LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI

TAHUN : 2012

PENGADILAN NEGERI WONOSARI Jalan Taman Bhakti 01 Wonosari, Gunungkidul YOGYAKARTA i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tahunan dari Pengadilan Negeri Wonosari ini. Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13.U/1719/OT.01.2 /XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Laporan Tahunan 2012. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang nantinya akan diteruskan ke Mahkamah Agung RI sebagai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Wonosari berharap agar nantinya apa yang menjadi kendala dan harapan dari kinerja Pengadilan sebagai garda terdepan Mahkamah Agung RI, mendapat perhatian dan ditindak lanjuti. Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Wonosari,

Januari 2013

Pengadilan Negeri Wonosari Panitera/Sekretaris

Subroto Slamet Riyadi, SH NIP. 19590612 198103 1 007

ii

dapat

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................

i

Kata Pengantar ……………………………………………………………….........................

ii

Daftar Isi ……………………………………………………………………….........................

iii

Bab

Pendahuluan …………………………………………………..............................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………………............................

1

B. Visi dan Misi ………………………………………………..........................

1

C. Rencana Strategis..………………………………………..........................

2

Struktural Organisasi (Tupoksi)……………………………...............................

4

A. Penyusunan Alur Tupoksi .....................................................................

4

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) ............................

5

Bab III

Keadaan Perkara ……………………………………………..............................

6

Bab IV

Pengawasan Internal ………………………………………...............................

9

Bab

Pembinaan dan Pengelolaan ……………………………….............................

10

A. Sumber Daya Manusia …………………… ………….............................

10

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ……………………………...

10

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ………………………..

11

3. Promosi dan Mutasi …….………………………………………………

11

4. Pengisian Jabatan Struktural ……………………..............................

12

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………............................

12

1. Sarana dan Prasarana Gedung .....................................................

12

a) Pengadaan ...............................................................................

12

b) Pemeliharaan ...........................................................................

12

c) Penghapusan ...........................................................................

12

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .......................................

12

a) Pengadaan ...............................................................................

12

b) Pemeliharaan ...........................................................................

13

c) Penghapusan ...........................................................................

13

3. Pengelolaan Teknologi Informasi .................................................

13

a) Perangkat Keras ......................................................................

13

b) Perangkat Lunak ......................................................................

13

C. Pengelolaan Keuangan ……………………………….............................

14

1. Belanja Pegawai .............................................................................

14

- Pagu ...........................................................................................

14

- Realisasi .....................................................................................

14

- Sisa .............................................................................................

14

2. Belanja Barang ................................................................................

14

- Pagu ...........................................................................................

14

- Realisasi .....................................................................................

14

- Sisa ............................................................................................

14

I

Bab II

V

iii

Bab VI

3. Belanja Modal .................................................................................

14

- Pagu ..........................................................................................

14

- Realisasi .......................................................................................

14

- Sisa ...............................................................................................

14

D. Pengelolaan Administrasi …………………………….................................

20

1. Administrasi Peradilan ……………………………...............................

20

2. Administrasi Umum ………………………………................................

22

Kesimpulan dan Rekomendasi ……………………………................................

24

LAMPIRAN

iv

Laporan Tahunan PN Wonosari 2012

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan, maka Pengadilan Negeri Wonosari terus berbenah melakukan kajian, kebijakan, pedoman, petunjuk dan langkah-langkah strategis, operasional yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang merujuk pada 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Langkah-langkah itu antara lain: 1)

Berusaha mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wonosari

2)

Berpedoman pada Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2012.

3)

Mengacu pada Perundang-undangan, Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan KMA, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Buku Bindalmin dan Buku I dan II;

4)

Program keterbukan informasi di pengadilan.

5)

Pengelolaan Aset negara dan keuangan sesuai dan berpedoman pada aplikasi dari Departemen Keuangan. Sistem dan prosedur peradilan, perbaikan sumber daya atau operasional

manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidak berfihakan dari putusan pengadilan, transparan dan integritas dari proses peradilan terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menerima dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan cepat dan akurat, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang cepat tidak berbelit-belit dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meregister setiap perkara dengan tertib, cermat, dan rapi, sehingga memudahkan pencari keadilan maupun masyarakat memperoleh informasi Pengadilan Negeri Wonosari telah merehap gedung kantor dan perumahan hakim, penambahan fasilitas perkantoran, penambahan kendaran dinas roda empat maupun roda dua baik kiriman dari Mahkamah Agung RI maupun pengadaan sendiri. Peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengembangan sistem pengawasan intern dan lain-lain.

B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Prinsip penting Negara demokrasi berdasarkan atas hukum adalah prinsip independensi peradilan dan tidak memihak. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai garda depan dari Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak. Dalam rangka reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Wonosari sebagai salah satu kepanjangan tangan 2012 – PN WNS


Mahkamah Agung mempunyai visi kelembagaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yang baru, yaitu: Visi : “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan

Misi yaitu

sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi. Misi Pengadilan Negeri Wonosari yaitu: Misi : 1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif, dan efisien; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari; 4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi; 6. Meningkatkan pengawasan intern. C. Renstra Rencana Strategis sejalan apa yang telah digariskan dari Mahkamah Agung adalah serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi yang efektif, yaitu: 1. Memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Langkah yang diambil memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan sumber daya atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidak berfihakan dari putusan pengadilan, transparan dan integritas dari proses peradilan. 2. Sistem dan Prosedur Manajemen Perkara Menerima dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan cepat dan akurat, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang cepat tidak berbelit-belit dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 3. Sistem Manajemen Pencatatan / Registrasi Meregister setiap perkara dengan tertib, cermat , dan rapi, sehingga memudahkan pencari keadilan maupun masyarakat memperoleh informasi, dengan menggunakan teknologi informasi dan diterapkannya Aplikasi Administrasi Perkara Pola Bindalmin Pengadilan Negeri dan Aplikasi SIPP/ CTS. 4. Pengelolaan Perpustakaan Penataan buku-buku dan segala hal yang berhubungan dengan kepustakaan dengan tertib, sehingga memudahkan bagi hakim maupun karyawan untuk memperoleh informasi.

