Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Tahun Pendahuluan. keuan

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2016

keuan

Pendahuluan


Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan pelaksanaan tugas tahun 2016 dibidang Administrasi teknis Yustisial/Administrasi Kepaniteraan dan dibidang Administrasi Kesekretariatan telah dapat disusun. Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang

Pengadilan Negeri Bangil

kepada publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun

2011

tentang

Pedoman

Pelayanan

Informasi

di Pengadilan. Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas tahun 2016 ini disamping sebagai informasi dan pertangung jawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. untuk dijadikan bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang . Kami telah berusaha dalam menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan disana-sini, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang Bangil ,30 Desember 2016 Ketua,

Dr.GUTIARSO, SH. MH. NIP. 19660508 199212 1 001

i


Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................ ii B A B I P E N D A H U L U A N ............................................................... 1 B A B II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) ....................................5 C. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ...................................................... 7 1

Kepaniteraan Perdata ..................................................................................................... 8

2

Kepaniteraan Pidana .................................................................................................... 40

3

Kepaniteraan Hukum ................................................................................................... 52

4

Sub Bagian Umum dan Keuangan.............................................................................. 66

5

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ......................................... 95

6

Sub Bagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelaporan ............................ 111

7.

Panitera Pengganti ...................................................................................................... 123

8.

Jurusita / Jurusita Pengganti ..................................................................................... 132

D. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) .................................................................. 143 -

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim ................................................................................ 144

-

Panitera ........................................................................................................................ 153

-

Wakil Panitera ............................................................................................................. 154

-

Sekretaris ..................................................................................................................... 155

-

Kesekretariatan ........................................................................................................... 156

-

Kepaniteraan ............................................................................................................... 159

-

Fungsional .................................................................................................................... 162

-

Staf ................................................................................................................................ 178

B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................... 184 A. Sumber Daya Manusia ...................................................................... 184 -

Mutasi ........................................................................................................................... 184

-

Promosi ......................................................................................................................... 185

-

Pensiun ......................................................................................................................... 185

B. Keadaan Perkara ............................................................................ 186 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ....................................................... 192 D. Pengelolaan Keuangan ......................................................................196 ii


Daftar Isi

E. Dukungan Teknologi Informasi ...........................................................201 F. Regulasi Tahun 2016 ....................................................................... 203 B A B IV PENGAWASAN ................................................................ 204 A. PENGAWASAN INTERNAL .................................................................................... 204 B. EVALUASI .................................................................................................................. 213 B A B V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..................................... 214

iii


Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Peradilan. Pembangunan nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional seperti yang

tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Salah satu sektor pembangunan yang tidak kalah penting dari sektor – sektor yang lain adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum harus diselenggarakan sebagai pembangunan integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Indonesia sebagai Negara Hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, dengan demikian seluruh komponen bangsa, baik sebagai Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat harus menghormati hukum dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di Negara kita ini, termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Bangil sebagai bagian dari sub sistem dalam Sistem Peradilan Indonesia.

1


Pendahuluan

Yudikatif sebagai satu bagian dari Lembaga Penegakan Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, Pengadilan Negeri Bangil merupakan suatu Lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dimana dalam Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat adanya asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk mewujudkan supremasi hukum ini tentunya diperlukan suatu tindakan nyata yang terencana dalam suatu program kerja dan kegiatan kerja kedepan yang merupakan implementasi pemenuhan harapan-harapan masyarakat pencari keadilan. Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan : pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur, peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar, memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan, Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas, melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk 2


Pendahuluan

berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ; 2. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran ; 3. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ; 4. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ; 5. Menyelanggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ; 6. Menyelanggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

B.

Visi dan Misi. Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil, disamping harus ditunjang adanya sarana dan prasarana gedung dan fasilitas gedung yang memadai, juga perlu dilakukan adanya pembinaan, pengelolaan dan pembenahan administrasi baik administrasi Peradilan maupun administrasi umum dan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial dan pada akhirnya adanya evaluasi dan 3


Pendahuluan

pengawasan internal sebagai bagian integral dari perwujudan kebijakan umum peradilan yang akan dijabarkan secara detail lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Visi Pengadilan Negeri Bangil adalah mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah : 1 Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3 Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4 Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5 Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4


B A B II

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Susunan Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari Ketua, Hakim Anggota, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Staf. Pimpinan Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Desember 2016, berikut ini Bagan Struktur Organisasi dan daftar nama-nama seluruh pegawai aktif Pengadilan Negeri Bangil selama tahun 2016.

5


Struktur Organisasi (Tupoksi)

6



C. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam

Standar Operasional Prosedur (SOP)

biasanya diatur ketentuan – ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya diatur tersendiri dalam bentuk Surat Edaran (SE). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengadilan Negeri Bangil meliputi Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Sub Bagian Perencanaa , TI dan Pelaporan.

7


1


Kepaniteraan Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Perdata

sebanyak 11 (sebelas), yang

meliputi Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan, Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Banding, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Kasasi, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Peninjauan Kembali, Prosedur Penyelesaian Permohonan Eksekusi, Prosedur Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Keberatan

Gugatan

Sederhana,

Prosedur

Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata

Penyelesaian

Permohonan

Consignasi

Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara Perdata, Prosedur Biaya Proses.

8

,


2


Kepaniteraan Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Pidana

sebanyak 11 (sebelas), yang

meliputi Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Biasa, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Singkat, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Cepat, Tipiring dan Lalu Lintas, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Banding, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Kasasi, Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Praperadilan, Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Prosedur Proses Penyelesaian Grasi, Prosedur Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan,Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan.

40


3


Kepaniteraan Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Hukum sebanyak 17 (tujuh belas), yang

meliputi Prosedur Pembuatan laporan Bulanan, Prosedur Pembuatan Laporan Catur Wulan, Prosedur Pembuatan Laporan Semester, Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan, Prosedur Pelayanan Informasi, Prosedur Pendaftaran Badan Hukum, Prosedur Pengarsipan Berkas Perkara, Prosedur Pengelolaan Surat Keluar, Prosedur Surat Kuasa, Prosedur Penanganan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih dan Tidak Sedang Menjalani Pidana, Prosedur Kerjasama Pos Bantuan Hukum, Prosedur Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan, Prosedur Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan, Prosedur Penangan meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan, Prosedur Penanganan Pengelolaan CD Putusan , Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Penelitian, Prosedur Pengelolaan Surat Masuk.

52


4


Sub Bagian Umum dan Keuangan Standar Operasional Prosedur (SOP) di

sebanyak

18

(delapan

belas),

yang

meliputi

Sub Bagian Umum dan Keuangan Prosedur

Pengelolaan

Perpustakaan,

Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan), Prosedur Administrasi Keuangan Pembuatan Kartu Identitas Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)/Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Prosedur Pengelolaan Aplikasi Persediaan, Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pengelolaan Dan Pengiriman Surat Keluar, Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara, Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Susulan), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Kekurangan Gaji), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur), Prosedur Penerbitan SPP-LS Belanja Modal, Prosedur Pengajuan Uang Persediaan, Prosedur Pengajuan (Remunerasi), Prosedur Pengelolaan Belanja Pegawai, Prosedur Belanja Rutin, Prosedur Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Prosedur Pelaporan UAKPA,

66


5


Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Urusan Kepegawaian sebanyak 13 (Tiga belas) ,

yang meliputi Prosedur Kenaikan Gaji Berkala, Prosedur Kenaikan Pangkat, Prosedur Usulan Jabatan,Menduduki Jabatan, Prosedur Usulan Pensiun ,Prosedur Cuti Hakim dan Pegawai Negeri Sipil , Prosedur Surat Tugas Hakim dan Pegawai Negeri Sipil , Prosedur Pengelolaan Surat Masuk , Prosedur Pengelolaan Surat Keluar , Prosedur Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) , Prosedur Update Data Kepegawaian Kedalam Aplikasi Sikep , Prosedur DUK , Prosedur Satya Lencana , Prosedur Inventarisasi Pegawai Bezetting.

95


6


Sub Bagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan , Teknologi Informasi

dan Pelaporan sebanyak 9 (Sembilan) , yang meliputi Prosedur Penanganan Surat Masuk, Prosedur Penanganan Surat Keluar, Prosedur Perencanaan Anggaran, Prosedur Revisi Dipa, Prosedur Perawatan Dan Mengatasi Permasalahan Jaringan Internet, Prosedur Perawatan Sipp/Cts, Prosedur Laporan Tahunan Dan Lkjip, Prosedur Peliputan Dan Penginputan Website, Prosedur Pengelolaan Website.

111



7. Panitera Pengganti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Panitera Pengganti sebanyak 5 (Lima) , yang meliputi Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Biasa, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pra Peradilan, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Anak, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Gugatan, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Permohonan.

123



8. Jurusita / Jurusita Pengganti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Jurusita / Jurusita Pengganti sebanyak 5 (Lima) , yang meliputi Prosedur Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana, Prosedur Pemberitahuan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Prosedur Pemanggilan Sidang Perkara Perdata,Prosedur Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Perkara Perdata, Prosedur Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

132



D. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan Hasil penilaian kerja bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk Pengadilan Negeri Bangil meliputi Hakim, Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pejabat Fungsional yaitu Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, serta Staf di Urusan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

143


-


Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

Dr. GUTIARSO, SH.MH.

Ketua

NIP. 19660508 1999212 1 001

TARGET NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membagi perkara perdata gugatan kepada hakim Membagi perkara pidana biasa kepada hakim Memimpin eksekusi perkara perdata gugatan Memeriksa dan memutus perkara pidana biasa Memeriksa perkara perdata gugatan Menetapkan hakim pengawas bidang dan rollingnya Melakukan evaluasi hasil pengawasan hakim Membaca dan mendisposisi surat - surat masuk

AK

KUANT/OUTPUT

0 0 0 0 0 0 0 0

6 200 1 49 1 1 3 300

144

perkara perkara perkara perkara perkara kegiatan kegiatan kegiatan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100 100 100 100 100

4 4 4 4 4 4 4 4

BIAYA

bln bln bln bln bln bln bln bln



YAMTO SUSENA, SH.MH.

Wakil Ketua

NIP. 19670112 199603 1 001

TARGET NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima ,menyidangkan, mengadili perkara pidana dan perdata Menetapkan penahanan penyitaan, penggeledahan Menetapkan penahanan terdakwa Menetapkan hakim perkara cepat(tilang dan tipiring) melaksanakan koordinasi pengawas bidang mengikuti kegiatan pengkajian hukum/peradilan menerima laporan pengaduan rapat koordinasi BAPERJAKAT

AK

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

BIAYA

0

25

dokumen

100

6

bln

0 0 0 0 0 0 0 0,00

100 25 6 2 1 1 1

dokumen dokumen dokumen dokumen kegiatan laooran kegiatan

100 100 100 100 100 100 100

6 6 6 6 6 6 6

bln bln bln bln bln bln bln

145



ASWIN ARIEF, SH.MH.

Hakim

NIP. 19800302 200312 1 001

TARGET NO 1 2 3 4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, memeriksa dan Minutasi perkara Melakukan mediasi Melaksanakan pengawasan bidang

AK 0 0 0 0 0,00

146

KUANT/OUTPUT

100 100 2 12

berkas berkas laporan laporan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln



A. RICO H. SITANGGANG, SH.M.Kn.

Hakim

NIP. 19780108 200312 1 001

TARGET NO 1 2 3 4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, memeriksa dan memutus perkara Minutasi perkara Melakukan mediasi Melaksanakan pengawasan bidang

AK 0 0 0 0 0 0,00

147

KUANT/OUTPUT

100 100 2 12

berkas berkas berkas berkas

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln bln



FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO

1

Nama

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, SH.MH. RICKI ZULKARNAEN,

2

NIP

19630503 199212 1 00 1

3 4 5

1 SH.

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama

RICKI ZULKARNAEN, Hakim SH.

2

NIP

19780415 200312 1 001

Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK.I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata, III/c

Jabatan

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

4

Jabatan

Hakim

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NIP. 19780415 200312 1 001

TARGET NO 1 2 3 4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, memeriksa Minutasi perkara Melakukan mediasi Melaksanakan

AK 0 0 0 0 0.00

KUANT/OUTPUT

120 120 2 12


KUAL/MUT U

100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln

Bangil, 02 Januari 2014

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, SH.MH.

RICKI ZULKARNAEN, SH.

19630503 199212 1 00 1

19780415 200312 1 001

148



I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum

Hakim

NIP. 19740311 200502 1 001

TARGET NO 1 2 3 4


AK 0 0 0 0 0 0,00

149

KUANT/OUTPUT

50 50 2 7

berkas berkas berkas berkas

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

7 7 7 7

BIAYA

bln bln bln bln bln



ANDI MUSYAFIR, SH

Hakim

NIP. 19800901 200502 1 002

TARGET NO 1 2 3 4


AK 0 0 0 0 0,00

150

KUANT/OUTPUT

30 30 2 6


WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln



HANDRY SATRIO, SH.MH

Hakim

NIP. 19800315 200604 1 003

TARGET NO 1 2 3 4


AK 0 0 0 0 0,00

151

KUANT/OUTPUT

30 30 2 6


WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln



FAUSI, SH.MH.

Hakim

NIP. 19820405 200704 1 001

TARGET NO 1 2 3 4


AK 0 0 0 0 0,00

152

KUANT/OUTPUT

30 30 2 6


WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100

12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln


-


Panitera

SUWANDI, SH.MH.

Panitera

NIP. 19600918 198302 1 004

153


-


Wakil Panitera

NUR KHALIM, SH.MM.

Wakil Panitera

NIP. 19620101 198503 1 010

154


-


Sekretaris

SUYOTO, SH

Sekretaris

NIP. 19650827 198803 1 003

155


Kesekretariatan


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL*

NO I. PEJABAT PENILAI 1

NO 1

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

SUWANDI, SH. MH.

2

NIP

ROHMANA 19600918 198302 1 004 HANIK. 2 SH. NIP

Nama

ROHMANA HANIK, SH

3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) NIP. 19641024 1983023 2 001Pangkat/Gol.Ruang

Penata TK.I /III/d

4

Jabatan

Panitera / Sekretaris

4

Jabatan

Kepala Urusan Kepegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


Kaubbag Kepegawaian,Organisasi 19641024 198302 2 001 dan Tata Laksana

TARGET NO 1 2 3 4 5 6


AK

Mengoreksi konsep surat Melaksanakan kegiatan serah terima Jabatan Menyiapkan bahan-bahan rapat Membuat laporan-laporan Meneliti surat-surat masuk Mengelola Aplikasi kepegawaian

0 0 0 0 0 0 0,00

KUANT/OUTPUT

50 2 12 20 50 36

surat kegiatan kegiatan laporan surat pegawai

KUAL/MUT U

100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln bln bln

Bangil, 02 Januari 2014

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SUWANDI, SH. MH.

ROHMANA HANIK, SH

19600918 198302 1 004

19641024 198302 2 001

156



BUDI WALUYO, SH.

Kaubbag Umum dam Keuangan

NIP. 19620522 198603 1 001

157



AGUS RIYANTO, SH.

Kaubbag Perencanaan,Ti Dan Pelaporan

NIP. 19721231 199703 1 002

NO 1


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

BIAYA

Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data / informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

0

12

Kegiatan

100

12

bln

0

12

Kegiatan

100

12

bln

0

2

surat

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

5

Mendesposisi surat-surat masuk sehubungan dengan Perencanaan,Informasi Teknologi dan Pelaporan Membantu Sekretaris menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Membuat adminsitrasi inventaris perangkat IT

0

12

Kegiatan

100

12

bln

6

Membuat data evaluasi dan laporan kegiatan layanan informasi

0

12

Laporan

100

12

bln

7

Membuat dan menandatangani SPM

0

60

Dokumen

100

12

bln

8

Mengevaluasi aplikasi perkara SIPP

0

12

Kegiatan

100

12

bln

9

Menyusun rencana perancangan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi,Meningkatkan kualitas data yang lebih akurat dan tepat waktu

0

12

Kegiatan

100

12

bln

2 3 4

0,00

158



- Kepaniteraan

MOCH YASIN, SH.

Panitera Muda Pidana

NIP. 19721231 199703 1 002

159



IDA SULISTYAWATI, SH. NIP. 19620520 198302 2 002

160

Panitera Muda Hukum



DIYANTO WARDOYO, SH.

