PENGADILAN NEGERI WONOSARI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 WONOSARI, GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
Rahmad
dan
Hidayah-Nya
kepada
kita
sekalian,
sehingga
dapat
terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015. LKjIP ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13.U/153/KU.01/I/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 Jo. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP, maka dengan ini Pengadilan Negeri Wonosari menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang pada akhirnya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun
2015-2019 Pengadilan Negeri Wonosari.
Semua perencanaan kegiatan yang telah dijabarkan dapat dilaksanakan dengan adanya anggaran Tahun 2015 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk evaluasi bagi pihak Pengadilan Negeri Wonosari dan pihak lain yang berkepentingan mengenai kinerja Pengadilan Negeri Wonosari dan keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja dan Rencana Strategis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu diharapkan dari pihak lain dapat memberikan apresiasi baik dalam bentuk kritik dan saran perbaikan demi sempurnanya penulisan ini.
ii
Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Wonosari semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja di masa datang. Wonosari, 11
Februari 2016
Pengadilan Negeri Wonosari Sekretaris
TASIMAN,S.H.,M.H NIP. 19730816 199403 1 001
iii
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2015 ini telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. LKjIP Tahun 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2015. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Wonosari adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari. Pengadilan Negeri Wonosari akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja di semua sektor sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Wonosari dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan organisasi akan menjadi motivasi Pengadilan Negeri Wonosari untuk terus berupaya melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2015 ini.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................
iv
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................................
1
A. Latar Belakang Organisasi......................................................................
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.........................................................................
2
C. Struktur Organisasi .................................................................................
3
D. Permasalahan Utama ..............................................................................
4
E. Sistematika Penyajian .............................................................................
5
PERENCANAAN KINERJA .....................................................................
6
A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 .......................................................
6
B. Reviu Indikator Kinerja Utama ..............................................................
8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...............................................................
9
AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................
11
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................
11
B. Realisasi Anggaran ...............................................................................
22
PENUTUP .................................................................................................
31
BAB II
BAB III
BAB IV
A. Kesimpulan ..........................................................................................
31
B. Saran-Saran ..........................................................................................
31
LAMPIRAN-LAMPIRAN .........................................................................................
33
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Struktur Organisasi 3. Reviu Indikator Kinerja Utama 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
v
BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Wonosari, mengevaluasi kinerja di tahun 2015 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Visi dan Misi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan landasan kewajiban untuk
1
menjalankan tugas pelaporan atas berbagai kegiatan tupoksi yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Wonosari membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 B. Tugas Pokok dan Fungsi a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Wonosari berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri Wonosari berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Wonosari telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana dan target yang ingin dicapai oleh Pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Wonosari. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan
2
kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari digambarkan sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WONOSARI
KETUA WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM PANITERA / SEKRETARIS
WAKIL PANITERA
SUB KEPANITERAAN PIDANA
SUB KEPANITERAAN PERDATA
SUB KEPANITERAAN HUKUM
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
WAKIL SEKRETARIS
URUSAN KEPEGAWAIAN
KAUR
URUSAN UMUM
URUSAN KEUANGAN
KAUR
KAUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
3
Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari: 1. Pimpinan pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 3. Panitera/Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan. 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Wakil Sekretaris,
serta
Kepala
Urusan
Keuangan,
Kepala
Urusan
Kepegawaian, dan Kepala Urusan Umum. 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Wonosari.