5. Sistem Manajemen Arsip Penataan arsip baik arsip perkara maupun surat-surat dinas instansi, ditata sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam mencarikan bahan-bahan informasi bagi pegawai pengadilan, masyarakat maupun bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian. 6. Manajemen Pengadaan dan Aset Fisik Demi kenyamanan dalam bekerja diperlukan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan kerja. Disamping itu dalam pengadaan barang maupun jasa dilaksanakan 2012 – PN WNS


secara transparan, adil dan tidak berfihak, sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. Demikian juga kekayaan yang telah dimiliki sebagai barang milik Negara dirawat dan dicatat administrasinya sesuai dengan Aplikasi SIMAK BMN. Barang/asset negara yang sudah tidak layak pakai atau rusak diinventarisir dan kemudian diusulkan untuk penghapusan sehingga akan tercipta ketertiban dalam pengelolaan asset negara.

2012 – PN WNS


BAB

II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, mempunyai peranan strategis didalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Apabila tugas pokok itu dilaksanakan dengan baik, dalam arti selalu menjaga integritas pribadi pejabat-pejabatnya, persidangan diselenggarakan dengan adil dan berpedoman kepada Hukum Formil dan Hukum Materiil yang berlaku, maka Institusi Pengadilan itu akan memperoleh kepercayaan dari para Pencari Keadilan pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Pejabat Pengadilan Negeri yang berhubungan langsung dengan para pencari keadilan adalah Para Hakim dan Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Tugas-tugas Pengadilan Negeri meliputi tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera/Sekretaris 5. Wakil Panitera 6. Wakil Sekretaris 7. Panitera Muda Perdata 8. Panitera Muda Pidana 9. Panitera Muda Hukum 10. Urusan Umum 11. Urusan Keuangan 12. Urusan Kepegawaian 13. Panitera Pengganti 14. Jurusita/Jurusita Pengganti

Pembedaan dan pemisahan pengelolaan administrasi pengadilan yaitu administrasi dibidang perkara dan administrasi dibidang umum, bertujuan untuk memudahkan koordinasi tanggung jawab, tugas dan tata kerja pada bidang organisasi masing-masing, sehingga tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dijabat oleh Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris, atau dikenal dengan sebutan Panitera/Sekretaris. Dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab berada dan berpuncak pada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.

2012 – PN WNS


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

KELOMPOK FUNGSIONAL 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA

SUB KEPANITERAAN PERDATA



PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

URUSAN KEPEGAWAIAN

KAUR

URUSAN KEUANGAN

URUSAN UMUM

KAUR

KAUR

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Wonosari berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Rencana Standar Operasional Prosedur dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hasilnya dijadikan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se- Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan berlaku bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri

Se- Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku mulai tahun 2011 ini. Sehingga Pengadilan

Negeri Wonosari mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. W13-U4/375/OT.01.2/SK/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Wonosari.

2012 – PN WNS


BAB

III

KEADAAN PERKARA

Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang masuk dan putus selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Perkara Perdata: a. Gugatan: 

Sisa Perkara Tahun 2011

:

9

perkara



Perkara Masuk Tahun 2012

: 34

perkara



Perkara Dicabut Tahun 2012

:

-

perkara



Perkara Putus Tahun 2012

: 36

perkara




:

perkara

7

b. Permohonan: 


:




: 1.157 perkara



Perkara Dicabut Tahun 2012

:




: 1.117 perkara




:

34 perkara

5

perkara

11 perkara

c. Banding : 


:

3 perkara




:

2 perkara




:

5 perkara




:

- perkara

d. Kasasi : 


:

2

perkara




:

4

perkara




:

1

perkara



Perkara Gugur Tahun 2012

:

1

perkara




:

4

perkara

e. Peninjauan Kembali : 


:

-

perkara




:

1

perkara




:

-

perkara




:

1

perkara

f. Somasi : 


:

-

perkara




:

-

perkara 2012 – PN WNS




Perkara dapat dilaksanakan Tahun 2012

:

-

perkara




:

-

perkara

g. Eksekusi :

2.




:

3

perkara




:

6

perkara



Perkara dapat dilaksanakan Tahun 2012

:

3

perkara



Perkara dicabut Tahun 2012

:

-

perkara




:

6

perkara

Perkara Pidana: a. Pidana Biasa: 


:

13

perkara




: 169

perkara




: 174

perkara




:

8

perkara

b. Pidana Singkat: 


:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara

c. Pidana Cepat: 


:

-

perkara




:

33

perkara




:

33

perkara




:

-

perkara

-

perkara

d. Perkara Lalu Lintas:

e.

f.




:




: 7.104

perkara




: 7.104

perkara




:

-

perkara

Banding : 


:

2

perkara




:

4

perkara




:

6

perkara




:

-

perkara

Kasasi : 


:

7

perkara




:

2

perkara




:

6

perkara




:

3

perkara 2012 – PN WNS


g. Peninjauan Kembali : 


:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara

h. Grasi :

i.




:

42

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara




:

42

perkara

Pra Peradilan : 


:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara




:

-

perkara

2012 – PN WNS


BAB

IV

PENGAWASAN INTERNAL

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi. Pengadilan Negeri Wonosari melakukan pengawasan secara internal dengan metode observasi langsung, statistik, dan laporan. Ketua Pengadilan Negeri selaku atasan langsung dalam rangka Waskat (Pengawasan Melekat) dan merupakan

penanggung jawab pengadilan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jurusita beserta kesekretariatan di daerah hukumnya. Alat-alat Pengawasan yang dipakai adalah Buku Pedoman Kantor dan Buku Formulir. Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Wonosari menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: W13-U4/79/PS.00/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Wonosari. Hakim yang ditunjuk dan bidang yang diawasi adalah sebagai berikut: 1. Suryodiyono,SH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum;

2. Sami Anggraeni, SH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana;

3. Guntoro Eka Sekti, SH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Umum;

4. Wahyu Setioadi, SH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata;

5. Fitra Renaldo, SH.,MH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Kepegawaian;

6. Eulis Nur Komariah,SH.,MH

sebagai Hakim Pengawas Bidang Urusan Keuangan.

Disamping itu juga telah ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat Putusan Pengadilan Negeri Wonosari yaitu SAMI ANGGRAENI, SH dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: W13-U4/910/PS.01/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. Untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan dengan berdasar SK KPN Wonosari Nomor : W13-U4/344/KP.04.06/IV/2012 tanggal 2 April 2012 telah ditunjuk Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Wonosari. Untuk Pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, yang akan diteruskan ke Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab pimpinan/sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan. Pengawasan dibidang jalannya peradilan dengan tujuan agar supaya jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2012 – PN WNS


BAB

V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Masalah Sumber Daya Manusia Khususnya Tenaga Teknis Yudisial sebagai penunjang kinerja jalanya peradilan merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan karena untuk mencapai suatu bentuk lembaga peradilan yang professional khususnya di Pengadilan Negeri Wonosari perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang berkesinambungan dalam rangka terselesaikannya pekerjaan penting menyangkut kinerja Pengadilan Negeri Wonosari. Kegiatan selama tahun 2011 antara lain: a.

Mengikuti Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan hukum bagi Hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI: 1. Suswanti, SH.,MHum mengikuti Kursus Manajemen Peradilan Pidana I dan II , tanggal 12 s/d 16 Maret 2012. 2.

Fransiskus Arkadeus Ruwe,SH.,MH dan Suryodiyono, SH mengikuti Kegiatan Penelitian tentang Fungsi Pengawasan terhadap Aparatur Peradilan Umum

,

tanggal 18 s/d 20 April 2012. 3. Suswanti, SH.,MHum, Sami Anggraeni, SH, Guntoro Eka Sekti, SH, Wahyu Setioadi,SH dan Eulis Nur Komariah, SH.,MH mengikuti Kegiatan Penelitian tentang Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Wanprestasi dengan Penipuan , tanggal 13 s/d 15 Jun i 2012. 4.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH,MH mengikuti Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Mei s/d selesai.

5. Yamti Agustina, SH dan Fitra Renaldo,SH.,MH mengikuti Pengarustamaan Gender dan Anak, tanggal 17 s/d 19 September 2012. 6.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH,MH mengikuti Pembekalan Administrasi umum bagi Pimpinan/ Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Tahun 2012 tanggal 7 s/d 9 Nopember 2012

7. Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH,MH dan Suswanti, SH.,MHum mengikuti Rapat Kerja Daerah Peradilan Umum dan Peradilan Agama

tanggal 10

s/d 12

Desember 2012. b. Mengikuti Pelatihan-pelatihan mengenai teknis perkara, Kejurusita- an bagi Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang diselengga-rakan oleh Mahkamah Agung RI: 1. Sugeng Riyadi, SH mengikuti Pelatihan Penanganan Anak Yang berhadapan dengan hukum tanggal 27 s/d 29 Maret 2012. 2. Sutoto,SH mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum JDIH tanggal 11 s/d 13 April 2012. 3. Sugeng Riyadi, SH mengikuti Pembekalan Administrasi umum bagi Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri tanggal 25 s/d 27 April 2012 4.

Diranto mengikuti Pembekalan Pemberkasan dan Penelaahan Berkas Perkara Pidana tanggal 26 s/d 28 April 2012.

5. Sri Martono, SH mengikuti Pembekalan Pemberkasan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi dan PK Perdata tanggal 13 s/d Juni 2012 2012 – PN WNS


6. Subroto Slamet Riyadi, SH mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peradilan dan Penanganan Berkas Pidana, tanggal 13 s/d 15 September 2012. 7. Sularmi dan Yuntariningsih, SH mengikuti Bimbingan Tenaga Teknis tanggal 1 s/d 3 Oktober 2012. 8. Parjiya mengikuti Pembekalan Teknis Administrasi bagi Jurusita / Jurusita Pengganti Peradilan Umum tanggal 22 s/d 24 Oktober 2012 9. Subroto Slamet Riyadi, SH mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peradilan dan Penanganan Berkas Pidana, tanggal 13 s/d 15 September 2012.. 10. Subroto Slamet Riyadi, SH mengikuti Diklat Sekretaris Pengadilan, tanggal 26 Nopember s/d 7 Desember 2012.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial Disamping Tenaga Teknis Yudicial , Tenaga non teknis yudicial perlu peningkatan SDMnya guna menunjang pengelolaan administrasi umum. Kegiatan yang telah kami laksanakan adalah: a.

Sugeng Riyadi, SH., Tasiman,SH dan Prasetyo,ST mengikuti Konsolidasi dan Asistensi/ Bimbingan SAKIP, tanggal 5 s/d 7 Maret 2012.

b.

Suyidno,SH

dan

Mujiyana

mengikuti

Pembinaan

Pengolahan

Administrasi

Kepegawaian tanggal 7 s/d 9 Maret 2012. c.

Prasetyo,ST mengikuti Diklat Prajabatan Gol.II/III Tahun 2012 tanggal 23 April s/d 16 Mei 2012.

d.

Purwanita Cahyaningrum,SE dan Septian Adi Satrio,SH mengikuti Diklat Prajabatan Gol.II/III tanggal 21 Mei s/d 13 Juni 2012.

e. Slamet, Tasiman,SH dan Heru Dwi Cahyono, SH mengikuti Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2013. f.

Rina

Widiastuti,SE

dan

Sigit

Suryanto,SH

mengikuti

Bimbingan

Teknis

Pengadministrasian Laporan Keuangan dan BMN pada 4 Lingkungan Peradilan SeDIY, tanggal 26 s/d 27 Nopember 2012.

3. Promosi dan Mutasi Selama tahun 2012, Pengadilan Negeri Wonosari terjadi promosi dan mutasi jabatan antara lain : a. Yamti Agustina, SH dimutasikan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosoboi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, TMT 2 April 2012. b. Cahya Imawati, SH.,MHum dimutasi dari Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjadi Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, TMT 9 April 2012.

4. Pengisian Jabatan Struktural Bahwa selama tahun 2012 di Pengadilan Negeri Wonosari tidak terjadi pengisian jabatan struktural ( nihil). B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Pengadaan 2012 – PN WNS


Pada tahun Anggaran 2012 ini Pengadilan Negeri Wonosari melaksanakan pengadaan antara lain: 1. Pembangunan gedung kantor yaitu Pemasangan Horisontal Blind Jendela dan Pemasangan Besi Tralis Jendela volume 216 m2 dengan pagu sebesar Rp. 75.870.000,- Realisasi sebesar Rp. 75.330.000,- dilaksanakan secara Pengadaan Langsung diselesaikan pada bulan April 2012. b) Pemeliharaan Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Wonosari terdiri dari 2 Bangunan yaitu Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Rumah Dinas, disamping itu mempunyai Mushola yang terletak di dalam Kantor Pengadilan Negeri Wonosari. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosari berdiri diatas tanah seluas 2.891 M2 luas tanah untuk bangunan 1.094 m2 berlantai 2, terletak di sebelah utara kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Jalan Taman Bhakti No.1 Wonosari. Dengan luas bangunan gedung kantor + 1600 m2 diperlukan anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit. Sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2012 untuk pemeliharaan gedung, telah diupayakan semaksimal mungkin digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pintu, jendela, taman, saluran WC, atap gedung dan prasarana gedung lainnya. Dengan pemeliharaan baik dan rutin maka gedung kantor dan segala sarananya dapat terpelihara dengan baik. Pemeliharaan ini hanya diperuntukan untuk gedung kantor saja sedangkan untuk rumah dinas tidak ada anggaran pemeliharaan. c) Penghapusan Selama tahun 2012 Pengadilan Negeri Wonosari tidak ada usulan maupun penghapusan gedung kantor. Selama pemeliharaan dapat terpenuhi dan masih sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan jaman maka penghapusan gedung kantor seminim mungkin dihindari.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Pada tahun Anggaran 2012 ini Pengadilan Negeri Wonosari melaksanakan pengadaan antara lain: 1. Pengadaan Sice yaitu terdiri dari 1(satu) set Floordesk dan 1(satu) set Meja Mediasi dengan pagu sebesar Rp. 45.930.000,- Realisasi sebesar Rp. 45.445.000,dilaksanakan secara Pengadaan Langsung diselesaikan pada bulan April 2012. 2. Pengadaan Tambah Daya Listrik dari 41.500 VA menjadi 82.500 VA dengan pagu sebesar Rp. 65.930.000,- Realisasi sebesar Rp. 65.681.000,- dilaksanakan secara Pengadaan Langsung diselesaikan pada bulan April 2012. b) Pemeliharaan Konsekuensi dari tambahnya fasilitas sarana gedung kantor, maka untuk pemeliharaan dan perawatan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pengadilan Negeri Wonosari berusaha semaksimal mungkin dengan skala prioritas memperbaiki dan merawat semua fasilitas sarana gedung kantor yang dananya telah tersedia dalam DIPA. c) Penghapusan 2012 – PN WNS


