LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA TAHUN 2014
Jalan HS. Simanjuntak No. 0792 Baturaja Telp. (0735) 320016-320212 Website : www.pn.baturaja.go.id BAT U RAJA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahun 2014 Pengadilan Negeri Baturaja dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat selesai dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2014. Laporan disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor 315-1/SEK/KU.01/XI/2014 Tanggal 7 Nopember 2014 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6-U/2229/KP.01/XI/2014 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2014. Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Baturaja selama Tahun 2014 yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Tahunan ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan.
Baturaja, 2 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
MIMI HARYANI, SH NIP. 19660828 199603 2 001
i
DAFTAR ISI
Pengantar …………………………………………………………………………….........i Daftar Isi ………………………………………………………………………………….ii Bab I
Pendahuluan ………………………………………………………………...1
Bav II
Struktur Organisasi (Tupoksi)………………………………………….........7 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ..................................................... 8 B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ................................................. 9
BAB III
Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………..10 −
Rekruitmen ……………………………………………....……….12
−
Mutasi ………………………………………………………….....12
−
Promosi ………………………………………………………......12
−
Pensiun ……………………………………………………….......12
B. Keadaan Perkara ……………………………………………………...13 C. Pengelolaan Sarana danPrasarana ………………………………….....15 D. Pengelolaan Keuangan ………………………………………………..18 E. Dukungan Teknologi Informasi ………………………………………19 F. Regulasi Tahun 2014 …………….....…………………………..…….20 Bab IV
Pengawasan A. Internal ……………………………………………………………......21 B. Evaluasi ……………………………………………………………….22
Bab V
Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………………….....39
ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Kebijakan Umum Peradilan Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan fungsi sentral dalam proses peradilan agar lebih baik, terarah dan bertanggung jawab, maka Pengadilan perlu membuat dan menyusun kebijakan umum sebagai acuan pedoman dalam manjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Baturaja secara umum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1
Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakimam sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Baturaja yang merupakan Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparatur pendukungnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut dengan lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kwalitas / mutu putusan pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan prasarana yang didukung oleh anggaran yang memadai, meningkatkan kwalitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja, serta melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap aparatur Badan Peradilan dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah perlunya secara bertahap adanya peningkatan kesejahteraan Aparatur Badan Peradilan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. B.
Visi dan Misi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Badan Peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung RI tidak dapat dipisahkan dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu : a) Visi “Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja menjadi Badan Peradilan Tingkat Pertama yang transparan, bersih dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat”. b) Misi Misi Pengadilan Negeri Baturaja Yakni :
2
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Baturaja perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Tujuan yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan Kualitas Putusan Hakim. 3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepaniteraan. 4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan. 5. Meningkatkan Pengawasan. 6. Meningkatkan Disiplin kerja. 7. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Bagi Masyarakat. 8. Meningkatkan Pembinaan Hukum Kepada masyarakat. Adapun sasaran, adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Baturaja adalah :. 1. Tercapainya peningkatan kuantitas penerimaan dan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara. 3. Peningkatan Kualitas Pengawasan. 4. Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 5. Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice). 6. Peningkatan Tertib Kearsipan Perkara.
3
7. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Baturaja. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2015–2019. Karena sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, maka tahun 2015 ditekankan pada pencapaian sasaran dengan memperhatikan fungsi Kepaniteraan/Sekretariat Pengadilan Negeri Baturaja serta unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terlaksananya
Tugas
Pokok,
Fungsi
Kepaniteraan dan Sekretariat
Pengadilan Negeri Baturaja, beserta unit kerja yang ada dibawahnya adalah dalam kapasitasnya untuk membantu pencapaian kinerja lembaga khususnya pelaksanaan di bidang administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum, dengan tidak mengurangi tugas dan fungsi yang lain, pelaksanaan tugas secara implisit dituangkan menjadi sasaran yang akan dicapai oleh Kepaniteraan / Sekretariat Pengadilan Negeri Baturaja dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara tingkat pertama. 2. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum di lembaga peradilan. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dilingkungan peradilan. 4. Tercapainya dukungan koordinasi, kualitas, kemampuan sumber daya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana Kepaniteraan / Sekretariat Pengadilan Negeri Baturaja. C.
Rencana Strategis Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004 memberikan arahan pembangunan bidang hukum yaitu terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Salah satu upaya untuk menegakkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih jujur dan bertanggung jawab. Untuk mencapai arahan sebagaimana dikemukakan di atas perlu adanya bentuk pembangunan bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
4
1. Strategi Stabilitas a. Strategi Stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Baturaja, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Baturaja pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Strategi Pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Baturaja, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Rehabilitasi Tampak Depan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja dalam DIPA Tahun 2015 secara berkesinambungan. 3. Strategi Efisiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Baturaja yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan kearah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoma Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. 5. Strategi Kombinasi 5
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi diatas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 6
Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah pelaksaaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan ini sesuai Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman atau sebagai badan tertinggi yang melaksanakan fungsi yudikatif, membawahi empat lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. semula Organisasi, administrasi dan financial peradilan berada dibawah tugas dan wewenang masing-masing Departemen terkait, tetapi setelah diundangkannya kedua undang-undang tersebut tugas dan kewenangan dialihkan ke Mahkamah Agung. Peradigma yang berkembang sebelum terwujudnya peradilan dibawah satu atap, ditandai dengan dipisahkannya secara tegas system administrasi dipengadilan antara administrasi teknis dengan administrasi non teknis. Tarik menarik kepentingan antara kekuasaan eksekutif (Departemen Terkait) dengan kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung), berdampak pada ketidak terpaduan system. Pradigma yang dibangun dalam pembaharuan Peradilan dibawah satu atap pada Mahkamah Agung melalui “Pendekatan Kesisteman” dengan “Totalitas System” sehingga keterpaduan dan keutuhan kewenangan manajemen peradilan dapat berfungsi sebagai alat pengubah pola piker lama dari “Separition Of Authory” menjadi “Distribution Of Function”. Setelah beralihnya organisasi, administrasi, dan financial, semua lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka tugas dan wewenang Mahkamah Agung pasca satu atap terhadap peradilan dibawahnya tidak hanya lagi terbatas pada bidang teknis yudisial dan administrasi peradilan. Melainkan juga mencakup bidang organisasi, administrasi dan financial. Kebijakan yang sangat urgen diantaranya, pembenahan struktur organisasi baik teknis maupun non teknis, sistem pengawasan dan system pendidikan dan pelatihan hakim.
