LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGKARANG
TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI KELAS IA TANJUNG KARANG Jl. WR. Monginsidi/ Beringin No.27 Teluk Betung Telp. 0721 482826/ Fax. 0721 482824 BANDAR LAMPUNG
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tahun 2015. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun angggaran pada tahun 2015. Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015, yang berisi : Pengantar 1. Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi dan Program Kegiatan 2015. 2. Bab II Berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 3. Bab III Berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang terdiri dari a.
Sumber Daya Manusia
b.
Keadaan Perkara
c.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
d.
Pengelolaan Keuangan
e.
Dukungan Teknologi Informasi
f.
Regulasi tahun 2015
4. Bab IV Berisi tentang Pengawasan Internal dan Evaluasi. 5. Bab V Berisi Kesimpulan dan Rakomendasi Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tahun 2015 ini. Semoga dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Dr. Herdi Agusten, SH.Mhum Nip 19610810 198512 1 001
DAFTAR ISI
PENGANTAR …………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………… Bab I
Pendahuluan …………………………………………
1
Bab II
Struktur Organisasi (Tupoksi) ………………………
4
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) -
SOP KEPANITERAAN PERDATA………… SOP KEPANITERAAN PIDANA ………….. SOP KEPANITERAAN TIPIKOR …………. SOP KEPANITERAAN PHI ……………….. SOP KEPANITERAAN HUKUM …………. SOP UMUM DAN KEUANGAN ………….. SOP KEPEGAWAIAN DAN ORTALA …… SOP PTIP……………………………………..
7 73 125 160 193 211 241 276
Bab III
Pembinaan dan Pengelolaan ………………………. A. Sumber Daya Manusia ……………….……..... B. Keadaan Perkara ………………………………. C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…………….. D. Pengelolaan Keuangan ………………………… E. Dukungan Teknologi Informasi ……………….. F. Regulasi Tahun 2015 …………………………...
294 294 296 308 309 310 312
Bab IV
Pengawasan ……………….………………………. A. Internal ………………………………………… B. Evaluasi ……...…………………………………
313 313 313
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi …….………………………. A. Kesimpulan …………………………………… B. Rekomendasi …………………………………..
314 314 314
1 BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu
Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Tanjungkarang ada program prioritas, antara lain adalah: 1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dengan adanya SK KMA I/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang
juga
telah
dibuat
program
website
Pengadilan
Negeri
Tanjungkarang dengan alamat : www.pn-tanjungkarang.go.id, atau Email
[email protected] program telah berjalan dengan update setiap saat. Program penelusuran perkara CTS3 pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah dapat memberikan informasi pada pencari keadilan.
2 Sedangkan untuk ruang sidang Tipikor telah Terpasang alat perekam audio visual. 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan. Pada program ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyediakan meja informasi meski sarana masih terbatas, selain itu juga telah tersedia meja pengaduan dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 3. Program Rencana Strategis, Whistle Blowing System dan Cetak Biru Pembeharuan Mahkamah Agung RI Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Pengadilan Negeri Tanjungkarang berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. B. VISI dan MISI 1. VISI Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan Visi Mahkamah Agung -RI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 2. MISI PN Tanjungkarang sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung RI 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan C. PROGRAM KEGIATAN Adapun Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2015 adalah: Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah: i)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya . Dalam program ini, Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan masih dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam rangka mempercepat
pemulihan
kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada
umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat. ii)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Dalam
3
program ini, Pengadilan Negeri Tanjungkarang memperoleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Server (CTS) iii)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada Program ini di Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersedia anggaran untuk terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan peningkatan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian
proses
administrasi
perkara,
operasional
persidangan
PHI dan TIPIKOR Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa.
4 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Badan Peradilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra wibawa pengadilan. Pemimpin Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pimpinan, para hakim dan pejabat kepaniteraan serta sekretaris sesuai tugas (job discreption) masing – masing dibawah pimpinan dan kordinasi Ketua Pengadilan sebagai penanggung jawab dan pengelola perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana tersebut dibawah ini. Wakil Ketua bertugas : 1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka panjang pelaksanaannya dan pengorganisasiaannya 2. Mewakili Ketua bila berhalangan 3. Melaksanakan Delegasi wewenang dari Ketua 4. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua
Tugas Hakim sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta pengorganisasiaannya 2. Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua 3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua
Tugas panitera pengadilan sebagai berikut : a. Pelaksanaan kordinasi, pembianaan danpengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajiaan data perkara dan transparansi perkara
5
f. Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan adminstrasi kepaniteraan g. Palaksanaan mediasi. h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KPN Dengan membawahi : 1. Kepaniteraan Muda Perdata 2. Kepaniteraan Muda Pidana 3. Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR 4. Kepaniteraan Muda Khusus PHI 5. Kepaniteraan Muda Hukum 6. Panitera Pengganti 7. Jurusita /Jurusita Pengganti 8. Pranata Peradilan
Tugas Sekretaris Pengadilan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program anggaran 2. Pelaksanaan urusan kepegawaiaan 3. Pelaksanaan urusan keuangan 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataaan organisasi dan tata laksana 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 6. Pelaksanaan urusan surat meyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan hubungan masyarakat dan perpustakaan 7. Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Dengan membawahi : 1. Subbagian perencanaan, tehnologi informasi dan pelaporan 2. Subbagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana 3. Subbagian umum dan keuangan 4. Fungsional Arsiparis 5. Fungsional Pustakawan 6. Fungsional Pranata Komputer 7. Fungsional Bendahara
6
7 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. KEPANIERAAN PERDATA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