Untuk barang-barang yang telah rusak dan tidak layak pakai, baik kendaraan dinas maupun peralatan kantor/meubelair telah kami usulkan penghapusan dengan permohonan usul Penghapusan Peralatan Kantor/Meubelair dengan Surat tertanggal 30 Juni 2008 Nomor: W13-U4/523/PL.05/2008 dan Permohonan Usul Penghapusan Kendaraan

Dinas

dengan

Surat

tertanggal

30

Juni

2008

Nomor:

W13-

U4/522/PL.06./VI/2008 jo Nomor: W13-U4/895/PL.06/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan kami susulkan kembali Usulan Penghapusan dengan Surat Nomor: W13U4/350/PL.06/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, usulan tersebut telah dikabulkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 85/BUA/SK/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat), Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Peralatan Kantor (Meubelair) pada Pengadilan Negeri Wonosari. Pelaksanaan Lelang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 56.905.000,- (Limapuluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang penjual, telah disetor ke Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 56.805.000,- (Limapuluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah).

3. Pengelolaan Teknologi Informasi a) Perangkat Keras Untuk

menunjang

keterbukaan

informasi,

Pengadilan

Negeri

Wonosari

telah

mempunyai komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi perkara. Dengan jumlah yang masih terbatas setiap ruang ada 1(satu) unit komputer untuk melaksanakan aplikasi baik aplikasi perkara maupun aplikasi yang lain. Anjungan Informasi Mandiri juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai media informasi masyarakat secara mandiri mencari informasi di AIM yang terletak di Ruang Tunggu. b) Perangkat Lunak Perangkat lunak yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Wonosari adalah Aplikasi Penelusuran Perkara yaitu SIADPN dan CTS/SIPP, Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Kepegawaian dari BKN. Web-Site dan Email . Dengan Aplikasi SIADPN Pengadilan Negeri Wonosari dilengkapi dengan Anjungan Informasi Mandiri dan SMS Gate Away. C. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 TAHUN 2012 1. Belanja Pegawai : - Pagu

Rp.

3.043.781.000,00

- Realisasi

Rp.

3.043.776.974,00

- Sisa

Rp.

4.026,00

- Pagu

Rp.

618.333.000,00

- Realisasi

Rp.

524.476.884,00

2. Belanja Barang :

2012 – PN WNS


- Sisa

Rp.

93.856.116,00

- Pagu

Rp.

187.730.000,00

- Realisasi

Rp.

186.456.000,00

- Sisa

Rp.

1.274.000,00

- Pagu

Rp.

229.999.000,00

- Realisasi

Rp.

99.548.525,00

- Sisa

Rp.

130.450.475,00

3. Belanja Modal

DIPA 03 TAHUN 2012 1. Belanja Barang :

Rincian pelaksanaan anggaran sebagai berikut: DIPA 01 TAHUN 2012 1. Belanja Pegawai RKAKL - DIPA 2012 005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