Panitera Muda Perdata

NIP. 19640204 198602 1 002

TARGET NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menerima berkas perkara

0

30

Berkas

100

12

Bulan

2 3 4 5

0 0 0 0

45 25 25 25

Berkas Berkas Berkas Berkas

100 100 100 100

12 12 12 12

Bulan Bulan Bulan Bulan

0

12

Laporan

100

12

Bulan

0

50

perkara

100

12

Bulan

8

Membuat penetapan - penetapan perkara Minutasi perkara Membuat berita acara sidang Memasukkan data perkara ke CTS/SIPP Melaksnakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri Mengelola CTS/SIPP dan memonitoring pelaksnaan CTS/SIPP di Pengadilan Negeri Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan

0

3

orang

100

12

Bulan

9

menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan

0

1

nota

100

12

Bulan

6 7

0,00

161

BIAYA


-


Fungsional

KHOZIN, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19621225 198503 1 003

162



ARU PRISTIWANTO, SH. NIP. 19620212 198203 1 003

163

Panitera Pengganti



SUDARSONO, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19600701 198803 1 002

164



TRIALI EBOH, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19640603 199103 1 003

165



ARY LANCAN PUSPITA, SH. NIP. 19700924 199403 1 004

166

Panitera Pengganti



KOIROT, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19640409 199003 1 004

167



RUDIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19641212 198803 1 006

168



AKHMAD TAUFIK, SH. NIP. 19721102 199303 1 003

169

Panitera Pengganti



MOH.ROMLI, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19660101 199303 1 010

TARGET NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan-penetapan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)

AK 0 0 0 0 0 0 0,00

170

KUANT/OUTPUT

40 40 40 35 35 40

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

BIAYA




AGUS RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

NIP. 19710819 199302 1 001

TARGET NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan-penetapan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)

AK 0 0 0 0 0 0 0,00

171

KUANT/OUTPUT

40 40 40 35 35 40

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

BIAYA




BUDI HARTONO.

Jurusita

NIP. 19701104 199203 1 005

172



AKHMAD DAHLAN, SH.

Jurusita

NIP. 19690210 199203 1 002

TARGET NO 1 2 3

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemanggilan para Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan sita jaminan, sita

AK 0 0 0 0,00

173

KUANT/OUTPUT

56 65 7

kegiatan kegiatan kegiatan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100

12 12 12

BIAYA

bln bln bln



Y. AKUNG MARDIANTO

Jurusita

NIP. 19701001 199303 1 001

TARGET NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemanggilan para Melaksanakan pemberitahuan Membuat berita acara Melaksanakan sita jaminan, sita Melaksanakan bantuan delegasi Membuat Surat Permintaan

AK 0 0 0 0 0 0 0,00

174

KUANT/OUTPUT 90 50 5 5 20 20

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Kegiatan Kegiatan

WAKTU

KUAL/MUTU

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

BIAYA


-



BAMBANG MARDIONO NIP. 19670312 198803 1 001

175

Jurusita Pengganti



TEDDY HERA WITOMO,SH NIP. 19860705 200604 1 001

176

Jurusita Pengganti



WARDA LATIFA, SH NIP. 19700115 199103 2 006

177

Jurusita Pengganti



- Staf

WAWAN PRIHIDAYANTO NIP. 19640204 198602 1 002

178

Staf Kepaniteraan Perdata



SATRIO FERMANSYAH, SE NIP. 19870717 201101 1 008

179

Staf Umum dan Keuangan



NOVA INDAH, SH

Staf Kepaniteraan Perdata

NIP. 19801115 200604 2 003

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


AK

Menerima bukti setor ke bank dari Penggugat/Pemohon dan membukukannya ke Buku Bantu/ Buku Kas dan Jurnal Keuangan Perkara Memberikan nomor dan membubuhkan tanda-tangan / cap tanda lunas pada SKUM. Menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada Meja II untuk di daftar dalam register perkara perdata Membukukan setiap transaksi penerimaan / pengeluaran ke dalam buku jurnal keuangan perkara. Membuat / Menulis Buku Bantu lainnya setiap bulan baik Buku Kas Tunai dan Buku Bank untuk Keuangan Perkara Perdata. Melakukan upload data keuangan perkara perdata ke CTS / SIPP Melakukan pengeluaran / pembayaran terhadap kegiatan pelaksanaan tugas kejurusitaan dan melaporkan setiap hari ke bendahara keuangan perkara/ Panitera/Sekretaris Pengadilan. Melakukan upload pelaporan keadaan keuangan biaya perkara setiap bulan melalui aplikasi SMS Gateway Melakukan upload Putusan ke Direktori Putusan MARI Membuat laporan perkara perdata dan keuangan perkara perdata via KOMDANAS Membuat laporan minutasi perkara perdata setiap bulan untuk Rapat Rutin dalam rangka pengawasan. Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan tugas kejurusitaan Delegasi sesuai permintaan dari PN yang bersangkutan melalui wesel pos.

0

KUANT/OUTPUT 200 Berkas

TARGET KUAL/MUTU 100

WAKTU 12 bln bln

180

0

200

Berkas

100

12

bln

0

200

Berkas

100

12

bln

0

1680

Transaksi

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

0

1680

Transaksi

100

12

bln

0

1680

Transaksi

100

12

bln

0

12

Data

100

12

bln

0

200

Putusan

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

0

200

Transaksi

100

12

bln

BIAYA


13 14 15 16


Menerima / Membukukan penerimaan PNBP dan hak-hak kepaniteraan lainnya ke dalam Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan. Menyetorkan PNBP dan HHK lainnya setiap 7 (tujuh) hari sekali ke Bendahara Penerima. Melakukan upload data untuk upaya hukum baik banding, kasasi dan Peninjauan Kembali melalui aplikasi CTS/SIPP. Membantu menyusun laporan bulanan perkara perdata dan keuangan perkara perdata.

181

0

12

Laporan

100

12

bln

0

48

Transaksi

100

12

bln

0

12

Data

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln



KUKUH YUDA ARI SANJAYA, SE NIP. 19751004 201408 1 001

182

Staf Umum dan Keuangan



SUGIMAN

Staf Kepaniteraan Pidana

NIP. 19650420 201408 1 001

183


Pembinaan dan Pengelolaan

B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang dan 9 (orang) tenaga honorer.

