REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI WONOSARI TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 WONOSARI, GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015 - 2019. Reviu Renstra ini dilaksanakan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari, yang diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 dan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Kebijakan Pengadilan Negeri Wonosari secara garis besar sudah mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang digariskan dari Direktorat Badan Peradilan Umum dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan tersusunnya reviu renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Wonosari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Reviu renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Wonosari. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari. Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari 1 Tasiman, S.H.,M.H. NIP. 197308161994031001
BAB I PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Wonosari
dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Wonosari, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Wonosari bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
(6) Manajemen Informasi
Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung: “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”. Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, (2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan,
(3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 2010-2014 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2014. Adapun capaian sebagai berikut:
2
1.
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Upaya Mediasi yang menjadi akta perdamaian Sejak mediasi secara resmi dilembagakan dalam proses penyelesaian
perkara perdata di Pengadilan, melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, maka Pengadilan Negeri Wonosari terus melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara perdata gugatan, karena mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dan bersifat win-win solution. Dalam upaya penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari menargetkan 30%. Tahun 2012 merupakan capaian tertinggi sesuai target yaitu 30%, sedangkan dibandingkan perkara perdata yang masuk dengan jumlah perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi belum maksimal tercapai, sehingga perlu ditingkatkan lagi upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata.
Penyelesaian perkara yang masuk Capaian pelaksanaan tugas pokok menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2010-2014, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk (tidak termasuk sisa perkara tahun sebelumnya) dan putus (tidak termasuk sisa perkara yang putus pada tahun tersebut) mencapai 90,49%, 94,63%, 96,40%, 95,52%, 91,39%
secara berturut-turut yang berarti bahwa
penyelesaian perkara rata-rata 90% terselesaikan, yang 10% merupakan perkara yang masuk pada akhir tahun yang bersangkutan. Penyelesaian perkara tertinggi pada tahun 2012. Tabel 1: Tabel Produktifitas Pengadilan Negeri Wonosari Memutus Perkara
3
Keterangan Perkara Masuk Perkara Putus % Rasio
Desember 2010
Desember 2011
Desember 2012
Desember 2013
Desember 2014
326
503
1.360
669
244
295
476
1.311
639
223
90,49%
94,63%
96,40%
95,52%
91,39%
Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Wonosari 2010 s/d 2014. Penyelesaian sisa perkara Untuk capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat diputus pada tahun berjalan mencapai 100%. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan Untuk capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, kurun waktu 2010-2013 dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan sehingga capaiannya 100%. Pada Tahun 2014 penyelesaian perkara diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan sehingga capaiannya 100%.
Stabilnya produktifitas Pengadilan Negeri Wonosari dalam penyelesaian perkara tidak terlepas dari: a. Manajemen pembagian perkara untuk majelis/hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan. b. Penerbitan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Hakim Pengawas Bidang. c. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
2.
Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Upaya Pengadilan Negeri Wonosari untuk mewujudkan pelayanan hukum
yang berkeadilan terutama dalam memberikan rasa keadilan pada pencari keadilan tercermin dalam putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum oleh pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2010-2014, rasio pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum 4
dibanding perkara yang putus berturut-turut mencapai 95,25%, 95,17%, 99%, 98,28%, 90,58% adalah sebagai berikut:
Tabel 2: Tabel Perkara Pengadilan Negeri Wonosari Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Keterangan
2010
2011
2012
2013
2014
Masuk
326
503
1.360
669
244
Putus Upaya Hukum
295 14
476 23
1.311 13
639 11
223 21
Tidak Upaya Hukum
281
453
1.298
628
202
95,25%
95,17%
99%
98,28%
90,58%
% Rasio
Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Wonosari 2010 s/d 2014
3.
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara kurun waktu 2010-2014,
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Capaian kegiatan itu antara lain: 1) Penyampaian berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap; 2) Berkas perkara yang masuk yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis; 3) Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 4) Penyitaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tempat.
4.
Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) Peningkatan
akses
terhadap
pengadilan
merupakan
merupakan
komitmen dan program Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan: 1) Memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; 2) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan; 5
3) Memberikan kemudahan dalam proses berperkara dengan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan di Pengadilan Negeri Wonosari sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum,
yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian
bantuan masyarakat miskin dan terpinggirkan, yaitu: 1) Penyedian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Pengadilan,
2) Pemberian bantuan jasa advokat,
3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (Zitting Plaats). Realisasi yang dicapai adalah selama kurun waktu 2010-2014 adalah bahwa pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilaksanakan jika pihak ketiga yaitu kepolisian dan kejaksaan melaksanakan kegiatan yaitu perkara lalu lintas/tilang, sehingga Pengadilan Negeri Wonosari melaksanakan sidang keliling sesuai koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan negeri. Sedang untuk perkara perdata digunakan untuk permohonan akta kelahiran, namun kegiatan permohonan akta kelahiran ini belum terlaksana (baru koordinasi dengan pemerintah daerah), karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 tanggal 30 April 2013 yang menentukan bahwa permohonan akta kelahiran untuk anak yang berumur lebih dari satu tahun tidak lagi melalui penetapan pengadilan. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari telah dilaksanakan dengan menjadwal lembaga bantuan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Wonosari namun belum ada anggaran, sehingga belum melakukan perjanjian kerja sama yang dibiayai oleh anggaran untuk jasa advokat. Pelaksanaan pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dapat dilaksanakan sesuai anggaran DIPA, dalam perkara pidana yaitu untuk membayar jasa advokat, saksi, dan penterjemah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka mengenai jasa advokad, biaya saksi, penterjemah tidak lagi dibebankan Pengadilan karena beralih ke Kementrian Hukum dan Ham. Dengan peningkatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan mahkamah agung dan misi dari Pengadilan Negeri Wonosari, sangat membantu masyarakat pencari keadilan dalam mengakses proses persidangan sampai dengan 6
hasil dari putusan perkara. Pencari keadilan dapat langsung melihat di Aplikasi Perkara yaitu SIPP tentang amar putusan dalam waktu 1x24 jam.
5.
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Capaian penyelesaian perkara perdata penyitaan/Eksekusi kurun waktu
2010-2014 mencapai rata-rata 45%. Penilaian capaian ini adalah perkara penyitaan/eksekusi yang masuk dibandingkan dengan perkara penyitaan/eksekusi yang dapat dilaksanakan. Jadi indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75% dikarenakan setelah dilakukan anmaning para pihak mohon untuk bermusyawarah sendiri untuk mencapai mufakat diluar pengadilan, namun ternyata lama tidak memberitahukan hasil dari musyawarah tersebut.
6.
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Peningkatan pengawasan ini dilihat dari adanya pengaduan yang
ditindaklanjuti
dan
temuan
hasil
pemeriksaan
internal/eksternal
yang
ditindaklanjuti. Selama kurun waktu 2010-2014 pengaduan dari masyarakat tidak ada yang masuk, mudah-mudahan ini merupakan pelayanan yang baik dan diterima oleh masyarakat dengan nihilnya pengaduan. Sedangkan dari pemeriksaan/pengawasan internal baik dari hakim pengawas bidang maupun dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI, telah ditindaklanjuti sesuai arahan dan aturan yang ada. Pemeriksaan/Pengawasan eksternal oleh instansi yang berwenang juga telah ditindaklanjuti sesuai aturan dan arahan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung RI.
7
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Wonosari mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Wonosari; 2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemegang kekuasaan kehakiman; 3. Adanya Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran Mahkamah Agung dan Dirjen Peradilan Umum yang mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
A. Kelemahan (Weaknes)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum dapat maksimal diperguanakan oleh para pihak. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Wonosari kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan. Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Wonosari. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 8
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Masih membutuhkan anggaran untuk menambah sarana prasarana yang masih diperlukan untuk menunjang pelayanan pencari keadilan. C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Wonosari yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara/proses persidangan; Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Wonosari yang memberikan informasi kepada masyarakat mengetahui perkembangan perkara/proses persidangan. Adanya aplikasi delegasi panggilan/pemberitahuan perkara perdata, untuk memperlancar bantuan panggilan/pemberitahuan antar wilayah hukum pengadilan. Adanya Aplikasi Arsip perkara / e-dokumen arsip perkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung serta dari instansi terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Mahkamah Agung maupun instansi yang berwenang. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 5. Aspek Sarana dan Prasarana 9
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Wonosari berupa internet, website Pengadilan Negeri Wonosari, Aplikasi Kepegawaian,
Aplikasi
Keuangan,
Aplikasi
delegasi
panggilan/pemberitahuan, Aplikasi arsip perkara, dan SIPP.
B. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Wonosari yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Negeri Wonosari belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat.
5. Aspek Sarana dan Prasarana Pemenuhan Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memenuhi sarana dan prasarana penunjang pelayanan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari. Visi Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Wonosari, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 3. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari” adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan akan dilakukan dengan mengefektifkan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, penyelesaian perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 2. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan
11
Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan hukum tidak mampu membayar pendamping ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Melalui mekanisme pos layanan hukum (posyankum), pembebasan biaya perkara dapat memfasilitasi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan hukum.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orentasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan informasi proses perkara secara elektronik, pelaksanaan pengawasan yang optimal, dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019 berdasar visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyelesaian perkara; 2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; Dengan indikator tujuan sebagai berikut: No. 1.
2.
Tujuan
Indikator
Target
Terwujudnya kepercayaan Persentase perkara yang masyarakat terhadap sistem peradilan diselesaikan tepat waktu melalui penyelesaian perkara Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo
12
50%
3.
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
50%
Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
100%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
95%
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
95%
Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, maka Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Terwujudnya kualitas pengawasan. Dengan indikator sebagai berikut: No. 1.
Tujuan Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyelesaian perkara
Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara
Indikator
Target
Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 13
30%
100% 100% 100%
Terwujudnya aksepbilitas putusan hakim Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2.
3.
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Terwujudnya kualitas pengawasan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
90%
Persentase berkas perkara yang 90% diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase penyampaian 100% pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak Persentase permohonan 70% eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
14
50%
50% 100%
100%
100%
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI WONOSARI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan 6 sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Terwujudnya kualitas pengawasan
Untuk mewujudkan 6 sasaran strategis tersebut, ditetapkan arah sebagai berikut: 1. Melaksanakan SOP penanganan perkara yang telah ditetapkan; 2. Melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. 3. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2008 yaitu proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. 4. Menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 5. Menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Upaya Hukum 7. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 15
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Wonosari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Wonosari dalam 16
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah : 1. Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. 2. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 4. Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. 5. Penyelesaian perkara sehingga pencari keadilan tidak mengajukan upaya hukum. 6. Penelitian dan penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 7. Melaksanakan penyampaian relas pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak. 8. Menyelesaikan permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata. 9. Pelayanan
kepada
masyarakat
miskin
dan
terpinggirkan
melelui
pembebasan biaya perkara/prodeo. 10. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari 11. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. 12. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui meja pengaduan 13. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah : 1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 17
4. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, terbagi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: 1. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan penggantian sarana dan prasarana yang telah dihapuskan melalui Pelelangan Penghapusan barang milik negara antara lain: Kendaraan Dinas Roda dua dan Kendaraan Dinas Roda Empat, perlatan dan mesin serta meubelair kantor. Merencanakan rehabilitasi dan perluasan gedung kantor agar sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI dalam artian luas, tidak hanya bentuk fisik tetapi mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bahwa gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosari sudah berumur kurang lebih 30 Tahun, dan untuk memenuhi Prototipe Mahkamah Agung RI dalam artian luas maka perlu merehab untuk memenuhi sarana prasarana penunjang pelayanan, secara berkelanjutan. 2. Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan kelanjutan rehabilitasi dan perluasan Pembangunan Gedung Kantor sesuai prototipe Mahkamah Agung RI lanjutan I, serta usulan perlatan dan mesin serta meubelair ( juga meubelair rumah dinas) yang belum terpenuhi. 3. Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Wonosari masih merencanakan rehabilitasi dan perluasan Pembangunan Gedung Kantor sesuai Prototipe Mahkamah Agung RI Lanjutan II beserta Sarana dan Prasarananya (meubelair dan peralatan mesin) yang belum terpenuhi. 4. Pada Tahun 2018, Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan pengadaan tanah untuk dibangun rumah dinas hakim, panitera dan sekretaris. Kami informasikan bahwa rumah dinas hakim dan panitera yang sekarang ini terletak dibelakang gedung kantor hanya dibatasi jalan masuk rumah dinas, untuk lahan dirumah dinas hakim yang lama direncanakan untuk 18
lahan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan, dibangun gedung persidangan anak, tempat barang bukti dan lahan parkir. 5. Pada
Tahun
2019,
Pengadilan
Negeri
Wonosari
merencanakan
pembangunan rumah dinas hakim, panitera dan sekretaris serta pengadaan Meubelair untuk Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan sekretaris.
