REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010-2015

BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015

Bappeda Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung 13 Sidoarjo Telp. 031-8961437 — Faks. 031-8956819 Situs : www.bappeda .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

1.1

Latar Belakang ………………………………………………………………..

1

1.2

Landasan Hukum …………………………………………………………….

24

1.3

Maksud dan Tujuan …………………………………………………………..

25

1.4

Sistematika penulisan ………………………………………………………..

26

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ……………………………………………………………..

27

2.2

Sumberdaya SKPD

…………………………………………………………

33

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………….

35

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

……………………………………………………………

42

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ………………………………………..

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………….

3.3

3.5

46

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota …………………………………………………….

3.4

44

52

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………………………………….

53

Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………

54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD …………………………………………………………..

62

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ……………………………

64

4.3

Strategi dan Kebijakan ………………………………………………………

66

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................................................................... 82 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................... 93 BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 94

Renstra Bappeda Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentant Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

telah

memberikan

kewenangan

yang

luas,

nyata,

dan

bertanggung jawab kepada daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemberian kewenangan yang luas ini memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Untuk itulah diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dapat menjamin

terlaksananya

pembangunan secara harmonis, selaras, dan berkelanjutan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara perencanaan pembangunan dibuat dalam berbagai tahapan yang meliputi jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renstra Bappeda merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

Tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Renstra dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dalam penyusunannya haruslah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan

Revisi Renstra Bappeda Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015

1


lainnya, seperti RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Sidoarjo serta memperhatikan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu dokumen perencanaan strtageis pembangunan daerah jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap 2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026. Renstra Bappeda ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta bersifat indikatif. Fungsi RENSTRA Bappeda

dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD dan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien melalui program/kegiatan yang terukur. Proses penyusunan Renstra Bappeda ini dilakukan secara simultan (bersamaan) dengan proses penyusunan RPJMD yang dimulai dengan kegiatan mengolah data dan informasi yang terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Bappeda, melakukan koordinasi di internal Bappeda dari masing-masing bidang melalui focus

group

discussion,

melakukan

proses

musyawarah

dengan

melibatkan

elemen

stakeholder di Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis gambaran pelayanan termasuk analisis SWOT dan matrik strategi untuk menentukan kondisi saat ini dan jangka 5 tahun kedepan yang tertuang melalui arah kebijakan dan strategi yang ditempuh. Langkah selanjutnya adalah mereview Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur 2008-2013, menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menganalisis dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan perumusan isu-isu strategis, visi dan misi SKPD, tujuan pelayanan jangka menengah, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda dan terakhir adalah penyusunan matrik runtutan untuk menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan, lokasi serta pagu anggaran indikatif. Renstra Bappeda dibuat dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Keterkaitan ini nampak sesuai fungsi layanan Bappeda dibidang perencanaan utamanya mengait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah


2


(RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025. Dalam visi, misi dan programnya, Bupati H.Saiful Illah, SH, MHum dan Wakil Bupati H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Dalam hal inilah Bappeda memiliki fungsi strategis dalam mewadahi aspek perencanaan daerah sesuai prioritas dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Bappeda 2010-2015 guna pencapaian masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo, salah satu tahap penyusunannya adalah review terhadap Renstra Bappenas dan Bappeda Propinsi yang masih berlaku untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran dan prioritas pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo terhadap sasaran dan prioritas dalam Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Dengan keterkaitan yang sedemikian rupa dalam sistem perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Keterkaitan RENSTRA Bappeda dengan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing SKPD sebagaimana dalam RPJMD ini dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 disebutkan bahwa struktur ruang wilayah di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah. Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian

kegiatan

bukan

pertanian,

seperti

kegiatan

pelayanan

jasa

pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah Kecamatan Sedati, Candi,

Tanggulangin, Krian, Tarik,

Prambon, Wonoayu, Sukodono, Tulangan,

Krembung, dan Balongbendo. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo


3


meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan. Sementara

pembagian

wilayah

berdasarkan

Sub

Satuan

Wilayah

Pengembangan (SSWP) sebagaimana termaktub di RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 1. SSWP 1 meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru 2. SSWP II meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Sidoarjo; 3. SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung; 4. SSWP IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu, dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian. 5. SSWP V meliputi wilayah pesisir id Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi. Sementara mengacu pada RPJPD, dimana arah Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mencakup:

1.

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup a. Geomorfologi -

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat


4


- Terciptanya keserasian pemanfaatan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomis dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. b. Lingkungan Hidup - Integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor lain - Kepedulian dan kesadaran masyarakat pada lingkungan hidup - Hukum lingkungan yang adil dan tegas - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 2.

Demografi a.

Kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia dan memiliki daya saing tinggi

3.

b.

Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial

c.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

d.

Partisipasi masyarakat disegala bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam a. Ekonomi -

Ekonomi berorientasi pasar dan daya saing global yang berbasis teknologi

-

Agrobisnis moddern berbasis kerakyatan

-

Industrial cluster dan pertanian berbasis potensi daerah dan pariwisata

-

Sumber-sumber keuangan penunjang perekonomian

-

Regulasi dan debirokrasi untuk peningkatan perekonomian daerah

-

Ketahanan pangan

-

Iklim investasi ramah lingkungan

-

Perluasan lapangan kerja

-

Peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

b. Sumber Daya Alam -

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan

-

Keterkaitan usaha bidang pertambangan dan energi

-

Pemanfaatan potensi tambang dan sumber energi alternatif

-

Perencanaan secara lebih matang terhadap ekplorasi tambang dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

4.

Sosial Budaya dan Politik a. -

Sosial Budaya Nilai-nilai keagamaan, jati diri dan nilai-nilai dasar sosial


5


- Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang berbeda -

Karakter kabupaten yang berbudaya

-

Organization capital.

b.

5.

6.

Politik

-

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang politik yang sehat

-

Efektivitas lembaga pemerintahan, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan

-

Peran komunikasi dan informasi dalam politik

Prasarana dan Sarana -

Sistem perencanaan infrastruktur wilayah

-

Sumberdaya sungai

-

Kualitas dan kuantitas air bersih

-

Prasarana dan sistem transportasi

-

Pembangunan perumahan dan pemukiman

-

Pengelolaan energi

-

Pembangunan telematika

-

Pengelolaan limbah pedesaan dan perkotaan yang ramah lingkungan

-

Information capital

Pemerintahan -

Peningkatan kemampuan otonomi daerah

-

Peningkatan pelayanan pada masyarakat

-

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

1.1.1. Gambaran Kondisi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat A. Pertumbuhan Produk Domestic Regional Brutto (PDRB) Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, PDRB (atas dasar harga konstan) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya (ditunjukkan dalam tabel I.1).

Pada tahun 2009, dari sembilan sektor pembangunan, sektor

Industri pengolahan memiliki sumbangan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 45,18 %; disusul oleh PHR (perdagangan, hotel dan restoran) sebesar 30,03 %; Angkutan dan Komunikasi sebesar 10,09 %; jasa-jasa sebesar 5,30 %; pertanian sebesar 3,52 %; listrik, gas dan air bersih sebesar 2,03 %; konstruksi sebesar 2,01 %; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,28 %; dan pertambangan dan penggalian sebesar 0,55 %.


6


Tabel I.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2009 (juta rupiah) Sektor

2005 828.351

2006 829.911

2007 831.105

2008 845.624

2009 864.735

315.760

259.362

165.902

152.857

136.239

10.061.003

10.355.908

10.579.786

10.801.437

11.107.118

Listrik Gas dan Air Bersih

347.669

381.446

418.672

458.506

498.809

Konstruksi

437.684

448.725

456.972

474.085

494.802

PHR

4.831.979

5.398.730

6.082.867

6.787.302

7.382.548

Angkutan dan Komunikasi

2.230.697

2.360.035

2.441.601

2.416.178

2.480.690

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

267.710

276.812

292.861

303.956

315.780

880.511

976.797

1.079.818

1.190.064

1.302.645

20.201.364

21.287.727

22.349.584

23.430.009

24.583.365

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

TOTAL PDRB

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Sidoarjo, 2010

B. Laju Inflasi

Tabel I.2 Inflasi dan Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Tingkat Inflasi 2005 5,23% 2006 6,32% 2007 7,05% 2008 8,96% 2009 3,79% 2010 5,86% Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Sidoarjo, 2011

Secara kumulatif, selama tahun 2010 sampai bulan Nopember laju inflasi Kabupaten Sidoarjo mencapai 5,86%, kondisi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kumulatif inflasi selama tahun 2009 yang mencapai 3,79%. Rata-rata laju inflasi antara tahun 2005-2010 sebesar 6,20%. C. Aspek Kesejahteraan Sosial I. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun


7


untuk jenjang pendidikan tersebut. APM yang dicapai pada tahun 2010 untuk SD/MI sebesar 98,72%, SMP/MTs sebesar 73,31% dan SMA/MA/SMK sebesar 61,04%. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun pada masingmasing jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut ini: Grafik I.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

percentage (%)

300 250 200 150 100

61,74

61,71

37,89 85,05 107,46

37,32 71,06

75,91

107,61

111,82

92,89 113,15

52,3

61,04

72,18

73,17

101,5

98,72

50 0 2005

2006 SD/MI

2007

2008

SMP/MTs

2009

2010

SMA/MA/SMK

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2011 Dari grafik I.1 dapat dilihat bahwa APM untuk jenjang pendidikan SD/MI selama enam tahun berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. APM untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 98,72%. APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs selama enam tahun berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikam sebesar 73,17%. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama enam tahun berfluktuasi dan menunjukkan tren meningkat. APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 61,04%. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. APK yang dicapai pada tahun 2010 untuk SD/MI sebesar 109,96%, SMP/MTs sebesar 98,17% dan SMA/MA/SMK sebesar 82,69%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) selama enam tahun pada masing-masing jenjang pendidikan terlihat dalam grafik sebagai berikut :


8


Grafik I.2 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2011

Berdasarkan grafik I.2 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikian SD/MI tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 9,69%. Penurunan ini menunjukkan bekurangnya anak usia 7-12 tahun dari Kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten dan berkurangnya anak usia di bawah tujuh tahun masuk SD/MI. APK untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,50%. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 21,74%.

II. Prosentase angka kelulusan sekolah Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk meluluskan anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut. Perkembangan angka kelulusan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terlihat pada grafik berikut ini:


9


Grafik I.3 Perkembangan Angka Kelulusan

Sumber Data : Dinas Pendidikan III. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita A. Angka Kematian Bayi Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita dilakukan melalui beberapa standar pelayanan kepada bayi dan balita. Target angka kematian bayi tahun 2010 yang ditetapkan adalah sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Realisasi angka kematian bayi pada tahun 2010 adalah sebesar 9,60 per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka capaian ini telah sesuai dengan target yang ditentukan. Perkembangan angka kematian bayi untuk tahun 2005 sampai dengan 2010 terlihat pada grafik berikut ini : Grafik I.4 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber data : Dinas Kesehatan


10


Apabila dilihat dari perkembangan selama lima tahun, realisasi angka kematian bayi menurun sebesar 9,60% yaitu dari sebesar 12,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi sebesar 9,60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Dengan semakin menurunnya angka ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan khususnya terhadap bayi selama enam tahun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. B. Angka Kematian Balita Grafik I.5 Angka Kematian Balita

Sumber: Dinas kesehatan, 2011 Perkembangan angka balita selama enam tahun 2001 – 2010 mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 yang hanya sebesar 10,18 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal setiap tahunnya semakin berkurang. C. Balita dengan Gizi Buruk Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang diukur menurut berat badan dan tinggi badan dengan Z score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmur, kwashiorkor, marasmus kwashiorkor).Target balita dengan gizi buruk setiap tahunnya adalah sebesar <0,1 % dari jumlah yang diperiksa/ditimbang. Perkembangan balita gizi buruk selama lima tahun terlihat pada grafik berikut ini :


11


Grafik I.6 Perkembangan Balita dengan Gizi Buruk dari Jumlah Balita yang Ditimbang

Sumber data: Dinas Kesehatan Selama lima tahun jumlah balita gizi buruk semakin menurun. Realisasi jumlah balita gizi buruk tahun 2010 sebanyak 0,04% dari jumlah balita yang ditimbang. Jumlah ini turun dibanding tahun 2005 yang sebanyak 0,17%. Jika dibandingkan dengan target setiap tahunnya yang sebesar 0,1 % maka capaian tahun 2009 yang sebesar 0,04% telah melampaui target yang ditetapkan. Hambatan yang dihadapi dalam kasus gizi buruk ini antara lain : 1. Pada umumnya kasus gizi buruk bukan murni karena kekurangan asupan gizi, tetapi terdapat penyakit penyerta dan kelainan bawaan yang memperparah kondisi balita sehingga sulit ditangani 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi 3. Faktor sosial ekonomi masyarakat yang rendah Untuk itu perlu dilakukan hal-hal antara lain : 1. Memotivasi masyarakat secara terus menerus dengan kerja sama lintas program dan lintas sektor 2. Membentuk Pos Gizi (kegiatan praktek perilaku pemulihan gizi) melalui pendekatan Positive Deviance (Penyimpangan Positif – perilaku berbeda dari masyarakat kurang mampu tetapi mempunyai balita dengan status gizi yang baik) 3. Dukungan pemerintah melalui intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.


