2015-2019 REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
1
2
DAFTAR ISI
...........................................................................................
2
: PENDAHULUAN...............................................................
4
KATA PENGANTAR
BAB I
BAB II
1.1.Kondisi Umum..............................................................
4
1.2.Potensi dan Permasalahan..........................................
7
: VISI, MISI , TUJUAN
11
1. 2..I. Visi...............................................................................
12
2. 2..3. Misi.............................................................................
12
3. 2.4. Tujuan dan Sasaran...................................................
13
4. 2.5. Program dan Kegiatan...............................................
16
5. BAB III
: ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS...................... 6.
19
7. BAB IV
: PENUTUP....................................................................... 8.
21
9. LAMPIRAN 1
: Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-219.................. 10.
22
LAMPIRAN 2
: Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019............................... 11.
25
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdiri bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Medan, Jakarta dan Ujung Pandang (Makassar) yaitu dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1990. Pada awal berdirinya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Keppres Nomor 52 Tahun 1990 wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, meliputi seluruh Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung. Setelah diterbitkan Keppres Nomor 22 Tahun 1994 dan Keppres Nomor 2 Tahun 1997 wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya meliputii Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Kepulauan Bangka Beltung. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Sedangkan wilayah hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada saat ini adalah :
> Propinsi Sumatera Selatan meliputi 11 (sebelas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota yaitu : 1.Kabupaten Ogan Komering Ulu 2.Kabupaten OKU Timur 3.Kabupaten OKU Selatan 4.Kabupaiten Ogan Komering Ilir 5.Kabupaten Ogan Ilir 6.Kabupaten Lahat 7.Kabupaten Empat Lawang 8.Kabupaten Muara Enim 9.Kabupaten Musi Rawas 10.Kabupaten Musi Banyu Asin 11.Kabupaten Banyu Asin 4
12.Kota Palembang 13.Kota Pagaralam 14.Kota Lubuk Linggau 15.Kota Prabumulih
> Propinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu : 1.Kabupaten Bangka 2.Kabupaten Belitung 3.Kabupaten Bangka Barat 4.Kabuoaten Bangka Tengah 5.Kabupaten Bangka Selatan 6.Kabupaten Belitung Timur 7.Kota Pangkal Pinang
Jumlah pegawai dan Hakim saat ini sejumlah 50 orang dan berdasarkan jabatan terdiri dari : -
Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Kepala Sub Bag Panitera Pengganti Jurusita Pangganti Staf
= = = =
1 orang 1 orang 12 orang 1 orang = 1 orang = 1 orang = 2 orang = 3 orang = 10 orang = 5 orang = 13 orang
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. 5
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana
dan
prasarana
serta
memperhitungkan
perkembangan
lingkungan
Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
6
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung. 2. Pengadilan Tata Uaha Negara Palembang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menjadi fokus perbaikan dalam beberapa aspek:sebagai berikut : 1.
Aspek Manajemen dan Kepemimpinan Struktur organisasi dan tata kerja
pengadilan belum sinkron dengan
struktur dan tata kerja Mahkamah Agung. Belum ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariatan pengadilan yang diatur oleh Mahkamah Agung. 2. Aspek Proses Peradilan (Manajemen Perkara) : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
7
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, terutama anggaran pengadaan sarana dan prasarana
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Adanya uraian tugas yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
8
2. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 3.. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan Belum dapat menyusun sasaran kerja pegawai berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja pengadilan yang seragam. Masih terjadi tumpang tidih tugas dan tanggung jawab.
9
2. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan 3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran pengadaan
terbatas yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk sarana
dan
prasarana
dilaksanakan
dengan
skala
perioritas kebutuhan.
10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama untuk melanjutkan perencanaan strategis tahap II lima tahun mendatang dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang tertuang dalam dokumen perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia , yang disebut “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035”, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG YANG AGUNG”
11
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 12
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan 13
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
- Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain - Kasasi : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain - Peninjauan Kembali : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain
3.
