PENGADILAN NEGERI WONOSARI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 WONOSARI, GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2014. LAKIP ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13.U/1769/HK.00/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 Jo. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, sesuai Intruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dengan ini Pengadilan Negeri Wonosari menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang pada akhirnya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Rencana Strategis / Renstra tahuan 2010-2014 Pengadilan Negeri Wonosari. Semua perencanaan kegiatan yang telah dijabarkan dapat dilaksanakan dengan adanya anggaran Tahun 2014 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk evaluasi bagi pihak Pengadilan Negeri Wonosari dan pihak lain yang berkepentingan mengenai kinerja Pengadilan Negeri Wonosari dan keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja dan Rencana Strategis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu diharapkan dari pihak lain dapat memberikan apresiasi baik dalam bentuk kritik dan saran perbaikan demi sempurnanya penulisan ini. Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Wonosari semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja di masa datang.. Wonosari,
Januari 2015
Pengadilan Negeri Wonosari Panitera/Sekretaris
Ratih Dewanti, S.H. NIP. 19600928 199203 2 001
ii
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2014 ini telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Tahun 2014 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Wonosari adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari. Pengadilan Negeri Wonosari akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja di semua sektor / satuan kerja dibawahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Wonosari dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan organisasi akan menjadi motivasi Pengadilan Negeri Wonosari untuk terus berupaya melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan , terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini.
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................
iii
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................................
1
A. Latar Belakang ........................................................................................
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.........................................................................
1
C. Struktur Organisasi .................................................................................
2
D. Sistematika Penyajian .............................................................................
3
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ...............................
5
BAB II
BAB III
BAB IV
A. Rencana Strategis 2010 – 2014 ..............................................................
5
B. Indikator Kinerja Utama ........................................................................
5
C. Rencana Kinerja Tahun 2014 ...............................................................
6
D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .............................................................
7
AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................
8
A. Pengukuran Kinerja ..............................................................................
8
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ..............................................................
8
C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................
15
PENUTUP .............................................................................................
17
A. Kesimpulan ..........................................................................................
17
B. Saran-Saran ..........................................................................................
17
LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................
18
1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
iv
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Amamdemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari lima tahun pertama cetak biru Mahkamah Agung RI. Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Wonosari,
mengevaluasi kinerja di tahun 2014 ini. Karena di era
kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Wonosari membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
1
Pengadilan Negeri Wonosari berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. C.
Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari digambarkan sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WONOSARI
KETUA WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM PANITERA / SEKRETARIS
WAKIL PANITERA
SUB KEPANITERAAN PIDANA
SUB KEPANITERAAN PERDATA
SUB KEPANITERAAN HUKUM
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
PANITERA MUDA
WAKIL SEKRETARIS
URUSAN KEPEGAWAIAN
KAUR
URUSAN KEUANGAN
URUSAN UMUM
KAUR
KAUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
2
Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari: 1. Pimpinan pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 3. Panitera / Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan. 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Wakil Sekretaris, serta Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Urusan Umum. 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Wonosari.
D.
Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
menjelaskan
tentang
latar
belakang
penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi,
serta
sestematika
penulisan
laporan.
BAB II
PERENCANAAN STRATEGI
menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka
pencapaian
Pengadilan
Negeri
visi
dan
Wonosari
misi Tahun
2014.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analis akuntabilitas kinerja, 3
termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis
kegagalan,
keberhasilan
hambatan/kendala
permasalahan
yang
dihadapi
dan dan serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV
PENUTUP
mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri
Wonosari
pemecahan
masalah
serta yang
strategi akan
dilaksanakan ditahun mendatang.
