.0600.400416 1

005.03.07

005.03.07.1049 005.03.07.1049(011-020)

Uraian

Pagu DIPA

PENGADILAN NEGERI JANTHO Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

27,635,000.00

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

27,635,000.00

27,635,000.00

27,635,000.00

E. Dukungan Teknologi Informasi Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Teknologi informasi berperan sebagai media komunikasi dan distribusi penyampaian informasi. Dengan ini informasi bisa lebih cepat diterima, tanpa batas waktu, dan tidak dipengaruhi oleh lokasi. Pengadilan Negeri Jantho sudah didukung oleh teknologi informasi yang dapat dioperasikan oleh Pejabat dan staf yang terkait yaitu media internet dan faksimile. 

Faksimile digunakan untuk mengirim surat-surat dinas dan juga menerima suratsurat dari instansi lain.



Internet juga digunakan untuk mengirim surat-surat dinas, menerima surat-surat dari instansi lain, dan juga untuk mengoperasikan berbagai aplikasi yaitu : 1. Aplikasi CTS/SIPP merupakan aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan informasi untuk masyarakat seperti status perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs web maupun pada meja informasi di pengadilan. 2. Aplikasi Sistem Pelaporan Jumlah Perkara Berbasis Web digunakan untuk menginput data laporan keadaan perkara dan tilang setiap bulan. 3. Aplikasi Komdanas merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. 4. Aplikasi e-monev Anggaran Bappenas digunakan untuk menginput data laporan keuangan per triwulan.


21

F. Regulasi Tahun 2016 Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan ditetapkan pula kebijakan yaitu : 1. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja 2. Mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan 3. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Sarana dan prasarana pendukung dimanfaatkan untuk pencapaian Visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan tersebut dituangkan dalam program yaitu sebagai berikut : 1. Program penerapan kepemerintahan yang baik 2. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum 3. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya 4. Program penegakan hukum dan HAM


22

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Untuk pengawasan internal, semua Hakim dilibatkan, semua Hakim ditunjuk sebagai Hakim Pengawas masing-masing bagian dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho yaitu : 1. Inda Rufiedi, SH 2. Mustabsyirah, SH. MH 3. Andryansyah, SH 4. Saptika Handhini, SH

: Pengawasan Bidang Sub Kepaniteraan Perdata Dan Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. : Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuang Dan Perencanaan, Teknologi dan Informasi : Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum Dan Humas : Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana Dan Wasmat Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana Hubungan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jantho merupakan quality control atas effort aparat Pengadilan Negeri Jantho yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh aparat Pengadilan adalah produk yang benar-benar akurat, akuntabel dan efisien. Selain kualitas produk hukum, Pengadilan Negeri Jantho juga bertanggung jawab atas kualitas aparatnya. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan tergambar dalam ulasan berikut : A. Internal Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 nomer : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Negeri Jantho telah melaksanakan Pengawasan Internal yang mana dalam pengawasan ditunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Jantho dan sebagai koordinator adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho dan pada setiap bulannya Pengadilan Negeri Jantho telah mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk membahas sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jantho, dan apa pula hambatannya demikian juga cara mengatasinya yang dalam hal ini masing – masing Hakim Pengawas Bidang telah melaporkan tentang bidang yang diawasinya meliputi : 1. Manajemen peradilan meliputi : Program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan. 2. Administrasi Perkara meliputi : Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan Perkara, Pola pelaporan perkara,dan pola Kearsipan perkara. 3. Teknis persidangan meliputi : Bedah berkas perkara, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, Minutasi perkara . 4. Pelayanan Publik meliputi : Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris , Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan serta Tingkat pengaduan masyarakat.


23

Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat Koordinasi/evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris serta Kaur Keuangan dan Bendahara Pengadilan Negeri Jantho . Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggara, evaluasi pelaksanaan belanja modal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan, evaluasi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran dan kendala yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis. B. Evaluasi Dari seluruh pengawasan internal yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jantho menggunakan kontrol dengan bantuan Teknologi Informasi. Portal atau tools yang digunakan untuk melakukan evaluasi seperti terlihat dalam tabel berikut :

No. 1

2

3

4

5

Obyek Pengawasan

Data perkara Pengadilan Negeri Jantho Data keuangan perkara Pengadilan Negeri Jantho Data Realisasi Anggaran Data Rekonsiliasi Barang dan Anggaran

Portal/ Tools CTS/SIP/Buku Register

6

Data Absensi

7

Data Putusan teranonimasi

Setiap Bulan

http://komdanas.mahkamah Setiap Hari agung.go.id dan Buku Keuangan Perkara

http://komdanas.mahkamah Setiap Bulan agung.go.id Setiap Bulan

http://komdanas.mahkamah agung.go.id

Data Perkara Banding

Time Sequence

Setiap Bulan CTS/SIP http://komdanas.mahkamah agung.go.id

Setiap Hari

Setiap Hari CTS/SIP


24

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Jantho dan sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Jantho dan belum mencapai target 100% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan. 3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala. 4. Pelaksaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. 5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan, umum dan Perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan dengan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara belum sempurna. 6. Pengadilan Negeri Jantho sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat. Sedangkan bagian kepaniteraan masih dibutuhkan penambahan Hakim, Jurusita Pengganti mengingat semakin bertambahnya volume perkara yang diterima dan adanya mutasi hakim sehingga menjadikan tugas kepaniteran lebih berat. 7. Kantor Pengadilan Negeri Jantho belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan untuk saat ini belum optimal. 8. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Negeri Jantho sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat B. REKOMENDASI 1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Jantho

mengingat velume penambahan pegawai

sekarang tidak seimbang

dengan volume pegawai yang pensiun. 2. Agar mendapat perhatian untuk Pengadilan Negeri Jantho yang bangunan gedungnya belum sesuai standar prototipe Mahkamah Agung. 3. Agar ke depan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran. 4. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal sehingga penyelesaian perencanaan pembangunan gedung sesuai prototipe MA RI sehingga sarana kelengkapan gedung dapat selesai pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan target yang ada dalam renstra Pengadilan Negeri Jantho tahun 2015 – 2019. 5. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada unsur Pimpinan dan Kepniteraan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 99 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.


25

6. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan yang profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

C. PENUTUP Demikian Laporan tahunan tahun 2016 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Jantho selama tahun 2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Peradilan Negeri Jantho kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Negeri Jantho, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan tahunan 2016 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.


26

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI JANTHO

Recommend Documents