7
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BATURAJA MAJELIS HAKIM KETUA 1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH MIMI HARYANI, SH 2. ADE SYOFIAN, SH., MH 3. DEDI IRAWAN, SH., MH 4. I NYOMAN ARY M, SH., MH
WAKIL KETUA
5. RAKHMAD FAJERI, SH., MH 6. MADELA N SAI REEVE, SH., MH 7. INDAH POKTA, SH PANITERA / SEKRETARIS
8. HARTATI, SH
M. ROESLI, SH
WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
Y.EFENDI SALEH, SH
DWI JOKO HANDOYO, SH
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
KEPALA URUSAN
KEPALA URUSAN
KEPALA
PERDATA
PIDANA
HUKUM
KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
URUSAN UMUM
ALIDIN, SH
SAIFUL AMRI, SH
AMIRULLAH, SH
SADAT PRAYUDI, SH
PARMONO, SH
M. ALBAR, SE
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN 1.
PANITERA PENGGANTI
2.
JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Baturaja berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Rencana Standar Operasional Prosedur dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan di Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya dijadikan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan, Yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan berlaku bagi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang berlaku mulai Tahun 2011 sampai dengan sekarang. Sehingga Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. 8
B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku dan diwajibkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja disusun sebagai berikut : 1. Hakim 2. Panitera / Sekretaris 3. Wakil Panitera 4. Wakil Sekretaris 5. Panitera Pengganti 6. Panitera Muda Pidana 7. Panitera Muda Perdata 8. Panitera Muda Hukum 9. Kepala Urusan Keuangan 10. Kepala Urusan Umum 11. Kepala Urusan Kepegawaian 12. Jurusita / Jurusita Pengganti 13. Staf (Fotocopy SKP terlampir)
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 9
A.
Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2014 baik tenaga teknis yudisial maupun non yudisial seluruhnya berjumlah 40 orang, yang terdiri dari Hakim 9 orang, Pejabat Fungsional 5 orang, Pejabat Struktural 4 orang, Panitera Pengganti 7 orang, Jurusita 1 orang, Jurusita Pengganti 4 orang dan Staf 10 orang. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 umumnya dan untuk menwujudkan tujuan kekuasaan Kehakiman khususnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya mencukupi dalam hal jumlah (Kuantitas) tetapi juga mumpuni dalam hal kemampuan (Kualitas)
yang
juga
memahami
dan
memiliki
hati
nurani
untuk
mengimplementasikan etika kekuasaan kehakiman dalam hal kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga Peradilan) baik tenaga teknis maupun non teknis agar berkualitas tinggi, bermoral dan mempunyai integritas yang dapat dibanggakan, serta memiliki pemahaman dan tekad untuk senantiasa berpedoman pada etika kekuasaan kehakiman dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya didalam maupun diluar kedinasan, perlu diadakan pengelolaan dan pembinaan dari Sumber daya Manusia tersebut. Sebagai Upaya pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia tersebut untuk Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut di bawah ini : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL TAHUN 2014 NO
1.
2.
NAMA
Mimi Haryani, SH
Rama Wijaya Putra, SH.,MH
JENIS PELATIHAN Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Bimbingan Teknis Kehumasan Bagi Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat 10
TANGGAL
TEMPAT
5 s/d 7 Juni 2014
Merlyn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Azhari No. 29-30 Jakarta 10130
5 s/d Juni 2014
Merlyn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Azhari No. 29-30 Jakarta 10130
3.
Rama Wijaya Putra, SH.,MH
4.
1. Dedi Irawan, SH., MH 2. Rakhmad Fajeri, SH., MH
Banding dan Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Propinsi di Banda Aceh, Sumsel, Jawa Tengah, Jambi dan Banten Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Gelombang II) Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Gelombang 1 (CJE) bagi Lingkungan Peradilan Umum
18 s/d 29 Agustus 2014
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
19 s/d 24 Oktober 2014
Badan Litbang
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial PELATIHAN TEKNIS NON YUDISIAL NO
NAMA
1.
1. Muhammad Albar, SE 2. Octo Tridiansyah
2.
1. Dra. Rosanah 2. Thaheri 3. R.A Ganiasih 4. Mujianto, SH
JENIS PELATIHAN Rekonsiliasi data/aplikasi SIMAK –BMN di Kantor KPKNL Pelatihan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP/CTS Versi 2) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Sumsel Tahun 2014 Bimbingan teknis pengendalian dan penanganan perdata.
TANGGAL
TEMPAT
Kantor 9 s/d 10 KPNKNL Januari 2014 Palembang
14 s/d 17 April 2014
Hotel Sintesa Peninsula Palembang
23 s/d 25 April 2014
Hotel Padjajaran Resort Bogor
3.
M. Roesli, SH
4.
1. M. Roesli, SH 2. Dwi Joko Handoyo, SH 3. Parmono, SH 4. Muhammad Albar, SE
Penyusunan Rencana Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2015.
5 s/d 7 Juni 2014
Hotel Sintesa Peninsula Palembang
Alfian Syahrowani
Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
25 s/d 28 Agustus 2014
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baturaja
5.
Rekruitmen Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional adalah terletak pada proses rekruitmen, seleksi Calon Pegawai Negeri 11
Sipil (CPNS) dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Rekruitmen dilakukan untuk menjaring pelamar yang ingin bekerja dan mengabdikan dirinya pada institusi tersebut. Pengadilan Negeri Baturaja sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI hanya menerima CPNS yang telah dilakukan Rekruitmen oleh Mahkamah Agung RI yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Baturaja dengan dibuktikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Mahkamah Agung RI. Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi bagi Hakim merupakan suatu hal yang lumrah, karena itu kesiapan mental sejak mendaftar sebagai Calon Hakim, sudah siap dimana saja ditugaskan di wilayah Republik Indonesia, karena itu patut disayangkan bila masih ada Hakim yang melakukan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung setelah ditempatkan pada suatu daerah dengan berbagai alasan yang tidak rasional, demikian hal mutasi karena promosi jabatan juga suatu hal yang wajar sebab promosi merupakan jenjang karir yang harus dilalui jika prestasi kerja seorang hakim selalu baik tanpa cacat. Mutasi Hakim NO
N A M A/ NIP
JABATAN
SK MUTASI
TEMPAT
1.
Jimmy Maruli, SH., MH
Hakim
30/KMA/SK/II/2014
Pengadilan Negeri Curup
JABATAN
SK MUTASI
TEMPAT
Mutasi Karyawan NO 1.
