PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman www.pa-pariaman.net
[email protected] Tlp. / Fax : 0751-91900
KATA PENGANTAR Dengan Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pariaman Tahun 20102014. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Pengadilan Agama Pariaman adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan ujung tombak Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung. Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 perlu dilakukan karena adanya reviu Indikator Kinarja Utama Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman. Pariaman, 2 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN,
PAET HASIBUAN
i
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………….
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………
ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………
1
1.1.
Kondisi Umum …………………………………………………..
1
1.2.
Potensi dan Permasalahan …………………………………..
3
VISI, MISI DAN TUJUAN ………………………………….
8
2.1.
Visi …………………………………………………………………
8
2.2.
Misi …………………………………………………………………
8
2.3.
Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………..
9
2.4.
Program dan Kegiatan …………………………………………
11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………….
13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Pariaman.
13
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………
15
BAB II
LAMPIRAN -
SK Indikator Kinerja Utama
-
Matrik Indikator Kinerja Utama
-
SK Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman
-
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman
ii
BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Reformasi birokrasi dan sistem peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dibidang Administrasi perkara, administrasi persidangan, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Pariaman sebagai salahsatu
peradilan di bawah
Mahkamah Agung
Republik
Indonesia
yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Pariaman sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima di tingkat pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama; 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Mengeluarkan penetapan keahliwarisan berdasarkan permohonan penetapan ahliwaris untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
1
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010; 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala
yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pariaman. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini harus didukung anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pariaman, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Gambaran umum Pengadilan Agama Pariaman saat ini antara lain : •
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 Pengadilan Agama Pariaman telah naik kelas dari klas II menjadi klas I B;
•
Jumlah pegawai hanya 37 orang per tanggal 1 januari 2014;
•
Gedung Kantor belum prototype;
•
Rumah dinas rusak berat akibat gempa bumi dan tidak dapat dihuni;
•
Telah memiliki website;
•
Aplikasi dalam pelayanan dan administrasi telah dioptimalkan sebanyak 17 aplikasi;
2
•
Fasilitas sarana gedung tidak memadai dan telah banyak yang dalam kondisi rusak;
•
Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1996.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi dapat diidentifikasi adanya
beberapa
faktor
pendorong
dan
faktor
penghambat
yang
dapat
mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah : A. Kekuatan (strengths)
Kekuatan (strengths) Pengadilan Agama Pariaman yang dimaksud adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan internal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai. Faktor tersebut antara lain : 1. Telah adanya standard operating procedures (SOP) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat; 2. Telah adanya standar pelayanan; 3. Adanya dukungan pimpinan dan segenap pegawai untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai; 4. Telah diberlakukannya standar kinerja pegawai (SKP) sebagai bentuk kontrak kinerja mulai tahun 2014; 5. Adanya website Pengadilan Agama Pariaman yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di www.pa-pariaman.net; 6. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pariaman berupa internet dan website Pengadilan Agama Pariaman; 7. Administrasi perkara telah menggunakan aplikasi Siadpa Plus sehingga proses administrasi perkara bisa lebih cepat; 8. Sarana berupa ruang sidang dan ruang tunggu sidang telah memadai.
3
B. Kelemahan (weaknesses)
Kelemahan-kelemahan yang berasal dari lingkungan internal yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai sasaran. Kelemahan di Pengadilan Agama Pariaman dirinci dalam beberpa aspek yaitu : 1. Aspek Proses Peradilan • Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat masih sedikit karena kekurangan SDM dan perangkat IT. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Jumlah SDM masih sangat kurang dibandingkan dengan prototype Mahkamah Agung, padahal Klas Pengadilan Agama Pariaman sudah Klas IB, jumlah pegawai saat ini sebanyak 37 orang pegawai yang sebelumnya 32 orang pegawai; • Pengadilan Agama Pariaman belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan; • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pariaman. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Laporan hasil pengawasan yang masih lambat ditindaklanjuti; • Adanya perbedaan (disparitas) solusi yang sampaikan terhadap LHP. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi telah ada namun terkendala dengan kurangnya perangkat pendukung seperti P.c, Lap Top dan alat pengolah data lainnya. 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pariaman dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan; • Belum adanya meja sidang dan kursi set ruang tunggu sidang sebagai bentuk pelayanan prima; • Anggaran belanja modal masih minim, bahkan tahun anggaran 2014 belanja modal nihil; • Peralatan dan sarana pendukung berupa lemari arsip, meja sidang, kursi dan meubelair lainnya belum memadai; • Gedung kantor belum prototype;
4
• Rumah dinas rusak berat dan belum dapat diusulkan rekonstruksi karena menunggu penetapan status dan ketersediaan anggaran.
C. Peluang (oppotunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pariaman untuk melakukan perbaikan, yang dimaksud adalah peluang yang berasal dari lingkungan eksternal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai antara lain : 1. Merupakan Pengadilan Klas I B di wilayah Provinsi Sumatera Barat; 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah karena Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman; 3. Merupakan pengusul untuk pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman; 4. Memiliki wilayah hukum yang luas yang mencakup dua kabupaten/kota; 5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama; 6. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; 7. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pariaman maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 8. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang; 9. Dukungan dan koordinasi yang baik antara Badilag dan Pengadilan Agama Pariaman dalam penerapan Sistim Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) untuk
mendukung
Teknologi
informasi
dibidang
administrasi
perkara,
pengawasan dan pelaporan perkara yang online dengan Badilag melalui www.infoperkara.badilag.net
D. Hambatan yang dihadapi (threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan yang tidak bisa dipengaruhi langsung oleh Pengadilan Agama Pariaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Hambatan ini antara lain : 5
1. Aspek Proses Peradilan •
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan;.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •
Personil di Pengadilan Agama Pariaman belum seluruhnya menguasai dan menghayati visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman;
•
Jumlah SDM yang sedikit sehingga pegawai banyak yang rangkap jabatan/tugas.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •
Administrasi manual masih dipakai sementara administrasi berbasis teknologi telah ada dan harus dijalankan secara berdampingan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana •
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak mencukupi kebutuhan;
•
Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai dapat merusak peralatan elektronik karena pengaruh penggaraman yang dapat mengakibatkan korosi;
•
Lokasi Pengadilan Agama Pariaman yang tidak dilalui trayek angkutan umum sehingga menyulitkan masyarakat yang kurang mampu;
•
Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai merupakan zona merah bahaya tsunami.
Berdasarkan peluang dan ancaman diatas dapat diformulasikan dengan strategi SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Ini adalah kerangka analisis untuk membantu meringkas dengan cara cepat dan singkat risiko dan peluang bagi setiap organisasi di seluruh rantai nilai. Analisis SWOT yang baik harus melihat ke dalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masalah. Sebuah analisis SWOT membantu menyesuaikan sumber daya organisasi dan kemampuan terhadap ancaman dan peluang dalam lingkungan yang kompetitif.
6
Analisis SWOT dapat membantu memilih strategi terbaik untuk menerapkan dan mengambil keputusan. Srategi ini akan menghasilkan formulasi antara lain : 1. Strategi SO yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang; 2. Strategi ST yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman; 3. Strategi
WO
yaitu
Strategi
yang
meminimalkan
kelemahan dengan
memanfaatkan peluang; 4. Strategi WT yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
7
BAB II- VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2010 – 2014 merupakan
komitmen
bersama
dalam
menetapkan
kinerja,
namun
dalam
pelaksanaannya terdapat perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebijakan, kegiatan dan anggaran sehingga perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama yang harus diringi dengan reviu Rencana Strategis. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pariaman diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Visi Pengadilan Agama Pariaman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Pariaman, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
8
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pariaman memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Hakim; 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase perkara perkawinan yang 9
diselesaikan Persentase perkara kewarisan yang diselesaikan Persentase perkara wasiat yang diselesaikan Persentase perkara hibah yang diselesaikan Persentase perkara wakaf yang diselesaikan Persentase perkara shadaqah yang diselesaikan Persentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Persentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Persentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan d. e. f. g. h. i.
2.
Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Hakim
Persentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan
3.
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase publikasi putusan yang dapat diunduh.
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi yang bersifat eksekutabel
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
10
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pariaman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Pariaman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama; 2. Penyelesaian Sisa Perkara; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2. Tindak lanjut pengaduan yang diterima; 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
11
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Untuk merealisasikan program ini Pengadilan Agama Pariaman melakukan penelitian terhadap kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan perbandingan jumlah pegawai dan melakukan perencanaan dan pengadaan, baik pengadaan dan penghapusan terhadap barang-barang inventaris, sehingga sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pariaman dari tahun ketahun semakin tercapai.
12
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Pariaman menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan
kinerja
sangat
menentukan
dalam
meningkatkan
sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
keadilan
dapat
memperoleh
kepastian
hukum.
Kinerja
sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
•
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
•
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
•
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : •
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
•
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
13
•
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;
•
Tersedianya mobilitas berupa alat transportasi yang memadai untuk pimpinan dan operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan teknis yang berhubungan dengan lapangan seperti penyitaan, pemerikasaan setempat (descente), sidang keliling dan eksekusi.
14
BAB IV – PENUTUP Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Pariaman tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Reviu
Rencana
stretegis
Pengadilan
Agama
Pariaman
harus
terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Pariaman memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman dapat terwujud dengan baik.
15
16
