LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

TAHUN 2015

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG web : http://www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]

BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 hasil Amandemen ke-3 Bab IX Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama linggkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-3 tersebut selanjutnya diikutidengan pencabutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

dan

diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan. Perubahan

konstitusi diatas adalah dalam upaya meneguhkan

kemandirian lembaga peradilan (Independence of judiciary) sebagai pemegang salah satu kekuasaan

Negara yaitu kekuasaan Kehakiman

atau Kekuasaan

Yudikatif, yang secara struktural diwujudkan dalam bentuk penerangan sistem ast atap (one roof system), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga Peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan

adanya

penerapan sistem satu atap

maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung. Penerapan sistem satu atap (one roof system), dimulai sejak lahirnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999

tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


Dalam

Pasal 13

ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

disebutkan bahwa “Organisasi, Administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung“ Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

merupakan

(voorpost) Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat

kawal

pencari keadilan

depan dengan

keberadaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berada diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten merupakan bertugas

dan

berwenang

Pengadilan

menerima,

memeriksa

Tingkat Pertana yang dan

memutuskan

dan

menyelesaikan perkara perdata maupun perkara pidana. Untuk mengetahui lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerbitkan laporan ini, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015, dimana sebelumnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga telah menerbitkan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2014. Laporan

Tahunan

Pengadilan Negeri

ini

disusun

sebagai perwujudan komitmen

Rangkasbitung untuk melakukan

Transparansi atas

pelaksanaan tugas sekaligus merupakan wujud akuntabilitas kepada publik. Dengan

terbitnya

baik Penyelenggara

Laporan

Negara

Tahunan

maupun

ini maka berbagai pihak,

masyarakat

dapat mengetahui

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan menilai kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama kurun waktu Tahun 2015. Perjalanan

Pengadilan

yang dikemas dalam

bentuk

Negeri Rangkasbitung dalam Tahun 2015 Laporan Tahunan yang menyajikan gambaran

mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015, pelaksanaan dukungan administrasi Umum oleh Kesekretariatan dan dukungan administrasi justisial oleh Kepaniteraan, serta pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015.



A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. 1. Surat

Keputusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor : KMA/ 096/ SK/X/2006, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama: 1.1 Melaksanakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

jalannya

persidangan agar persidangan berjalan secara tertib sesuai hukum acara. 1.2 Memberikan perkara,

petunjuk kepada

maupun

yang

sedang

Majelis

yang

menghadapi

akan menangani kesulitan

dalam

penanganan perkara. 1.3 Memonitor kehadiran Hakim dan Karyawan di Kantor pada hari kerja. 1.4 Memonitor tingkah laku Hakim baik didalam maupun diluar persidangan. 1.5 Sambil

menunggu

hasil pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar Hakim yang tanpa alasan yang sah meninggalkan tugas tanpa melebihi jangka waktu menurut ketentuan yang berlaku untuk ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan sebagai Hakim Non palu. 1.6 Karyawan yang melakukan hal sebagaimana tersebut butir I.5, diberhentikan sementara dan Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengusulkan

kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan

pegawai tersebut. 1.7 Hakim yang diindikasikan telah melakukan unprofessional conduct dalam menjalankan persidangan dan atau melakukan tindakan tercela lainnya meminta atau menerima suap, melakukan perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau menimbulkan keresahan yang akan merusak citra Pengadilan, Ketua Pengadilan Tinggkat Pertama baik atas dasar laporan, pemberitaan atau pengaduan, wajib menonaktifkan sementara (dengan tidak memberi perkara) dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan dengan disertai usul agar



Hakim yang bersangkutan untuk sementara ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim non palu. 1.8 Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV). 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

:

002/Sek/SK/I/2014

Pembayaran

Anggaran

tentang

Pendapatan

petunjuk

dan

Pelaksanaan

Belanja

Negara

di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2014. Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Anggaran

Negara (Pelaporan)

Mahkamah Agung adalah merupakan satu kesatuan

anggaran (Unified Budgetting) serta untuk pengawasan preventif dan refrensif. 3. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI. Inpres Nomor : 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government. 4. Instruksi

Presiden

Nomor

:

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor

:

235/IX/6/8/ 2003 tentang Rencana Stratejik (Renstra). 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor

:

95

Tahun

2007, tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor : 80

Tahun

2003,

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. 7. Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 071/K. MA/ SK/ V / 2008, tentang Penegakan Disiplin Kerja.



Tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukannya. Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih tidak ada aturan hukum yang mengaturnya maka Pengadilan dalam hal ini Hakim dituntut untuk menggali hukum yang berkembang dimasyarakat

sehingga putusan yang dijatuhkannya bisa dianggap

adil menurut masyarakat. Sebagaimana diungkapkan diatas, berbicara keadilan memang sulit karena dianggap adil menurut pihak yang satu belum tentu adil menurut pihak lainnya apabila memenuhi rasa keadilan bagi kalangan masyarakat pada umumnya. Tidak ada seorang pun yang dapat merumuskan adil secara integralistik maupun komprehensip, maka tidak perlu memperdebatkan apa makna arti adil secara umum. Karena kadang kala adil secara netralpun tidak mungkin diterima secara memuaskan bagi kalangan masyarakat. Bertitik tolak dari kesulitan mencari dan menentukan patokan putusan yang adil maka Hakim berdasarkan dengan hati yang jernih dan netral dalam menjatuhkan putusannya agar mendekati kebenaran dan rasa keadilan terutama dalam perkara pidana harus memuat hal - hal sebagai berikut :

1. Bersifat Koreksi Yaitu dimana Hakim harus berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Arena Hakim dalam melaksanakan pekerjaannya dituntut adanya keberanian dan tanggung jawab untuk mengoreksi pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. 2. Bersifat Edukasi yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya untuk mengoreksi saja tetapi juga harus dapat mendidik agar pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya 3. Bersifat Prepensi yaitu dimana pelaku tindak pidana atau masyarakat setelah adanya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan merasa ketakutan apabila akan melakukan suatu tindak pidana.



4. Bersifat Represif yaitu putusan yang dijatuhkan Hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. B. V I S I DAN

MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Ragkasbitung dalam melaksanakan tugas pengadilan mempunyai visi, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung yakni ”Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”, adapun visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu : “Meningkatkan pelayanan hukum dan produktifitas kerja yang berkualitas, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa “. 2. MISI Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai misi Mahkamah Agung yaitu : a. Menjaga kemandirian badan peradilan b. Memberikan pelayanan hukum c. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan d. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan Adapun

misi

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

yaitu

”Terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan bersih”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI. Berdasarkan visi dari Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas-tugas pokok sesuai dengan buku I dan II serta peraturan lainnya yang mendukung serta tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang telah diberi pendalaman materi yang cukup, sehingga dapat melayani para pencari keadilan.



C. RENSTRA (RENCANA STRATEJIK) 1. Tujuan Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi hukum yang mendapat sorotan publik dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan terhadap para pelaku birokrasi sebagai pelayan masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu : “Terselenggaranya tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang baik dan bersih dari KKN. serta

meningkatkan

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan proses beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan produktifitas kerja dan disiplin kerja agar terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa, sejahtera serta kesadaran hukum masyarakat meningkat “. 2. Sasaran a. Meningkatnya

pembinaan

dan

pengawasan

secara rutin dan

berjenjang bidang Teknis Yustisial Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Umum. b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. c. Meningkatnya volume kerja dan disiplin kerja. d. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. e. Meningkatnya sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Rumah Dinas para Pejabat, kendaraan roda 4 dan 2 serta peralatan Kantor lainnya. f. Terciptanya keamanan dan ketertiban Kantor yang kondisif. g. Meningkatnya pembinaan dan pembangunan baik sarana maupun prasarananya. 3. Indikator a. Pegawai dapat menjalankan tugas dan kewajibannya

secara

fektif dan efesien berdaya guna dan berhasil guna. b. Pelaksanaan

pelaporan bulanan,

triwulan, caturwulan, semesteran

dan tahunan administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Umum dapat diselesaikan tepat waktu.



c. Pegawai tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak citra wibawa hukum. d. Masyarakat pencari keadilan merasa aman dengan adanya kepastian hukum. e. Masyarakat akan sadar hukum. f. Pegawai merasa nyaman dan sejahtera dengan adanya sarana / prasarana yang memadai. g. Seluruh kegiatan Administrasi perkantoran dapat dikerjakan dalam setiap ruangan. h. Anggaran Pembangunan Belanja Negara

digunakan sesuai sub-

subnya dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Kebijakan : 1) Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan. 2) Peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum. 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia. 4) Pembangunan sarana dan prasarana. b. Program : 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap intern pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 2) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 3) Peningkatan Penyelesaian Perkara. 4) Pengingkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 5) Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pengadilan Negeri

Rangkasbitung. c. Kegiatan : 1) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang. 2) Meningkatkan Penyelesaian Perkara. 3) Mengirimkan

peserta

Diklat

Yustisial,

Kesekretariatan. 4) Melaksanakan eksaminasi berkas perkara.


Kepabiteraan

dan


5) Melaksanakan

Pemeliharaan

Gedung

Kantor

berupa

Pengecatan, Pengkeramikan lantai dan perbaikan yang dianggap perlu. 6) Melaksanakan Pengadaan Komputer. 7) Mengadakan Pengadaan Perlengkapan Ruang Sidang. 8) Melaksanakan belanja Pakaian Dinas. 9) Melaksanakan Belanja Barang untuk pelaksanaan Tupoksi. 10) Melaksanakan Belanja langganan Daya dan Jasa : - P A M. - Listrik. - Telepon. - Internet. 11) Melaksanakan

Belanja

Barang

Operasional

kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi. 12) Melaksanakan Belanja keperluan sehari – hari perkantoran (ATK). 13) Melaksanakan Belanja Pemeliharan Roda 2 dan 4.



BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Untuk memperlancar tugas Pengadilan baik Yustisial maupun Kepaniteran dan Kesekretariatan maka tersusunlah susunan Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 tentang bagan susunan Pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam bagan susunan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai penanggung jawab kegiatan, berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pimpinan Pengadilan Negeri hanya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang secara garis koordinasi membawahi Hakim Anggota dan secara garis komando membawahi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, untuk selama ini Kepaniteraan dan Kesekretariatan dipimpin oleh Panitera / Sekretaris berdasarkan ketentuan pasal 26 paragrap 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Berdasarkan pasal 43 bagian ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) kepala urusan. Yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum, yang merupakan Jabatan Struktural, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa : “ Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung”. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh pasal 11 undangundang nomor 14 tahun 1970 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan obyek pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung mencakup setiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Mahkamah Agung, sasaran pengawasan ada tiga yaitu : 

Keuangan (money), baik keuangan perkara maupun rutin.



Personalia (men), baik itu Hakim, Pejabat/Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, berkaitan dengan moralitas dan kemampuan teknis dan administratif.



Peralatan (material) mengenai administrasi Keuangan / finansial peradilan dapat dibedakan kepada dua macam, yakni administrasi keuangan perkara dan administrasi keuangan umum, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1994 tanggal 4 Januari 1994



penanganannya dipisahkan, administrasi perkara termasuk didalamnya administrasi keuangan perkara dikelola oleh kepaniteraan dan administrasi umum dikelola oleh sekretariat Pengadilan. Pelaksanaan tugas sehari-harinya pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung diatur dalam Program Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 tentang pembagian tugas dari mulai pimpinan sampai pegawai honorer Pengadilan Negeri Rangkasbitung demi untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta memiliki landasan yang kuat secara umum pembagian tugas itu adalah sebagai berikut : 

Struktur Organisasi

KETUA WAKIL KETUA HAKIM

PANITERA/ SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

PANITERA MUDA PANITERA MUDA PANITERA MUDA PERDATA PIDANA HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN (PANITERA PENGGANTI & JURUSITA)


KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM


A. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) 1) SOP KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KEPANITERAAN PIDANA Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Nomor

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan

19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA PIDANA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : -

1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Keterkaitan :

1.

Peralatan / Perlengkapan : -

SOP Persiapan Persidangan

Peringatan : 1.

Memahami Teknis Administrasi Peradilan

Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur

-

Register Induk Perkara

Pelaksana No

1

1.

Aktifitas

2

Penyebaran Berkas

3

Penunjukan Majelis Hakim

Keterangan

KPN

Hakim

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

PP

Kelengkapan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Berkas Perkara

2 jam/ Perkara

Berkas Diterima

Berkas Pekara

Berkas Perkara

1 jam/ Perkara

Berkas Perkara

1 Hari/ Perkara

Penerimaan Berkas Perkara

2

Mutu Baku



4

Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Yang Sudah Diperiksa

2 jam/ Perkara

5

Penyerahan Berkas Perkara

Berkas Yang Sudah Diperiksa

1 Jam/ Jumlah Berkas Yang Masuk

6

7

Berkas perkara dan Surat Penetapan Hakim

Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim

Berkas perkara, Surat Penetapan Majelis/Haki m, Surat Penunjukan PP

Penyerahan Berkas ke Panitera Pengganti

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KEPANITERAAN PIDANA

Nomor



1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan 19 Oktober 2012

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Tanggal Revisi

SOP Administrasi Pra Peradilan Dasar Hukum : 1. 2.

3.

Pasal 77-83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undnag No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

Keterkaitan :

1.

SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana



Memahami Peraturan Perundang-undangan Tentang Pra Peradilan.


Berkas Perkara Pra Peradilan Register Perkara Pra Peradilan Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor


Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : -

1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur

Register Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1.

2

3

4

5

6

Mutu baku

KPN

Hakim

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

PP

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Berkas Permohonan

1 Jam

Nomor Perkara

Register

2 Jam

Teregist er

Berkas

1 Jam

Berkas Diterima

Berkas

1 Jam

Penetap an

Berkas

1 Jam

Surat Penunju kan

Berkas

1 Jam

Berkas Diterima

Menerim a Permoh onan Pra Peradila n Mencata t Permoh onan Pra Peradila n Ke Dalam Register Menyera hkan Berkas perkara Untuk Menunju kan Hakim Penunju kan Hakim Penunju kan Panitera Pengga nti Pengem balian Berkas Perkara Untuk Meregist er

7

Menyera hkan Berkas

Berkas

1 Jam

Diterima Hakim

8

Penetap an Hari Sidang

Berkas

1 Hari

Penetap an



Pemang gilan Para Pihak Untuk Mengha dap Persidan gan

9

Berkas

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KEPANITERAAN PIDANA Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

4 Hari

Relaas

Nomor

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan

19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Dasar Hukum :


1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Keterkaitan :

4.



Peringatan : 1.

Prosedur persidangan dan Teknis Administrasi Peradilan

Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor


Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur

Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1.

2

Mutu Baku

Hakim

Panitera/ PP

Panmud Pidana

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

Penerimaan Berkas Perkara Pidana

Komputer dan ATK

3 Hari

Pembuatan Penetapan Hari Sidang dan

Komputer dan ATK

1 Jam

Penetapan

Per Perkara



Penahanan (Bila Terdakwa Ditahan) Pengiriman Penetapan Sidang

3

Ekspedisi

Persiapan Ruang Sidang, Pengecekan Kehadiran Jaksa dan Terdakwa Serta Melaporkan Pada Majelis Hakim

4


Penetapan

1 Jam

Laporan Ke Majelis

1 Jam

Siapa Digunakan

Ruang Sidang

Nomor

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan

19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Keterkaitan :

1.

-

Memahami Proses Persidangan Peradilan Memahami Teknis Administrasi Peradilan



Peringatan :

Buku Register Perkara Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor



-

Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan

Pelaksana No

Aktifitas

Hakim

Panitera/ PP


Panmud Pidana

Mutu Baku

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan


1

7

8

9

10

ATK dan Komputer

2 Jam

Berita Acara Persidangan

Per Perkara

ATK dan Komputer

30 Menit

Penundaan Persidangan

Per Perkara

4

Pembuatan Perpanjangan Penahanan (Pasal 26 dan 29 KUHAP)

ATK dan Komputer

30 Menit

Penetapan Penahanan

Per Perkara

5

Pengetikan Putusan

ATK dan Komputer

2 Hari

Putusan

Per Perkara

6

Penandatangan Putusan

ATK dan Komputer

1 Jam

Putusan

Per Perkara

7

Pembuatan Petikan Putusan

ATK dan Komputer

1 Jam

Petikan Putusan

Per Perkara

8

Penandatangan an Petikan Putusan

ATK dan Komputer

1 Hari

Petikan Putusan

Per Perkara

9

Pembuatan Tanda Terima Baik Putusan

ATK dan Komputer

3 Hari

Akta

Per Perkara

10

Penyampaian Putusan/Petikan Putusan Kepada Jaksa/Terdakwa

ATK dan Komputer

7 Hari

Petikan dan Putusan

Per Perkara

11

Minutasi

Buku Ekspedisi

7 Hari

Berkas Lengkap

1.

2

3

2

3

4

5

6

Proses Persidangan Pembuatan dan Penandatangan an Berita Acara Sidang Laporan Penundaan Persidangan




Nomor SOP

PID - 001

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014

Tanggal Efektif Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Disahkan oleh

Sekretaris Mahkamah Agung RI.

SOP BANDING Pelaksana No

Uraian Prosedur Staf/Kasir

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Menerima dan meneliti permohonan banding

Membuat perincian panjar biaya banding

Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/JSP

Majelis Hakim

Persyaratan/ Perlengkapan Surat gugatan/permoh onan dilengkapi softcopy/CD dan surat kuasa yang telah didaftarkan (apabila ada kuasanya)

SKUM/Slip Bank

Waktu

60 menit

Out put Berkas perkara register

30 menit

Nomor perkara

60 menit

Data Web

Membuat akta pernyataan banding

Berkas perkara, Register

Meregister permohonan banding


60 menit

Draf penetapan

Berkas perkara,

1 hari

penetapa n

1 hari

Akta memori banding

Berkas perkara dan Penetapan

1 hari

Berkas perkara

Berkas perkara

1 hari

penetapa n

Berkas perkara

7/14 hari

Relaas panggilan

Berkas perkara

60 menit

Relaas panggilan

Berkas perkara

5 bulan

Berkas perkara

5 bulan

Amar putusan Ekspedisi surat pengirima n/Slip Bank

Memberitahukan permohonan banding kepada pihak terbanding Menerima memori banding

Memberitahukan memori banding kepada pihak terbanding Menerima kontra memori banding Memberitahukan kontra memori banding kepada pihak pembanding Memberitahukan untuk inzage Menyusun berkas banding Mengirim berkas dan biaya banding di sertai softcopy putusan PN ke Pengadilan Tinggi


Draf penetapan

Memori banding (tidak wajib)


PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Nomor

KEPANITERAAN PIDANA

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan


19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana Dasar Hukum : 1.


Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus.

Keterkaitan : -

Memahami Teknis Administrasi Peradilan.


SOP Administrasi Penanganan Persidangan SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana

Peringatan :

Buku Register Perkara Banding Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor



Buku Register Banding

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1.

Menerima Permoho nan Banding

2

Membuat Akta Pernyata an Banding

Mutu baku

KPN

Hakim

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

PP

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Berkas

1 Jam

1 Jam

3 Mencatat Dalam Register


Rregister

1 Jam

Tercatat


4

Penandat anganan Akta Banding

2 Jam

Akta

5

Pemberit ahuan Pernyata an Banding

2 Hari

Relaas

6

Penerima an Memori Banding

Memori

1 Jam

Akta

7

Penyerah an Memori Banding

Memori

2 Hari

Akta

8

Penerima an Kontra Memori Banding

Kontra Memori

1 Jam

Akta

9

Penyerah an Kontra Memori Banding

2 Hari

Relaas

10

Pemberit ahuan Inzage / Membaca Berkas

2 Hari

Relaas

11

Mengirim kan Berkas Banding / CD

Berkas

2 Hari

Resi

Amar Putusan

2 Hari

Relaas

12

13

Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding Pemberit ahuan Putusan Banding Pada JPU dan Terdakwa




Nomor

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan

19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP KASASI Dasar Hukum :


1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Keterkaitan :

Memahami Teknis Administrasi Peradilan


1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana 2. SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana

Peringatan :

Buku Register Perkara Kasasi Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor



Buku Register Kasasi

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1.

2

Mutu Baku

Hakim

Panitera/ PP

Panmud Pidana

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

Menerima Permohonan Kasasi

Berkas 1 Jam

Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi

Akta 1 Jam

3

Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara

Tercatat Buku Register


1 Jam


4

Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepada Para Termohon Kasasi

5

Penerimaan Memori Kasasi

3 Hari

Relaas

Memori

3 Hari

Alasan Kasasi

6

Penyerahan Memori Kasasi Pada Termohon Kasasi

Memori

1 Jam

Relaas

7

Penerimaan Kontra Memori Kasasi

Kontra Memori

3 Hari

Alasan Kontra

8

Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi

Kontra Memori

1 Jam

Relaas

9

Pengiriman Berkas Kasasi

Berkas

3 Hari

Terkirim

10

Pemberitahuan Putusan Kasasi

Amar Putusan

1 Jam

Relaas




Nomor SOP

PID- 003

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Disahkan oleh


SOP PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana No


1.

2

3

4

5

6

7

Menerima dan meneliti permohonan PK Membuat perincian panjar biaya PK

Membuat akta permohonanPK

Meregister permohonan PK Memberitahuka n permohonan PK kepada pihak termohon PK Menunjuk Hakim untuk memeriksa novum Mengirim berkas dan biaya PKdi sertai softcopy putusan PN dan Banding PTke Mahkamah Agung


Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/ JSP

Majelis Hakim

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Out put

Permohonan PK

60 menit

Berkas perkara register

SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor perkara

60 menit

BAP sumpah novum


60 menit

Register

Akta PK

1 hari

Relaas pemberita huan

7 hari

wajib

1 hari

Register terisi

Adanya bukti baru / Novum atau alasan salah penerapan hukum

Berkas permohonan novum

Berkas perkara dan BA Penyumpahan novum



Nomor

KEPANITERAAN PIDANA

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan


19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dasar Hukum :


1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI 2. Pasal 263-269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. SEMA No. 10/2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 4. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Keterkaitan :

Memahami Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peninjauan Kembali


1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding 3. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi

Peringatan :

Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Peninjauan Kembali Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor



Register Akta Permintaan Peninjauan Kembali Ke Dalam Register Peninjauan Kembali dan Register Induk

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

Mutu baku

KPN

Hakim

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

PP

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



1.

Menerim a Permoh onan serta alasan Peninjau an Kembali dari JPU atau Terpidan a/Ahli Waris

Berkas Permohonan dan Alasan

1 Hari

2

Pemberi an Nomor PK

Register

1 Jam

Nomor Perkara

3

Penand atangani Akta Peninjau an Kembali

1 Jam

Akta

4

Meregist er Akta Pernyat aan PK

Rregister

2 Jam

Tercatat

5

Memper siapkan Kelengk apan Berkas PK

Berkas

2 Jam

6

Penunju kan Majelis Hakim

7

8

Penunju kan Panitera Pengga nti Pelaksa naan Pemang gilan Persidan gan

9

Pelaksa naan Persidan gan

10

Pembua tan Berita Acara Tentang Pendap at Majelis


Berkas

2 Jam

Penetap an

2 Jam

Surat Penunju kan

7 Hari

Relaas

1 Bulan

Berita Acara

1 Mingg u

Berita Acara Pendap at


11

12

13

14

Menyus un Kelengk apan Berkas Perkara Pidana Bundel A dan Bundel B Penand atangan Pengirim an Berkas PK Mengiri mkan Berkas Perkara Pidana PK Flashdis k/CD Pemberi tahuan Putusan Perkara Pidana PK Kepada Para Pihak


Nomor

1 Hari

Berkas

1 Jam

Surat Pengant ar

1 Hari

Ressi Pengirim an

3 Hari

Relaas

1025/DJU/OT 01.3/X/2012

Tanggal Ditetapkan

19 Oktober 2012

Tanggal Revisi

SOP Administrasi Upaya Grasi Dasar Hukum : 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. 3. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Keterkaitan :



Memahami Tentang Peraturan Perundang-Undangan Grasi

Peralatan / Perlengkapan :


-

1. SOP Administrasi Perkara Pidana

Peringatan :

Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Grasi Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis Kantor



Pencatatan Ke Dalam Register

Pelaksana No

1

1.

2

Aktifitas

2

Mutu baku

KPN

Hakim

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

PP

Jurusita

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Berkas Permohonan

1 Jam

Nomor Perkara

Register

2 Jam

Tercatat

2 Jam

Akta

Menerima Permohonan Grasi dari Terpidana Dengan Membuat Akta Permintaan Grasi Mencatat Akta Permohonan Grasi Pada Buku Register Perkara

3

Menandatan gani Akta

4

Pendapat Ketua Pengadilan Negeri

Berkas

3 Hari

Rekome ndasi

5

Menyusun Berkas Grasi

Berkas

1 Hari

Bundel Berkas

6

Pengiriman Berkas Perkara Grasi

Berkas

1 Hari

Resi

7

Ditembuska n Kepada JPU

Tembusan Surat Pengantar

2 Jam

Terkirim



8

Pemberitahu an Grasi Kepada Pemohon Grasi Atau Penuntut Umum

1 Hari

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KEPANITERAAN PERDATA

Nomor SOP

PDT - 005

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014

Relaas


Disahkan oleh


SOP SITA JAMINAN

Pelaksana No


1.

2

3

4

5

6

7

Mengajukan permohonan sita eksekusi kepada KPN Membayar panjar perkara sita eksekusi Mempelajari / meneliti permohonan sita eksekusi

Membuat resume

Membuat penetapan sita eksekusi Memberitahuka n kepada para pihak untuk pemanggilan (Annmaning) maksimum 2 kali Melakukan persiapan sita eksekusi (koordinator dengan pihak keamanan dan instansi terkait)


Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/ JSP

Majelis Hakim


Waktu

Surat permohonan sita eksekusi dari pemohon

60 menit

SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor register permohonan sita

Berkas perkara

1 hari

Hasil telaahan

Berkas perkara

1 hari

Hasil Resume

Hasil resume

60 menit

Penetapan sita eksekusi


8 hari

BA Aanmaning

Penetapan sita eksekusi dan berkas perkara

7 hari

Hasil rapat

Out put


8

Melaksanakan sita eksekusi

9

Mengarsipkan berkas sita eksekusi

Penetapan sita eksekusi BA Eksekusi

1 hari

BA Eksekusi

60 menit

Register

2) SOP KEPANITERAAN PERDATA Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh


PDT _ 004 c) d) e) Sekretaris Mahkamah Agung RI


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA GUGATAN Dasar Hukum :


1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2. Peraturan SEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum

Keterkaitan :


1. SOP Penyelesaian berkas perkara perdata gugatan

Peralatan Komputer, jaringan internet, Lembardisposisi, Buku register, lemariarsip, filling cabinet

Peringatan :


1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas tidak dapat diselesaikan

Sub Bagian Perdata

Pelaksana No


1.