19
BAB IV PENUTUP Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Wonosari
tahun 2015-2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Wonosari harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Wonosari memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari dapat terwujud dengan baik. Wonosari, 9 Februari 2016 Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Setyanto Hermawan, S.H.M.Hum. NIP.196404101992121001
Pengadilan Negeri Wonosari Sekretaris
Tasiman, S.H., M.H. NIP.197308161994031001
20
21
REVIU MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019. Tujuan 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyelesaian perkara 2. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
2019
30 %
30 %
50 %
50 %
70 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
90 %
95%
95%
95%
90 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70%
70%
70%
75%
75%
50%
50%
70%
70%
75%
50%
50%
70%
70%
75%
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Terwujudnya aksepbilitas putusan hakim.
Meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara.
pengelolaan
a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti.
Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan
terhadap
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo Terwujudnya aksesbilitas masyarakat b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum terhadap peradilan (acces to justice). a. Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Terwujudnya kualitas pengawasan
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Wonosari, 9 Februari 2016 Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengadilan Negeri Wonosari Sekretaris
Setyanto Hermawan, S.H.M.Hum.
Tasiman, S.H., M.H.
NIP.196404101992121001
NIP.197308161994031001
REVIU MATRIK PENDANAAN No. 1.
2.
3.
Program
Tujuan
Sasaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Operasional Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan BadanBadan Peradilan dibawahnya
Dukungan Keterbukaan Informasi
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyelesaian perkara
Meningkatnya penyelesaian perkara
Indikator Kinerja
2015
2016
Vol
Anggaran
Vol
12 bln layanan
5.874.279.000
12 bln layanan
1 Sistem
40.000.000
35 Unit 440 M2
114.335.000
1 THN 90 Jam layanan 190 perkara
Anggaran
2017
2018
2019
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
12 bln layanan
6.250.435.000
12 bln layanan
6.537.958.000
12 bln layanan
6.786.812.000
2.211.000.000
77 Unit 550M2
4.059.200.000
77 Unit 610 M2
4.490.100.000
2.000 M2
4.000.000.000
80.485.000
1 THN 90 Jam layanan 190 perkara
141.585.000
1 THN 90 Jam layanan 190 perkara
155.743.500
1 THN 90 Jam layanan 190 perkara
155.743.000
Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor
01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
6.103.790.000
01. Persentase (%) mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian. 02. Persentase (%) perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. 03. Persentase (%) sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. 04. Persentase (%) perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
1 THN 90 Jam layanan 190 perkara
Terwujudnya aksepbilitas putusan hakim
Persentase (%) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
01. Persentase (%) berkas perkara yang diajukan banding,kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap. 02. Persentase (%) penyampaian pemberitahuan/panggi lan tepat waktu, tempat dan para pihak
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
01. Persentase (%) perkara Perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/Prodeo.
Meningkatnya kualitas pengawasan
01. Persentase (%) informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
02. Persentase (%) perkara yang terlayani melalui posyankum
02. Persentase (%) pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
03. Persentase (%) temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindak lanjuti.
Wonosari, 9 Februari 2016 Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum. NIP.196404101992121001
Tasiman, S.H.,M.H. NIP. 197308161994031001
PENGADILAN NEGERI WONOSARI JALAN TAMAN BHAKTI NO.01 Telp. (0274) 391384, 391689, 394084 FAX.(0274) 391384, 391689 Web-Site: www.pn-wonosari.go.id Email:
[email protected] WONOSARI – GUNUNGKIDUL 55812
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR :W13-U4/ 179 /OT/SK/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI WONOSARI 2015-2019
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Jangka Menengah 2015 – 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, maka perlu mereviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019;
c.
Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019;
d.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
Memperhatikan:
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Tahun 2005
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RESTRA) PENGADILAN NEGERI WONOSARI TAHUN 2015 – 2019.
Pertama
:
Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015 - 2019;
Kedua
:
Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
Ketiga
:
Hasil dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Wonosari Pada Tanggal : 4 Januari 2016 Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Tasiman,S.H.,M.H. NIP.197308161994031001
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR : W13-U4/ /OT/SK/I/2016 TANGGAL : 4 Januari 2016
SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI WONOSARI TAHUN 2015 - 2019 Pembina
: 1. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
Pengarah
: Hakim Pengawas Bidang
Penanggung Jawab
: 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Panitera Pengadilan Negeri Wonosari
Koordinator
: 1. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 2. Panitera Muda Hukum
Anggota
: 1. 2. 3. 4.
Sekretariat
Panitera Muda Pidana; Panitera Muda Perdata; Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Umum dan Keuangan.
: 1. Staf Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 2. Staf Kepaniteraan Hukum
Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari
Tasiman,S.H.,M.H. NIP.197308161994031001