Peningkatan efektifitas
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara 14
pengelolaan penyelesaian perkara
lengkap : - Banding : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain - Kasasi : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain - Peninjauan Kembali : - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Kades - KIP - Dan lain-lain b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase sidang tepat waktu
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 15
peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil eksternal yang ditindaklanjuti.
pemeriksaan
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan. 2. Presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan. 3. Presentase perkara yand diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
16
4. Presentase
perkara
yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum
(Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali). 5. Presentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap. 6.
Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim
7.
Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
8.
Presentase sidang tepat waktu.
9.
Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan.
10. Presentase prodeo yang di selesaikan 11. Presentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat)
yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 12.
Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
13.
Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
14.
Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti,
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Presentase gaji, tunjangan dan remunerasi yang dibayar tepat waktu. 17
2. Presentase penyelenggaraan operasional/pemeliharaan perkantoran. 3. Presentase penyerapan anggaran meningkat. 4.
Presentase tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntasi pemerintah (SAP).
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, dengan idikator kinerja sebagai berikut : 1. Presentase
penyediaan
sarana
dan
prasarana
yang
mendukung
penyelenggaraan peradilan. 2. Penyelenggaraan peradilan yang berbasis teknologi informasi,
18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Melaksanakan sasaran kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kiner
19
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
20
BAB IV PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun mendatang 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terwujud dengan baik.
21
LAMPIRAN 1 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memenuhi butir 1 dan 2 di ata TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR KINERJA 2015 - 2019
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
Terselesainya perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
a. Persentase sisa perkara diselesaikan. b. Persentase perkara diselesaikan. c. Persentase perkara diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan
yang Meningkatnya penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan dan perkara yang yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan hingga 100% yang dari perkara yang diputus pengadilan waktu
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim : 45 % 35 % 90 %
a. Persentase berkas yang diajukan Meningkatnya efektifitas pengelolaan Banding, Kasasi dan PK yang penyelesaian perkara hingga 100 % disampaikan secara lengkap b. Persentase
berkas
yang
Meningkatnya berkas yang diregister 22
diregister dan siap dididtribusikan dan siap diistribusikan ke Majelis ke Majelis hingga 100 % c. Rasio Majelis Hakim terhadap Meningkat rasio majelis hakim perkara terhadap perkara hingga 100 % d. Peresentase sidang tepat waktu
Meningkatnya sidang tepat waktu hingga 99 %
e. Presentase responden yang puas Meningkatnya presentase responden pelayanan proses peradilan yang puas pelayanan proses peradilan hingga 100 % a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sebesar 99 %
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 80%
a. Persentase pengaduan Meningkatnya kualitas pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Presentase
temuan
hasil 23
pemeriksaan eksternal ditindak lanjuti.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
Terselenggaranya peradilan berbasis teknologi informasi
yang
a. Presentase gaji, tunjangan dan remunerasi yang dibayar tepat waktu
Terbayarnya gaji, tunjangan dan remunerasi pegawai hingga 100 %
b. Presentase penyelenggaraan operasional/pemelihraan perkantoran
Terselenggaranya operasional/pemelihraan perkantoran hingga 99 %
c. Presentase penyerapan anggaran meningkat
Terserapnya anggaran hingga 99 %
d. Presentase tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP)
Tesajinya kualitas laporan keuangan hingga 99 %
Presentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan hingga 95 %
24
LAMPIRAN 2 :
MATRIKS RENCANA PENDANAAN TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Total
Alokasi Anggaran No.
Program 2015
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
2016
2017
2018
2019
(Rp)
7.132.715.000
7.932.715.000
8.732.715.000
9.532.715.000
10.332.715.000
43.663.575.000,-
200.000.000
225.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
1.325.000.000.-
31.200.000
32.031.000
33.416.000
34.801.000
36.186.000
167.634.000,-
25