2

Menerima dan meneliti gugatan/permohona n menerima dan menaksir biaya panjar perkara Memberikan nomor berkas perkara


Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/ JSP

Majelis Hakim


Waktu

Out put

Surat gugatan/permoh onan dilengkapi softcopy/CD dan surat kuasa yang telah didaftarkan (apabila ada kuasanya)

60 menit


SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor perkara


3


Meregister/memasu kan data ke CTS

60 menit

Data Web


60 menit

Draf penetapan

Berkas perkara,

1 hari

penetapan

1 hari

Surat penunjukan


1 hari

Berkas perkara

Berkas perkara

1 hari

penetapan

Berkas perkara

7/14 hari

Relaas panggilan

Berkas perkara

60 menit

Relaas panggilan

Berkas perkara, BAP

5 bulan

Amar putusan

Berkas perkara, BAP

5 bulan

Register terisi

Berkas perkara

60 menit

Register keuangan perkara

Melaporkan Amar Putusan kepada petugas Meja 2/CTS

Amar putusan

1 hari kerja

Register Induk Perkara / CTS

Memberitahukan Amar putusan kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan

Amar putusan

3 hari

Relaas pemberita huan putusan

Tidak

6

Menandatangani surat permohonan/gugata n yang telah di daftarkan Menyerahkan berkas untuk Penunjukan Majelis Hakim Menunjuk Panitera Pengganti

7

Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pegganti

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Menyerahkan berkas ke Majelis Hakim untuk penetapan hari sidang dan pelaporan hari sidang kepada Panmud Perdata Pemanggilan para pihak yang berperkara Menyerahkan relaas panggilan kepada PP/Majelis Hakim Proses persidangan (maksimum 5 bulan) termasuk apabila ada sita jaminan, pemeriksaan setempat Melaporkan penundaan hari sidang dan acara sidang Membuat rincian pengeluaran biaya perkara sebelum putusan perkara di ucapkan

Minutasi berkas perkara yang telah selesai Meregister semua acara persidangan


Ya

Draf penetapan

Berkas perkara,

Berkas perkara Berkas perkara

14 hari 1 hari

Checklist dan Register Arsip Hukum



Nomor SOP

PDT - 001

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Disahkan oleh


SOP BANDING

Pelaksana No

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Uraian Prosedur

Staf/Kasir

Menerima dan meneliti permohonan banding

Membuat perincian panjar biaya banding

Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/JSP

Majelis Hakim


Waktu

Out put

Surat gugatan/permoh onan dilengkapi softcopy/CD dan surat kuasa yang telah didaftarkan (apabila ada kuasanya)

60 menit


SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor perkara

60 menit

Data Web

60 menit

Draf penetapan

Membuat akta pernyataan banding


Meregister permohonan banding


Memberitahuk an permohonan banding kepada pihak terbanding Menerima memori banding Memberitahuk an memori banding kepada pihak terbanding Menerima kontra memori banding Memberitahuk an kontra memori banding kepada pihak pembanding


Berkas perkara,

1 hari

penetapan

1 hari

Akta memori banding


1 hari

Berkas perkara

Berkas perkara

1 hari

penetapan

Berkas perkara

7/14 hari

Relaas panggilan

Draf penetapan

Memori banding (tidak wajib)


10

11

12

Memberitahuk an untuk inzage Menyusun berkas banding Mengirim berkas dan biaya banding di sertai softcopy putusan PN ke Pengadilan Tinggi


Berkas perkara

60 menit

Relaas panggilan

Berkas perkara

5 bulan

Amar putusan

Berkas perkara

5 bulan

Ekspedisi surat pengiriman /Slip Bank

Nomor SOP

PDT - 002

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Disahkan oleh


SOP KASASI

Pelaksana No


1.

2

3

4

5

6

Panitera Muda

Menerima dan meneliti permohonan kasasi Membuat perincian panjar biaya kasasi

Membuat akta pernyataan kasasi

Meregister permohonan kasasi Memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi Menerima memori kasasi


Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/JSP

Majelis Hakim


Waktu

Out put

Surat permohonan kasasi dan surat kuasa yang telah terdaftar apabila ada kuasanya

60 menit


SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor perkara

60 menit

Data Web


60 menit

Register

Permohonan kasasi

7/14 hari

Relaas pemberitahu an

Memori kasasi (wajib)

1 hari

Akta Memori



7

8

9

10 11

12

Memberitahukan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi Menerima kontra memori kasasi Memberitahukan kontra memori kasasi kepada pihak termohon kasasi Memberitahukan untuk inzage Menyusun berkas kasasi Mengirim berkas dan biaya kasasi di sertai softcopy putusan PN ke Mahkamah Agung

Memori Kasasi

7/14 hari


Kontra Memori Kasasi

1 hari

Akta Kontra memori

Kontra memori

7/14 hari


Berkas perkara

60 menit


Berkas perkara

1 hari

Register

30 hari

Ekspedisi surat pengiriman/ Slip bank

Berkas perkara


Nomor SOP

PDT - 003

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Disahkan oleh


SOP PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana No


1.

2

3

4

Menerima dan meneliti permohonan PK

Membuat perincian panjar biaya PK

Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/ JSP

Majelis Hakim


Waktu

Out put

Permohonan PK

60 menit


SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor perkara

60 menit

BAP sumpah novum

60 menit

Register

Membuat akta permohonanPK

Adanya bukti baru / Novum atau alasan salah penerapan hukum

Meregister permohonan PK




5

6

7

Memberitahukan permohonan PK kepada pihak termohon PK Menunjuk Hakim untuk memeriksa novum Mengirim berkas dan biaya PKdi sertai softcopy putusan PN dan Banding PTke Mahkamah Agung


Akta PK Berkas permohonan novum Berkas perkara dan BA Penyumpahan novum

1 hari


7 hari

wajib

1 hari

Register terisi



Nomor SOP

PDT - 005

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Disahkan oleh


SOP SITA JAMINAN

Pelaksana No


1.

2

3

4

5

6

7

8 9

Mengajukan permohonan sita eksekusi kepada KPN Membayar panjar perkara sita eksekusi Mempelajari / meneliti permohonan sita eksekusi

Membuat resume

Membuat penetapan sita eksekusi Memberitahuka n kepada para pihak untuk pemanggilan (Annmaning) maksimum 2 kali Melakukan persiapan sita eksekusi (koordinator dengan pihak keamanan dan instansi terkait) Melaksanakan sita eksekusi Mengarsipkan berkas sita eksekusi


Panitera Muda

Panses/ Wapan

KPN/ WKPN

Mutu Baku PP

JS/ JSP

Majelis Hakim


Waktu

Surat permohonan sita eksekusi dari pemohon

60 menit

SKUM/Slip Bank

30 menit

Nomor register permohonan sita

Berkas perkara

1 hari

Hasil telaahan

Berkas perkara

1 hari

Hasil Resume

Hasil resume

60 menit



8 hari

BA Aanmaning

Penetapan sita eksekusi dan berkas perkara

7 hari

Hasil rapat


1 hari

BA Eksekusi

60 menit

Register

BA Eksekusi

Out put


3) SOP KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Sub Bagian Hukum Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

W29.U/SOP-1/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum: 1. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal. 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsipan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMK Perkantoran / Sekretaris 2. D3 Administrasi Perkantoran 3. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Surat / Laporan 2. SOP Penanganan Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

Peralatan / Perlengkapan: Komputer, Printer, ATK.

Peringatan: Pengarsipan yang tidak sesuai penomoran akan menyulitkan dalam pencarian

Pencatatan dan Pendataan: Buku Register Surat Masuk Bagian Hukum

No

Aktivitas

1

Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun surat masuk dari Wakil Panitera berdasarkan urutan tanggal masuk dan nomor disposisi

Pelaksana Staf Panmud Pelaksana Hukum


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Surat Masuk

60 Menit

Surat Masuk siap untuk dicatat


2

3

4

Mencatat surat masuk ke dalam Buku Register Surat Masuk sesuai dengan : a. No Urut / No Disposisi b. Asal Surat c. No Surat & Tgl Surat d. Tanggal Terima - Umum - Hukum e. Perihal Surat

Memasukannya ke dalam Map Surat Masuk dan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk didisposisi

Menerima kembali surat masuk yang telah didisposisi oleh Panitera Muda Hukum dan melaksanakan instruksi disposisi tersebut

Surat Masuk yang sudah tersusun dan siap untuk dicatat, Buku Register Surat Masuk dan ATK

120 Menit

Surat Masuk siap untuk didisposisi

Surat Masuk siap untuk didisposisi

240 Menit

Surat Masuk yang telah didisposisi

Surat masuk yang telah didisposisi

60 Menit

Arsip surat atau membalas surat



SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR


W29.U/SOP2/HK/IV/2014 24 April 2014



Dasar Hukum: 1. Pedoman Pelaksanaan Peradilan, Buku I dan II.

Tugas

dan

Administrasi

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMK Perkantoran / Sekretaris 2. SMA Sederajat 3. D3 Administrasi Perkantoran

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Surat / Laporan

Peralatan / Perlengkapan:

Komputer, Printer, ATK.

2. SOP Penanganan Surat Keluar

Peringatan: Alamat surat harus jelas agar sampai pada tujuan tepat waktu

No

Aktivitas

1

Menerima konsep surat keluar

2

Membuat, mencetak dan dirangkap sesuai alamat tembusan surat

3

Meminta pengesahan (acc) dan tanda tangan pada Surat Keluar secara hirarki pada pimpinan

Staf Pelaksana


4. S1 semua jurusan

Panmud Hukum

Pelaksana Wakil Panitera

tidak Setuju

ya

tidak Setuju

ya

Pencatatan dan Pendataan: 1. Laporan/Arsip Surat Masuk 2. Buku Register Surat Keluar

Panitera / Sekretaris

Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat Masuk 1 yang telah menit didisposisi oleh Panmud Hukum Komputer/lap top, printer, ATK

60 menit

Surat Keluar yang siap ditandatangani

60 menit

Output Konsep surat keluar yang siap dibuat Surat Keluar yang telah dibuat

Surat Keluar yang telah ditandatangani


4

Memberi cap surat, meminta nomor, dan mencatat surat pada Buku Ekspedisi Surat Keluar

Surat Keluar yang telah ditandatangani

60 menit

Surat Keluar yang siap dikirim

5

Mengirimkan Surat Keluar melalui Sub Bagian Umum

Surat Keluar yang siap dikirim

10 menit

Tanda terima pengirima n Surat Keluar dari Sub Bagian Umum

6

Menagarsipkan Surat Keluar

Surat Keluar

15 menit

Arsip Surat Keluar



W29.U/SOP-3/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum: 1. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsipan.

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMK Perkantoran / Sekretaris 2. D3 Administrasi Perkantoran 3. S1 Segala Jurusan


Keterkaitan:


Peralatan / Perlengkapan:


1. SOP Pengelolaan Ruang Arsip

Komputer, Printer, ATK.

2. SOP Peminjaman berkas putusan


No.

Aktivitas

1

Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara aktif / in-aktif dari Kepaniteraan Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) Mencatat berkas dalam Buku Register sesuai dengan jenis perkara Menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam boks file dengan diberikan catatan: a. Nomor Urut Boks b. Tahun Perkara c. Nomor Urut Perkara PT Membuat daftar isi boks dan ditempel pada boks

2

3

4


Pelaksana Staf Panmud Pelaksana Hukum

Pencatatan dan Pendataan: Buku Register Berkas Perkara Pidana / Perdata

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Berkas Perkara yg akan diregister

Buku Minutasi Berkas Perkara Pidana dan Perdata

Waktu

Output

1 Menit

Berkas perkara siap diregister

120 Menit

Berkas Perkara siap diarsip

Berkas Perkara, Laptop, Printer,

60 Menit

Berkas siap di masukan ke dalam box file

Buku Minutasi Perkara, Laptop dan Printer

60 Menit

Form daftar isi box siap ditempel


5

Menyusun arsip menurut jenis perkara dan memisahkan menurut klasifikasi perkara (Pidana/Perdata/Tipi kor) dan berdasarkan no urut perkara PT kemudian disimpan dalam boks tersendiri Memasukkan berkas perkara inaktif dalam boks dan menyimpannya dalam lemari/rak

Berkas Perkara pidana / perdata

120 Menit

Berkas siap di susun dalam box sesuai no urut perkara PT

Berkas Perkara pidana / perdata

120 menit

Berkas sudah arsip di dalam box file

7

Memasukkan putusan kasasi dan atau Peninjauan Kembali ke dalam boks yang telah tersedia sesuai nomor perkara PTnya

Putusan Kasasi atau PK perkara pidana / perdata

120 Menit

Putusan Kasasi / PK perkara pidana / perdata sudah dalam box file

8

Membuat Daftar Isi Lemari

Data Perkara

60 Menit

Ditempel dalam rak Lemari

6



W29.U/SOP-4/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN BULANAN PIDANA Dasar Hukum: 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.




2. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Peradilan Umum; Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsiapan

Keterkaitan: 1. SOP Pembuat Laporan Bagian Pidana 2.

SOP Penanganan Surat Keluar

3.

SOP Pengarsipan Surat & Laporan

Peringatan: Laporan Bulanan keadaan Perkara Pidana dikirim ke bagian Hukum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, karena pengiriman ke MA paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

No 1

Aktivitas

Staf Pelaksana

Menerima laporan bulanan perkara dari bagian pidana


Panmud Hukum

Peralatan / Perlengkapan: Komputer/Laptop , Printer, ATK.

Pencatatan dan Pendataan: Laporan Keadaan Bulanan dari bagian Pidana

Pelaksana Wakil Panitera / Panitera Sekretaris

Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Laporan 1 Bulanan dari menit bagian Pidana yang telah ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana

Output Bundel laporan bulanan dari Pidana


No.

Aktivitas

2

Mencatat, Mengecek dan Menginput dan Mencetak laporan Keadaan perkara pidana (rangkap 4) kedalam laporan perkara bulanan versi bagian hukum. a. Sisa bulan lalu b. Perkara Masuk c. Perkara Putus d. Sisa Akhir - Sisa belum dibagi - Sisa sudah dibagi

3

Mengidentifikasi perkaraperkara pidana yang masuk dan putus sesuai dengan “Jenis Tindak Pidana “ dari Data Rekapitulasi Laporan Keadaan Perkara Pidana

Staf Pelaksana


Panmud Hukum

Pelaksana Wakil Panitera / Panitera Sekretaris

Mutu Baku Ketua PT

Persyaratan/ Perlengkapan Bundelan Laporan bulanan perkara pidana, laptop, printer dan ATK

Data Rekapitulasi Laporan Bulanan perkara pidana, kertas Form Merah Model IA P.T dan ATK

Waktu

Output

240 menit

Data rekapitulasi laporan bulanan Keadaan perkara pidana

60 menit

Data rekapitulasi Laporan Keadaan Perkara Pidana berdasarkan jenis tindak pidana


No.

Aktivitas

4

Mengetik jumlah perkara setelah diidentifikasi sesuai jenis tindak pidana ke dalam Form Merah Perkara Pidana Model IA P.T (rangkap 4) dan membuat Surat Pengantar

5

Meminta pengesahan (acc) Laporan Keadaan Bulanan Perkara Pidana, Form Merah Model IA P.T serta Surat Pengantar (rangkap 4) secara hirarki kepada Pimpinan

6

Staf Pelaksana

Memberi Cap Surat, Meminta Nomor Surat, mencetak amplop, memasukan surat ke amplop sesuai tujuan, mencatat surat pada buku Ekspedisi Surat Keluar


Panmud Hukum


tidak

Setuju

ya

tidak Setuju

Mutu Baku Panitera / Sekretaris

Ketua PT

Persyaratan/ Perlengkapan Data Rekapitulasi Perkara Pidana berdasarkan jenis tindak pidana, Mesin Ketik, Kertas Form Merah Model IA P.T, ATK

Waktu

Output

120 menit

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten , Form Model IA P.T dan Surat Pengantar

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten, Form Merah Model IA P.T dan Surat Pengantar

60 menit

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten , Form Merah Model IA P.T dan Surat Pengantar yang telah ditanda tangani

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang telah ditanda tangani

60 Menit

Surat Laporan Bulanan, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang siap dikirim

ya


No.

Aktivitas

7

Mengirimkan surat melalui Sub Bagian Umum

8

Mengarsipkan Laporan ke Box File di Lemari Arsip bagian Hukum

9

Mengisi Papan Statistik jumlah Perkara Pidana berdasarkan Laporan bulanan  Sisa Awal  Berkas Masuk  Berkas Putus  Sisa Akhir

Staf Pelaksana


Panmud Hukum



Ketua PT

Persyaratan/ Perlengkapan Surat Laporan Bulanan, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang siap dikirim

Waktu

Output

10 menit

Tanda terima Pengiriman Surat dari Sub Bagian Umum

Surat Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pidana, Form Merah Model IA

30 menit

Arsip Laporan Bulanan Pidana dan Surat Keluar Hukum

Angka Statistik, Kertas, Double Tape, Gunting

15 menit

Menempelkan angka ke papan statisik


PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Sub Bagian Hukum



W29.U/SOP-5/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN BULANAN TIPIKOR Dasar Hukum: 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.


2. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Peradilan Umum; Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsiapan

Keterkaitan: 1. SOP Pembuat Laporan Bagian Pidana 2.


3.


Peringatan: Laporan Bulanan keadaan Perkara Pidana dikirim ke bagian Hukum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, karena pengiriman ke MA paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

No

Aktivitas

1

Menerima laporan bulanan perkara dari bagian Tipikor

Staf Pelaksana


Panmud Hukum


Peralatan / Perlengkapan: Komputer/Laptop , Printer, ATK.

Pencatatan dan Pendataan: Laporan Keadaan Bulanan dari bagian Tipikor


Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Laporan 1 Bulanan dari menit bagian Tipikor yang telah ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor

Output Bundel laporan bulanan dari Tipikor


No.

Aktivitas

2

Mencatat, Mengecek dan Menginput dan Mencetak laporan Keadaan perkara Tipikor (rangkap 4) kedalam laporan perkara bulanan versi bagian hukum. 4. Sisa bulan lalu 5. Perkara Masuk 6. Perkara Putus 7. Sisa Akhir - Sisa belum dibagi - Sisa sudah dibagi

3

Mengidentifikasi perkaraperkara Tipikor yang masuk dan putus sesuai dengan “Jenis Tindak Pidana “ dari Data Rekapitulasi Laporan Keadaan Perkara Pidana dan Tipikor

Staf Pelaksana


Panmud Hukum



Ketua PT

Persyaratan/ Perlengkapan Bundelan Laporan bulanan perkara Tipikor, laptop, printer dan ATK

Data Rekapitulasi Laporan Bulanan perkara pidana, kertas Form Merah Model IA P.T dan ATK

Waktu

Output

240 menit

Data rekapitulasi laporan bulanan Keadaan perkara Tipikor

60 menit

Data rekapitulasi Laporan Keadaan Perkara Pidana berdasarkan jenis tindak pidana


No.

Aktivitas

4

Mengetik jumlah perkara setelah diidentifikasi sesuai jenis tindak pidana ke dalam Form Merah Perkara Pidana Model IA P.T (Form warna merah) rangkap 4 dan membuat Surat Pengantar

5

Meminta pengesahan (acc) Laporan Keadaan Bulanan Perkara Tipikor, Form Merah Model IA P.T serta Surat Pengantar (rangkap 4) secara hirarki kepada Pimpinan

Staf Pelaksana

Pelaksana Panmud Wakil Hukum Panitera


Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Data 120 Rekapitulasi menit Perkara Pidana berdasarkan jenis tindak pidana, Mesin Ketik, Kertas Form Merah Model IA P.T, ATK

Output Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten , Form Model IA P.T dan Surat Pengantar

tidak

6



Setuju

ya

tidak Setuju

ya

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten, Form Merah Model IA P.T dan Surat Pengantar

60 menit

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten , Form Merah Model IA P.T dan Surat Pengantar yang telah ditanda tangani

Laporan Bulanan Perkara Pidana PT.Banten, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang telah ditanda tangani

60 Menit

Surat Laporan Bulanan, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang siap dikirim


No.

Aktivitas

7


8


9

Mengisi Papan Statistik jumlah Perkara Pidana berdasarkan Laporan bulanan  Sisa Awal  Berkas Masuk  Berkas Putus  Sisa Akhir

Staf Pelaksana


Panmud Hukum



Ketua PT

Persyaratan/ Perlengkapan Surat Laporan Bulanan, Form Merah Model IA dan Surat Pengantar yang siap dikirim

Waktu

Output

10 menit

Tanda terima Pengiriman Surat dari Sub Bagian Umum

Surat Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pidana, Form Merah Model IA

30 menit

Arsip Laporan Bulanan Pidana dan Surat Keluar Hukum

Angka Statistik, Kertas, Double Tape, Gunting

15 menit

Menempelkan angka ke papan statisik




W29.U/SOP-6/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN TAHUNAN PIDANA Dasar Hukum: 1.

2.

Kualifikasi Pelaksana:

Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Peradilan Umum; Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsipan.

2.


3.


Peringatan: Laporan Tahunan 1 Periode dan Kegiatan Hakim 2 Periode dikirim sebelum tanggal 2 ke bagian hukum, Pengiriman ke Dirjen Badilum dan Panitera MARI paling lambat tanggal 10

1

SMK Perkantoran / Sekretaris

2.

D3 Administrasi Perkantoran

3.

S1 Segala Jurusan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keterkaitan: 1. SOP Pembuatan Laporan Bagian Pidana

No

1.

Aktivitas

Staf Pelaksana

Menerima laporan tahunan perkara dari pidana


Panmud Hukum


Peralatan / Perlengkapan: Komputer/Laptop, Printer, ATK.

Pencatatan dan Pendataan: Buku Register Berkas Perkara Pidana


Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Laporan 1 Tahunan menit perkara dan kegiatan hakim dari Pidana

Output Bundel Laporan Tahunan perkara dan kegiatan hakim dari Pidana


No

Aktivitas

2

Mencatat, Mengecek dan Menginput dan Mencetak laporan tahunan perkara pidana kedalam laporan perkara tahunan versi bagian hukum. e. Sisa Tahun lalu f. Perkara Masuk Tahun ... g. Perkara Putus Tahun ... h. Sisa Akhir Tahun ... - Sisa belum dibagi - Sisa sudah dibagi

3

Membuat laporan kegiatan hakim selama 1 tahun yang dibagi menjadi 2 periode (Jan – Juni), (Juli – Des) dengan format: a. Sisa Bulan Lalu b. Tambahan Bulan Ybs

Staf Pelaksana


Panmud Hukum



Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Bundel 240 Laporan Menit Tahunan perkara dari Pidana, Laptop, Printer

Bundel Laporan Kegia tan Hakim dari Pidana, Laptop, Printer

240 Menit

Output rekapitul asi Laporan Tahuna n Perkara Pidana

rekapitul asi Laporan Kegiata n Hakim periode (Jan – Juni) dan (Juli – Des)


c. Jumlah d. Diputus e. Sisa Akhir f. Jumlah Yang diminutir g. Sisa Yang belum diminutir

4

Membuat Surat Pengantar untuk ke MA

Data Laporan, Laptop, Printer

30 Menit

Surat Pengant ar siap ditanda tangani

Laporan Tahunan Perkara Pidana dan Surat Pengantar

60 menit

Laporan Tahuna n Perkara Pidana, dan Surat Pengant ar yang telah ditanda tangani

Laporan Tahunan Perkara Pidana, dan Surat Pengantar yang telah ditandan tangani

60 Menit

Laporan Tahuna n Perkara Pidana, dan Surat Pengant ar yang siap dikirim

tidak

5

6

Meminta Pengesahan (acc) Laporan Tahunan perkara Pidana, Kegiatan Hakim, secara hirarki kepada pimpinan



Setuju

ya

tidak Setuju

ya


7

Mengirim Surat melalui Sub bagian Umum

Laporan Tahunan Perkara Pidana, dan Surat Pengantar yang siap dikirim

10 menit

Tanda Terima Pengiri man Surat dari Sub Bagian Umum

8


Surat Pengantar, Laporan Tahunan dan Keadaan Hakim

30 menit

Arsip Laporan Tahuna n Pidana dan Surat Keluar Hukum

9

Mengisi Papan Statistik jumlah Perkara Pidana berdasarkan Laporan Tahunan  Sisa Awal  Berkas Masuk  Berkas Putus  Sisa Akhir

Angka Statistik, Kertas, Double Tape dan Gunting

20 menit

Menem pel-kan angka ke papan statisik






W29.U/SOP-7/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN TAHUNAN TIPIKOR Dasar Hukum: 1. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Peradilan Umum; Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsiapan.



Keterkaitan: 1. SOP Pembuatan Laporan Bagian Pidana 2. SOP Penanganan Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan Surat & Laporan


Peringatan: Laporan Tahunan 1 Periode dan Kegiatan Hakim 2 Periode dikirim sebelum tanggal 2 ke bagian hukum, Pengiriman ke Dirjen Badilum dan Panitera MARI paling lambat tanggal 10

Pencatatan dan Pendataan: Laporan Tahunan Perkara Tipikor

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima laporan tahunan perkara dari bagian tipikor

Staf Pelaksana


Panmud Hukum

Wakil Panitera

Mutu Baku Panitera Ketua / PT Sekretaris

Persyaratan/ Perlengkapan Laporan Tahunan perkara dan kegiatan hakim dari tipikor

Waktu 1 menit

Output Bundel Laporan Tahunan perkara dan kegiatan hakim dari tipikor


Pelaksana

Mutu Baku Panitera Ketua / PT Sekretaris

No

Aktivitas

2

Mencatat, Mengecek dan Menginput dan Mencetak laporan tahunan perkara tipikor kedalam laporan perkara tahunan versi bagian hukum. 3. Sisa Tahun lalu 4. Perkara Masuk Tahun ... 5. Perkara Putus Tahun ... 6. Sisa Akhir Tahun ... - Sisa belum dibagi - Sisa sudah dibagi

Bundel Laporan Tahunan perkara dari tipikor, Laptop, Printer

3

Membuat laporan kegiatan hakim selama 1 tahun yang dibagi menjadi 2 periode (Jan – Juni) dan (Juli – Des) dengan format: h. Sisa Bulan Lalu i. Tambahan

Bundel Laporan Kegia tan Hakim dari Tipikor, Laptop , Printer

Staf Pelaksana


Panmud Hukum

Wakil Panitera


Waktu 240 Menit

240 Menit

Output rekapitula si Laporan Tahunan Perkara Tipikor

rekapitula si Laporan Kegiatan Hakim periode (Jan – Juni) dan (Juli – Des)


Bulan Ybs j. Jumlah k. Diputus l. Sisa Akhir m. Juml ah Yang diminutir n. Sisa Yang belum diminutir

4

5

6

Membuat Surat Pengantar Laporan Tahunan ke Dirjen Badilum dan Panitera MARI Meminta Pengesahan (acc) Laporan Tahunan perkara Tipikor dan Kegiatan Hakim, secara hirarki kepada pimpinan



Data Laporan, Laptop, Printer

30 Menit

Surat Penganta r siap ditanda tangani

Laporan Tahunan Perkara Tipikor dan Surat Pengantar

60 menit

Laporan Tahunan Perkara Tipikor dan Surat Penganta r yang telah ditanda tangani

Laporan Tahunan Perkara Tipikor dan Surat Pengantar yang telah ditanda tangani

60 Menit

Laporan Tahunan Perkara Tipikor dan Surat Penganta r yang siap dikirim

tidak Setuju

tidak Setuju ya

ya


7

Mengirim Surat melalui Sub bagian Umum

Laporan Tahunan Perkara Tipikor dan Surat Pengantar yang siap dikirim

10 menit

Tanda Terima Pengirima n Surat dari Sub Bagian Umum

8


Surat Pengantar, Laporan Tahunan dan Keadaan Hakim

30 menit

Arsip Laporan Tahunan Pidana dan Surat Keluar Hukum

9

Mengisi Papan Statistik jumlah Perkara Pidana berdasarkan Laporan Tahunan  Sisa Awal  Berkas Masuk  Berkas Putus  Sisa Akhir

Angka Statistik, Kertas, Double Tape dan Gunting

20 Menit

Menempe l-kan angka ke papan statisik



W29.U/SOP-8/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN REKAPITULASI PERKARA DAN KEUANGAN PN-PN Dasar Hukum: 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku I dan II


Kualifikasi Pelaksana: 1. D3 ALTRI



2. S1 Hukum / Sederajat

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Surat / Laporan 2. SOP Penanganan Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan


Peringatan: Laporan Rekapitulasi Perkara dan Keuangan Bulanan dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

Pencatatan dan Pendataan: 1. Data Perkara dan Keuangan PN-PN 2. Buku Ekspedisi Surat Keluar

No

Aktivitas

1

Menerima laporan bulanan Perkara dan Keuangan dari PN-PN sewilayah Banten

2

Menginput data laporan Perkara dan Keuangan ke data Perkara PN-PN

Staf Pelaksana


Panmud Hukum


Panitera / Ketua Sekretaris PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat 1 Pengantar menit Laporan Bulanan dari PN-PN yang telah didisposisi oleh Panmud Hukum Bundel Laporan Bulanan dari PN-PN sewilayah Banten, computer/lapto p, printer, ATK.

240 menit

Output Surat dan bundel Laporan Bulanan dari PNPN sewilayah Banten Data rekapitul asi laporan bulanan perkara dan keuanga n dari PN-PN


No.