12


D. Prevelensi Gizi Kurang Grafik I.7 Prevelensi Gizi Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011

Perkembangan prevelensi gizi kurang pada tahun 2010 meningkat sebesar 9,36% jika dibanding pada tahun sebelumnya, 2009 yang hanya sebesar 8,16%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar <11% dari jumlah balita yang diperiksa, prevalensi gizi kurang di Kabupaten pada tahun 2005-2010 sudah memenuhi target. Akan tetapi harus tetap diwaspadai karena balita gizi kurang apabila tidak ditangani secara akurat dapat jatuh pada kondisi gizi buruk. Hambatan yang ada pada penanganan balita gizi kurang antara lain : 

Kurang pengetahuan masyarakat tentang gizi



Faktor sosial ekonomi yang kurang

Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

Promosi kesehatan khususnya masalah gizi balita secara terus menerus diantaranya melalui kegiatan Posyandu.



Meningkatkan peran serta masyarakat terutama pada kegiatan Posyandu sehingga status gizi balita dapat terpantau secara berkala.



Dukungan Pemerintah untuk pengadaan PMT bagi balita gizi kurang untuk mencegah agar tidak jatuh pada kondisi gizi buruk.


13


E. Perkembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi Grafik I.8 Perkembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Sumber: Dinas Kesehatan Perkembangan kecamatan bebas rawan gizi pada tahun 2010 menurun sebesar 88,88% jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 94,44%. Pada tahun 2005 perkembangan kecamatan bebas rawan gizi belum memenuhi target, yaitu hanya 77,78% dari target yanyang ditetapkan sebesar 90%. Tahun 2006-2010 pencapaian kecamatan bebas rawan gizi sudah memenuhi target, bahkan pada tahun 2008 semua kecamatan di Kabupaten bebas rawan gizi. Untuk itu perlu promosi kesehatan terus menerus terutama tentang pengetahuan gizi masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat, sehingga prevalensi balita KEP dapat ditekan. IV. Jumlah keluarga miskin Perkembangan jumlah keluarga miskin tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini: Grafik I.9 Jumlah Keluarga Miskin 67459

70000 60000 50000

47877

53053

52495

2006

2007

61971

61971

2009

2010

40000 30000 20000 10000 0 2005

2008

Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


14


Dari grafik I.9 terlihat bahwa pada tahun 2008 ditemukan jumlah keluarga miskin sebanyak 67.459 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 61.971 jiwa. Pada tahun 2010 target persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk adalah 9,65%. Kondisi diatas tidak dapat dibandingkan secara langsung dari tahun ke tahun. Hal itu karena data tahun 2005 didasarkan pendataan statistik untuk dasar program Bantuan Langsung Tunai (BLT), data tahun 2006 dan 2007 didasarkan pendataan menggunakan 11 indikator, sedangkan data tahun 2008 dan tahun 2009 didasarkan pendataan menggunakan 14 indikator, sehingga tidak bisa dibandingkan. Namun berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemkab dan Pemprov Jawa Timur, data tahun 2009 jumlah keluarga miskin sebanyak 61.971 RTS ditetapkan sebagai titik 0 (NOL) kemiskinan Sidoarjo. Pada tahun 2010 jumlah keluarga miskin masih sama dengan kondisi tahun 2009. Hal ini karena BPS tidak mendata jumlah keluarga miskin tiap tahun. Data jumlah keluarga miskin diatas akan menjadi acuan bagi semua SKPD yang melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan. Disamping jumlah penduduk miskin sebesar 61.971 KK (193.394 jiwa) yang merupakan data acuan JAMKESMAS, juga terdapat masyarakat miskin sejumlah 27.224 orang yang merupakan data acuan JAMKESDA meskipun data ini perlu diverivikasi kehandalannya. V. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Perkembangan jumlah PMKS tahun 2008 dan tahun 2010 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini: Grafik I.10 Jumlah PMKS

Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dari grafik I.10 terlihat bahwa pada tahun 2008 ditemukan PMKS sebanyak 44.110 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 32.489 jiwa. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2010 yang sebanyak 34.845 jiwa, capaian kinerja


15


indikator ini sebesar 107,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 terjadi penurunan jumlah PMKS sebanyak 2.356 jiwa atau 6,76%. Menurunnya jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo karena : 

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang

berpengaruh

pada

meningkatnya

kualitas

hidupyang

layak

dan

bermartabat. 

Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan terselenggaranya pendidikan ketrampilan baik formal maupun informal yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, swasta maupun stakeholders yang lain.



Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial (PMKS).



Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.



Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia

usaha,

perguruan

tinggi

dan

organisasi

sosial/LSM

dalam

menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. VI. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang Dibantu Grafik I.11 Jumlah PMKS yang Dibantu

Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


16


Jumlah PMKS yang dibantu pada tahun 2009 dan 2010 meningkat drastis sebesar 789 PMKS pada tahun 2009 dan sebesar 822 PMKS pada tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang dibantu tahun 2009 terjadi peningkatan sebanyak 33 jiwa, atau meningkat 4,18%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jumlah PMKS yang dibantu tahun 2010 yang sebanyak 789 jiwa, capaian kinerja indikator ini sebesar 104,18%.

I. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhap Keberhasilan pembangunan dalam rangka penenggulanagan kemiskinan tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk menunjang upaya pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan yang berbasisi sosial dasar masyarakat sesuaidengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk upaya tersebut antara lain adalah pembangunan rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2005. Jumlah rumah tidak layak huni hasil pendataan sebanyak 7.019 rumah, jumlah tersebut selama tahun 2006-2009 telah direalisasikan dirahabilitasi melalui bantuan anggaran pemerintah kabupaten sebanyak 5.269 rumah atau 75,07%.

Grafik I.11 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab

2500 2000 1500 1000 500 0 rumah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

250

1.019

1.000

2.250

750

1.250

Sumber : BPMPKB, 2010


17


Pada tahun 2010 terealisasi untuk rehabilitasi rumah yang tidak layak huni sebanyak 1.250 rumah yang terdiri dari 1.000 rumah menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 250 rumah menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 563.771.100,-. Dengan terealisasinya perbaikan pada tahun 2010 maka pada akhir tahun 2010 jumlah rumah tidak layak huni tinggal 500 rumah. Rehabilitasi rumah tidak layak huni ini memang belum seluruhnya selesai pad tahun 2010, hal ini karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada masa yang akan datang akan dipikirkan strategi bantuan rebab rumah tidak layak huni ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi jug asekiranya melibatkan masyarakat maupun perusahaan melalui program community develpoment. VII. Kesempatan Kerja A. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja pada periode 2006-2010 berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. Tahun 2006 jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja adalah 90.574 orang. Tahun berikutnya, tahun 2007, jumlah angkatan yang tidak bekerja melonjak menjadi 115.408 orang. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sedikit menurun menjadi 110.158 orang. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terendah

terjadi

pada

tahun

2010

yaitu

sebanyak

83.603

orang.

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dapat dilihat pada grafik I.13 berikut ini. Grafik I.13 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja 150.000 100.000 50.000 -

2006 2007 2008 2009 2010 Orang 90.574 115.408 110.158 93.344 83.603 Sumber data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


18


B. Jumlah angkatan kerja Jumlah angkatan kerja tahun 2006-2010 berfluktuasi, yaitu dari sebanyak 910.851 orang pada tahun 2007 menjadi sebanyak 924.661 orang pada tahun 2008 atau naik sebesar 1,52%. Grafik I.14 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

1.050.000

1.001.225

1.000.000

950.000

893.573

924.661

910.851

916.206

900.000 850.000 800.000

2006 Orang 893.573

2007 910.851

2008 924.661

2009 916.206

2010 1.001.22

Sumber data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja C. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah tenaga keja yang berhasil ditempatkan selama enam tahun sebanyak 20.984 orang atau rata rata per tahun 3.497 orang, dan berfluktuasi di setiap tahunnya. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan selama lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik I.15 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Sumber data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


19


Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010 meningkat sebesar 424,71% dibanding dengan tahun 2009. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 9.437 orang, terget kinerja tercapai 100%. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 karena : 

Penyebaran informasi lowongan kerja melalui PO BOX 1500.



Kerjasama lembaga penempatan tenaga kerja swasta, bursa kerja khususnya bursa kerja swasta.



Banyaknya rekruitmen dai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

VIII. Angka Kriminalitas Selama lima tahun angka kriminalitas berfluktuasi dalam kisaran angka 1.000 1.800 kejadian setiap tahunnya. Pada tahun 2005 – 2007 angka kriminalitas cenderung turun dan naik pada tahun 2008 dan 2009. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 s/d 2009 berpengaruh pada perekonomian baik secara nasional maupun regional khususnya terhadap lonjakan harga sembako. Kondisi tersebut berpengaruh pada pola pikir sebagian masyarakat yang mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya. Perkembangan angka kriminalitas selama lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.16 Perkembangan Angka Kriminalitas

Perkembangan angka Kriminalitas 2.000

1.741

1.466 Kejadian

1.500

1.243

1.224

1.200

1.067

1.000

500 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber Data : Bakesbangpol dan linmas


20


Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2005 - 2010 dalam menekan angka kriminalitas adalah: 1. Menyelenggarakan diklat Pam Swakarsa 2. Menambah frekuensi koordinasi dengan aparat keamanan Kecamatan dan Desa serta pemanfaatan potensi ang ada untuk kelancaran informasi 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada keamanan dan ketertiban masyarakat 4. Menyelenggarakan Rakor Kominda 5. Menyelenggarakan Lomba Cipta Kampung Aman 6. Menambah pasukan keamanan pada bank-bank yang dinilai rawan terhadap perampokan nasabah dan meningkatkan keamanan di ATM-ATM dan pusat perbelanjaan 7. Sosialisasi Wasbang dan Ranham. IX. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik I.117 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: Dinas Pendidikan

Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,35%. Pada tahun 2009 sebesar 75,60%, dan pada tahun 2010 target IPM sebesar 75,89%. Hal ini dapat dilihat bahwa ada peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Disusul dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan peningkatan daya beli masyarakat dari tahun 2008 sampai tahun 2009 sebesar 10,23%.


21


A. Perkembangan Usia Harapan Hidup Grafik I.18 Perkembangan Usia Harapan Hidup

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011 Perkembangan usia harapan hidup pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 70,39 dibanding pada tahun 2009 yang hanya sebesar 70,13. B. Perkembangan Angka Melek Huruf Grafik I.19 Perkembangan Angka Melek Huruf

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011 Perkembangan angka melek huruf selama lima tahun 2005 - 2010 mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2009 yang turun sebesar 97,09% dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 97,29%.


22


C. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Grafik I.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011 Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 sebesar 9,52 dan pada tahun 2010 tidak mengalami kenaikan, tetap sebesar 9,52. Terakhir, sebagai dasar bagi penyusunan rencana kerja (Renja) Bappeda dalam kurun waktu I tahun, maka Renstra ini akan selalu dijadikan acuan. Dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a.

Program dan kegiatan

b.

Lokasi kegiatan

c.

Indikator kinerja

d.

Kelompok sasaran

e.

Pagu indikatif. Rencana Kerja Bappeda diharapkan akan selalu mengacu pada yang teruang dalam

Renstra Bappeda dengan peninjauan setiap tahun yang mendasarkan pada hasil Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan hingga level Kabupaten. Dengan pola seperti tersebut, maka keterpaduan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dapat terjalin dengan selaras.


23


1.2 . Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RENSTRA Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan

Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;


24


13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah : 1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD dan antar pelaku pembangunan di Kabupaten

Sidoarjo serta menjamin tercapainya

penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar sektor pembangunan maupun antar tingkat pemerintah 3. Memberikan arahan atau pedoman bagi Bappeda dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 - 2015 dapat tercapai; 4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan jangka menengah Bappeda; 6. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan

Tujuan

penyusunan

dari

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang dinamis dan semakin kompleks; 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik; 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan; 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (Goals) 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan; 6. Meningkatkan tugas pelayanan kepada masyarakat secara prima; 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).


25


1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumberdaya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


26


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sidoarjo,

Bappeda

Kabupaten

Sidoarjo

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan, yang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi : a) Perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam; pemerintahan

dan

aparatur;

kesejahteraan

rakyat

dan

aparatur;

permukiman dan prasarana wilayah; penelitian dan pengembangan; statistik dan pelaporan serta kesekretariatan. b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja; d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


27


b. Unsur staf, yaitu Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sekretariat mempunyai fungsi : a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; c) Pengelolaan administrasi keuangan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Sub Bagian Keuangan

c. Unsur pelaksana, yaitu Bidang-bidang yang terdiri dari :

1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; c. Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; d. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan di perekonomian dan sumber daya alam; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari : 1. Sub Bidang Perekonomian 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

2) Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang pemerintahan dan


28


aparatur. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan aparatur mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur; c. Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur; d. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan bidang Pemerintahan dan aparatur; e. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemerintahan 2. Sub Bidang Aparatur

3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasayrakatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis perencanaan di bidang kesejahteran rakyat dan kemasyarakatan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

perencanaan

di

bidang

kesejahteraan

rakyat

dan

kemasyarakatan; c. Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; d. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari : 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Sub Bidang Kemasyarakatan


29


4) Bidang

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas badan dalam perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah; c. Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah; d. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas badan di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penelitiand an pengembangan; c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemetintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Guna

menunjang

pelaksanaan

tugasnya,

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan


30


2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

6) Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang statistik dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis statistik dan pelaporan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis statistik dan laporan; c. Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah; d. Penyusunan data statistik daerah; e. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan; f.

Penyusunan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendataan dan Statistik 2. Sub Bidang Dokumen Perencanaan dan Pelaporan d. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bada Perencanaan Pembangunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :


31


Bagan II.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo Kepala Bappeda

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag keuangan

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Statistik dan Pelaporan

Subbid Perekonomian

Subbid Pemerintahan

Subbid Kesejahteraan Rakyat

Subbid Tata Ruang dan Permukiman

Subbid Pendataan dan Statistik

Subbid Kemasyarakatan

Subbid Prasarana Wilayah

Subbid Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Subbid Sumber Daya Alam

Subbid Aparatur


Subbid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Subbid Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

32


2.2 Sumberdaya SKPD

a. Sumber Daya Manusia Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang keseluruhan pegawainya merupakan PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan diklat penjenjangan, maka kondisi aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1) Jumlah dan Jenis Kelamin Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebanyak 52 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

2) Status Kepegawaian Berasarkan data per Mei 2015 Dari 52 orang pegawai, yang terdiri atas 51orang berstatus PNS sedangkan 1 orang CPNS serta tenaga pengentry data berstatus kontrak sebanyak 10 orang, dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki sebagai berikut : -

Pendidikan Magister (S2)

: 16 orang

-

Pendidikan Sarjana (S1)

: 25 orang

-

Pendidikan Sarjana Muda (D3)

: 1 orang

-

Pendidikan SLTA

: 10 orang

3) Pendidikan penjenjangan aparatur -

Pendidikan SPAMEN (Diklat Pim II)

: 1 orang

-

Pendidikan SPAMA (Diklat Pim III)

: 7 orang

-

Pendidikan ADUMLA dan ADUM (Diklat Pim IV)

: 15 orang

Di samping pendidikan penjenjangan, aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga mengikuti berbagai pelatihan teknis fungsional baik di bidang perencanaan maupun non perencanaan/penunjang, baik yang diselenggarakan oleh Depdagri, Bappenas,


33


Propinsi atau Pemerintah Kabupagten Sidoarjo sendiri serta mengikuti berbagai seminar/lokakarya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan. b. Sarana prasarana pendukung Untuk menunjang dan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersedia sarana prasarana pendukung sebagai berikut : -

Kendaraan roda empat

: 6 unit

-

Kendaraan roda dua

: 11 unit

Selain fasilitas kendaraan, terdapat pula sarana prasarana pendukung lainnya sebagaimana tabel berikut : Tabel II.1. Daftar sarana prasarana pendukung pekerjaan Pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo No

Jenis

Jumlah

Kondisi

1.

Komputer PC

23 unit

Baik

2.

Laptop (Notebook)

13 unit

Baik

3.

OHP

2 unit

Baik

4.

LCD (In Focus)

2 unit

Baik

5.

Mesin fotokopi

1 unit

Baik

6.

Meja Kerja

45 buah

Baik

7.

Kursi Kerja

48 buah

Baik

8.

AC

24 buah

Baik

9.

Filing Cabinet

16 unit

Baik

10.

Printer

16 unit

Baik

11.

Scanner

4 unit

Baik

12.

Almari kaca/kayu

21 unit

Baik

13.

Layar OHP

1 buah

Baik

14.

Kursi Tamu

3 unit

Baik

15.

Mesin Penghancur Kertas

2 unit

Baik

16.

Speaker audioroom

11 unit

Baik


34


17.

Wireless

2 unit

Baik

18.

VCD dan Tape

6 unit

Baik

19.

Handycam

5 unit

Baik

20.

Camera Digital

4 unit

Baik

21.

Server

1 unit

Baik

22.

TV LCD 24’

1 unit

Baik

23.

Monitor touchscreen

1 unit

Baik

24.

Tandon air

1 buah

Baik

25.

Rak buku

1 buah

Baik

26.

Meja kursi front office

1 buah

Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Desember 2010 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Bappeda adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan ini ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama di antara personel karyawan/karyawati di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo maupun kerjasama lintas sektoral di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam RENSTRA Bappeda Tahun 2006-2010 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dalam Renstra Bappeda menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yakni , menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah kabupaten


35


Sidoarjo (IKU Kabupaten dan IKU SKPD/Bappeda) sebagaimana pada Tabel II.1. dan II.2 (Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2006-2010).

Sementara, output pelayanan yang dilaksanakan Bappeda antara lain : 1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah. 2. Penyusunan dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan dokumen lain. 3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah 4. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan strategis daerah. 5. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah. 6. Pelayanan ketatausahaan Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya. Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


36


Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo (2006-2010) NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target TargetTarget IndikatorTarget Renstra SKPD Tahun keSPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian yang dihasilkan

-

20

4

20

4

20

100%

100%

2

Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan

-

20

4

20

4

20

100%

100%

3

Jumlah dokumen statistik yang tersedia

-

2

2

2

2

2

100%

100%

4

Jumlah dokumen tata ruang (RDTRK) yang sesuai dengan RTRW

-

7

4

7

4

7

100% 100%

5

Jumlah zoning regulation (raperda)

-

1

-

1

-

1

-

6

Jumlah revisi RTRW yang ditetapkan

-

1

1

-

1

-

100%

7

Jumlah masterplan RTH dan rancangan perbup

-

1

-

1

-

1

-

8

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

-

1

1

1

1

1

100% 100%

9

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

-

1

1

1

1

1

100% 100%

10

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

-

1

1

1

1

1

100% 100%

11

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

-

334

311

334

311

334

100% 100%

12

Buku Kabupaten dalam angka

-

87

100

87

100

87

100% 100%

13

Buku PDRB

-

80

100

80

100

80

14

Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

-

100%

100%100% 100%

15

Persentase sarana dan prasarana layak pakai

-

100%

90% 90% 90%

16

Persentase rata-rata kehadiran pegawai

-

100%

100%100% 90%

17

Persentase pegawai yang dikirim mengikuti pelatihan

-

100%

18

Jumlah dokumen monev yang dapat digunakan sebagai input perencanaan pembangunan

-

100%

7

7

100%

19

Persentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan

-

100%

100%

90%

90%

20

Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan

-

100%


20

15

20

100% 100% 100% 70%

33

70%

70%

90,91% 95%

84%

18

7

15

37

15

7

33

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 78%

78% 78%

90,91% 95% 90%

75%

100% 100%

84% 100%


Tabel II.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***) (1) BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Anggara n (17)

Realisasi (18)

1.981.400.000

2.236.000.000

1.975.085.680

2.090.125.054

99,68%

93,48%

20%

10%

1.925.405.000 3.955.689.637

2.024.535.000 7.975.614.877

1.859.169.000

1.963.495.000

96,56%

96,98%

5,2%

5,7%

3.818.925.923

7.839.847.315

96,54%

98,30%

110%

105,3%

224.455.000

443.450.000

222.409.000

441.976.000

99,09%

99,67%

97,6%

98,8%


38


2.4 Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Bappeda Dari hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur khususnya menyangkut keselarasan dengan tujuan dan sasaran yakni memantapkan penyelenggaran sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, serta peningkatan kinerja pembangunan

daerah

melalui

pengendalian,

pelaporan

dan

Monev

yang

dapat

dipertanggungjawabkan dengan dukungan data dan informasi pembangunan daerah yang mendukung kebijakan. Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan keselarasan dokumen Renstra Bappeda dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, demografi, serta aspek lain yang terkait. dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Bappeda. Hasil telaah atas dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Dalam konteks sub bab ini dikemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Sesuai dengan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo yakni 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dalam upaya pengembangan fungsi layanan ini. Dimana secara sistematis, hasil kajian/telaah atas peluan dan tantangan dalam 5 tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Bappeda dituangkan sebagai berikut: . Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang menjadi daya dorong Bappeda Kabupaten Sidoarjo : 1. Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah. 2. Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. 3. Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis. 4. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.


39


5. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 6. Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Tantangan (Threats) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi pencapaian tujuan. 1. Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi bagi pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi Pemerintah RI sampai tahun 2015. 2. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 3. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah. 4. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penyaluran anggaran DAU untuk Kabupaten Sidoarjo. 5. Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat dimana belum tersusun dokumen KLHS.


40


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tugas Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan

daerah,

yang

dalam

pelaksanaannya

Bappeda

menyelenggarakan 3 fungsi, yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini Bappeda masih menemui beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain : 1. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Adanya

persepsi

yang

salah

terhadap

posisi

Bappeda

sebagai

lembaga

perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah; 4. Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya proses perencanaan; 6. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; 7. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan

data,

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan


41


Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Stand ar yang Digun akan

(1)

(2)

(3)

Pelayanan Bappeda berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada umumnya sudah mencapai target terutama menyangkut perencanaan

IKU Kab. Sidoarjo

1. SDM aparat perencana 2. Sarana dan prasarana pendukung 3. Koordinasi antar bidang

Kajian RTRW

SSWP Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 5 SSWP.

Undang Undang No. 6 Tahun 2007 tentang Penata an ruang

Koordinasi antar instansi terkait

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENAN GAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

1. Peraturan perundangundangan 2. Koordinasi antar SKPD/ sektoral

Peraturan Perundang-undangan


1. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah; 4. Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya proses perencanaan; 6. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; 7. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan 1.

2.

Adanya perbedaan antara luasan di mapping dengan di table; Tidak semua pelaku usaha melakukan proses perijinan, banyak yang sudah membangun baru menguru ijin

42


Tabel III.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1) 1

2

Dinamika Internasional (2) Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.

4

Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. MDGs

5

MDGs

6 7

ISO

3

8 9

Isu Strategis Dinamika Dinamika Regional/Lokal Nasional (3) (4) Reformasi Reformasi birokrasi dan birokrasi dan pelayanan publik tata kelola Pendidikan

Pemerataan kesehatan

dan

kualitas

Kesehatan

Pemerataan pendidikan

dan

kualitas

Penanggulangan kemiskinan Ketahanan pangan Infrastruktur Iklim investasi dan usaha Energi;

Infrastruktur dan tata kelola potensi daerah Kemiskinan dan jumlah pengangguran Pertumbuhan ekonomi Kemandirian pemerintah dalam pembangunan Kelestarian lingkungan hidup dan bencana alam Keadilan, peran serta masyarakat dan persamaan gender

Lingkungan hidup dan Bencana Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

10

11

Lain-lain (5)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rumusan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termaktub dalam RPJMD adalah: “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Penjelasan atas Visi tersebut sebagai berikut : a.

Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur


43


dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin. b.

Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yaitu: 1.

Rasio PAD terhadap APBD > 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan.

2.

Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio ini menggambarkan semakin mandirinya daerah.

3.

Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah daerah

selalu

berupaya

mendorong

pembangunan

di

sembilan

sektor

perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga

kontribusinya pada perekonomian daerah bisa lebih nyata

dirasakan. 4.

Perimbangan

perbandingan

income

perkapita

dengan

kebutuhan

hidup

masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara layak akibat

terpenuhinya

seluruh

kebutuhan

hidupnya

dari

pendapatan

yang

diperolehnya. 5.

Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi sehingga

surplus

bila

digunakan

untuk

pembiayaan

pembangunan

dan

pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah. c.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat


44


dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks ketimpangan antar wilayah.

Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektorsektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai dengan meningkatan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang

maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era

globalisasi. Misi 2: Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Misi 3: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban


45


melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama. Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal. Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Misi 6: Mendorong

tumbuh

kembangnya

iklim

investasi

untuk

mencapai

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Misi 7: Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan


46


lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Misi 8: Menumbuhkembangkan

iklim

demokrasi

yang

sehat,

santun

serta

menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat. Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan upaya menuju Kabupaten Sidoarjo yang demokratis,mandiri dan sejahtera. Perlu adanya upaya

yang

serius

mensosialisasikan

dan

cara-cara

intens

dari

demokrasi

segenap yang

ideal

aparatur secara

daerah

untuk

simultan

dan

berkelanjutan. Dalam upaya sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda, maka rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD menjadi dasar bagi Bappeda untuk menselaraskan aspek perencanaan pembangunan daerah dalam menopang pencapaian atas visi, misi dan program. Aspek program yang dicakup oleh Bappeda sebagimana tertuang didalam RPJMD antara lain: 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7. Program Kerjasama Pembangunan 8. Program Pengelolaan RTH 9. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup (Koordinasi penilaian Kab/Kota Sehat) 10. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah 11. Program pengadaan data pokok peruntukan tanah (per kecamatan) 12. Program Pengembangan Data/Informasi

Termasuk juga program lintas SKPD yang ditangani Bappeda bersama SKPD terkait/teknis misalkan dengan Dinas PU Cipta Karya menyangkut Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan. Dengan Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya serta beberapa program diatas yang sifatnya lintas SKPD.


47


Tabel III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No

Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


(1)

(2)

(3)

1

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Pemanfaatan dokumen perencanaan berkaitan upaya penguatan daya saing (IPM) masih belum digunakan secara optimal dalam rekomendasi dan pelaksanaan program/kegiatan.

Kemampuan  Isu SDM dan daya daya ungkit saing merupakan Isu program/kegiatan nasional, sehingga belum memadai terintegrasi dengan bagi upaya perencanaan nasional. peningkatan  Peran serta swasta dan kualitas SDM lintas sektoral dalam termasuk upaya penguatan SDM kurangnya yang makin meningkat dukungan hasil dalam upaya dokumen pengembangan perencanaan kapasitas (misalkan yang memadai. program CSR).

 Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu rencana;  Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya proses perencanaan;

Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur stakeholders secara substantive dan konsisten atas perencanaan.

 Pola perencanaan pembangunan partisipatif banyak didorong oleh NGO dan lembaga donor termasuk isu gender.  Isu pembangunan berkelanjutan sudah terinternalisasi pada SDM perencana di Bappeda.

Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

Kurangnya SDM perencana pada kelompok fungsional

Secara simultan dilakukan proses penyediaan SOP serta alat praktis bagi analisis kelayakan kegiatan.

1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan pembangunan ekonomi 2.

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender. 1. Program pengembangan dan penguatan partisipasi masyarakat pada proses Pembangunan Daerah

3

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan system.

48


4

5

2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan

Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 1. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 3. Program pemberdayaan petani pemakai air

Konsisitensi dan sinergisitas dokumen perencanaan

Dokumen peta jalan (road map) investasi belum ada.

Optimalisasi fungsi SSWP yang terintegrasi dan terkoneksi dengan pembangunan regional.

Konsistensi dan proporsi dokumen perencanaan

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

Kerjasama dengan pihak eksternal (lembaga donor dan asosiasi, lintas kewilayahan dan pengembangan jejeraing)

Perencanaan kawasan dan dokumen KLHS belum memadai

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Propinsi

No (1) 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Tabel III.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jatim Sebagai Faktor Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Renstra Bappeda Provinsi Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong (2)

(3)

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja Meningkatnya kompetensi SDM Meningkatnya pengembangan system pelaporan keuangan Tersedianya pedoman system dan mekanisme perencanaan pembangunan Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaa pembangunan Terlaksanakannya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

 Kompetensi dan daya dukung SDM serta prasarana masih perlu ditingkatkan .  System yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan pelaporan perencanaan dan hasil pembangunan belum memadai.  Ego sektoral dan lintas kewilayahan

(4)  Kapasitas SDM kurang proporsinal dengan Tugas dan Fungsi  Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;


(5)  Adanya upaya secara berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas indivisu, system dan lembaga.  Secara simultan dilakukan proses penyediaan SOP serta alat praktis bagi analisis kelayakan kegiatan.

49


Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.

 Penyedian system penunjang sudah terencana.

Tersedianya system pelaporan hasil-hasil pembangunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tabel III.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Pengembangan fungsi SSWP

Fungsi dan nilai strategis SSWP belum terintegrasi dalam koridor perencanaan daerah

2.

Perencanaan lingkungan hidup strategis

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) belum terdokentasi dalam perencanaan

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan

Perkembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang cukup merata serta potensi masing-masing SSWP untuk dikembangkan Dukungan kebijakan bagi percepatan perencanaan KLHS

Tabel III.7

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4

Ruang Sosial Spasial dan Sektoral Spasial dan Sektoral Spasial dan Sektoral

Dinamis Dinamis

Dinamis

Dinamis

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

Prioritas dan berkelanjutan

Kabupaten Sidoarjo


Kabupaten Sidoarjo

Prioritas, Mitigasi dan berkelanjutan

Kawasan Khusus Rawan Bencana


Basis SSWP


50


No

(1)

5.

Rencana Pola Ruang (2) Spasial dan Sektoral

Pola Ruang Saat Ini (3) Dinamis

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Prioritas dan berkelanjutan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isuisu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sidoarjo, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015. Tabel III.8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No 1 2 3 4 5 6 7

Kriteria*)

Bobot**)

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Kebutuhan layanan bagi masyarakat

20

Total

15 20 15 10 10 10 100

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang


51


menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut : Tabel III.9 Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke3 4 5 6

7

Total Skor

(8) 7.5

(9) 15

(10) 90

7.5

7.5

15

87.5

15

7.5

7.5

15

85

15

15

7.5

7.5

10

83

12

15

15

5

7.5

10

75.5

10

10

15

15

7.5

5

9.5

75

10

10

15

13

5

7.5

10

73

No

Isu Strategis

1

2

(1) 1

(2) Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif

(3) 12.5

(4) 15

(5) 17.5

(6) 15

(7) 7.5

12.5

15

15

15

3

Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

10

15

15

4

Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, serta Learning Organization

10

18

5

Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan KebIjakan Pembangunan

10

6

Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Strategis Pembangunan

7

Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

2

1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, arus globalisasi cenderung bergerak semakin cepat. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki


52


secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Banyak permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada wilayah tertentu. Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah (spesifik lokasi). Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif Bupati sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan yang mendesak seperti bencana alam, kemiskinan, wabah penyakit menular, pemutusan hubungan kerja (PHK), kekurangan pangan kronis, pembentukan desa baru karena terjadinya disparitas antar desa. Di pihak lain, peran Bappeda membantu Bupati untuk mengkaji dan menyediakan alternatif kebijakan/keputusan belum berjalan optimal. Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda harus mendukung berbagai kebijakan Bupati dengan kajian akurat mengenai dampak dari berbagai permasalahan yang mendesak tersebut. Selain itu, kemampuan Bappeda untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif. Selain hal tersebut Bappeda juga berperan untuk lebih meningkatkan perencanaan bottom-up

untuk

membangun

partisipasi

masyarakat

terhadap

kegiatan

pembangunan yang diprakarsai pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses perencanaan


53


dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan

konsistensi

antara

kebijakan

yang

dilakukan

berbagai

organisasipublik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kenijakan dan pelaksanaan. b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik. e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan. Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan atau penyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian indikator keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat segera dirumuskan dan diimplementasikanuntuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar. 4. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, serta Learning Organization Perubahan

paradigma

sistem

pemerintahan

demokratis

berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengehendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).


54


Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui good governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor

pendukung

akan

dipercepat

karena

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat/lapangan, bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah. Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal harus diperhatikan, antara lain : a. Kualitas (profesional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai. b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya startegi pengembangan dan pelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian kinerja (performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai (compensation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Bappeda yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembagunan dan dinaika perubahan yang terjadi dalam lima tahun kedepan. c. Penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 yang didukung oleh peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas keseharian melalui penerapan Standard Operational Procedure (SOP) lingkup Bappeda Kabupaten Sidoarjo, yang mencakup : tata laksana rapat (pimpinan, bidang, sub bidang, kegiatan), tata laksana apel (pimpinan apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan dan kenyamanan serta kebersihan gedung Bappeda Kabupaten Sidoarjo. d. Penerapan

insentif

berbasis

kinerja

(IBK).

Bappeda,

sebagai

lembaga

perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda menjadi usaha yang sangat penting, karena perencanaan yang berdaya guna dan behasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya. e. Komitmen semua insan Bappeda untuk menjadikan lingkungan/organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk menjadi karyawan/karyawati Bappeda. Terbentuknya Bapeda berkualitas akan menjadikan magnet untuk merekrut dan mempertahankan


55


talenta-talenta terbaik untuk mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, keberadaan Bappeda sebagai koordinator dan fasilitator baik perencanaan dan pelaksanaan maupun penganggaran pembangunan akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, stakeholders dan public secara keseluruhan.

5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan KebIjakan Pembangunan Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur dan kaya akan fungsi, sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun ke depan. Keberadaan sekretariat dan enam bidang (Bidang Data dan Pelaporan, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Kesejateraan Masyarakat, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara utuh, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ke depan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem penganggaran masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan perlu dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Alokasi anggaran dari bidang lingkup Bappeda dan SKPD lain berbasis kepada kinerja masingmasing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang tinggi. Hal ini untuk merespon pola anggaran berbasis kinerja dalam mekanisme “blockfund”.


56


6. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Strategis Pembangunan Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai lembaga perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil kajian startejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda baru dapat dikatakan berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah baik, rasional dan diterima serta bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Sidoarjo. Oleh karena itu, Bappeda harus melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh stakeholders dan publik. Untuk itu, diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian strategik harus ditingkatkan melalui peragaan, komunikasi tatap muka, dan media diseminasi lainnya. Peragaan merupakan kegiatan yang mendemonstrasikan keunggulan

produk

perencanaan

dan

hasil

kajian

stratejik

melalui

penyelenggaraan ruang pamer (show room) dan pameran pembangunan. Sedangkan komunikasi tatap muka merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi dan khalayak peserta (stakeholders dan publik). 7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator,

Administrator,

serta

Think

Tank

Perencanaan

dan

Pelaksanaan Pembangunan Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut : a. Selaku Motivator, Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, yang diorientasikan kepada perubahan kondisi masyarakat Sidoarjo yang lebih maju. Dengan demikian Bappeda harus mampu menjadi motor penggerak di daerah untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia baik di lingkungan internal dan eksternal dalam menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. b. Selaku Koordinator, perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam mengkoordinasikan perencanaan antar SOPD di tingkat kabupaten tetapi juga penganggaran dan pelaksanaannya.


57


c. Selaku Fasilitator, Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihak swasta. d. Selaku

Komunikator,

Bappeda

diharapkan

secara

aktif

melakukan

sosialisasi tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik melalui berbagai media diseminasi. e. Selaku Administrator, Bappeda diharapkan : (1) terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; (2) secara

aktif

menyusun

dan

menginformasikan

sistem

prosedur

pelaksanaan; (3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan;dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan APBD dan APBN. f.

Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan dan perubahan yang ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Baik kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan Karya Rencana Tahunan, harus mampu berperan sebagai motivator penggerak untuk memberdayakan segala sumber-sumber daya di lingkup Bappeda.


58


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun

dalam

kesejahteraan,

upaya

mencapai

kinerja

pembangunan

layanan,

dan

peningkatan

daya

daerah

saing

pada

daerah

aspek dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Untuk itu Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai sebuah organisasi telah merumuskan visi SKPD yang sejalan dengan visi Bupati terpilih dan menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi tersebut adalah : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH YANG SINERGIS, PROPORSIONAL, KOMUNIKATIF DAN KONSISTEN”

Upaya mewujudkan perencanaan daerah yang Sinergis bermakna penguatan sinergi antar pelaku (birokrasi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha) dalam relasi tripartit yang saling mendukung, antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui upaya penguatan koordinasi dan kesepahaman, antar dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek maupun dokumen pendukung lainnya. Proporsional bermakna bahwa dalam perencanaan daerah sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda dimana aspek perencanaan harus tetap dalam koridor aturan main (rule of game), sesuai aturan dan sesuai proporsi masing-masing pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan serta secara berkelanjutan bagi penguatan


59


kapasitas perencana pembangunan daerah. Komunikatif bermakna bahwa produk perencanaan menjadi bagian dari informasi kepada publik serta proses perencanaan bersandar pada pola komunikasi yang seimbang. Konsisten bermakna bahwa desain perencanaan

menjadi

panduan

bagi

seluruh

stakeholder

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah, sehingga diperlukan komitmen dan konsistensi atas produk rencana pembangunan agar dapat dilaksanakan sebagai skenario atas pemenuhan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun kedepan serta sebagai sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi. Selanjutnya dari visi di atas, dirumuskanlah misi Bappeda sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas. Rumusan misi ini dimaksudkan untuk membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

sinergitas

dan

konsistensi

perencanaan

SKPD

dengan

perencanaan Kabupaten yang ditunjang dengan kapasitas SDM perencana; Upaya memperkuat kelembagaan perencanaan pembangunan daerah diperlukan penguatan sinergi atas produk rencana dari SKPD dengan perencanaan daerah/kabupaten sebagai suatu perencanaan yang terpadu serta komitmen semua pihak untuk menjamin konsistensi perencanaan. Dalam hal ini juga perlu ditopang dengan pengembangan kapasitas SDM perencana. 2. Mengoptimalkan fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah yang berkelanjutan; Pembangunan berkelanjutan merupakan isu sentral untuk menjamin fungsi rencana tataruang sejalan dengan pelaksanaan/implementasi dengan mengeliminir atas penyimpangan serta mendayagunakan fungsi keruangan secara optimal dan konsisten dengan dukungan produk rencana yang selaras. 3. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah; Peran penting Bappeda melalui Monev yang berkelanjutan terus berupaya dimantapkan dengan dukungan kelembagaan yang sinergis dan proporsional. Dalam konteks ini perlu dilakukan upaya membangun komunikasi yang selaras antar elemen pelaku pembangunan daerah.


60


4. Mewujudkan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi; Pusat data menjadi kebutuhan yang mendukung bagi proses pembangunan secara substantif dan tepat. System data yang terintegrasi serta berkualitas menjadi jaminan bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik serta menjadi bagian informasi bagi public menyangkut perencanaan atas program, kegiatan berikut anggaran secara transparan dan akuntabel..

5. Mengoptimalkan

fungsi Litbang

sebagai dasar merumuskan kebijakan

pembangunan daerah. Peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan sebagai penopang perumusan kebijakan bagi pembangunan sangat strategis. Upaya penguatan kelembagaan Litbang menjadi agenda utama Bappeda dalam 5 tahun kedepan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam upaya menjabarkan Visi dan Misi Bappeda, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah sebagai berikut: Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. (1)

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KENERJA

(2)

(3)

(4)

(1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang konsisten dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah/kabupaten (2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan 00

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah

Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Persentase desa/kel/kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai juknis

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

90%

95%

100%

100% 100%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

85%

90%

93%

95%

Persentase kehadiran pegawai

Pemahaman SDM perencana atas peraturan dan perumusan dokumen perencanaan Tingkat pemenuhan kualitas dan mutu layanan pegawai


61


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KENERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (1) Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan (2) Terselenggaranya tertib administrasi perkantoran secara baik dan proporsional

Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen RTRW

Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat

Persentase kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan berdasar hasil Monev

MISI 2

Misi 3

(2) Meningkatkan akses data dan informasi bagi kebutuhan perencanaan dan komunikasi dengan stakeholders

MISI 5

Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas Mewujudkan fungsi Mengoptimalkan Litbang Bappeda secara peran Litbang dalam proporsinal dan optimal perumusan kebijakan bagi perumusan perencanaan kebijakan pembangunan pembangunan daerah daerah

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu Persentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu Persentase penyerapan anggaran per tribulan Persentase sarana dan prasarana yang memadai/memenuhi syarat Persentase data hasil Pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu

Persentase dokumen kajian dan litbang yang ditindaklanjti sebagai rumusan kebijakan pembangunan daerah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

85%

90%

90%

90%

90%

85%

90%

90%

90%

90%

85%

90%

93%

94%

95%

30%

35%

85%

90%

93%

94%

95%

40%

50%

60%

70%

75%

45%

65%

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahanpermasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakanpembangunan. Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan


62

80%


eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi. Kedua lingkungan ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yakni peluang dan tantangan yang akan menjadi elemen strategi organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam proses pencapaian tujuan dalam bentuk Matrik IFAS/EFAS.

Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi : 1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun (RPJMD) serta dokumen lainnya seperti RTRW dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sebagai acuan dan upaya keterkaitan perencanaan. 2. SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses perencanaan. 3. Dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan ke depan terhadap suatu perencanaan pembangunan yang substantive dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. 4. Adanya

suatu

tekad/semangat

membentuk

team

work

dalam

penguatan

kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah; 5. Adanya

dukungan

anggaran

dalam

menunjang

kegiatan

perencanaan

pembangunan.

Kelemahan

(Weaknesses)

yaitu

situasi

dan

ketidakmampuan

internal

yang

mengakibatkan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi adalah : 1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas dan ide perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam kosep di masing-masing bidang sebagai tindak lanjut. 2. Kurang tersedianya data-data dan informasi yang sebagai pendukung dalam analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun digunakan instansi terkait. 3. Belum mantapnya mekanisme dan koordinasi perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah; 4. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum


63


meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan

data,

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 5. Belum membudayakan transparansi (keterbukaan) dari dinas/instansi untuk mengemukakan

masalah–masalah

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Bappeda Kabupaten Sidoarjo : 1. Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah. 2. Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. 3. Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis. 4. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 5. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 6. Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Tantangan (Threats) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang dapat mempersulit pencapaian tujuan. 1. Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi bagi pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi Pemerintah RI sampai tahun 2015. 2. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;


64


3. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah. 4. Ketidakstabilan

politik

dan

APBN

Indonesia

yang

berpengaruh

terhadap

perencanaan dan penyaluran anggaran DAU untuk Kabupaten Sidoarjo. 5. Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat dimana belum tersusun dokumen KLHS. 6. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bisa berakibat euphoria jika tidak ditangani oleh secara tepat, konsisiten dan proporsional.

Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi Bappeda secara akurat serta komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap kinerja Bappeda. Berikut ini disajikan matrik analisis SWOT, sebagai model penentuan alternatif bagi pengembangan layanan berkaitan dengan aspek hasil telaah tersebut diatas.


65


Tabel IV.2 Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Alternatif Strategi (Sasaran: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo Faktor

Peluang:

Eksternal

 Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi bagi pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi Pemerintah RI sampai tahun 2015.  Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;  Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.

Internal

 Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.  Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.  Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Kekuatan:

Alternatif Strategi (SO):

Alternatif Strategi (ST):

 Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun (RPJMD) serta dokumen lainnya seperti RTRW dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sebagai acuan dan upaya keterkaitan perencanaan.  SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses perencanaan.

1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan SKPD dan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan prakarsa aktif stakeholders.

Faktor

2. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur. 3. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat lini pemerintahan dan pada semua kegiatan serta meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif


Tantangan:

1. Menselaraskan upaya pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan isu global dan nasional, terutama indicator MDGs dimana tahun 2015 harus tercapai. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. . 3. Mengembangkan budaya dan pola komunikasi secara proporsional serta setara dilingkup Pemkab Sidoarjo

66


 Dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan ke depan terhadap suatu perencanaan pembangunan yang substantive dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.  Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah;  Adanya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan

dan bertanggung jawab.

Kelemahan:

Alternatif Strategi (WO):

Alternatif Strategi (WT):

-

1. Peningkatan daya dukung SDM dan sarana dan prasaran dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.

1. Pengembangan inisiatif dan kreatifitas perencanaan dengan meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta koordinasi lintas sektoral.

-

-

Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas dan ide dalam mengembangkan kreatifitas dan ide perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam kosep di masing-masing bidang sebagai tindak lanjut. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah; Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda dengan lembaga/dinas dan instansi lain.

2. Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.


67


Tabel IV.3 Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi (Sasaran: Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah)

Faktor

Faktor

Peluang:

Tantangan:

Eksternal

 Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.  Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.  Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

 Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat..  Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bisa berakibat euphoria jika tidak ditangani oleh secara tepat, konsisten dan proporsional.



Internal Kekuatan:

1. Pengembangan perencanaan pembangunan  Dokumen perencanaan pembangunan masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh jangka menengah daerah yang sudah dan strategis dalam meningkatkan daya dukung disusun (RPJMD) serta dokumen kawasan. lainnya seperti RTRW dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sebagai 2. Mendorong peran swasta melalui program CSR acuan dan upaya keterkaitan sebagai daya dukung dan daya ungkit bagi perencanaan. pengembangan lingkungan yang terpadu dan  Adanya dukungan anggaran dalam berkelanjutan. menunjang kegiatan perencanaan pembangunan


68

1. Penataan dan pematangan perencanaan social dan budaya untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.


Kelemahan: - Belum tersedianya dokumen pendukung perencanaan lingkungan strategis (KLHS). - Fungsi perencanaan kawasan (SSWP) yang belum optimal

Alternatif Strategi (WO):

Alternatif Strategi (WT):

1. Menyediakan dokumen KLHS untuk menopang perencanaan dan pengembangan kawasan 2. Mendayagunakan potensi basis dan unggulan setiap kawasan berdasar SSWP.

1. Mempersiapkan daya dukung melalui sarana-prasarana pengembangan


69

kawasan untuk


Tabel IV.4 Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi

(Sasaran: Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan)

Faktor

Peluang:

Eksternal

 Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.  Dukungan sistem dan dokumen perencanaan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan system monev yang baik

Internal

 Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.  Sistem perencanaan dan movev yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi, menampung atas aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.  Model-model system monev yang berkembang dan dapat dipergunakan.  Perkembangan isu pembangunan berkelanjutan  Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah.

Kekuatan:



Faktor

Tantangan:

 Penguatan fungsi Monev dilingkungan Bappeda secara lebih Substansi dengan 1. Mengembangkan system Monev METAL BESI secara lebih optimal serta instrument Monev dalam dikembangkannya sitem METAL BESI. menunjang pelayanaan.  SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga masih mampu 2. Perlunya daya dukung instrument Monev yang lebih didayagunakan dalam proses perencanaan dan operasional dan memadai untuk mengukur capaian movev yang berkelanjutan. indicator kinerja program/kegiatan  Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah dan Movev yang berkelanjutan;


70

1. Penguatan unsur dan elemen pelaksana Fungsi Monev lintas sektoral 2. Penguatan lembaga Bappeda yang kredibel, transparan dan akuntabel yang ditopang dengan tertib administrasi dan anggaran.


Kelemahan: -

-

-

Alternatif Pengembangan (WO):

Alternatif Pengembangan (WT):

Kurang tersedianya data-data dan informasi 1. Penyiapan SOP bagi Monev yang mendukung yang valid sebagai pendukung dalam analisa perencanaan berkelanjutan sekaligus sebagai model proses Monev yang baik pada Bappeda early warning system. maupun instansi terkait. 2. Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi informasi Belum optimalnya pengelolaan dan sebagai basis Monev perencanaan pembangunan. pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) bagi Monev pembangunan berkelanjutan.


71

1. Upaya perbaikan secara berkelanjutan atas system Monev terutama menyangkut lintas sektoral. 2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government.


Tabel IV.5 Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi

(Sasaran: Meningkatkan layanan dan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah serta Dukungan bagi Perencanaan yang Berkualitas) Faktor

Peluang:

Tantangan:

Eksternal

 Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.  Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.  Dukungan lembaga eksternal bagi penyediaan data dan informasi.

 Masalah data dan informasi dari pihak eksternal yang tingkat validitasnya kurang memadai.  Perubahan kondisi masyarakat dan lingkungan yang cepat sehinga kesesuaian data dan informasi juga berubah;



Faktor Internal Kekuatan:

 Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun 1. Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi (RPJMD) serta dokumen lainnya seperti RTRW informasi sebagai basis perencanaan pembangunan dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur daerah. sebagai acuan dan upaya keterkaitan 2. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk perencanaan. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan  SDM aparatur yang sebagian besar mengawasi jalannya pemerintahan. berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi 3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses pelayanan publik melalui peningkatan akses dan perencanaan.  Adanya suatu tekad/semangat membentuk sebaran informasi. team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah;


72

1. Trianggulasi data dan informasi secara berkala untuk menopang validitas data dan informasi


Kelemahan: -

-



Dukungan sarana dan staf yang terdidik secara 1. Pengembangan sarana pendukung pusat data dan fungsional dalam mengembangkan pusat data kapasitas SDM pengelola data dan informasi. dan informasi masih kurang. Kurang tersedianya data-data dan informasi yang valid sebagai pendukung dalam analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun instansi terkait. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah; Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda dengan lembaga/dinas dan instansi lain. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan


73

1. Memperkuat jejaring data dengan pihak eksternal serta upaya kerjasama dalam membangun pusat data dan informasi pembangunan daerah.


Tabel IV.6 Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi (Sasaran: Mengoptimalkan peran Litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah) Faktor

Peluang:

Tantangan:

Eksternal

 Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung perumusan kebijakan serta kerjasama atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah.  Model R&D di sector swasta yang berperan optimal dan dapat dijadikan sebagai best practices.