N A M A/ NIP Hasahatan Sormin, SH
Wakil Panitera
9/DJU/SK/KP.04.5/4 Pengadilan Negeri /2014 Sekayu
Pensiun Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014 sebanyak 40 orang yang terdiri dari Hakim 9 orang, Pejabat Fungsional 5 orang, Pejabat Struktural 4 orang, Panitera Pengganti 7 orang, Jurusita 1 orang, Jurusita Pengganti 4 orang dan staf 10 orang. Dari keseluruhan Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja Tahun ini belum ada yang memasuki masa pensiun. Pengisian Jabatan Struktural NO
N A M A / NIP
JABATAN
12
USUL PROMOSI
KET
-
-
-
-
-
B. Keadaan Perkara 1. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Baturaja sampai dengan 31 Desember 2014 I.
II.
Gugatan Sisa Perkara Tahun 2013
: 13 Berkas
Perkara Masuk Tahun 2014
: 20 Berkas
Perkara yang Putus Tahun 2014
: 29 Berkas
Sisa Perkara Tahun 2014
:4
Berkas
Dicabut
:3
Berkas
Minutasi
:3
Berkas
Sisa Perkara Tahun 2013
:0
Berkas
Masuk Tahun 2014
: 54 Berkas
Putus 2014
: 54 Berkas
Minutasi
: 54 Berkas
Permohonan
Sisa Perkara Tahun 2014 III.
IV.
V.
0
Berkas
Sisa Perkara Tahun 2013
:3
Berkas
Masuk Tahun 2014
:6
Berkas
Dikirim
:9
Berkas
Dicabut
:0
Berkas
Sisa Tahun 2014
:0
Berkas
Sisa Perkara Tahun 2014
:2
Berkas
Masuk Tahun 2014
:6
Berkas
Dikirim
:7
Berkas
Dicabut
:0
Berkas
Ditolak
:1
Berkas
Sisa Perkara Tahun 2014
:0
Berkas
:0
Berkas
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali Sisa Perkara Tahun 2013
13
Masuk Tahun 2014
:1
Berkas
Dikirim
:7
Berkas
Dicabut
:0
Berkas
Ditolak
:1
Berkas
Sisa Perkara Tahun 2014
:0
Berkas
2. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Baturaja sampai dengan 31 Desember 2014 I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Pidana Biasa
Sisa Tahun Lalu
: 112 Berkas
Masuk Tahun ini
: 737 Berkas
Putus Tahun ini
: 748 Berkas
Sisa Tahun ini
: 101 Berkas
Pidana Singkat
Sisa Tahun Lalu
:-
Berkas
Masuk Tahun ini
:-
Berkas
Putus Tahun ini
:-
Berkas
Sisa Tahun ini
:-
Berkas
Berkas
Pidana Cepat / Tipiring
Sisa Tahun Lalu
:-
Masuk Tahun ini
: 145 Berkas
Putus Tahun ini
: 145 Berkas
Sisa Tahun ini
:-
Berkas
Pelanggaran Lalu Lintas
Sisa Tahun Lalu
:-
Masuk Tahun ini
: 7718 Berkas
Putus Tahun ini
: 7718 Berkas
Sisa Tahun ini
:-
Berkas
Berkas
Banding
Masuk Tahun ini
: 25 Berkas
Dicabut Tahun ini
:6
Berkas
Yang belum dikirim Tahun ini
:1
Berkas
Kasasi
Masuk Tahun ini
: 12 Berkas
Dicabut Tahun ini
:1 14
Berkas
VII. VIII. IX. X.
Yang belum di kirim Tahun ini
: Nihil
Peninjauan Kembali
:1
Praperadilan
: Nihil
XIII.
Berkas
Penggeledahan : 217 Berkas
Penyitaan Masuk Tahun ini
XII.
Berkas
Grasi
Masuk Tahun ini XI.
:1
: 1299 Berkas
Surat Kuasa Pendaftaran
: 48 Berkas
Belum Minutasi
: 42 Berkas
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Baturaja kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja berupaya dengan dana yang tersedia melakukan beberapat terobosan guna melengkapi sarana dan prasarana, antara lain : 1. Pembuatan Meja Informasi dan Pengaduan Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. di pertegas dengan SK KMA Nomor SK1-144/KMA/I/2011, maka di setiap kantor Pengadilan Negeri wajib membuat Meja Informasi dan Pengaduan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Gambar 1. Meja Informasi dan Pengaduan 2. Pembuatan Banner Informasi Pengadilan Negeri Baturaja
15
Gambar 2. Banner Informasi Pengadilan Negeri Baturaja
3. Pembuatan Leaflet dan Brosur-Brosur Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Baturaja 16
Gambar 3. Leaflet dan Brosur Pengadilan Negeri Baturaja 4. Pembuatan Meja Sidang Anak Pengadilan Negeri Baturaja Sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2014, sarana dan prasarana Meja Sidang Anak perlu siapkan.
Gambar 4. Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Baturaja
5. Pembuatan Ruang Mediasi
17
Gambar 5. Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Baturaja 6. Pembuatan Ruang Tunggu Korban dan Keluarga Korban 7. Pemeliharaan Taman Kolam Gedung Pengadilan Negeri Baturaja
Gambar 6. Taman Kolam Gedung Pengadilan Negeri Baturaja
D. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Baturaja Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
yang telah ditetapkan melalui
Rencana
Kegiatan Anggaran
Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2014 setelah turun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan memperhatikan skala prioritas.
18
Pada Tahun Anggaran 2014 DIPA Nomor Pengadilan Negeri Baturaja Nomor SP.DIPA-005.01.2.098963/2014
dan
Nomor
SP.DIPA-005.03.2.099228/2014
Tanggal 5 Desember 2014 mendapat Anggaran Belanja sebesar sebagai berikut : Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : No
Uraian Jenis Belanja
Pagu DIPA
Realisasi
Sisa Anggaran Pelaksanaan
Persentase Pelaksanaan
1
2
3
4
5
6
1.
Belanja Pegawai
Rp.199.309.186,-
93.67 %
2.
Belanja Barang
Rp. 46.123.094,-
91.91 %
Rp. 3.147.932.000,- Rp. 2.948.622.814,Rp. 570.449.000,-
Rp. 524.325.906,-
Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum : No
Uraian Jenis Belanja
Pagu DIPA
Realisasi
Sisa Anggaran Pelaksanaan
Persentase Pelaksanaan
1
2
3
4
5
6
1.
Belanja Barang
Rp. 87.400.000,-
Rp. 86.475.000,-
Rp. 925.000,-
98.94 %
E. Dukungan Teknologi Informasi a) Perangkat Keras Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Baturaja telah memiliki server
standar,
beberapa
unit
komputer
terhubung
untuk
melaksanakan aplikasi perkara. Dengan jumlah yang masih terbatas sehingga Pegawai khususnya Panitera Pengganti secara bergantian menggunakan komputer untuk melaksanakan aplikasi baik aplikasi perkara maupun aplikasi yang lain. Anjungan Informasi Mandiri juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai media informasi masyarakat secara mandiri mencari informasi yang terletak di Ruang Tunggu. b) Perangkat Lunak Perangkat Lunak yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Baturaja adalah Aplikasi Penelusuran Perkara CTS/SIPP, Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Website dan Email.
19
F. Regulasi Tahun 2014 Peraturan dalam suatu organisasi sangatlah penting, yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan manusia dan pegawai dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai pada tahun tersebut. Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Regulasi Tahun 2014, diantaranya sebagai berikut : 1. Disiplin Kerja Pegawai 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Hakim Pengawas dan Pengamat 4. Susunan Majelis Hakim 5. Petugas Informasi Pengadilan Negeri Baturaja 6. Hakim Pengawas Bidang 7. Penanggung Jawab Informasi 8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 9. Baperjakat (Fotocopy SK terlampir).
20
BAB IV PENGAWASAN
A. Internal Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi. Pengadilan Negeri Baturaja melakukan pengawasan secara internal dengan metode observasi langsung, statistik dan laporan. Ketua Pengadilan Negeri selaku atasan langsung dalam rangka Waskat (Pengawasan Melekat) dan merupakan penanggung jawab pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris dan Jurusita beserta kesekretariatan di daerah hukumnya. Alat-alat Pengawasan yang dipakai adalah Buku Pedoman Kantor dan Buku Formulir. Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menunjuk hakim untuk melaksanakan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U4/07/KP.04.6/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Baturaja. Hakim yang ditunjuk dan bidang yang diawasi adalah sebagai berikut : 1. Dedi Irawan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum ; 2. Rama Wijaya Putra, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana ; 3. Hartati, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Umum ; 4. Ade Syofian, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata ; 5. Rakhmad Fajeri, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Kepegawaian ; 6. Indah Pokta, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Keuangan ; Disamping itu juga telah ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yaitu Madela Natalia Sai Reeve, SH., MH, Rama Wijaya Putra, SH., MH dan I Nyoman Ary Mudjana, SH., MH dengan Surat Keputusan 21
Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U4/05/KP.04.6/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan dengan berdasar SK Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U4/04/KP.04.6/IX/2014 Tanggal 16 September 2014
telah ditunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Baturaja. Untuk Pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang akan diteruskan ke Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab pimpinan / sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan. Pengawasan dibidang jalannya peradilan dengan tujuan agar supaya jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. B. Evaluasi Dalam rangka monitoring dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengadilan Negeri Baturaja, setiap 1 (satu) bulan dilaksanakanlah Rapat Kerja Rutin, dan wajib dihadiri oleh para Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Baturaja. Dari hasil rapat kerja rutin tersebut dibuat notulen rapat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan, adapun notulen rapat kerja tahun 2014 sebagai berikut : NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) KAMIS, 6 FEBRUARI 2014 I.
PIDANA Laporan kepaniteraan Pidana dan Perdata mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau CTS versi 2 ada beberapa panitera pengganti yang tidak menginput, meliputi diantaranya Pengunduran sidang dan Dakwaan. Beberapa panitera Pengganti tersebut sebagai berikut :
22
THAHERI : Tunggakan minutasi sebanyak 15 berkas dan yang bersangkutan menyatakan sanggup menyelesaikan berkas perkara tersebut (Kontrak kerja). SUAIBATUL ISLAMIYAH : Tunggakan minutasi sebanyak 12 berkas menyatakan sanggup menyelesaikannya. ISMAYATI, SE : Tunggakan minutasi sebanyak 2 berkas sanggup menyelesaikannya. SAIFUL AMRI A, SH : Tunggakan minutasi sebanyak 7 berkas sanggup menyelesaikannya. M. ROESLI, SH : Tunggakan minutasi sebanyak 2 berkas. HASAHATAN SORMIN, SH : Tunggakan sebanyak 3 berkas menyatakan sanguup menyelesaikan berkas tersebut. AMIRULLAH, SH : Tidak ada tunggakan dipertahankan. Dra. ROSANAH : Tidak ada tunggakan minutasi dipertahankan. MUJIANTO, SH : Tidak ada tunggakan minutasi perkara. R.A. GANIASIH : Tidak ada tunggakan minutasi. ZAMIRSYAH : Tunggakan minutasi sebanyak 10 berkas
dan menyatakan
sanggup menyelesaikannya. Untuk penyelesaian administrasi perkara di butuhkan 2 (dua) buah printer di bagian Panitera Pengganti 1 (satu) unit dan Kepaniteraan Hukum 1 (satu) unit.
II. PERDATA 1. Teguran dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menyangkut perkara perdata belum dibalas (surat sdr. M. Budianto, SH). 2. Di sepakati bersama bahwa setiap putusan perkara yang sudah inkrah agar supaya diinput di website Pengadilan Negeri Baturaja. Diharapkan koordinasi dakwaan dari Kejaksaan dimohon dapat dikirimkan berupa CD. 3. Untuk kelancaran penginputan data CTS 2 agar supaya website bisa diaktifkan 24 jam dan diminta bagian IT Sdr. Hendra untuk membantu kelancaran kegiatan tersebut.
23
III. HUKUM 1. Perkara pidana putus sebanyak 55 dan perkara perdata ada 6 berkas
yang belum
dilaporkan sehingga pembuatan laporan Hukum tidak valid sehingga laporan bulan ini perlu diralat kembali. 2. Untuk tidak terulang kembali kejadian tersebut agar supaya panitera pengganti melaporkan perkara yang putus dengan tertib dan tepat waktu sehingga laporan bulanan yang dibuat oleh bagian Hukum menjadi benar dan valid. 3. Pertanyaan dari bagian Hukum : Apakah blanko putusan bisa dmasukan dalam CTS dua. IV. KEPEGAWAIAN Administrasi kepegawaian meliputi SKP, DP3 para Hakim dan pegawai telah diselesaikan dan khusus D.P3 Ketua telah dikirimkan ke Sekretaris MA. RI untuk ditanda tangani melalui kilat khusus. V. KEUANGAN 1. Laporan Keuangan menyangkut Realisasi anggaran, Permintaaan Tunjangan Remunerasi yang terangkum dalam laporan semester telah diselesaikan. 2. RKA-KL Tahun Anggaran 2015 telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang. VI. UMUM 1. Gudang hari Jum’at direncanakan akan dilakukan pembersihan, menyangkut sepeda motor yang telah di lelang agar di keluarkan. 2. Ruang arsip perkara sudah disusun dengan rapih untuk mempermudah pencarian berkas perkara, agar senantiasa diperhatikan kebersihannya. 3. Rehab ruang IT dan perbaikan pemeliharaan gedung kantor meliputi bagian-bagian ruangan
yang
mengalami
kebocoran,
agar
di
konsultasikan
dengan
Panitera/Sekretaris. VII. JURUSITA Diusulkan dari Jurusita agar SK Radius panggilan diadakan revisi karena tidak sesuai dengan kenaikan BBM sekarang ini dan sudah tidak sesuai lagi.
24
VIII. LAIN - LAIN 1. Bagi Para Panitera Pengganti agar stanby padat saat jadwal sidang, dikarenakan jumlah Hakim sangat kurang sehingga tertib waktu sidang bisa diwujudkan. 2. Putusan perkara yang lebih dari 6 bulan perlu diperhatikan kronologisnya para Panitera Pengganti dan Hakim agar senantiasa berkoordinasi. 3. Tahanan anak-anak tidak bisa diperpanjang kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan contoh sakit. 4. Untuk mudah mengkontrol pengisian CTS 2 agar supaya disiapkan blanko isian. 5. Blanko data perkara masuk untuk pidana dan perdata agar disiapkan manakala ada permintaan dari Instansi lain contoh Pemda atau BPS. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) KAMIS, 3 MARET 2014 1. Tunggakan minutasi perkara sesuai dengan laporan bulan ini dari beberapa Panitera Pengganti Sdr. Thaheri memiliki tunggakan perkara terbanyak 24 berkas diantaranya masih terdapat
perkara tahun 2013, yang bersangkutan menyatakan
kesanggupannya untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut. 2. Bagi Panitera Pengganti lainnya yang memiliki tunggakan perkara sesuai dengan laporan dari kepaniteraan pidana agar supaya menyelesaikan tunggakan perkara tersebut dalam rangka menghadapi pengawasan yang di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. 3. Penyelesaian berkas minutasi agar supaya diselesaikan per perkara setelah itu segera di laporkan kepaniteraan pidana dan dimohon agar para Hakim untuk segera menandatangani putusannya. 4. Panitera Pengganti yang tidak melakukan pengisian CTS 2 diberikan sanksi tegas sesuai dengan surat teguran Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. 5. Bagi semua Panitera Pengganti pada saat menginput data perkara CTS 2 agar di cek kembali, pastikan apakah data yang telah diinput sudah tersimpan dalam aplikasi CTS dua, kalau ternyata terdapat kendala agar dilaporkan/ konsultasikan dengan Sdr. Hendra selaku Team IT untuk diselesaikan pemecahannya. 25
6. Input data khusus pengunduran hari sidang terakhir agar dicek kembali apakah sudah tersimpan atau belum, apabila sudah tampil datanya dalam CTS 2 berarti sudah benar, selanjutnya sdr. Hendra agar melakukan sinkronisasi data CTS 2 sudah samakah dengan data yang dibuat secara manual. 7. Khusus untuk input putusan agar dipastikan bahwa sudah masuk dan dapat ditampilkan dalam CTS dua. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) RABU, 7 APRIL 2014 1. Para Panitera Pengganti yang memiliki berkas perkara kaitannya dengan Hakim yang pindah Tugas (Jimmy Marulli, SH, MH) agar supaya diselesaikan dan telah ditanda tangani putusannya. 2. Panitera Pengganti yang memiliki tunggakan cukup banyak bulan ini adalah : 1. Zamirsyah 2. Thaheri dan 3. Suaibatul Islamiyah, dimohon untuk menyelesaikan tunggakan perkaranya. 3. Temuan terlambatnya berkas perkara Perdata yang banding, sehingga terlambat dikirim, agar diperhatikan pula ada masa insaghenya. 4. Putusan dinyatakan syah apabila disampaikan / diucapkan pada saat pengucapan putusan. 5. Putusan perkara permohonan dari kepaniteraan perdata diusahakan diputus dibawah tanggal 25. 6. Sebagai temuan Tim pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang, perlu di buat Papan Display bagian Perdata dan Pidana. 7. Mengingat bertambahnya jumlah perkara dan untuk menjaga berkas Perkara agar tetap baik perlu di bungkus dengan plastik yang sesuai di serahkan sepenuhnya dengan Sdr. Hendra dan biaya koordinasi dengan Urusan Keuangan dan Umum. 8. Laporan Perkara Tipiring Sdr. Thaheri belum diselesaikan. 9. Urusan Kepegawaian : berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Kepegawaian, secara umum sudah dilaksanakan, namun pegawai yang data simpegnya belum lengkap.
26
masih ada beberapa
10. Bagi para Hakim dan Pegawai yang datanya belum lengkap dibuatkan catatan khusus dan diumumkan agar segera memberikan fotocopy data yang dibutuhkan dan diserahkan ke urusan Kepegawaian. 11. Inventaris kantor seperti AC agar dilakukan perbaikan secara rutin dan dibuat catatan agar supaya mudah dikontrol untuk servis selanjutnya. 12. Kebersihan kantor terutama WC dan Kamar Mandi agar supaya ditingkatkan kaitannya dengan tugas pokok yang telah diberikan kepada para tenaga honorarium. 13. Kewajiban memelihara Barang Milik Negara (BMN) adalah tugas kita bersama oleh karena itu Kepala Urusan Umum agar supaya secara tertib membuat Kartu Inventaris Barang setiap ada perubahan dan penambahan asset yang baru. 14. Perlu dipersiapkan pembuatan ruang mediasi dan kaukus dan sebagai peningkatan pelayanan publik khususnya bagi pengunjung sidang menggunakan kursi roda perlu dibuatkan tangga khusus. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) SELASA, 8 JULI 2014 1. Sosialisasi Administrasi Perkara dan SOP Perilaku PNS dibawah Pengadilan Tinggi Palembang 2. Tunggakan berkas perkara bulan ini dominan di miliki oleh : Sdr. Thaheri, Zamirsyah, Suaibatul Islamiyah, Saiful Amri, Dra. Rosanah dan RA. Ganiasih dimohon agar segera diselesaikan. 3. Khusus berkas perkara yang banding agar supaya ducek kelengkapannya sebelum dikiri m ke Pengadilan Tinggi Palembang dan jangan sampai hampir habis masa tahananya berkas baru dikirim, kalau sampai terjadi kita harus siap dipanggil menghadap ke Pengadilan Tinggi. 4. Dari Kepaniteraan Perdata Perkara Gugatan Sdr. Zamirsyah agar dikonfirmasi dengan Ketua yang lama Bpk. Efiyanto D, SH, MH. Jangan sampai jadi temuan Hakim Pengawas. 5. Jika terjadi penggantian Panitera Pengganti agar supaya diselesaikan berkas perkaranya dengan baik. 27
6. Khusus perkara permohonan Sdr. Thaheri tahun 2014 agar di selesaikan. 7. Formulir-formulir perkara diusulkan untuk di upload ke website Pengadilan Negeri Baturaja seperti halnya Dirjen Badilag. 8. Keluhan masyarakat kaitanya yang harus diperhatikan oleh Pengadilan adalah masalah Tilang, kedepan agar diperbaiki sistemnya, demikian pula dengan perkara Tipiring. 9. Kepaniteraan Hukum mengusulkan agar diadakan perbaikan kaitannya dengan pembuangan air limbah WC. 10. Urusan Umum permintaan laporan semester I (Pertama) agar supaya diselesaikan dengan teliti dan tepat waktu, kaitanya dengan SIMAK-BMN. 11. Rekonsiliasi Semester I (Pertama) SIMAK-BMN ke Wilayah dan KPKNL agar diselsaikan dengan baik. 12. Secara rutin urusan umum agar supaya memantau dan melakukan pengecekan terhadap kartu inventaris barang per ruangan dan di rumah dinas dan agar dilakukan perbaikan setiap tahunnya. 13. Realisasi anggaran untuk semester I (Pertama) Tahun 2014telah terealisasi DIPA 01 sebesar 52 % dan DIPA 03 51 % dan secara umum sudah berjalan dengan baik. 14. Pembuatan Ruang Mediasi agar dilaksanakan disesuaikan dengan dana yang tersedia, dipergunakan ruang Perpustakaan dengan membuat skat/pembatas ruangan, demikian pula ruang tunggu korban khusus perkara anak kedepan agar juga di rencanakan. 15. Sebagai masukan bagi urusan umum untuk di siapkan Jalur evakuasi dan ruang sidang agar dilengkapi dengan Pemadam Kebakaran. 16. Untuk dipersiapkan pembelian kipas angin diperuntukan ruang sidang tengah yang dipergunakan sebagai tempat acara Pengadilan Negeri Baturaja. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) SELASA, 12 AGUSTUS 2014 I. PIDANA 1. Bagi para Panitera Pengganti mohon diperhatikan mengenai Penahanan, hitungannya adalah hari kalender bukan hari kerja, hari kalender berarti 28
penghitungannya hari libur juga dihitung dan permohonan perpanjangan penahanan di Pengadilan Tinggi agar dilampirkan pula 60 harinya. 2. Bagi para Panitera Pengganti yang masih memiliki tunggakan penyelesaian perkara agar segera di selesaikan dan jangan ditunda-tunda. 3. Sinkronisasi data dari laporan bulanan perkara dengan data yang terdapat dalam aplikasi CTS agar di pertahankan, yakni dengan menertibkan penyampaian laporan perkembangan perkara setiap bulannya atau saling ingat mengingatkan. 4. Para Panitera Pengganti agar supaya melaporkan ke bagian Pidana setiap perkara yang putus saat itu juga. 5. Pengisian atau input data perkara pada CTS bagi para Panitera Pengganti agar di tingkatkan kembali, dikarenakan sewaktu waktu data tersebut dapat di cek oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Palembang dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan telah ditingkatkannya tunjangan Remunerasi Pegawai Mahkamah Agung RI maka kita harus siap dan lebih berhati hati dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan siap dengan sanksi apabila kita lalai dengan tugas kita. 6. Khusus Extra Vonis (Kutipan) dibuat begitu perkara putus dan dikirimkan kepada yang berhak menerimanya/berperkara, termasuk Kepala Rutan/LP. Dep. Hukum dan HAM RI jangan sampai terlambat, dan apabila di kirim langsung ke instansi luar agar supaya di buatkan Tanda Terimanya. 7. Tunggakan penyelesaian perkara bulan ini masih dimiliki oleh beberapa Panitera Pengganti sebagai berikut : Thaheri : 15 berkas perkara, Zamirsyah : 21 berkas perkara, Suaibatul Islamiyah : 4 berkas perkara, Ismayati, SE dan Mujianto, SH kosong. 8. Khusus Kepaniteraan Pidana, Apabila menerima berkas perkara agar diteliti terlebih dahulu, apakah dakwaan sudah ditanda tangani. 9. Perkara Lalu lintas Tilang mohon di perhatikan jangan sampai menimbulkan masyarakat mengeluh, dan pengambilan barang bukti tilang agar dilakukan dengan pelayanan yang baik. 10. Register Barang Bukti agar diisi dengan tertib dan baik.
II. PERDATA Minutasi perkara perdata yang belum selesai agar diselesaikan segera diantaranya : Panitera Pengganti Sdr. Thaheri
tanggal 26 Mei, Saiful Amri ( sesuai dengan 29
laporan kepaniteraan Perdata ). III.HUKUM Laporan kondisi ruang arsip perkara perlu dilakukan perbaikan dikarenakan ada bagian yang bocor, ruang arsip perkara yang ideal dibuat suasananya yang enak dan membuat betah penjaga dan pengunjungnya. IV. UMUM 1. Perpustakaan buku agar di tertibkan kembali dengan mencatat setiap penerimaan buku yang baru dan di tata di ruang Perpustakaan dengan baik pula. 2. Kebersihan gedung dan halaman gedung kantor agar lebih ditingkatkan lagi, kerjasama dengan para pegawai honorer sesuai dengan tugasnya masing-masing. 3. Pengiriman surat keluar agar segera disampaikan dan khusus hari Jum’at pengiriman surat diperhatikan mengingat waktunya pendek. 4. Kendaraan Mobil dan Motor Dinas yang sudah habis pajak agar dilakukan pengurusan pajaknya ke samsat. 5. Jadwal piket para pegawai honorer agar di buat setiap bulan dan agar dilaksanakan dengan baik. V. KEUANGAN 1. Pengajuan permintaan tunjangan remunerasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada, baik kekurangan bulan Juli dan permintaan bulan Agustus 2014, diperkirakan akhir bulan Agustus cair, dengan peningkatan tunjangan tersebut agar seluruh Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. 2. Realisasi anggaran DIPA untuk 01 telah mencapai 65 % dan 03 telah mencapai 68,03 %. 3. Di usahakan pengajuan pemasangan Langganan Daya Listrik untuk tempat sidang tetap di Muaradua dan Martapura dengan melihat dana yang ada. VI. KEPEGAWAIAN 1. Perlu dilakukan perbaikan pembaharuan SK Pengawasan per bidang. 2. Perlu segera dibuat SK Hakim Humas atas nama RAMA WIJAYA, SH, MH yang telah mendapat pelatihan tentang kehumasan. 3. Di ingatkan kembali pembuatan papan display pidana dan perdata.
30
VII. POKOK PEMBAHASAN TAMBAHAN 1. Dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2014 yang ke – 69, perlu dibentuk kepanitiaan Lomba untuk memeriahkan kegiatan tersebut. 2. Dan kepada petugas upacara bendera 17 Agustus 2014 agar dilakukan latihan gladi kotor dan gladi bersih di halamanan gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja. 3. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 69 tanggal 19 Agustus 2014 sesuai kesepakatan diselenggarakan syukuran, pembagian hadiah dan halal bi halal warga Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jum’at tanggal 23 Agustus 2014 di ruang sidang Pengadilan Negeri Baturaja. 4. Dan dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan Ibu Mimi Hariyani, SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Agustus 2014 di Pengadilan Tinggi Palembang, perlu dihadiri oleh para Hakim dan beberapa Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN NON HAKIM SELASA, 18 AGUSTUS 2014
1. Penjelasan SK KMA No. 128 /KMA/Tahun 2014 tentang Tunjangan Remunerasi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2014. 2. Dengan tunjangan kinerja yang baru tersebut diharapkan kepada semua Pegawai khususnya Pengadilan Negeri Baturaja baik Tekhnis maupun Non Tekhnis untuk terus meningkatkan disiplin kerja dan kinerjanya masing-masing. 3. Kenaikan tunjangan kinerja ini masih dalam masa percobaan, untk itu di harapkan semua Pegawai agar supaya meningkatkan kembali kinerjanya di masa yang akan datang. 4. Besaran tunjangan Remunerasi Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan kementerian lain jauh lebih besar, hal ini patut disyukuri oleh semua Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya masih 70 % belum 100 %. 31
5. Kenaikan tunjangan Remunerasi Pegawai Mahkamah Agung RI mendapat perhatian publik, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak citra atau nama baik institusi ( contoh : masih dalam waktu jam kerja, Pegawai berada di Pasar memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut, kalau ada wartawan yang usil kemudia di foto dan aploud ke internet, ini akan menjadi berita yang tidak baik ). 6. Mengenai penyelesaian administrasi perkara dan pengisian aplikasi CTS versi 2 agar para Panitera Pengganti melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya jangan ada tunggakan minutasi perkara dan penginputan data di CTS. 7. Pengiriman vonis putusan agar supaya diserahkan ke bagian Pidana, untuk selanjutnya dapat dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pengiriman nya disertai dengan tanda bukti/Buku Expedisi. 8. Disepakati
bersama penerimaan tunjangan Remunerasi setiap Pegawai di
lakukan pemotongan sesuai dengan keihlasan masing-masing dan dihimpun di urusan Keuangan selanjutnya akan di berikan kepada Pegawai Honorarium sebagai tambahan penghasilan. 9. Pengisian Daftar Hadir agar diutamakan pinger print lebih dulu baru kemudian yang secara manual kecuali dalam keadaan mati lampu. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) SELASA, 9 SEPTEMBER 2014
I. PIDANA 1. Evaluasi Tunggakan perkara bagi Panitera Pengganti Sdr. Thaheri dan Zamirsyah sama dengan bulan yang lalu, di mohon menjadi perhatian khusus untuk segera menyelesaikan tugas penyelesaian perkara tersebut dengan perjanjian kontrak kerja dan ditahannya tunjangan kinerja / Rhemunerasi yang bersangkutan. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara Perdata agar supaya di upload di website Pengadilan Negeri Baturaja.
32
3. Terbatasnya infrastruktur / Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Baturaja agar dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. 4. Hambatan yang terjadi dalam rangka implementasi Case Tracking System (CTS) di Pengadilan Negeri Baturaja perlu di inventarisir dan dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
dan Pengadilan Tinggi Palembang.
5. Guna memperlancar penyelesaian perkara di harapkan para Hakim untuk dapat berada di Kantor pada saat jam kerja. 6. Soft copy perkara agar supaya di sampaikan kepada para Hakim terlebih dahulu untuk dicek sebelum dikirim ke Dirjen. Badilum.
II. PERDATA 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara perdata agar supaya di upload di website Pengadilan Negeri Baturaja. 2. Pembayaran PNBP tersebut harus tepat waktu setelah diambilnya biaya perkara segera disetorkan. 3. Perbaikan/Revisi Penetapan Radius Panggilan/Pemberitahuan perkara agar supaya diselesaikan dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengadilan Agama Baturaja. 4. Redaksional Surat Keputusan Penetapan Radius Pemberitahuan/Panggilan juga perlu disempurnakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku sekarang. 5. Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata mohon untuk dicek kembali.
III. HUKUM 1. Pengadaan Plastik arsip perkara agar di lanjutkan kembali disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 2. Dalam rangka pelayanan publik khususnya pembuatan surat pernyataan tidak pernah dihukum agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur. V. KEPEGAWAIAN 1. Pengisian input data di aplikasi Komdanas agar dilaksanakan dengan baik dan tertib, menyangkut pembayaran tunjangan kinerja / Remunerasi.
33
2. Pengisian / input data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG agar supaya terus disempurnakan.
VI. KEUANGAN Dalam rangka Penyelesaian permintaan tunjangan kinerja/remunerasi Pegawai tepat waktu dimohon para Pegawai untuk segera menandatangani bukti penerimaan agar supaya segera dapat dikirim ke wilayah/Pengadilan Tinggi Palembang.
VII. UMUM 1. Kebersihan Gedung dan Halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja agar supaya ditingkatkan kembali, para tenaga honorarium untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. 2. Piket Jaga malam bagi tenaga honorarium agar supaya di susun kembali dan dibuat jadwal yang baru. 3. Kartu Inventaris Barang agar supaya dilakukan penggantian dibuat setiap tahun atau setiap terjadinya Mutasi barang. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) SELASA, 4 NOPEMBER 2014
I. PIDANA 1. Penyampaian hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pengadilan Tinggi Palembang dengan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 2. Laporan kepaniteraan pidana penyelesaian berkas perkara kepada Panitera Pengganti untuk bulan ini sdr. Thaheri
masih 10 berkas, Zamirsyah 6 berkas
mohon untuk diselesaikan segera. 3. Bagi semua Panitera Pengganti untuk diperhatikan pembuatan Berita Acara (BA) walaupun tidak dihadiri oleh terdakwa, persidangan tetap dibuka oleh Hakim dan
34
dibuat BA nya pada sidang pertama, demikian pula apabila di sebabkan hal lainnya. 4. Bagi Panitera Pengganti Sinkronisasi Berita Acara di CTS agar supaya dilakukan dengan Berita Acara yang terdapat pada berkas perkara. 5. Permintaan buku register perkara dapat diusulkan melalui bagian umum dengan terlebih dahulu mengisi data buku register perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan kebutuhan .