Aktivitas

3

Membuat dan mencetak (3 rangkap) Rekapitulasi Laporan Perkara dan Keuangan PNPN se-wilayah Banten beserta surat pengantar

Staf Pelaksana

Panmud Hukum



Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Data 60 rekapitulasi menit laporan bulanan perkara dan keuangan dari PN-PN, computer/lapto p, printer, ATK.

tidak Setuju

4

Meminta pengesahan (acc) dan tanda tangan surat pengantar secara hirarki kepada pimpinan

ya

tidak Setuju

ya

Laporan Rekapitulasi Perkara dan Keuangan PNPN se-wilayah Banten beserta surat pengantar

60 menit

5

Memberi cap surat, meminta nomor surat, memperbanya k surat pengantar, mencetak amplop, memasukkan surat ke amplop sesuai tujuan, mencatat surat pada Buku Ekspedisi Surat Keluar

Laporan Rekapitulasi Perkara dan Keuangan PNPN se-wilayah Banten beserta surat pengantar yang telah ditanda tangani

60 menit

6


Surat Laporan Bulanan Rekapitulasi Perkara dan

10 menit


Output Laporan rekapitul asi Perkara dan Keuang an PNPN sewilayah Banten beserta surat pengant ar Laporan rekapitul asi Perkara dan Keuang an PNPN sewilayah Banten beserta surat pengant ar yang telah ditanda tangani Surat Laporan Bulanan rekapitul asi Perkara dan Keuang an yang siap dikirim

Tanda terima pengirim an surat


Keuangan yang siap dikirim

7

Mengarsipkan Laporan

Surat Laporan Bulanan Rekapitulasi Perkara dan Keuangan



dari Sub Bagian Umum

40 menit

Arsip Laporan Bulanan PN-PN dan rekapitul asi Laporan Perkara dan Keuang an Bulanan PN-PN

W29.U/SOP-9/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Dasar Hukum: 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku I dan II 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. D3 ALTRI 2. S1 Hukum

Keterkaitan: 1. SOP Penanganan Pengaduan 2. SOP Pengarsipan


Peringatan: Laporan Pengaduan setiap 3 bulan sekali dikirim ke Badan Pengawasan MA RI

Pencatatan dan Pendataan: 3. Data Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten dan PN-PN se-wilayah Banten 4. Buku Register Pengaduan




Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

No

Aktivitas

1

Menerima Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan dari PN-PN sewilayah Banten

Surat Pengantar Laporan Triwulan dari PN-PN yang telah didisposisi oleh Panmud Hukum

2

Menginput data laporan Pengaduan ke data Pengaduan

3

Membuat dan mencetak (3 rangkap) Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan pada PT Banten dan PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar

4


Staf Pelaksana

Panmud Hukum

tidak Setuju

ya

tidak Setuju

ya



Output

1 menit

Surat dan berkas Laporan Triwulan dari PNPN sewilayah Banten

Buku Register Pengaduan PT Banten, Berkas Laporan Pengaduan dari PN-PN se-wilayah Banten, computer/ laptop, printer, ATK.

120 menit

Data rekapitul asi laporan pengadu an pada PT Banten dan PNPN

Data rekapitulasi laporan pengaduan pada PT Banten dan PN-PN, computer/ laptop, printer, ATK.

60 menit

Laporan Triwulan Penyeles ai-an Pengadu an pada PT Banten dan PNPN sewilayah Banten beserta surat penganta r

Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan pada PT Banten dan PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar

60 menit

Laporan Triwulan Penyeles ai-an Pengadu an pada PT Banten dan PNPN sewilayah Banten beserta surat penganta r yang telah


ditanda tangani

5

Memberi cap surat, meminta nomor surat, memperbanya k surat pengantar, mencetak amplop, memasukkan surat ke amplop sesuai tujuan, mencatat surat pada Buku Ekspedisi Surat Keluar Mengirimkan surat melalui Sub Bagian Umum

Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan pada PT Banten dan PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar yang telah ditanda tangani

60 menit

Surat Laporan Triwulan Penyele sai-an Pengad uan yang siap dikirim

Surat Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan yang siap dikirim

10 menit

Tanda terima pengirim an surat dari Sub Bagian Umum

7

Mengetik dan mencetak angka jumlah pengaduan beserta keterangannya untuk ditempel Papan Statistik Jumlah Pengaduan

Data Pengaduan pada PT Banten dan Laporan Triwulan, computer/ laptop, printer, ATK.

60 menit

Label angka dan keteran gan penyele sai-an pengad uan

8

Mengunting dan menempel angka sesuai bulan pada Papan Statistik Pengaduan

Label angka dan keterangan penyelesaian pengaduan, ATK

30 menit

9


Surat Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan

40 menit

Informa si pada Papan Statistik Jumlah Pengad uan Arsip Laporan Triwulan Penyele sai-an Pengad uan

6






W29.U/SOP-10/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN CATUR WULAN UPAYA HUKUM Dasar Hukum: 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku I dan II. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. D3 ALTRI 2. S1 Hukum

Keterkaitan: 1. SOP Rekapitulasi Laporan Bulanan PN-PN


Peringatan: Laporan Upaya Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Pencatatan dan Pendataan: Data Upaya Hukum PN-PN se-wilayah Banten

Pelaksana Panmud Wakil Hukum Panitera


No

Aktivitas

1

Menerima Laporan Catur Wulan Upaya Hukum dari PN-PN sewilayah Banten

Surat Pengantar Laporan Catur Wulan dari PN-PN yang telah didisposisi oleh Panmud Hukum

1 menit

2

Menginput data laporan Pengaduan ke data Upaya Hukum

Berkas Laporan Upaya Hukum dari PN-PN se-wilayah Banten, computer/lapto p, printer, ATK.

120 menit

Staf Pelaksana



Ketua PT

Output Surat dan berkas Laporan Upaya Hukum dari PNPN sewilayah Banten Data rekapitul asi laporan upaya hukum pada PNPN


No.

Aktivitas

3

Membuat dan mencetak (3 rangkap) Laporan Catur Wulan Upaya Hukum pada PNPN sewilayah Banten beserta surat pengantar Meminta pengesaha n (acc) dan tanda tangan surat pengantar secara hirarki kepada pimpinan

4

5

Staf Pelaksana

Memberi cap surat, meminta nomor surat, memperba nyak surat pengantar, mencetak amplop, memasukk an surat ke amplop sesuai tujuan, mencatat surat pada Buku Ekspedisi


Panmud Hukum


tidak Setuju

ya

tidak Setuju

ya


Ketua PT

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Data 60 rekapitulasi menit laporan upaya hukum pada PN-PN, computer/ laptop, printer, ATK.

Laporan Catur Wulan Upaya Hukum pada PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar

60 menit

Laporan Catur Wulan Upaya Hukum pada PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar yang telah ditanda tangani

60 menit

Output Laporan Catur Wulan Upaya Hukum pada PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengant ar

Laporan Catur Wulan Upaya Hukum pada PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengant ar yang telah ditanda tangani Surat Laporan Catur Wulan Upaya Hukum yang siap dikirim


Surat Keluar 6

Mengirimka n surat melalui Sub Bagian Umum

Surat Laporan Catur Wulan Upaya Hukum yang siap dikirim

7


Surat Laporan Catur Wulan Upaya Hukum




W29.U/SOP-11/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum: 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku I dan II 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. D3 ALTRI 2. S1 Hukum / Sederajat

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Surat 2. SOP Penanganan Surat Keluar


Peringatan: Laporan Tahunan dari PT dan PN se-wilayah Banten dikirim ke Mahkamah Agung dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat minggu kedua setiap bulan Januari

Pencatatan dan Pendataan: 1. Laporan Tahunan PN-PN se-wilayah Banten 2. Laporan Tahunan Perkara (Pidana, Perdata, Tipikor) PT Banten 3. Laporan Keuangan PT Banten



4. Laporan Kepegawaian PT Banten 5. Laporan Umum PT Banten


Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menerima Laporan Tahunan PN-PN se-wilayah Banten, mengumpulkan data laporan dari tiap bagian PT Banten

Laporan Tahunan PNPN, Laporan Tahunan per Bagian

7 hari

Laporan Tahunan PNPN, Laporan Tahunan per Bagian

2

Merekapitulasi data dari setiap Laporan Tahunan per Bagian dan Laporan Tahunan PNPN, menyusun Laporan Tahunan

Laporan Tahunan PNPN, Laporan Tahunan per Bagian, PC/ Laptop, ATK

3 hari

Data Laporan Tahunan

3

Membuat dan mencetak (3 rangkap) Laporan Tahunan PT Banten dan PN-PN sewilayah Banten beserta surat pengantar

Data Laporan Tahunan, computer/ laptop, printer, ATK.

60 menit


4



60 menit


Staf Pelaksana


Panmud Hukum

tidak Setuju

ya

tidak Setuju

ya



Waktu

Output


5

6

7

Memberi cap surat, meminta nomor surat, memperbany ak surat pengantar, mencetak amplop, memasukkan surat ke amplop sesuai tujuan, mencatat surat pada Buku Ekspedisi Surat Keluar Mengirimkan hardcopy Laporan Tahunan melalui Sub Bagian Umum dan mengirimkan softcopy Laporan Tahunan melalui email


60 menit



10 menit

Tanda terima pengiriman surat dari Sub Bagian Umum

Mengarsipka n Laporan

Surat Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan

40 menit

Arsip Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan





W29.U/SOP-12/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEPAILITAN Dasar Hukum: 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. D3 Administrasi Perkantoran 2. S1 segala jurusan

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Surat / Laporan 2. SOP Penanganan Surat Keluar


Peringatan: Kelengkapan persyaratan dalam pembuatan Surat Keterangan Kepailitan wajib dipenuhi

Pencatatan dan Pendataan: 1. Surat Permohonan pembuatan Surat Keterangan Kepailitan 2. Buku Register Surat Keterangan Kepailitan

No

Aktivitas

1

Menerima surat permohonan bermaterai 6000 untuk pembuatan Surat Keterangan Kepailitan dari yang bersangkutan

Staf Pelaksana


Pelaksana Panmud Wakil Panitera / Ketua Hukum Panitera Sekretaris PT

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Surat Permohonan bermaterai 6000 yang telah didisposisi oleh Panmud Hukum

Waktu 1 menit

Output Surat permohonan bermaterai 6000 untuk pembuatan surat keterangan kepailitan


No.

Aktivitas

Staf Pelaksana


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

2

Memeriksa dan mencocokkan data kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Kepailitan

Surat Pernyataan bermaterai 6000, fotocopi SKCK dilegalisir, fotocopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggung Utang dari Pengadilan Negeri, fotocopi KTP, fotocopi KK, fotocopi Ijazah terakhir dilegalisir, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lbr

10 menit

Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Kepailitan harus lengkap

3

Membuat dan mencetak 3 (tiga) rangkap serta menempelkan 2(dua) buah foto pada Surat Keterangan Kepailitan Meminta pengesahan (acc) dan tanda tangan pada Surat Keterangan Kepailitan secara hirarki pada pimpinan

Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Kepailitan, computer/lapto p, printer, ATK

60 menit

Surat Keterangan Kepailitan 3 (tiga) rangkap yang telah ditempel foto pemohon

Surat Keterangan Kepailitan 2 (dua) rangkap ditempel foto, dan 1 (satu) rangkap tidak ditempel foto

60 menit

Surat Keterangan Kepailitan 3 (tiga) rangkap yang telah ditanda tangani

4

tidak Setuju

ya

tidak Setuju

ya



No.

Aktivitas

5

Memberi cap surat, meminta nomor, dan mencatat surat pada Buku Ekspedisi Surat Keluar

6

Memberikan Surat Keterangan Kepailitan kepada pemohon

7

8

Staf Pelaksana


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Surat Keterangan Kepailitan 3 (tiga) rangkap yang telah ditanda tangani

Waktu

Output

60 menit

Surat Keterangan Kepailitan 3 (tiga) rangkap yang siap diberikan kepada pemohon

Surat Keterangan Kepailitan yang siap diberikan kepada pemohon

5 menit

Tanda terima pemberian Surat Keterangan kepada pemohon

Mencatat dan menempelkan 1 (satu) buah foto pada buku register surat keterangan kepailitan

Surat Keterangan Kepailitan

15 menit

Buku Register Surat Keterangan Kepailitan

Memasukkan arsip dalam boks tersendiri dan menyimpanny a dalam lemari/rak

Surat Keterangan Kepailitan

5 menit

Arsip Surat Keterangan Kepailitan





W29.U/SOP-13/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP PENGELOLAAN RUANG ARSIP

Dasar Hukum: 1. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsipan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMK Perkantoran / Sekretaris 2. D3 Administrasi Perkantoran 3. S1 segala jurusan

Keterkaitan: 1. SOP Pengarsipan Berkas Perkara


Peringatan: Penyimpanan dan Pengembalian Peminjaman Berkas Putusan (Perdata, Pidana dan Tipikor) harus sesuai dengan lemari/rak masing-masing dan sesuai dengan penomoran boks

Pencatatan dan Pendataan: Berkas Perkara Perdata, Pidana dan Tipikor

Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Jadwal Piket 1 menit Harian Ruang Arsip yang dibuat oleh Panmud Hukum

No

Aktivitas

1

Melaksanakan piket harian

2

Mengontrol on/off AC Ruang Arsip

AC pada Ruang Arsip

3

Memperhatihan penataan arsip berkas perkara berdasarkan:

Lemari/rak Ruang Arsip


Staf Pelaksana

Panmud Hukum

Output Piket sesuai jadwal Piket Harian Ruang Arsip

5 menit

on/off AC Ruang Arsip

120 menit

Arsip berkas perkara


d. Nomor Urut Boks e. Tahun Perkara f. Nomor Urut Perkara PT 4

Memperhatikan kebersihan dan kerapihan Ruang Arsip

Sapu, Serokan sampah, Tempat sampah




60 menit

(perdata , pidana, dan tipikor) Ruang Arsip

W29.U/SOP-14/HK/IV/2014 24 April 2014


SOP PEMINJAMAN BERKAS PUTUSAN (PERDATA, PIDANA DAN TIPIKOR) Dasar Hukum: 1. Pedoman Pembinaan Pengendalian Administrasi Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 hal 40 tentang Register, Laporan dan Pengarsipan.

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMK Perkantoran / Sekretaris 2. SMA Sederajat 3. D3 Administrasi Perkantoran


Keterkaitan: 1. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

4. S1 segala jurusan


2. SOP Pengelolaan Ruang Arsip


No. 1

Aktivitas Menerima permintaan peminjaman berkas (perdata, pidana, tipikor)


Pencatatan dan Pendataan: Buku Register Peminjaman Berkas Perkara Pidana / Perdata

Pelaksana Staf Peminjam Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Permintaan pinjam 1 menit berkas putusan dan telah disetujui oleh Panmud Hukum

Output Permintaa n pinjam berkas putusan


2

Mencari berkas putusan perkara (perdata, pidana, tipikor) berdasarkan nomor urut penyimpanan berkas pada ruang penyimpanan arsip/berkas

Ruang Penyimpanan Arsip/Berkas

30 menit

Berkas Putusan (perdata, pidana, tipikor)

3

Mencatat data peminjam, nomor berkas perkara PN dan PT dan tanggal peminjaman ke dalam buku register peminjaman berkas berdasarkan berkas perkara (perdata, pidana, tipikor) dan ditandatangani peminjam

Buku Register Peminjaman Berkas Putusan (perdata, pidana, tipikor)

15 menit


4

Memberikan berkas putusan (perdata, pidana, tipikor) kepada Peminjam


5 menit


5

Memeriksa dan mencatat tanggal pengembalian berkas putusan (perdata, pidana, tipikor) dalam buku register dan ditandatangani oleh peminjam

Buku Register Peminjaman Berkas Putusan (perdata, pidana, tipikor)

15 menit


6

Memasukkan kembali berkas putusan (perdata, pidana, tipikor) yang dipinjam ke dalam boks berdasarkan nomor urut perkara PT dan lemari/rak arsip dalam ruang penyimpanan arsip/berkas

Ruang Penyimpanan Arsip/Berkas

15 menit




4) SOP KEPEGAWAIAN

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Sub BagianKepegawaian Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Nomor SOP

KP - 001

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014

TanggalEfektif Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Disahkanoleh SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT DasarHukum :

KualifikasiPelaksana :

1.

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2002

1.

SLTA

2.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Tanggal 2 September 2009 Nomor 125/KMA/SK/IX/2009

2.

S1

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.

Peralatancomputerdanjaringan internet

SOP Pembuatan SK

Peringatan :

Pencatatandanpendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, kanaikanpangkatPegawaidapattertunda

Buku Register KenaikanPangkat

Pengelola No 1.

2.

3.

4.

Aktivitas

BKN

UM

KP

Surat dan berkas usulan kenaikan pangkatditerim adariPengadil anNegeriolehB agianUmum

Mengagendak anrapatBaperj akatmengenai usulkenaikanp angkat


PS

BP

KPT

Waktu (menit)

Output

5

Dicatatdalamb uku register suratmasukba gianUmum

Lembardisposisi

180

Instruksidaripi mpinan

Berkaskenaikanpa ngkat

60

Disusunkeleng kapanberkasu sulan


120

Agenda rapat

Perlengkapan

Buku register

Suratdanberka susulankenaik anpangkatdidi sposisi Menerimadan memeriksakel engakapanber kasusulanken aikanpangkat

WS

Mutu Baku

tidak

ya


5.

RapattimBape rjakat

6.

tidak

ya

Membuatusula nkenaikanpan gkat Membuat nota pertimbangant eknis BKN untukusulkena ikanpangkatgo l III/d kebawah Mengirimkanb erkasusulanke naikanpangkat melaluibagian Umum.

7.

8.


480

Rekomndasih asilrapatBaper jakat

Berkaskenaikanpa ngkatdankomputer

270

Suratusulan

Komputerdanakse s internet

240

Nota persetujuan BKN

Buku register danbukuekspedisi

10

Tandaterimap engirimanusul an

TOTAL WAKTU

1365

Keterangan : UM

= Subbag Umum

KP

= Subbag Kepegawaian

WS

= Wakil Sekretaris

PS

= Panitera / Sekretaris

BP

= Baperjakat

KPT

= Ketua Pengadilan Tinggi

BKN

= Kanreg III BKN Bandung

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Sub Bagian Kepegawaian Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung (0252) 201057 - 201671

Nomor SOP

KP - 002

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014

Tanggal Efektif Disahkan oleh


SOP USUL ALIH TUGAS DAN PROMOSI JABATAN Dasar Hukum :


1.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000

1. SLTA

2.


2.

Keterkaitan : 1.

SOP Surat Kedinasan

2.

SOP Pembuatan SK

S1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan data pegawai

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembinaan pegawai yang berhubungan

-



dengan promosi jabatan serta alih tugas tidak terlaksana.

No

Aktivitas

Pengelola UM

1.

KP

WS

PS

Mutu Baku BP

KPT

Surat dan berkas usulan diterima dari Pengadilan Negeri oleh Bagian Umum

2.

Menerima dan memeriksa kelengakapan berkas usulan alih tugas

4.

tidak

ya

Rapat tim Baperjakat

6.

tidak

Membuat usulan alih tugas

7.

5

Dicatat dalam buku register surat masuk bagian Umum

180

Instruksi dari pimpinan

Berkas usulan

60

Disusun kelengkapan berkas usulan

Berkas usulan

120

Agenda rapat

Berkas usulan

480

Rekomndasi hasil rapat Baperjakat

Berkas usulan alih tugas dan komputer

270

Surat usulan

Buku register dan buku ekspedisi

10

Tanda terima pengiriman usulan

Lembar disposisi

Mengagendakan rapat Baperjakat mengenai usulan

5.

Output

Buku register

Surat dan berkas usulan alih tugas didisposisi

3.

Waktu (menit)

Perlengkapan

ya

Mengirimkan berkas usulan kenaikan pangkat melalui bagian Umum.

1.125 TOTAL WAKTU

Nomor SOP

KP - 003

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Sub Bagian Kepegawaian

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Tanggal Efektif


Disahkan oleh SOP USUL PENSIUN

Dasar Hukum :


1.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

1.

SLTA

2.


2.

S1




Keterkaitan :


1.

Perangkat komputer

SOP Surat Kedinasan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK pensiun PNS tidak diterbitkan.

Buku resgisten usul pensiun

Pelaksana No 1.

Aktivitas

UM

KP

WS

Mutu Baku PS

KPT

Waktu (menit)

Output

5

Dicatat dalam buku register surat masuk bagian Umum

Lembar disposisi

180


Berkas usulan

240

Disusun kelengkapan berkas usulan

Berkas usulan alih tugas dan komputer

270

Surat usulan

Buku register dan buku ekspedisi

10

Tanda terima pengiriman usulan

Perlengkapan

Surat dan berkas usulan diterima dari Pengadilan Negeri Buku register

2.

3.

Surat dan berkas usulan pensiun didisposisi

Menerima dan memeriksa kelengakapan berkas usulan pensiun

tidak

ya 4.

5.

Membuat usulan pensiun

Mengirimkan berkas usulan kenaikan pangkat melalui bagian Umum.

TOTAL WAKTU

Keterangan : UM

= Subbag Umum

KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT



705



Nomor SOP

KP - 004

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014


Disahkanoleh SOP KENAIKAN GAJI BERKALA DasarHukum :


1.


1.

SLTA

2.


2.

S1

Keterkaitan : 1.


SOP SuratKedinasan

Perangkatkomputer

Peringatan :


Jika SOP tidakdilaksanakan, makaKenaikanGajiBerkalauntuk PNS yang bersangkutantidakterealisasi.

Buku resgister KGB

Pelaksana No 1.

2.

3.

Aktivitas

UM

KP

WS

Mutu Baku PS

KPT

Waktu (menit)

Output

Data pegawai

120

Daftar Hakim danPegawa i yang akan KGB

Data pegawai

60

Berkaskele ngkapan KGB

Komputerdanko nsep SK

300

KGB

Buku register danbukuekspedi si

10

Tandaterim apengirima nusulan

Perlengkapan

Menyusundaftar Hakim danPegawai = Ketua Pengadilan Tinggi yang akanmendapat KGB

Menyiapkanberkaskelengakapan KGB

Membuatkonsep SK KGB sertamengajukankepadaKetuauntukdita ndatangani

tidak

ya 4.

Membuat register KGB selanjutnyamenyerahkan KGB kepadaPembuatDaftargajiuntuk proses selanjutnya.

TOTAL WAKTU

Keterangan : UM

= Subbag Umum

KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT



490



Nomor SOP

KP - 005

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014


Disahkanoleh SOP PEMBUATAN TASPEN, KARPEG, DAN KARIS/KARSU DasarHukum :


1. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974

1.

SLTA

2.

S1

Keterkaitan :


1.

Perangkatkomputer

SOP SuratKedinasan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Taspen/Karpeg/ Karis/ Karsu tidak dapat diterbitkan.

BukuresgisterTaspen/Karpeg/Karis/Karsu

Pelaksana No

Aktivitas Staf UM

Staf KP

Ka. KP

WS

Mutu Baku

PS

KPT


1.

Menerima surat dan berkas usulan pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU dn meregisternya.

Surat dan berkas usulan pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU, Buku register surat masuk.

2.

Mendisposisi surat dan berkas usulan sesuai hirarki

Surat dan berkas usulan pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU yang telah diregister, kembar disposisi.

Menerimadanmemer iksakkelangkapan berkas

Surat masuk yang telah didisposisi KPT, Pansek, Wasek.

3.


Waktu

Output

5 menit

Dicatatnya surat masuk dalam buku register.

180

Surat masuk yang telah didisposisi KPT, Pansek, Wasek.

menit

60 menit

Bahan/ berkas usul KARPEG yang akan dilampirkan.


4.

Membuat usulan pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU dan menandatangankan sesuai hirarki dan memberi cap dan nomor surat.

Bahan/ berkas usul KARPEG yang akan dilampirkan., unit komputer.

Tidak

270 menit

Surat usulan yang telah disetujui.

Ya 5.

Meregister surat usulan kemudian pada Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi Surat. Kemudian mengirimkan usulan

Surat usulan yang telah disetujui, unit komputer, buku register surat keluar.

120 menit

Tersimpan dan terkirimnya surat usulan .

Keterangan : Staf UM

= Pelaksana Subbag Umum

Staf KP

= Pelaksana Subbag Kepegawaian

Ka. KP

= Kasubbag Kepegawaian

WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT



Nomor SOP

KP - 006

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014

Tanggal Efektif Disahkan oleh


SOP USUL UJIAN DINAS DAN DIKLAT Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

1.

SLTA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002

2.

S1

Keterkaitan :


1.

Perangkat computer dan jaringan internet

SOP Surat Kedinasan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, akan ada PNS yang tidak bisa mengikuti ujian dinas.

-



Pelaksana No

Aktivitas StafUM

1.

2.

3.

4.

5.

Mutu Baku

Staf KP

Ka. KP

WS

PS

KPT


Waktu

Output

Meregister surat dan berkas usulan mengikuti Ujian Dinas yaitu Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas Tk. II bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pengadilan Negeri se-wilayah Banten Mendisposisi surat dan berkas usulan sesuai hirarki.

Surat usulan dari PN se-wilayah Banten, Buku register surat masuk.

5 menit

Dicatatny a surat masuk dalam buku register.

Surat usulan dari PN se-wilayah Banten; lembar disposisi.

180 menit

Meregister surat dan berkas usulan dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Tinggi Bantendan memeriksa apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Melaporkan berkas yang telah diperiksa untuk mengetahui apakah dapat diusulkan mengikuti ujian dinas atau tidak.

Berkas usulan

60 menit

Surat usulan dari PN sewilayah Banten yang telah didisposi si KPT, Pansek, Wasek. Bahan/ berkas PNS yang telah diperiksa dan akan dilampirk an.

Bahan/ berkas PNS yang telah diperiksa dan akan dilampirkan.

15 menit

Bahan/ berkas PNS yang telah diperiksa dan akan dilampirk an serta telah disetujui Kasubba g Kepegaw aian

Membuat usulan mengikuti ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan menandatangankan sesuai hirarki, memberi nomor surat, dan

Bahan/ berkas PNS yang telah diperiksa dan akan dilampirkan dan telah disetujui Kasubbag Kepegawaian; Unit komputer.

600 menit

Surat usulan yang telah disetujui.


yang belum diperiksa.

Tidak

YaYa


distempel. Meregister surat usul ujian dinas pada Buku Register Surat Keluar, Buku Kendali Ujian Dinas dan Buku Ekspedisi Surat. Merapikan berkas usulan dan mengirim sesuai tujuan.

6.

Surat usulan yang telah disetujui, buku register surat keluar, buku ekspedisi.

120 menit

Tersimpa n dan terkirimny a surat usulan .

Keterangan: Staf UM = Pelaksana Subbag Umum Staf KP = Pelaksana Subbag Kepegawaian Ka. KP

= Kepala Subbag Kepegawaian

WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT


Nomor SOP

KP - 007

TanggalPembuatan

24 April 2014

Sub BagianKepegawaian

TanggalRevisi

13 Mei 2014


TanggalEfektif


Disahkanoleh


SOP USUL SATYA LENCANA DasarHukum :


1.

Undang-undangNomor 8 Tahun 1974

1.

SLTA

2.


2.

S1

Keterkaitan : 1.


SOP SuratKedinasan

Perangkatkomputer

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka piagam penghargaan satya lencana tidak dapat diterima PNS.

-

No

Aktivitas


Pelaksana

Mutu Baku


Staf UM

1.

2.

3.

4.

5.

Staf

Ka.

KP

KP

WS

PS

KPT


Waktu

Memeriksa data kepegawaian berupa masa kerja PNS di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dan mencatatnya dalam Buku Kendali Piagam Penghargaan. Staf Pelaksana melaporkan hasil pengecekan untuk dipelajari kembali.

Berkas kepegawaian; Buku kendali piagam penghargaan

30 menit

Dicatatnya PNS yang diusulkan untuk menerima satya lencana.

Data PNS yang akan diusulkan menerima satya lencana.

10 menit

Mempelajari data Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila telah memenuhi ketentuan, maka dilanjutkan membuat usulan pemberian piagam penghargaan sesuai masa kerja PNS yang bersangkutan. Membuat usulan piagam penghargaan sesuai dengan masa kerja yang telah terpenuhi dan melengkapi berkas-berkas.

Data PNS yang akan diusulkan menerima satya lencana.

Dilaporkannya data PNS yang akan diusulkan menerima satya lencana. Data PNS yang akan diusulkan menerima satya lencana yang disetujui Kasubbag Kepegawai an.

Memaraf sesuai hirarki dan ditandatangani.Ke mudiandiberinom ordandicap

Data PNS yang akan diusulkandanunit komputer.

