PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

ALAMAT : Kantor : Jalan Jenderal A.Yani No.67 Palembang Website : http : //www.ptun.palembang.go.id Email : admin@ptun, palembang.go.id dan [email protected]

KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 November 2013 Nomor : 482/SEK/KU.01/XI/2013 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2013, dengan ini disampaikan laporan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan program sebagaimana tercantum pada DIPA Tahunan 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung; 2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur Mahkamah Agung; 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara; Kegiatan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas meliputi pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung meliputi pengadaan inventaris kantor, pengadaan scanner dan printer, perangkat dan aplikasi sistem administrasi perkara Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kegiatan program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara meliputi penanganan perkara yang sudah putus. Demikian laporan tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang disusun sebagai bahan dalam penyusunan laporan tahunan Mahkamah Agung RI untuk tahun 2013

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Bab I

Bab II

............................................................................................... ...............................................................................................

2 3

: Pendahuluan..........................................................................

4

A. A. Kebijakan Umum Peradilan............................................. B. B. Visi dan Misi................................................................... C. Rencana Strategi...............................................................

4 4 5

:

Struktur Organisasi /TUPOKSI............................................ 10 A. Penyusunan Alur TUPOKSI.......................................... 14 B. Penyusunan Standarr Operasional Prosedur (SOP)........ 26

Bab III

: Keadaan Perkara...................................................................

29

Ban IV

: Pengawasan Internal.............................................................

36

Ban V

: Pembinaan dan Pengelolaan.................................................. 37 A. Sumber Daya Manusia ................................................... A. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ..................... 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis............................ 3. Promosi dan Mut si .................................................... 4. Pengisian Jabatan Struktural.......................................

37 37 39 46 46

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.................................. 1. Sarana dan Prasarana Gedung .................................... a) Pengadaan ............................................................... D. b) Pemeliharaan .......................................................... c) Penghapusan .......................................................... 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ...................... a) Pengadaan .............................................................. G. b) Pemeliharaan ......................................................... H. c) Penghapusan .......................................................... 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................... a) Perangkat Keras ..................................................... b) Perangkat Lunak ................................................... K. C. Pengelolaan Keuangan ................................................ 1. Belanja Pegawai ...................................................... 2. Belanja Barang ....................................................... 3. Belanja Modal .......................................................

47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 62 62 62 63

D. Pengelolaan Administrasi ............................................. 63 1. Administrasi Perkara ................................................ 63 2. Administrasi Umum ................................................. 63 Bab VI

:

Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................

65

3

BAB I PENDAHULUAN

A.

Kebijakan Umum Peradilan Kemandirian kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar 1945 hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara teknis yudisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis Administrasi Peradilan.

Dukungan teknis Administratif terhadap Teknis Yudisial Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, Baik yang bersifat Administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/II/2007, tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI.

B.

Visi dan Misi

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung”

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

4

C.

Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi tersebut disusunlah rencana kerja dalam suatu bentuk Recana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut : 1. Tujuan 1. Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mandiri, baik secara struktur kelembagaan maupun penyelenggaraan proses peradilan. 2. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara. 3. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan menajemen peradilan secara sistematis, konsekuen, dan berkesinambungan. 5. Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang bermartabat dan dihormati. 6. Terwujudnya

transparansi

penyelenggaraan

proses

peradilan

dan

pengelolaan administrasi kesekretariatan. 2. Sasaran 1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran tahun 2014. 2. Terwujudnya pelaksanaan proses peradilan secara mandiri, profesional, efektif dan efisien. 3. Terselesaikan sisa perkara tahun 2012 dan perkara masuk tahun 2013. 4. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara tahun 2013. 5. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan, baik berupa putusan/penetapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya tahun 2013. 6. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan tahun 2013. 7. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi tahun 2013. 8. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia teknis dan non yudisial tahun 2013.

5

9. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 10. Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non yudisial secara efektif dan efisien dengan penerapan fasilitas teknologi tahun 2013. 11. Terwujudnya trasnparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 1. Merumuskan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk usulan kegiatan Tahun Anggaran 2014. 2. Menyelenggarakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memeriksa, memutus, menyelesaikan sisa perkara tahun 2012 dan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masuk tahun 2013, secara efektif dan efesien serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perncari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 6. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern dalam menata dan mengelola

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

(planing,

organizing,

actuating/executing, controoling/evaluating). 7. Mengikuti pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka menunjang. 8. Melaksanakan pembinaan fisik dan mental bagi seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013. 9. Mengoptimalkan

penggunaan

fasilitas

teknologi

informasi

untuk

mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan. 10. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. 11. Memberdayakan pejabat humas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memberikan informasi hukum khususnya acara perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

6

12. Membuat benner mengenai Rolemodel dan mengenai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 13. Membuat SPP (Standar Pelayanan Peradilan).

Kebijakan Kegiatan 1.

Pembentukan Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2.

Mengumpulkan data dan bahan serta penyusunan TOR dan RAB untuk usulan kegiatan tahun anggaran 2013.

3.

Mengirimkan RKA-KL Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

4.

Membuat susunan majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

5.

Membuat penugasan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti untuk masing-masing tahun 2013.

6.

Melanjutkan penanganan sisa perkara tahun 2012 dan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tahun 2013.

7.

Menyediakan “Information Desk” dan melatih petugas khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

8.

Menunjuk pejabat HUMAS (Hubungan Masyarakat) untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

9.

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk meningkatkan upaya transparansi proses peradilan, meliputi transparansi prosedur berperkara, biaya perkara, jadual sidang, pengadilan sidang, putusan/penetapan, pengembalian sisa panjar biaya perkara dan statistik perkara.

10. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling lambat empat belas hari setelah dibacakan. 11. Mengupayakan publikasi putusan/penetapan pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang paling lambat dua hari sejak dibacakan. 12. Membuat pamplet, booklet, dan brosur yang memuat informasi tentang proses Peradilan Tata Usaha Negara. 13. Melayani masyarakat untuk mengadakan praktek kerja lapangan dan penelitian yang berkaitan dengan tupoksi pengadilan. 14. Pengkajian terhadap Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2011-2015.

7

15. Menunjuk panitia pembuatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013. 16. Menerbitkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013. 17. Membuat Job Description (uraian tugas) masing-masing pegawai Pengadilan Tata Usaha Tahun 2013. 18. Melaksanakan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2013 sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. 19. Meningkatkan koordinasi antar unit/sektor pelaksanaan tugas dalam menjalankan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, dalam bentuk rapat kerja secara berkala. 20. Menerbitkan S.K tentang Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013. 21. Mengefektifkan pengawasan melekat (WASKAT) oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID) 22. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan). 23. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang diperoleh melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. 24. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013. 25. Melaksanakan Eksaminasi Berkas Perkara Tahun 2013 per caturwulan. 26. Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi seluruh pejabat fungsional tahun 2013. 27. Melaksanakan Pelatihan Di Tempat Kerja (PDTK) untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk percepatan pelaksanaan Tupoksi. 28. Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap Jum’at pagi. 29. Melaksanakan latihan tenis lapangan dan menyukseskan program kerja PTWP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 30. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis yudisial. 31. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis non yudisial. 32. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan 2014

8

33. Menyusun distribusi tugas dan tanggung jawab (Job Description) masing-masing aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang setiap tahun, yang merupakan perincian dari Penetapan Kerja Tahunana dengan indikator kinerja yang terukur. 34. Membentuk tim reformasi birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, mensosialisasikan dan melaksanakan langkah-langkah reformasi birokrasi 35. Melaksanakan

dan

memelihara

koordinasi

kerja

langsung

dan

pengawasan reguler oleh hakim pengawas bidang. 36. Efektivitas pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan reguler oleh hakim pengawas bidang. 37. melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terukur. 38. Percepatan penyelenggaraan administrasi yudisial. 39. Percepatan penyelenggaraan administrasi non yudisial. 40. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 41. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik negara. 42. Penyediaan fasilitas pendukung program transparansi informasi peradilan

Dalam menjalankan arah kebijakan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mendapat alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013. Ada 3 (tiga) program yang utama dengan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut : 1. DIPA-005.01.2.526750/2013 sebesar Rp. 3.742.172.000,- : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.567.172.000,b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 175.000.000,2. DIPA-005.05.2.526750/2013 sebesar Rp. 12.000.000,- : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Rp. 12.000.000,-

9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI /TUPOKSI

1.