II. PERDATA 1. Perkara masuk permohonan tahun 2014 telah mencapai 19 berkas, perkara perceraian. 2. Eksekusi apabila persyaratan telah lengkap 3. Bagi Panitera Pengganti yang masih memiliki tunggakan perkara perdata yang masih belum selesai, mohon untuk segera diselesaikan, apalagi waktu sudah ada yang lebih dari 2 (dua) bulan.
III. HUKUM 1. Laporan bulanan agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu, agar di koordinasikan dengan bagian kepaniteraan lainnya dengan baik. 2. Sinkronisasi data perkara dalam aplikasi CTS agar tetap dipertahankan.
IV. UMUM 1. Barang Milik Negara (BMN) yang sudah bisa dihapuskan agar didata dan diajukan usul penghapusannya. 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) per ruangan agar dicek dan diteliti kembali agar dilakukan penggantian setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap terjadi penambahan dan mutasi barang, termasuk di Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.
35
V. KEUANGAN 1. Realisasi penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 78 % dan 03 90,36 % tahun anggaran 2014. 2. Guna penghitungan uang makan akhir tahun anggaran agar Pegawai yang akan mengambil cuti agar dilaporkan terlebih dahulu ke urusan kepegawaian sebagai kelengkapan data absensi. 3. Permintaan usul pembayaran gaji calon pegawai negeri sipil (CPNS) atas nama Kusmanto telah diusulkan ke KPPN Baturaja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014.
VI. KEPEGAWAIAN 1. Usul kenaikan pangkat (KP) dan kenaikan gaji berkala (KGB) Pegawai tahun 2014 telah diusulkan masing-masing atas nama : Hakim : Fajri, Dedi, dan pak Ade (KP), Evi , Yuli, dan Budianto (KGB). 2. Pengisian data sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) agar supaya di lengkapi pengisian biodatanya dengan baik dan benar. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
NOTULEN RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI BATURAJA (RUTIN) KAMIS, 4 DESEMBER 2014
I. PIDANA 1. Aplikasi CTS harus diisi secara lengkap dan benar, begitu pula dengan masa penahanan, apabila tidak diisi maka akan terlihat penahanan habis dan tidak diperpanjang dan apabila minutasi belum diselesaikan maka di CTS kelihatan perkara tersebut masih berjalan padahal sudah putus.
36
2. Berkas perkara yang sudah putus agar segera diselesaikan penyelesaian administrasi perkaranya kemudian berkas perkaranya diserahkan ke Panmud. Pidana untuk selanjutnya diserahkan ke Panmud. Hukum. 3. Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP) melalui Aplikasi CTS akan terus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang selaku koordinator wilayah.
II. PERDATA 1.
Berkas perkara perdata yang belum selesai agar supaya diselesaikan baik permohonan maupun gugatan.
2.
Laporan keuangan perkara perdata via SMS gateway agar diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, begitu juga laporan melalui aplikasi Komdanas agar diinput dengan baik dan benar.
III. UMUM 1.
Kebersihan halaman dan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja agar supaya ditingkatkan, dipantau setiap hari tenaga honorariumnya, bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditentukan secara gotong royong.
2.
Dikarenakan akhir-akhir ini cuaca mendung dan sering turun hujan, agar di cek dan dikontrol ruangan yang terjadi kebocoran, genteng yang pecah dan lain sebagainya untuk dilakukan perbaikan.
3.
Barang Milik Negara (BMN) dalam ruangan agar supaya dicek kembali disesuaikan dengan daftar yang tercantum dalam DIR (Daftar Inventaris Ruangan).
IV. KEUANGAN 1.
Dikarenakan terjadi pagu minus pada belanja gaji (51) dan uang makan pegawai tahun 2014, maka pembayaran uang makan Pegawai bulan Nopember dan Desember 2014 belum dapat dibayarkan.
37
2.
Setelah di konfirmasi ke KPPN bisa dilakukan revisi anggaran apabila pagu anggaran gaji (51) tidak minus, apabila terjadi minus semua harus dilakukan revisi melalui korwil dengan membuat estimasi kebutuhan gaji termasuk uang makan.
3.
Pembayaran uang makan Pegawai bulan Nopember dan Desember 2014 dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2015 dengan melampirkan surat pernyataan.
V. KEPEGAWAIAN 1.
Pengisian Daftar hadir Pegawai melalui aplikasi Komdanas agar supaya di lakukan dengan
baik
dan
benar
sehubungan
dengan
pembayaran
tunjangan
kinerja/Remunerasi Pegawai. 2.
Input data dalam aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) agar terus dilakukan hingga sempurna, Pegawai yang belum lengkap data kepegawaiannya agar diminta untuk memberikan fotocopy sesuai dengan data yang dibutuhkan ke Urusan Pegawai. Demikian notulen rapat dinas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
38
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Dari uraian Laporan Tahun 2014 Pengadilan Negeri Baturaja tersebut diatas telah tergambarkan pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengawasan Struktural yang melekat telah dilaksanakan, baik oleh Hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi Palembang, Hakim-hakim pengawas Bidang dengan Koordinator Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang telah dilakukan perbaikan dengan pembenahan seperlunya.
B. Rekomendasi 1.
Bidang sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Baturaja terdapat kekurangan pegawai Golongan II dan III sebagai pelaksana tata usaha dan staff kepaniteraan kurang lebih membutuhkan 12 orang pegawai agar pembagian tugas berdasarkan Tupoksi dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu agar dilakukan penambahan pegawai untuk persiapan mengisi kekosongan tersebut.
2.
Peingkatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan workshop, dan lain-lain. Bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Fungsional dan Struktural baik ditingkat wilayah maupun ditingkat pusat.
3.
Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perlu di dukung sarana dan prasaranyang memadai di antaranya : a. Pengadaan rehab gedung kantor Pengadilan Negeri Baturaja sesuai prototype atau pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan prototype. b. Pengadaan alat pengolah data bagi para Panitera Pengganti dalam rangka penyelesaian berkas perkara. c. Penambahan Daya Listrik dan Rehab Instalasi Listrik Gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja d. Peningkatan jaringan internet / speedy guna input data perkara ke dalam e. CTS/SIPP lebih tepat waktu dan benar.
39
LAMPIRAN - LAMPIRAN
40
41
