REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 WONOSARI, GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015 - 2019. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019.Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan
Hasil Evaluasi Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundangundangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 20152019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Wonosari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan
kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri
Wonosari Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Ratih Dewanti, S.H. NIP. 19600928 199203 2 001
1
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI WONOSARI
BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Wonosari
dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Wonosari, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Wonosari bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada
lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Wonosari mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Wonosari 2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemegang kekuasaan kehakiman 3. Adanya Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran Mahkamah Agung dan Dirjen Peradilan Umum yang mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
2
A. Kelemahan (Weaknes)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Proses perkara Pengadilan Negeri Wonosari belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Wonosari kekurangan pegawai yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan. Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Wonosari. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis
teknologi
informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Wonosari yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara/proses persidangan; Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Wonosari yang
memberikan
informasi
kepada
masyarakat
mengetahui
perkembangan
perkara/proses persidangan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung serta dari instansi terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Wonosari berupa internet, website Pengadilan Negeri Wonosari, Aplikasi Kepegwaian, Aplikasi Keuangan dan SIPP.
B. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Wonosari yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Negeri Wonosari belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat.
5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan.
4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari. Visi Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Wonosari, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Supremasi Hukum Yang Mandiri, Efektif Dan Efisien. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Wonosari. 4. Meningkatkan Kualitas Hakim Dan Pegawai. 5. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi. 6. Meningkatkan pengawasan intern
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Wonosari dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun
5
2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Perdata - Perkara Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Perdata - Perkara Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
3.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
6.
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui Prodeo b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSYANKUM) c. Persentase amar putusan perkara perdata/pidana yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 6
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam
sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Wonosari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Wonosari dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 6. Penyitaan tepat waktu dan tempat. 7. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah : 1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 4. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, terbagi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
7
1. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan penggantian sarana dan prasarana yang telah dihapuskan melalui Pelelangan Penghapusan barang milik negara antara lain: Kendaraan Dinas Roda dua dan Kendaraan Dinas Roda Empat. Dan juga merencanakan Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor agar sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI. Bahwa gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosari sudah berumur kurang lebih 30 Tahun, dan untuk memenuhi Prototipe Mahkamah Agung RI sangat tidak bagus dan sulit apabila hanya merehab gedung kantor tampak depan sesuai prototipe. Untuk lahan bekas kantor ini akan dibangun Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera beserta fasilitasnya. 2. Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan Pembangunan Gedung Kantor sesuai prototipe Mahkamah Agung RI Tahap I beserta Jaringan Air, Jaringan Listrik, dan Internet. 3. Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan Pembangunan Gedung Kantor sesuai Prototipe Mahkamah Agung RI Tahap II/Finishing beserta Sarana dan Prasarananya (meubelair dan peralatan mesin). 4. Pada Tahun 2018, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan membangun Rumah Dinas Ketua , Wakil Ketua, Hakim dan Panitera di lokasi kantor lama. 5. Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan Pengadaan Meubelair untuk Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera.
8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI WONOSARI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
9
BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Wonosari
tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Wonosari harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Wonosari memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari dapat terwujud dengan baik.
Wonosari,
Januari 2015
Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Tiares Sirait, S.H. NIP. 19640909 199212 1 001
Ratih Dewanti, S.H. NIP. 19600928 199203 2 001
10
11
REVIU MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Wonosari dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian - Perkara Perdata b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - Perkara Perdata - Perkara Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - Perkara Perdata - Perkara Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
2019
30 %
30 %
50 %
50 %
70 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
90 %
90 %
95%
95%
95%
Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
90 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
pengelolaan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
90%
90%
90%
90%
90%
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui Prodeo. b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSYANKUM) c. Persentase amar putusan perkara perdata/pidana yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
70%
70%
70%
75%
75%
70%
70%
70%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Wonosari,
Januari 2015
Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
TIARES SIRAIT, S.H. NIP. 19640909 199212 1 001
RATIH DEWANTI, S.H. NIP. 19600928 199203 2 001
REVIU MATRIK PENDANAAN No. 1.
2.
3.
Program
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Operasional Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya
Dukungan Keterbukaan Informasi
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya 01. Persentase (%) penyelesaian mediasi yang perkara menjadi akta perdamaian. 02. Persentase (%) sisa perkara yang diselesaikan. 03. Persentase (%) perkara yang diselesaikan. 04. Persentase (%) perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Peningkatan Persentase (%) aksepbilitas perkara yang tidak putusan mengajukan upaya hakim hukum banding,kasasi, PK
2015
2016 Anggaran
2017 Vol
Anggaran
2018
Vol
Anggaran
Vol
Vol
12 bln layanan
5.874.279.000
12 bln layanan
6.537.958.000
12 bln layanan
6.930.235.000
1 Sistem
40.000.000
74 Unit 2.160 M2
12.520.260.000
74 Unit
735.300.000
2.000 M2
547 berkas perkara
94.335.000
547 berkas perkara
130.195.000
547 berkas perkara
138.006.000
547 berkas perkara
Anggaran
2019 Vol
Anggaran
12 bln layanan
7.786.812.000
2.000.000.000
1.000 M2
5.000.000.000
146.286.000
547 berkas perkara
155.063.000
Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor
01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
12 bln layanan
7.346.049.000
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
01. Persentase (%) berkas perkara yang diajukan banding,kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap. 02. Persentase (%) berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. 03. Persentase (%) penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 04. Persentase (%) penyitaan tepat waktu dan tempat.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
01. Persentase (%) perkara Perdata yang diselesaikan melalui Prodeo. 02. Persentase (%) masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum 03. Persentase (%) amar putusan perkara perdata/pidana yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan terhadap eksekusi atas putusan putusan perkara
pengadilan
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya 01. Persentase kualitas (%) pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindak lanjuti. 02. Persentase (%) temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindak lanjuti.
Wonosari,
Januari 2014
Mengetahui:
Panitera/Sekretaris
Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengadilan Negeri Wonosari
TIARES SIRAIT, S.H.
RATIH DEWANTI, S.H.
NIP. 19640909 199212 1 001
NIP. 19600928 199203 2 001
PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 Telp. (0274) 391384, 391689, 394084 FAX.(0274) 391384, 391689 Web-Site: www.pn-wonosari.go.id Email:
[email protected] WONOSARI – YOGYAKARTA 55812
SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR :W13-U4/ /OT/SK/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI WONOSARI
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
b.
bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Wonosari perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 20152019;
c.
Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
d.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Wonosari dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
Surat Negeri dalam Reviu
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI WONOSARI.
Pertama
: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Wonosari;
Kedua
: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Negeri Wonosari;
Ketiga
: Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 20152019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
Ketua Pengadilan
Keempat
: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2015;
Kelima
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Wonosari Pada Tanggal :
Januari 2015
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Ratih Dewanti,S.H. NIP.19600928 199203 2 001
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta; b. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari ; c. Hakim Pengawas Bidang d. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR : W13-U4/ /OT/SK/I/2015 TANGGAL
:
Pembina
Januari 2015
: 1. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengarah
: Hakim Pengawas Bidang
Penanggung Jawab
: Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari.
Koordinator
: 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wonosari; 2. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari.
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
Panitera Muda Hukum; Panitera Muda Perdata; Kepala Urusan Umum; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Kepegawaian;
.
Sekretariat
: 1. Staf IT 2. Staf Urusan Keuangan 3. Staf Urusan Umum
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Ratih Dewanti,S.H. NIP.19600928 199203 2 001
