REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Jalan Dr. Sutomr No.190 Telephon (0285) 441659, Fax. (0285) 4416538 Website : www.pa-pekalongan.go.id Email : [email protected]

REVIU RENSTRA 2015-2019 PA-PEKALONGAN

1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 20152019. Reviu

Rencana

Strategis

ini

menguraikan

tentang

Tujuan

yang

disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 s/d 2019. Rencana Strategis ini merupakan Renstra tahap kedua sesuai dengan Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam (Blue print) Cetak Biru yaitu Pembaruan Peradilan Indonesia (2010-2035). Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Sistem perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk pereode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang undangan yang berlaku dan matrik pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pekalongan. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparasi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Pekalongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyedari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama.


2

Akhirnya semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat daam mendukung visi Pengadilan Agama Pekalongan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekalongan Yang Agung”

Pekalongan, 6 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Dra. Mustaqaroh,SH.MM. NIP.195107071978032001


3

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN A. Kondisi Umum …………………………..................

5

B. Potensi dan Permasalahan …………….................

5

VISI, MISI DAN TUJUAN A. Visi ……………………………………................

9

B. Misi ……………………………….......................

9

C. Tujuan dan Sasaran Strategis ………...............

11

D. Indikator Kinerja Utama ..................................

12

E. Program dan Kegiatan ………….......................

13

BAB III

:

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

15

BAB IV

:

PENUTUP

17

Lampiran : 1. Matrik Rencana Strategis Kinerja ( 2015-2019) 2. Matrik Pendanaan Rencana Strategis (2015-2019)


4

BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pekalongan

dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Pekalongan, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Pekalongan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,

ditunjang

sarana

dan

prasarana

serta

memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan

Agama

Pekalongan

dalam menjalankan

tugas dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi (kekuatan)


5

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undan-undang Nomor 7 Tahun 2198 tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Agama yang memiliki Potensi : a. Adanya

Undang-undang/Keppres

yang

mengatur

kewenangan

Pengadilan Agama selaku Pemegang kekuasaan kehakiman. b. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain. c. Pengelolaan satu atap. d. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi. e. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam rencana strategis (lima) tahunan f.

Memiliki pedoman perilaku hakim

g. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada public. h. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi negara laian, yaitu dengan Komisi Yudisia sebagai pihak pengawas eksterna.

2. Kelemahan Kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan dirinci dalam beberpa aspek: a. Aspek Proses Peradilan 1. Putusan Pengadilan Agama Pekalongan belum semuanya dapat diunduh / diakses secara cepat oleh masyarakat. 2. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan.


6

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Pengadilan Agama Pekalongan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. 2. Rekrutmen PNS/penambahan SDM yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan. c Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi d.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum lengkapnya sistem manajemen perkara berbasis

teknologi

informasi e.

Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pekalongan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

3..Peluang Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pekalongan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : a. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Agama Pekalongan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 2. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pekalongan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum dterapkannya evaluai penilaian kinerja

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan


7



Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah Pengadilan Tinggii Agama Semarang;.

e. Aspek Sarana dan Prasarana 

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pekalongan berupa internet, website Pengadilan Agama Pekalongan.

C. Tantangan yang dihadapi Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Pekalongan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Masih kurangnya tenaga pegawai baik hakim dan panitera pengganti sebagai pembantu jalannya sidang maupun staf

di Pengadilan Agama

Pekalongan. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Perlunya pemanfaatan SIADPA dan tindak lanjut penyempurnaan SMS Getway dan antrian sidang

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Belum adanya Genset sebagai pengganti listrik apabila ada pemadaman listrik, sehingga jalannya sidang menunggu pemadaman listrik selesai.



Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.


8

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Pekalongan Tahun Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pekalongan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, dan 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014 yang dilanjutkan tahap kedua Tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekalongan. Visi Pengadilan Agama Pekalongan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN YANG AGUNG” B.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Pekalongan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:


9

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat. 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan. 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Atas dasar visi dan misi tersebut diatas Pekalongan melaksanakan program

maka Pengadilan Agama

yang telah dicanangkan oleh Mahkamah

Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035. Ada 10 karakter untuk mencapai terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional daalam APBN. 3. Memiliki Struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan teratur. 4. Melaksanakan menejemen dan administrasi yang sederhana, cepat tepat waktu, biaya ringan, proposional dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta aparat eradilan yang berntegritas profesional. 7. Pengawasan prilaku, administrasi dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas kredebiltas dan transparansi 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudan peradilan yang modern.