4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETEPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 – 2014 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Wonosari, adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari ” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif, dan efisien; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari; 4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi; 6. Meningkatkan pengawasan intern. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimasukan dalam target untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor: W13-U4/283/OT/SK/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 dapat dilihat sebagai berikut:
5
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Penjelasan
Utama
Penanggung
Sumber Data
Jawab
Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang di mediasi
Mediator
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Prosentase Sisa Perkara Yang diselesaikan perdata, pidana
Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan
Pan/Sek
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Prosentase Perkara Yang diselesaikan perdata, pidana
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan ( saldo awal dan perkara yang masuk)
Pan/Sek
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
c. Prosentase Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan
Pan/Sek
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2014 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi
30
Peningkatan Penyelesaian Perkara
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
100
2. Prosentase perkara yang diselesaikan. 100 3. Prosentase Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100
6
D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Wonosari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA
Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian
TARGET
30
1. Persentase Sisa perkara yang diselesaikan perdata,pidana.
100
2. Persentase perkara yang diselesaikan perdata, pidana.
100
3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari Target sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Capaian
indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut
Pengadilan Negeri Wonosari telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
- Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
30%
10%
10
- Peningkatan Penyelesaian Perkara
a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100
b. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
99,68%
99,68
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
100%
100
STRATEGIS
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
8
PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 30% dari jumlah perkara perdata gugatan yang diterima 31 perkara, karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan melalui mediasi.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian
1.
Target
Realisasi
%
30 %
10 %
10
Perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 31 perkara, karena 20 perkara tergugatnya tidak hadir dan 1 perkara dicabut maka perkara dilanjutkan pemeriksaan biasa, sisanya 10 perkara telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, dan hanya 1 perkara berhasil melalui mediasi. Sehingga pencapaian target tidak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu tercapai 3,23% dari 30% target yang ditetapkan. Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Wonosari menerima perkara perdata gugatan sebanyak 31 dan permohonan sebanyak 57 perkara dan dapat dibandingkan penerimaan perkara dari tahun 2012 s/d 2014 sebagai berikut:
NO.
Perkara
2014
2013
2012
1.
Perdata Permohonan
57
463
1.157
2.
Perdata Gugatan
31
28
34
Kami sampaikan analisis pencapaiannya dan perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan menjadi akta perdamaian dari tahun 2012 s/d 2014: TAHUN
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH PERKARA
JUMLAH
PERKARA
PERKARA
GUGATAN
PERKARA
PERDATA
PERDATA
PERMOHONAN
GUGATAN
YANG
MELAKUKAN
MEDIASI
YANG
MEDIASI
MENJADI
AKTA
PERDAMAIAN
2012
1.157
34
11
1
2013
463
28
9
0
2014
57
31
10
1 9
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 99,62% artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2014 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun, dan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 100% terealisasi 100%. Pencapaian target
indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut : 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan No.
Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan
1.
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
Pada tahun 2014 terdapat sisa perkara tahun 2013 sebanyak 30 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut: NO.
Perkara
2014
2013
2012
1.
Perdata
9
41
14
2.
Pidana
21
8
13
Kami sampaikan analisis pencapaiannya dan perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun 2012 dengan 2013 dan 2014.
SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN JUMLAH SISA TAHUN
PERKARA PERDATA PERMOHONAN
JUMLAH SISA PERKARA PERDATA
JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
GUGATAN
2012
5
9
14
2013
34
7
41
2014
3
6
9
10
SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TAHUN
JUMLAH SISA
JUMLAH SISA
PERKARA PIDANA
PERKARA PIDANA
BIASA
SINGKAT DAN CEPAT
JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
2012
13
0
13
2013
8
0
8
2014
21
0
21
2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No. 2.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
100 %
99,68 %
99,68
100 %
100 %
100
Perentase perkara yang diselesaikan
3.
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Pada tahun 2014 perkara pidana dan perdata yang diterima sebanyak 6.617 perkara dan telah diputus 6.596 perkara. Kami sampaikan analisis pencapaiannya kenapa tidak tercapai target yang telah ditetapkan: narasi, tabel, grafik dan perbandingan perkara yang diterima tahun 2014 dengan 2013 dan 2012. NO.
Perkara
2012
2013
2014
1.
Pidana
7.306
7.312
6.529
2.
Perdata
1.202
491
88
TABEL PERKARA PIDANA SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
2011
14
12.932
12.938
8
2012
8
7.306
7.311
13
2013
13
7.312
7.304
21
2014
21
6.529
6.539
11
TAHUN
11
GRAFIK PERKARA PENGADILAN NEGERI WONOSARI 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Tahun 2011
Tahun 2012
sisa lalu perkara
1. KEADAAN
PERKARA
PIDANA
Tahun 2013
masuk perkara
YANG
MASUK
Tahun 2014
putus perkara
DAN
PUTUS
PADA
PENGADILAN NEGERI WONOSARI TAHUN 2014 Ket
Jumlah NO.