0001

Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan

51

Belanja Pegawai

511111

Belanja Gaji Pokok

Rp

1.942.479.000,00

511119

Belanja Pembulatan

Rp

35.000,00

511121

Belanja Tunj. Isteri/Suami

Rp

157.600.000,00

511122

Belanja Tunj. Anak

Rp

52.298.000,00

511123

Belanja Tunj. Struktural

Rp

20.325.000,00

511124

Belanja Tunj. Fungsional

Rp

278.425.000,00

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

Rp

71.758.000,00

511126

Belanja Tunj. Beras

Rp

133.768.000,00

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp

349.173.000,00

511151

Belanja Tunjangan Umum

Rp

19.060.000,00

512211

Belanja Uang Lembur

Rp

18.860.000,00

Rp

3.043.781.000,00

Jumlah

REALISASI ANGGARAN: 005.01.01


0001


51

Belanja Pegawai

511111

Belanja Gaji Pokok

Rp

1.942.478.200,00

511119

Belanja Pembulatan

Rp

34.169,00

511121


Rp

157.599.512,00

511122

Belanja Tunj. Anak

Rp

52.297.332,00

511123


Rp

20.325.000,00 2012 – PN WNS


511124


Rp

278.425.000,00

511125


Rp

71.757.611,00

511126

Belanja Tunj. Beras

Rp

133.767.150,00

511129


Rp

349.173.000,00

511151


Rp

19.060.000,00

512211

Belanja Uang Lembur

Rp

18.860.000,00

Rp

3.043.776.974,00

Jumlah

SISA ANGGARAN 005.01.01


0001


51

Belanja Pegawai

511111

Belanja Gaji Pokok

Rp

800,00

511119

Belanja Pembulatan

Rp

831,00

511121


Rp

488,00

511122

Belanja Tunj. Anak

Rp

668,00

511123


Rp

-,00

511124


Rp

-,00

511125


Rp

389,00

511126

Belanja Tunj. Beras

Rp

850,00

511129


Rp

-,00

511151


Rp

-,00

512211

Belanja Uang Lembur

Rp

-,00

Jumlah

Rp

4.026,00

2. Belanja Barang RKAKL - DIPA 2012 52

Belanja Barang

005.01.01


002

Poliklinik/Obat-obatan

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

002

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

521119


002

Penyelenggaraan Perpustakaan/

Rp

2.135.000,00

Rp

22.140.000,00

Rp

4.000.000,00

Rp

10.000.000,00

Rp

62.000.000,00

Kearsipan 521219


002

Pertemuan/jamuan/delegasi/misi/tamu

521219

Belanja Pengadaan Bahan Makanan,transport lokal

002

Perawatan Gedung Kantor

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung

002

Perawatan Kendaraan Roda Empat

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan 2012 – PN WNS


dan Mesin 002

Perawatan Kendaraan Roda Dua

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

002

Perawatan Sarana Gedung

523121


Rp

72.000.000,00

Rp

35.200.000,00

Rp

21.953.000,00

002

Langganan Daya dan Jasa

522111

Belanja Langganan Listrik

Rp

67.406.000,00

522112

Belanja Langganan Telepon

Rp

21.792.000,00

522113

Belanja Langganan Air

Rp

7.200.000,00

002

Jasa Pos/Giro

522121


Rp

5.000.000,00

002

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

Rp

181.800.000,00

521115

Honor yang Terkait dengan Rp

60.600.000,00

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

45.057.000,00

JUMLAH

Rp

618.333.000,00

Operasional 002

Pembinaan/Koordinasi Konsultasi Pengawasan

524119

REALISASI ANGGARAN RKAKL - DIPA 2012 52

Belanja Barang

005.01.01


002


521119


002


521119


002


Rp

1.672.000,00

Rp

22.140.000,00

Rp

3.950.000,00

Rp

7.350.000,00

Rp

62.000.000,00

Rp

71.988.299,00

Kearsipan 521219


002


521219

Belanja Pengadaan Bahan Makanan, transport Lokal

002


523111


002


523121


002

Perawatan Kendaraan Roda Dua 2012 – PN WNS


523121


002


523121


Rp

28.445.000,00

Rp

18.171.500,00

002


522111


Rp

45.753.596,00

522112


Rp

9.220.179,00

522113


Rp

6.684.750,00

002

Jasa Pos/Giro

522121


Rp

1.676.300,00

002


521111


Rp

176.885.260,00

521115


60.600.000,00


Rp

7.940.000,00

JUMLAH

Rp

524.476.884,00

Operasional 002


524111

SISA ANGGARAN RKAKL - DIPA 2011 52

Belanja Barang

005.01.01


002


521119


002


521119


002


Rp

463.000,00

Rp

-,00

Kearsipan 521219


002


521219

Belanja Pengadaan Bahan Makanan,transport Lokal

002


523111


002


523121


002

Perawatan Kendaraan Roda Dua

523121


002


523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Rp

50.000,00

Rp

2.700.000,00

Rp

-,00

Rp

11.701,00

Rp

6.755.000,00

2012 – PN WNS


dan Mesin

Rp

3.781.500,00

002


522111


Rp

21.652.404,00

522112


Rp

12.571.821,00

522113


Rp

515.250,00

002

Jasa Pos/Giro

522121


Rp

3.323.700,00

002


521111


Rp

4.914.740,00

521115


-,00


Rp

37.117.000,00

JUMLAH

Rp

93.856.116,00

Operasional 002


524111

3. Belanja Modal RKAKL - DIPA 2011 53

Belanja Modal

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

75.870.000,00

532111

Belanja modal Peralatan dan Mesin/sice

Rp

45.930.000,00

534161

Belanja modal Penambahan Daya Listrik

Rp

65.930.000,00

Rp

187.730.000,00

JUMLAH

REALISASI ANGGARAN 53

Belanja Modal

005.01.02


533111


Rp

75.330.000,00

532111


Rp

45.445.000,00

534161


Rp

65.681.000,00

Rp

187.730.000,00

JUMLAH

SISA ANGGARAN 53

Belanja Modal

005.01.02


533111


Rp

540.000,00

532111


Rp

485.000,00

534161


Rp

249.000,00

Rp

1.274.000,00

JUMLAH

DIPA 03 TAHUN 2011 RKAKL - DIPA 2011 005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2012 – PN WNS


521211

Belanja Bahan

Rp

126.000.000,00

521219

Belanja Barang non Operasional Lainnya

Rp

85.000.000,00

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp

1.500.000,00

522151

Belanja Jasa Profesi

Rp

17.499.000,00

Rp

229.999.000,00

JUMLAH

REALISASI ANGGARAN 005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

521211

Belanja Bahan

Rp

71.449.525,00

521219


Rp

19.575.000,00

524119


Rp

724.000,00

522151


Rp

7.800.000,00

Rp

99.548.525,00

JUMLAH SISA ANGGARAN 005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

521211

Belanja Bahan

Rp

54.550.475,00

521219


Rp

65.425.000,00

524119


Rp

776.000,00

522151


Rp

9.699.000,00

Rp

130.450.475,00

JUMLAH

D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara Pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada buku II dan Buku IV dan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI untuk Peradilan Umum, Nomor:KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 019/SK/I/1991 tanggal 19 Agustus 1991. Ketua Pengadilan Negeri memberikan delegasi kepada Wakil Ketua untuk: 1. Menunjuk Hakim dalam menyidangkan perkara perdata permohonan. 2. Memberikan ijin permohonan penyitaan barang bukti yang diajukan dari kepolisian. 3. Pengawasan terhadap kedisiplinan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Wonosari. a. Untuk Perkara Perdata Dilaksanakan oleh kepaniteraan perdata yang dibagi dalam 3 (tiga) meja di bantu Pemegang Kas yang mempunyai tugas sesuai dalam buku II dan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan. Sesuai dengan PERMA RI No.I tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

bahwa setiap pengadilan Wajib melakukan proses mediasi dalam

penanganan perkara gugatan yang diajukan oleh para pihak, dan Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan sesuai dengan PERMA RI tersebut dengan:

2012 – PN WNS


1. Menyiapkan daftar Mediator dari dalam Pengadilan (Hakim yang ditunjuk) dan daftar Mediator dari luar Pengadilan yang mendaftar di Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Menyiapkan Register Mediasi untuk mencatat hasil proses mediasi oleh Mediator. Setelah diterbitkannya PP No.53 tahun 2008 tentang jenis tarif PNBP, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan sesuai dengan PP No.53/2008 serta SE-MA RI No.4 tahun 2008 tentang Panjar Biaya Perkara; Pengadilan Negeri Wonosari dalam penentuan Panjar biaya perkara , sistem pembayarannya melalui Rekening Bank, yaitu BRI Cabang Wonosari dengan Rekening No.153-01-000484-30-2 dengan nama Rekening biaya perkara Pengadilan Negeri. Untuk Upaya hukum telah tersedia rekening yang dibuka oleh MA-RI di Bank BNI Syariah No.Rekening : 179179175 ; Mengenai nominal besaran panjar biaya tersebut ditentukan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari yang secara terbuka dapat dilihat di Kepaniteraan Perdata/ditempel di papan pengumuman. Model pelaporan biaya perkara Pengadilan Negeri Wonosari ke MA-RI melalui SMS telah dilaksanakan. Penyelesaian Perkara Permohonan dari Pemeriksaan sampai dengan Putusan dan minutasi rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Sedangkan Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Wonosari dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan. Daftar perkara perdata sebagaimana terlampir. b. Untuk Perkara pidana Dilaksanakan oleh kepaniteraan pidana yang dibagi dalam 2 (dua) meja sesuai tugas-tugas dalam buku II tentang Pedoman Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, dan tidak menutup kemungkinan dibantu oleh staf yang lain dalam mengerjakan tugas-tugas di kepaniteraan pidana. Dari Tahun ke Tahun Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonosari mengalami kenaikan yang tajam. Bertambah banyaknya perkara pidana ini menuntut profesionalisme SDM yang baik. Untuk perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Yang menjadi kendala di Kepaniteraan Pidana adalah: 1. Bagi terpidana yang berupaya hukum Grasi yang proses pengirimannya masih berpedoman pada Undang-Undang Grasi No. 3 tahun 1950 belum menggunakan Undang-Undang Grasi No.22 Tahun 2002 yang proses pengirimannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia masih melalui Kejaksaan Negeri Wonosari, di Pengadilan Negeri Wonosari masih ada : 42 perkara Grasi yang sampai saat ini belum turun. Solusinya: Pengadilan Negeri Wonosari sudah minta Klarifikasi secara tertulis ke Kejaksaan Negeri Wonosari dengan surat tertanggal 01 September 2010 No. W13U4/670/HK.01/IX/2010 yang sampai saat ini belum ada keterangan atau jawaban.

2012 – PN WNS


c. Kepaniteraan Hukum Sedangkan untuk Kepaniteraan Hukum bertugas dalam hal mengerjakan Laporan Perkara baik perkara perdata maupun pidana yang berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan perdata dan kepaniteraan pidana. Mengerjakan Kearsipan Perkara yang ditata dalam ruang arsip perkara, sesuai dengan pedoman kearsipan perkara. Di samping itu juga di bagian Kepaniteraan Hukum masih melayani pendaftaran badan hukum baik CV, PB, UD, dsb. Sehingga Buku-Buku Register pendaftaran badan hukum masih banyak dibuat di bagian hukum, yang masih mengacu pada pedoman pada Departemen sebelum satu atap. Sehubungan

dengan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

076/KMA/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan

Lembaga

Peradilan,

bagian

hukum

mendapat

tugas

mengerjakan

penanganan administrasi pengaduan dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. Langkah yang diambil adalah : 1. Menyiapkan Buku Register Pengaduan 2. Membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan. 3. Segala hal yang berhubungan dengan proses penyelesaian penanganan pengaduan sesuai dengan aturan/pedoman Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut.

2. Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum terdiri dari bagian umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk pengerjaannya telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Panitera/Sekretaris sebagai penanggungjawab kepaniteraan juga bertanggungjawab dalam hal kesekretariatan. Sehingga dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang. Dibidang Kepaniteraan dibantu oleh Wakil Panitera, dan dibidang Kesekretariatan dibantu oleh Wakil Sekretaris. Secara Keseluruhan bertumpu pada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Pengadilan maka Pengadilan Negeri Wonosari telah memiliki website dengan alamat

www.pn-wonosari.go.id. dan E-mail :

pnwonosari.co.id. Dibidang Kepegawaian, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari telah membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan SK No. W13-U4/80/SK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan tujuan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural/tenaga 2012 – PN WNS


teknis pada Pengadilan Negeri Wonosari. Di samping itu untuk mewujudkan reformasi birokrasi telah dikeluarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. W13U4/1047/KP.04.6/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penunjukkan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Wonosari. Berpedoman pada 8 (delapan) area perubahan, juga telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. W13-U4/1046/KP.04.6/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penunjukkan Tim Penilai Role Model/Panutan Pada Pengadilan Negeri Wonosari. Dengan diberlakukannya sistem aplikasi kepegawaian oleh Mahkamah Agung dan BKN, mohon kiranya tenaga/sdm yang menangani kepegawaian diadakan pelatihan/diklat untuk memperlancar pekerjaan dimaksud. Pengadilan Negeri Wonosari mempunyai 2 (dua) tenaga honorer yang bekerja sejak tahun 1998 dan telah masuk dalam kategori I, pada bulan Desember 2012 ini telah dilakukan pemberkasan, mohon tenaga honorer di Pengadilan Negeri Wonosari untuk segera dapat diangkat menjadi CPNS.

2012 – PN WNS


BAB

VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Untuk mewujudkan keterbukaan Informasi dan aplikasi kepegawaian di Pengadilan, maka diperlukan tenaga/SDM yang menanganinya, mohon diadakan pendidikan dan pelatihan dibidang aplikasi perkara dan aplikasi kepegawaian. 2. Bahwa pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang Eselonnya sangat rendah yaitu untuk Panitera Muda dan Kepala Urusan Eselonnya VA, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Eselonnya IVB, Panitera/Sekretaris Eselon IVA, untuk dinaikkan. 3. Usulan penghapusan peralatan kantor/meubelair dan kendaraan dinas sudah terealisir/dikabulkan dan telah dilakukan pelelangan/penjualan. 4. Dengan telah direhabnya Gedung Kantor dan telah bertambahnya fasilitas kantor,perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan tersebut. 5. Mohon petunjuk bagaimana mengenai Perkara Grasi yang sampai saat ini belum turun. 6. Untuk menunjang tugas-tugas di Pengadilan Negeri Wonosari, mohon penambahan sarana komputer, laptop, AC dan prasarana lain untuk mengganti yang telah dihapuskan. 7. Bahwa tenaga honorer di Pengadilan Negeri Wonosari telah dilakukan pemberkasan pada bulan Desember 2012

di Mahkamah Agung RI, mohon segera mendapat

perhatian dan diangkat menjadi CPNS.

Wonosari, Mengetahui:

3 Januari 2013

Pengadilan Negeri Wonosari

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Panitera/Sekretaris

Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH,MH

Subroto Slamet Riyadi, SH

NIP: 19621025 198603 1 004

NIP: 19590612 198103 1 007

2012 – PN WNS

Lampiran Bab III

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA & TK.BANDING PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERKARA PIDANA

PERDATA

JUMLAH

NO

SATKER

MASUK

PUTUS

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

HAKIM

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

169

161

8

10

Pidana Singkat

.-

.-

.-

10

Cepat

33

33

0

10

7.104

7.104

0

10

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

1.

Perkara Pidana Pidana Biasa

Lalu Lintas

2.

Perkara Perdata Gugatan Permohonan

34

27

7

10

1,157

1,123

34

10

Lampiran D1

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA & TK.BANDING PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERKARA PIDANA NO

SATKER

MASUK

SELESAI

PERDATA SISA

MINUTASI MINUTASI 1

2

MASUK

SELESAI

JUMLAH SISA

PANITERA KETERANGAN

MINUTASI MINUTASI

3

4

5

6

7

8

9

161

161

0

16

.-

.-

.-

16

33 7.104

33 7.104

0 0

16 16

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

1.

Perkara Pidana Pidana Biasa Pidana Singkat Cepat Lalu Lintas

2.

Perkara Perdata Gugatan Permohonan

27 1,123

27 1,123

0 0

16 16

10

Lampiran Bab V.C.1 REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA & TK.BANDING PROPINSI D. I YOGYAKARTA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Negeri Wonosari DIPA 01 Tahun 2012

3.043.781.000,00

3.043.776.974,00

4.026,00

Lampiran Bab V.C.2 REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK.PERTAMA & TK.BANDING PROPINSI D. I YOGYAKARTA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Negeri Wonosari DIPA 01 Tahun 2012

618.333.000,00

524.476.884,00

93.856.116,00

DIPA 03 Tahun 2012

229.999.000,00

99.548.525,00

130.450.475,00

Lampiran Bab V.C.3 REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK.PERTAMA & TK.BANDING PROPINSI D. I YOGYAKARTA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Negeri Wonosari

187.730.000,00

186.456.000,00

1.274.000,00 Belanja Modal Tahun 2012

Lampiran D1

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING PROPINSI D.I YOGYAKARTA PERKARA NO

SATKER

1

2

MASUK

PIDANA SELESAI

MINUTASI

MINUTASI

SISA

3

4

5

MASUK

PERDATA SELESAI

MINUTASI MINUTASI

JUMLAH KETERANGAN PANITERA SISA

6

7

8

9

1,121

1,121

.-

16

Gugatan

27

27

.-

16

Perkara Pidana: Pidana Biasa

161

161

.-

16

1 PENGADILAN NEGERI WONOSARI Perkara Perdata: Permohonan

10

Lampiran Bab III

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING PROPINSI D.I YOGYAKARTA PERKARA NO

SATKER

1

2

PIDANA MASUK PUTUS 3

4

SISA 5

PERDATA MASUK PUTUS SISA

JUMLAH HAKIM

6

7

8

9

1,157

1,123

34

10

Gugatan

34

27

7

10

Perkara Pidana: Pidana Biasa

169

161

8

10

KETERANGAN 10

1 PENGADILAN NEGERI WONOSARI Perkara Perdata: Permohonan

tdk termasuk sisa th. 2011

tdk termasuk sisa th. 2011

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Recommend Documents