Struktur Organisasi / Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Struktur

Organisasi

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Palembang

berpedoman pada surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Bagan tersebut menunjukan bahwa Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan didampingi seorang Wakil Ketua Pengadilan yang merupakan pimpinan Pengadilan. Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan Peradilan, pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara, dipimpin seorang Panitera dan Sekretaris yang menangani administrasi umum, dipimpin Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan Panitera/Sekretaris. Untuk tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kepaniteraan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/012/SK/III/1993 sedangkan untuk tugas pokok, fungsi dan tata kerja kesekretariatan masih berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02 tahun 1991, karena sampai sekarang belum ada perubahan dari Mahkamah Agung RI tentang struktur organisasi dan tata kerja Pengadilan, terutama Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan Undang-Undang, terakhir Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tingkat Pertama. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Kepaniteraan Pengdilan Tata Usaha Negara Palembang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.

2.

Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara Tata Usaha Negara.

3.

Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.

4.

Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I Palembang terdiri dari : 1.

Sub Kepaniteraan Perkara

2.

Sub Kepaniteraan Hukum

3.

Kelompok Tenaga Fungsional Kepniteraan masing-masing Sub Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Muda sebagai Kepala Sub Kepaniteraan.

Sub Kepaniteraan Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang msih berjalan dan tugas lain yang berhubungan dengan masalah perkara.

Sub Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Peerundang-Undangan.

Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I Palembang terdiri dari Panitera Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya di koordinasikan oleh Panitera.

Untuk Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk sementara dalam struktur organisasi tersebut dimasukkan ke-kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah unsur pembantu Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berada

11

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Sekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai fungsi : 1.

Melakukan urusan kepegawaian.

2.

Melakukan urusan keuangan.

3.

Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.

Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum, masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

12

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Palembang sebagai berikut :

13

A.

Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 1.

Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut : 1.1

Menetapkan rencana kerja dan program kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

1.2

Mempelajari surat gugatan

1.3

Menerima berkas perkara dan panitera

1.4

Melakukan pembinaan perilaku hakim dan calon Hakim

1.5

Mengatur tugas Wakil Ketua selaku koordinator Hakim pengawas bidang, Ketua tim Baperjakat dan Ketua Tata Usaha Negara penegak disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

1.6

Melakukan pembinaan pegawai.

1.7

Menetapkan usul kenaikan pangkat permberhentian, pemutasian Hakim, panitera, sekretaris dan pegawai.

1.8

Mengkoordinasikan tugas kehumasan.

1.9

Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

1.10 Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang terkait. 1.11 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan (Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris). 1.12 Mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. 1.13 Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1), mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan). 1.14 Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4); apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal. 1.15 Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 62 ayat (5). 1.16 Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat (pasal 98, 99);

14

1.17 Menetapkan apabila permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa gugatan dengan Acara Cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 1.18 Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (shcorsing). 1.19 Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar Negeri (vide pasal 66) 1.20 Membuat penetapan tentang penunjukan susuanan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara. 1.21 Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82). 1.22 Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra Memori PK. 1.23 Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses

yaitu

mempelajari

berkas

perkara

untuk

penyusunan

kesimpulan. 1.24 Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palemgang

mengirim

salinan putusan

Pengadilan

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat, pasal 116 ayat (1). 1.25 Memerintahkan

Tergugat

melaksanakan

putusan

berdasarkan

permohonan Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. 1.26 Memerintahkan Jurusita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksnakan putusan uang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing). 1.27 Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai

15

pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (pasal 117 ayat 4). 1.28 Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 119). 1.29 Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada petemuan berkala para Hakim. 1.30 Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan. 1.31 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. 1.32 Memberikan Izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara, serta berkas perkara (pasal 141). 1.33 Mengkoordinasikan

penyusunan

Mengadakan/Memimpin

Rapat

Program

Pegawai,

Kerja

Rapat

Antar

Tahunan, Pejabat

Struktural serta Rapat Hakim. 1.34 Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang terkait. 1.35 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai. 1.36 Membuat penilaian DP3 terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon Hakim. 1.37 Melaporkan laporan tahunan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan ke Mahkamah Agung RI. 1.38 Menandatangani Buku-buku Jurnal dan Register.

2.

Wakil Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut : 2.1

Membantu Ketua dalam menetapkan hasil kerja dan program kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

2.2

Membantu Ketua dalam mempelajari surat gugatan.

2.3

Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara dari panitera

2.4

Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim dan Pegawai.

2.5

Melakukan tugas selaku koordinator hakim pengawas, Ketua tim Baperjakat, dan Ketua tim penegak disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

16

2.6

Membantu

Ketua

untuk

menetapkan

usul

kenaikan

pangkat,

pemberhentian, pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 2.7

Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kehumasan.

2.8

Membantu Ketua mengkoordinasikan tindak lanjut pentunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dibidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2.9

Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang terkait.

2.10 Mewakili Ketua melaksanakan tugas administrarif maupun substrantib apabila Ketua berhalangan.

3.

Hakim mempunyai tugas sebagai berikut : 3.1

Membuat

penetapan-penetapan

sidang/penundaan

pelaksanaan

Pemeriksaan keputusan

Tata

Persiapan/hari Usaha

Negara

(schorsing) / pencabutan gugatan dan menyiapkan Putusan Sela. 3.2

Bertanggung jawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

3.3

Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (pasal 63 ayat 2b).

3.4

Menyatakan dengan memutus, gugatan Penggugat tidak dapat diterima apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat diajukan gugatan baru (pasal ayat (3) dan (4)).

3.5

Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat.

3.6

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak

menanggapi

gugatan

tanpa

alasan

uang

dapat

dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengn patut. Ketua Majelis dengan Surat Penetapan meminta atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, pasal 72; 3.7

Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang di pegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang

17

sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa; dan selanjutnya dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana disebut dalam pasal 85. 3.8

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

3.9

Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan.

3.10 Melakukan minutering perkara. 3.11 Membuat court calendar persidangan. 3.12 Melaporkan kegiatan persidangan. 3.13 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan; 3.14 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung RI. 3.15 Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim. 3.16 Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran.

4.

Panitera/Sekretaris, mempunyai Tugas sebagai berikut : 4.1

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

4.2

Menyelenggarakan administrasi perkara.

4.3

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

4.4

Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan

4.5

Membuat salinan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bisa mengeluarkan salinan perkara bukan amar putusan.

4.6

Membuat akta : a) Permohonan Banding b) Pemberitahuan adanya permohonan Banding c) Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding d) Pemberitahuan putusan Banding e) Permohonan Kasasi f) Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi g) Penerimaan Memori Kasasi h) Penyampaian salinan Memori Kasasi i) Penerimaan Kontra Memori Kasasi j) Penyampaian Kontra Memori Kasasi

18

k) Pemberitahuan putusan Kasasi l) Permohonan Peninjauan Kembali (PK) m) Pemberitahuan adanya permohonan Peninjauan Kembali n) Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan PK o) Penyampaian salinan putusan PK kepada PK p) Pemberitahuan bunyi putusan PK kepada Termohon PK q) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti

dalam

persidangan. 4.7

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

4.8

Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara.

4.9

Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

4.10 Melakukan penelitian administrasi mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo S.E.M.A No. 2 Th. 1991) 4.11 Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, apabila ada permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan Acara Cuma-Cuma (prodeo); a) Menyelenggarakan biaya administrasi perkara. b) Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (N.O) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3). c) Sebagai Pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan. 4.12 Menyelenggarakan, melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; meliputi bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. 4.13 Membuat Laporan Bulanan, Semester I & II dan Laporan Tahunan setelah membuat Program Kerja. 4.14 Melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. 4.15 Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 4.16 Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran.

19

4.17 Melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran. 4.18 Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja dan Rencana kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). 4.19 Merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya 4.20 Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan.

5.

Wakil Panitera mempunyai tugas sebagai berikut : 5.1

Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan.

5.2

Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan meliputi Panitera muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti.

5.3

Melakukan Penilaian (DP3) terhadap Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti.

5.4

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

5.5

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5.6

Meneliti dan melegalisir bukti-bukti.

5.7

Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

5.8

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain keterlibatan dalam mengisi buku register perkara.

5.9

Membuat laporan periodik dan lain-lain.

5.10 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti. 5.11 Membantu Panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan (S.E.M.A Nomor. 2 Tahun 1991). 5.12 Membantu merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. 5.13 Melakukan perintah atasan.

6.

Wakil Sekretaris mempunyai Tugas sebagai berikut : 6.1

Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesekretarisatan.

6.2

Membantu Panitera/Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran.

20

6.3

Membantu

Panitera/Sekretaris

melaksanakan

tugas

Pengadaan

Barang/Jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2013. 6.4

Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

6.5

Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

6.6

Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).

6.7

Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya.

6.8

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut

6.9

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.

6.10 Menerbitkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa. 6.11 Menandatangani kontrak. 6.12 Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa. 6.13 Mengendalikan pelaksanaan kontrak. 6.14 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6.15 Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

dengan

Berita

Acara

Penyerahan. 6.16 Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan angaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaaan kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan. 6.17 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

7.

Kepaniteraan Muda Perkara mempunyai tugas sebagai berikut : 7.1

Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara.

7.2

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

21

7.3

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

7.4

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.

7.5

Menyerahkan arsip berkas perkara kepda Panitera Muda Hukum.

7.6

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti.

7.7

Mengatur jadwal sidang, jam sidang, supaya tidak bertabrakan.

7.8

Mencatat gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya dicatat di Register Bantu.

7.9

Mencatat perkara yang lewat/untuk diteruskan kepada Pengadilan yang berwenang.

7.10 Mengkoordinir tugas-tugas staf dalam tugas pelaksanaan administrasi permohonan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. 7.11 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. 7.12 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3) 7.13 Melakukan perintah atasan.

8.

Kepaniteraan Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut : 8.1

Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi Penasehat Hukum, serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.2

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti.

8.3

Membantu merumuskan kebijkan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya.

9.

8.4

Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

8.5

Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut : 9.1

Memimpin

dan

mengkoordinasikan

seluruh

administrasi

yang

berkaitan dengan kepegawaian. 9.2

Mengkoordinasikan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Cakim menjadi Hakim, ujian Kode Etik Hakim bagi Cakim.

22

9.3

Mengkoordinir penyelesaian pengusulan kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan.

9.4

Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang mengikuti ujian dinas Tk. III dan IV serta persamaan.

9.5

Mengelola kenaikan gaji berkala.

9.6

Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

9.7

Mengkoordinir tata penyelenggaraan sumpah PNS.

9.8

Mengelola dan menyiapkan pelantikan Pegawai, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan Hakim.

9.9

Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).

9.10 Mengelola surat masuk dan mengarsipkannya. 9.11 Membantu merumuskan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. 9.12 Melaksanakan perintah atasan.

10. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 10.1 Mengkoordinir pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan. 10.2 Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan. 10.3 Melaporkan Hasil Kerja Bagian Keuangan. 10.4 Membantu Wakil Sekretaris Menyusun RKA-KL. 10.5 Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi. 10.6 Membuat jadwal Daftar Isian Pelaksanaan Angaran 2013. 10.7 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3). 10.8 Melakukan pembinaan kepada Staf Bagian Keuangan. 10.9 Melaporkan pelaksanaan penggunaan DIPA secara bulanan. 10.10 Membantu Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan keuangan. 10.11 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. 10.12 Melaksanakan perintah atasan.

11. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut : 11.1 Memimpin tugas-tugas di Sub Bagian Umum. 11.2 Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum. 11.3 Mengkoordinir pengadaan barang inventaris. 11.4 Mengkoordinir pengadaan inventaris barang (ATK) dan Jasa.

23

11.5 Mengkoordinir pelaksanaan laporan bulanan. 11.6 Mengkoordinir pelaksanaan laporan smester I & II barang inventaris. 11.7 Menyelesaikan laporan tahunan barang inventaris. 11.8 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3). 11.9 Mengkoordinir pemeliharaan Kendaraan/servis total. 11.10 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya. 11.11 Melakukan pembinaan terhadap staf bagian umum. 11.12 Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

12 Panitera Pengganti Mempunyai tugas sebagai berikut : 12.1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan-nya sidang Pengadilan. 12.2 Membantu Majelis Hakim dalam hal : a) Membuat Penetapan hari Pemeriksaan dan hari sidang. b) Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. c) Mengetik putusan. d) Membuat konsep Putusan Sela. e) Membaut Konsep Penetapan Masuknya Pihak III (Intervensi) f) Membuat konsep Kepala Putusan setelah penyerahan Kesimpulan dari para pihak. g) Menyerahkan Berita Acara Persidangan kepada Ketua Majelis Hakim setiap usai persidangan. 12.3 Membuat laporan Perkara yang ditangani kepada Panitera / Sekretaris setian bulan. 12.4 Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara : a) Penundaan hari-hari sidang. b) Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya. 12.5 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi. 12.6 Menyerahkan berkas perkara baru yang diterima kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menanyakan : a) Siapa-siapa yang akan dipanggil b) Kapan Pemeriksaan Persiapan dimulai.

24

12.7 Membagikan berkas gugatan baru kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan disertai catatan : a) Tanggal berapa ditetapkan Majelis Hakim yang bersangkutan. b) Tanggal berapa Pemeriksaan Persiapan dimulai.

13 Jurusita Pengganti / Jurusita mempunyai tugas sebagai berikut : 13.1 Mengadministrasikan surat-surat panggilan/pemberitahuan Pengadilan. 13.2 Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan atau salinan putusan Pengadilan. 13.3 Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman derkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 13.4 Mengadministrasikan

dan

atas

perintah

Ketua

Pengadilan

melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan / atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara. 13.5 Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 13.6 Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 13.7 Mengirimkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara melalui kantor pos dengan surat tercatat. 13.8 Membantu tugas-tugas Panmud Perkara. 13.9 Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama. 13.10 Memanggil para pihak ke ruang sidang pada setiap persidangan. 13.11 Melakukan tugas sebagai Juru Sumpah/Pegawai yang ditunjuk. 13.12 Mencatat penundaan hari sidang. 14 Calon Hakim 14.1 Bertugas di Bagian Kesekretariatan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di : a) Sub Bagian Kepegawaian. b) Sub Bagian Keuangan. c) Sub Bagian Umum. 14.2 Bertugas dan di Bagian Kepaniteraan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di :

25

a) Bagian Perkara b) Bagian Hukum 14.3 Mempelajari dan mengikuti proses persidangan : a) Proses dismissal b) Pemeriksaan persiapan c) Persidangan d) Membuat Berita Acara e) Belajar membuat putusan 14.4 Membuat laporan tugas. 14.5 Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari Ketua.

B.

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menerapkan Standard Operation Prosedure (SOP) bidang teknis dan non teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Usaha

Negara

Medan

tanggal

1

April

2011

Nomor

:

W1-TUN/23/UM/IV/2011 tentang Standard Operation Prosudere bidang yudisial dan non yudisial sewilayah hukum pengadilan tinggi tun medan dan surat Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI tanggal 31 Maret 2011 Disamping itu ptun palembang juga membuat bagan proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan prosedur pendaftaran gugatan sebagai berikut :

26

PROSEDUR PENDAFTARAAN GUGATAN

1. Pihak Penggugat atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dengan membawa : Surat Gugatan ( permohonan yang berisi tuntutan agar keputusan yang digugat dinyatakan batal ), Fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat jika ada dan Surat Kuasa Khusus apabila diwakikan kepada Kuasa Hukum; 2. Di PTUN Pihak Penggugat menghadap petugas Meja Pertama di kepaniteraan muda perkara (Panmud Perkara) dan menyerahkan berkas gugatan;

3. Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. 4. Panitera Muda Perkara meneliti berkas : a. APABILA BERKAS BELUM LENGKAP : Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat dapat melengkapi kekurangannya. b. APABILA SUDAH LENGKAP : Dikembalikan kepada Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) agar membayar Panjar Biaya Perkara 5. Pihak Penggugat setelah menerima SKUM menuju Bank yang ditunjuk (BRI) untuk membayar panjar biaya perkara dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran; 6. Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, selanjutnya menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas; 7. Pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada penggugat asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan; 8. Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja Pertama surat gugatan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); 9. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 10. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan;

27

C. Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan (SPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menerapkan standar pelayanan peradilan berdasarkan surat keputusan ketua pttun medan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : W1-TUN/KT-43/OT.01.3/VII/2012

tentang

pelaksanaan

standar

pelayanan

peradilan pada wilayan pttun medan dan surat panitera sekretaris ptun palembang tanggal 27 agustus 2012 nomor :W1-TUN/782/OT.01.3/VIII/2012.

28

BAB III KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 sebagai berikut : DAFTAR PERKARA YANG MASUK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2013

NO

NOMOR PERKARA

KLASIFIKASI

PROSES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

No.01/G/2013/PTUN-PLG No.02/G/2013/PTUN-PLG No.03/G/2013/PTUN-PLG No.04/G/2013/PTUN-PLG No.05/G/2013/PTUN-PLG No.06/G/2013/PTUN-PLG No.07/G/2013/PTUN-PLG No.08/G/2013/PTUN-PLG No.09/G/2013/PTUN-PLG No.10/G/2013/PTUN-PLG No.11/G/2013/PTUN-PLG No.12/G/2013/PTUN-PLG No.13/G/2013/PTUN-PLG No.14/G/2013/PTUN-PLG No.15/G/2013/PTUN-PLG No.16/G/2013/PTUN-PLG No.17/G/2013/PTUN-PLG No.18/G/2013/PTUN-PLG No.19/G/2013/PTUN-PLG No.20/G/2013/PTUN-PLG No.21/G/2013/PTUN-PLG No.22/G/2013/PTUN-PLG No.23/G/2013/PTUN-PLG No.24/G/2013/PTUN-PLG No.25/G/2013/PTUN-PLG No.26/G/2013/PTUN-PLG No.27/G/2013/PTUN-PLG No.28/G/2013/PTUN-PLG No.29/G/2013/PTUN-PLG No.30/G/2013/PTUN-PLG No.31/G/2013/PTUN-PLG No.32/G/2013/PTUN-PLG No.33/G/2013/PTUN-PLG No.34/G/2013/PTUN-PLG No.35/G/2013/PTUN-PLG

PEMILUKADA TANAH DLL P.A.W TANAH DLL TANAH DLL PEMILUKADA KEPEGAWAIAN TANAH DLL TANAH PEMILUKADA TANAH TANAH TANAH PEMILUKADA PERIZINAN TANAH PERIZINAN TANAH PEMILUKADA TANAH TANAH PERIZINAN TANAH TANAH TANAH KEPEGAWAIAN TANAH TANAH KEPEGAWAIAN PARPOL DLL

KASASI KASASI INKRACHT INKRACHT BANDING INKRACHT KASASI INKRACHT INKRACHT INKRACHT BANDING BANDING INKRACHT INKRACHT INKRACHT BANDING INKRACHT KASASI INKRACHT INKRACHT PUTUS TK. I BANDING BANDING BANDING PUTUS TK. I PUTUS TK. I INKRACHT PROSES SIDANG PROSES SIDANG INKRACHT PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG INKRACHT PROSES SIDANG

29

36 No.36/G/2013/PTUN-PLG 37 No.37/G/2013/PTUN-PLG 38 No.38/G/2013/PTUN-PLG 39 No.39/G/2013/PTUN-PLG 40 No.40/G/2013/PTUN-PLG 41 No.41/G/2013/PTUN-PLG 42 No.42/G/2013/PTUN-PLG 43 No.43/G/2013/PTUN-PLG 44 No.44/G/2013/PTUN-PLG 45 No.45/G/2013/PTUN-PLG 46 No.46/G/2013/PTUN-PLG 47 No.47/G/2013/PTUN-PLG 48 No.48/G/2013/PTUN-PLG Jumlah : 48 Klasifikasi Tanah Kepegawaian Perizinan Pemilukada Parpol KIP PAW DLL

P.A.W TANAH TANAH KIP TANAH TANAH KIP KIP KIP KIP KIP KADES KEPEGAWAIAN

PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG PROSES SIDANG

: 21 Perkara : 4 Perkara : 3 Perkara : 5 Perkara : 1 Perkara : 6 Perkara : 2 Perkara : 6 Perkara

30

REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2013 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Tingkat Pertama

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Tahun ini

: : : : :

21 perkara 48 perkara 48 perkara 1 perkara 20 perkara

Tingkat Banding

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa akhir (belum putus) a. Sudah dikirim b. belum dikirim

: : : : : : :

9 perkara 30 perkara 31 perkara 2 perkara 6 perkara 3 perkara 3 perkara

Tingkat Kasasi

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Akhir (belum putus) a. Sudah dikirim b. Belum dikirim

: : : : : : :

37 perkara 28 perkara 22 perkara 0 perkara 43 perkara 39 perkara 4 perkara

Tingkat Peninjauan Kembali

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa akhir (belum putus) a. Sudah dikirim b. Belum dikirim

: : : : : : :

9 4 6 7 6 1

Eksekusi

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Dalam Proses

: 1 perkara : 8 perkara : 8 perkara

perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara

31

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Tahun 2013

21 48 48 1 20

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Tahun 2013 a. Sudah dikirim b. Belum dikirim

9 30 31 2 6 3 3

32

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Tahun 2013 a. Sudah dikirim b. Belum dikirim

37 28 22 0 43 39 4

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Putus Tahun 2013 Cabut Sisa Tahun 2013 a. Sudah dikirim b. Belum dikirim

9 4 6 0 7 6 1

33

Sisa Tahun 2012 Masuk Tahun 2013 Dalam Proses

1 8 8

34

L1-T12 LAPORAN PER JENIS PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2013

PERMOHONAN NO.

JENIS PERKARA

SISA TAHUN LALU

MASUK

DISMISSAL

PERLAWANAN

CABUT

PUTUS

SISA BANDING

KASASI

PENINJAUAN KEMBALI

EKSEKUSI

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pertanahan Kepegawaian Pajak Perizinan Lelang Tender HAKI Badan Hukum Kehutanan Perumahan PEMILUKADA Partai Politik lain - Lain - Kades - Kip PAW

14 6 1 -

1 1 1 -

-

3 1 -

21 7 2 7 1 3 -

-

-

1

-

12 1 5 1 1 -

15 6 2 2 -

15 5 2 1 -

3 2 1 -

2 -

-

22 3 2 7 2 9 1 1 1

JUMLAH

21

48

3

-

5

41

20

25

23

6

6

-

14

4 -

35

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar tujuan organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dari pengawasan fungsional. Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara prevektif dan refresif agar pelaksanaan tugas bawaan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang melekat ini merupakan tugas pokok yang melekat pada jabatan seorang pimpinan. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah untuk melakukan audit secara independen tersebut objek yang diawasinya. Pengawasan internal yang telah dilakukan selama tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu : -

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mencakup.

-

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, mengawasi terhadap kegiatan Sub-Sub bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum serta Kepaniteraan Perkara dan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk ditindak lanjuti.

-

Melakukan pengawasan secara berkala dalam hal disiplin kerja maupun pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan mengevakuasi hasil pengawasan tersebut baik yang dilakukan oleh tim pengawasan disiplin kerja maupun tim pengawas bidang.

36

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 49 orang, Hakim terdiri dari 12 orang, Panitera Pengganti terdiri dari 15 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 5 orang. Sedangkan jumlah tenaga non teknis yudisial sebanyak 16 orang. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Jumlah Hakim Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 sebanyak 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1

H. AMIR HAMZAH, SH.,MH NIP. 19620924 198803 1 002

Pangkat / Gol Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)

2

Andri Mosepa, SH., MH. NIP. 19660903 199203 1 003

Pembina Tk. I (IV/b)

Wakil Ketua

3

Edi Septa Surhaza, SH. NIP. 19690928 199103 1 003

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

4

Dewi Asimah, SH NIP. 19760406 200112 2 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

5

Fatimah Nur Nasution, SH. NIP. 19760921 200112 2 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

6

Elwis Pardamean Sitio, SH NIP. 19770310 200312 1 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

7

Adi Irawan, SH NIP. 19800825 200312 2 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

8

Umar Dani, SH., MH NIP. 19790429 200502 1 002

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

9

Kemas Mendi Zatmiko, SH. NIP. 19770505 200502 1 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

10

Panca Yunior Utomo, SH NIP. 19730606 200502 1 001

Penata (III/c)

Hakim Pratama Madya

11

Andriyani Masyitoh, SH., MH. NIP. 19820427 200604 2 004

Penata Muda Tk.I (III/b)

Hakim Pretama Muda

12

Rizki Yustika Putri, SH NIP. 19831122 200604 2 001

Penata Muda Tk.I (III/b)

Hakim Pretama Muda

No

Nama / NIP

Jabatan Ketua

37

b. Jumlah Kepaniteraan Jumlah personil Kepaniteraan pada tahun 2013 sebanyak 15 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut : No

Nama / NIP

Pangkat / Gol Ruang

Jabatan

1

Mamik Hermindjaya ML.,SH NIP. 19601202 198703 2 007

Pembina Tingkat I (IV/b)

Panitera / Sekretaris

2

Deo Yuvanti, SH NIP. 19650831 199103 2 003

Pembina (IV/a)

Wakil Panitera

3

H. Husnuddin, SH NIP. 19610217 198303 1 004

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Muda Perkara

4

Rina Zaleha, SH NIP. 19650531 199103 2 004

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Muda Hukum

5

Hj. Enita, SH NIP. 19680525 199203 1 006

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

6

Hj. Nurhamidah, SH, MH NIP. 19571005 198003 2 002

Pembina (IV/a)

Panitera Pengganti

7

Rusmalawita, SH NIP. 19610327 198603 2 002

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

8

Isnaini, SH, MH NIP. 19690907 199203 2 003

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

9

Indra Mufti, SH NIP. 19690212 199103 1 006

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

10

Evy Farida Damayanti, SH NIP. 19691005 199203 2 006

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

11

Darul Kutni, SH NIP. 19700902 199103 1 004

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

12

Sulami, SH NIP. 19650813 198603 2 001

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

13

Alkodar, SH NIP. 19671224 199203 1 005

Penata Tingkat I (III/d)

Panitera Pengganti

14

Alamsyah, SH NIP. 19720729 199303 1 003

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

Maryani, UB.,SH NIP. 19730515 199403 2 006

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

15

38

c. Jumlah Jurusita Pengganti Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 sebanyak 5 orang yaitu : No

Nama / NIP

Pangkat / Gol Ruang

Jabatan

1

Rasiman NIP. 19610626 198203 1 005

Penata Muda Tk.I (III/b)

Jurusita Pengganti

2

Sarjono NIP. 19721124 199303 1 004

Pengatur (II/c)

Jurusita Pengganti

3

Muhammad Abdullah, A.Md NIP. 19741213 200003 1 006

Penata Muda Tk.I (III/a)

Jurusita Pengganti

4

Muhammad Rasyid Ridho,ST.SH NIP. 19810417 200502 1 002

Penata (III/c)

Jurusita Pengganti

5

A. Rohim NIP. 1960301 198401 1 001

Pengatur Tingkat I (II/d)

Jurusita pengganti

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 sebanyak 16 orang termasuk pejabat struktural dan stafnya adalah sebagai berikut : No

Nama / NIP

Pangkat / Gol Ruang Pembina (IV/a)

Jabatan

1

Drs. Kiagus Mailan, NIP. 19640217 198503 1 004

Wakil Sekretaris

2

Wiratmi, S.Sos.,SH, M.Si NIP. 19640725 198903 2 009

Pembina (IV/a)

Kasubag Umum

3

Romlah, SE.,SH NIP. 19660514 199003 2 002

Penata Tingkat I (III/d)

Kasubag Keuangan

4

Septa Lustiana, SH NIP. 19750915 200112 2 001

Penata (III/c)

Kasubag Kepegawaian

5

Dewi Eka Muriani, S.Si NIP. 19800608 200604 2 004

Penata Muda Tk.I (III/b)

Staf Kepan. Perkara

6

Bobby, SH NIP. 19780127 200104 1 001

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Staf Kepan. Hukum

7

Oktarina NIP. 19651017 199203 2 003

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Staf Kepan. Hukum

8

Zulham Idrus, S.,Kom NIP. 19830912 201101 1 008

Penata Muda (III/a)

Staf Umum

9

Muhammad Agus, SE NIP. 19850207 200604 1 001

Penata Muda (III/a)

Staf Umum

10

Ronaldo, SH NIP.19870508 201101 1 007

Penata Muda (III/a)

Staf Perkara

39

11

Aidi Firdaus, A.Md NIP. 19780618 201101 1 005

Pengatur (II/c)

Staf Keuangan

12

Mulyana NIP. 19741007 200604 2 001

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Bendahara

13

Pitrica Nurhudayanti NIP. 19871115 200604 2 001

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Staf Kepegawaian

14

Fajar Mawardi, SH NIP. 19870729 200904 2 002

Pengatur Muda (II/a)

Staf Keuangan

15

Wahyuni NIP. 19900603 200904 2 002

Pengatur Muda (II/a)

Staf Kepegawaian

16

Sudaryanti NIP. 19771118 200912 2 005

Pengatur Muda (II/a)

Staf Umum

Jumlah tenaga kerja honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2011 sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :

a. Berdasarkan Golongan Golongan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Ia

-

-

-

Ib

-

-

-

Ic

-

-

-

Id

-

-

-

II a

-

1

1

II b

1

3

4

II c

2

-

2

II d

1

-

1

III a

4

-

4

III b

2

4

6

III c

7

5

12

III d

5

7

12

IV a

1

3

4

IV b

1

1

2

IV c

1

-

1

IV d

-

-

-

Jumlah

25

24

49 40

b. Berdasarkan Pendidikan Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Strata 2 (S2)

3

5

8

Strata 1 (S1)

17

14

31

D III

2

-

2

SLTA

3

5

8

SLTP

-

-

-

SD

-

-

-

Jumlah

25

24

49

c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional

Hakim

L -

P -

Golongan II III L P L P 6 5

Calon Hakim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Panitera

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Wakil Panitera

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Panitera Muda

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Panitera Pengganti

-

-

-

-

4

6

-

1

4

7

Jurusita Pengganti

-

-

2

-

3

-

-

-

5

-

Jumlah

-

-

2

-

14

12

2

3

18

15

Jabatan Teknis

I

Jumlah

IV L 2

P -

L 8

P 5

d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

Wakil Sekretaris

L -

P -

Golongan II III L P L P -

Kasub Bag Kepegawaian

-

-

-

-

-

Kasub Bag Keuangan

-

-

-

-

Kasub Bag Umum

-

-

-

Staf

-

-

-

-

Jabatan Srtuktural dan Staf

Jumlah

I

Jumlah

IV L 1

P -

L 1

P -

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

2

4

4

2

-

-

6

6

2

4

4

4

1

1

7

9

41

Daftar Pejabat dan Pegawai DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI

NO

NAMA

GOL. RUANG

PENDIDIKAN TERAKHIR

K W H P W E A A A A T K K N P U I I S A A L M E N K K E T U A

W A S E K

P A N M U D

P P

5 1

10

11

12

1 1

2 H. AMIR HAMZAH, SH.,MH

3 IV/C

4 S2

6

7

2

ANDRI MOSEPA, SH, M.H

IV/B

S2

3

EDI SEPTA SURHAZA, SH

III/C

S1

1

4

DEWI ASIMAH, SH

III/C

S1

1

5

FATIMAH NUR NASUTION,SH

III/C

S1

1

6

ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH

III/C

S1

1

7

ADI IRAWAN, SH

III/C

S1

1

8

UMAR DANI,SH

III/C

S2

1

9

KEMAS MENDI ZATMIKO,SH

III/C

S1

1

10

PANCA YUNIOR UTOMO,SH

III/C

S1

1

8

9

K A S U B A G

J U R U S I T A

J S P

13

14

15

S T A F

16

TENAGA HONORER

KEBUTUHAN

17

18

1

42

11

ANDRIYANI MASYITOH, SH, MH

III/B

S2

1

12

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH

III/B

S1

1

13

MAMIK HERMINNDJAJA,SH

IV/B

S1

14

DEO YUVANTI,SH

IV/A

S1

15

DRS. KIAGUS MAILAN

IV/A

S1

16

WIRATMI, S.Sos, SH, MSi

IV/A

S2

17

HJ. NURHAMIDAH, SH, MH

IV/A

S2

1

18

HJ. ENITA, SH

III/D

S1

1

19

RINA ZALEHA ,SH

III/D

S1

20

ROMLAH, SE,SH

III/D

S1

21

ETISUSITA, SH

III/D

S1

1

22

RUSMALAWITA, SH

III/D

S1

1

23

H. HUSNUDDIN, SH

III/D

S1

24

ISNAINI, SH,MH

III/D

S2

1

25

EVY FARIDA DAMAYANTI, SH

III/D

S1

1

26

INDRA MUFTI, SH

III/D

S1

1

27

DARUL KUTNI, SH

III/D

S1

1

28

SULAMI, SH

III/D

S1

1

29

ALKODAR, SH

III/D

S1

1

30

SEPTA LUSTIANA, SH

III/C

S1

1 1 1 1

1 1

1

1

43

31

ALAMSYAH, SH

III/C

S1

1

32

MARYANI. UB, SH

III/C

S1

1

33

RASIMAN

III/B

SLTA

1

34

III/C

S1

1

35

MUHAMMAD RASYID RIDHO, ST, SH DEWI EKA MURIANI, S.Si

III/B

S1

1

36

BOBBY, SH

III/B

S1

1

37

OKTARINA

III/B

SLTA

1

38

MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md

III/A

DIII

39

ZULHAM IDRUS, S.Kom

III/A

S1

1

40

RONALDO,SH

III/A

S1

1

41

A.ROHIM

II/D

SLTA

42

AIDI FIRDAUS, A.Md

II/C

DIII

43

SARJONO

II/C

SLTA

44

MULYANA

II/B

SLTA

1

45

MUHAMMAD AGUS, SE

III/A

S1

1

46

PITRICA NURHUDAYANTI

II/B

SLTA

1

47

FAJAR MAWARDI

II/B

S1

1

48

WAHYUNI

II/B

SLTA

1

49

SUDARYANTI

II/A

S1

1

2 Staf

1

1 1 1

44

1 50

ADI IRAWAN

2

3

4 SLTA

51

FEBRIANSYAH

SLTA

1

52

JONI

SLTA

1

53

SANTI

S1

1

54

SUGENG HADI KURNIAWAN

SLTA

1

55

WISNU

SLTA

1

JUMLAH

5

1

6

1

7

8

10 1

9

1

10

1

11

2

12

12

13

3

14

0

15

5

17

12

18 1

19 1 Honorer

6

45

4. Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selama tahun 2013 berjalan dengan baik dan mereka bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang rata-rata paling lama 2-3 tahun selanjutnya dipromosikan menjadi pimpinan (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) apabila Hakim yang berpangkat Pembina (golongan IV) sedangkan Hakim yang berpangkat Penata (golongan III) di mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi lainnya.

Untuk tahun 2013 ini mutasi Hakim ada 3 (tiga) orang : an. H. Ujang Abdullah, SH,M.Si NIP. 19640710 198903 1 001 ke Pengadilan Tata

Usaha

Negara

197702172003122001

Jakarta, ke

Lucya

Pengadilan

Permata Tata

Sari,

Usaha

SH.M.Hum,

Negara

Jambi

NIP. dan

Ayi Solehudin,SH., MH, NIP. 19781104 200704 1 001 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Untuk pegawai yang memasuki masa pensiun tahun 2013 sebanyak 1( satu) orang atas nama Misrukiah, SH, NIP 19531028 197502 2 001, Penata Tingkat I (III/d),Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhitung 1 Nopember 2013.

5. Pengisian Jabatan Struktural Pengisian jabatan struktural untuka tahun 2013 ini tidak ada, karena tidak jabatan strukrural kosong.

46

B.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Pengadaan No

Pengadaan

Volume

Biaya (Rp)

-

-

-

-

Pemeliharaan/Perawatan

Volume

Realisasi Anggaran (Rp)

Keterangan Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana gedung

b) Pemeliharaan No 1

Pemeliharaan Gedung Kantor

720 M²

49.690.000

2

Perawatan Rumah Dinas

8 Unit

20.689.000

Keterangan

c) Penghapusan. No

Penghapusan

Volume

Limit Harga (Rp)

-

-

-

-

Keterangan Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung

47

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan No

Pengadaan

Volume

Biaya (Rp)

1.

Pengadaan scaner dan printer

4 unit

3.013.000

2.

Pengadaan Inventaris kantor

49 unit

69.760.000

3.

Pengadaan SIAD PTUN Palembang

1 Sistem

96.800.000

Volume

Realisasi Anggaran (Rp)

Keterangan

b) Pemeliharaan. No

Pemeliharaan/Perawatan

1

Perawatan kendaraan roda empat

7 unit

63.985.214

2

Perawatan kendaraan roda dua

7 unit

21.722.671

3

Perawatan peralatan dan mesin

55 unit

17.451.400

Volume 2 unit 18 unit 1 unit

Limit Harga (Rp) -

Keterangan

c) Penghapusan. No Penghapusan 1. Kendaraan roda empat 2. Peralatan dan fasilitas perkantoran (Meubelair) 3. Laptop

Keterangan Masih dalam proses persetujuaan penghapusan di BUA MA RI

48

3. Pengelolaan Teknologi Informasi a. Perangkat Keras No

Perangkat Keras

Volume

1

Komputer server

I Unit

No

Perangkat Lunak

Volume

1

Aplikasi SIAD PTUN

I Unit

Keterangan

b. Perangkat Lunak Keterangan

49

Gedung Kantor

I.Data Gedung Kantor Dibangun No

URAIAN/JENIS

Luas (m2)

1

Bangunan (2 Lantai)

841 m2

2

Tanah

1250 m2

3

Halaman Depan

78 m2

Prototype

Tahun

Status Kepemilikan/ Sertifikat

BAIK

KONDISI RUSAK Ringan Sedang √

Keterangan Berat

√ √

50

Sarana Lingkungan Kantor No

Sarana Lingkungan Kantor

VOLUME Unit m2 0 0

KONDISI Baik Rusak 0 0

1

Pos Jaga

2

Lands Cape

0

0

0

3

Papan Nama Gedung Kantor

1

7,9 m2

√

4

Tiang Bendera

1

8m

√

5

Sanitasi

6

Garasi Terbuka

2

62,50

Kebutuhan

Keterangan

1 Unit

0

√

m2 7

Garasi Tertutup

1

36,00

√

m2

51

Ruang Gedung Kantor Jumlah Ruang

Luas (m2)

1 1 1 1 1 1 1

38,25 m2 16,50 m2 27,06 m2 36,00 m2 36,00 m2 31,50 m2 33,00m2

√

1

33,00m2

√

10 11

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim atas Ruang Hakim bawah Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Panitera Pengganti atas Ruang Panitera Pengganti bawah I Ruang panitera Pengganti bawah II Ruang Jurusita Ruang Wakil Panitera

12

Ruang Wakil Sekretaris

1

13

Ruang Kasubag Kepegawaian

1

14

Ruang Kasubag Keuangan

1

15

Ruang Kasubag Umum

1

16 17 18

Ruang Panitera Muda Perkara Ruang Panitera Muda Hukum Ruang Arsip Perkara

1 1 1

No 1 2 3 5 6 7 8 9

URAIAN

0 1

BAIK

KONDISI RUSAK Ringan Sedang

Berat

Kebutuhan Ideal Jumlah Luas Ruang (m2)

√ √ √ √ √ √

1 18,60 m2 13,50 m2 34,80 m2 39,00 m2 36,00 m2 36,00 m2 25,38 m2 10,62 m2

Keterangan

20 m2

√ √ √ √ √ √ √

52

19 20

Ruang Pos Bankum Ruang Sidang Utama Atas

1 1

21

Ruang Sidang Bawah

1

22

Ruang Persiapan

1

23

Ruang Tunggu (Lobby) bawah

1

24 25 26 27 28 29

Ruang Tunggu (R.Ketua) atas Ruang Musollah Ruang Perpustakaan Ruang Teknologi Informasi (TI) KM/WC Gudang

1 1 1 1 11 0

7,50 m2 131,40 m2 61,75 m2 45,50 m2 44,00 m2 27,00 m2 22,00 m2 6,60 m2 16,50 m2 5,00 m2

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 6

3

2 1

20

53

Rumah Dinas No

Alamat Rumah Dinas

Type

Luas Bangunan (M2)

1 2

Jl.Musi V Komplek Way Hitam Palembang Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No 1 Palembang Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.2 Palembang Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.3 Palembang Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-16 Palembang Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-17 Palembang Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 A Palembang Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 B Palembang

B C

120 70

422 200

1991 1992

Hak Pakai /No.369 Tahun 1992 Hak Pakai/No.948 Tahun 1993

C

70

200

1992

Hak Pakai/No.948 Tahun 1993

C

70

200

1992

Hak Pakai/No.948 Tahun 1993

C

70

220

1993

Hak Pakai/No.12 Tahun 1994

C

70

220

1993

Hak Pakai/No.13 Tahun 1994

C

70

195

1996

Hak Pakai/No.05 Tahun 1996

C

70

195

1996

Hak Pakai/No.05 Tahun 1996

3 4 5 6 7 8

Luas Tanah (M2)

Dibangun Tahun

Kepemilikan / Sertifikat

Keterangan Kondisi

54

V.Kendaraan Dinas Jenis Kendaraan No (Roda 4 / Roda 2) 1 Sedan 2 Minibus

Tahun Jumlah Unit

Penempatan

1 1

Ketua Wakil Ketua

3

Minibus

1

Panitera/Sekretaris

4 5 6 7

Minibus Minibus Minibus Minibus JUMLAH Sepeda Motor Sepeda Motor

1 1 1 1 7 1 1

Operasional Operasional Operasional Wasek Operasional

8 9

Operasional Perkara Operasional Subagum

Merk Toyota Vios Toyota Avanza 1500 S Toyota Avanza 1500 S Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang ToyotaKijang Honda Supra X 125 Honda Supra X 125

Buatan

Pembelian

KONDISI RUSAK BAIK Ringan Sedang

Berat

Keterangan

2006 2011

√ √

BG 4 TN BG 1880 MZ

2011

√

BG 1882 MZ

2003 1997 1994 1991

√ √

BG 1226 MZ BG 1488 MZ BG 42 AZ BG 43 AZ

2005 2005

√ 5 √ √

0

1

√ 1

BG 5612 NZ BG 5607 NZ

55

10 11

Sepeda Motor Sepeda Motor

1 1

Operasional Kantor Operasional Subagpeg

12

Sepeda Motor

1

Operasional Kantor

13

Sepeda Motor

1

Operasional Subagku

14

Sepeda Motor

1

Operasional Hukum

JUMLAH

7

Yamaha Jupiter Honda Mega Pro CW Honda Mega Pro CW Honda Mega Pro CW Honda Mega Pro CW

2007 2008

√ √

BG 3349 PZ BG 4185 PZ

2008

√

BG 4184 PZ

2008

√

BG 4183 PZ

2808

√

B G 4182 PZ

7

0

0

0

56

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jenis Barang Laptop Komputer/PC Unit IT/Website Printer AC Split Standing AC Microphone/Wireless Sound System Genset (Alat Rumah Tangga Lainnya) Mesin Ketik Manual Portabel Mesin Ketik Manual Scanner Peralatan Personal Komputer Lainnya Router Hub Mesin Foto Copy Mesin Absensi LCD/TV OHP/Proyektor Hardisk Ekternal Facimile

Jumlah Unit/ Set 8 20

Tahun Merk

Buatan

Pembelian

BAIK 4 15

18 17 0 1 2

18 17

1

1

1

1

4 4

4 4

1

1

1 1 0 2 5 0 0 1

1 1

KONDISI RUSAK Ringan Sedang

USULAN Berat 4

Kebutuhan

Kurang

Peruntukan

5

1 2

1 5

1

1

1 1

57

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53

Pesawat Telephon Telephon (PABX) Metal Detector Handycam Kamera Digital CCTV Tape Recorder Digital Vacum Cleaner Local Area Network LAN Mesin Pemotong Rumput Microphone Microphone Table Stand Power Amplifier Partisi Loudspeaker Kipas Angin Mesin Hitung Brangkas Gordyn Filling Cabinet Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Lemari Obat (kaca) Rak Kayu Peralatan Jaringan Lainnya Lambang Garuda Pancasila Jam Elektronik Palu Sidang White Board Data Patch Panel

1 15 0 0 0 0 7 1 18 0 6 7 1 6 2 23 0 1 0 13 28 38 1 7 19 4 3 2 10 2

1 15 1 1 7 1 18 6 7 1 6 2 23 1 64 13 28 38 1 7 19 4 3 2 10 1

58

54 55 56 57

Lambang Instansi Tabung Pemadam Api Hydrant Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA

No

Jenis Barang

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Penampungan Air Meja Rapat Meja Kerja Kayu Meja Makan Kayu Meja Kerja Besi/Metal Kursi Besi/Metal Kursi Fiber Glas/Plastik Sice Kursi Kayu Podium Meja Informasi Kasur/Spring Bed Timbangan Kabel Roll Equalizer (Alat sound system) Sound system Tiang Bendera Gordyin/Kray Teralis Jendela Teralis Pintu

1 1 5

1 5

1

1

Jumlah Unit/ set 1 4 74 7 1 228 70 19 6 1 0 1 1 2 2 1 4 22 33 9

Tahun Merk

Buatan

Pembelian

KONDISI BAIK 1 4 66 7 1 223 70 18 6 1

USULAN

RUSAK

Kebutuhan

Kurang

Peruntukan

8

5 1

1 1 1 2 2 1 4 22 33 9

59

DAFTAR BARANG/KEKAYAAN MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS UNTUK KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG No

Jenis Kendaraan

Merk/Type

Kode Barang

1

Toyota Kijang

Toyota

3.02.01.2.003

BG 43 AZ

2

Toyota Kijang

Toyota

3.02.01.2.003

BG 42 AZ

Polisi

Nomor Rangka

Mesin

Tanggal Perolehan

Kondisi

Harga Peolehan

KF40RM07K

5K9091504

01-03-1991

R.B

Rp.22.111.600,-

5K9217643

MHF21KF5001163246

02-02-1994

R.B

Rp.23.500.000,-

Keterangan

60

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nama Barang White Board White Board White Board Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Sice Partise Partise Partise Partise laptop

Nomor Urut

Tahun Perolehan

3.05.01.05.010-10 3.05.01.05.010-13 3.05.01.02.010.-16 3.05.02.01.002-34 3.05.02.01.002-50 3.05.02.01.002-51 3.05.02.01.002-53 3.05.02.01.002-54 3.05.02.01.002-56 3.05.02.01.002-58 3.05.02.01.002-96 3.05.02.01.003-37 3.05.02.01.003-38 3.05.02.01.003-42 3.05.02.01.003-81 3.05.02.01.003-86 3.05.02.01.005-16 3.05.02.01.022-1 3.05.02.01.022-2 3.05.02.01.022-3 3.05.02.01.022-4 3.10.01.02.002-1

1992 1992 1992 1991 1999 1999 1996 1999 1999 1999 2007 2006 2006 2006 2007 2007 1994 1989 1989 1989 1989 2007

Harga Perolehan Barang Milik Negara Rp. 1,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 539.663,Rp. 539.663,Rp. 539.663,Rp. 359.775,Rp. 359.775,Rp. 359.775,Rp. 1.500.000,Rp. 600.000,Rp. 600.000,Rp. 600.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 1,Rp. 19.970.000,-

Kondisi Barang Milik Negara Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat

61

C.

Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan meliputi : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Angaran 2013 Nomor : DIPA-005-01.2.526750/2013 untuk belanja pegawai belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 3.742.172.000,pencairan dana belanja tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang yang berpedoman pada : - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/1/2011 Tanggal 4 Januari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendaftaran Belanja Negara. Adapun realisasi yang telah delaksanakan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN Rp. 5.345.093.000

Kekurangan Tunjangan Hakim sebesar : Rp.230.410.195

Rp. 5.575.503.195

untuk belanja pegawai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013 sebesar Rp. 5.345.093.000,realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 5.575.503.195,sehingga kekurangan dana untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 230.410.195,2. Belanja Barang a. Rekapitulasi belanja barang Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN Rp. 565.062.000,-

Rp. 485.732.823,-

Rp. 79.329.177,-

85,96%

Untuk belanja barang dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013 sebesar Rp. 565.062.000,realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 485.732.823,sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 79.329.177,a. Rekapitulasi belanja barang non operasional (05) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN Rp. 221.662.000,-

Rp. 64.158.400,-

Rp.157.503.600,-

28,94%

Untuk belanja barang non operasional DIPA (05) dana yang tersedia didalam DIPA sebesar Rp. 221.662.000,Realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 64.158.400,Sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 157.503.600,-

62

3. Belanja Modal Rekapitulasi belanja modal Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN Rp. 175.000.000,-

Rp. 169.573.000,-

Rp. 4.312000,-

96,89 %

Untuk belanja modal dana yang tersedia didalam DIPA sebesar Rp. 175.000.000,- realisasi belanja yang telah dilaksnakan adalah sebesar Rp. 169.573.000,- sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.312.000,-

D.

Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan Pengelolaan Administrasi Peradilan berpedoman pada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai berikut : 1. Penerimaan Perkara a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama b. Pendaftaran Perkara Banding c. Pendaftaran Perkara Kasasi d. Administrasi Biaya Perkara 2. Persiapan Persidangan : a. Penunjukan Majelis Hakim b. Penetapan Hari Sidang c. Panggilan Para Pihak 3. Persidangan : a. Berita Acara Sidang b. Rapat Permasyarakatan c. Putusan d. Memutasi Perkara 4. Pemberkasan : a. “Bundel A” b. “Bundel B” untuk banding c. “Bundel B” untuk kasasi d. “Bundel B” untuk peninjauan kembali 5. Register Laporan dan Pengarsipan : a. Register Perkara b. Laporan c. Arsip Perkara

2. Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpedoman keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 tanggal 24-8-2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, 63

Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Pedoman pelaksanaan pengelolaan administrasi umum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Administrasi Perencanaan Peradilan 2. Administrasi Kepegawaian Peradilan 3. Administrasi Tata Persuratan dan Kearsipan 4. Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan 5. Administrasi Perbendaharaan.

64

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyesuaikan visi dan misi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan Tugas sesuai dengan program kerja yang telah dibuat untuk program kerja tahun 2013. 3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan biaya DIPA. 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara telah selesai dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat struktural juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang. 6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 Tanggal 28 Agustus tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dalam bentuk wibesite. 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan dan kepaniteraan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Ditjenmiltun dan Mahkamah Agung melalui email dan Pos 9. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan usaha-usaha perubahan sebagaimana dimaksud SK Reforrmasi Birokrasi.

B. Rekomendasi 1. Mahkamah Agung RI diharapkan segera menyusun struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara di dalamnya, agar Jurusita / Jurusita Pengganti dapat masuk dalam struktur organisasi tersebut. 2. Perlunya ketersediaan anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 3. Diharapkan Mahkamah Agung RI memberi tambahan tenaga staff untuk gol II dan tenaga komputer, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat melaksanakan tugas secara optimal.

65

4. Diharapkan

Ditjen

Badilmiltun

dapat

memberikan

pelatihan

dalam

pelaksanaan aplikasi SIMPEG dan SIADPTUN dalam rangka mewujudkan transparansi informasi dan peradilan yang modern.

66

Lampiran 1

BAB. III Matriks Perkara dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Sisa

Perkara Masuk

Putus

21 13 13 15 15 13 11 11 13 14 21 20 20

2 3 4 7 3 2 6 4 3 3 8 3 48

10 3 2 7 5 4 6 2 2 3 1 4 49

Hakim Jumlah Kinerja 11

11

Sumber Daya Manusia Panitera Pengganti Jumlah Kinerja 17

15

Jurusita/Pengganti Jumlah Kinerja 5

Keterangan

5

67

Lampiran 2

BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan I Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013

No

1.

Bulan Januari

Sumber Daya Manusia

Bulan Pebruari

Sisa

Masuk

Putus

Hakim

PP

JSP

Sisa

Masuk

Putus

21

2

10

11

17

5

13

3

3

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

Lampiran 3

5

Bulan Maret Sisa

Masuk

Putus

13

4

2

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

5

BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan II

68

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 No

1.

Bulan April

Sumber Daya Manusia

Bulan Mei

Sisa

Masuk

Putus

Hakim

PP

JSP

Sisa

Masuk

Putus

15

7

7

11

17

5

15

3

5

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

Lmapiran 4

5

Bulan Juni Sisa

Masuk

Putus

13

2

4

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

5

BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan III

69

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 No

1.

Bulan Juli

Sumber Daya Manusia

Bulan Agustus

Sisa

Masuk

Putus

Hakim

PP

JSP

Sisa

Masuk

Putus

11

6

6

11

17

5

11

4

2

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

Lampiran 5

5

Bulan September Sisa

Masuk

Putus

13

3

2

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

17

5

BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan IV

70

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 Bulan Oktober

No

1.

Sisa

Masuk

Putus

14

3

3

Sumber Daya Manusia Hakim PP JSP 11

17

5

Bulan Nopember Sisa

Masuk

Putus

14

8

1

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

16

Lampiran 6

5

Bulan Desember Sisa

Masuk

Putus

20

3

4

Sumber Daya Manusia Hakim PP JPS 11

16

5

BAB.III Matriks Upaya Hukum Pengadilan Tingkat Pertama

71

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 (Perkara Tingkat Pertama yang diputus, Perkara Tingkat Banding yang diputus, Perkara Tingkat Kasasi yang diputus, Perkara Peninjauan Kembali yang diputus) Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Perkara

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

10 3 2 7 5 4 6 2 2 3 1 4 49

3 2 3 9 4 1 1 4 3 3 32

2 2 2 3 1 4 3 2 1 1 1 22

2 2 1 1 6

Lampiran 7

Keterangan

BAB.111 Matriks Upaya Hukum Pengadilan Tingkat Pertama 72

(Jenis Perkara/Klasifikasi) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 (Perkara Tingkat Pertama yang diputus, Perkara Tingkat Banding yang diputus, Perkara Tingkat Kasasi yang diputus, Perkara Peninjauan Kembali yang diputus) Jenis Perkara/Klasifikasi Pertanahan Kepegawaian Perijinan Kehutanan Pemilukada Partai politik PAW Dan lain-lain Jumlah

Putus

Banding

Kasasi

27 8 2 5 1 1 5 49

18 6 4 2 30

20 5 2 1 28

Peninjauan Kembali (PK) 3 1 4

Keterangan

Lampiran Bab V.C.1

73

Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2013 No 1

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

Jumlah

Pagu

Realisasi

Sisa

Keterangan

Rp 5.345.093.000,-

Rp 5.575.503.195,-

-

Kekurangan Tunjangan Hakim (Rp 230.410.195,-)

Rp 5.345.093.000,-

Rp 5.575.503.195,-

-

(Rp 230.410.195,-)

Lampiran Bab V.C.2

74

Rekapitulasi Belanja Barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2013 No

Belanja Barang

Pagu

Realisasi

Sisa

1

Belanja Barang Operasional

Rp 565.062.000,-

Rp 485.732.823,-

Rp

2

Belanja Barang Non Operasional

Rp 221.662.000,-

Rp 64.158.400,-

Rp 157.503.600,-

Rp

Rp 549.891.223,-

Rp

Jumlah

786.724.000,-

Keterangan

79.329.177,-

236.832.777,-

Lampiran Bab V.C.3

75

Rekapitulasi Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2013 No

Belanja Modal

Pagu

Realisasi

Sisa

1.

Pengadaaan Inventaris Kantor

Rp

71.987.000,-

Rp 69.760.000,-

Rp

2.

Pengadaan Scanner dan Printer

Rp

3.013.000,-

Rp

-

3.

P engadaan Perangkat dan Aplikasi Sistem Administrasi

Rp 100.000.000,-

Rp 96.800.000,-

Rp

3.200.000,-

Rp 175.000.000,-

Rp 169.573.000,-

Rp

4.312.000,-

3.013.000,-

Keterangan

1.112.000,-

Perkara PTUN Jumlah

76