Perkara Pidana Biasa
Singkat
Pra Peradilan
Ringan
Lalu Lintas
1.
Sisa Tahun 2013
21
-
-
-
-
2.
Masuk Tahun 2014
136
-
-
20
6.373
3.
Putus Tahun 2014
146
-
-
20
6.373
4.
Sisa Tahun 2014
11
-
-
-
-
5.
Banding
10
-
-
-
-
6.
Kasasi
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Peninjauan Kembali ( PK )
2. KEADAAN
PERKARA
PERDATA
YANG MASUK
DAN
PUTUS
PADA
PENGADILAN NEGERI WONOSARI TAHUN 2014 Jumlah NO. Perkara Perdata
Keterangan Gugatan
Permohonan
1.
Sisa Tahun 2013
6
3
-
2.
Masuk Tahun 2014
31
57
-
3.
Putus Tahun 2014
28
59
12
4.
Sisa Tahun 2014
9
1
-
5.
Banding
1
-
-
6.
Kasasi
-
-
-
7.
Peninjauan Kembali ( PK )
-
-
-
8.
Eksekusi
2
-
PERKARA GUGATAN SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
2011
6
43
40
9
2012
9
34
36
7
2013
7
28
29
6
2014
6
31
28
9
TAHUN
GRAFIK PERKARA GUGATAN
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tahun 2011 Sisa lalu perkara
Tahun 2012
Tahun 2013
Masuk perkara
Tahun 2014
Putus perkara
Sisa
13
PERKARA PERMOHONAN SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
PERKARA
2011
7
249
251
5
2012
5
1157
1128
34
2013
34
463
493
3
2014
3
57
59
1
TAHUN
GRAFIK PERKARA PERMOHONAN 1200 1000 800 600 400 200 0 Tahun 2011
Tahun 2012
Sisa lalu perkara
Tahun 2013
Masuk perkara
Tahun 2014
Putus perkara
Sisa
Dari uraian tabel-tabel tersebut, terlihat bahwa setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2014 seluruhnya dapat dicapai dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding/Kasasi/PK Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Disampaikan Secara Lengkap
Target
Realisasi (%)
100%
99,68
100%
100%
100%
99,73
90%
100%
100%
100%
Persentase Pemberitahuan,Pemanggilan secara tepat dan Laporan-Laporan Yang Dilaporkan Setiap Bulan 14
C. AKUNTABILATAS KEUANGAN
Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2014
Pengadilan Negeri Wonosari
menerima 3 (tiga) program utama yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Biaya operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin. Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut: a)
Membuat Petunjuk Operasional DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadilan Negeri Wonosari;
b)
Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadilan Negeri Wonosari;
c)
Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas, dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan, yaitu: (1) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Wonosari; (2) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Wonosari untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor dan Penggantian Uang Persediaan; (3) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Wonosari sebagai berikut: (a) Belanja Pegawai Pagu
Rp.
5.104.923.000,-
Realisasi
Rp.
5.092.496.012,-
Sisa
Rp.
12.426.988,-
Persentase Realisasi DIPA
(b)
99,76 %
Belanja Barang Pagu
Rp.
534.669.000,-
Realisasi
Rp.
526.232.533,-
Sisa
Rp.
8.436.467,-
Persentase Realisasi DIPA
98,42 %
15
(c) Belanja Modal Pagu
Rp.
-,-
Realisasi
Rp.
-,-
Sisa
Rp.
-,-
Persentase Realisasi DIPA
-%
(d) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pagu
Rp.
100.000.000,-
Realisasi
Rp.
83.524.243,-
Sisa
Rp.
16.475.757,-
Persentase Realisasi DIPA
83,52 %
2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut: a) Membuat Laporan Realisasi manual anggaran rutin Pengadilan Negeri Wonosari setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada KPPN Wonosari dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selaku Korwil DIY; b) Membuat Laporan PP 39 formulir A KL setiap triwulan secara aplikasi dan on line; c) Membuat Laporan Realisasi Anggaran melalui Monev apbn setiap bulan dan triwulan; d) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh Pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh Pasal 21) semua Pegawai Pengadilan Negeri Wonosari kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.
16
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 5 tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Wonosari ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2014, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2014 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategi Pengadilan Negeri Wonosari. LAKIP Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2014 dapat mewujudkan akuntabilitas dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tidak terlepas dari kendala dari segi eksternal maupun internal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. B. Saran-saran Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wonosari sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi , tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2014 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wonosari secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi pedoman pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun yang akan datang. Wonosari,
Januari 2015
Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengadilan Negeri Wonosari Panitera/Sekretaris
TIARES SIRAIT, S.H. NIP: 19640909 199212 1 001
RATIH DEWANTI, S.H. NIP: 19600928 199203 2 001 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2010 -2014 4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Lampiran Lainnya.
18
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WONOSARI KETUA Tiares Sirait, S.H.
WAKIL KETUA HAKIM 1. Yamti Agustina, S.H. 2. Kurniasari Alkas,S.H. 3. Wahyu Setioadi,S.H. 4. Surtiyono, S.H.,M.H. 5. Fitra Renaldo,SH,MH 6. Eulis Nur Komariah,SH,MH 7. Alfa Ekotomo, SH.,MH 8. Agung Budi Setiawan,SH,MH 9. Nataline Setyowati,SH,MH 10. Cahya Imawati,SH.M.Hum
Sundari, S.H.,M.H.
PANITERA /SEKKRETARIS Ratih Dewanti, S.H.
WAKIL PANITERA Sutoto, S.H.
WAKIL SEKRETARIS Tasiman, S.H.,M.H.
PANITERA MUDA PIDANA
PANITERA MUDA PERDATA
PANITERA MUDA HUKUM
KAUR KEPEGAWAIAN
KAUR KEUANGAN
KAUR UMUM
Diranto, S.H.
Sri Martono, S.H.,M.H.
------------
Suyidno, S.H.
Juni Budi Utami, S.H.
Suparlan, S.H.
1. Oktavia Mariana W,SH.MH 2. Rimbang Krisdiyanto,SH 3. Agus Suprapto
1. Mujiyanta, SH 2. Saminem 3. Heru Dwi Cahyono,SH
1. Sri Subiyandini 2. Muh. Awab Abdullah,SH 3. Imam Supriyo
JURUSITA 1. Parjiya 2. Mujiyana, SH 3. Suhardi, SH
1. Supriyono 2. Slamet Kardijono 3. Supardiyono
PANITERA PENGGANTI 1. Kabiran, SH 6. Antiningsih, SH 2. Dwi Djatmini, SH 7. Sami Rahayu, SH 3. Salidi, SH 8. Sularmi 4. R.Subiyanto 9. Giyono 5. Jumadi 10. Yuntariningsih, SH 11. Sri Hartini, SH
1. 2. 3. 4.
Sri Nurharyanti,SH Suryanto, SH Purwanita C, SE Rina Widiastuti, SE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Wariko Rubikan Jumali Prasetyo, ST Sigit Suryanto, SH Sukirdi
CALON HAKIM
E3
p
s
frH#E
CL
s.o so
iEB *Sg 3
='
E#d bg
N
FF
(o
qr
(D
a o ;r
o)
5 o
T q)
=J-J
)
o. q)
BE{q
d5 g5 d6E6
i
I
b ItF lo b
l3
rto
lo
h It
h lx
rb
E$H
aEF s Els
=
$EE stp
sfE
T- EH'
g$
xCLf* DD!'O) ==ao
3
o
L BI c 3
t o c, c o 0t 3
0r
3
L
!
-{Jq
5g
e9. # d*
a
* g'H frlg
dgls
-(ctto E s.lq
u--- Or JJrr
f
*ol
x
frts o
=lo. 3lB f,,lo elE g, l--2
)lJ (o lo
or tot -
3
T
!)
3
ot
o.
a s
t: ;
lo,
lq,
l3
tcL lo,
la
lo I(D
l5 lol
-t;
gl8
AlE
:,8
o'cL
a.g
3
o ot
o =.
:t
ot
o.
o. o J
Ot
gE dE gE d5 gHsq
CL
Ot
)
o)
o.
>m n
o iEsq gs33 e= gsss :l -{@
$s Hs
cL 3.o C"=
or
a=o) =.
EE zo
flg or
dB
fl$ ar
Ql
Q.-
'(, m
z
F a
z
m cm
1'
x z m vc--
-l o n
d,F -r
$F qg go(DJ $$ iD
Q.r'
lg llt
lo
=la
or
-<
ot
Bl$ * lqt g13
EI8 J l=.
cl= Jl-
C-IL
6r
J o o9 Xor or.
o,
CL
o)
x
2 g
Fg
-x 1z >m
EF $E$ dB 6'S' 3 ,-? >2
rl U-a
=rrJ
Bq
;EE gs6gd
P
sfl q'€
='
z
o
dF
t< 0, 6;
s
o o
d5 g5 dFPF d50r5 EE FE
ggsg
II
x
ct
s
oo
EB --
*f;
Irq'
xtr o' la)
ulo (Dlo
or lot or lot
ala
313
C- IC.
(o =@o,
Ee.
3
q. tt
x
sE
cf, cc
16
6fr1$ qH
tl<
FEI$
s 515
* o) il
J(D
x 9r
ot
ln
d; ='O aa oil
:tg o5
56 c:to)E
*sEE
=xo =or o
;3 ^E *(Cl !4 -.
H
F
r r o.tt'u 'nr6'o d do o z*Al
or
05oEl
E!r o!9dz
*;E H$$*# or5 * t Fafr *ol - E'd- E oo E
EdE
t,
6
3 g.
!tot !) <:t o)o
ot c<
gd
J
F
A$.H fr == q) ot
:CL-T
x
7 e
o)
st
o
L
:t
-0l
o g.
c 3 o a 5 ot
ot o-
:' lr E x c
$E H: 0r 5cD* E -',*-8
I
E(o- .< H : 6 o.-P o 4
Fili'FfiH =U)=b^XJ X H XgEq ='!, =';i = = P.< g6I C,A P-'d do dB lga il I E
I
f€d ai.
E
!t!t o t a q q 6^g
(,
lll
z
7
o z, o a
€
m
o n
m
F z
$Cf
z Dio 5
:
il =l
x z. rn vCc {
{ o n
Itf,
z
s,
sr
l--
c
o :t 0, a o ta o o x
3 o
o o
(o
F :,
AT
g
*F3
U,
90x -o g"H
I*
x
lc
lx t0, t:
lcL lot
t=
lcL
p
5
o ot
iHsq gsss
d5 E5
ot
ol a o
o o 7 * 0) o d (D E(D o. AI
:ct E
.2. .2.
rc
!t o 3 o to = 0) a o a o
3.
t-
o tf.< e (D r )lo o:otq) E(cl5:t
3_
5
HF*q
4
il
o
=. vr=
6o. al
(DJ
flg
P-r
=.o Qa'
q6
a-g
do
:' t
ot
CL
or
s
s
*
II
El= glo
$F_ Eil6
$fe
a l-'
5lF
Elg xl!!. 0, lor
a6' olf
h t6' elS
=lg oll(,r llo
:'
gt ot
3 o o ) s.
0)
E
6EE
E
F
lo-
l3 to
l's
l=
l8
ta
ta h5 lg
to!
It
l3
=
o
o
ql
cLt 9' ot == =o JOt e8. er4
*
x
IF
lz5
lot
l=
lo)
la lrt
tot l6r |t: I::'. lor I:F
lE
t(D
frls l:r
'E ltt c tot
bK
FF$ lc-
;gaH
*
gt-
il
*g,
o o
6'
CL
o
o)
a
a o x
q,
'tt t o 0,
D-r< =rrr
5
ol
CL
f
ot
CL
g33s
5
ql
CL
g
CL
4sss
>e
o €t
x
o
g
J
ir 3 s) o l= o,
(' c o. o x (D or 3 (o
ol
il
o) CL
5 o o *
'cl !)
er =. o *o a
C- 0l o
*
o
ct
3,
CL ro a=u,o)
J
6- r2f
9.d
c
a ='oO =tci d,e.
gg qg gs d6E6 Hg dEgE !loitrtt gsss
a
o)
f;'
e8 'at
=od
=o
o7
a=
cL'tt gt
I*
x
to
tE
IJ
llq
I
GI lcL
5 lc !) lor
ot o o x
ot
=ot IB
a€
o = o o 0, [, :' €
:
SEEE
3B ili --
AE o
F x ot a 5 0tt !t ot o 3 o :r o = !tt T' o
_lJ
t,
g gssE$ #;' 7s ddi !+cLot
3 c- o c, o
3
o
?t qr6.t
P
dE E5 dE EE
ur= =.
fii o. qr
flg ar
Qlr
=.o Qa'
CL
=rrr
lol
xE
il
gls xla dld
. lc=lc 513
=ot
F*d
as Q-'r flg a) d5 gE E-<<
E
4Sa
aF
od B:^
g-4
AE E
P
E
EE
o o Q
6o
fE
s
o o
x
Hg dqsq *otor!) ggss
g€
*
8
x
(D
3
E
cr
cr
l=
lx o) IE
T' g o, cr o f $t l= lc = c
o J e (o o. o 3 o o o 3 cr CL 0t o 5
Jqt 3
E (o o
ot
*g) *!,
J
{
5
!t o o o
d 5
c 3 3 o
='g6 5 sE 0
E
Jr<6 lr< -ol-0r 0)
lo-
trr
0r
:s d o) 5 I !t
E
G'
J o a E o 0t ot CL o It o-
o c' 0t
g
;l ro o c
I 5 EI 6' :t o
(- oo
E
g)
l) t
D
3.
innrBg 6'Fil(d il E
H
*'E;S *' gn:fi$= f g: o;$fi
g HBur )+co -'a Tr I=
SBx
$
**4A 6 E sSEEE ?HEEE
tt)
3Ho 6 # *d=[sfi
H
<Etto'tt
J+
a $$EgB 96
J
eE$E.i ln -=o
*8
qE qil
I
BE O6'F
(tl
la lc lo ln
l-
3r<
olF
@ lnr ll.
$lf oL-
ttlZ
HIE
EII
_* lcl,
€13
o o
(o (o f\) t\)
(o c) (o
-(o O) $ o
4 gg
o o '< qlccL :3 0, (o5 3 (o
-b.
=i
=
o gt )
gsss
$€ Fg
(cl q,
5:'55
Ot
gg Fg Or Ot
o g 6
Pr xo g g) )
a
5 (() Co a o 0) (o ti 3 o c 6 !) !t € =. o =. l\) 3 U, o o a s o
o
*Fa
U=l -o gb
eox (^)
c
o)
!td
Ix
e.a
J
Flg
= (o olc ='lg lti 3 (o gx
lo) lo, lc
,!t
6'
Eb
cox -o9
Sf
o
xo
l=
l0t
lx
lo
lcL
dls l5
qE
(Dt:FK (,, lnt
I
I
I
I
I
|
I
I
thl 13 E d8Fl5 lot a€ * #lB l=l c-to cl= 3ld *g=EE 5= EIE qBl 3H Fl6 Fls =la cl(D j+ ;R sll= fld s aB:
5Dq) @3f
o+(D '<43 o)gtc
.J =o
F.
@
o o
€ o
I
gfrn
I F
6d j,'€o
sg -q
o-o 5Tdt =rq) 3' 9,9. A,
p
oa ! 3g x o.< oot5
I
Etr.a EE 0t= 36
E HF
O)
I P
=
J
o,
9s
(o
O
it
g.
3
F
q)
o
p d9E qE'
c'
si
q
6.^'9.,*,o og'at(o-= O = *
==g
e[
-o
3$
E8 5q;e
;€o\
€8
5e;e
s s s ss
(o33dH (tlOOO
Isssss d d g8
sssss
coBddH (ttooo
E E ;e;ess;ed E8
cb'9. €=o o(o= o)o
i$$
-0). cKgOoFETe
5
H ae $. 3 g* o F' d 6=JD.st E
qE E )6 Fx E =,= a : E *q*93
or0 6 od
q f'-
g8
=
(t
o
) oo x0t
o)
o a g.
:d *fr$$il$$#Hil dE I $
$ug5$
o
nd '8 d
o
s)
E' o f g.
I E €8 I;e>e;e;e;e
x
1'
)
o A'
9..
g)
@
xq)
J
o)
(tl
c
E
o (,)
g
o xU, o ro
J
)
q)
t(
)
(o ='
o
dE s;e
E
g)
9..
)
0}
o-
a o
CL
o= p6 o (o )
(o
112 cD
F
q)
o
/@
JJ
Ill DO xf.
r r t 5T
dg 6 Jo)
0) (t
ou, =d oo< q ogt 0'E da
-u 6E
C"
gE E8 U' (a@ fo o-9 o3 co) cn@ $f io *o q) E
oTf
=
d d 0)
o
:f (o
E o
a
q)
t4 '#
4(D
Qo i+i
or'P =' E
trE
#4
:Jf, K='
oo
ET]
n o m
s I
N) o
(t
o
zm v N) L
t\) o -l N 4
A
o J
N
o o
N)
n c-
x zm
o n
{
g =
x
o 6
m
n
{
@
z
a a n
x zm
tr
* =n 3F
qt
=.
c
o 3 o 3 o )
€ o 5
o)
(t
g=
=ro 0t5 5C
!P 6- * 8- g='' +;
=o ERo)
I]
EESI 0):tf
=oco CL
=.0rur.O o.r-or EctEN -A
E,= (Dx5.A sts
)t
fll--
€f;s4 ===m p
oo
L' fU'LJ r\r
cnZo-o-{
#qflls 6 tril
='--Y
+str3ry .J rEPA \.' fiE H -]. FZ =-EdIn goi
gP*F\
(^)Ni7
snx
t.J= CJ
(o = 0, o-
o
E
q)
c
ss
oo oo
ss
oo oo
s
o o
A
s
o o
I
s
o o oo oo
ss
s
ss
o o oo (30
A o o
oo oc)
s
o)
ss
E4 (o
oo
6s EJ
(D v,
+I-
a(}) -+ J =@ JE
) (r, co
tx
6* gE
oo 6P x-J
3 o OJ
4.-< o h9o q ='(d
*tr3 o,9l
=E dss
q
O-E T
E
)s) o o
o
=
$
E ie ilFE
;
sdEAd FSsss
FSsss
6ciAqo
r.r{CO{O
F*sss
Sciaqo
.6{(o{d
FSsss
.rr{(o{A Sciaqo
i =q a= AF56 s ;3 A; ,E .3 ..r{(o{A Sooqo FSsss
Itgsa *B i* s =;
efrE
E
s
1
Fg
er E t sE clagE $Eia flE'a
oFdge
{e3 E=
ai$E$F$n$frH q
F,9Pgf'
ox oo)
dq)
$"il PEE
sHg
o)
cJ
9r9r=
o=o 6' 0)acr9.
< ff(,,
6Er
Jo-
d€t iD* o
(cI F(O ='P ='
qgq
!)
$x fo 'ro
o-
ax o)-
s(d Jri EO' o{
cf a='
9< Lio
=o q)6
o tr o *o
P,s 36
=,@
xcn
33 o!,
o
'ro
ag
!c -'o :t
€.=
Fd-'
so#.o = x=
E
=:=X=qE
?E *E
E 8*F
o 7
Q
{s)
0)
(o
)
Eo
a
0)
q)
X c
q)
:f
0t
x
o ) J=' (o
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR :W13-U4/284/OT.01.2/SK/I/2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI WONOSARI
KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI Menimbang
Mengingat
: a.
Bahwa Pengadilan Negeri Wonosari sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban peleksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
b.
Bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Wonosari dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c.
Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
6.
Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
7.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK /III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkmah Agung RI
Tahun
2005
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
: Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari;
Kedua
: Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kinerja
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2. Pegawai Ybs.
Ditetapkan di : Wonosari Pada Tanggal : 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
TIARES SIRAIT, S.H. NIP. 19640909 199212 1 001
Instansi
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR : W13-U4/ 284 /OT.01.2/SK/I/2014 TANGGAL
: 6 Januari 2014
Penasehat
: 1. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Penanggung Jawab
: Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari.
Koordinator
: 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wonosari; 2. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari.
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
. Sekretariat
Panitera Muda Pidana Panitera Muda Hukum; Panitera Muda Perdata; Kepala Urusan Umum; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Kepegawaian;
: 1. Staf IT 2. Staf Urusan Keuangan 3. Staf Urusan Umum
Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
TIARES SIRAIT, S.H. NIP. 19640909 199212 1 001