5 menit

180 menit

Tidak

Surat usulan piagam penghargaan satya lencana.

240 menit

Tidak

Ya 6.

Output

Memasukkan usulan ke dalam amplop dan meregister pada surat keluar serta buku ekspedisi untuk kemudian dikirim melalui Sub Bagian Umum.


Surat usulan piagam penghargaan satya lencana yang disetujui dan berkasnya.

120 menit

Surat usulan piagam pengharga an satya lencana.

Surat usulan piagam pengharga an satya lencana yang disetujui.

Dicatat dan terkirimnya surat usulan dan


Keterangan : Staf UM = Pelaksana Subbag Umum Staf KP = Pelaksana Subbag Kepegawaian Ka. KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS


KP


Nomor SOP

KP - 008

TanggalPembuatan

24 April 2014


TanggalRevisi

13 Mei 2014


TanggalEfektif


Disahkanoleh


SOP CUTI PNS DasarHukum :


3.

3.

SLTA

4.

S1


Keterkaitan :


2.

Perangkatkomputer

SOP SuratKedinasan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka PNS tidak bisa cuti.

Buku register cuti

Pelaksana No

Aktivitas PNS

AL

Staf

Ka.

KP

KP

WS

Mutu Baku

PS

KPT

Staf UM


Waktu

Output

1.

Menerima pengajuan cuti, memberitahuk an sisa cuti dan memberikan blangko cuti.

Buku kendali cuti, surat edaran tentang cuti bersama tahun berjalan.

10 menit

Diketahu inya sisa cuti PNS

2.

Mengisi blangko cuti dan meminta paraf sebagai tanda persetujuan jumlah hari cuti.

Blangko cuti

15 menit

Blangko cuti yang telah diparaf Kasubba g Kepega



3.

4.

5.

6.

Membawa surat permohonan cuti untuk dimintakan persetujuan.

Blangko cuti yang telah diparaf Ka. KP

Menerima dan memeriksa permohonan Cuti yang telah disetujui.

Blangko cuti yang telah disetujui AL dan KPT

Membuat Surat Ijin Cuti dan menandatang ankan sesuai hirarki, serta memberi nomor surat.

Blangko cuti yang telah disetujui Atasan Langsung PNS dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang telah diperiksa. Surat izin cuti yang telah disetujui, unit komputer, buku register surat keluar, buku kendali cuti, buku ekspedisi.

Meregister Surat Ijin Cuti pada Buku Register Surat Keluar, Buku Kendali Cuti dan Buku Ekspedisi Surat. Kemudian K memberikan esurat ijin cuti tkepada yang bersangkutan edan rmengirimkan tembusannya amelalui Sub Bagian n Umum. g Keteranganan : PNS

= Pegawaipemohoncuti

AL

= Atasanlangsungpemohoncuti

Staf KP


Ka. KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS



Tidak

Ya

120 menit

5 menit

270 menit

120 menit

waian atau staf pelaksa na kepega waian Blangko cuti yang telah disetujui AL dan KPT

Blangko cuti yang telah disetujui AL dan KPT yang telah diperiks a. Surat izin cuti yang telah disetujui.

Tersimp an dan terkirimn ya surat usulan .


KPT


Staf U


Nomor SOP

KP - 009

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Sub Bagian Kepegawaian

Tanggal Revisi

13 Mei 2014


Tanggal Efektif


Disahkan oleh


SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Dasar Hukum : 1.



1.

SLTA

2.

S1

Keterkaitan :


1.

SOP Kenaikan Pangkat

Perangkat komputer

2.

SOP Alih Tugas

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerbikan SK tidak terlaksana.

-

Pelaksana No

Agenda

instuksi

KPN

1.

Menerima pimpinan.

3.

Membuat konsep Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

4.

Memeriksa konsep SK sesuai hirarki dan menandatangani SK

WS

KP

UM

dari

tidak tidak

5.

PS

Mutu Baku

Mengirimkan SK.

ya ya

Perlengkapan / Persyaratan

Waktu

Catatan

30 Menit

Catatan istruksi atasan

Komputer

120 Menit

Konsep SK yang telah diketik

Konsep SK yang telah diketik

240 Menit

SK yang telah disetujui

SK yang telah disetujui, Buku register surat keluar dan buku ekspedisi

120 Menit

Tersimpan dan terkirim nya SK

tidak ya

ya tidak

570 Menit

Keterangan : UM = Subbag Umum


Output


KP = Subbag Kepegawaian WS = Wakil Sekretaris PS


KPN = Ketua Pengadilan Tinggi


Nomor SOP

KP - 010

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014

TanggalEfektif Disahkanoleh

SOP PEMBUATAN DUK DAN BEZZETING

DasarHukum : 1.


Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang

1.

SLTA

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

2.

S1

Keterkaitan : 1.

SOP KenaikanPangkat

2.

SOP AlihTugas

Peralatan/Perlengkapan : Perangkatkomputer

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka DUK dan Bezetting

-

tidak dapat dilaporkan ke Mahkamah Agung R.I.




TATA CARA PENGELOLAAN DUK & BEZETING PEGAWAI NEGERI SIPIL No

Aktivitas

Staf

Staf

UM

KP

Pelaksana Ka. WS KP

PS

KPT


Output

1.

Mempersiapkan bahan berupa biodata seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Banten.

Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai

60 menit

Biodata Hakim dan Pegawai

2.

Menkonsep/mengetik menjadi DUK atau Bezzeting.

Biodata Hakim dan Pegawai, Komputer

240 menit

Draft DUK / Bezetting

Draft DUK/ Bezetting

240 menit

Komputer, Draft DUK/ Bezetting yang disetujui

120 menit

Draft DUK/ Bezetting yang disetujui Terkirim dan tersimpannya DUK/ Bezetting

Tidak

3.

Memintakan tandatangan Hirarki distempel.

sesuai dan Ya

4.

Mengarsipkan draft DUK/ Bezetting dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dijen Badan Peradilan Umum, dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sub Bagian Umum.

Keterangan : Staf UM


Staf KP


Ka. KP

= Kepala Subbag Kepegawaian

WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT



Nomor SOP

KP - 011

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014


SOP REKAPITUSAI ABSEN DasarHukum :


1.

1.

SLTA

2.

S1

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009




Keterkaitan :


-

Perangkatkomputer

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, makarekapitulasiabsenakanterlambat

Form Absensiharian

No

Pelaksana

Aktivitas

Perlengkapan

Waktu

Output

1.

Rekapitulasi Absensi

Kertas dan pena

60Menit

2.

Rekapitulasi absensi harian dengan menggunakan data absensi sidik jari (finger print). Rekapitulasi Absensi bulanan yang telah ditandatangani

Nama-nama dan tanda tangan pegawai Data Pegawai yang tidak masuk

180 Menit

Rekapitulasi Absensi bulanan

Rekapitulasi absensi pegawai selama sebulan yang sudah ditanda tangani

60 Menit

Nama-nama Pegawai dan tanda tangan Pegawai yang tidak masuk Rekapitulasi absensi pegawai selama sebulan Pencairan uang makan dan remunerasi para pegawai

3.

4.

KP

WS

PS

Mutu Baku KPT

KU

120 Menit

420 Menit Keterangan : KU

= Keuangan

KP


WS = Wakil Sekretaris PS


KPT = Ketua Pengadilan Tinggi


Nomor SOP

KP - 012

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014


SOP HUKUMAN DISIPLIN DasarHukum :


1.

1.

SLTA

2.

S1

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009




Keterkaitan :


-

Perangkatkomputer

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, makarekapitulasiabsenakanterlambat

Form Absensiharian

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT PEGAWAI NEGERI SIPIL No

Aktivitas

Pengelola

Waktu (menit)

Output

5

Dicatatdala mbuku register suratmasukb agianUmum

Lembardisposisi

180

Instruksidari pimpinan

Berkasusulan

60

Disusunkele ngkapanber kasusulan

Berkasusulan

120

Agenda rapat

Berkasusulan

480

Rekomndasi hasilrapatBa perjakat

Membuatusulanpenj atuhanhukumandisip linberat

Berkasusulanaliht ugasdankomputer

270

Suratusulan

Mengirimkanberkas usulankenaikanpang katmelaluibagianUm um.

Buku register danbukuekspedisi

10

Tandaterima pengirimanu sulan

UM 1.

2.

3.

Mutu Baku

KP

WS

PS

BP

KPT

Surat dan berkas usulan diterimadariPengadil anNegeriolehBagian Umum Suratdanberkasusul analihtugas didisposisi Menerimadanmemer iksakelengakapanbe rkasusulanpemberh entian

Perlengkapan

Buku register

tidak

ya 4.

5.

Mengagendakanrap atBaperjakatmengen aiusulan

RapattimBaperjakat

tidak ya

6.

7.

TOTAL WAKTU

Keterangan : UM

= Subbag Umum

KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS


BP

= Baperjakat



1.125



Nomor SOP

KP - 013

TanggalPembuatan

24 April 2014

TanggalRevisi

13 Mei 2014


Disahkanoleh SOP SURAT KEDINASAN DasarHukum :


1.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

1.

SLTA

2.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009

2.

S1

Keterkaitan :


-

Perangkatcomputer danlembardisposisi

Peringatan :


Jika SOP tidakdilaksanakan, makaadministrasikantortidakberjalan.

Buku register suratmasukdankeluar

Pelaksana No

Aktivitas

UM

KP

WS

Mutu Baku PS

KPT


Surat masuk diterima dan diregister oleh petugas.

Buku register surat masuk

2.

Surat masukdidisposisi

Lembar diposisi

180 Menit

3.

Surat diterimauntuk deregister danmemahamiisidisposi si.

Surat masuk yang telah diregister dan didisposisi.

60 Menit

4.

Untuk surat yang dalam disposisinya untuk diarsipkan pada file, maka surat dapat langsung dimasukkan pada file sesuai asal surat.

Surat masuk telah diperiksa.

yang

5 Menit

Tersimpannya Arsip

Surat masuk telah diperiksa.

yang

30 Menit

Surat balasan

5.

Untuk surat yang memerlukan tindaklanjut pelaksana akan membuat konsepsurat balasannya sesuai disposisi dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian.


ya

5 Menit

Output

1.

yang

dan

Waktu

Dicatatnya surat masuk pada buku register surat masuk. Surat masuk yang telah didisposisi. Surat masuk yang telah diperiksa.

tidak

tidak


6.

Kemudian dimintakan tandatangan sesuai Hirarki, diberi nomor surat, dan distempel.

7.

Mengirimkansurat

Surat balasan

240 Menit

Surat balasan Yang telah ditanda tangani

Buku register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi Surat

120 Menit

Suratdinas

ya

TOTAL WAKTU

640 Menit

Keterangan : UM

= Subbag Umum

KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS


KPT



Nomor SOP

KP - 014

Tanggal Pembuatan

24 April 2014

Tanggal Revisi

13 Mei 2014

Tanggal Efektif Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Disahkanoleh SOP ARSIP DasarHukum : 1.


Peraturan Pemerintah Nomocr 34 Tahun 1979

1.

SLTA

2.

S1

Keterkaitan :


-

Lemari Arsip

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka arsip tidak tirsimpan dengan baik.

Buku register surat masuk dan keluar

Pelaksana No

Aktivitas

UM

KP

WS

PS

Mutu Baku KPN

Persyaratan / Perleng kapan

1.

Menerima Surat dan berkas yang masuk.


Buku register

Waktu 5 Menit

Output Tercatat surat dan berkas dalam buku kendali.


2.

Surat dan didisposisi.

3.

4.

berkas

yang

masuk

Lembar disposisi

180 Menit


Menerima dan memeriksa surat dan berkas serta memahami isi disposisi.

Sura atau berkas yang telahdidisposisi

60 Menit

Mengarsipkan surat atau berkas yang telah ditindaklanjuti.

Lemari arsip

5 Menit

Surat masuk yang telah diperiksa Tersimpann ya Arsip

TOTAL WAKTU

250 Menit

Keterangan : UM

= Umum

KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS



Nomor SOP

KP - 015

TanggalPembuatan

24 April 2014


TanggalRevisi

13 Mei 2014


TanggalEfektif



Disahkanoleh

SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH DasarHukum :


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Tanggal 2 September 2009 Nomor 125/KMA/SK/IX/2009

1.

SLTA

2.

S1

Keterkaitan :


1.

Perangkatkomputer

SOP PengelolaanSuratDinas

Peringatan :


Jika SOP tidakdilaksanakan, makapelantikandanpengambilansumpahakanterlambat

-

Pelaksana No

1.

2.

Agenda

Staf KP

Ka. KP

WS

Mutu Baku PS

KPT


MenerimaSK tentangPengangkatan PNS atauPengangkatanJabatan.

- Buku Register

Memeriksadanmelakukankoor dinasiwaktupelantikan / Pengambilansumpah

- Kelengkapan data


- SK PNS/Jabatan

Pegawai

Waktu

Output Tercatatda nditeriman ya SK Disepakati nya waktu pelantikan


- SK PNS/Jabatan

3.

Mempersiapkankelengkapanp elantikan / pengambilansumpah

- Komputer - Printer - Data Pegawai

4.

Menyelenggarakanpelantikan / pengambilansumpah

- Berkaspelantikan / pengambilansump ah

5.

6.

Menandatanganisuratsuratpelantikan / pengambilansumpah

- ATK

Mengirimkandanmengarsipkan dokumenpelantikan / pengambilansumpah

- Bukuekspedisi

- komputer

/ pengambil ansumpah Tersedian yakelengk apanpelan tikan / pengambil ansumpah Terlaksan apelantika n / pengambil ansumpah Ditandatan ganinya pelantikan/ pengambil ansumpah Tersimpan dan tersusunn ya dokumenp ada berkas kepegawai an yang bersangku tan

TOTAL WAKTU

Keterangan : KP


WS

= Wakil Sekretaris

PS



5) SOP KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SUB BAGIAN KEUANGAN Jl. RA. KARTINI No. 55 RANGKASBITUNG Telp. (0252) 201057 - 201671


KU - 001 c) d) e) Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dasar Hukum :



3. S-1 Ekonomi



Keterkaitan :


2. SOP Pengelolaan Gaji Induk Hakim, Gaji Susulan, dan Kekurangan Gaji PNS, dan CPNS pada Pengadilan Tinggi Banten.

Peralatan Komputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer, Kartu KIPS.

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penggajian tidak berjalan dengan baik

Sub Bagian Keuangan

SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK

Pelaksana No

KU

1

Membuat nota daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi GPP

2

Menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Isteri / Suami/Anak dan SK Mutasi) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya.

3 4 5

Mutu Baku

Aktivitas KP

PPSPM

KPA

KPPN

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer LHA Komputer dan SK-SK Form SSP Daftar gaji

Waktu 1 Jam

1 Jam

30 Menit 30 Menit

Daftar gaji dan kelengkapann ya

30 Menit

LHA Komputer Daftar gaji dan kelengkapann ya

30 Menit

Penandatanganan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya 6

Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SPM & Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Penandatanganan SPM & Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penandatangan SPM

7

8

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pe-ngajuan gaji induk ke KPPN terbit SP2D


Output Berkas dan File Daftar Gaji pegawai Berkas dan File Daftar Perubahan data pegawai Surat Setoran Pajak Berkas yang selesai dikoreksi Draf SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai Draff SPM dan SPP

SPM dan SPP

Berkas dan file SPM serta Lampirannya

3 Jam

Tanda terima surat dari KPPN dan SP2D

1 Jam

Pencairan dana


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif



Disahkan oleh

SOP PENGELOLAAN GAJI KE- 13 Dasar Hukum :



4. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :




Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penggajian tidak berjalan dengan baik

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas KU

1

2

3 4 5

6

Membuat nota daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi GPP Menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Isteri / Suami/Anak dan SK Mutasi) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya. Penandatanganan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SPM & Surat Perintah Pembayaran (SPP)


K P

PPSPM

KPA

Mutu Baku KPP N

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer

LHA Komputer dan SK-SK

Form SSP Daftar gaji Daftar gaji dan kelengkapannya

Waktu

Output

1 Jam

Berkas dan File Daftar Gaji pegawai

1 Jam

Berkas dan File Daftar Perubahan data pegawai

30 Menit

Surat Setoran Pajak

30 Menit

Berkas yang selesai dikoreksi Draf SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai

30 Menit

SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai

LHA Komputer Daftar gaji dan kelengkapannya

30 Menit

Draff SPM dan SPP


7

8

Penandatanganan SPM & Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penandatangan SPM Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pe-ngajuan gaji induk ke KPPN terbit SP2D

SPM dan SPP


3 Jam


1 Jam

Pencairan dana



KU- 003 c) d) e) Sekretaris Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

SOP PENGELOLAAN GAJI SUSULAN Dasar Hukum :



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :




Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penggajian tidakberjalandenganbaik

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas KU

1

2

3

Membuat nota daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi GPP Menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Isteri/Suami/Anak dan SK Mutasi) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)


K P

PPSPM

Mutu Baku KPA

KPP N


LHA Komputerdan SK-SK

Form SSP

Waktu

Output

1 Jam

Berkas dan File Daftar Gaji pegawai

1 Jam

Berkas dan File Daftar Perubahan data pegawai

30 Menit

Surat Setoran Pajak


4 5

6

7

8

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya. Penandatanganan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SPM &Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penandatanganan SPM &Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penandatangan SPM Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pengajuan gaji induk ke KPPN terbit SP2D

Daftar gaji Daftar gaji dan kelengkapannya

30 Menit

Berkas yang selesai dikoreksi

30 Menit

DrafSPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai

SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai

LHA Komputer Daftar gaji dan kelengkapannya

30 Menit

DraffSPM dan SPP

SPM dan SPP



3 Jam


1 Jam

Pencairan dana


KU - 004 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) Dasar Hukum : 1. 2.

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata PembayaraDalamRangkaPelaksanaan APBN Per-3/PB/2014 tentangPembukuandanVerifikasi LPJ Bendahara

Kualifikasi Pelaksana : Cara

1. D3 Ekonomi/ 2. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :


3. SOP Penyusunan LRA danRekonsiliasi SAKPA

PerangkatKomputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer, Kartu KIPS.

Peringatan :




Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akanterjadiketerlambatanpembayarankepadaPihakKetigadanrealisasianggaranstagnan.

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

KU

1

2

3

4

5

7

Mutu Baku

Aktivitas

PembuatanDaftarRinci anPermintaanPembaya ran (DRPP) olehBendaharaPengel uaran. Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Mengantar/mengajuka n Surat Perintah Membayar (SPM) GUP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pengambilan SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pencairan GUP


PPSPM

PPK

Tidak Ya

KPA

KPPN

BRI

Persyaratan / Perlengkapan Unit komputer Kuitansi, nota, struk SPBy

Waktu

Output

3 jam

DaftarRinc ianPermint aanPemba yaran (DRPP)

DaftarRincianP ermintaanPem bayaran (DRPP)

1 Jam

BerkasSurat Permintaan Pembayara n (SPP)

Unit Komputer SPP Kuitansi, nota, struk

30 Menit

SuratPerint ahMembay ar (SPM) PIN PPSPM

SPM SSP ADK KIPS

2Jam

TandaTeri ma SPM

TandaTerima SPM KIPS

1 Jam

SP2D

Cek, KTP

1 jam

Dana GUP


PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SUB BAGIAN KEUANGAN Jl. RA. KARTINI No.55 RANGKASBITUNG Telp. (0252) 201057 - 201671


KU - 005 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN KEKURANGAN GAJI Dasar Hukum :



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :


3.

SOP Pengelolaan Gaji Induk Hakim, Gaji Susulan, dan Kekurangan Gaji PNS, dan CPNS pada Pengadilan Tinggi Banten.


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penggajian tidakberjalandenganbaik

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

KU

1

2

3 4 5

6

Mutu Baku

Aktivitas Membuat nota daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi GPP Menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Isteri/Suami/Anak dan SK Mutasi) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya. Penandatanganan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Gaji dan kelengkapannya Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SPM &Surat Perintah Pembayaran (SPP)


KP

PPSPM

KPA

KPPN


LHA Komputerdan SK-SK

Form SSP Daftar gaji Daftar gaji kelengkapannya

dan

Waktu

Output

1 Jam

Berkas dan File Daftar Gaji pegawai Berkas dan File Daftar Perubahan data pegawai

1 Jam

30 Menit 30 Menit 30 Menit

Surat Setoran Pajak Berkas yang selesai dikoreksi DrafSPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai SPTJM dan Berkas daftar gaji pegawai

LHA Komputer Daftar gaji kelengkapannya

dan

30 Menit

DraffSPM SPP

dan


Penandatanganan SPM &Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penandatangan SPM

7

8

SPM dan SPP

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pe-ngajuan gaji induk ke KPPN terbit SP2D



3 Jam


1 Jam

Pencairan dana


KU - 006 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA Dasar Hukum :


1. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaraDalamRangkaPelaksanaan APBN 2. Perpres No. 80 Tahun 2003 tentangPengadaanBarangdanJasaPemerintahsebagaimanatelahdiubahmenjadiPer pres No. 54 Tahun 2010 danperubahanterakhirPerpres No. 70 Tahun 2012.

1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :




Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akanterjadiketerlambatanpembayarankepadaPihakKetigadanrealisasianggaranstagnan.

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas KU

1

Menerimasuratpermintaanpembay arandarirekananpihakketiga

2

Disposisi Surat Permintaan Pembayaran dari rekanan pihak ketiga


PPSPM

PPK

KPA

Tidak Ya

KPPN

Persyaratan / Perlengkapan Unit komputer BukuEkspedisi

Suratpermohon anpembayaran daripihak ke-3

Waktu

Output

10 menit

Dicatatnya suratmasu kpadabuku kendalidan arsipelektr onik. Disposisis uratpermo honanpem bayaran

1 Jam


3

Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK

4

Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

Tidak

Ya 5

Mengantar/mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Pihak Ketiga ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

6

Pengambilan SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SUB BAGIAN KEUANGAN

Unit Komputer DokKontrak SSP FakturPajak Unit Komputer SPP BAST BAP Kuitansi SPM SSP ADK KIPS

Nomor SOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh

DasarHukum : 1.UU.No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. 2.UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3.PP No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K/L

KualifikasiPelaksana : 1. Panitera/Sekretaris (KPA) 2. Wakil Sekretaris (PPK) 3. Operator RKA-K/L

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : -Komputer -Printer -Scaner -Alattulis PencatatandanPendataan :


30 Menit


Jl. RA. KARTINI No. 55 RANGKASBITUNG Telp. (0252) 201057 - 201671 SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Peringatan : Diperlukankoordinasidenganseluruhbagian yang terkait

1 Jam

2Jam

1 Jam

BerkasSura tPermintaan Pembayara n (SPP) SuratPerint ahMembay ar (SPM) PIN PPSPM TandaTeri ma SPM

SP2D

KU - 007



Pelaksana

Mutu baku

No

Uraian Prosedur

Panses/ KPA

Wasek/ PPK

Operator RKA-K/L

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

1

2 Melakukanrapat koordinasidalamran gkapemetaankebutu hankantordankebutu hanmasingmasingurusan/kepan iteraan

3

4

5

6

7

8

9

RencanaStratej ikdan Program Kerja

2Hari

KonsepRen canaAngga ran

Dilaksanakanpa dabulanFebruari

KonsepRencan aKegiatan

2 Hari

TOR/RAB, SPTJM beserta data dukungnya

1 Hari

RKA-K/L PaguSeme ntara

1 Hari

ADK RKA-K/L PaguSeme ntara

1

2

3

4

PenyusunanRencana KegiatandanRencan aAnggaran

PenyusunanRencana KerjadanAnggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL) PaguSementara PengirimanHasilUs ulan KegiatanRencana Anggaranke PT.BANTEN

TOR/RAB, SPTJM beserta data dukungnya

6 Hari



KU - 008 c) d) e)

Disahkan oleh

Sekretaris Mahkamh Agung RI

SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Dasar Hukum :



1. S-1 Ekonomi.



Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peralatan Komputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer, Cap Instansi.

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

Sub Bagian Keuangan dan Kepaniteraan Perdata.

Pelaksana NO

Aktivitas

Waktu

Output

Menerima setoran Uang Leges dari Subbag Kepaniteraan Perdata

Data dan Kwitansi

15 Menit

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sesuai jumlah yang diterima dari Subbag Kepaniteraan Perdata Koreksi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan penandatangan oleh Bendahara Penerima

LHA Komputer

15 Menit

Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan Kwitansi SSBP.

SSBP

30 Menit

SSBP Siap Setor

Penyetoran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi

Berkas SSBP

90 Menit

Membuat Buku Kas Umum Penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP. Penomoran Surat Pengantar Laporan Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum - Pengiriman Laporan Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP berikut bukti Setoran SSBP ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui Subbag Umum dan melalui Email - Pengarsipan

- SSBP - Bukti NTPN

SSBP dengan Bukti setor NTPN Buku Kas Umum

Pdt

1

2

3

4

5

6

7

8

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan


KU

U M

WS

PS/ KPA

KPPN, BANK, POS

MA RI

30 Menit Setor

LHA Komputer melalui Komdanas

30 menit

Laporan PNBP dan Lampiran

30 menit

- Arsip File - Lemari

45 menit

Laporan dan Lampiran PNBP Laporan PNBP Lengkap

- Tanda terima surat keluar dari Sub Bagian Umum - Arsip




KU - 009 c) d) e)

Disahkan oleh


PELAPORAN PP NO 39 TAHUN 2009 APLIKASI BAPPENAS PER TRIWULAN Dasar Hukum :


1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2. Pasal 5 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 5. Peraturan SEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :


SOP Pengelolaan Data Aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006 berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tiga bulan terakhir.

Peralatan Komputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Realisasi PP 39 Tahun 2006 tidak berjalan dengan baik

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas KU

1

Melakukan input data aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006 Formulir A untuk Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tiga bulan terakhir

2

Penandatanganan oleh Pembuat Komitmen (PPK)

WS

Pejabat

PN-PN

tdk

MA RI

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer dan LRA

Waktu

Output

2 Jam

LRA Formulir A

Berkas

1 Jam

LRA Formulir A

ya

3

Menerima ADK PP Nomor 39 Tahun 2006 dari satker Pengadilan Negeri Sewilayah Banten

ADK LRA

4 Jam

LRA Formulir A

4

Melakukan input data aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006 formulir B berdasarkan ADK yang diterima dari Satker Pengadilan Negeri sewilayah Banten

LHA Komputer dan ADK LRA

2 Jam

LRA Formulir B



5

Mengantarkan Laporan Triwulan PP Nomor 39 Tahun 2006 ke Biro Keuangan MARI, BUA dan Badan Pengawas MARI

Berkas


8 Jam

LRA Formulir A dan Formulir B


KU - 010 c) d) e)

Disahkan oleh

Sekretaris Mahkamah Agung

SOP PENGELOLAAN LAPORAN REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN (LRPA) Dasar Hukum :



1. S-2 Hukum.

Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Laporan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran dari Satker-satker Se-Wilayah Banten.


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Rekapitulasi Penyerapan Anggaran tida berjalan dengan baik.

Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Keuangan Satkersatker.

Pelaksana No

KU

1

2

Mutu Baku

Aktivitas Membuat Lampiran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah menerima Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Operator SAKPA yang telah direkonsiliasi antara Operator SAKPA dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Koreksi Laporan Realisasi Anggaran oleh Bendahara Penerima dan Penandatangan oleh Kasubbag Keuangan.


UM

WS

PS

PTB

MA RI

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer dan data satkersatker sewilayah Banten.

LHA Komputer dan berkas.

Waktu

Output

45 Menit

Berkas Lampiran Realisasi Anggaran.

30 Menit

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran.


3

4

5

Koreksi Surat Pengantar oleh Kasubbag Keuangan dan Wakil Sekretaris serta Penandatangan Surat Pengantar dan Lampiran oleh Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran - Penomoran atas Surat Pengantar Realisasi Anggaran (LRA) ke Subbag Umum - Pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dan Lampiran ke Pengadilan Tinggi Banten dan ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui Subbag Umum dan melalui Email - Pengarsipan/Pertinggal


Berkas

90 Menit

Berkas dan Lampiran LRA


30 Menit

LHA Komputer Aplikasi Komdanas, Kwitansi dan Bukti Setor

30 Menit

Laporan yang sudah lengkap Tanda terima Pengiriman surat dari Sub Umum dan Arsip.


KU - 011 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Dasar Hukum :



1. S-2 Hukum.

Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Satker-satker se-Wilayah Banten.


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Keuangan Stakersatker.



Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Satker

KU

SU

WS

PS

KPPN, BANK , POS

Persyaratan / Perlengkapan

MA RI

Waktu

Output

15 Menit

Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan Kwitansi

1

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sesuai jumlah yang diterima dari Subbag Keuangan dan Satkersatker Sewilayah Banten

LHA Komputer dan Buku

5

Membuat Laporan Rekapitulasi PNBP yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima didisposisi ke Kasubbag Keuangan dan Wakil Sekretaris oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penomoran Laporan Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum

LHA Komputer Aplikasi Komdanas, Kwitansi dan Bukti Setor

30 Menit

Laporan dan Lampiran.


30 Menit

Laporan yang sudah Lengkap

6

7

tdk ya

- Pengiriman Laporan Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP berikut bukti Setoran SSBP ke ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui Subbag Umum dan melalui Email - Pengarsipan/Pertinggal


Berkas/ Laporan dan Flashdisk

Tanda terima Pengirima n surat dari Sub Umum dan Arsip.


KU - 012 c) d) e)

Disahkan oleh

Sekretaris Mahkamah Agung

SOP REMUNERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Dasar Hukum :



1. D-3 Akuntansi

Keterkaitan :



45 Menit


1. SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan

Sub Bagian Keuangan

No

Aktivitas

KU

1

Petugas pembuat daftar remunerasi mencetak daftar nominatif pembayaran remunerasi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten setiap awal bulan berdasarkan data yang ada pada aplikasi Komdanas

2

Menerima data dan berkas LPJ di muka permintaan pembayaran remunerasi dari satuan kerja yang berada di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Banten (PN. Serang, PN. Tangerang, PN. Pandeglang dan PN. Rangkasbitung)

3

Koreksi Kelengkapan berkas LPJ di muka untuk pembayaran remunerasi di lingkungan peradilan umum wilayah Banten dan penandatanganan LPJ di muka oleh seluruh pegawai sesuai daftar nominatif.

4

Penandatanganan berkas permintaan remunerasi peradilan umum wilayah Banten oleh Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

5

Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi Pengadilan Tinggi Banten dan seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Banten ke Mahkamah Agung RI

6

Proses Pencairan Dana

Mutu Baku

Pelaksana PS

KPN

MA RI

BRI


LPJ di muka permintaan remunerasi Satker sewilayah PT. Banten

Daftar nominatif Permintaan remunerasi PT. Banten

Output

1 Jam

Daftar Nominat if Permint aan Remune rasi dan Absensi LPJ di muka Permint aan remuner asi Satker sewilayah PT. Banten

2 Hari

1 Hari

1 Jam LPJ di muka permintaan remunerasi PT. Banten

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi PT. Banten dan PN se-wilayah Banten

1 Hari

1 Jam Cek


Waktu

LPJ di muka permint aan remuner asi PT. Banten Berkas LPJ di muka permint aan remuner asi PT. Banten Berkas LPJ di muka Perintaa n remuner asi Uang Remune rasi




KU 013 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (SAKPA) Dasar Hukum :



1. D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1. SOP Pelaporan SAKPA


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa mengajukan SPM Non Gaji

Sub Bagian Keuangan

No

Aktivitas

KU

1

2

3

4

5

Pembuatan pelaporan input data belanja yang akan dilaporkan ke aplikasi SAKPA berdasarkan SPM yang telah disetujui oleh KPPN dan SP2D yang telah diterbitkan Melakukan rekonsiliasi Internal antara Laporan Sakpa dengan SIMAK-BMN

Melakukan prarekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara Satker dan KPPN

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Mutu Baku

Pelaksana PS

KPPN

UAP -PAW

MARI

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer, SPM dan SP2D Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang telah disesuaikan

Laporan hasil rekonsiliasi

Melakukan rekonsiliasi ke KPPN

Output

1 hari

Laporan Keuangan

1 Jam

Laporan Keuangan yang telah disesuaika n

1 Hari

1 Jam

1 Hari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)


Waktu

Laporan hasil rekonsilia si Berita Acara Rekonsilia si (BAR) Berita Acara Rekonsilia si (BAR)


6

Mengirim Fotocopi Hasil dengan KPPN ke UAPPAW

Rekonsiliasi

Fotocopi Laporan Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)


1 Hari

Laporan Keuangan SAKPAW


KU – 014 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR Dasar Hukum :


1. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalamRangkaPelaksanaan APBN 2. PMK No. 125/PMK.05/2009 tentangKerjalemburdanPemberianUangLemburBagiPegawaiNegeriSipil. 3. Per DrijenPerbendaharaan No. PER-41/PB/2009 tentengProsedurdantatacarapermintaansertaembayaranuanglemburbagipe gawainegerisipil.

1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :


1. SOP PembayaranUangLembur


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, akanterjadiketerlambatanpembayaranUanglembur.

maka

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

KU

1

2

3

Mutu Baku

Aktivitas

Membuatsuratperintah kerjalembur yang ditanda-tanganioleh KPA. Membuatdaftarabsenle mbur Pembuatandaftar nominative uanglemburdan SPTJM besertakelengkapannya untukditandatanganioleh KPA.


PPSPM

PPK

KPA

KPPN

BRI

Persyaratan / Perlengkapan Unit komputer

SPK Lembur yang telahditandatangani KPA Unit Komputer Daftarabsensi

Waktu

Output

2 Jam

Suratperintah lembur

1 Jam

DaftarAbsen Lembur

2 Jam

Daftar nominative dan SPTJM


4

5

6

7

Unit Komputer SPP

Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Mengantar/mengajuka n Surat Perintah Membayar (SPM) UanglemburkeKPPN Pengambilan SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pencairan Dana


30 Menit

SuratPerintah Membayar (SPM) PIN PPSPM

SPM SSP ADK KIPS

2Jam

TandaTerima SPM


1 Jam

SP2D

Cek, KTP

1 Jam

Dana Uanglembur


KU - 015 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI Dasar Hukum :



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :


1. SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten.


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Pembayaran uang makan Hakim dan pegawai tidakberjalandenganbaik

Sub Bagian Keuangan



Pelaksana No

KU

1

Menyusun kelengkapan daftar uang makan hakim dan pegawai berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.

2

Membuat nota daftar uang makan Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi GPP

3

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

4

Koreksi daftar kelengkapannya

6

Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SPM dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pengajuan uang makan hakim dan pegawai ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Setelah terbit SP2D selanjutnya membuat daftar rekapitulasi gaji pegawai untuk dikirimkan ke Bank rekanan (BRI)

7

8

Mutu Baku

Aktivitas

gaji

KP

PPSPM

KPA

KPPN

BRI

LHA Komputer

Form SSP

dan


Persyaratan / Perlengkapan Berkas daftar rekapitulasi absensi Hakim dan pegawai

Daftar uang makan hakim dan pegawai LHA Komputer Daftar uang makan hakim dan pegawai

Berkas dan File SPM dan kelengkapannya

Waktu

Output

1 Jam

Daftar uang makan hakim dan pegawai Berkas dan File Daftar uang makan hakim dan pegawai Surat Setoran Pajak Berkas yang selesai dikoreksi SPM dan SPP

1 Jam

30 Menit 30 Menit

30 Menit

3 Jam


1 Jam

Pencairan dana

Flashdisk

SP2D



SOP PELAPORAN REALISASI BELANJA PER TRIWULAN



Dasar Hukum :



1. D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1. SOP Pelaporan Realisasi Belanja Per Triwulan

Peralatan Komputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer.

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaporan Realisasi Belanja Per Triwulan tidak berjalan dengan baik

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas KU

1

2

3

4

5

6

7

Menerima Aplikasi Data Keuangan (ADK) dari Satker Pengadilan Se-Wilayah Banten Melakukan rekonsiliasi wilayah antar Satker Pengadilan Se-Wilayah Banten Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama tiga bulan antara Satker selaku Koordinator Wilayah dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara. Menerima hasil rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara, selanjutnya ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Laporan Korwil dan membuat laporan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bagian Umum. Mengantarkan Laporan Keuangan Triwulan ke Biro Keuangan MARI, Badan Urusan Urusan Administrasi dan Badan Pengawas MARI Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas kelengkapan pe-ngajuan gaji


PS

PNPA

KWL

Mutu Baku KPKNL

MARI


LHA Komputer

Waktu

Output

3 Jam

File pengiriman

2 Jam

File pengiriman

3 Jam Laporan File & Laporan

2 Jam Berita acara rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi

Laporan

3 Jam Laporan Korwil

Laporan SIMAK BMN

8 Jam Laporan Keuangan

Berkas dan file SPM serta Berkas Daftar

3 Jam

Tanda terima surat dari KPPN dan


induk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

8

gaji

SP2D

Flashdisk surat kuasa pendebetan Bank untuk pot. internal

Setelah terbit SP2D selanjutnya membuat daftar rekapitulasi gaji pegawai untuk dikirimkan ke Bank rekanan (BRI)


1 Jam

Pencairan dana


KU - 017 c) d) e)

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) Dasar Hukum :


1. PMK No. 134/PMK.06/2005 mengenaipedomanpembayarandalampelaksanaan ABPN. 2. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaraDalamRangkaPelaksanaan APBN.

1. D3 Ekonomi/ 2. S-1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan : PerangkatKomputer, jaringan internet, Flashdisk, Kertas HVS, Printer, Kartu KIPS.


Peringatan :


Jika SOP tidak operasionalkantortidakakanberjalan.

dilaksanakan,

maka

Sub Bagian Keuangan

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas KU

1

Pembuatanspesimentan datangandansuratperny ataanpengajuanUP

2

Tandatanganspesiment andatangandansuratper nyataanpengajuanUP

PPSPM

PPK

KPA

Tidak Ya


KPPN

BRI

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

Unit komputer DIPA Rencanapengang garan UP

1 jam

Belangko spesiment andatanga ndansurat pernyataa n UP

Rencanapengang garan UP

1 jam

spesimenta ndatangan dansuratpe rnyataan UP


3

4

5

6

7

Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Mengantar/mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) UP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pengambilan SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) PencairanUP

Tidak Ya


Unit Komputer

30 menit

SuratPermi ntaanPemb ayaran

Unit komputer SPP Rencanapengang garan UP

20menit

SuratPerint ahMembay ar (SPM) PIN PPSPM

SPM ADK KIPS

2jam

TandaTeri ma SPM


1 jam

SP2D

Cek, KTP

1 jam

Dana UP


KU - 018 c) d) e) Sekretarois Mahkamah Agung RI

SOP ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

1. SMA

Keterkaitan :


1. SOP SubbagUmum


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, makaberkas/arsipadministrasiakansulitditemukanjikasuatusaatdiperlukan.

Sub Bagian Keuangan



Pelaksana KU

1

Mutu Baku

Aktivitas

No

2

Menerimasurat yang didisposisikankebagiankeuang an Menindaklanjutiisisurat

3

Mengarsipkansurat

PPSPM

PPK

KPA

KPPN

Persyaratan / Perlengkapan Unit computer Buku register

Waktu

Output

10menit

Register suratmasuk manual dan ADK.

Disposisisurat

1 Jam

Suratjawaban

Unit Komputer Ordner

5 Jam

Arsip hardcopy danArsip Data Komputer (ADK)

6) SOP UMUM


URUSAN UMUM Jl. R.A. Kartini No. 55 Rangkasbitung


b) c) d) e) Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK & SURAT KELUAR KEDINASAN

Dasar Hukum :



1. S-1 Hukum 2. SMA Sederajat

Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar dan pengiriman surat keluar

Peralatan Komputer, jaringan internet, Lembar disposisi, Buku Ekspedisi, Buku register, lemari arsip, filling cabinet

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tata persuratan tidak berjalan dengan baik

Urusan Umum



Pelaksana No

Petugas 1

2

3

Mutu Baku

Aktivitas WS

PS

KPN

Menerima,surat diberikan tanda terima dan diregister buku register, surat masuk diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Urusan Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris, untuk surat keluar deregister dalam buku register surat keluar diberi nomor dan tanggal, satu (1) untuk surat ditinggal sebagai arsip Panitera Sekretaris mensensor surat masuk untuk diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat

tdk

Persyaratan / Perlengkapan LHA Buku Register surat masuk/keluar dan lembar disposisi

Waktu

Output

5 menit

Dicatat dalam Buku Register surat masuk dan surat keluar

Lembar disposisi dan buku ekspedisi

3 menit

Lembar disposisi dan buku ekspedisi

3 menit

Lembar disposisi buku ekspedisi dari penerima surat

2 menit

Tercatat dalam lembar disposisi dan buku ekspedisi Dianalisis dan surat yang terima dan dicatat dalam buku ekspedisi Dicatat dalam buku ekspedisi

ya

4

Surat kembali ke Panitera Sekretaris untuk didisposisi ke Wakil Sekretaris turun ke Bag. Umum untuk didistribusikan sesuai disposisi

5

Surat yang memerlukan jawaban / tanggapan segera dijawab/ditanggapi

6

-

-

komputer buku register keluar dan ekspedisi pengiriman

Pengriman surat dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dilakukan setiap hari kerja, sedangkan surat yang sangat urgen/penting dikirim melalui kurir Pengarsipan / pertinggal


URUSAN UMUM Jl. R.A. Kartini No. 55 Rangkasbitung Rangkasbitung

- Arsip file - Lemari arsip - Filling cabinet


SOP KEPALA URUSAN UMUM


10 menit

15 menit

Dibuat konsep surat, diparaf dan ditandatang ani Surat telah dikirim sesuai alamat yg dituju pengarsipan



Dasar Hukum :



1. 2.

Keterkaitan :


1. SOP Kepala Urusan Umum

Peralatan komputer, jaringan internet, referensi, Lembar disposisi, Buku Ekspedisi dan Kartu DBR

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pekerjaan Sub Bagian Umum tidak akan berjalan dengan baik

Urusan Umum

S-1 Ekonomi SMA Sederajat

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

WS

PS

KPN

Persyaratan / Perlengkapan LHA Komputer sebagai penunjang

Waktu

Output

5 menit

Tercatat dalam Buku dibuat bagan struktur organisasiny a Pelaksanaan kegiatan masingmasing staf

1

Membuat program / rencana kegiatan kerja tahunan Urusan Umum

2

Mengkoordinir dan membagi tugas kegiatan pada staf, mengkoordinir keamnanan lingkungan dan kebersihan lingkungan

LHA Komputer sebagai penunjang

15 menit

3

Melakukan kontrol terhadap pekerjaan / tugas para staf, kebersihan lingkungan kantor, taman dan keamanan, genset, lampu, air dan alat-alat kantor setiap pagi dan sore sebelum pulang

Referensi terkait

15 menit

4

Memberikan pengarahan kepada para staf, Office Boy, bagian taman, bagian keamanan, perpustakaan perihal pelaksanaan tugas.

5

Memeriksa surat masuk, surat keluar

6

Mengevaluasi Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan mengecek barang persediaan ATK

7

Mengonsep surat dan memaraf surat yang dikirim oleh Urusan Umum

8

Melaksanakan tugas dan perintah atasan tentang pekerjaan / pelaksanaan dinas

Referensi terkait

tdk ya


5 menit

Pada staff mengerti ada Kegiatan dan berjalan dengan baik Disiplin dalam tugas

Buku register ekspedisi, lembar disposisi Komputer, kertas ATK/DBR

2 menit

Tertib administrasi

10 menit

Tertib laporan

Komputer sebagai penunjang Komputer sebagai penunjang

10 menit

Tindak lanjut

10 menit

Penyelesaia n tugas


9

Memberikan penilaian kinerja staf Urusan Umum

10

Mengadakan koordinasi dengan atasan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

Komputer sebagai penunjang dan DP3 komputer dan instansi terkait




15 menit

Mengarsipk an surat penting

10 menit

Tertibnya pelaksanaan administrasi dan terjalin koordinasi yang baik


SOP PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) PERSEDIAAN

Dasar Hukum :



1. SMK Administrasi Perkantoran 2. SMA Sederajat

Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara Satuan Kerja

Peralatan computer, jaringan internet, Form Ajuan ATK (BON), Buku Register, Nota

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pekerjaan akan terhambat

Urusan Umum

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

1

Menghimpun dan mencatat data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dalam pelaksanaan dinas di Pengadilan Negeri pertriwulan

2

Menyediakan kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dalam pelaksanaan dinas per triwulan dan menginput data pada Aplikasi Persediaan


tdk

ya

WS

PS

KPN

Persyaratan / Perlengkapan LHA computer dan buku register serta Kartu ATK Nota, Buku register dan komputer

Waktu

Output

30 menit

Tercatat semua kebutuhan

2 Jam

Tersedianya ATK dan Sarana penunjang


3

Membagikan kebutuhan ATK dan sarana penunjang berdasarkan permintaan dari masing-masing bagian dan menginput data pada Aplikasi Persediaan

Buku register, Form ajuan ATK (BON), komputer

4

Memenuhi kebutuhan ATK dan sarana penunjang serta menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana awal tahun

Computer, buku register dan Box file

5.

Melakukan rekonsiliasi Aplikasi ATK Persediaan dengan SIMAK-BMN tiap semester dan membuat BA Stok Opname fisik barang persediaan



komputer, internet


10 menit

Terciptanya sarana kerja yang baik

30 menit

Tertib administrasi pengarsipan

30 menit

Tertib administrasi dan keakuratan data


SOP SATUAN PENGAMANAN KANTOR

Dasar Hukum :



1. SMA Sederajat

Keterkaitan :


1. SOP Satuan Pengamanan Kantor

Alat Pengamanan, jas lengkap dan Buku laporan pengamanan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keamanan kantor tidak kondusif

Urusan Umum -



Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

K.Ur

WS

PS

Persyaratan / Perlengkapan Alat pengamanan, jas lengkap

30 menit

Lingkunga n aman

Waktu

Output

1

Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali pada pagi hari, siang dan malam

2

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan listrik, air, AC, dan computer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci Menyalakan lampu yang diperlukan pada penerangan malam hari dan mematikan lampu pada pagi hari

Alat pengamanan, jas lengkap

30 menit

Lingkunga n kondusif

Alat pengamanan, jas lengkap, lampu senter

30 menit

Lingkunga n aman

Mencatat dalam buku register laporan pengamanan tentang kegiatan yang harus dicatat, dan melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja serta melaporkan semua kegiatan / kejadian kepada Kepala Urusan Umum

Alat pengamanan, buku laporan

30 menit

Terlaksan anya pengaman an yang tertib dan terkendali

3

4





SOP OFFICE BOY KEBERSIHAN KANTOR DAN TAMAN Dasar Hukum :


1.

PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2. Peraturan SEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

1. SMP 2. SMA Sederajat

Keterkaitan :


1. SOP Office Boy Kebersihan Kantor dan Taman 2. SOP Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) Persediaan

Sapu, Alat Pel, Mesin Pemotong rumput, Penyedot debu, Alat kebersihan lainnya

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pekerjaan tidak nyaman dan kondisi kantor tidak bersih

Urusan Umum



Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

1

Membersihkan seluruh ruangan setiap hari, menyapu, mengepel lantai, menyedot debu karpet, dll.

2

Membersihkan kamar mandi secara kontinyu dalam waktu 2 jam sekali pada hari kerja

3

Merawat taman, menyiram, memotong rumput, membersihkan lingkungan taman, halaman dalam dan luar pagar kantor setiap hari

4

Mengajukan permintaan alat dan perlengkapan untuk kebersihan kepada Urusan Umum

5

Melaksanakan tugas dan perintah tentang pelaksanaan pekerjaan

KUr

WS

PS

KPN

Tdk

Persyaratan / Perlengkapan LHA Sapu, Alat Pel, Penyedot debu

Waktu

Output

1 Jam

Pelaksanaan kegiatan

Sikat, alat pel, pengharum kamar mandi

30 menit

Kamar mandi bersih

Sapu, Alat pemotong rumput, alat kebersihan lainnya Bon permintaan

1 jam

Lingkungan kantor bersih dan indah

10 menit

Catatan laporan / kegiatan

30 menit

Terpenuhin ya kebutuhan untuk kebersihan kantor Penyelesaia n tugas

ya 6

Mengecek saluran air kantor, pengharum ruangan, AC Ruangan, lampu lingkungan kantor dan memberikan laporan kegiatan ke Urusan Umum



Suasana nyaman, arsip



SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :



1. SMA Sederajat



Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Perpustakaan

Peralatan Komputer, Buku Induk Register, Katalog, lemari, pembatas buku

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengelolaan buku perpustakaan tidak berjalan dengan baik

Urusan Umum

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

WS

PS

KPT

Pemin-jam

Persyaratan / Perlengkapan LHA Buku Induk Register

Waktu

Output

5 menit

Tertib administr asi

1

Menerima dan membuat tanda terima pengiriman buku dan mengarsipkannya

2

Mencatat semua buku dan majalah yang masuk kedalam Buku Register induk Perpustakaan

Buku Induk Register

5 menit

Tertib adminstra si

3

Membuat Katalog buku perpustkaan dan penempatan buku sesuai dengan jenis dan judul buku

Komputer, Katalog

3 menit

Penataan buku menjadi rapih

4

Mencatat peminjaman dan pengembalian buku kedalam register

Buku register, komputer

2 menit

Pengemba li-an buku tepat waktu

5

Mengarsipkan surat pengantar pengiriman buku dan majalah dan penataan buku perpustakaan dan menyusun data

Buku Register Peminjaman dan Pengembalian

5 menit

Tertib Administr asi dan pengarsip an







SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA

Dasar Hukum :


1.

PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2. Peraturan SEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

1. S-1 Komputer

Keterkaitan :


1. SOP Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) Persediaan 2. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara Korwil 3. SOP Aplikasi SAKPA Satuan Kerja

Peralatan computer, jaringan internet, referensi, Lembar disposisi, Buku Ekspedisi

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan BMN tidak tertib

Urusan Umum

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas

WS

PS

KPN

Persyaratan / Perlengkapan Komputer, SPM, SP2D dan dokumen lainnya

15 menit

Aplikasi data BMN

Waktu

Output

1

Menginput data kedalam Aplikasi SIMAK-BMN berdasarkan SPM, SP2D, Dokumen lainnya serta dibuatkan Label Barang

2

Melakukan Pengecekan Barang Milik Negara secara periodik yang ada diruangan dan dibuatkan lembar Daftar Barang Ruangan

Komputer, DBR

2 jam

Penginput an barang sesuai DBR

3

Melakukan rekonsiliasi dengan Aplikasi SAKPA untuk mencocokan data neraca BMN dan SAKPA setiap bulan, semester dan tahunan dibuktikan dengan Berita Acara Internal

komputer, ADK

30 menit

BAR Internal

Komputer, ADK, BA Stok Opname, Laporan BMN

2 Jam

BAR KPKNL

tdk

ya 4

Melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setiap Semester dan Tahunan dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL dan dilengkapi dengan Berita Acara Stok Opname Fisik Barang Persediaan



5

Membuat Catatan atas Laporan Barang Milik Negara setiap Semester dan Tahunan

Komputer, Internet

30 menit

6

Mengirim Laporan SIMAK-BMN (hard copy & soft copy) dan CalBMN ke Koordinator Wilayah melalui email dan Komdanas Mahkamah Agung

Komputer, Internet

15 menit


Tertib Administr asi, Laporan BMN Laporan BMN dikirim tepat waktu, akurat dan akuntabel pengarsip an


B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL* Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 30 Mei 2015 NO 1

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk Menerima dan mendisposisi berkas perkara Melaksanakan pembinaan Kepegawaian Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA RI Menugaskan Hakim Pengawas Bidang Memimpin pelaksanaan Eksekusi Melaksanakan pemeriksaan keuangan Perkara Menerima, memeriksa dan memutus perkara

TARGET

REALISASI

13

NILAI CAPAIAN 14 SKP

0

1200

surat

100

12

bln

0

611

surat

100

5

bln

285.25

95.08

0

210

berkas

100

12

bln

0

99

berkas

100

5

bln

281.48

93.83

0

12

kegiatan

100

12

bln

0

5

kegiatan

100

5

bln

276.00

92.00

0

8

kegiatan

100

12

bln

0

5

kegiatan

100

5

bln

296.83

98.94

0

4

dokumen

100

12

bln

0

4

dokumen

100

5

bln

334.33

111.44

0

1

kegiatan

100

12

bln

0

0

kegiatan

100

5

bln

234.33

78.11

0

12

kegiatan

100

12

bln

0

5

kegiatan

100

5

bln

276.00

92.00

0

15

berkas

100

12

bln

0

11

berkas

100

5

bln

307.67

102.56

AK

Kuant/ Output 4

3

Kual/Mutu

Waktu 6

5

Biaya

Kuant/ Output 9

7

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

11

12

10

PENGHITUNGAN

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS: 64,61 Nilai Capaian SKP

(Cukup) Serang, 30 Mei 2015 Pejabat Penilai,

H. ARWAN BYRIN, SH. MH. 19520808 198003 1 001



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL* Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 30 Desember 2015 TARGET NO

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

9

10

11

12

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI

AK

1

Menerima, memeriksa dan memutus perkara

0

40

berkas

100

9

bln

0

24

berkas

100

9

bln

-

236.00

78.67

2

Minutasi Perkara

0

40

kegiatan

100

9

bln

0

24

kegiatan

100

9

bln

-

236.00

78.67

3

Melakukan Mediasi

0

1

kegiatan

100

9

bln

0

0

kegiatan

100

9

bln

-

176.00

58.67

4

Melaksanakan pengawasan Bidang

0

4

kegiatan

100

9

bln

0

3

kegiatan

100

9

bln

-

251.00

83.67

5

Menerima dan mendisposisi surat - surat masuk

0

40

surat

100

9

bln

0

30

surat

100

9

bln

-

251.00

83.67

6

Menerima dan mendisposisi berkas perkara

0

40

berkas

100

9

bln

0

27

berkas

100

9

bln

-

243.50

81.17

7

Melaksanakan pembinaan Kepegawaian

0

3

kegiatan

100

9

bln

0

3

kegiatan

100

9

bln

-

276.00

92.00

8

Koordinator Hakim Pengawas Bidang

0

4

kegiatan

100

9

bln

0

3

kegiatan

100

9

bln

251.00

83.67

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS:



80.02

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Rangkasbitung, 30 Destember 2015 Pejabat Penilai,

Abdul Azis, SH, MH 19640226 199003 1 005





AK

1

2

3

1

Menerima dan mendisposisi surat

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

9

10

11

12

0

700

surat

100

12

bln

0

500

surat

100

12

bln

247.43

82.48

2

Menjawab dan menerima Surat

0

50

surat

100

12

bln

0

60

surat

83

12

bln

279.00

93.00

3

Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanana dan tahunan

0

20

dokumen

100

12

bln

0

20

dokumen

83

12

bln

259.00

86.33

0

1

kegiatan

100

12

bln

0

1

kegiatan

83

12

bln

259.00

86.33

0

181

berkas

100

12

bln

0

180

berkas

83

12

bln

258.45

86.15

0

181

berkas

100

12

bln

0

180

berkas

83

12

bln

258.45

86.15

0

34

berkas

100

12

bln

0

34

berkas

83

12

bln

259.00

86.33

0

2

kegiatan

100

12

bln

0

2

kegiatan

83

12

bln

259.00

86.33

0

8

kegiatan

100

12

bln

0

8

kegiatan

84

12

bln

260.00

86.67

4 5 6 7 8 9

Melaksanakan anggaran Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim Menandatangani salinan putusan dan penetapan Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan Grasi Melaksanakan eksekusi Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud, kasubbag



10

Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga

0

12

kegiatan

100

12

bln

0

12

kegiatan

83

12

bln

259.00

86.33

11

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

0

9

kegiatan

100

12

bln

0

10

kegiatan

83

12

bln

270.11

90.04

0

6

kegiatan

100

12

bln

0

6

kegiatan

84

12

bln

260.00

86.67

12

Melaksanaan pembinaan kepegawaian


86.90

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Rangkasbitung, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai,

ABDUL AZIS, SH. MH 19640226 199003 1 005



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2014 TARGET NO


1

2

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI

AK

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

1

MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

76

BERKAS

82

12

BULAN

274.92

91.64

2

MINUTASI PERKARA

0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

76

BERKAS

82

12

BULAN

274.92

91.64

3

MELAKSANAKAN PENGAWASAN BIDANG

0

4

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

4

LAPORAN

86

12

BULAN

262.00

87.33

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :

1

(tugas tambahan) (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

Nilai Capaian SKP


90.21 (Baik)



ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian …. Januari s.d. 31 Desember 2015 TARGET I. Kegiatan Tugas AK NO Kual/ Jabatan Kuant/ Output

1

1 2 3 4

1

2

MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA MINUTASI PERKARA MELAKUKAN MEDIASI MELAKSANAKAN PENGAWASAN BIDANG

3

4

5

Waktu

Biaya

6

7

8

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

0

75

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

91

BERKAS

82

12

BULAN

279.33

93.11

0 0

75 5

BERKAS LAPORAN

100 100

12 12

BULAN BULAN

0 0

0 0

89 5

BERKAS LAPORAN

82 82

12 12

BULAN BULAN

276.67 258.00

92.22 86.00

0

4

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

4

LAPORAN

85

12

BULAN

261.00

87.00

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG : (tugas tambahan) (tugas tambahan)

2

Mutu

REALISASI AK




89.58

Nilai Capaian SKP

(Baik)


ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2015 TARGET N I. Kegiatan Tugas AK Jabatan O Kuant/ Output Kual/Mutu Waktu 1

1 2 3

2

MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA MINUTASI PERKARA MELAKSANAKAN PENGAWASAN BIDANG

3

4

5

Biaya 7

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

8

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

76

BERKAS

82

12

BULAN

274.92

91.64

0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

65

BERKAS

82

12

BULAN

258.00

86.00

0

4

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

4

LAPORAN

85

12

BULAN

261.00

87.00

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNS UR PENUNJANG :

1

6

REALISASI

AK

(tugas tambahan)



(tugas tambahan)

2


Nilai Capaian SKP

88.21 (Baik)


ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005





AK

1

2

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI AK

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

1


0

70

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

83

BERKAS

82

12

BULAN

276.57

92.19

2

MINUTASI PERKARA

0

70

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

73

BERKAS

82

12

BULAN

262.29

87.43

3

MELAKUKAN MEDIASI

0

0

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

0

LAPORAN

0

12

BULAN

4


0

2

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

2

LAPORAN

85

12

BULAN

#DIV/0!

#DIV/0! 261.00

87.00


1


2


88.87

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Rangkasbitung, 31 Desember 2015



Pejabat Penilai,

ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005



AK

1

2

3

1


0

20

BERKAS

100

2

MINUTASI PERKARA

0

20

BERKAS

3

MELAKUKAN MEDIASI

0

0

4


0

1

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI AK

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

4

BULAN

0

0

27

BERKAS

82

4

BULAN

293.00

97.67

100

4

BULAN

0

0

18

BERKAS

82

4

BULAN

248.00

82.67

LAPORAN

100

0

BULAN

0

0

0

LAPORAN

0

0

BULAN

#DIV/0!

#DIV/0!

LAPORAN

100

4

BULAN

0

0

1

LAPORAN

85

4

BULAN

261.00

87.00


Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :

1


2


88.87

Nilai Capaian SKP

(Baik)


ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005



PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2015 TARGET NO


1

2

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI

AK

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

1


0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

72

BERKAS

82

12

BULAN

268.77

89.59

2

MINUTASI PERKARA

0

65

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

72

BERKAS

82

12

BULAN

268.77

89.59

3

MELAKUKAN MEDIASI

0

0

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

0

LAPORAN

0

12

BULAN

4


0

2

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

2

LAPORAN

85

12

BULAN

#DIV/0!

#DIV/0! 261.00

87.00


1


2


88.73

Nilai Capaian SKP

(Baik)




ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005



1

2

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

REALISASI

AK

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

1


0

58

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

65

BERKAS

82

12

BULAN

270.07

90.02

2

MINUTASI PERKARA

0

58

BERKAS

100

12

BULAN

0

0

58

BERKAS

82

12

BULAN

258.00

86.00

3

MELAKUKAN MEDIASI

0

4

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

5

LAPORAN

83

12

BULAN

284.00

94.67

4


0

4

LAPORAN

100

12

BULAN

0

0

4

LAPORAN

85

12

BULAN

261.00

87.00


1




2


89.42

Nilai Capaian SKP

(Baik)


ABDUL AZIS, S.H., M.H. 19640226 199003 1 005





AK Kuant/ Output

1

Waktu

Biaya

11

12

13

14

9

10

100

12

bln

0

17

Berkas

80

12

bln

269.33

89.78

2

Membuat penetapan-penetapan perkara

0

15

Berkas

100

12

bln

0

17

Berkas

80

12

bln

269.33

89.78

0

15

Berkas

100

12

bln

0

17

Berkas

80

12

bln

269.33

89.78

0

15

Berkas

100

12

bln

0

17

Berkas

80

12

bln

269.33

89.78

0

15

Kegiatan

100

12

bln

0

17

Kegiatan

80

12

bln

269.33

89.78

Memasukkan data ke CTS (SIPP)

7

Kual/Mutu

Berkas

5

6

Kuant/ Output

15

Pengetikan putusan

5

Biaya

0

4

4

Waktu

NILAI CAPAIAN SKP

Menerima berkas perkara

Membuat berita acara sidang

3

Kual/Mutu

PENGHITUNGAN

1

3

2

REALISASI


1 2 3

89.78

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Rangkasbitung, 31 Desember 2015



Pejabat Penilai,

PATUAN SIMANJUNTAK, SH, MH 19570428 198203 1 003





1

1 2 3 4

2

Mengetik dan menyusun kelengkapan berkas usul mutasi kepegawaian Mengetik surat usul kenaikan pangkat Mengetik surat keputusan dan surat kedinasan lainnya Mengetik surat usul Kenaikan Gaji Berkala

REALISASI

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

9

10

11

12

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

0

35

Surat

100

12

bln

0

35

Surat

80

12

bln

256.00

85.33

0

15

berkas

100

12

bln

0

15

berkas

80

12

bln

256.00

85.33

0

30

SK

100

12

bln

0

30

SK

80

12

bln

256.00

85.33

0

33

Surat

100

12

bln

0

33

Surat

80

12

bln

256.00

85.33

5

Mengetik tata naskah kepegawaian

0

10

Surat

100

12

bln

0

10

Surat

80

12

bln

256.00

85.33

6

Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dan Hakim

0

1

dokumen

100

12

bln

0

1

dokumen

80

12

bln

256.00

85.33

7

Mengetik hasil Rekapitulasi absensi Hakim dan Pegawai

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan

80

12

bln

256.00

85.33

8

Mengupdate Aplikasi Kepegawaian

0

12

Kegiatan

100

12

bln

0

12

Kegiatan

80

12

bln

256.00

85.33

0

2

dokumen

100

12

bln

0

2

dokumen

80

12

bln

256.00

85.33

9

Mengetik dan memeriksa data Bezzeting Hakim dan Pegawai

10 11


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG web : http://www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]


1 2 3

85.33

Nilai Capaian SKP

(Baik)


APUD MOCH. MACHFUD, SH 19670330 198903 1 002



PEGAWAI NEGERI SIPIL* Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2015 TARGET NO


1

2

1

2 3

4

5

Menerima dan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada buku jurnal perkara, menurut jenisnya yaitu: a. Jurnal K1 - A1/G : Perkara Gugatan b. Juenal K1 - A1/P : Perkara Permohonan c. Jurnal K1 - A2 : Permohonan Banding d. Jurnal K1 - A3 : Permohonan Kasasi e. Jurnal K1 - A4 : Permohonan PK f. Jurnal K1 - A5 : Permohonan Eksekusi g. Jurnal K1 - A6 : Permohonan Somasi Pencatatan Panjar Perkara dalam buku jurnal dan khusus perkara tingkat pertama diikuti dengan nomor perkara Memasukan data keuangan perkara aplikasi (CTS) Mencatat dan mengeluarkan dari panjar biaya perkara tersebut untuk hak - hak kepaniteraan ( pencatatan banding atau kasasi ) redaksi putusan, materi dan pengeluaran untuk penyelenggaraan peradilan Membuat laporan keuangan perkara perdata

REALISASI

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

9

10

11

12

3

0

40

berkas

100

12

bln

0

41

40

100

12

bln

0

40

berkas

100

12

bln

0

41

berkas

100

12

0

40

berkas

100

12

bln

0

41

berkas

100

0

40

berkas

100

12

bln

0

41

berkas

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan


0

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

278,50

92.83

bln

278.50

92.83

12

bln

278.50

92.83

100

12

bln

278.50

92.83

100

12

bln

276.00

92.00


6 7 8 9 10 11

Membuat laporan keuangan perkara eksekusi Mengambil uang biaya perkara dalam bentuk cek ke Bank Membuat kwitansi pengambilan sisa panjar perkara Membuat laporan bulanan ke Pengadilan Tinggi Membuat laporan triwulan ke Pengadilan Tinggi Membuat laporan semesteran ke Pengadilan Tinggi Mengelola biaya proses perkara Membuat laporan Tahunan Mengisi laporan keuangan perkara perdata melalui email Komdanas

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

20

Kegiatan

100

12

bln

0

15

Kegiatan

100

12

bln

251.00

83.67

0

30

Kegiatan

100

12

bln

0

26

Kegiatan

100

12

bln

262.67

87.56

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

4

Laporan

100

12

bln

0

4

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

2

Laporan

100

12

bln

0

2

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

40

Laporan

100

12

bln

0

41

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

1

Laporan

100

12

bln

0

1

Laporan

100

12

bln

276.00

92.00

0

12

Laporan

100

12

bln

0

12

Laporan

100

12

bln

92.00

276.00


1

Menerima dan mendistribusikan majalah varia peradilan

( kreatifitas )

Nilai Capaian SKP

91.38 (Sangat Baik)




TATANG MAHMUD, SH. 19731017 199403 1 001



1. Ketua

 Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Negeri tingkat pertama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Ketua bersama Wakil Ketua bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara baik. 1. Wakil Ketua  Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tingkat pertama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berjenjang terhadap struktural/fungsional dan seluruh pegawai.  Melaksanakan persidangan. 2. Hakim  Membantu pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat laporan program kerja, pelaksanaan tugas dan pengorganisasian.  Melaksanakan pengawasan selaku Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) administrasi keperkaraan, Bidalmin perkara gugatan/permohonan, perkara pidana dan administrasi umum.  Melaksanakan persidangan. 3. Panitera / Sekretaris  Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis administrasi keperkaraan dan administrasi umum serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundangundangan yang berlaku.  Memimpin tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.  Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.  Melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim dan mencatat jalannya sidang.  Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepaniteraan dan administrasi umum.  Sebagai kuasa pengguna anggaran.



 Melaksanakan sita eksekusi dan eksekusi. 4. Wakil Panitera  Membantu Panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis administrasi Kepaniteraan serta memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Panmud sesuai kebijakan teknis Ketua Pengadiilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim, mencatat jalannya sidang. 5. Wakil Sekretaris  Membantu Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan teknis administrasi umum serta memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Kaur sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sebagai pembuat komitmen. 6. Panitera Muda Pidana  Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wapan sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim, mencatat jalannya sidang.  Mengawasi Pelaksana meja I, II dan III. 7.

Panitera Muda Perdata  Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan serta mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wapan sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim, mencatat jalannya sidang.  Mengawasi Pelaksana meja I, II dan III.

8.

Panitera muda Hukum  Membantu Wakil Panitera melaksanakan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja



kepada Wapan sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundangundangan yang berlaku.  Melaksanakan persidangan mendampingi Majelis Hakim, mencatat jalannya sidang. 9. Kepala Urusan Keuangan  Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan Tata Usaha pengelolaan data, informasi, penyusunan rencana/program dan keuangan, mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Membuat laporan SAKPA.  Pejabat menguji SPP dan penandatangan SPM. 10.

Kepala Urusan Kepegawaian

 Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian organisasi dan tata laksana kantor serta penilaian kinerja organisasi, mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Membuat Laporan Bezetting Formasi Pegawai. 11.

Kepala Urusan Umum

 Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha perlengkapan, rumah tangga, hukum dan hubungan masyarakat serta persuratan, mengawasi staf mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wasek sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Membuat Laporan SABMN/SIMAK. 12.

Panitera Pengganti

 Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim mencatat jalannya sidang membuat berita acara sidang dan mengetikan putusan/penetapan. 13.

Juru Sita Pengganti

 Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusii melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan.



14.

Bendaharawan Pengeluaran

 Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan.  Membuat laporan realisasi anggaran. 15.

Tenaga Honorer

 Pramubakti/cleaning service, supir dan satpam disesuaikan dengan tugas masing-masing jabatan dan diperbantukan sebagai teknisi, Operator Komputer.



BAB III Pembinaan dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial. Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut : No

Nama/NIP

Jabatan

1.

Sudira, SH.MH.

Ketua/Hakim

2.

Emy Tjahjani W, SH.MH.

3.

Patuan Simanjuntak, SH

4.

Bambang

Sirajuddin,

SH.MH.

T.M.T.

Pangkat / Gol

07-04-2015

Pembina Tk. I (IV/b)

08-09-2014


Panitera/Sekretaris

14-03-2011

Penata Tk. I (III/d)

PP/Wapan

06-02-2015


Wakil Ketua/Hakim

5.

Jayusman, S.Ip.

Sekretaris

28-12-2015


6.

Tatang Mahmud, SH.

PP/Panmud Perdata

06-03-2014


7.

Ria Wahyuni, SH., mh.

PP/Panmud Pidana

02-01-2015


8.

Entis Sutisna, SH.

Panitera Pengganti

18-11-1997


9.

Diah Astuti Miftafiatun, SH.

Hakim

10-12-2005


10.

Rusdhiana Andayani, SH.

Hakim

05-01-2004

Penata (III/d)

11.

Mualimin

Panitera Pengganti

29-04-1997

Penata (III/c)

12.

Ikit Supriyatin

Panitera Pengganti

18-11-1992

Penata (III/c)

13.

Hidayat

Panitera Pengganti

01-07-1993

Penata (III/c)

14.

Abdurahman Siatan

Panitera Pengganti

29-04-1997

Penata (III/c)

28-12-2015

Penata (III/c)

28-12-2015

Penata (III/c)

Kasub 15.

Darsono, SH

Organisasi

Kepegawaian. dan

Tata

Laksana Kasub 16.

Apud Moch. Machfud, SH.

Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan

17.

Taufik Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

19-09-2002

Penata (III/c)

18.

Achmad Leo T, SH.

Panitera Pengganti

09-06-2010

Penata (III/c)



19.

Agus Mulyadi, S.Sos.

Staf Umum/JSP

25-11-2015

Penata (III/c)

20.

Quraisyiyah, SH.MH.

Hakim

09-07-2009

Penata (III/c)

21.

Kustrini, SH., MH.

Hakim

16-04-2008

Penata (III/c)

22. Anisa Primadona D, SH.MH.

Hakim

08-06-2009

23.

Ria Agustien, SH.

Hakim

02-07-2010

24.

Rahmawati, SH.MH.

Hakim

29-07-2010

25. Nartilona, SH.MH.

Hakim

26-01-2012

26.

Enong Hayati

PP/Panmud Hukum

17-12-2003

27.

Yati Sutjiati

28.

Nuraeni Siatan

Staf Pidana

01-03-1990

29.

Saefullah

Juru Sita

30-05-2002

30.

Dian Agustin, SH.

Panitera Pengganti

29-04-2015

31.

Haesifin Berhayan

Juru Sita

30-05-2002

32.

Junaedi

Juru Sita

19-06-2002

33.

Radita Phitaloka, SH.

Panitera Pengganti

26-06-2014

34.

Arinie Gati S, SE.

Staf keungan/JSP

25-11-2015

35.

Neneng Susilawati, SH.MH.

Staf Perdata/PP

29-10-2015

36.

Rudi Kurniawan, ST.

Staf Perdata/JSP

30-07-2015

37.

Intan Febrianti, SH.

Staf Hukum

01-01-2011


Kasub

Umum

Keuangan

dan

28-12-2015

Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b) Penata MudaTk. I (III/b)


Penata MudaTk. I

38.

Riza Kusuma

Staf Kepegawaian/JSP

30-07-2015

39.

Cecep Sumatunggara, SH.

Panitera Pengganti

20-05-2015

Penata Muda (III/a)

40.

Lia Marlia, SH.

Panitera Pengganti

29-04-2015

Penata Muda (III/a)

41. Rissa Oktavia, SH.

Staf Pidana

01-12-2009

Penata Muda (III/a)

42.

Nur Hidayah, SH.

Staf Perdata

01-12-2012

Penata Muda (III/a)

43.

Wijianto, SH.

Panitera Pengganti

29-04-2015

Penata Muda (III/a)

44.

Willy Wiranta, SH.

Staf Pidana/JSP

31-08-2015

Penata Muda (III/a)

45.

Gita Nungky Natalie, SH.

Staf Hukum

22-03-2010

Penata Muda (III/a)

46.

Adang Sujana, SH.

Staf Kepegawaian/JSP

31-08-2015

Penata Muda (III/a)

47.

Idham Khalid, SH.

Staf Umum

11-08-2015

Penata Muda (III/a)

48.

Machmud Khusaeri

Bendahara Pengeluaran

01-12-2009

49.

Endi Suhendi

Staf Umum

01-12-2012

(III/b)

Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur Muda Tk.I (II/a)

Dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kls II, maka jumlah Hakim dipandang telah cukup 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan untuk Panitera Pengganti 18 orang, sedangkan untuk Jurusita 3 orang dan untuk Jurusita Pengganti hanya 6 orang semua jabatan di kepaniteraan telah terisi.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial No

Nama/NIP

Jabatan

1.

Jayusman, S.Ip.

Sekretaris

T.M.T.

Pangkat / Gol

28-12-2018

Penata (III/d)

Kasub 2.

Darsono, SH

Kepegawaian. Organisasi

dan

28-12-2018 Penata Muda Tk. I (III/d)

Tata Laksana Kasub 3.

Apud Mochamad Machfud, SH

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


28-12-2018 Penata Muda Tk. I (III/d)


Kasub Umum dan

4.

Yati Sutjiati

6.

Nuraeni Siatan

Staf Pidana

01-03-1990

Penata MudaTk. I (III/b)

7.


Staf Hukum

01-01-2011


8.

Nur Hidayah, SH.

Staf Perdata

01-12-2012

Penata Muda (III/a)

9.


Staf Hukum

22-03-2010

Penata Muda (III/a)

10.

Idham Khalid, SH.

Staf Umum

11-08-2015

Penata Muda (III/a)

11.

Machmud Khusaeri

01-12-2009

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

12.

Endi Suhendi

01-12-2012

Pengatur Muda Tk.I (II/a)

Keuangan

Bendahara Pengeluaran Staf Umum

28-12-2018 Penata Muda Tk. I (III/b)

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dalam rangka usaha meningkatan pembinaan pegawai dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural, diperlukan adanya peraturan pemerintah yang memuat pokok-pokok persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dalam peraturan pemerintah RI no 15 tahun 1994 tentang pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural selain dari pada itu dalam peraturan pemerintah tersebut diatur pula ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural. Tujuan Pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan sruktural adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna serta sanggup dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Jabatan stuktural

pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Eselon disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak. Dan eselonering pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada



saat ini Panitera/Sekretaris pada eselon IVa, sedangkan para Kasub masuk pada jajaran eselon IIId. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

Memiliki kemampuan manajeril, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan, serta pengalaman yang diperlukan.



Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi.



Memperhatikan daftar urut kepangkatan (DUK)



Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan struktural yang bersangkutan.

a. KETUA/WAKIL KETUA No

Nama/NIP

Jabatan

1.

SUDIRA, SH.MH.

Ketua/Hakim

2.

Emy Tjahjani W, SH.MH.

T.M.T.

Pangkat / Gol Pembina Tk. I (IV/b)

Wakil Ketua/Hakim


b. HAKIM No

Nama/NIP

Jabatan

T.M.T.

Pangkat / Gol

1.

Diah Astuti Miftafiatun, SH.

Hakim


2.

Rusdhiana Andayani, SH.

Hakim

Penata (III/d)

3.

Anisa Primadona D, SH.MH.

Hakim

Penata (III/c)

4.

Kustrini, SH., MH.

Hakim

Penata (III/c)

5.

Quraisyiyah, SH.MH.

Hakim

Penata (III/c)

6.

Ria Agustien, SH.

Hakim

Penata Muda Tk. I (III/b)

7.

Rahmawati, SH.MH.

Hakim


8.

Nartilona, SH.MH.

Hakim


c. PANSEK/WAPAN/SEKRETARIS No

Nama/NIP

Jabatan

1.

Patuan Simanjuntak, SH

Panitera/Sekretaris


2.

Bambang Sirajuddin, SH.MH.

PP/Wapan



T.M.T.

Pangkat / Gol


3.

Jayusman, S.Ip.

Sekretaris


d. PANMUD No

Nama/NIP

Jabatan

T.M.T.

Pangkat / Gol

1.

Ria Wahyuni, SH., mh.

PP/Panmud Pidana


2.

Tatang Mahmud, SH.

PP/Panmud Perdata


3.

Enong Hayati

PP/Panmud Hukum


e. KASUB No

Nama/NIP

Jabatan

T.M.T.

Pangkat / Gol

Kasub 1.

Darsono, SH

Kepegawaian.

Penata (III/c)

Organisasi dan Tata Laksana Kasub

2.

Apud Moch. Machfud, SH.

Perencanaan,

Penata (III/d)

Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.

Yati Sutjiati

Kasub Umum dan


Keuangan

f. PANITERA PENGGANTI No

Nama/NIP

Jabatan

1.

Entis Sutisna, SH.

Panitera Pengganti


2.

Mualimin

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

3.

Ikit Supriyatin

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

4.

Hidayat

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

5.

Abdurahman Siatan

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

6.

Taufik Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

7.

Achmad Leo T, SH.

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

8.

Radita Phitaloka, SH.

Panitera Pengganti


9.

Dian Agustin, SH.

Panitera Pengganti



T.M.T.

Pangkat / Gol


10.

Neneng Susilawati, SH.MH.

Staf Perdata


11.

Lia Marlia, SH.

Panitera Pengganti

Penata Muda (III/a)

12.

Cecep Sumatunggara, SH.

Juru Sita

Penata Muda (III/a)

13.

Wijianto, SH.

Panitera Pengganti

Penata Muda (III/a)

g. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI No

Nama/NIP

Jabatan

T.M.T.

Pangkat / Gol

1.

Saefullah

Juru Sita


2.

Haesifin Berhayan

Juru Sita


3.

Junaedi

Juru Sita


4.

Agus Mulyadi, S.Sos.

Staf Umum/JSP

Penata (III/c)

5.

Arinie Gati S, SE.

Staf keungan/JSP


6.

Rudi Kurniawan, ST.

Staf Perdata/JSP


7.

Riza Kusuma

Staf Keuangan/JSP


8.

Willy Wiranta, SH.

Staf Pidana/JSP

Penata Muda (III/a)

9.

Adang Sujana, SH.

Staf UP/JSP

Penata Muda (III/a)

h. STAF No

Nama/NIP

Jabatan

T.M.T.

Pangkat / Gol

1.

Nuraeni Siatan

Staf Umum


2.


Staf Hukum


3.

Rissa Oktavia, SH.

Staf Pidana

Penata Muda (III/a)

4.

Nur Hidayah, SH.

Staf Perdata

Penata Muda (III/a)

5.


Staf Hukum

Penata Muda (III/a)

6.

Machmud Khusaeri

Staf Keuangan

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

7.

Endi Suhendi

Staf Umum

Pengatur Muda Tk.I (II/a)

3. Mutasi Selama tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi mutasi, Yaitu: 

ABDUL AZIS, SH., MH. semula Hakim PN Rangkasbitung, menjadi Hakim PN. Medan.



SUPARNO, SH. semula PP PN Rangkasbitung, menjadi PP PN. Serang.





PUJIATNO, SH. semula PP PN. Rangkasbitung, menjadi PP PN. Serang



KHAIRUL, SH., MH. semula Hakim PN. Rangkasbitung menjadi Wakil Ketua PN. Malili.



M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH., MH. semula Hakim PN. Rangkasbitung menjadi Hakim PN. Sleman.



HERMAWATI, SH. semula Staf Kepaniteraan Pidana PN. Rangkasbitung menjadi Staf PN. Sleman.



FUJI NURHENI, SH. semula Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung menjadi Panitera Pengganti PN. Serang.



ZAMHARI, SH. semula Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung Menjadi Panitera Pengganti PN. Serang.



RIKATAMA, SH. semula semula Hakim PN Rangkasbitung, menjadi Hakim PN. Bogor.

4. Promosi Selama tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi Promosi, Yaitu : 

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.,M.Hum. semula Wakil Ketua PN. Rangkasbitung menjadi Hakim PN. Serang.



SUDIRA, SH., MH. semula Ketua PN. Pelaihari menjadi Ketua PN. Rangkasbitung.



KHAIRUL, SH., MH. semula Hakim PN. Rangkasbitung menjadi Wakil Ketua PN. Malili.



CECEP SUMATUNGGARA, SH. semula Juru Sita PN. Rangkasbitung menjadi Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.



DIAN AGUSTIN, SH. semula Staf PN. Serang menjadi Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.



LIA MARLIA, SH. semula Staf PN. Serang menjadi Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.



WIJIANTO, SH. semula Staf PN. Serang menjadi Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.



NENENG SUSILAWATI, SH., MH. semula Staf Kepaniteraan Perdata PN. Rangkasbitung menjadi Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.





ABDUL RAHMAT, semula Staf Kepaniteraan Pidana PN. Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.



RIZA KUSUMA, SH. semula Staf Keuangan PN. Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.



RUDI

KURNIAWAN,

ST.

semula

Staf

Kepaniteraan

Perdata

PN.

Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung. 

ADANG SUJANA, SH. semula Staf Kepegawaian PN. Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.



WILLY WIRANTA, SH. semula Staf Kepaniteraan Pidana PN. Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.



ARINIE GATI S, SE. semula Staf Keuangan PN. Rangkasbitung menjadi Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.

5. Pensiun Daftar nama pegawawi yang pensiun selama tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Yaitu : 

Yani Hartayani, semula Panitera Pengganti PN. Rangkasbitung.



Abdul Rahmat (Wafat), semula Juru Sita Pengganti PN. Rangkasbitung.

B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara - PERKARA PERDATA 1. Perkara Perdata Gugatan a. Sisa tahun 2014

:7

b. Diterima tahun 2015

: 12

c. Dicabut

:4

d. Putus

: 11

e. Sisa tahun 2015

:4

2. Perkara Perdata Permohonan a. Sisa tahun 2014

:-

b. Diterima tahun 2015

:6

c. Putus

:6

d. Sisa tahun 2015

:-



Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2015 dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Perkara Perdata Gugatan Mengenai 

Tanah

:-



Perumahan

:-



Barang bukan tanah/perumahan

:-



Hutang piutang

:-



Persetujuan pekerjaan

:-



Sewa menyewa

:-



Jual-Beli

:-



Warisan

:-



Perceraian

:2



Harta perkawinan

:-



Gadai/hipotek

:-



Perseroan

:-



Persekutuan adat

:-



Surat berharga

:-



Pengangkutan darat/laut

:-



Asuransi

:-



Penyalahgunaan hal

:-



Melampaui batas kekuasaan

:-



Wanprestasi

:1



Perbuatan melawan hukum

:8



Ganti rugi

:-



Pengangkatan anak

:-



Lain-lain

: -



BPSK

:1

2. Perkara Perdata Permohonan 

Akte kelahiran

:-



Ganti nama

:2



Pengangkatan anak

:-



Pengesahan pengangkatan anak

:-





Wali pengampu

:4



Pengesahan wali pengampu

:-



Perbaikan akte kelahiran

:-



Akte kematian

:-



Akte perkawinan

:-



Izin menjual harta bersama

:-



Lain-lain

:-

Adapun jenis-jenis putusan perkara-perkara yang ditanda tangani oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Perkara Gugatan 

Dikabulkan

:2



Dikabulkan sebagian

:3



Ditolak

:1



Dicabut

:1



Sisa

:-



Damai

:1

2. Perkara Permohonan1 

Dikabulkan

:6



Dikabulkan sebagai

:-



Ditolak

:-



Dicabut

:-



Gugur

:-

Adapun penyebab terjadinya gugatan dalam perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Perkara Gugatan 

Sengketa warisan

:-



Sengketa Fidusia

:1



Sengketa gadai

:1



Sengketa Komite Sekolah

:1



Sengketa wanprestasi

:1



Sengketa Pembayaran Uang Pengganti : 1



Sengketa pilkada

:-



Sengketa Tanah

:5





Sengketa Perceraian / tdk bertanggung jawab

:2

sengketa BPSK

:1

2. Perkara Permohonan 

Menjamin masa depan anak

:-



Kesalahan penulisan nama

:4



Izin menjual harta bersama

:5



Pengesahan perkawinan terlambat

:6



Lain-lain

:-

Adapun perkara-perkara yang dimohonkan banding dapat dilaporkan sebagai berikut : 

Sisa tahun lalu

:2



Dimohonkan banding tahun 2014

:3



Sudah diputus

:5



Sisa tahun 2015

:-

Perkara yang dimohonkan kasasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilaporkan sebagai berikut : 

Sisa tahun lalu ( tahun 2014 )

:2



Dimohonkan Kasasi tahun 2015

:3



Sudah diputus tahun 2015

:1



Sisa tahun 2015

:4

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ( PK ) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilaporkan sebagai berikut : 

Sisa tahun lalu 2014

:1



Dimohonkan PN tahun 2015

:-



Diputus

:-



Sisa tahun 2015

:1

Perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilaporkan sebagai berikut :  Sisa tahun lalu

:2

 Dimohon seksekusi

:-

 Dapat diselesaikan

:-

 Sisa tahun 2014

:2



- PERKARA PIDANA 1. Perkara Biasa 

Sisa tahun 2014

: 16



Masuk tahun 2015

: 234



Putus

: 196



Sisa tahun 2015

: 54

2. Perkara Singkat 

Sisa tahun 2014

: -



Masuk tahun 2015

: 1



Putus

: 1



Sisa tahun 2015

: -

3. Perkara Cepat/Ringan 

Sisa tahun 2014

:-



Masuk tahun 2015

:5



Putus

:5



Sisa tahun 2015

:-

4. Perkara Lalu Lintas 

Sisa tahun 2014

:-



Masuk tahun 2015

: 1986



Putus

: 1986



Sisa tahun 2015

: -

5. Perkara Banding 

Sisa tahun 2014

: 3



Masuk tahun 2015

: 8



Putus

: 11



Sisa tahun 2015

: -

Perkara Kasasi 

Sisa tahun 2014

: 9

Perkara



Masuk tahun 2015

: 5

Perkara



Putus

: 8

Perkara



Sisa tahun 2015

: 6

Perkara

Yaitu perkara : 

No. 55/Pid.Sus/2011/PN.RKB





No. 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB Jo. 93/Pid/2014/PT.BTN



No.163/Pid.Sus/2014/PN.RKB



No. 195/Pid.B/2014/PN.RKB



No. 156/Pid.B/2015/PN.RKB



No.127/Pid.B/2015/PN.RKB

Perkara PK 

Sisa tahun 2014

: 2

Perkara



Masuk tahun 2015

: -

Perkara



Putus

: 2

Perkara



Sisa tahun 2015

: -

Perkara

Perkara Grasi 

Sisa tahun 2014

: 1

Perkara



Masuk tahun 2015

: -

Perkara



Putus

: 1

Perkara



Sisa tahun 2015

: -

Perkara

Perkara tahun 2014 berjumlah 225 perkara sedangkan tahun 2015 berjumlah 234 perkara, sehingga ada penambahan perkara 9 perkara. Jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 : 

Kejahatan terhadap keamanan negara

:-

Perkara



Kejahatan terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden

:-

Perkara



Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala :-

Perkara

Kenegaraan

:-

Perkara



Kejahatan terhadap ketertiban umum

:-

Perkara



Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang

:-

Perkara



Kejahatan terhadap penguasa umum

:-

Perkara



Sumpah/keterangan Palsu

:-

Perkara



Pemalsuan uang / Mengedarkan uang palsu

:1

Perkara



Pemalsuan Materai/merk

:-

Perkara



Pemalsuan surat

:5

Perkara

Negara Sahabat 

Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak





Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan

:-

Perkara



Kejahatan susila

:1

Perkara



Kejahatan perjudian

:6

Perkara



Meninggalkan orang yang perlu ditolong

:-

Perkara



Penghinaan

:-

Perkara



Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain

: -

Perkara



Kejahatan terhadap nyawa

:2

Perkara



Penganiayaan

:9

Perkara



Menyebabkan mati/luka karena alpa

:-

Perkara



Pencurian

: 69

Perkara



Kekerasan dan pengancaman

: 1

Perkara



Penggelapan

: 16

Perkara



Menegakkan pemiutang/orang yang berhak

:-

Perkara



Penipuan

: 12

Perkara



Menghancurkan/merusak barang

:-

Perkara



Kejahatan pelayaran

:-

Perkara



Kejahatan jabatan

:3

Perkara



Penadahan

: 27

Perkara



Kejahatan penerbitan dan percetakan

:-

Perkara



Tindak pidana ekonomi

:-

Perkara



Tindak pidana korupsi

:-

Perkara



Tindak pidana senjata api/senjata tajam

:3

Perkara



Tindak pidana Narkoba/psikotropika

: 46

Perkara



Tindak pidana Agama

: -

Perkara



Tindak pidana imigrasi

:-

Perkara



Tindak pidana devisa

:-

Perkara



Tindak pidana koneksitas

:-

Perkara



Perlindungan saksi

:-

Perkara



Perbuatan tidak menyenangkan

:2

Perkara



UU No. 41 Th. 1999 tentang kehutanan

:1

Perkara



Perlindungan anak

: 15

Perkara



UU RI No.22 Th. 2009 tentang tertib lalu lintas dan :1

Perkara

Dan angkutan jalan 167 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG




UU RI No.31 Th. 1967 tentang pertambangan

:1

Perkara



UU RI No.23 Th. 2004 ttg kekerasan dalam rumah tangga : 3

Perkara



UU RI No.23 Th.1992 tentang kesehatan

:-

Perkara



UU RI No.22/2001 tentang minyak dan gas

:1

Perkara



UU No. 22 Th.2011 tentang minyak dan gas bumi

: 9

Perkara



UU RI No.7/2011 tentang mata uang

: -

Perkara



UU No. 42 Th.1999 tentang jaminan fiducia

: -

Perkara

Jumlah

: 234 Perkara

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS TAHUN 2015 PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PROPINSI BANTEN PERKARA NO

SATKER

1

2

PIDANA

PERDATA

JUMLAH HAKIM

KET

9

10

MASUK

SELESAI

SISA

MASUK

SELESAI

SISA

3

4

5

6

7

8

234

196

38

13

5

5

-

4

Pidana Biasa/Khusus Pidana Ringan

PN RANGKASBITUNG 1

1

PIDANA

PERDATA

12

8

4

14

Gugatan

6

6

-

4

Permohonan

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

- Rasio Perkara Perdata Terhadap Majelis (Januari s/d Juni Tahun 2015)

NO URUT 1

NAMA HAKIM / MAJELIS 2

SISA BULAN LALU

TAMBAH BULAN YBS

JUMLAH

DIPUTUS

SISA BULAN YBS

JUMLAH YANG DIMINUTIR

SISA YANG BELUM DIMINUTIR

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Majelis Hakim 1

SUDIRA, SH., MH.



2 3 4

ABDUL AZIS, SH., MH EMY TJAHJANI W, SH., MH. RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

-

4

-

3

-

1

-

3

-

-

-

5

KHAIRUL, SH., MH.

2

-

1

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

6

DIAH ASTUTI M, SH.

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

1

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 8 9 10 11 12

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH. ADE SUHERMAN, SH. RUSDHIANA ANDAYANI, SH. KUSTRININI, SH., MH. QURAISYIYAH, SH., MH. ANISA PRIMADONA D., SH.

13

RIA AGUSTIEN, SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

RAHMAWATI, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hakim Anggota

1

RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

KHAIRUL, SH., MH.

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

3

DIAH ASTUTI M, SH.

3

-

1

-

4

-

3

-

1

-

3

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

-

1

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

3

-

1

-

4

-

3

-

1

-

3

-

-

-

4 5 6 7 8 9


10

RIA AGUSTIEN, SH.

1

-

2

-

3

-

1

-

2

-

1

-

-

-

11

RAHMAWATI, SH., MH.

2

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2

-

-

-

- Rasio Perkara Perdata Terhadap Majelis (Juli s/d Desember Tahun 2015) NO URUT 1

NAMA HAKIM / MAJELIS 2

SISA BULAN LALU

TAMBAH BULAN YBS

JUMLAH

DIPUTUS

SISA BULAN YBS

JUMLAH YANG DIMINUTIR

SISA YANG BELUM DIMINUTIR

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Majelis Hakim



1

SUDIRA, SH., MH.

-

-

2

-

2

-

1

-

1

-

1

-

-

-

2

ABDUL AZIS, SH., MH

1

-

2

-

3

-

1

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

3 4

EMY TJAHJANI W, SH., MH. RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.

5

KHAIRUL, SH., MH.

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

6

DIAH ASTUTI M, SH.

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 8 9 10 11 12


13

RIA AGUSTIEN, SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

RAHMAWATI, SH., MH.

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

Hakim Anggota

1


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

KHAIRUL, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

DIAH ASTUTI M, SH.

1

-

2

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

1

-

2

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

1

-

2

-

3

-

1

-

2

-

1

-

-

-

2

-

1

-

3

-

2

-

1

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4 5 6 7 8 9 10 11 12

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH. ADE SUHERMAN, SH. RUSDHIANA ANDAYANI, SH. KUSTRININI, SH., MH. QURAISYIYAH, SH., MH. ANISA PRIMADONA D., SH. RIA AGUSTIEN, SH. RAHMAWATI, SH., MH. NARTILONA, SH., MH.



NO URU T

1

Rasio Perkara Pidana Terhadap Majelis (Januari s/d Juni Tahun 2015)

NAMA HAKIM / MAJELIS

2

SISA BULA N LALU

TAMBA H BULAN YBS

JUMLA H

SISA YANG BELUM DIMINUTI R

JUMLAH YANG DIMINUTI R

SISA BULA N YBS

DIPUTU S

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

1 3

14

15

1 6

17

18

1 9

20

21

2 2

23

Ketua Majelis 1

SUDIRA, SH., MH.

-

-

-

7

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

ABDUL AZIS, SH., MH.

-

-

-

11

-

-

11

-

-

11

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

3

EMY TJAHJANI W, SH. MH.

-

-

-

19

-

-

19

-

-

15

-

-

5

-

-

15

-

-

2

-

-

4


4

-

-

25

-

-

29

-

-

27

-

-

2

-

-

25

-

-

3

-

-

5

KHAIRUL, SH., MH.

-

-

-

18

-

-

18

-

-

18

-

-

-

-

-

15

-

-

3

-

-

6

DIAH ASTUTI M, SH.

-

-

-

22

-

-

22

-

-

14

-

-

8

-

-

11

-

-

-

-

-

7

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH.

7

-

-

12

-

-

19

-

-

14

-

-

5

-

-

14

-

-

-

-

-

8

ADE SUHERMAN, SH.

1

-

-

9

-

-

10

-

-

4

-

-

6

-

-

5

-

-

2

-

-

9

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.

-

-

-

8

-

-

8

-

-

7

-

-

1

-

-

5

-

-

-

-

-

10

KUSTRINI, SH., MH.

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

11

QURAISYIYAH, SH., MH.

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

12

ANISA PRIMADONA D., SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

RIA AGUSTIEN, SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

RAHMAWATI, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Hakim Anggota 1


-

-

-

-

-

773

-

-

773

-

-

773

-

-

-

-

-

773

-

-

-

2

KHAIRUL, SH., MH.

-

-

-

12

-

151 2

12

-

151 2

10

-

151 2

2

-

-

9

-

151 2

1

-

-

3

DIAH ASTUTI M, SH.

-

-

-

14

-

935

14

-

935

5

-

935

9

-

-

7

-

935

-

-

-

4


-

-

-

16

-

136

16

-

136

16

-

136

-

-

-

14

-

136

2

-

-

5

ADE SUHERMAN, SH.

-

-

-

32

-

306

32

-

306

24

-

306

8

-

-

22

-

306

2

-

-

6


1

-

-

30

-

180

31

-

180

25

-

180

6

-

-

19

-

180

6

-

-

7

KUSTRINI, SH., MH.

-

-

-

21

-

-

21

-

-

11

-

-

10

-

-

14

-

-

-

-

-

8


-

-

-

29

-

978

29

-

978

25

-

978

4

-

-

19

-

978

6

-

-

9


7

-

-

22

-

895

29

-

895

22

-

895

7

-

-

24

-

895

-

-

-

10

RIA AGUSTIEN, SH.

-

-

-

35

-

139

35

-

139

33

-

139

2

-

-

27

-

139

6

-

-

11

RAHMAWATI, SH., MH.

5

-

-

35

-

884

40

-

884

37

-

884

3

-

-

39

-

884

-

-

-

- Rasio Perkara Pidana Terhadap Majelis (Juli s/d Desember Tahun 2015)

NO URU T

1

NAMA HAKIM / MAJELIS

2

SISA BULA N LALU

TAMBA H BULAN YBS

JUMLA H

SISA YANG BELUM DIMINUTI R

JUMLAH YANG DIMINUTI R

SISA BULA N YBS

DIPUTU S

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

B

S

C/L L

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

1 3

14

15

1 6

17

18

1 9

20

21

2 2

23

Ketua Majelis



1

SUDIRA, SH., MH.

-

-

-

35

-

-

35

-

-

27

-

-

8

-

-

27

-

-

19

-

-

2

EMY TJAHJANI W, SH. MH.

5

-

-

25

-

-

30

-

-

30

-

-

-

-

-

21

-

-

21

-

-

4

KHAIRUL, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

5

DIAH ASTUTI M, SH.

8

-

-

16

-

-

24

-

-

22

-

-

2

-

-

24

-

-

22

-

-

6


5

-

-

-

-

-

5

-

-

3

-

-

2

-

-

4

-

-

-

-

-

7

ADE SUHERMAN, SH.

6

-

-

3

-

-

9

-

-

7

-

-

2

-

-

7

-

-

5

-

-

8


1

-

-

20

-

-

21

-

-

1

-

-

20

-

-

2

-

-

22

-

-

9

KUSTRINI, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

11


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

RIA AGUSTIEN, SH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

RAHMAWATI, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

NARTILONA, SH., MH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hakim Anggota 1


-

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

KHAIRUL, SH., MH.

2

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

3

DIAH ASTUTI M, SH.

9

-

-

23

-

-

32

-

-

23

-

-

9

-

-

23

-

-

14

-

-

5

ADE SUHERMAN, SH.

8

-

-

8

-

-

17

-

-

17

-

-

-

-

-

16

-

-

1

-

-

6


6

-

-

13

-

-

19

-

-

9

-

-

10

-

-

16

-

-

6

-

-

7

KUSTRINI, SH., MH.

10

-

-

32

-

-

42

-

-

39

-

-

3

-

-

33

-

-

30

-

-

8


4

-

-

43

-

-

47

-

-

42

-

-

5

-

-

47

-

-

42

-

-



9


7

-

-

28

-

-

35

-

-

26

-

-

9

-

-

28

-

-

19

-

-

10

RIA AGUSTIEN, SH.

2

-

-

21

-

-

29

-

-

27

-

-

2

-

-

19

-

-

17

-

-

11

RAHMAWATI, SH., MH.

3

-

-

18

-

-

21

-

-

11

-

-

10

-

-

14

-

-

4

-

-

12

NARTILONA, SH., MH.

-

-

-

25

-

-

25

-

-

8

-

-

17

-

-

5

-

-

4

-

-

13

LUCIA R, SH.

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

6

-

-



3. Putusan Yang Diajukan Banding Tahun 2015 - Perkara Pidana a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding = 5 perkara b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding = 3 perkara c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding = NIHIL - Perkara Perdata a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding = 3 perkara b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding = NIHIL c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding = NIHIL

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi Tahun 2015 - Perkara Pidana a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi =NIHIL b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi = NIHIL c. Putusan Pengadilan Tk. I

yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat

diterima Tk Kasasi = 2 perkara d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi = NIHIL e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi = NIHIL - Perkara Perdata a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi = - (dalam proses di MA) b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi = NIHIL c. Putusan Pengadilan Tk. I

yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat

diterima Tk Kasasi = NIHIL d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi = NIHIL Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi = NIHIL 175 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2015 - Perkara Pidana a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang yang dibatalkan Tk PK = NIHIL i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = 2 perkara k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL 176 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


p. Tk Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK= NIHIL r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK= NIHIL - Perkara Perdata a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK = NIHIL f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang yang dibatalkan Tk PK = NIHIL i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK = NIHIL k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk PK = NIHIL



n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL p. Tk Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk PK = NIHIL q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK= NIHIL r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK= NIHIL

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana -

Sarana dan Prasarana Gedung Sejak tahun 1975 Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki gedung yang

terletak di jalan RA.Kartini No.55 Rangkasbitung, yang sebelumnya pada tahun 1945 lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang lama terletak di jalan Alun-Alun timur No.6 Rangkasbitung. Gedung kantor di jalan RA.Kartini No.55, asal usul tanahnya adalah pelepasan atau pembelian tahun 1975 dengan harga Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dengan luas tanah 3.280 M² bentuk bangunan dua lantai dan dibangun pada tahun

1975

dengan

anggaran

APBN

No.16/XIII/2/1975

dengan

biaya

Rp.350.000.000.- ( tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah ) dengan luas bangunan 961 M² dan sudah bersertifikat No.12. Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Zittingplat ( Sidang di tempat ) yang berlokasi di Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan jarak ± 130 KM dari kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Asal usul tanahnya merupakan pelepasan Hak dari Ny.Tatie Alamsyah seluas 1000 M² tahun 1982 dengan harga Rp.9.976.400.- ( sembilan Juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan luas bangunan gedung 250 M², dengan kondisi bangunan gedung rusak berat ( ambruk ), lokasi bangunan gedung kantor berbatasan dengan tanah Pengadilan Agama Rangkasbitung. Zitting Plate ini sejak tanggal 21 Februari 2011 diserahkan kepada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten sesuai dengan Berita Acara serah terima tanah dan bangunan gedung tempat kerja Nomor: W29.UM.03.02-053. Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga memiliki tanah darat yang digunakan untuk pembangunan delapan rumah dinas yang berlokasi : 178 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


   

1 ( satu ) bangunan di jalan Dewi Sartika No.18, yang diperuntukan untuk rumah dinas Ketua PN. Rangkasbitung. 1 ( satu ) bangunan di jalan Raya Leuwidamar No.53, yang diperuntukan untuk rumah dinas Wakil Ketua PN. Rangkasbitung. 1 ( satu ) bangunan di jalan Otto Iskandar Dinata No.64, yang diperuntukan untuk rumah dinas Panitera Sekretaris PN. Rangkasbitung dan 5 ( Lima ) bangunan di jalan Ir.H.Juanda Rangkasbitung, yang diperuntukan untuk rumah dinas Hakim PN. Rangkasbitung.

a. Pengadaan / Belanja Modal Pengadaan barang adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam DIPA BUA mendapat dana untuk pembangunan gedung kantor sesuai proto type MARI sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). b. Pemeliharaan Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan diantaranya dengan rehabilitasi pemasangan keramik pada ruang tahanan dan juru sita, pemugaran dan perbaikan tempat parkir mobil ketua dan Wakil Ketua serta pengecatan gedung dan pagar kantor. c. Penghapusan Pada tahun 2015 tidak ada proses penghapusan pada

Pengadilan Negeri

Rangkasbitung.

-

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas di kantor

serta akan memudahkan kelancaran tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum dan administrasi perkara. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang juga merupakan aset Barang Milik Negara. a. Pengadaan Pada tahun 2015 PN. Rangkasbitung di dalam DIPA BUA diberika dana untuk melaksanakan pengadaan untuk peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit server dengan nilai sebesar Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selama tahun 2015 Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga mendapat kiriman dari MARI berupa: 179 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


1. 1 (satu) eksemplar buku Kompilasi Hakim Terpadu RI (5 jilid) 2. 1 (satu) eksemplar buku Himpunan Surat edaran MA dan Perma tahun 2014-2015 3. 1 (satu) eksemplar buku SJDI No. 42 tahun 2015 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Korupsi dan Terorisme. b. Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana pada fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2015 sesuai anggaran dari DIPA BUA sudah dilaksanakan, diantaranya untuk perbaikan AC Split, perbaikan komputer dan printer serta pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan 4 (empat).

c. Pengahapusan Aset BMN pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berupa peralatan dan mesin pada tahun 2015 telah di inventarisir untuk mengetahui apakah barang tersebut kondisinya masih baik, rusak ringan, rusak berat. Setelah di inventarisir aset BMN dalam kondisi rusak berat sejumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit dengan nilai Rp. 306.223.700,- (tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh tiga tujuh ratus rupiah), aset yang rusak berat sedang dalam proses penghapusan.



DAFTAR INVENTARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2015

NO

URAIAN

SALDO PER 1 JANUARI 2015

MUTASI KUANTITAS

SALDO PER 31 DESEMBER 2015

KUANTITAS

BERTAMBAH

BERKURANG

KUANTITAS

(1) A 1 2

(2) TANAH Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

(3) 6,509 1,899 4,610

(4) 0 0 0

(5) 0 0 0

(6) 6,509 1,899 4,610

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PERALATAN DAN MESIN Station Wagon Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) Sepeda Motor Cermin Besar Propile Proyektor Toyo Serie Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci) Mesin Hitung Manual Mesin Stensil Manual Folio Mesin Stensil Manual Double Polio Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Kabinet Besi Brandkas Peti Uang/Cash Box / Coin Box

788 1 1 10 1 1 10 1 1 1 3 49 1 24 18 3 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0

610 1 1 10 1 1 0 0 1 1 3 45 1 22 18 3 1



NO

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

URAIAN

Buffet CCTV – Camera Control Television System Papan Visual/Papan Nama White Board Peta Mesin Absensi Meja Kerja Besi/Metal Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Besi/Metal Meja Komputer Meje Telepon Meja Resepsionis Jam Mekanis Jam Elektronik Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner Mesin Pemotong Rumput A.C. Split Kipas Angin Televisi Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use) Loudspeaker Sound System Wireless Microphone Table Stand Stabilisator



MUTASI KUANTITAS


KUANTITAS

BERTAMBAH

BERKURANG

KUANTITAS

2 1 40 4 1 2 16 82 208 18 21 8 4 8 1 3 1 1 1 15 14 1 1 5 1 1 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 3 0 0 5 9 33 0 3 0 1 0 1 2 1 0 0 3 8 1 0 4 0 0 5 4

2 1 15 1 1 2 11 73 175 18 18 8 3 8 0 1 0 1 1 17 6 0 1 1 1 1 0 2


NO

URAIAN


MUTASI KUANTITAS


KUANTITAS

BERTAMBAH

BERKURANG

KUANTITAS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden /Wakil Presiden Tiang Bendera Palu Sidang Lambang Instansi Microphone/Boom Stand Profesional Sound System Uninterruptible Power Supply (UPS) Camera Digital Connectors Telephone (PABX) Pesawat Telephone Facsimile Laboratory Air Conditioner 1,50 HP Local Area Network (LAN) Internet P.C Unit Laptop Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) Server Kabel UTP Wireless PCI Card Wireless Access Point Switch KVM Keyboard Video Monitor

7 4 8 2 1 1 1 19 2 1 8 1 2 5 1 1 40 15 52 2 1 2 10 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 8 1 1 5 0 0 10 3 17 2 0 0 4 0 0 0

7 4 8 2 1 0 1 12 2 1 0 0 1 0 1 1 30 12 35 0 2 2 6 2 2 1

C

GEDUNG DAN BANGUNAN

7

0

0

7



NO

URAIAN


MUTASI KUANTITAS


KUANTITAS

BERTAMBAH

BERKURANG

KUANTITAS

1 2

Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen

2 5

0 0

0 0

2 5

D 1

JALAN DAN JEMBATAN Jalan Khusus Kompleks

1 1

0 0

0 0

1 1

E 1 2

ASET TETAP LAINNYA Monografi Pahatan Kayu

44 40 4

0 0 0

1 1 0

45 41 4



REKAPITULASI SURAT MASUK PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2015 NO

KLASIFIKASI

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEPT

OKT

NOV

DES

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

1 2

SM KETUA SM WKL. KETUA

3

SM HAKIM

-

4

SM IKAHI/PTWP

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

SM PAN/SEK

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

4

6

SM WAPAN

-

1

1

-

-

1

-

-

2

-

-

1

6

7

SM WASEK

4

4

1

7

4

1

4

-

2

2

1

7

37

8

SM PIDANA

73

51

78

76

62

79

57

54

39

55

41

37

702

9

SM PERDATA

20

13

12

15

13

17

17

34

23

22

20

13

219

10

SM HUKUM

2

1

1

5

1

1

1

1

1

2

2

1

19

11

SM UMUM

12

5

4

8

10

9

5

6

5

5

4

4

77

12

SM KEUANGAN

11

5

9

8

8

12

5

13

7

5

10

5

98

13

SM KEPEGAWAIAN

11

11

16

15

20

11

15

21

16

16

21

10

183

14

SM PERPUSTAKAAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

SM JURUSITA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

SM DHARMAYUKTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133

91

122

139

118

132

104

131

95

107

99

78

1.349

JUMLAH TOTAL



REKAPITULASI SURAT KELUAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2015 NO

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

JUMLAH

SK KPN

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

SK IKAHI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

SK PAN/SEK

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6

4

SK WAPAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

SK WASEK

-

1

1

1

2

2

1

-

-

1

9

6

SK PIDANA

103

99

125

115

98

125

107

70

80

101

65

75

1163

7

SK PERDATA

12

9

4

11

9

16

2

14

11

15

9

17

129

8

SK HUKUM

10

3

4

6

4

4

5

4

8

4

2

3

57

9

SK UMUM

11

3

16

5

4

10

18

8

5

6

3

6

95

10

SK KEUANGAN

36

20

16

32

18

15

20

18

15

22

18

16

246

11

SK KEPEGAWAIAN

94

30

24

44

26

30

33

46

31

40

27

43

468

12

SK PERPUSTAKAAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266

169

190

214

159

200

187

162

151

188

124

165

2175

1

KLASIFIKASI

JUMLAH TOTAL



TABEL SURAT MASUK PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PER TRIWULAN TAHUN 2015 BULAN

JUMLAH SURAT

JANUARI s/d MARET

346

APRIL s/d JUNI

389

JULI s/d SEPTEMBER

330

OKTOBER s/d DESEMBER

284

JUMLAH

1349

TABEL SURAT KELUAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PER TRIWULAN TAHUN 2015 BULAN

JUMLAH SURAT

JANUARI s/d MARET

625

APRIL s/d JUNI

573

JULI s/d SEPTEMBER

500

OKTOBER s/d DESEMBER

477

JUMLAH

2175

TABEL BUKU PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2015 BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH TOTAL


JUMLAH BUKU 6 8 7 12 42 4 11 11 107


D. Pengelolaan keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya Pagu anggaran(07).6.336.541.000, dengan rincian kegiatan: -

Penmbinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administrasi.(1066) Pagu Anggaran 6.336.541.000. Kegiatan terbagi dalam 2(dua) OutPut: -

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (007) Pagu Anggaran

65.380.000

Realisasi

56.359.000 (86,20%)

Sisa Anggaran -

9.020.940 (13,80%)

Layanan Perkantoran (994) Pagu Anggaran

6.271.161.000

Realisasi

5.811.652.625 (92,71%)

Sisa Anggaran

459.508.375 ( 7,29% )

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pagu anggaran 1.140.000.000, Dengan Rincian Kegiatan: -

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung (1071) Kegiatan Terbagi dalam 2(dua) OutPut:

-

Teknologi Informasi (022) Pagu

40.000.000

Realisasi

39.875.000 (99,69%)

Sisa Anggaran -

125.000

( 0,31% )

Gedung/Bangunan (998) Pagu

1.100.000.000

Realisasi

1.048.860.000 (95,69%)

Sisa Anggaran

51.139.780

( 4,65% )

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Terdiri Dari satu kegiatan, yaitu: -

Peningkatan Manajemen Peradilan umum (1049) Kegiatan terbagi dalam 3(tiga) OutPut: a. Pos Pelayanan Hukum (005) Pagu 37.020.000 Realisasi 30.949.500 (83,60%) Sisa Anggaran 6.070.500 (16,40%)



b. Berkas Perkara yang diselesaikan dengan zitting plaatz dan prodeo (006) Pagu 2.185.000 Realisasi ( 0% ) Sisa Anggaran 2.185.000 (100%) c. Terlaksana Penyelesaian Administrasi perkara di tingkat pertama dan Tingkat banding yang di selesaikan Tepat Waktu (007) Pagu 77.000.000 Realisasi 68.075.000 (88,41%) Sisa 8.924.050 (11,59%) - Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata Permohonan









Laporan Keuangan Perkara Tahun 2015 Sbb  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2014  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Gugatan / Permohonan  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Perkara Banding  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Perkara Kasasi  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Perkara PK  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Perkara Eksekusi  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Laporan Keuangan Perkara Konsinasi  Sisa Tahun Lalu 2014  Diterima Tahun 2015  Pengeluaran Tahun 2015  Sisa Tahun 2015 Catatan :


Rp. 31.418.582.Rp.311.990.269.Rp.316.520.889.Rp. 26.887.962.Rp. Rp. Rp. Rp.

4.958.082.18.859.539.18.910.159.4.907.462.-

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.732.500.5.680.000.7.980.000.3.432.500.-

Rp. Rp. Rp. Rp.

7.656.000.6.915.000.5.595.000.8.976.000.-

Rp. Rp. Rp. Rp.

1.150.000.1.150.000.-

Rp. 11.922.000.Rp. 3.500.000.Rp. 7.000.000.Rp. 8.422.000.Rp. Rp. 271.392.730.Rp. 271.392.730.Rp. -


 Sisa Tahun Lalu  Sisa Gugatan / Permohonan  Sisa Banding  Sisa Kasasi  Sisa PK  Sisa Eksekusi  Sisa Konsinasi Jumlah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

31.418.582.4.907.462.3.432.500.8.976.000.1.150.000.8.422.000.26.887.962.-

- Pengelolaan Keuangan Perkara Pidana Laporan keuangan perkara Pidana Ringan Pelanggaran dan Tindak Pidana Ringan Tahun 2015 sebagai berikut : No Jenis Perkara

Jumlah

Pidana Denda

Subsidair

1.

Pelanggaran

1.986

Rp. 7.946.000

2946 Hari

2.

Tindak Pidana Ringan

5

Rp. 1.500.000

15 Hari

3.

Leges

-

-

1.991

Rp. 9.446.000

Jumlah

Ket.

2961 Hari

- Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan Dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang baru saat ini, alokasi anggaran yang diberikan kepada setiap Kementerian Negara/Lembaga, dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA pada dasarnya merupakan pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (Satuan Kerja) untuk membiayai kegiatan di satuan kerja selama satu tahun anggaran. Pengesahan DIPA 2015 yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah berdasarkan usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dari masing-masing satuan kerja. Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun RKA-KL untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan kebutuhan untuk tahun yang bersangkutan. Dalam penyusunan RKAKL tersebut melibatkan semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, seperti Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), unsur 190 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


Fungsional (Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum) dan unsur Struktural (Keuangan, Umum dan Kepegawaian). Setelah RKAKL disetujui maka diterbitkanlah DIPA yang berisi nilai-nilai pagu anggaran satuan kerja tahun 2015. Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun Anggaran 2015 telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari: - DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.097577/2015 tanggal 14 November 2014 sebesarRp. 7.476.541.000,-. -

DIPA BADILUM No. DIPA-005.03.2.099075/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 116.205.000,-. Dari anggaran tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kelompok Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 1. Belanja Pegawai (MAK 51) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA tahun bersangkutan yang diberikan kepada pegawai untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan struktural/fungsional, uang makan, uang lembur, honorarium dan lain sebagainya. Belanja Pegawai di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun aggaran 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.729.731.000.-. Anggaran itu dibagi kedalam sub-sub bagian yang terdiri dari PAGU ANGGARAN DIPA 2015 BELANJA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO

MAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

URAIAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS

TOTAL


ANGGARAN DALAM DIPA 2015 Rp. 2.380.000.000.Rp 81.000.Rp. 190.004.000.Rp. 57.732.000.Rp. 21.980.000.Rp. 2.100.000.000.Rp. 356.656.000.Rp. 160.000.000.RP. 415.600.000.Rp. 47.678.000.-

Rp. 5.729.731.000.-


Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Tahun 2015 belanja pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel berikut ini :



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) DEPARTEMEN/LEMBAGA UNIT ORGANISASI LOKASI

: MAHKAMAH AGUNG R.I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI : KABUPATEN LEBAK - PROPINSI BANTEN

NO.

KODE MAK

URAIAN

1

2

3

1.

1066-001-521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1066-001-521114 1066-001-521115 1066-001-522111 1066-001-522112 1066-001-522113 1066-001-523111 1066-001-523121 1066-001-524119

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Pengiriman Surat Dinas Pos Surat Honor Operasional Satuan Kerja Langganan Listrik Langganan Telepon Langganan Air Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perjalanan Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG


(005) (01)

ANGGARAN

REALISASI S/D

DALAM DIPA

31 DESEMBER 2015

5

%

SISA ANGGARAN

%

KET.

6

7

8

9

10

191.514.197

99.13

7.031.200

90.14

1.685.803 768.800

120.000.000 9.600.000 1.200.000 37.426.000

109.093.311 7.909.139 725.000 34.871.550

90.91 82.39 60.42 93.17

10.906.689 1.690.861 475.000 2.554.450

36.000.000

36.000.000

405.226.000

387.144.397

193.200.000 7.800.000

0.87 9.86 9.09 17.61 39.58 6.83

100

-

-

616.16

18.081.603

83.84


Selama Tahun 2015 anggaran yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja pegawai adalah sebesar dari PAGU anggaran Rp. 5.729.731.000,- atau Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: Sebagai catatan, Selama tahun anggaran 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dan telah disetujui oleh KPPN serta telah diterbitkan adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah sebesar Rp. 4.854.744.626,- .

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO

TANGGAL

URAIAN

JUMLAH

No. NTPN

1.

23-06-2015

Pengembalian belanja uang Tunjangan Fungsional

320.000

-

2.

16-11-2015

Pengembalian belanja uang makan PNS

273.600

-

Jumlah Pengembalian

Rp. 593.600,-

1. Belanja Barang (MAK 52) Belanja Barang dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu Belanja Barang Operasional (5211), Belanja Jasa (5221), Belanja Pemeliharaan (5231), dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241). Besarnya pagu anggaran untuk belanja barang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 606.810.000,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: PAGU ANGGARAN DIPA 2015 BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO

MAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

521111 521114 521115 522111 522112 522113 523111 523121 524119 521119 522191

URAIAN Belanja Keperluan Kantor Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Lainnya perjalanan Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Jasa Lainnya


ANGGARAN DALAM DIPA 2014 Rp. 193.200.000 Rp. 7.800.000 Rp. 52.560.000 Rp. 120.000.000 Rp. 9.600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 37.426.000 Rp. 58.786.000 Rp. 36.000.000 Rp. 4.200.000 Rp. 1.000.000


12. 13. 14. 15.

521211 521219 521811 523112

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan Jumlah Belanja Barang

Rp. Rp. Rp. Rp.

23.380.000 5.000.000 47.109.000 9.549.000

Rp.

606.810.000

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Tahun 2015 Belanja Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:




: MAHKAMAH AGUNG R.I : BADAN PERADILAN UMUM : KABUPATEN LEBAK – PROPINSI BANTEN

(005) (03)

ANGGARAN

REALISASI S/D

DALAM DIPA

31 DESEMBER 2015

3

5

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2

521114

3

NO.

KODE MAK

URAIAN

%

SISA ANGGARAN

%

KET.

1

2

6

7

8

9

10

1

193.200.000

191.514.197

99,13

1.685.803

0,87

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos SURAT

7.800.000

7.031.200

90,14

768.800

9,86

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

52.560.000

52.560.000

100

-

-

4

522111

Belanja Langganan Listrk

120.000.000

109.093.311

90,91

10.906.689

9,09

5

522112

Belanja Langganan Telepon

9.600.000

7.909.139

82,39

1.690.861

17,61

6

522113

725.000

60,42

475.000

39,58

34.871.550

93,17

2.554.450

6,83

Belanja Langganan Air

1.200.000 37.426.000 58.786.000

8

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

58.202.354

99,01

583.646

0,99

9

524111

Belanja Perjalanan Lainnya

36.000.000

36.000.000

100

-

-

10

522191

Belanja Jasa Lainnya

1.000.000

400.000

40,00

600.000

60,00

11

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

4.200.000

4.181.000

99,55

19.000

0,45

12

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5.000.000

1.804.700

36,09

3.195.300

63,91

13

521211

Belanja Bahan

23.380.000

18.154.360

77,65

5.225.640

22,35

14

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

47.109.000

46.977.700

99,72

131.300

0,28

7

523111

JUMLAH BELANJA PEGAWAI



2. Belanja Modal (MAK 53) Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA tahun bersangkutan untuk dibelanjakan barang/aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Besarnya pagu anggaran untuk belanja modal pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.140.000.000,-. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PAGU ANGGARAN DIPA 2015 BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO

1. 2. 3.

MAK

URAIAN

Belanja Modal Peralitan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Modal

ANGGARAN DALAM DIPA 2014 Rp. Rp. 40.000.000 Rp. 1.100.000.000

Rp. 1.140.000.000

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Tahun 2015 Belanja Modal Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel berikut ini



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2015 BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577)

DEPARTEMEN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG R.I

(005)

UNIT ORGANISASI

: BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(01)

LOKASI

: KABUPATEN LEBAK - PROPINSI BANTEN

NO.

KODE MAK

URAIAN

1

2

3

1.

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.

533111

ANGGARAN

REALISASI S/D

DALAM DIPA

31 DESEMBER 2015

5

%

SISA ANGGARAN

%

KET.

6

7

8

9

10

40.000.000

39.875.000

99,69

125.000

0,31

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1.100.000.000

1.048.860.220

95,35

51.139.780

4,65

-

JUMLAH BELANJA MODAL

1.140.000.000

1.088.735.220

95,50

51.264.780

4,50

-



3. Belanja Barang dan Jasa lainya DIPA BADILUM Belanja barang dan jasa lainnya adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BADILUM tahun bersangkutan yang dibelanjakan dengan tujuan agar tercipta kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja barang dibagi kedalam 5 (lima) klasifikasi yaitu Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Lainnya, belanja Perjalanan lainnya, dan Belanja Jasa Profesi. Besarnya pagu anggaran untuk belanja Barang DIPA BADILUM pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah sebesar Rp. 116.205.000,- Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada 199able dibawah ini :

PAGU ANGGARAN DIPA BADILUM 2015 BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO

MAK

URAIAN

1. 2.

-

3. 4. 5. 6. 7.

-

Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Perjalanan Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Persedian Barang Konsumsi Jumlah Belanja Barang

ANGGARAN DALAM DIPA 2015 Rp. 36.607.000 Rp. 298.000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

36.000.000 16.300.000 27.000.000

Rp.

116.205.000

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Badilum Tahun 2015 Belanja Barang dan Jasa Lainnya Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada table berikut ini:




: MAHKAMAH AGUNG R.I : BADAN PERADILAN UMUM : KABUPATEN LEBAK – PROPINSI BANTEN

(005) (03)

ANGGARAN

REALISASI S/D

DALAM DIPA

31 DESEMBER 2015

5

36.607.000

NO.

KODE MAK

URAIAN

1

2

3

1.

521211

Belanja Bahan

2.

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

3.

524111

Belanja Perjalanan Biasa

4.

522151

Belanja Jasa Profesi

5.

521811

Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi

JUMLAH BELANJA PEGAWAI

116.205.000


%

SISA ANGGARAN

%

KET.

6

7

8

9

10

34.784.050

95,02

1.822.950

4,98

-

-

-

298.000

100,00

-

16.300000

7.550.000

52,07

8.750.000

47,93

-

36.000.000

30.000.000

83,33

6.000.000

16,67

-

27.000.000

26.691.400

98,86

308.600

1,14

298.000

99.025.450

85,22

17.179.550

14,78

-


E. Dukungan Teknologi Informasi Perangkat Teknologi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kinerja para pegawai, baik teknis maupun non-teknis dengan demikian maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan terencana serta dilaksanakan secara kontinou. - Perangkat Keras (Hardware) Adapun perangkat keras (hardware) yang dimiliki pengadilan negeri sebagai berikut :     

PC Komputer Printer Laptop Jaringan LAN dan WIFI Server

Seluruh perangkat keras tersebut dipasang pada masing-masing bagian yaitu dikepaniteraan dan kesekretariatan. -

Perangkat Lunak (Software) Perangkat lunak komputer yaitu Operating System (OS) dan Program Aplikasi yang sudah terinstal pada komputer di masing-masing bagian secara umum berjalan dengan baik, karena sering diadakan perawatan. Selain program aplikasi yang umum seperti program pengolah kata (Microcosoft Word), aplikasi perpustakaan (Snayan), aplikasi keuangan, SAKPA, SIMAK-BMN dan lain-lain, juga terdapat program aplikasi yang digunakan khusus untuk penelusuran perkara yang terintegrasi dengan website Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun program khusus tersebut adalah SIADPN (Sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Negeri) dan SIPP/CTS (Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Case Tracking System). SIADPN sudah digunakan sejak awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2012. Pada awal tahun 2013 aplikasi tersebut tidak digunakan lagi dan digantikan oleh aplikasi SIPP/CTS yang pada dasarnya aplikasi tersebut memiliki fungsi yang sama, sehingga tentu harus menggunakan salah satu aplikasi yang bersifat user friendly, updated dan digunakan oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Selain itu aplikasi SIPP/CTS juga didukung oleh Tim Pembaharuan Badilum, Mahkamah Agung R.I. serta USAID yang secara konsisten menyediakan dukungan secara resmi. Program aplkasi SIPP/CTS diinstall pada server yang digunakan oleh aplikasi SIADPN, artinya mengoptimalkan perangkat keras yang telah ada termasuk penggunaan Touchscreen (layar informasi) untuk publik.



F. Regulasi Tahun 2015 1. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/69/KP.04.12./I/2015, tentang penunjukan yang namanya tercantum pada data lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai tenaga satpam/supir/pramubakti sebagaimana tercantum dalam kolom Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal : 07 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 07 Januari 2015. 2. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/70/KP.04.6/I/2015, tentang penunjukan saudara tentang penunjukan Sdr. BAMBANG SIRAJUDDIN, SH., MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rangkasbitung diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 07 Januari 2015. 3. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/151/KP.04.09/I/2015, tentang penunjukan Pelaksanaan Tugas Staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 08 Januari 2015. 4. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/559/KP.01.10/III/2015, tentang penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 19 Maret 2015. 5. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/651/KP.04.5/IV/2015, tentang pengangkatan Panitera Pengganti Pendamping pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 02 April 2015. 6. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/893/KP.04.06/V/2015, tentang penunjukan saudara TATANG MAHMUD, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung, diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 11 Mei 2015. 7. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1021/KP.04.06/VI/2015, tentang penunjukan saudara TATANG MAHMUD, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung, diangkat sebagai 202 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


Pejabat

Pelaksana

Harian

(Plh)

Panitera

/Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 04 Juni 2015. 8. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1153/KP.10.10/VI/2015, tentang penunjukan Penghunian Rumah Negeri di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 24 Juni 2015. 9. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1360/KP.04.06/VII/2015, tentang Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Riza Kusuma, SH, pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 Juli 2015. 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29- U3/1361/KP. 04.06/VII/2015, tentang

Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Rudi Dwi

Kurniawan, ST., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 Juli 2015. 11. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

U3/1538/KP.10.10/VIII/2015,

tentang

Negeri

Rangkasbitung

Pengangkatan

Panitera

No.

W29-

Pengganti

Pendamping An. Gita Nungky Natali, SH, pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 21 Agustus 2015. 12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29- U3/1522/KP. 04.06/VIII/2015, tentang Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Willy Wiranta Prawira, SH., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 31 Agustus 2015. 13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29- U3/1523/KP. 04.06/VIII/2015, tentang Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Adang Sujana, SH.,

pada

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

pada

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 31 Agustus 2015. 14. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1589/KP.04.12/IX/2015, tentang Penunjukan Hakim / Tim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 1 September 2015. 15. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1602/KP.04.10/IX/2015, tentang penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan 203 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


Negeri Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 01 September 2015. 16. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1603/KP.04.6/IX/2015, tentang penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 01 September 2015. 17. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1680/KP.01.10/IX/2015, tentang Penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 22 September 2015. 18. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1681/KP.01.10/IX/2015, tentang penunjukan Pengelola Biaya Proses Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 22 September 2015. 19. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1682/KP.03.03/IX/2015, tentang penunjukan Pemegang Kas Buku Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 22 September 2015. 20. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1808/KP.01.10/X/2015, tentang penunjukan/pembentukan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 01 Oktober 2015. 21. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1934/KP.01.10/XI/2015, tentang pengangkatan Panitera Pengganti Pendamping An. Willy Wiranta Prawira, SH., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 10 Nopember 2015. 22. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1935/KP.01.10/XI/2015, tentang tentang pengangkatan Panitera Pengganti Pendamping An. Adang Sujana, SH., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 10 Nopember 2015. 23. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1952/KP.01.10/XI/2015, tentang penunjukan Tim Pengelola Website pada



Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 16 Nopember 2015. 24. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1953/KP.01.10/XI/2015, tentang Penanggung Jawab Situs Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 16 Nopember 2015. 25. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

No.

W29-

U3/1954/KP.04.12/XI/2015, tentang penunjukan Petugas Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 16 Nopember 2015. 26. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29- U3/1981/KP. 04.06/XI/2015, tentang

Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Agus Mulyadi,

S.Sos., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 23 November 2015. 27. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29- U3/1982/KP. 04.06/XI/2015, tentang

Pengangkatan Juru Sita Pengganti An. Arinie Gati

Supriyatin, SE., pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 23 November 2015.



BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas di perlukan pengawasan internal. Pengawasan internal meliputi pengawasan bidang perkara pidana dan perdata, pengawasan pola bindalmin (pembinaan dan pengawasan administrasi) dan pengawasan bidang umum yang mencakup 2 jenis pengawasan melekat dan pengawasan Fungsional : 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu dilingkungan Pengadilan Negeri, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Maksud Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 

Memperoleh

informasi

apakah

penyelenggaraan

teknis

peradilan,

pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.



Mencegaah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.



Menilai kerja.



2. Tujuan Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. 3. Fungsi Pengawasan. Fungsi Pengawasan meliputi : 

Menjaga pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mengendalikan

agar

administrasi

peradilan

dikelola

secara

tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : Kualitas Putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab

pengawasan berada pada : 

Pimpinan pengadilan



Seluruh pejabat kepaniteraan.



Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan

1. Pengawasan Bidang Perkara Pidana dan Perdata Pengawasan bidang Perkara Pidana dan Perdata meliputi hal-hal yang berkenaan dengan perkara, sejak perkara diterima diperiksa hingga perkara diputus dan kemudian menjadi arsip. Pengawasan bidang perkara meliputi : 1. Perkara Pidana 

Induk perkara pidana biasa.



Induk perkara pidana singkat.



1.Register perakara pidana cepat.



2.Register perakara lalulintas. 

Register Permohonan.



Register Izin Penggeledahan.



Register Barang Bukti.



Register Permohonan banding.



Register Permohonan Kasasi.



Register Praperadilan.



Register Permohonan Peninjauan Kembali.



Register Perkara Grasi / Remisi.

2. Perkara Perdata 

Register induk Perkara Perdata gugatan.



Register induk Perkara Perdata Permohonan.



Register Permohonan Banding.



Register Permohonan Kasasi.



Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK).



Register Surat Kuasa.



Register Penyitaan Barang tidak bergerak.



Register Penyitaan Barang Bergerak.



Register Somasi ( teguran ).



Register Eksekusi / Fiad Eksekusi.

2. Kegiatan Pengawasan Bidang Perkara Pidana, Perdata dan Hukum Pengawasan terhadap bidang Perkara Pidana, Perdata dan Hukum dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas Bidang. Kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap bidang Perkara Pidana, Perdata dan Hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu Langsung Seketika dan Berperiodik. 1. Langsung Seketika. Kegiatan pengawasan langsung seketika dilakukan ketika para petugas dibidang kepaniteraan perkara perdata dan pidana, menghadapi kesulitan atau masalah, langsung berkonsultasi kepada hakim pengawas bidang. Setelah diketahui permasalahan yang dihadapi dan diberikan pemecahannya, kemudian dilaksanakan sesuai yang disarankan oleh pengawas bidang. Demikianlah seterusnya bila terjadi permasalahan. 208 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


2. Berperiodik. Kegiatan pengawasan berperiodik yaitu pengawas melakukan kegiatan pengawasan dalam waktu tertentu terhadap bidang-bidang sesuai dengan bidang kepaniteraan perkara perdata dan pidana sebagaimana telah disebutkan. Waktu-waktu untuk melakukan pengawasan pada umumnya di saat ada kesempatan yang sengaja untuk kegiatan pengawasan dengan cara memberikan perkara-perkara dan buku-buku register secara lengkap. 3. Hasil Pengawasan Bidang Perkara Perdata dan Pidana dan Analisa. Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas, ditemukan adanya format gugatan yang kurang memenuhi standar gugatan. Dalam pemeriksaan pengawas terhadap buku-buku register perkara, ditemukan adanya kolom-kolom yang belum diisi, kemudian mencatat satu persatu nomor perkara dan kolom-kolom yang belum diisi itu, dan catatannya diserahkan kepada petugas yang bersangkutan agar dilengkapi, setelah dilengkapi oleh petugas, diperksa lagi, agar benar-benar terkontrol. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan tugas-tugas bidang perkara perdata dan pidana dapat diselesaikan dengan baik. 4. Pengawasan Bidang Bindalmin (Pengendalian administrasi) Perkara. Pengawasan bidang bindalmin meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan administrasi perkara. Apakah administrasi perkara berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan semestinya. Pengawasan bidang bindalmin meliputi : a. Prosedur Penerimaan Perkara 

Meja Pertama.



Meja Kedua.



Meja Ketiga.



Kas (setiap bayar biaya perkara melalui BRI cabang Rangkasbitung)



Buku Jurnal Keuangan Perkara.



Buku Induk Keuangan Perkara

b. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding. c. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi. d. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali. 209 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


e. Pemberkasan Perkara. f. Laporan Perkara. g. Kearsipan Perkara. Disamping itu, pengawas bidang bindalmin selalu mengontrol dan mengawasi instrumen-instrumen perkara, agar selalu tersedia secara lengkap, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5. Pengawasan Bidang Umum Bidang umum meliputi bidang tugas kesekretariatan dibawah koordinasi Wakil Sekretaris terdiri urusan kepegawaian, umum dan keuangan ; a. Kepegawaian Bahwa urusan kepegawaian, umum dan keuangan semuanya merupakan bagian dari struktur organisasi Badan Peradilan yang masing-masing dijabat oleh kepala urusan, dan kepala urusan kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, promosi jabatan terhadap para pegawai, dan membuat laporan kegiatan bidang kepegawaian kepada atasan secara berkala meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, impasing, mengusulkan promosi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu nyang belum terisi, kesemuanya dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja dari pegawai yang ada. Adapun hambatan dalam upaya memperlancar proses pelaksanaan tugas kepegawaian karena masih terbatasnya tenaga pegawai baik secara kualitas maupun secara kuantitas sehingga belum mencapai hasil kerja yang maksimal. b. Umum Bahwa urusan umum, sudah dipegang oleh Kaur Umum yang tugasnya meliputi Inventarisasi Barang Milik Negara, Administrasi tata persuratan, penyediaan alat-alat tulis kantor, pengarsipan dan pemeliharaan gedung serta peralatan kantor lainnya, dan selama tahun 2013 telah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan anggaran yang ada, tapi meskipun demikian masih banyak hal yang dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. c. Keuangan Urusan Keuangan bertugas mengadministrasikan keuangan, merealisasikan anggaran dan mempertanggungjawabkan terhadap setiap mata anggaran yang 210 | LAPORAN TAHUNAN PN RANGKASBITUNG


ada secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam hal ini secara administrasi telah dilaksanakan dengan baik dan benar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih harus ditingkatkan agar tercapai kinerja yang optimal sehingga tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA tidak terserap dan tidak terealisasikan, maka untuk itu perlu kerja sama yang sinergi antara Kaur Keuangan, bendahara rutin, dan bagian lain yang terkait dengan keuangan. Bahwa mengenai kesekretariatan agar efektif, efisien dan berhasil guna komunikasi dan koordinasi yang telah ada perlu untuk ditingkatkan agar bersinergi, sehingga tersaji data-data yang baik dan akurat dibidang kepegawaian, umum dan keuangan.

B. EVALUASI Evaluasi

merupakan

kegiatan

yang

membandingkan

antara

hasil

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. Dalam hal ini, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dilaksanakan dengan baik dan benar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih harus ditingkatkan agar tercapai kinerja yang optimal.



BAB V KESIMPULAN dan REKOMENDASI

KESIMPULAN 1. Selama satu tahun terakhir ini yakni tahun 2015 Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berupaya meningkatkan kinerja dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 2. Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengoptimalkan dan menyalurkan seluruh energi untuk melakukan yang terbaik dengan penuh kehati-hatian mulai dari pengelolaan system administrasi dan informasi. 3. Seluru aktifitas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat diketahui publik melalui laporan tahunan. Semua ini kami lakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan e-goverment dan e-court system di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sehingga seluruh masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumya dapat memiliki akses yang sama terhadap lembaga peradilan. 4. Bahwa kemudian perkara pidana dan perdata yang masuk pada tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yakni sebagai berikut: 



Perkara pidana o Perkara Biasa/Khusus

: 228 Perkara

o Perkara Singkat

:-

Perkara

o Perkara Cepat/Ringan

:2

Perkara

o Perkara Lalulintas

: 5083 Perkara

o Perkara Banding

: 15

Perkara

o Perkara Kasasi

: 10

Perkara

o Perkara Gugatan

: 19

Perkara

o Perkara Permohonan

: 15

Perkara

o Perkara Banding

:3

Perkara

o Perkara Kasasi

:1

Perkara

o Perkara PK

:1

Perkara

Perkara Perdata:



5. Dengan beberapa unsur pelayanan prima pengadilan, maka pengadilan akan memperoleh banyak keuntungan, antara lain : pertama ; Pengadilan

telah

berhasil memberikan rasa senang dan puas kepada para pencari keadilan, kedua ; Pengadilan akan mendapatkan simpati, kebanggaan dan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan, ketiga ; Pelayanan yang baik akan dapat membantu dan mempermudah bagi pengadilan dalam melakukan tugas pokoknya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, keempat ; penyelesaian segketa akan lebih lancar dan mudah, kelima ; hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi aparat pengadilan. Proses persidangan yang santai, komunikatif dan manusiawi namun tetap tertib, resmi dan berwibawa harus tetap menjadi ciri khas pengadilan. 6. Kami menyadari dalam penyusunan laporan tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika dipandang secara positif kekurangan dan kelemahan itu justru menjadi cermin untuk membenahi diri dan meningkatkan performa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada masa mendatang yang lebih baik.

REKOMENDASI 1. Untuk meningkatkan kinerja yang baik dan benar perlu ditunjang oleh tenaga yang terampil dan memadai baik yang mengelola administrasi maupun perkara, sehingga diperlukan adanya penambahan pegawai, karena sampai saat ini dirasakan sangat kurang, akan tetapi walaupun keadaannya demikian kami berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu mohon

kiranya dikirim

tenaga pegawai

demi

terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang tentunya dapat memuaskan para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Untuk lebih meningkatkan kamampuan manajerial dan wawasan pengetahuan yang

menyangkut

tugas

sehari-hari,

maka

pejabat

kepaniteraan

dan

kesekretariatan harus sering disertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh baik Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung RI.



3. Untuk lebih memudahkan pengawasan, maka bidang kepaniteraan dan kesekretariatan terpisah, sehingga kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera dan kesekretariatan dipmpin oleh seorang sekretaris.


LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Recommend Documents