10

Dalam pelaksanaan reformasi birokasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas pembaharuan di lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi public. 4. Meja nformasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindamin. 7. “Justice fo all” yang terdiri dari perkara prodeo. 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus di applikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Pekalongan. C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyatan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun samai 5 (lma) tahun . Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujaunnya. Tujuan strategis yang termuat didalam renstra Pengadilan Agaman Pekalongan adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan. 2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi. 3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 4. Pubik percaya bahwa pengadilan Agama Pekalonagn dapat memenuhi butir 1,2 dan 3 diatas.

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).


11

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA a. Prosentase mediasi yang berhasil.

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan c. Prosentase perkara yang diselesaikan: d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

tidak

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Prosentase berkas perkara diajukan, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap

yang yang

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang terhadap proses peradilan

4.

Peningkatan aksesibilitas

a. Prosentase


perkara

prodeo

puas

yang

12

diselesaikan

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

b. Prosentase amar putusan perkara yang yang dapat diakses secara on line website dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

masyarakat

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pekalongan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan Penyelesaian sisa perkara 3. Peningkatan eksesbilitas putusan hakim. 4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan


13

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


14

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan


15



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik


16

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pekalongan tahun 20152019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana

stretegis

Pengadilan

Agama

Pekalongan

harus

terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Pekalongan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pekalongan dapat terwujud dengan baik.


17

LAMPIRAN


18

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN ( 2015 – 2019 ) Tujuan

: 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan. 2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi. 3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 4. Pubik percaya bahwa pengadilan Agama Pekalonagn dapat memenuhi butir 1,2 dan 3 diatas .

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. a. Persentase berkas yang diajukan, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2% 100%

2% 100%

2% 100%

2% 100%

2% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

96%

96%

96%

96%

4%

4%

4%

4%

4%

99%

99%

99%

99%

99%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

perkara.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10:550

10:550

10:550

10:550

10:550

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

b. Persentase amar putusan perkara yang di tayangkan di website.

95%

95 %

95 %

95 %

95 %

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.


temuan eksternal

hasil yang

100%

2

MATRIK PENDANAAN RENCANA SRATEGIS PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN (2015 – 2019) 2015 2016 No. 1.

2.

3.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tujuan

Sasaran

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Layaanan Perkantoran

Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. .Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraa n fungsi

Dukungan Keterbukaan Informasi


Indikator Kinerja

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraa n Peradilan

2017

2018

2019

Anggaran (Rp)

Anggaran (Rp)

Anggaran (Rp)

Anggaran (Rp)

Anggaran (Rp)

4.030.738.000

4.030.738.000

4.030.738.000

4.030.738.000

4.030.738.000

236.500.000

400.000.000

600.000.000

707.000.000

1.355.000

1.355.000

1.355.000

1.355.000

-

Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

1.355.000

3

pengawasan Perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling atau prodeo

3.750.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

JUMLAH ANGGARAN DIPA 01

4.030.738.000

4.267.238.000

4.430.738.000

4.630.738.000

. 737.738.000

JUMLAH ANGGARAN DIPA 04

5.105.000

7.855.000

7.855.000

7.855.000

7.855.000

JUMLAH TOTAL ANGGARAN

4.035.843.000

4.275.093.000

4.438.593.000

4.638.593.000 4.745.593.000

Pekalongan, 6 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Pekalongan,

Dra.Mustaqaroh,SH.MM. NIP.195107071978032001


4

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN NOMOR : W11-A9/0045/OT.01.1/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS ( 2015-2019 ) PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap kedua (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);

b.

Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;

c.

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;

10 .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

11 .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

12 .

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

13

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang


Tahun

1

.

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14 .

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 20152019 PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 20152019 Pengadilan Agama Pekalongan;

Pertama

:

Kedua

:

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Pekalongan

Ketiga

:

Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan;

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Agama

Ditetapkan di : Pekalongan Pada Tanggal : 6 Januari 2015 Ketua Pengadilann Agama Pekalongan

Dra. Mustaqaroh,SH.MM. NIP.195107071978032001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ; b. Hakim Pengawas Bidang c. Yang bersangkutan.


2

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents