RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN (Revisi)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011-2015 (Revisi)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU Jl. Jenderal Soedirman No. 8 Indramayu Telp. (0234) 271279

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rakhmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu telah dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan BAB V Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Renstra SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan tersusunnya Perencanaan Strategis (Renstra) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Indramayu khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramyu Tahun 2011-2015 yang telah disusun ini disadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan berbagai kajian yang mendalam dengan sumbangan pemikiran, masukan dan saran dari semua pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

RENSTRA revisi SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011-1015

2

Akhirnya atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan RahmatNya kepada kita sekalian.

Indramayu, 10 Januari 2014 Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu,

Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak Pembina Tk. I NIP. 19640701 199003 2 010


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

yang

memuat

kegiatan

strategis

dalam

pelaksanaan

kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Indramayu. Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut, telah ditetapkan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”. Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD. 2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD. 3. Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu yang profesional. 2. Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD 3. Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Terwujudnya Aparatur yang terampil. 2. Tersedianya sarana dan prasarana. 3. Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal.


4

Dalam mewujudkan ketiga sasaran tersebut diatas, telah ditetapkan kebijakan yang akan ditempuh antara lain dengan : a. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. c.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu; Adapun kebijakan yang ditempuh tersebut mengacu pada ketentuan perundang-

undangan serta peraturan lainnya seperti : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2000-2025; Selanjutnya untuk dapat mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

tersebut, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : ”Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan Kegiatan : 1. Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. 2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. 3. Kegiatan Reses.


5

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 5. Penerbitan Buletin DPRD Kab. Indramayu. 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah.


6

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................

iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1. Latar Belakang .......................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...................................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ...............................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................

4

GAMBARAN UMUM SKPD ......................................................

7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ......................

7

2.2. Sumber Daya SKPD .............................................................

22

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

.....................................................

26

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

32

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

BAB IV

BAB V

Kepala Daerah Terpilih ........................................................

33

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................

36

VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...............................................................................

39

4.1. Visi dan Misi SKPD .............................................................

41

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....................

42

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ..............................................

45

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...............................................................................


48

7

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................

55

BAB VII PENUTUP ..................................................................................

57


8

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dinamika

dan

perkembangan

sistem

Pemerintahan

mengalami

perubahan yang sangat pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada setiap institusi pemerintah diwajibkan untuk dapat mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Untuk itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

menjadi

kewajiban

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi : a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.


9

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun ini. Adapun urgensi dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah. 2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015. Disamping itu Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Indramayu khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.


10

1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. f. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D.3); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini antara lain sebagai berikut : 1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.


11

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan. 4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renstra ini, yaitu sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas pengertian renstra SKPD,

fungsi

pembangunan keterkaitan

Renstra daerah,

Renstra

SKPD

proses

SKPD

dalam

penyusunan

dengan

penyelenggaraan renstra

RPJMD,

SKPD,

Renstra

K/L

Kabupaten, dan dengan Renja SKPD. 1.2. Landasan Hukum, yang memuat penjelasan tentang undangundang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


12

1.3. Maksud dan Tujuan, yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, yang memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2. Sumber Daya SKPD, yang memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD, pada bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD, pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan


13

fungsi SKPD yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3. Penentuan isi-isu strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD dan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rensta SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII P E N U T U P


14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indramayu diatur berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu secara keseluruhan adalah 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Tugas

Pokok

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Indramayu

adalah

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. b. Fungsi. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


15

2.1.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu., maka rincian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, antara lain : Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD. b. Bagian Umum, membawahkan: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Rumah Tangga; 3. Sub Bagian Perlengkapan. c. Bagian Keuangan, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi. d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan : 1. Sub Bagian Persidangan, Humas dan Protokol; 2. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan advokasi hukum. e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Sekretaris

DPRD

mempunyai

administrasi

kesekretariatan,

pelaksanaan

tugas

dan

tugas

pokok

administrasi

fungsi

DPRD


menyelenggarakan

keuangan, dan

mendukung

menyediakan

serta

16

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris DPRD mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; e. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan anggaran DPRD; f. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DPRD; g. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Umum Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

serta

menyiapkan penyelenggaraan dan pemberian layanan dalam kegiatan DPRD, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progam kerja Sekretariat DPRD;


17

b. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan arsip; c. penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapat, peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD; d. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyiapan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD; e. pengaturan dan pengendalian kegiatan pengurusan kendaraan dinas dan barang-barang lainnya serta melakukan keamanan pada Kantor DPRD; f. pengaturan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

pengurusan

administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD; g. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan surat menyurat di Lingkungan Sekretariat DPRD; h. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kerja Sekretariat DPRD; i. pengaturan

dan

pengendalian

kegiatan

pengelolaan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD; j. pengaturan dan pengendalian kegiatan penyiapan pengadaan barang untuk kepentingan DPRD dan Sekretariat DPRD; k. pengaturan

dan

pengendalian

serta

penelitian usulan sarana dan

prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD; l. pengaturan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan persidangan,

rapat, peninjauan atau kegiatan lain yang

berkaitan dengan tugas DPRD; m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


18

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian kepada seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerja Sekretariat DPRD;

b.

pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi pengelolaan suratmenyurat, kearsipan, penggandaan,

tata usaha pimpinan dan

pelayanan administrasi kepegawaian; c.

pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

serta pelaksanaan

pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d.

penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan kearsipan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD;

e.

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES, Cuti Pegawai, Pemberian Penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan DP 3;

f.

pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;

g.

penyiapan bahan perencanaan kebutuhan Diklat Pegawai;

h.

penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


19

Sub Bagian Rumah Tangga Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, kebersihan dan keindahan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan tamu-tamu di Lingkungan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok , Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi : a.

pelaksanaan

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

DPRD

dan

Sekretariat DPRD; b.

pelaksanaan kegiatan kebersihan dan keindahan, keamanan dan ketertiban di Lingkungan Sekretariat DPRD;

c.

penyiapan dan fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

d.

pelaksanaan pengurusan dan pelayanan tamu Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

e.

pelaksanaan pengurusan, perawatan dan pemeliharaan aset, Gedung dan Kantor Sekretariat DPRD;

f.

pelaksanaan

pengurusan

akomodasi

rapat

dinas

dan

persidangan/rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. g.


Sub Bagian Perlengkapan Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang, melaksanakan

pengelolaan

barang,

pembinaan


administrasi

dan

20

perbendaharaan barang serta pelaksanaan tender/pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok

, Kepala Sub Bagian

Perlengkapan mempunyai fungsi : a.

penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang untuk rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

b.

penyiapan dan pengumpulan bahan informasi yang berkaitan dengan penilaian mutu, pelaksanaan tender dan pengadaan barang di Lingkungan Sekretariat DPRD;

c.

pengumpulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) pada Sekretariat Daerah;

d.

pengaturan penyimpanan dan penggunaan barang pada Sekretariat DPRD;

e.

pelaksanaan pengecekan barang hasil pengadaan barang dan jasa, barang persediaan yang ada dalam gudang pada Sekretariat DPRD;

f.

pengurusan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran/distribusi, barang-barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

g.

pengumpulan, pengolahan, sistemasi dan analisa data barang serta penyimpanan dokumen kepemilikan barang pada Sekretariat DPRD;

h.

penginventarisasian barang/aset pada Sekretariat DPRD;

i.

pengadministrasian data mutasi atau penggantian barang pada rumah dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD;

j.

pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset milik Sekretariat DPRD;

k.

penyiapan bahan dan penyusunan pedoman penghapusan barang milik Sekretariat DPRD;

l.

pengasuransian kendaraan dinas milik DPRD dan Sekretariat DPRD;


21

m. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD; n.


Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan anggaran, perubahan dan penyusunan pertanggungjawaban

keuangan

DPRD

dan

Sekretariat

DPRD,

perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD. Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok,

Kepala

Bagian

Keuangan

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan

bahan

penyusunan

perencanaan,

perubahan

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD; b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana APBD, usulan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan Bagian-bagian pada Lingkup Sekretariat DPRD; c. pengkoordinasian penyusunan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan DPPA di Lingkungan Sekretariat DPRD; d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan; e. pelaksanaan pembinaan bendaharawan dan PPTK di Lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan; f. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD;


22

g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; h. pengkoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan LAKIP Sekretariat DPRD i. pengelolaan belanja pegawai pada Sekretariat DPRD; j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan, penyusunan, dan perubahan Anggaran pada Sekretariat DPRD yang akan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dalam rangka perencanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; b. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyusunan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang akan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyusunan perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; d. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD; e. penyiapan dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kerja SKPD (RenjaSKPD) ; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


23

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Kepala

Sub

Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan

keuangan

serta

melakukan

Verifikasi

atas

SPP-

LS/UP/GU/TU serta pengesahan SPJ. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. penyiapan dan penerbitan SPM; d. penelitian kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui PPTK; e. pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai pada Sekretariat DPRD yang meliputi gaji dan tunjangan lainnya; f. penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran uang pada Sekretariat DPRD; g. pengelolaan dan pemeliharaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi kepada Pimpinan DPRD, Komisi dan Fraksi bagi efektivitas rapat dan sidang, pengumpulan


24

dan pengolahan data dokumentasi hukum, perundang-undangan dan advokasi hukum serta pengadministrasiannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi : a. pengkoreksian dan penyempurnaan konsep rancangan keputusan hasil persidangan, rapat komisi dan fraksi serta hasil rapat pimpinan dengar pendapat sebagai bahan penyusunan kebijakan Pimpinan DPRD; b. pelaksanaan Koordinasi mengenai penyelenggaraan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan SKPD terkait sesuai permasalahan yang dibahas; c. penyusunan

bahan

persidangan

dan

rapat

serta

penyiapan

penyelenggaraannya, baik administrasi maupun tata tempat; d. pengaturan dan pengendalian pelaksanan kegiatan perundang-undangan dan advokasi hukum; a. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi hukum, perundang-undangan dan advokasi hukum serta kegiatan DPRD; b. pengumpulan dan pengolahan data pelayanan kehumasan serta fasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan informasi; c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu Pimpinan DPRD dan Komisi dalam pelaksanaan sidang atau peninjauan ke Lembaga Pemerintah atau Swasta; d. penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; e. perumusan pemecahan masalah terhadap kasus yang menyangkut masalah hukum sebagai bahan kajian Anggota DPRD; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan fungsinya.


25

Sub Bagian Persidangan, Humas dan Protokol Kepala Sub Bagian Persidangan, Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan pelayanan persidangan yang diselenggarakan Pimpinan DPRD dan pelayanan kehumasan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Persidangan, Humas dan Protokol mempunyai fungsi : a. penyiapan kelengkapan bahan persidangan dan tata tempatnya; b. pengadministrasian

dan

pelaksanaan

pelayanan

penyelenggaraan

persidangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; c. penyusunan jadwal dan acara persidangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan; d. pemberian layanan kepada Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan persidangan; e. fasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD; f. pengkoreksian konsep naskah berita kegiatan DPRD; g. penyiapan dan pelaksanaan pelayanan kehumasan; h. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti sidang yang dilaksanakan Pimpinan DPRD untuk memudahkan pemberian layanan; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan pembuatan risalah, dokumentasi hukum dan pengolahan informasi serta pengelolaan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :


26

a. penyiapan bahan kelengkapan penyusunan risalah dan pencatatan setiap kegiatan rapat dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD; b. penyusunan konsep rancangan risalah sementara dan pelaksanaan pengadministrasian risalah; c. penginventarisasian

hasil

pemantauan

Anggota

DPRD

terhadap

penerapan kebijakan Bupati di lapangan; d. pelaksanaan kegiatan rapat-rapat paripurna, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus/Perumus pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD; e. pengelolaan perpustakaan untuk pemberian layanan kepada Anggota DPRD; f. penyusunan laporan hasil rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Gabungan dan Kepanitian; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Kepala

Sub

Bagian

Perundang-undangan dan Advokasi Hukum

mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penelaahan perundangundangan serta pemecahan masalah terhadap kasus yang menyangkut masalah hukum sebagai bahan kajian Anggota DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perundangundangan dan advokasi Hukum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penelaahan hasil analisis terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah sebagai bahan pembahasan DPRD;


27

b. faslitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas usul/prakarsa DPRD; c. penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah atas usul/prakarsa DPRD, Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sebagai bahan masukan atau kajian Anggota DPRD dari segi hukum; e. pelaksanaan perumusan pemecahan masalah terhadap kasus yang menyangkut masalah hukum sebagai bahan kajian DPRD; f. penyusunan telaahan staf terhadap kasus yang menyangkut masalah hukum maupun gejolak masyarakat sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; g. pemberian layanan informasi hukum dan perundang-undangan kepada Anggota DPRD dalam rangka pembahasan perundang-undangan; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


28

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 7 TAHUN 2008 SERI D.3 TANGGAL : 25 Juli 2008 TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU SETWAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAG PERENCANAAN DAN ANGGARAN

SUB BAG PERSIDANGAN, HUMAS DAN PROTOKOL

SUB BAG RUMAH TANGGA

SUB BAG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

SUB BAG RISALAH DAN DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAG PERLENGKAPAN


SUB BAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADVOKASI HUKUM

29

2.2. A.

SUMBER DAYA SKPD Sumber Daya Manusia Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sampai dengan bulan

November 2013 dapat dirinci sebagai berikut : a. Jumlah pegawai sebanyak 44 orang terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil

: 44 orang

2. Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang 3. Tenaga Honorer

: - orang

b. Jumlah pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari : 1. Eselon II/b

: 1 orang

2. Eselon III/a

: 3 orang

3. Eselon IV/a

: 8 orang

4. Staf

: 32 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan : 1. Golongan IV/c

: 1 orang

2. Golongan IV/b

: 1 orang

3. Golongan IV/a

: 2 orang

4. Golongan III/d

: 7 orang

5. Golongan III/c

: 2 orang

6. Golongan III/b

: 4 orang

7. Golongan III/a

: 11 orang

8. Golongan II/d

: 1 orang

9. Golongan II/c

: 3 orang

10. Golongan II/b

: 6 orang

11. Golongan II/a

: 5 orang

12. Golongan I/c

: 1 orang

13. Golongan I/a

: - orang

d. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1. S.2

: 3 orang

2. S.1

: 20 orang

3. D.3

: 2 orang


30

B.

4. SMA/Sederajat

: 17 orang

5. SMP/Sederajat

: 1 orang

6. SD

: 1 orang

Sarana dan Prasarana Alat perlengkapan kantor dan sarana mobilitas yang ada pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Indramayu antara lain dapat dirinci sebagai berikut : a.

Alat perlengkapan Kantor antara lain : - AC split

:

67 buah

- Bufet kaca

:

1 buah

- Bufet kayu

:

10 buah

- CCTV

:

4 buah

- Dispenser

:

3 buah

- Faximili

:

2 buah

- Filing cabinet

:

8 buah

- Handy cam

:

2 buah

- Infocus

:

1 buah

- Jam elektronik

:

20 buah

- Kamera

:

3 buah

- Kipas angin beruap

:

6 buah

- Kipas angin hisap

:

18 buah

- Kompor gas

:

2 buah

- Komputer PC

:

24 buah

- Kursi besi

:

553 buah

- Kursi kerja

:

70 buah

- Kursi Lipat1

:

61 buah

- Kursi putar1

:

22 buah

- Kursi Rapat

:

102 buah

- Kursi sidang Anggota DPRD

:

50 buah

- Kursi sofa1

:

4 buah


31

- Kursi Tamu

:

2 buah

- Laptop

:

33 buah

- Layar invocus

:

2 buah

- Lemari arsip

:

15 buah

- Lemari besi

:

41 buah

- Lemari kayu

:

13 buah

- Loudspeker

:

50 buah

- Meeting desk

:

9 buah

- Meja 1 1/2 biro

:

1 buah

- Meja 1/2 biro

:

22 buah

- Meja biro

:

8 buah

- Meja kerja

:

21 buah

- Meja Komputer

:

5 buah

- Meja Panjang

:

10 buah

- Meja Podium

:

1 buah

- Meja Rapat

:

57 buah

- Meja tamu

:

3 buah

- Meja Tulis

:

95 buah

- Mesin fax

:

2 buah

- Mesin hitung

:

1 buah

- Mesin potong rumput

:

5 buah

- Mesin tik

:

9 buah

- Mikrophone

:

64 buah

- Mikrophone floor stand

:

3 buah

- Mikrophone table stand

:

3 buah

- Meja kayu

:

15 buah

- Nameboard

:

1 buah

- Orgen/ elektone

:

1 buah

- Papan nama kantor

:

1 buah

- Papan rangka baligo

:

1 buah

- Papan visual elektronik

:

1 buah


32

b.

- Papan visual/ papan nama

:

64 buah

- Pesawat telephone

:

6 buah

- Peta

:

1 buah

- Peti uang/ Cash box

:

2 buah

- Pompa air

:

1 buah

- Printer

:

53 buah

- Proyektor

:

2 buah

- Rak kayu

:

6 buah

- Scaner

:

2 buah

- Sice

:

23 buah

- Sofware

:

1 buah

- Sound system

:

2 buah

- Stand mick duduk portable

:

50 buah

- Tabung gas

:

2 buah

- Tabung pemadam kebakaran

:

8 buah

- Telephone

:

16 buah

- Televisi

:

13 buah

- Tiang bendera

:

1 buah

- Tripord

:

2 buah

- Troli dorong

:

2 buah

- Vacum cleaner

:

3 buah

- Whiteboard

:

11 buah

- Whiteboard elektronik

:

1 buah

- Wireles

:

4 buah

Sarana Mobilitas  Kendaraan Roda Empat - Honda CR-V

:

4

Unit

- Mini Bus Avanza

:

4

Unit

- Sedan

:

2

Unit

- Mini Bus Kijang Inova

:

1

Unit


33

 Kendaraan Roda Dua

c. 2.3.

- Honda Bebek

:

13

Unit

- Honda Win

:

4

Unit

Internet KINERJA PELAYANAN SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan

dalam

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang makin berkesinambungan dalam situtasi dan kondisi daerah yang semakin kondusif. Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Indramayu

adalah

meningkatnya

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Jumlah Perda Inisiatif, Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Jumlah Aspirasi masyarakat/ Konstituen; Jumlah Bimtek, Worshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse, Training; Tersampaikannya Informasi Kegiatan Anggota DPRD; dan Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah dengan adanya aturan/ produk hukum yang jelas dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai Institusi yang mempunyai tugas pelayanan serta memfasilitasi DPRD telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kelancaran tugas DPRD sebagai lembaga organisasi yang keanggotaannya

terdiri dari para wakil rakyat. Dalam

pelaksanaan agenda kerjanya senantiasa dipengaruhi oleh dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan serta pengaruh /isu lokal, regional dan nasional.


34

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari penyerapan dana/ anggaran akan tetapi yang lebih penting adalah keberhasilan Sekretariat DPRD melayani kegiatan / agenda kerja DPRD sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan keputusan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, anggaran dan realisasi pelayanan SKPD tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel

2.1 dan tabel 2.2 sebagai

berikut :


35

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Indikator Kinerja sesuai

Target

Target

Tugas dan Fungsi SKPD

SPM

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

1

No.

2

3

4

Target

Target Renstra SKPD Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Lainnya

1(2011)

2 (2012)

3

4

5

1(2011)

2(2012)

3

4

5

1(2011)

2 (2012)

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Frekuensi tersampaikannya

4 komisi

4 komisi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aspirasi masyarakat/

26

35

konstituen

Aspiras

Aspiras

Dimanfaatkannya hasil

232

240

rapat-rapat Alat

hasil

hasil

Kelengkapan Dewan

rapat

rapat

Tersalurkannya aspirasi

250

250

masyarakat/konstituen

Aspirasi

Aspirasi

Terlaksananya Bimtek,

10

10

Workshop, Lokakarya,

Kegiatan

Kegiatan

Tersampaikannya informasi

2000

2000

kegiatan Anggota DPRD

Exp

Exp

Terlaksananya Kunjungan

20

41

Kerja Pimpinan dan

Kegiatan

Kegiatan

19

25

73%

71 %

-

-

-

157

247

-

-

-

68%

102,92%

-

-

-

-

-

-

198

210

-

-

-

79%

84%

-

-

-

-

-

-

7

10

-

-

-

70%

100%

-

-

-

-

-

-

1350

1900

-

-

-

68%

95%

-

-

-

exp

exp

19

33

-

-

-

95%

80,5%

-

-

-

76%

88,91%

Seminar, Inhaus Training 5

6

-

-

-

Anggota DPRD


36

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Anggaran pada Tahun ke

Uraian Program 1(2011) (1)

(2)

Pelayanan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran pada Tahun ke

2 (2012)

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

1 (2011) (7)

2 (2012)

3

4

5

(8)

(9)

(10)

(11)

1(2011)

2(2012)

(12)

(13)

6.604.277.000,-

5.124.981.950,-

4.823.924.887,-

4.021.954.688,-

73,04%

78,48%

944.030.000,-

1.837.210.700,-

649.199.200,-

1.358.517.204,-

68,77%

73,94%

200.834.000,-

371.908.500,-

173.670.920,-

357.744.500,-

86,47%

96,19%

378.406.000,-

402.111.450,-

317.029.700,-

337.311.736,-

83,78%

83,89%

6.869.000,-

-

6.813.000,-

-

99,18%

-

11.539.661.500,-

14.929.944.400

8.293.936.650,-

9.553.213.596,-

71,87%

63,99%

-

4.225.000,-

-

3.745.000,-

-

88,64%

19.674.077.500,-

22.670.382.000,-

14.264.574.357,-

15.632.486.724,-

72,50%

68,95%

Perkantoran dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pengembangan Data dan Informasi JUMLAH


37

3 (14)

Administrasi Peningkatan sarana

Rata-rata Pertumbuhan

Tahun ke 4 (15)

5 (16)

Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

2.4.

TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN SKPD 2.4.1. TANTANGAN Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain : 1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain : a. Mobilitas dan beban kerja yang cukup tinggi. b. Terbatasnya jumlah pegawai yang berkualitas dan berkompetensi. c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. d.

Latar belakang pendidikan para Anggota dewan satu sama lainnya berbeda sehingga pembahasan materi yang sama berulang-ulang sehingga memerlukan waktu yang lama.

e. Pemahaman terhadap suatu permasalahan masing-masing Anggota Dewan mempunyai persepsi yang berbeda. f. Kurang referensi di dalam pembahasan suatu permasalahan

sering

mengalami kendala. g. Proses penetapan alat-alat kelengkapan DPRD memerlukan waktu yang cukup lama. h. Proses penyusunan tata tertib DPRD memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas. 3. Perubahan aturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi sehingga menghambat pelaksanaan teknis dan tertibAdministrasi.


38

2.4.2. PELUANG Beberapa peluang dalam melaksanakan kebijakan dan aturan secara konsisten, yang dapat mengacu semangat untuk meningkatkan kinerja aparatur sehingga visi dapat diwujudkan, antara lain : 1. Tersedianya Struktur Organisasi 2. Tersedianya sarana dan prasarana 3. Sumber daya manusia yang mendukung 4. Peraturan perundang-undangan 5. Dukungan dana 6. Koordinasi intern


39

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Sekretariat DPRD, analisis gambaran RJPMD Kabupaten Indramayu dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Stratregis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini yaitu sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan. a. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. b. Kepentingan politik dan kepentingan teknis yang bercampuraduk dan sulit dibedakan berpengaruh terhadap capaian kinerja. c. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi. d. Sumber dana yang terbatas masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi.


40

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.2.1. Visi Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemanjuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2011-2015 telah menetapkan Visi yaitu

“Terwujudnya Masyarakat

Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera”. 3.2.2. Misi Berangkat dari Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya; 2. Memanfaatkan wilayah secara selaras, optimal dan lestari; 3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat; 5. Meningkatkan pendapatan asli daerah; 6. Menegakkan keamanan dan ketertiban umum; 7. Memantapkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dengan sebutan “ Sapta Karya Mulih Harja “ yang artinya “ Tujuh upaya yang akan dikerjakan dalam menuju Indramayu yang sejahtera “.

3.2.3. Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara lain : Misi 1 : Mengembangkan SDM bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal; Tujuan : Menguatkan Mutu SDM


41

SASARAN TARAF PENDIDIKAN DERAJAT KESEHATAN AKSESIBILITAS INFORMASI APRESIASI BUDAYA LOKAL INTENSITAS WISATA/ REKREASI PRESTASI OLAHRAGA LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK ANGKA PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Misi 2 :

LINGKUP PROGRAM Peningkatan Taraf Pendidikan Peningkatan Derajat Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas Informasi Peningkatan Apresiasi Budaya Lokal Peningkatan Intensitas Wisata/ Rekreasi Peningkatan Prestasi Olahraga Pengendalian Pertambahan Penduduk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Memanfaatkan Wilayah Secara Lestari, Selaras dan Optimal;

Tujuan : Mewujudkan Keselarasan Tata Ruang, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan serta Kelayaakan Permukiman dan Keprasaranaan. SASARAN TINGKAT KESELARASAN TATA RUANG TINGKAT ANCAMAN BENCANA TINGKAT KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KELAYAKAN PERUMAHAN TINGKAT KELAYAKAN FASILITAS UMUM TINGKAT KELAYAKAN PRASARANA WILAYAH KAWASAN REMAJA

LINGKUP PROGRAM Penataan Ruang Penanganan Bencana Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Perumahan Penataan Fasilitas Umum Penataan Prasarana Wilayah Pengembangan Kawasan Remaja


42

Misi 3 : Meningkatkan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Daerah berbasis Kesetaraan gender; Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Partisipasi Perempuan. SASARAN INDEX KUALITAS HIDUP PEREMPUAN ANGKA KEKERASAN THD PEREMPUAN TINGKAT KEPARTISIPATIFAN PEREMPUAN

LINGKUP PROGRAM Peningkatan Perempuan Peningkatan Perempuan Peningkatan Perempuan

Kualitas

Hidup

Perlindungan Partisipasi

Misi 4 : Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat; Tujuan : Meningkatkan Kemampuan Masyarakat. SASARAN PROPORSI PELAKU WIRAUSAHA TINGKAT SERAPAN TENAGA KERJA TINGKAT INVESTASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NERACA PERDAGANGAN DAERAH TINGKAT KETAHANAN PANGAN

LINGKUP PROGRAM Pengembangan Kewirausahaan Penanganan Ketenaga Kerjaan Revitalisasi Penanaman Modal Pengembangan sektor Produksi Pengembangan Sistem Distribusi Pemantapan Ketahanan Pangan

Misi 5 :

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Tujuan :

Meningkatkan Sumber dan Nilai Pendapatan Asli Daerah. SASARAN

LINGKUP PROGRAM

SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH NILAI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Peluasan Sumber Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Nilai Perolehan Pendapatan Asli Daerah


43

Misi 6 :

Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Umum;

Tujuan :

Mewujudkan Suasana Aman dan Tertib. SASARAN

LINGKUP PROGRAM

ANGKA KRIMINALITAS Penegakkan Keamanan ANGKA PELANGGARAN Penegakkan Ketertiban Umum KETERTIBAN UMUM

Misi 7 : Memantapkan Pemerintahan yang Baik; Tujuan : Meningkatkan Pembangunan.

Pelayanan

Umum

SASARAN TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN TINGKAT KEPARTISIPATIFAN JUMLAH KEGIATAN INOVATIF

dan

Kepartisipatifan

LINGKUP PROGRAM Peningkatan Kinerja Pelayanan Umum Penguatan Kepartisipatifan Pembangunan Penerapan Inovasi Manajemen Pembangunan

Dengan berpedoman kepada Visi Misi diatas diharapkan Renstra yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu ”Mendukung Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah”.


44

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu ”Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel”. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ”Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal” dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta Perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”. . Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan. 3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat. 4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga


45

dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.


46

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dokumen Renstra SKPD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders yang melibatkan unsur-unsur pemerintah kabupaten dan lain-lainnya. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra ini dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk didalam Renstra lima tahunan. Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Dan renstra dapat dikatagorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra SKPD yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Dalam mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Bupati di akhir masa jabatannya. Jadi perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Adapun alur pikir penyusunan Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :


47

LANDASAN ( Peraturan Perundang-Undangan) TUGAS POKOK SKPD Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2008

VISI

MISI

Faktor Kunci Penentu Keberhasilan

Analisis SWOT

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN 1.Kebijakan 2.Program

RENJA/RKT

LAKIP


48

4.1.

VISI DAN MISI SKPD

Visi : Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi daerah Kabupaten Indramayu. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dapat dirumuskan sebagai berikut : ” Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ”

Penjelasan Visi :  Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada DPRD dan sebagai penghubung Kepala Daerah dengan DPRD, maka Visi yang ingin dicapai / diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan sehingga setiap Anggota Dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga DPRD dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Misi : Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD. 2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD. 3. Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.


49

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 4.2.1.

Tujuan Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktorfaktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengararahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. 2.

Tujuan Misi I Menigkatnya

Sumber

Daya

Manusia

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Indramayu yang profesional. 3.

Tujuan Misi II Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD

4.

Tujuan Misi III Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

4.2.1.

Sasaran 1.

Sasaran Misi I Terwujudnya Aparatur yang terampil.

2.

Sasaran Misi II Tersedianya sarana dan prasarana.

3.

Sasaran Misi III Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Program Prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan dan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :


50

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatnya Sumber Daya

Terfasilitasinya

Manusia Sekretariat DPRD

pelaksanaan kegiatan DPRD.

INDIKATOR SASARAN

(4) secara

baik

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Perda

1 Perda

2 Perda

3 Perda

1 Perda

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

240 hasil

240 hasil

240 hasil

240 hasil

240 hasil

rapat

rapat

rapat

rapat

rapat

250 aspirasi

250 aspirasi

250 aspirasi

250 aspirasi

250 aspirasi

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

Bimbingan Teknis Bagi Aparatur

Kabupaten Indramayu yang profesional.

2.

Meningkatnya penunjang

3.

sarana

penyelenggaraan

Terpenuhinya prasarana

dalam

sarana

dan

pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD

kegiatan DPRD.

Meningkatnya kinerja DPRD

Terwujudnya Kinerja Lembaga

dalam

melaksanakan

Legislatif yang optimal

dan

fungsinya

lembaga

legislatif,

aspiratif,

transparan

tugas

Koordinasi

sebagai

-

yang

Jumlah Perda Inisiatih

Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

dan

akuntabel.

-

Jumlah aspirasi masyarakat/ Konstituen

-

Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhous training


51

-

Tersampaikannya

2000 exp

2000 exp

2000 exp

2000 exp

2000 exp

20 kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan

40 kegiatan

informasi kegiatan Anggota DPRD -

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD


52

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Kebijakan suatu landasan hukum yang digunakan sebagai wadah operasional dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan ini dapat tertuang dalam Peraturan Perundangan yang ada seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda maupun yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam bentuk Perda. Untuk

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Indramayu

landasan

kebijakannya yaitu : a. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Melaksanakan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Meningkatkan pelayanan sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.


53

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

: Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

MISI I

: Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD. Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Sumber Daya Manusia

Terwujudnya

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

terampil.

Aparatur

yang

Strategi

Kebijakan

Bimbingan teknis bagi Aparatur

Disiplin dan motivasi kerja Aparatur

yang profesional.

MISI II

: Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.

Meningkatnya

sarana

penyelenggaraan

tugas

penunjang dan

fungsi

Tersedianya

sarana

dan Koordinasi

Esifien dan efektifitas

prasarana.

DPRD

MISI III

: Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kinerja DPRD dalam Terwujudnya Kinerja Lembaga - Rapat-rapat Alat kelengkapan melaksanakan sebagai

tugas

lembaga

dan

fungsinya Legislatif yang optimal

legislatif,

yang

aspiratif, transparan dan akuntabel.


Dewan - Reses - Peningkatan Kapasitas

54

Kebijakan Esifien dan efektifitas

Pimpinan dan Anggota DPRD - Penerbitan buletin - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah


55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan, sasaran serta kebijakan, dengan demikian Program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Kegiatan adalah merupakan wujud kongkrit yang dilaksanakan pada setiap hari, minggu, bulan dan tahun. Hal ini merupakan penjabaran dari program yang telah disusun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tertuang pada tabel 5.1 sebagai berikut :


56

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUA N

SASAR AN

2 Meningk atnya sarana penunja ng penyele nggaraa n tugas dan fungsi DPRD

Tersedi anya sarana dan prasara na

INDIK ATOR SASAR AN

3

KODE

4

1.20.04.01 Jumlah 1.20.04.01.02 penyedi aan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik Jumlah 1.20.04.01.04 layanan pemelih araan kesehata n Jumlah 1.20.04.01.06 Perijina n Kendara an Dinas/O perasion al Jumlah 1.20.04.01.07 Tenaga Adminis trasi Keuang an

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKAT OR KINERJA PROGRA M (OUTCO ME) DAN KEGIAT AN (OUTPUT )

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Telpon, Air dan Listrik

Pelayanan adm. perkantor an Terpenuhin ya jasa air, listrik & komunikas i

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasion al

Terpenuhin ya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Tersediany a Biayan Pajak Kendaraan bermotor/ STNK

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pengelolaa n keuangan OPD

DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

7

TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

2011

2012

2013

2014

2015

UNIT KERJA SKPD PENAN GGUN G JAWAB

LOKASI

20

21

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGE T

Rp

TARGE T

Rp

TARGET

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 Tahun

7.697.412.500

1 Tahun

8.537.965.150

1 Tahun

9.314.143.800

1 Tahun

10.090.322.450

1 Tahun

10.866.501.1 00

1 Tahun

46.506.345.000

3 jenis

380.250.000

3 jenis

418.275.000

3 jenis

456.300.000

3 jenis

494.325.000

3 jenis

532.350.000

3 jenis

2.281.500.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

200 Jiwa

643.740.000

200 Jiwa

778.925.400

200 Jiwa

849.736.800

200 Jiwa

920.548.200

200 Jiwa

991.359.600

200 Jiwa

4.184.310.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

29 Kendaraan

9.400.000

29 Kendaraan

10.340.000

29 Kendaraa n

11.280.000

29 Kendaraa n

12.220.000

29 Kendaraa n

13.160.000

29 Kendaraan

56.400.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bln

137.400.000

12 bln

151.140.000

12 bln

164.880.000

12 bln

178.620.000

12 bln

192.360.000

12 bln

824.400.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD


57

Jumlah Tenaga Kebersi han Kantor

1.20.04.01.08

Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggan daan

1.20.04.01.10

Jumlah Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an Kantor Jumlah Peralata n dan Perleng kapan Kantor

1.20.04.01.12

Jumlah Peralata n Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ngUndang an Jumlah Makana n dan Minuma n RapatRapat Koordin asi dan Konsult asi Keluar Daerah RapatRapat Koordin asi dan Kunjung an Dalam Daerah

1.20.04.01.14

1.20.04.01.13

1.20.04.01.15

1.20.04.01.17

1.20.04.01.18

1.20.04.01.19

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersediany a sarana dan prasarana kebersihan

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhin ya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Pengganda an Tersediany a komponen instalasi listrik

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersediany a Peralatan dan Perlengkap an Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediany a Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersediany a jamuan lembur, rapat dan tamu Terlaksana nya RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksana nya RapatRapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah

12 bln

152.475.000

12 bln

167.722.500

12 bln

182.970.000

12 bln

198.217.500

12 bln

213.465.000

12 bln

914.850.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

427.119.500

12 bulan

469.831.450

12 bulan

512.543.400

12 bulan

555.255.350

12 bulan

597.967.300

12 bulan

2.562.717.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

42.000.000

12 bulan

46.200.000

12 bulan

50.400.000

12 bulan

54.600.000

12 bulan

58.800.000

12 bulan

252.000.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

1 paket

1.056.174.000

1 paket

1.161.791.400

1 paket

1.267.408.800

1 paket

1.373.026.200

1 paket

1.478.643.60 0

1 paket

6.337.044.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bln

248.618.000

12 bln

273.479.800

12 bln

298.341.600

12 bln

323.203.400

12 bln

348.065.200

12 bln

1.491.708.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

5 surat kabar

336.550.000

5 surat kabar

370.205.000

5 surat kabar

403.860.000

5 surat kabar

437.515.000

5 surat kabar

471.170.000

5 surat kabar

2.019.300.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

1.550.166.000

12 bulan

1.705.182.600

12 bulan

1.860.199.200

12 bulan

2.015.215.800

12 bulan

2.170.232.40 0

12 bulan

9.300.996.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

30 Kegiatan

2.279.880.000

30 Kegiatan

2.507.868.000

30 Kegiatan

2.735.856.000

30 Kegiatan

2.963.844.000

30 Kegiatan

3.191.832.00 0

30 Kegiatan

13.679.280.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

60 Kegiatan

433.640.000

60 Kegiatan

477.004.000

60 Kegiatan

520.368.000

60 Kegiatan

563.732.000

60 Kegiatan

607.096.000

60 Kegiatan

2601840000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD


58

1.20.04.02

Pemelih araan Rutin/B erkala Gedung Kantor

1.20.04.02.22

Pemelih araan Rutin/B erkala Mobil Jabatan

1.20.04.02.23

Pemelih araan Rutin/B erkala Kendara an Dinas/O perasion al

1.20.04.02.24

Pemelih araan Rutin/B erkala Perleng kapan Gedung Kantor

1.20.04.02.26

Pemelih araan Rutin/B erkala Peralata n Gedung Kantor

1.20.04.02.28

Pemelih araan Rutin/B erkala Mebeler

1.20.04.02.29

Pengada an Gedung / Mes

1.20.04.02.xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

Pengadaan Gedung / Mes

Peningkat an sarana & prasarana aparatur Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala Gedung Kantor Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala Mobil Jabatan Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala untuk Kendaraan Dinas/Oper asional Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala Perlengkap an Gedung Kantor Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor Tersediany a Pemelihara an Rutin/Berk ala Mebeler Kantor Tersediany a Pengadaan Gedung / Mes

872.305.000

1.759.535.500

1.087.072.500

1.174.303.000

1.261.533.500

6.154.749.500

12 bulan

134.355.000

12 bulan

147.790.500

12 bulan

201.532.500

12 bulan

214.968.000

12 bulan

228.403.500

12 bulan

927.049.500

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

4 unit

177.840.000

4 unit

195.624.000

4 unit

213.408.000

4 unit

231.192.000

4 unit

248.976.000

4 unit

1.067.040.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

29 unit

411.600.000

29 unit

452.760.000

29 unit

493.920.000

29 unit

535.080.000

29 unit

576.240.000

29 unit

2.469.600.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

38.160.000

12 bulan

41.976.000

12 bulan

45.792.000

12 bulan

49.608.000

12 bulan

53.424.000

12 bulan

228.960.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

57.100.000

12 bulan

62.810.000

12 bulan

68.520.000

12 bulan

74.230.000

12 bulan

79.940.000

12 bulan

342.600.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

12 bulan

53.250.000

12 bulan

58.575.000

12 bulan

63.900.000

12 bulan

69.225.000

12 bulan

74.550.000

12 bulan

319.500.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

-

6 unit

800.000.000

-

6 unit

800.000.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD


-

59

-

Meningk atnya Sumber Daya Manusia Sekretari at DPRD Kabupat en Indramay u yang Profesion al

Terwuj udnya Aparat ur yang terampi l

1.20.04.03 Pengada an Pakaian Dinas Beserta Perleng kapanny a Pengada an Pakaian Khusus HariHari Tertentu

1.20.04.03.02

1.20.04.03.05

1.20.04.05

Bimbing an Teknis Implem entasi Peratura n Perunda ngUndang an Meningk atnya kinerja DPRD dalam melaksa nakan tugas dan fungsiny a sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transpar an, dan akuntab el.

Terwuj udnya Kinerja Lemba ga Legislat if yang optimal

1.20.04.05.03

1.20.04.06

Penyusu nan Ikhtisar Laporan Kinerja Keuang an, LAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuang an LRA I dan II

1.20.04.06.01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan, LAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan LRA I dan II

Peningkat an Disiplin Aparatur Tersediany a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya Tersediany a Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

266.399.000

Stel

Stel

Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terselengg arakannya Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan PerundangUndangan

Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunn ya Laporan Kinerja Keuangan, LAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan LRA I dan II

248.849.000

17.550.000

296.073.900

Stel

Stel

359.906.000

Kegiatan

359.906.000

13.911.500


22.340.000

Stel

Stel

395.896.000

Kegiatan

16.869.000

Laporan

273.733.900

325.748.800

395.896.000

15.302.000

27.130.000

Stel

Stel

431.887.000

Kegiatan

18.555.000

Laporan

298.618.800

355.423.700

431.887.000

16.693.000

60

31.920.000

Stel

Stel

467.877.000

Kegiatan

20.242.000

Laporan

323.503.700

385.098.600

467.877.000

18.084.000

36.710.000

Stel

Stel

503.868.000

Kegiatan

21.929.000

Laporan

348.388.600

1.628.744.000

503.868.000

19.476.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

135.650.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

2.159.444.000

Kegiatan

23.616.000

Laporan

1.493.094.000

2.159.444.000

101.211.000

Laporan

83.466.500

Penyusu nan Dokume n Pengang garan

1.20.04.06.05

1.20.04.57 Pengum pulan Up Dating Informa si Capaian Kinerja Program dan Kegiata n.

1.20.04.57.01

1.20.04.15

Jumlah pelaksan aan rapatrapat, koordin asi/ konsulta si

1.20.04.15.02

Jumlah RapatRapat Alat Kelengk apan Dewan

1.20.04.15.03

Penyusunan Dokumen Penganggaran

Tersusunn ya Dokumen Pengangga ran

Program Pengembangan Data / Informasi Pengumpulan Up Dating Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.

Pengemba ngan Data / Informasi Tersusunn ya Dokumen tentang Produk DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkat an Kapasitas Lembaga Perwakila n Rakyat Daerah

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tok oh Agama

Terlaksana kannya Hearing/Di alog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyaraka t/Tokoh Agama

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksana kannya RapatRapat Alat Kelengkap an Dewan

Laporan

2.957.500

Laporan

-

-

3.253.000

Laporan

5.000.000

Laporan

11.595.273.50 0

5.000.000

3.549.000

Laporan

6.000.000

Laporan

12.722.580.60 0

6.000.000

3.844.000

Laporan

6.500.000

Laporan

13.849.887.70 0

6.500.000

4.140.500

Laporan

7.000.000

Laporan

16.104.501.9 00

14.977.194.800

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

24.500.000

7.000.000

Laporan

17.744.000

24.500.000

69.249.438.500

12 bulan

123.237.000

12 bulan

135.560.700

12 bulan

147.884.400

12 bulan

160.208.100

12 bulan

172.531.800

12 bulan

739.422.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

240 hasil rapat

282.115.000

240 hasil rapat

307.326.500

240 hasil rapat

332.538.000

240 hasil rapat

357.749.500

240 hasil rapat

382.961.000

720 hasil rapat

1.662.690.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD


61

Jumlah aspirasi masyara kat/ Konstitu en

1.20.04.15.05

Jumlah Bimtek, Worksh op, Lokakar ya, Seminar , Inhouse Training Jumlah Buletin DPRD Kab. Indrama yu Jumlah kunjung an kerja ke luar daerah

1.20.04.15.07

1.20.04.15.09

1.20.04.15.10

Kegiatan Reses

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersalurka nnya aspirasi masyarakat / Konstituen Meningkat nya wawasan dan pengetahua n Pimpinan dan Anggota DPRD

Penerbitan Buletin DPRD Kab. Indramayu

Tersediany a informasi Kegiatan DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Terselengg arakannya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

JUMLAH :

3 kali Reses

3.518.035.000

3 kali Reses

3.840.618.250

3 kali Reses

4.163.201.500

3 kali Reses

4.485.784.750

3 kali Reses

4.808.368.00 0

15 kali Reses

20.816.007.500

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

7 kegiatan

3.306.289.000

7 kegiatan

3.636.917.900

7 kegiatan

3.967.546.800

7 kegiatan

4.298.175.700

7 kegiatan

4.628.804.60 0

35 kegiatan

19.837.734.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

1000 Exemplar

164.977.500

1000 Exemplar

181.475.250

1000 Exemplar

197.973.000

2000 Exemplar

214.470.750

2000 Exemplar

230.968.500

7000 Exemplar

989.865.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

30 kegiatan

4.200.620.000

30 kegiatan

4.620.682.000

30 kegiatan

5.040.744.000

40 kegiatan

5.460.806.000

40 kegiatan

5.880.868.00 0

170 kegiatan

25.203.720.000

Sekret. DPRD

Sekret. DPRD

20.808.165.000


23.735.607.650

25.034.982.800

62

27.093.551.450

29.152.120.100

123.539.277.000

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Visi dan Misi Bupati diterjemahkan dalam Renstra Sekretariat DPRD secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur pencapaiannya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diakhir tahun anggaran dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian

kinerja

atas

pelaksanaan

tugas-tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan berdasarkan tolok ukur Renstra. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu didasarkan pada indikator : 1. Hasil (Outcome) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (Output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. 2. Keluaran (Output) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (Input) yang digunakan. 3. Masukan (Input) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan.


63

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi

Kondisi

Kinerja Pada No

Indikator

Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun

awal periode

akhir Periode

RPJMD

(1)

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Perda

1 Perda

2 Perda

3 Perda

1 Perda

240 Hasil

240 Hasil

240 Hasil

240 Hasil

240 Hasil

Rapat

Rapat

Rapat

Rapat

Rapat

250 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

(2)

1

Jumlah Perda Inisiatif

2

Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

3

Jumlah aspirasi masyarakat/ Konstituen

4

Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar,

RPJMD

Inhouse Training 5

Tersampaikannya informasi kegiatan Anggota DPRD

2000 Exp.

2000 Exp

2000 Exp

2000 Exp

2000 Exp

6

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

DPRD


64

(9)

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015 ini mengacu pada Visi dan Misi Bupati Indramayu. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam 5 tahun ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu,

Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak. Pembina Tk. I NIP. 19640701 199003 2 010


65

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN (Revisi)

Recommend Documents