D. Permasalahan Utama Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, namun hal tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi dalam tahun 2015 adalah: 1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum dapat maksimal dipergunakan oleh para pihak; 2) Pengadilan Negeri Wonosari kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan; 3) Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi; 4) Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat
4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
menjelaskan
tentang
latar
belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta
permasalahan
utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
menjelaskan tentang ringkasan/ ikhtisar reviu renstra 2015-2019, reviu IKU, perjanjian kinerja Tahun 2015.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
menjelaskan
tentang
capaian
kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah
digunakan
untuk
mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV
PENUTUP
mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, dan
langkah
yang
akan
dilaksanakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Wonosari
merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
(6) Manajemen Informasi Teknologi, (7)
Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung: “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”. Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, (2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 1. Visi Dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari. Visi Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Wonosari, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
6
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 3. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan Pengadilan Negeri Wonosari dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019 berdasar visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
penyelesaian perkara; 2. Terwujudnya
peningkatan
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin
dan
terpinggirkan 3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, maka Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Terwujudnya kualitas pengawasan
7
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor: W13-U4/219/OT/SK/II/2015 tanggal 9 Februari 2016 dapat dilihat sebagai berikut: Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Penjelasan
Utama Meningkatnya penyelesaian perkara
Penanggung
Sumber Data
Jawab
a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian
Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi
HakimMedia si/Mediator/ Panitera
Register Gugatan Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan ( perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
Panitera dan Juru Sita
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Perbandingan antara jumlah pelaksanaan eksekusi/ penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jml.permohonan eksekusi/ penyitaan Perbandingan antara jumlah putusan yg tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan
Majelis Hakim
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara jumlah perkara kasasi dan PK yang lengkap dengan juml.berkas yg diajukan kasasi dan Pk
Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase penyampaian
Perbandingan antara jml relas pemberitahuan /
Panitera dan Juru Sita
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
8
pemberitahuan/ pangilan tepat waktu, tempat dan para pihak Terwujudnya a. Persentase perkara aksesbilitas perdata yang masyarakat diselesaikan melalui terhadap pembebasan biaya peradilan (acces perkara/prodeo to justice)
Terwujudnya kualitas pengawasan
panggilan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara
Perbandingan antara jml perkara perdata yg diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara/ prodeo dengan jml perkara perdata yg diterima
Ketua PN dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
Perbandingan antara jml perkara yg mendapat bantuan hukum dg jml perkara yg harus mendapat bantuan hukum
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
a. Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
Perbandingan antara jumlah perkara perdata/pidana yg.diwebside dg jumlah perkara perdata/pidana yang diterima
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jml pengaduan yg ditindaklanjuti dengan jml pengaduan yg di terima
Ketua PN dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jml temuan internal/eksternal yg ditindaklanjuti dengan jml temuan internal/eksternal
Ketua PN dan Panitera
Laporan Hasil Pemeriksaan Lap. Bulanan Lap. Tahunan
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Wonosari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Tahun 2015 ini telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perkara perdata melalui upaya mediasi sehingga proses perkara
9
cepat selesai; 2. Menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang masuk maupun sisa perkara yang belum diputus sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 3. Menyelesaikan perkara perdata dengan jangka waktu maksimal 5 bulan; 4. Menyelesaikan perkara dengan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan sehingga dengan putusan tersebut, pencari keadilan tidak melakukan upaya hukum; 5. Melaksanakan pemberkasan perkara secara cermat, teliti dan benar sehingga penyampaian berkas perkara upaya hukum dapat disampaikan tepat waktu dan lengkap; 6. Melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara benar sehingga penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak; 7. Melaksanakan eksekusi/penyitaan perkara perdata secara benar, sehingga pelaksanaan eksekusi/penyitaan tepat waktu dan tempat; 8. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara khusunya perkara perdata; 9. Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum melalui pos layanan hukum Pengadilan Negeri Wonosari; 10. Memberikan akses informasi proses perkara melalui aplikasi perkara/SIPP di Website Pengadilan Negeri Wonosari bagi masyarakat pencari keadilan; 11. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap aparatur pengadilan yang melakukan pelanggaran/perbuatan tercela dalam melayani masyarakat; 12. Melaksanakan dan memperbaiki kinerja atas hasil temuan oleh tim pemeriksa internal atau eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari.
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang Pengukuran
kinerja tidak
dimaksudkan
sebagai
mekanisme
telah
ditetapkan .
untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menejemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari Target
sasaran
strategis yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja dan Capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah pengukuruan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang memuat indikator Kinerja, Target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2015, akan terlihat prosentase keberhasilan dari masingmasing Pernyataan Sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Sasaran strategis ini mempunyai 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:
11
a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase mediasi perkara 30 % 3,6% 12 perdata yang menjadi akta perdamaian Ad.1. Indikator Kinerja Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian yang ditargetkan 30% telah tercapai 12% artinya dari jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 34 perkara, yang melakukan upaya mediasi sebesar 28 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berjumlah 1 perkara, jadi pencapaiannya: : 3,6 X 100% = 12%. 30 Analisis: Perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 34 perkara, karena 6 1.
perkara tergugatnya tidak hadir maka perkara tidak dilakukan mediasi dilanjutkan pemeriksaan biasa, sisanya 28 perkara telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, tetapi hanya 1 perkara berhasil melalui mediasi, lainnya sejumlah 27 perkara tidak berhasil dan dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga pencapaian target tidak terpenuhi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Indikator kinerja ini ada 2 point penyelesaian yaitu perkara pidana biasa dan perkara perdata gugatan dan permohonan sebagai berikut: No. 1. 2.
Indikator Kinerja Prosentase perkara pidana yang diselesaikan Prosentase perkara perdata yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
100 %
91,23 %
91,23
100 %
88,10 %
88,10
1) Indikator Kinerja Prosentase perkara pidana yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 114 perkara pidana biasa dan perkara yang diputus selama tahun 2015 sebanyak 104 perkara pidana biasa jadi pencapaiannya: 91,23 X 100% = 91,23 %. 100
12
Analisis: Perkara pidana yang masuk sebanyak 114 perkara pidana biasa diputus dan diselesaikan sejumlah 104 perkara pidana biasa, sehingga sisanya 10 perkara pidana biasa. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2015 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana biasa dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Perkara Masuk 169 164 136 114 Perkara Putus 161 143 125 104 Sisa 8 21 11 10 Persentase
95,27%
87,20%
91,91%
91,23%
2) Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 84 perkara dan perkara yang diputus selama tahun 2015 sebanyak 74 perkara jadi pencapaiannya: 88,10 X 100% = 88,10 %. 100 Analisis: Perkara perdata yang masuk sebanyak 84 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan sejumlah 34 perkara, gugatan sederhana 2 perkara dan 48 perkara perdata permohonan, diputus dan diselesaikan sejumlah 74 perkara terdiri dari 25 perkara perdata gugatan, 2 perkara gugatan sederhana dan 47 perkara perdata permohonan, jadi sisanya ada 10 perkara terdiri dari 9 perkara perdata gugatan dan 1 perkara perdata permohonan. Sehingga indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2015 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 G+P G+P G+P G+P Perkara Masuk 1.191 491 88 84 Perkara Putus 1.150 481 78 74 Sisa 41 9 10 10 Persentase
96,64%
97,96%
88,64%
88,10%
13
Jadi Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana dan Perdata Yang Diselesaikan yang ditargetkan 100%
terealisasi 89,67% (penghitungannya
persentase perkara pidana ditambah persentase perkara perdata dibagi 2), sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 100% tidak terpenuhi. Hal ini karena sisa perkara yang belum diputus sedang proses persidangan dan masuk perkara pada akhir Tahun 2015.
c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Tahun 2015 pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut:
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
Bahwa tahun 2015 terdapat sisa perkara pidana dan perdata tahun 2014 sebanyak 21 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:
TABEL: SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN KETERANGAN PIDANA SISA TAHUN 2014
11
PERDATA (G+p)
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA
10
21
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS
21
Kami sampaikan perbandingan sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tahun 2012 s/d 2014 sebagai berikut:
14
TABEL: PERBANDINGAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2012 S/D 2014 KETERANGAN PIDANA
PERDATA (G+p)
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS
SISA TAHUN 2012
8
41
49
49
SISA TAHUN 2013
21
9
30
30
SISA TAHUN 2014
11
10
21
21
Analisis: Bahwa capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100%, setiap tahunnya capaiannya 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh pengadministrasian berkas perkara dan kinerja majelis hakim serta pembagian majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Tahun 2015 pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut:
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
100 %
100 %
100
Bahwa tahun 2015 terdapat sisa perkara perdata tahun 2014 sebanyak 10 perkara dan perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 84, diselesaikan dan diputus sebanyak 84 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 10 perkara. Dari 84 perkara perdata yang diputus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, sisa yang belum diputus masih dalam proses persidangan, karena perkara masuk pada akhir tahun 2015. Perhitungan realisasi adalah: 15
Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bln X 100% Jumlah Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 bl Sehingga dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015, jadi pencapaiannya: 100 X 100% = 100 %. 100 Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: TABEL: PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN JANGKA WAKTU 5 BULAN Sisa KETERANGAN Tahun 2014 Perkara Perdata 10 (G+P)
Masuk Tahun 2015
Putus Tahun 2015
84
84
Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Belum Mencapai 5 Bulan 10
Analisis: Bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 84 dan diputus dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 84 sehingga pencapaiannya 100% sesuai target yang ditetapkan. Hal ini majelis hakim berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Untuk Pengadilan Negeri Wonosari tidak terdapat perkara perdata yang dikecualikan jangka waktu 5 bulan.
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu 1) Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 30% dan terealisasi 12%, 2) Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 89,67%, 3) Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 100%, 4) persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan 100% terealisasi 100% . Sehingga capaian sasaran ini mencapai 75,42% dari target 100% yang telah ditetapkan. Evaluasi atas capaian ini ada faktor yang paling dominan tidak tercapainya target dari 4 indikator kinerja yaitu kurang maksimalnya para pihak untuk menggunakan upaya mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata.
16
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Sasaran yang kedua ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 70% dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja ini, tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
70 %
66,67 %
95,24
Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 70% telah terealisasi 66,67% artinya dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 15 perkara, dan yang ditindaklanjuti sejumlah 10 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 66,67% X 100% = 95,24%. 70% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,24% dari target kinerja 70%. Hal ini tak lepas dari kinerja Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan eksekusi/penyitaan dari pemohon eksekusi/penyitaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim Sasaran yang ketiga ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ditargetkan 50% dari Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Target
Realisasi
%
90 %
91,96 %
102,12
17
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yang ditargetkan 90% telah terealisasi 91,96% artinya dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2015 berjumlah 183 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan perkara yang diputus tahun 2015 sejumlah 199 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 91,96% X 100% = 102,12%. 90% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,96% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran yang keempat ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan 2) Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1.
2.
Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak
Target
Realisasi
%
90 %
100 %
111,11
100%
88,10%
88,10
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 90% telah terealisasi 91,96% artinya dari jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap pada tahun 2015 berjumlah 16 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan jumlah perkara diajukan banding, kasasi dan PK tahun 2015 sejumlah 16 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 111,11%. 90%
18
Jadi capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 90%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak yang ditargetkan 100% telah terealisasi 88,10% artinya dari jumlah pemberitahuan/panggilan perkara yang putus pada tahun 2015 berjumlah 84 perkara (perkara perdata), dan jumlah perkara perdata yang putus tahun 2015 sejumlah 74 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 88,10% X 100% = 88,10%. 100% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keempat yaitu Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, satu indikator melampui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 111,11% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan satu indikator belum mencapai target kinerja karena sisa perkara yang belum diputus masih dalam proses dan perkara masuk pada akhir tahun 2015.
5. Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran yang kelima ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo dan 2) Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum.
Pencapaian target
indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo
50 %
1,20 %
2,4
2.
Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
50%
47,75%
95,50
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo yang ditargetkan 50% telah terealisasi 1,20% artinya dari jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui prodeo pada tahun 2015
19
berjumlah 1 perkara, dan jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2015 sejumlah 84 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 1,20% X 100% = 2,4%. 50% Jadi capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 50%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum yang ditargetkan 50% telah terealisasi 47,75% artinya dari jumlah perkara yang masuk (pidana biasa dan perdata gugatan) sejumlah 178 perkara, jumlah masyarakat yang mendapat layanan hukum pada tahun 2015 berjumlah 85 orang, dan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum tahun 2015 sejumlah 178 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 47,75% X 100% = 95,50%. 50% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50%.
Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kelima yaitu Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam indikator ini kami kesulitan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan parameter yang pasti, karena tidak semua pihak yang berperkara termasuk dalam syarat masyarakat miskin dan terpinggirkan, dalam pelayanan di posyankum tidak semua yang membutuhkan layanan hukum menjadi perkara di Pengadilan Negeri Wonosari. Sehingga dengan pengukuran ini akan sulit mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Terwujudnya kualitas pengawasan Sasaran yang keenam ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1) Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja, Persentase
2) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan 3) temuan
hasil
pemeriksaan
internal/eksternal
yang
ditindaklanjuti.
Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
20
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
100 %
100 %
100
2.
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
0%
0
3.
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
100%
100%
100
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah perkara pidana dan perdata yang diinformasikan website pada tahun 2015 berjumlah 198 perkara, dan jumlah perkara pidana dan perdata yang putus tahun 2015 sejumlah 198 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 0% artinya dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sejumlah 0 pengaduan dan jumlah pengaduan yang dierima tahun 2015 sejumlah 0 pengaduan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 0% X 100% = 0%. 0% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
Ad.3. Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 berjumlah 10 temuan, dan jumlah temuan tahun 2015 sejumlah 10 temuan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 10% X 100% = 100%. 10% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. 21
Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keenam yaitu Terwujudnya Kualitas Pengawasan, 1 indikator tidak mencapai target yaitu indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, hal ini menandakan bahwa aparatur Pengadilan Negeri Wonosari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diterima dan tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Untuk 2 indikator yang lain, Pengadilan Negeri Wonosari telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menindaklanjuti temuan maupun informasi proses perkara secara transparan, hal ini didukung oleh kinerja aparat pengadilan walaupun terbatas sumber daya manusianya. Didukung pula oleh aplikasi dan teknologi informasi yang ada. B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari: 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2015 Pengadilan Negeri Wonosari menerima 3(tiga) program utama yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.893.735.000,- (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Wonosari tahun anggaran 2015 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (010 Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut: 22
NO
KEGIATAN
PAGU AWAL (Rp)
1
Belanja Pegawai
2 3
PAGU REVISI (Rp)
REALISASI Rp
%
5.812.160.000,-
0
5.701.705.921,- 98,10
Belanja Barang
527.805.000,-
0
474.900.748,- 91,31
Belanja Modal
40.000.000,-
0
39.875.000,- 99,69
6.379.965.000,-
0
6.216.481.669,- 97,64
Jumlah
1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA/KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun anggaran tahun 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 5.853.735.000,- . b. Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu Belanja Pegawai tahun anggaran 2015 anggaran belanja pegawai yang terserap atau yang terealisasi sebesar Rp. 5.257.742.659,- dan sisa dana sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 68.187.341,-. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun 2015 dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 98,72% dengan rincian sebagai berikut: NO
KODE
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
AKUN 1.
511111
Belanja Gaji Pokok
2.422.012.000,-
2.416.518.940,- 99,77
Pembulatan
113.000,-
60.089,- 53,18
Tunjangan
187.514.000,-
184.403.730,- 98,34
Tunjangan
56.427.000,-
98,14
PNS 2.
511119
Belanja Gaji PNS
3.
511121
Belanja suami/istri
4.
511122
Belanja anak PNS
5.
511123
Belanja
55.380.132,Tunjangan
20.910.000,-
Struktural PNS 6.
511124
Belanja
Tunjangan
07,61 20.410.000,-
1.778.335.000,-
1.754.620.000,- 98,67
Fungsional PNS
23
7.
511125
Belanja
Tunjangan
PPh PNS 8.
511126
Belanja
Tunjangan
Beras PNS 9.
511129
Belanja Uang Makan PNS
10.
511151
Belanja
269.000.000,-
252.528.468,-
150.699.000,-
140.490.300,-
417.000.000,-
412.001.000,-
23.920.000,-
21.330.000,-
Tunjangan
Umum PNS .Jumlah Belanja Pegawai
5.325.930.000,-
93,88
93,23
98,80
89,17
5.257.742.659,- 98,72
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa total pagu belanja pegawai adalah Rp. 68.187.341.,- ( enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 1,28% dari total pagu yang tersedia. 2) Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu 1 tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangakan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan di dalam standar biaya dilakukan atas dasar Team Of Reference (TOR) dan rincian biaya anggaran (RAB). a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal dalam belanja barang dalam DIPA (01) badan urusan administrasi tahun anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 527.805.000,(lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Wonosari. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 484.871.948,- ( delapan ratus delapan puluh
24
empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 93,36%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut: NO
KODE
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
76.800.000,-
68.431.434,-
89,10
8.400.000,-
5.635.561,-
67,09
7.200.000,-
5.313.750,-
73,80
Keperluan 181.770.000,-
174.423.966,-
95,96
AKUN 1.
522111
Belanja Langganan Listrik
2.
522112
Belanja
Langganan
Telepon 3.
522113
Belanja Langganan Air
4.
521111
Belanja Perkantoran
5.
521115
Belanja
Operasional
49.320.000,-
49.320.000,-
100
14.000.000,-
13.304.500,-
95,03
405.000,-
315.000,-
77,78
31.320.800,-
97,82
24.924.600,-
72,34
Satuan Kerja 6.
521811
Belanja
Barang
Persedisan
Untuk Barang
Konsumsi 7.
521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Materai dan Leges
8.
523111
Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 9.
523121
Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 10.
523121
32.020.000,-
Belanja
34.455.000,-
Pemeliharaan
72.600.000,-
71.751.391,-
98,83
Belanja Pengiriman Pos
4.182.000,-
4.176.940,-
99,88
728.000,-
666.520,-
91,55
4.350.000,-
4.350.000,-
100
12.990.000,-
6.813.750,-
52,45
Kendaraan 11.
521114
Dinas 12.
521119
Belanja Barang Poliklinik / Obat-obatan
13.
521119
Belanja
Pakaian
Dinas
Supir/Pramubakti/Satpam 14.
521211
Belanja
Bahan
Untuk
25
Jamuan Tamu 15
521219
Belanja
Barang
Untuk
1.715.000,-
900.000,-
52,48
22.870.000,-
22.773.736,-
99,58
4.000.000,-
450.000,-
11,25
Perpustakaan 16
524111
Belanja Perjalanan Biasa
17.
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah Belanja Barang
527.805.000
484.871.948
93,36
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 42.933.052,- ( empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 6,64% dari total pagu yang tersedia. 3) Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Wonosari mendapat pagu belanja modal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa belanja penambahan nilai peralatan dan mesin(Server/CTS) a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan pengadaan Pengembangan Server/CTS. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, dapat terserap atau terealisasi sebesar Rp. 39.875.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Total belanja modal dapat kita lihat pada pagu belanja yang terserap 99,69%, dengan rincian sebagai berikut:
26
No. 1.
KEGIATAN
PAGU
Teknologi
REALISASI
%
Rp. 40.000.000
Rp. 39.875.000
99,69
Rp. 40.000.000
Rp. 39.875.000
99,69
Informasi,Server,CTS Jumlah Belanja modal
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.31% dari total pagu yang tersedia.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: NO.
KODE
JENIS
PAGU
REALISASI
%
BELANJA/MAK 1.
1049.005
Pos Pelayanan Hukum
2.
1049.006
Berkas
Perkara
diselesaikan zitting
Rp. 29.150.000
Rp. 28.862.400
99.01
Rp.
662.000
30,30
Rp. 83.000.000
Rp. 64.422.195
77,62
Rp.114.335.000
Rp.93.946.595
82,17
yg Rp. 2,185.000
dengan
plats
dan
prodeo 3.
1049.007
Terlaksananya Penyelesaian Administrasi
Perkara
di
Pertama
Tingkat
dan Banding Jumlah
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini meliputi kegiatan : a. Pos Pelayanan Hukum yang terdiri untuk Belanja Bahan,Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Profesi. Untuk Belanja Jasa Profesi telah mengadakan kerjasama dengan YLKBH HANDAYANI .dengan perincian sebagai berikut:
27
No.
KODE AKUN
1.
1049.005.001 011.522151
PAGU Rp.
REALISASI
SISA DANA
KET.
Rp.26.850.000
Rp.150.000
99.44%
27.000.000
b. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting plaats dan prodeo yang meliputi kegiatan pelaksanaan pembebasan biaya perkara, belanja barang non operasional lainnya,belanja perjalanan dinas dalam kota. Untuk pelaksanaan pembebasan biaya perkara Pengadilan Negeri Wonosari mendapat volume sejumlah 2 (dua) perkara dengan perincian sebagai berikut: NO.
KODE AKUN
PAGU
REALISASI
SISA DANA
KET.
1.
1049.006.011
Rp.2.185.000
Rp.662.000
Rp.1.523.000
30%
c. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu meliputi kegiatan: penyelesaian administrasi perkara,penyelesaian perkara yang kurang 5(lima) bulan dengan perincian sebagai berikut: NO.
KODE AKUN
PAGU
REALISASI
SISA DANA
KET.
1.
1049.007.
Rp.83.000.000
Rp. 64.422.195
Rp. 18.577.805
23 %
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKA-KL) Besarnya Pagu dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari adalag Rp. 114.335.000 (Seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari kesseluruhan Pagu Anggaran tersebut digunakan
untuk
membiayai
kegiatan
operasional
khusus
bidang
peradilan/perkara. b. Pelaksanaan Anggaran Pagu
anggaran
belanja
barang
DIPA
(03)
Tahun
Anggaran
2015
terserap/terealisasi sebesar Rp.93.946.595 (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Total belanja barang yang teralisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 82,17%, dengan rincian sebagai berikut:
28
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK
PAGU
REALISASI
%
AKUN 1.
521211
Belanja
Bahan
(ATK
Rp. 1.650.000 Rp. 1.577.400
95,60
Posyankum)
2.
521811
Belanja Barang Konsumsi(ATK)
Rp.
435.000
87,00
3.
522151
Belanja Jasa Profesi
Rp. 27.000.000 Rp.26.850.000
99,44
4.
521211
Belanja
Rp.
224.000 Rp.
62.000
27,68
Rp.
181.000 Rp.
25.000
13,81
Rp. 1.780.000 Rp
575.000
32,30
Rp. 27.100.000 Rp.24.658.450
90.99
Rp . 40.000.000 Rp.28.876.350
72,19
Rp.
.120.000
13,33
Rp .9.500.000 Rp. 6.874.000
72,36
Rp. 3.500.000 Rp. 1.990.000
56,86
Rp. 1.000.000 Rp
.950.000
95,00
Belanja Pos Dinas Pusat
Rp. 1.000.000 Rp.
953.395
95,34
Jumlah Belanja Barang
Rp.114.335.000 Rp.93.946.595
82,17
Bahan
(Pelaksanaan
Pembebasan
500.000 Rp.
Biaya
Perkara/ATK)
5.
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
6.
514113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
7.
521211
Belanja
Bahan
(Penyelesaian
Administrasi Perkara/ATK)
8.
521811
Belanja
Barang
Konsumsi
(ATK)
9.
521813
Belanja Barang Persediaan Pita
900.000 Rp
Cukai,Meterai,Leges
10.
521211
Belanja
Bahan
(Penyelesaian
perkara yg kurang 5 bulan)
11.
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
12.
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Metting Luar Kota
13.
521114
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima, anggaran yang telah terealisasi/terserap untuk belanja barang sebesar Rp. 93.946.595 ( Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Total sisa anggaran sebesar 17,83% dari total pagu yang tersedia.
29
Disamping pengelolaan anggaran yang tercantum dalam DIPA(01 dan 03) Pengadilan Negeri Wonosari juga mengelola keuangan perkara perdata sebagai berikut:
3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PERDATA Keadaan Keuangan Perkara Perdata sampai tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Posisi Keuangan Pihak Ketiga No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2014
Rp. 10.568.000
2.
Penerimaan Tahun 2015
Rp. 77.619.000
3.
Pengeluaran Tahun 2015
Rp. 72.987.000
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 15.200.000
Posisi Keuangan Eksekusi No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2014
Rp. 2.282.000
2.
Penerimaan Tahun 2015
Rp. 96.422.000
3.
Pengeluaran Tahun 2015
Rp. 84.192.000
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 14.512.000
Posisi Keuangan Konsinyasi No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2014
Rp. 306.787.175
2.
Penerimaan Tahun 2015
Rp.
3.
Pengeluaran Tahun 2015
Rp. 128.213.480
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 178.573.695
-
30
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 1 tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Wonosari ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2015, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Reviu Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Wonosari. LKjIP Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2015 dapat mewujudkan akuntabilitas dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tidak terlepas dari kendala dari segi eksternal maupun internal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
B. Saran-saran Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wonosari sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.
31
Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2015 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wonosari secara
transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi pedoman
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun yang akan datang. Wonosari, 11 Februari 2016 Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengadilan Negeri Wonosari Sekretaris
SETYANTO HERMAWAN,S.H.,M.Hum. NIP. 196404101992121001
TASIMAN,S.H.,M.H NIP. 19730816199431001
32
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 2. Reviu Indikator Kinerja Utama 3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 -2019 4. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Lampiran Lainnya.
33