-

Mutasi Selama tahun 2016 terdapat 5 (lima) orang yang dimutasikan ke Pengadilan Negeri

Bangil sebagai berikut: 1.

Kelik Trimargo, SH.MH. dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha.

2.

I Ketut Martawan, SE.SH.M.Hum dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar.

3.

Yamto Susena, SH.MH. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare - Pare.

4.

Moch.Yasin, SH dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Neger Lumajang.

5.

Dr. Gutiarso, SH.MH. dari Ketua Pengadilan Negeri Bontang

Adapun untuk mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Bangil, selama tahun 2016 terdapat 8 ( delapan) orang sebagai berikut: 1.

Ketua dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama Eddy Soeprayitno S.Putra, SH.MH.

2.

Ketua dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Kendari, atas nama Kelik Trimargo, SH.MH.

3.

Wakil Ketua dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Wonosari, atas nama M.Buchary Tampubolon, SH.MH

184


4.


Hakim dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Singaraja, atas nama I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

5.

Hakim dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Ambon, atas nama Sofian Parerungan, SH.MH.

6.

Panitera Pengganti dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, atas nama Purnomo Krustiyanto, SH.

7.

Panitera Muda Pidana dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Lumajang, atas nama Dr. H. Supriyanto, SH.MM.

8.

Pelaksana dari Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Negeri Malang, atas nama Dwi Anggar Putri Wicaksono, SE.

-

Promosi Selama tahun 2016 Nihil

-

Pensiun Selama tahun 2016 Nihil

185



B. Keadaan Perkara Rekapitulasi Perkara Pidana pada tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut: Sisa

Masuk

Tahun

Tahun

2015

2016

Pidana Biasa

137

809

823

123

Pidana Cepat

-

96

96

-

Pidana Singkat

-

-

-

-

Pidana Anak

2

35

36

-

Pidana Lalu-lintas

-

27.580

27580

-

Jumlah

137

27.615

27616

123

Jenis Perkara

Sisa Putus

Tahun 2016

Rincian perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

JENIS TINDAK PIDANA Ketertiban umum Melarikan orang dibawah umur Perjudian Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan Pembunuhan Penganiayaan Pencurian Pencurian memberatkan Pencurian dengan kekerasan Tindak pidana korupsi Penipuan Penadahan Tanpa ijin membawa bahan peledak, 186

L 216 15 1 30 13 126 44 27 24 34

JUMLAH P Anak 2 1 -

2 1 7 5 1 2

JUMLAH PERKARA 0 0 216 17 1 32 14 133 49 0 29 24 36


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

senjata tajam Tindak pidana narkotika / Psikotropika Tindak Pidana Perindustrian Tindak pidana pertambangan Kelalaian mengakibatkan matinya seseorang Tindak pidana perlindungan anak Tindak pidana KDRT Perlindungan konsumen Kejahatan terhadap keamanan negara Kejahatan terhadap martabat presiden/wakil Penggelapan Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan Merugikan pemiutang atau orang yang berhak Menghancurkan atau merusak barang Kejahatan jabatan Kejahatan pelayaran Kejahatan penerbitan dan percetakan Cukai/ Bea Materai Surat Palsu Tindak pidana kelautan Tindak pidana agama Tindak pidana imigrasi Tindak pidana devisa Tindak pidana lingkungan hidup Tindak pidana koneksitas Perlindungan Saksi Tindak pidana Kehutanan Tindak pidana Perikanan Tindak pidana Migas Tindak pidana kesehatan Tindak pidana perdagangan orang/Traficking Pemerasan dgn kekerasan Kesusilaan Kekerasan mengakibatkan luka Mucikari Perbuatan tidak menyenangkan Perzinaan Informasi Public 187


149 -

-

4 -

153 0 0 0

39 4 -

-

7 1 -

46 5 0 0 0

11 -

-

-

11 0

-

-

1

1

1 1 1 10 9 7 45 -

1 -

3 -

1 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 48 0

3 2 1 3 -

-

-

3 2 1 0 3 0 0


Total


816 29.911

Tindak pidana lain/Lalu lintas

188

2

36

865

-

-

29.911



Perkara Perdata Tahun 2016 Perkara perdata didaftarkan ke bagian Kepaniteraan perdata. Ada dua jenis perkara perdata, yaitu Gugatan dan Permohonan :

Rekapitulasi Perkara Perdata yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2016 Jenis Perkara Perlawanan Terhadap Eksekusi

Tanah

PMH

Warisan

Cerai

Jual beli

Wanprestasi

Lain-Lain

-

-

12

-

23

-

24

1

Digugurkan

Sisa

Perkara Perdata Tahun 2016 Jenis

Sisa

Masuk

Putus

Dicabut

Perkara

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2016

2016

Gugatan

19

49

47

5

3

-

Permohonan

6

110

111

-

-

1

Jumlah

15

91

83

7

4

12

Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2016 Keterangan

Banding

Kasasi

Sisa Tahun 2015

4

5

Masuk Tahun 2016

12

5

Dicabut

1

-

Dikirim (ke PT dan ke MA)

13

10

Sisa/Belum Dikirim

3

-

189



Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata tahun 2016 Keterangan

Jumlah

Sisa Tahun 2015

-

Masuk Tahun 2016

-

Dicabut

-

Dikirim (ke PT dan ke MA)

-

Sisa/Belum Dikirim

-

Eksekusi Keterangan

Sisa

Masuk

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2016

Eksekusi Putusan

3

2

5

-

-

5

Eksekusi Hak Tanggungan

-

4

1

-

3

1

Eksekusi Fidusia

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Risalah Lelang

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Arbitrasi

-

-

-

-

-

-

Eksekusi P4-P (flat)

-

-

-

-

-

-

Eksekusi P4P/P4D

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Putusan

-

-

-

-

-

-

Hubungan Industrial

190

Proses

Selesai

Cabut

Sisa



Penyelesaian Masalah di bidang Hukum Keterangan

Jumlah Pendaftaran

Register Notaris (CV)

248

Register Notaris (UD)

38

Register Notaris (Perjanjian Kawin/Pemisahan Harta)

-

Surat Kuasa (Pidana dan Perdata)

197

Penetapan Keterangan Waris

-

Penolakan Waris

-

Laporan Penyelesaian Pengaduan Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2016

No

Rekapitulasi

Jumlah

1

Jumlah pengaduan yang diterima

Nihil

2

Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Bidang

Nihil

3

Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengawasan MARI

Nihil

4

Jumlah pengaduan yang sedang ditangani

Nihil

5

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani LHP disampaikan kepada

Nihil

Pengadilan Tingkat Banding 6

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MARI

. 191

Nihil



C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung. Gedung kantor Pengadilan Negeri Bangil terletak di Jl. Dr. Soetomo no. 25 Bangil menempati tanah seluas 2.852 M2, yang diatasnya dibangun bangunan gedung kantor berlantai 2 seluas 2200 M2, dengan rincian luas lantai 1 = 1200 M2, luas lantai 2 = 1000 M2, Sisanya digunakan untuk sarana jalan, taman dan area parkir seluas 652 M2.Selain gedung kantor, Pengadilan Negeri Bangil juga menguasai 3 (tiga) Gedung Namun menurut rencana ketiga gedung sidang tersebut akan dikembalikan ke Departemen Kehakiman dan HAM (masih dalam proses). Selain itu Pengadilan Negeri Bangil juga memiliki 8 (delapan) unit rumah dinas yaitu : 1 (satu) unit rumah dinas Ketua, 1 (satu) unit rumah dinas Wakil Ketua, 1 (satu) unit rumah dinas Panitera dan 5 (lima) unit rumah dinas Hakim. Semua rumah dinas adalah rumah negara golongan I permanen dengan luas bangunan kurang lebih 70 M2. a. Pemeliharaan No Jenis Kegiatan

PAGU

REALISASI

%

1

Perawatan Gedung Kantor

65.072.000

64.977.000

99,85

2

Perawatan Halaman Gedung 8.800.000

8.887.000

100,98

17.461.000

99,70

Kantor 3

Perawatan Rumah Dinas

17.513.000

192



b. Penghapusan Pengadilan Negeri Bangil baru berencana melakukan panghapusan pada tahun 2016, tetapi belum terlaksana. 2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. Jumlah .No Nama Barang

Merk/ Type

Harga Satuan

Harga Total

Barang 33M2

1.

Gudang

2.

Penambahan nilai

33 KV ke 53

jaringan

KV

3.

Pengolah Data dan

Rp 98.000.000,Rp 87.802.000,-

10 Unit

Rp 85.992.500,-

62 Unit

Rp 198.453.700,-

Komunikasi 4.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

Penghapusan Pengadilan Negeri Bangil akan melakukan penghapusan barang milik Negara yang

dalam kondisi rusak berat pada tahun 2016. Dan sekarang masih dalam proses. Tahap pembentukan Panitia Penghapusan BMN, tetapi belum terlaksana.

193



Selama tahun 2016 surat masuk sebanyak 2802 surat dan surat yang keluar sebanyak 1279 surat, dengan rincian sebagai berikut No

-

Jenis Surat

Jumlah Surat Masuk

Jumlah Surat Keluar

1

Pidana

899

677

2

Perdata

890

160

3

Hukum

233

101

4

Kepeg,Ortala

280

102

5

Umum dan Keuangan

400

199

6

PTIP

100

40

TOTAL SURAT

2802

1279

Perlengkapan Kegiatan yang berkaitan dengan Barang Milik Negara pada tahun 2016 adalah : 1. Pembelian dan Pendistribusian Barang Persediaan 2. Pengadaan Barang Milik Negara Kantor Pengadilan Negeri Bangil 3. Pemeliharaan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bangil

194



Dan posisi Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 adalah : Akun Neraca Jumlah Kode

Uraian

115111 Barang Konsumsi

0

115113 Bahan untuk Pemeliharaan

0

115131 Bahan Baku

0

115199 Persediaan Lainnya

0

131111 Tanah

4.602.748.000

131311 Peralatan dan Mesin

2.011.091.234

131713 Jaringan

102.802.000

131921 Aset tetap Lainnya

17.075.062

132111 Konstruksi dalam pengerjaan

0

153191 Aset Tak Berwujud Lainnya

0

154112 Aset Tetap yang tidak dipergunakan

0

dalam operasi pemerintahan JUMLAH

-

6.733.716.296

Perpustakaan Perpustakaan Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 telah memiliki banyak 2983 buku

195



D. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Bangil, meliputi Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. (DIPA 01) 1. Belanja Pegawai 1. RKA –KL

Rp.

4.108.442.000,-

2. Pelaksanaan

Rp.

4.306.180.547,-

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

(-197.738.547),-

4. Prosentase Pelaksanaan

104,81%

2. Belanja Barang 1.

RKA –KL

Rp.

627.712.000,-

2.

Pelaksanaan

Rp.

611.608.751,-

3.

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

16.103.249,-

4.

Prosentase Pelaksanaan

97.43%

3. Belanja Modal 1.

RKA –KL

Rp.

501.000.000,-

2.

Pelaksanaan

Rp.

465.858.100,-

3.

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

35.141.900,-

4.

Prosentase Pelaksanaan

92,99%

4. Penerimaan Pajak 1. Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Desember 2016 sebesar Rp. 31.239.205 2. Pajak sampai 30 Desember 2016 ke Kas Negara Rp.250.950.321,Pajak PPh. Pasal 21 Rp.196.796.876,Pajak PPh. Pasal 22 Rp.

7.069.830,-

Pajak PPh. Pasal 23 Rp.

2.538.648,-

Pajak PPh. Pasal 24 Rp.0 PPN Rp. 44.544.967,-

196



(DIPA. 03) 1. BELANJA BARANG 1. RKA-KL

Rp.

88.175.000,-

2. Pelaksanaan

Rp.

83.719.350,-

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

4.455.650,-

4. Prosentase Pelaksanaan

Rp.

94,94%

197



Lampiran Bab V.C.1 REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING PROPINSI JAWA TIMUR

NO

1

SATKER

PAGU

2 1 PENGADILAN NEGERI BANGIL

REALISASI

3

4

Rp.4.108.442.000,-

198

Rp.4.306.180.547,-

SISA

KETERANGAN

5 (-Rp.197.738.547,-)

6



Lampiran Bab V.C.2 REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING PROPINSI JAWA TIMUR

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

1

2

3

4

5

1

PENGADILAN NEGERI BANGIL(01)

2

(3)

Rp.627.712.000,-

Rp.611.608.751,-

Rp.16.103.249,-

Rp. 88.175.000,-

Rp. 83.719.350,-

Rp.4.455.650,-

199

KETERANGAN

6



Lampiran Bab V.C.3 REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING PROPINSI JAWA TIMUR

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1

PENGADILAN NEGERI BANGIL

Rp.501.000.000,-

200

Rp.465.858.100,-

Rp.35.141.900,-

-



E. Dukungan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan IT. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi ‘semangat jaman’ yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas serta mengandung prinsip : kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagainya akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mengembangkan teknologi informasi (IT) sebagai wujud menciptakan good governance pada pengadilan negeri Bangil, adalah sebagai berikut : a.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b.

SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c.

SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

d.

SK. KMA No. 1-144 Tahun 2011 Pedoman Pelayanan informasi di Pengadian

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil 1. Menyediakan informasi yang akurat mengenai perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil

201



2. Meningkatkan transparansi peradilan melalui penyediaan website yang mampu untuk menyampaikan informasi mengenai SOP penerimaan perkara, SOP pengembalian sisa panjar, jadwal sidang, putusan pengadilan dan informasi penting lainnya. 3. Mendukung sistem teknologi informasi Pengadilan Negeri Bangil melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang handal dan penyediaan tenaga ahli teknis Teknologi Informasi yang terlatih. 4. Meningkatkan akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri dan lebuh jauh lagi memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil Pada saat ini dilingkungan Pengadilan Negeri Bangil, Website sudah terupdate, di bidang administrasi kesekretariatan telah menggunakan SABMN, di bidang keuangan SIMAK dan SAKPA yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan barang-barang milik Negara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil. Di Bidang Kepaniteraan ada aplikasi CTS atau SIPP yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan di bidang kepegawaian ada SIMPEG. Implementasi atau pelaksanaan dari point-point tersebut semuanya telah dapat dilihat dan diakses oleh publik/masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Bangil. Itu semua merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan IT yang saat ini telah semakain maju dan berkembang pesat.

202



F. Regulasi Tahun 2016 Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2016 1. Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan penyelesaian perkara 3. Peningkatan penertiban administrasi perkara 4. Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu 5. Peningkatan pelaksanaan Penetapan Eksekusi 6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien 7. Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum 9. Peningkatan Kualitas SDM pegawai

203


Pengawasan

B A B IV PENGAWASAN

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 I.A.1,tentang Pengertian Umum, Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional Pengawasan Melekat (WASKAT) Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan masing-masing sebuah institusi. Pada Pengadilan Negeri Jombang pelaksanaan waskat telah berjalan cukup baik. Pengawasan Fungsional A. PENGAWASAN INTERNAL Sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 I.A.1,tentang Pengertian Umum, Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional a.

Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan masing-masing sebuah institusi. Pada Pengadilan Negeri Bangil pelaksanaan waskat telah berjalan cukup baik. b.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dillaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik 204


Pengawasan

Indonesia. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Bangil telah diperiksa dalam pengawasan dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya selaku kawal depan Mahkamah Agung di lingkungan Peradilan Negeri. Selain 2 (dua) model pengawasan diatas di Pengadilan Negeri Bangil juga ada Pengawasan Bidang Tugas, yang merupakan. Pengawasan terhadap seluruh Pegawai dan semua unsur, mulai Hakim, Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan, Pejabat Struktural maupun Fungsional yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua) dengan menunjuk beberapa Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan tugas pengawasan bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 September 2016 nomor :

W14.U21/64/KP.04.5./9/2016, tentang penunjukan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Bangil. Adapun nama-nama yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah : 1. YAMTO SUSENA, SH.MH. Koordinator Hakim Pengawas Bidang 2. ASWIN ARIEF, SH.MH Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata 3. A.RICO H.

SITANGGANG, SH.M.Kn

Sebagai

Hakim Pengawas Bidang

Kepegawaian, Oraganisasi dan Tata Laksana 4. RICKI ZULKARNAEN, SH. Sebagai Hakim WASMAT 5. I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum Sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum 6. ANDI MUSYAFIR, SH. Seabagai Pidana 7. HANDRY SATRIO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan. 8. FAUSI, SH.MH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang IT.

205


Pengawasan

PENGAWASAN DI BIDANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI I.Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap : 1. Dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri: a. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri; b. Memantau

pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan

Negeri; c. Pelaksanaan

penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan

pelaksanaan tugas Hakim-Hakim, Kepaniteraan dan Pegawai di Pengadilan Negeri; 2 . Hakim, Hakim AD-HOC, Hakim Pengawas Dan Pengamat Narapidana, dan Hakim Pengawas Bidang : a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan; - Penyelesaian/minutasi perkara; - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat; b.

Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata : - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992; - Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP; c.

Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata;

d.

Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim Pengawas Bidang;

206


3.

Pengawasan

Panitera a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

b.

Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum;

c.

Memantau pelaksanaan Program Kerja,

d.

Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata_dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri lain;

e.

Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan;

f.

Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta konsignasi;

4.

Sekretaris a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP

b.

Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum

c.

Memantau pelaksanaan Program Kerja, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban DIPA

I. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan a.

Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajarannya pada Pengadilan Negeri;

b.

Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata;

c.

Memantau tingkah laku Aparat Pengadilan Negeri;

207


d.

Pengawasan

Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No.076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;

e.

Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;

II. Pengawasan oleh Panitera terhadap : 1.

Wakil Panitera a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

b.

Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara;

c.

Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala;

d.

Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti;

e.

Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara setiap bulannya;

III. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti: a. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di Kepaniteraan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SGP; b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja Staf; c. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda; d. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Panitera Muda; e. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Penrganti;

208


Pengawasan

IV. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan , Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaaan, Teknologi informasin dan Pelaporan a. Pelaksanaan tugas-tugas di Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SOP; b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan , Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaaan, Teknologi informasin dan Pelaporan terhadap kinerja Staf; c. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah Agung RI dan instansi terkait; d. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya; e. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kepala Sub Bagian; f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor; V. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf: a. Panitera Muda Pidana: a.

Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, Grasi, dan praperadilan;

b.

Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan, dan pembantaran penahanan;

c.

Pelaksanaan registrasi barang bukti;

d.

Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan;

209


Pengawasan

e.

Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum;

f.

Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan;

g.

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;

h.

Penyampaian salinan dan atau petikan putusan;

i.

Pelaksanaan pemberkasan perkara;

j.

Mempersiapkan mengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI;

k.

Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan;

l.

Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana, dan dana bantuan hukum;

m. b.

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

Panitera Muda Perdata: a.

Palaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi;

b.

Pelaksanaan jurnal biaya perkara;

c.

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;

d.

Pelaksanaan pemberkasan perkara;

e.

Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI;

f.

Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan;

210


Pengawasan

g.

Pelaksanaan administrasi keuangan perkara;

h.

Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima;

i.

Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara peruata;

j.


c. Panitera Muda Hukum a.

Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata;

b.

Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI;

c.

Pembuatan statistik perkaia pidana dan perdata;

d.

Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara;

e.

Pelaksanaan register Badan Hukum, surat kuasa, legalisasi, dan surat-surat keterangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

f.


VI. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap Staf: 1. Umum dan Keuangan - Bagian Umum a. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); b. Pencatatan barang persediaan; c. Pencatatan permintaan barang persediaan; d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN); e. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);

211


Pengawasan

f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar; g. Pengiriman surat-surat keluar; h. Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan; i. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan Keamanan kantor; j. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; k. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, dan petugas piket harian; l. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. m. Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan; n. Pembuatan konsep-konsep laporan; o. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; - Bagian Keuangan a. Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL; b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran; a. Pelaksanaan penyetoran pajak; b. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran; d. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk; b. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian; c. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana,

212


Pengawasan

penddiikan/pelatihan/bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan konsepkonsep surat keputusan, surat tugas, dan lain-lain; d. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan pegawai; e. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabakti Hakim; f. Pembuatan konsep-konsep laporan; g. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 3. Perencanaaan, Teknologi informasin dan Pelaporan a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk; b. Pelaksanaan tugas adminsitrasi inventaris perangkat IT; c. Pelaksanaan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi; d. Pelaksanaan Membuat data evaluasi dan laporan kegiatan layanan informasi; e. Pelaksanaan Membuat dan menandatangani SPM f. Pelaksanaan Mengevaluasi aplikasi perkara SIPP Adapun tujuan dari Pengawasan diatas adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, yang menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. B. EVALUASI - Setiap bulan diadakan Rapat Bulanan / Rutin untuk mengevaluasi kinerja dan hasil kerja pegawai. - Evaluasi dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan semester dan akhir tahun.

213


Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai bab akhir dari laporan ini perlu kami ketengahkan kesimpulan, saran atau rekomendasi dan penutup, sebagaimana terurai dibawah ini : A. Kesimpulan 1. Penyelesaian perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bangil bila dibandingkan antara perkara yang diterima dan yang diputus serta tenaga Hakim yang ada, sudah cukup baik meskipun masih perlu ditingkatkan. 2. Pelaksanaan

administrasi

perkara

dengan

pola

BINDALMIN

No.KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun masih perlu disempurnakan. 3. Pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. 4. Sarana dan prasarana kerja dipandang masih kurang memadai terutama berkaitan dengan adanya daya listrik apabila terjadi pemadaman listrik kita belum mempunyai genset sehingga pekeraan terganggu. B. Rekomendasi 1. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya peningkatan diklat pegawai sesuai dengan sasarannya. 2. Dalam rangka meningkatkan performance Peradilan, kecepatan dan keamanan serta kenyamanan pelayanan, kiranya Pengadilan Negeri Bangil mendapatkan skala prioritas dalam belanja modal berupa Rehab Gedung Kantor (atap gedung) dan mesin potocopy.

214

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Tahun Pendahuluan. keuan

Recommend Documents