 Perubahan lingkungan dan masyarakat yang membutuhkan kajian secara sistematis dan terencana bagi perumusan kebiijakan pembangunan berkelanjutan.

Kekuatan:



 Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah;  Kapasitas dan daya dukung kelembagaan bagi pengembangan fungsi Litbang

1. Penguatan kerjasama untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas Litbang dengan mengadopsi model R&D di sektor swasta.

1. Optimalisasi peran Litbang bagi perumusan kebijakan yang selalu memperhatikan perubahan di masyarakat dan isu-isu strategis daerah.

Faktor Internal


74


Kelemahan:



-

1. Penguatan kelembagaan (aturan main) untuk memfungsikan peran Litbang secara lebih optimal. 2. Kewenangan yang proporsional kepada Bidang Litbang.

1. Pengembangan SOP dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memperkuat peran dan fungsi Litbang dalam perumususan kebijakan yang strategis.

-

Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda dengan lembaga/dinas dan instansi lain. Belum berfungsinya Litbang secara optimal sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP), penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan


75


Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategistrategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana sesuai dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai dengan positioning Bappeda. Kemudian, mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Bappeda sebagaimana dalam tabel matrik berikut.


76


Tabel IV.7 Matrik Sinkronisasi dan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VISI: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH YANG SINERGIS, PROPORSIONAL, KOMUNIKATIF DAN KONSISTEN” MISI I

:

Mewujudkan sinergitas dan konsistensi perencanaan SKPD dengan perencanaan Kabupaten

TUJUAN

SASARAN

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang konsisten dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah/kabupaten

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan pada level SKPD dan Kabupaten

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan

Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

 Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan SKPD dan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan prakarsa aktif stakeholders.  Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur 

Pengembangan inisiatif dan kreatifitas perencanaan SKPD dengan meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta koordinasi lintas sektoral.

77

 Sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra &RPJM) serta dokumen jangka pendek (Renja dan RKPD) secara berkala dan berkelanjutan.  Pengembangan kapasitas SDM atas dan penyusunan pedoman peningkatan dan pengembangan mutu layanan  Peningkatan koordinasi lintas sektoral (antar SKPD dan daerah lain), pemahaman sesuai TugasFungsi dan inisiatif pegawai di Bappeda.


MISI II

:

Mengoptimalkan fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah yang berkelanjutan;

TUJUAN Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah

SASARAN 1) Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah dan,

STRATEGI 



2)

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen tata ruang




ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan perencanaan pembangunan masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh dan strategis dalam meningkatkan daya dukung kawasan. Mendorong peran swasta melalui program CSR sebagai daya dukung dan daya ungkit bagi pengembangan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang yang adaptif dengan memperhatikan fungsi ruang dan kawasan RTH.

78



Pengembangan perencanaan pembangunan masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh dan strategis dalam meningkatkan daya dukung kawasan.



Pemetaan dan kerjasama secara berkelanjutan dengan sektor swasta dalam program CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat



Pengelolaan dan pengembangan kawasan dengan pedoman RTRW, RDTRK, Peraturan Zonasi dan KLHS konsisten.


MISI III:

Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah;

TUJUAN (1) Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

SASARAN Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

Ketersediaan sistem Monev yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

 Mengembangkan system Monev METAL BESI secara lebih optimal serta instrument Monev dalam menunjang pelayanaan.  Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis Monev perencanaan pembangunan.  Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

 Mengembangkan system Monev METAL BESI secara lebih optimal serta instrument Monev dalam menunjang pelayanaan.





Perlunya daya dukung instrument Monev yang lebih operasional dan memadai untuk mengukur capaian indicator kinerja program/kegiatan  Penyiapan SOP bagi Monev yang mendukung perencanaan berkelanjutan sekaligus sebagai model early warning system.

79



Meningkatkan pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis Monev perencanaan pembangunan.

 Political will bagi peningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meningkatkan daya dukung instrument Monev yang lebih operasional dan memadai untuk mengukur capaian indicator kinerja program/kegiatan  Kegiatan Penyiapan SOP bagi Monev yang mendukung perencanaan berkelanjutan sekaligus sebagai model early warning system.


(2) Terselenggaranya tertib administrasi perkantoran secara baik dan proporsional

MISI IV:



Penguatan lembaga Bappeda yang kredibel, transparan dan akuntabel yang ditopang dengan tertib administrasi dan anggaran.

Meningkatkan pemahaman dan tertib administrasi dan anggaran Bappeda yang kredibel, transparan dan akuntabel yang ditopang dengan tertib administrasi dan anggaran.

Mewujudkan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi;

TUJUAN (2) Data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, komunikatif dan terintegrasi

(3)

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran serta Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat

Meningkatkan akses data dan informasi bagi kebutuhan perencanaan dan komunikasi dengan stakeholders

STRATEGI

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan layanan dan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah



Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas

 Pengembangan sarana pendukung dan akses pusat data serta kapasitas SDM pengelola data dan informasi.  Memperkuat jejaring data dengan pihak eksternal serta upaya kerjasama dalam membangun pusat data dan informasi pembangunan daerah.


Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.  Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan publik melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

80



Dukungan SDM dan anggaran bagi pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.  Mendorong transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan publik melalui peningkatan akses dan sebaran informasi oleh publik dengan stimulus program/kegiatan.  Dukungan sarana pusat data bagi pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.  Kerjasama dalam jejaring data dengan pihak eksternal serta upaya kerjasama dalam membangun pusat data dan informasi pembangunan daerah.


MISI V:

Mengoptimalkan fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan pembangunan daerah. TUJUAN

Mewujudkan fungsi Litbang Bappeda secara proporsinal dan optimal bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah

SASARAN Mendukung ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan daerah

Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

 Penguatan kerjasama untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas Litbang dengan mengadopsi model R&D di sektor swasta.  Penguatan kelembagaan (aturan main) untuk memfungsikan peran Litbang secara lebih optimal.

81

 Kerjasama melalui kajian untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas Litbang dengan mengadopsi model R&D di sektor swasta.  Penguatan kelembagaan (aturan main) melalui pemahaman dan koordinasi untuk memfungsikan peran Litbang secara lebih optimal bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dalam Renstra BAPPEDA 2010-2015 merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Untuk mencapai tujuan, sasaran berikut dengan strategi dan arah kebijakan yang sudah disusun dan yang telah ditetapkan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam priode 5 ( lima ) tahun ke depan, aspek program utama Bappeda sebagaimana tertuang didalam RPJMD antara lain: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Perencanaan Tata Ruang 9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10. Program Pengelolaan RTH 11. Program Penelitian dan Pengembangan 12. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup (Koordinasi penilaian Kab/Kota Sehat) 13. Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


82


14. Program Pengembangan Data/Informasi 15. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 16. Program pemberdayaan komunitas perumahan 17. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Termasuk juga program lintas SKPD yang ditangani Bappeda bersama SKPD terkait/teknis misalkan dengan Dinas PU Cipta Karya menyangkut Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan. Dengan Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya serta beberapa program diatas yang sifatnya lintas SKPD. Sedangkan program penunjang / program rutin kesekretariatan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Disiplin Pegawai

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


83


Tabel V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Peningkatan kualitas Dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran

(3) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan program atau kegiatan SKPD

Kod e

(4)

Data Indikator Capaian Program Kinerja Program pada dan (outcome) dan Tahun Kegiatan Kegiatan Awal (output) Perencan aan

(5) Program perencanaan pembanguna n daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan yang sinergi dan konsisten

Program perencanaan pembanguna n ekonomi

(6) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

(7) 2 dok

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

targ et

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1.652.598.000

2

430.602.020

1

222.378.260

830.212.170

1

182.363.198

2

1

1.094.179.189

1

648.241.494

1 paket

1

Tersedianya dokumen pengendalian dan pelaporan APBN

0

1

179.417.508

1

88.951.304

1

109.417.919

1

114.395.558

Terselenggaranya musrenbang RKPD

1 paket

1

215.301.010

1

177.902.608

1

255.308.478

1

305.054.821

Terpenuhinya data indikator ekonomi daerah (PDRB, IHK, ICOR,Indeks GINI dan Indeks Disparitas Wilayah, ILOR, tersusunnya update SE.1)

6 dok

5

427.013.670

4

263.888.868

4

328.253.757

5

457.582.231

Tersusunnya Analisa Ekonomi

1 paket

1

107.650.505

1

94.881.391

1

124.006.975

1

137.274.669

725.000.000

932.971.043

2

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Monev)


Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

84

1.220.219.282

Unit Kerja SKPD Penang gung jawab

Lokasi

(20)

(21)


Kab. Sidoarjo sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi Tersusunnya dokumen masterplan pengembangan kawasan agropolitan

1 paket

1

179.417.508

1

148.252.173

1

182.363.198

1

190.659.263

1 paket

71.767.003

1

44.475.652

1

54.708.959

1

57.197.779

1 paket

1

43.060.202

1

41.510.609

1

58.356.223

1

68.637.335

2 dok

2

322.951.515

1

148.252.173

1

182.363.198

1

190.659.263

2 dok

143.534.007

2

118.601.739

2

182.363.198

2

190.659.263

1

50.000.000

1

50.000.000

Penyusunan dan evaluasi RAD Pengembangan ekonomi kreatif Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang ekonomi Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah Tersusunnya dokumen rencana pengembangan cluster ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya

Tersusunnya dokumen pengendalian masterplan pendidikan

1 dokumen

1

50.000.000

Tersusunnya dokumen pengendalian masterplan kesehatan

1 dokumen

1

50.000.000

Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan

1

135.000.000

1

137.575.799

1

154.771.138

1

120.452.108

Tersusunnya dokumen IPM

1 dokumen 1 dokumen

1

90.000.000

1

90.135.868

1

99.852.347

1

76.651.341

Tersusunnya dokumen IPJ

1 dokumen 1 dokumen

1

80.000.000

1

80.647.882

1

89.867.113

1

69.351.214

Tersusunnya dokumen RAD pembangunan


0

1 dokumen

85

1,686,486,000


kepemudaan Tersusunnya strategi percepatan pencapaian MDGs Tervalidasinya data keluarga miskin

Persentase sarana dan prasarana yang memadai/memen uhi syarat

1

95.000.000

1 dokumen 1 dokumen

1

90.135.868

1

379.519.445

1

94.859.730

1

69.351.214

1

292.005.110

1

70.000.000

1

75.903.889

1

89.867.113

1

73.001.278

Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen analisa struktur dan perencanaan tenaga kerja daerah

1

90.000.000

1

92.982.264

1

105.843.488

1

83.221.456

Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang kesramas

5

110.000.000

5

113.855.834

5

129.808.052

5

102.201.789

2

375.000.000

3

426.959.376

2

399.409.389

3

346.756.068

Program Tersedianya peningkatan dokumen dan kebijakan APBD pengembang an pengelolaan keuangan daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/meme nuhi syarat

1 dokumen

Tersusunnya profil 1 dokumen 1 dokumen PNPM

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan

0

5 dokumen 5 dokumen

2 paket

3 paket

4

4

320.000.000

4

350.000.000

4

374.169.822

4

399.5293857

4

371.455.465

75%

578.222.000

80%

565.567.978

87%

612.156.375

88%

642.896.960

90%

696.664.956

415.000.000

2

200.000.000

1

96.145.880

1

94.082.911

1

94.622.383

37%

450.000.000

38%

456.692.931

39%

470.414.553

40%

496.767.512

Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana yang memadai/memenu hi syarat

70%

Program peningkata n kapasitas kelembaga an perencana an

Meningkatnya kapasitas BKPRD dan terbentuknya pedoman SOP

0%

Prosentase jumlah pegawai yang

35%


86


pembangu dikirim mengikuti nan daerah pelatihan Meningkatnya 75 orang kapasitas aparatur perencana desa Program peningkata n disiplin aparatur

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah

Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokume n tata ruang Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokume n tata ruang

140.000.000

75

144.218.820

75

150.532.657

75

160.858.051

90%

8.600.000

90%

8.121.198

90%

8.190.169

92%

8.179.820

Persentase kehadiran pegawai

90%

90%

Persentase pegawai SKPD yang mengisi buku kendali keluar kantor pada jam kantor

75%

75%

Program Terpenuhinya pelayanan kebutuhan administras perkantoran i perkantora n

100%

100%

771.750.000

100%

800.000.000

100%

772.351.809

100%

793.200.648

100%

851.052.531

Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80%

80%

25.000.000

85%

27.500.000

90%

23.924.776

95%

30.789.436

100%

31.933.992

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu

Program Tersedianya SPM perencanaa bidang tata ruang n tata ruang dan penyelenggaraann ya

0

Tersedianya kebijakan penataan ruang air (Rencana zonasi wilayah perairan)

0

Tersedianya kebijakan tata ruang rinci (RDTRK Sedati, Krian, Tulangan, Wonoayu, prambon, Krembung,

11 paket


8.580.000

75

80%

85%

90%

2.170.000.000

3

1

1 perda

177.595.568

2

443.988.921

2

366.626.582

87

95%

267.676.737

1

92.657.126


Tanggulangin) Zoning regulation 1 dokumen SSWP I,II,III,IV

Program pengemban gan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

Tersedianya dokumen teknis dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan fiscal untuk insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang

0

Perda RDTRK dan Zoning Regulation SSWP I,II,III,IV

0

Tersusunnya analisa hasil monev rencana tata ruang

1

3

488.387.813

1

133.196.676

5 perda

463.285.632

2

100.378.776

2

138.985.690

Tersedianya dokumen RDTRK kawasan gemopolis, kawasan pesisir, kawasan bandara, water front city, dan agropolitan perikanan dan pertanian

2 (gemopol is dan water front city)

549.939.873

1 (KKOP /Banda ra Juand a)

334.595.921

3 (kwsn pesisir, agropol i tan perikan an dan pertain an)

741.257.011

Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) Perencanaan Tata Ruang

Standari sasi18 RDTRK

500.000.000 Standa risasi % RZ

500.000.000


133.196.676

403.289.240

109.987.975

Program Terlaksananya perencanaa koordinasi pembangunan

2

1

2

Tersusunnya dikumen perencanaan jaringan irigasi

1

1

19

2

75.000.000

2

88.797.784

2

100.000.000

2

1 paket

1 paket

25.000.000

1 paket

117.055.988

1 paket

140.000.000

1 paket

88

100.000.000

2

100.831.767 1 paket

100.000.000

138.880.206


n pembangun an daerah rawan bencana

daerah rawan bencana Tersusunnya dolumen pengendalian masterplan

1 dok

Program penataan penguasaan , pemilikan, penggunaan , dan pemanfaata n tanah

Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang terintegrasi dengan administrasi pertanahan

1

Tersedianya neraca tanah persediaan dan pemeliharaan tanah (data pokok penentuan tanah per kecamatan)

1

Tersedianya dokumen teknis dan peraturan mengenai hubunganhubungan antara orang-orang dengan bumi, air

Program pengemban gan perumahan

1 dok

50.000.000

1

372.422.248

9

1.088.236.470

0

1

241.830.327

Tersedianya peraturan mengenai pengelolaan tanah oloran (perbup)

0

1

94.458.682

Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tersedianya koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kerjasama bidang perumahan formal

0

Terfasilitasinya peningkatan kualitas, perumahan swadaya yang dapat menstimulasi

0


9

1 paket

107.650.505 1 paket

1

148.252.173

74.126.087

89

1.062.660.171


masyarakat MBR untukmenghuni rumah yang layak huni Tersedianya peraturan pengembangan perumahan dan pemukiman di Kab. Sidoarjjo RP4D (Perbup)

0

1

35.883.502

Tersedianya data base perumahan dan pengembang serta fasum

0

4 paket

179.417.508

Tersedianya regulasi/kebijakan NSPK

0

Tersedianya kebijakan dan terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi wadah dan stimulasi penyediaan PSU untuk RSH dan Rusuna

0

Meningkatnya kapasitas para pemangku kepentingan di bidang perumahan swadaya dalam rangka melakukan pendampingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

0

Terbentuknya Pokja PPPS (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi)

0

Terbentuknya SSK (Strategi Sanitasi Kab. Sidoarjo)

0

Terfasilitasi advokasi dan penguatan

0


1

4

192.727.825

3

88.951.304

4

237.072.158

4

247.857.042

1

152.527.410

71.767.003

1

71.767.003

1

59.300.869

1

72.945.279

1

76.263.705

1

71.767.003

1

59.300.869

1

72.945.279

1

76.263.705

90


lkelembagaan SSK Program pengemban gan kinerja pengelolaan persampaha n

Tersusunnya masterplan pengelolaan sampah Kabupaten Sidoarjo

Pengemban gan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

Tersusunnya dokumen Masterplan Jaringan Irigasi Kabupaten Sidoarjo Tahap II

di

0

100

Tersusunnya masterplan pengelolaan limbah domestic di Kabupaten Sidoarjo

100.000.000

100

500.000.000

100

500.000.000

Tersusunnya penataan ruang dan strategi bisnis kawasan Krian dan Taman Kabupaten sidoarjo

Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil monev program pembangunan

Program perencanaa n prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya dok pengendalian pemanfaatan SDA termasuk SDA bawah tanah, wilayah pesisir dan perairan

0

2 dok

Program pengendalia n pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkoordinasinya program-program yang mendukung terwujudnya kab/kota sehat

0

1 paket

358.835.016

68.576.750

Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

Program Tersedianya pengelolaan masterplan dan kebijakan RTH RTH serta terselenggaranya


1

1

118.601.739

187.902.790

100

1 paket

2

133.196.676

1

1

145.890.559

1

190.659.263

1

75.897.244

1

192.883.674

1

66.919.184

1

92.657.126

650.000.000

73.325.316

91


sosialisasi kebijakan

Data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi

Tersedianya data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi

Prosentase terbangunnya data base perencanaan pembangunan

Program pengadaan data pokok peruntukan tanah (per kecamatan)

Tersedianya data peruntukan tanah per kecamatan berdasarkan tata ruang

0

Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat berdasarkan sistem informasi perencanaan pembangunan

Program pengemban gan data/informa si

Tersedianya 18 dok dari dokumen RAD-PK 53 dok SKPD

465.527.810

5

472.293.409

5

483.660.653

9

100.000.000

9

97.255.623

9

92.056.943

9

93.776.614

0

9

100.000.000

9

97.255.623

9

92.056.943

9

93.776.614

Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan desa

0%

20%

200.000.000

40%

340.394.680

10%

92.056.943

10%

93.776.614

Ter-updatenya data informasi situs Bappeda

65%

70%

20.000.000

72%

21.396.237

73%

23.014.236

75%

23.319.686

Tersusunnya dokumen hasil kajian/penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan

9 dok

6

300.000.000

6

291.766.868

7

276.170.828

7

281.329.843

Tersusunnya dokumen ringkasan eksekutif (jurnal penelitian)

1 dok

2

35.000.000

2

34.039.468

2

32.219.930

2

46.888.307

Tersusunnya dokumen jarlitbang

10 dok

10

250.000.000

15

291.766.868

15

276.170.828

15

281.329.843

Tersusunnya peta potensi ekonomi Kab. Sidoarjo

1 paket

1

60.000.000

1

58.353.374

1

55.234.166

1

56.265.969

Tersedianya data/informasi pembangunan

1 paket

1

175.000.000

1

194.511.246

1

184.113.886

1

210.997.382

Tersedianya dokumen evaluasi RAD-PK


942.500.000

5

92


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel VI.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo

NO

Indikator Kinerja Kabupaten (IKK)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan

52

54

56

58

60

62

62

2

Pemanfaatan dokumen perencanaan

52

54

56

58

60

62

62

3

Dokumen RTRW, RDTRK,dan peraturan zonasi

8 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

-

-

-

-

(1) 1

(2)


93

Bappeda Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung 13 Sidoarjo Telp. 031-8961437 — Faks. 031-8956819 Situs : www.bappekab .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]

BAB VII PENUTUP Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan. Revisi Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem Akuntabililitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai denga visi dan misi Bappeda dan tupoksi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga termasuk dalam upaya Bappeda untuk merealisasikan RPJMD tahun 2010-2015 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bagian/ bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Demikian penyusunan Revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo tahun 2010–2015 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Sidoarjo,

2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SULAKSONO Pembina Utama Muda NIP. 19620129 198903 1 005


94

Bappeda Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung 13 Sidoarjo Telp. 031-8961437 — Faks. 031-8956819 Situs : www.bappekab .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]


95

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Urusan Kondisi Kinerja Pemerintahan dan No Indikator Kinerja Program Baseline Program Prioritas (Tahun 2010) target Pembangunan 1 Program Pengembangan 1 Tersusunnya dokumen 19 dokumen 2 dan pengelolaan perencanaan jaringan (dari 29 jaringan irigasi, rawa, irigasi dokumen) dan jaringan pengairan lainnya Jumlah 2

Program lingkungan sehat perumahan

1

2

3

Program perencanaan tata ruang

1

2

3

4 5

Tersedianya regulasi pengembangan kawasan khusus dan penataan lingkungan kumuh Terlaksananya fasilitasi penataan lingkungan permukiman kumuh Jumlah Tersedianya SPM bidang tata ruang dan penyelenggaraannya Tersedianya kebijakan penataan ruang air (Rencana zonasi wilayah perairan)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Rp 75.000.000

2012 target 2

Rp 100.000.000

75.000.000

1 dokumen RP4D

2013 target 2

2014

Rp 100.000.000

100.000.000

target 2

Rp 100.000.000

100.000.000

325.000.000

325.000.000

0

-

Tersedianya kebijakan 11 paket tata ruang rinci (RDTRK Sedati, Krian,Tulangan, Wonoayu, Prambon, Krembung,Tanggulangin )Zoning regulation SSWP 1 dokumen I,II,III,IV

3 paket

Tersedianya dokumen teknis dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang

-

0

-

-

3 dok

-

-

1 perda

300.000.000 2 paket

target 2

100.000.000

100.000.000

-

Ket

Rp 100.000.000 Bid Kimpraswil

100.000.000 1 Perbup RP4D

0

0

2015

Bid Kimpraswil

1 paket

200.000.000 Bid Kimpraswil

100.000.000 400.000.000 1 paket

200.000.000 100.000.000 Bid Kimpraswil

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

500.000.000 2 paket

500.000.000 -

-

-

-

Bid Kimpraswil

550.000.000

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

200.000.000

1.570.000.000

1

550.000.000

250.000.000

1

150.000.000

1 -

-

4

6

Perda RDTRK dan 0 Zoning regulation SSWP I, II, III, IV, V

-

7

Tersusunnya Analisa Hasil Monev rencana tata ruang

1 dok

8

Tersedianya dokumen RDTRK kawasan strategis (gemopolis, kawasan pesisir, kawasan bandara, water front city, dan agropolitan perikanan Jumlah Terpenuhinya 100% kebutuhan perkantoran

Program Pelayanan 1 Adminsitrasi Perkantoran

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

6

Program peningkatan disiplin aparatur

1 2

7

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

8

Program pengembangan 1 Data/informasi 2 3

Jumlah Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat Jumlah Persentase kehadiran pegawai Persentase pegawai SKPD yang mengisi buku kendali keluar kantor pada jam kantor Jumlah Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Tersedianya dokumen RAD-PK SKPD

1 dokumen

-

-

-

50.000.000 2 dok

-

-

150.000.000 2 dok

2 dokume n (gemopo lis dan water front

-

150.000.000 2 dok

750.000.000 1 dok (KKOP/B andara Juanda)

-

5 Perda

150.000.000 2 dok


-

100%

2.170.000.000 771.750.000 100%

1.550.000.000 800.000.000 100%

70%

75%

771.750.000 578.222.000 80%

800.000.000 600.000.000 87%

90%

90%

578.222.000 8.580.000 90%

75%

75%

80%

80%

18 dokumen dari 53 dokumen

9 dokume n

9 dokume n

27.500.000 100.000.000 9 dokume n

30.000.000 100.000.000 9 dokume n

32.500.000 100.000.000 9 dokumen

35.000.000 100.000.000 Bid Pemratur

9 dokume n 0%

65.000.000 9 dokume n 20%

100.000.000 9 dokume n 200.000.000 40%

100.000.000 9 dokume n 350.000.000 10%

100.000.000 9 dokumen 100.000.000 10%

100.000.000 Bid Pemratur

1.950.000.000 825.000.000 100%


1.550.000.000 900.000.000 Sekretariat

88%

850.000.000 650.000.000 90%

900.000.000 700.000.000 Sekretariat

600.000.000 8.600.000 90%

8.650.000 90%

650.000.000 8.700.000 92%

700.000.000 8.750.000 Sekretariat

80%

85%

90%

95%

Sekretariat

8.580.000 25.000.000 85%

8.600.000 27.500.000 90%

8.650.000 30.000.000 95%

25.000.000

825.000.000

500.000.000 3 dok (kawasan pesisir, agropolita n perikanan dan 1.050.000.000 850.000.000 100%


-

Tersedianya dokumen 0 evaluasi RAD-PK Tersedianya sistem 0% informasi perencanaan pembangunan desa

-

-

8.700.000 32.500.000 100%

8.750.000 35.000.000 Sekretariat


4 5

6

7 8 9

9

Program pengembangan 1 wilayah perbatasan

2

10 Program perencanaan 1 pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 11 Program peningkatan 1 kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2

3

12 Program perencanaan pembangunan daerah

1

Ter-update-nya data informasi situs Bappeda Tersusunnya dokumen hasil kajian/penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen ringkasan eksekutif ( jurnal penelitian ) Tersusunnya dokumen jarlitbang Tersusunnya peta potensi ekonomi Kab. Sidoarjo Tersedianya data / informasi pembangunan

65%

67%

35.000.000 70%

20.000.000 72%

22.000.000 73%

25.000.000 75%

27.000.000 Sekretariat

9 dokumen

5 dok

451.500.000 6 dok

600.000.000 6 dok

600.000.000 7 dok

700.000.000 7 dok

700.000.000 Bid Litbang

1 dokumen

1 dok

16.000.000 2 dok

35.000.000 2 dok

35.000.000 2 dok

35.000.000 2 dok


10 dokumen

10 dok

150.000.000 10 dok

250.000.000 15 dok

300.000.000 15 dok

300.000.000 15 dok


1 paket

1 paket

50.000.000 1 paket

60.000.000 1 paket

60.000.000 1 paket

60.000.000 1 paket

1 paket

1 paket

175.000.000 1 paket

175.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket

Jumlah Tersedianya dokumen 0 teknis dan regulasi titik koordinat garis sempadan pantai Terkoordinasinya 10% penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

942.500.000 -

5%

-

4 paket

1.540.000.000 800.000.000

1.767.000.000 -

-

60.000.000 Ekonomi & SDA 225.000.000 Stalap

1.620.000.000 -

-

1.662.000.000 -

-

Bid Kimpraswil

20.000.000 20%

150.000.000 20%

165.000.000 20%

180.000.000 20%


Jumlah Tersusunnya kebijakan 0 makro pengembangan infrastruktur

20.000.000 75.000.000 1 paket

950.000.000 500.000.000 1 paket

165.000.000 100.000.000 1 paket

180.000.000 200.000.000 1 paket

200.000.000 100.000.000 Bid Kimpraswil

Jumlah Meningkatnya kapasitas BKPRD dan terbentuknya pedoman SOP Prosentase jumlah pegawai yang dikirim mengikuti pelatihan Meningkatnya kapasitas aparatur perencana desa Jumlah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

75.000.000

500.000.000 200.000.000

100.000.000 100.000.000

200.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000 Bid Kimpraswil

0

35%

2 Paket

36%

75 orang

2 dok

415.000.000 37%

-

2 dok

75 orang

415.000.000 600.000.000 2 (RKPD dan perub

1

1

1

450.000.000 38%

475.000.000 39%

500.000.000 40%


140.000.000 75 orang

150.000.000 75 orang

160.000.000 75 orang


760.000.000 250.000.000

795.000.000 850.000.000 Stalap

790.000.000 600.000.000

2

725.000.000 375.000.000

1

2

2012 : Penyusuna Penyusunan RKPD RPJMD 2014 : sam Rancangan RPJM

2

3

4

13

Program perencanaan 1 pembangunan ekonomi

2

3

4

5 6 7

14 Program perencanaan sosial budaya

1

2

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Monev) Tersedianya dokumen pengendalian dan pelaporan APBN Terselenggaranya musrenbang RKPD Jumlah Terpenuhinya data indikator ekonomi daerah (PDRB, IHK, ICOR,Indeks GINI dan Indeks Disparitas Wilayah, ILOR, tersusunnya update Tersusunnya Analisa Ekonomi Kab. Sidoarjo sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi Tersusunnya dokumen masterplan pengembangan kawasan agropolitan Penyusunan dan evaluasi RAD Pengembangan ekonomi kreatif Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang ekonomi Tersusunnya

1 paket

1 paket

0

1 dok

1 paket

1 paket

6 dokumen

3 dok

1 paket

1 paket

1 paket

-

735.000.000 1 paket

67.598.000 1 dok

250.000.000 1 paket 1.652.598.000 325.000.000 5 dok

1 paket

2 dok

1 dok

masterplan pembangunan ekonomi 0 Tersusunnya dokumen rencana pengembangan cluster ekonomi Jumlah Tersusunnya dokumen 1 dok pengendalian masterplan pendidikan Tersusunnya dokumen 1 dok pengendalian masterplan kesehatan

-

735.000.000 1 paket

735.000.000 1 paket

735.000.000 Stalap

125.000.000 1 dok

150.000.000 1 dok

150.000.000 1 dok

150.000.000 Stalap

300.000.000 1 paket

300.000.000 1 paket

350.000.000 1 paket


1.760.000.000 595.000.000 4 dok

1.560.000.000 445.000.000 4 dok

1.485.000.000 450.000.000 5 dok

2.135.000.000 600.000.000 Ekonomi & SDA

150.000.000 1 paket

150.000.000 1 paket

160.000.000 1 paket

170.000.000 1 paket

180.000.000 Ekonomi & SDA

1 paket

250.000.000 1 paket

250.000.000 1 paket

250.000.000 1 paket


1 paket

100.000.000 1 paket

75.000.000 1 paket

75.000.000 1 paket


50.000.000 1 paket

60.000.000 1 paket

70.000.000 1 paket

80.000.000 1 paket


-

0

1 paket

735.000.000 1 paket

200.000.000 2 dok

450.000.000 1 dok

250.000.000 1 dok

250.000.000 1 dok


2 dok

200.000.000 2 dok

200.000.000 2 dok

250.000.000 2 dok


-

725.000.000 1 dok

1.805.000.000 50.000.000

1 dok

50.000.000

1.450.000.000 50.000.000

1.525.000.000 50.000.000

1.695.000.000 1.686.486.000 Bid Kesramas

Bid Kesramas

3

4 5

Tersusunnya dokumen 1 dok strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Tersusunnya dokumen 1 dok IPM Tersusunnya dokumen 1 dok IPJ

6

Tersusunnya dokumen RAD pembangunan kepemudaan 7 Tersusunnya strategi percepatan pencapaian MDGs 8 Tervalidasinya data keluarga miskin 9 Tersusunnya profil PNPM 10 Tersusunnya analisa struktur dan perencanaan tenaga kerja daerah 11 Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang kesramas 12 Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur

15 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1

16 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Jumlah Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Jumlah Tersedianya dokumen kebijakan APBD

Jumlah

1 dok

225.000.000

135.000.000

145.000.000

155.000.000

165.000.000 Bid Kesramas

1 dok

85.000.000 1 dok

90.000.000 1 dok

95.000.000 1 dok

100.000.000 1 dok


1 dok

75.000.000 1 dok

80.000.000 1 dok

85.000.000 1 dok

90.000.000 1 dok


0

1 dok

75.000.000

0

1 dok

95.000.000 1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

60.000.000 1 dok

70.000.000 1 dok

1 dok

1 dok

82.000.000 1 dok

5 dok

5 dok

2 paket

Bid Kesramas

95.000.000 1 dok

95.000.000 1 dok


1 dok


80.000.000 1 dok

90.000.000 1 dok


90.000.000 1 dok

98.000.000 1 dok

106.000.000 1 dok


100.000.000 5 dok

110.000.000 5 dok

120.000.000 5 dok

130.000.000 5 dok


3 paket

275.350.000 2 paket

375.000.000 3 paket

450.000.000 2 paket

400.000.000 3 paket


1 paket

1 paket

1.472.350.000 25.000.000 1 paket

1.145.000.000 125.000.000 1 paket

1.618.000.000 140.000.000 1 paket

1.216.000.000 155.000.000 1 paket

3.375.486.000 170.000.000 Bid Pemratur

4

4

400.000.000

25.000.000 320.000.000

320.000.000

95.000.000 1 dok

1 dok

4

125.000.000 350.000.000

350.000.000

400.000.000

4

140.000.000 375.000.000

375.000.000

4

155.000.000 400.000.000

400.000.000

4

170.000.000 400.000.000 Stalap

400.000.000

17 Program penataan 1 penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah

2

4

5

18 Program pengembangan 1 perumahan

2

3

4

19 Program pemberdayaan 1 komunitas perumahan

Tersedianya kebijakan 1 pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang terintegrasi dengan administrasi pertanahan Tersedianya neraca 1 tanah persediaan dan pemeliharaan tanah (data pokok perkecamatan) Tersedianya dokumen 0 teknis dan peraturan mengenai hubunganhubungan antara orangorang dengan bumi, air

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 paket

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya peraturan mengenai pengelolaan tanah oloran (perbup) Jumlah Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tersediannya koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kerjasama bidang Terfasilitasinya peningkatan kualitas perumahan swadaya yang dapat menstimulasi masyarakat MBR untuk menghuni rumah yang Tersedianya peraturan pengembangan perumahan dan permukiman di kabupaten Sidoarjo Tersedianya data base perumahan dan pengembang serta fasum Jumlah Tersedianya regulasi/kebijakan NSPK

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

1paket

0

-

-

-

0

-

-

1

-

-

4 paket

-

-

-

150.000.000

-

50.000.000

0

-

1

-

400.000.000

Bid Kimpraswil

1.125.000.000 9 paket

-

1

1.125.000.000 Bid Kimpraswil

1

100.000.000


-

-

1

400.000.000 250.000.000

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

1

125.000.000

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

-

-

-

-

Bid Kimpraswil

-

-

1.225.000.000

Bid Kimpraswil

250.000.000 4 paket

325.000.000 4 paket

450.000.000

700.000.000 150.000.000

1

1.375.000.000

325.000.000 4 paket


325.000.000 -

-

325.000.000 -

-

Bid Kimpraswil

komunitas perumahan 2

3

4

5

6

20 Program pengembangan 1 kinerja pengelolaan persampahan

2

21 Program pengelolaan RTH

1

Tersedianya kebijakan 0 dan terselenggaranya koordinasi sosialisasi wadah dan stimulasi penyediaan PSU untuk RSH dan Rusuna Meningkatnya kapasitas 0 para pemangku kepentingan di bidang perumahan swadaya dalam rangka melakukan pendampingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Terbentuknya POKJA 0 PPSP(Program Percepatan Pembangunan Sanitasi) Terbentuknya SSK (Strategi Sanitasi Kab. Sidoarjo) Terfasilitasi advokasi dan penguatan kelembagaan SSK Jumlah Terciptanya masterplan / rencana induk poengelolaan manajemen sampah metode 3R berbasis kemasyarakatan dan TPA sanitary landfill Terciptanya kebijakan pengelolaan sampah metode 3R berbasis kemasyarakatan Jumlah Tersedianya masterplan dan kebijakan RTH serta terselenggaranya sosialisasi kebijakan Jumlah

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 paket

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 paket


100.000.000 1 paket


100.000.000 1 paket

100.000.000 1 paket

-

Bid Kimpraswil

Bid Kimpraswil

0

1 paket

-

100.000.000 1 paket

100.000.000 1 paket

100.000.000 1 paket


300.000.000

350.000.000 300.000.000

200.000.000

400.000.000

0

1 paket

1

Bid Kimpraswil

1 paket

1 paket

2 paket

-

200.000.000

Bid Kimpraswil

150.000.000 1 paket

300.000.000 100.000.000 1 paket

200.000.000 100.000.000 1 paket


150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

22 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1

23 Program pengadaan 1 data pokok peruntukan tanah (per kecamatan) Program pembangunan sistem informasi pertanahan 24 Program Kerjasama Pembangunan

1

25 Program pengendalian 1 pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Koordinasi penilaian kab/kota sehat)

Tersedianya dokumen 0 pengendalian pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya alam bawah tanah, wilayah pesisir dan perairan Jumlah Tersedianya data 0 peruntukan tanah per kecamatan berdasarkan tata ruang

Jumlah Adanya fasilitasi 0 kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (CSR) Jumlah Terkoordinasinya 0 program-program yang mendukung terwujudnya kab/kota sehat

Jumlah JUMLAH TOTAL

-

-

2 dok

500.000.000 1 dok

200.000.000 1 dok

200.000.000 1 dok

250.000.000 Bid Kimpraswil dan ekonomi SDA

500.000.000 5 paket

200.000.000 500.000.000 5 paket

200.000.000 500.000.000 5 paket

250.000.000 500.000.000 Bid Kimpraswil

1 paket

100.000.000 1 paket

500.000.000 100.000.000 1 paket

500.000.000 100.000.000 1 paket

500.000.000 100.000.000 Bid Pemratur

1 paket

100.000.000 75.000.000 1 paket

100.000.000 200.000.000 1 paket

100.000.000 90.000.000 1 paket

100.000.000 250.000.000 Bid Kesramas

-

-

-

-

-

-

-

9.601.000.000

-

75.000.000 13.626.100.000

200.000.000 13.663.650.000

90.000.000 13.272.200.000

250.000.000 17.326.236.000

4.146.750

2012 : Penyusunan RKPD perubahan RPJPD 2013 : Penyusunan RKPD dan evaluasi paruhwaktu RPJMD 2014 : sama dg 2012 2015 : Penyusunan Rancangan RPJMD 2016-2020 dan RKPD

REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents