RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 HASIL REVIU
PENGADILAN NEGERI BANGLI Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangli sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 - 2019. Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target
yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan
Hasil
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangli. Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bangli adalah pelaksana kekuasaan
i
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Bali. Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bangli Semoga Reviu
Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam
mendukung visi Pengadilan Negeri Bangli yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangli.
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli
TTD I Made Darmajaya, SH. Nip. 19631231 198303 1 047
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar isi BAB I Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan
i iii 1 1 2
BAB II
Visi, Misi dan Tujuan 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 2.4. Program dan Kegiatan
5 5 5 6 8
BAB III
Arah Kebijakan dan Strategi
10
BAB IV
Penutup
12
Lampiran 1. Matrik Kinerja 2. Matrik Pendanaan
iii
BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Dalam Era Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bangli dalam menjalankan tugas
dan
fungsi
pokoknya,
dibidang
Administrasi,
Organisasi,
Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Negeri Bangli, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bangli bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bangli. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangli, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Bangli dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah
1
Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Bangli mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan halhal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. 2. Adanya
undang
undang/Keppres
yang
mengatur
kewenangan
Pengadil Pengadilan Negeri Bangli. B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangli dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan · Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat
pencari
keadilan
di
wilayah
hukum
Pengadilan Negeri Bangli. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan · Pengadilan Negeri Bangli belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. · Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bangli. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan · Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. 4. Aspek Sarana dan Prasarana · Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangli dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
2
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan · Adanya website Pengadilan Negeri Bangli yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan · Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. · Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan · Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan · Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
5. Aspek Sarana dan Prasarana · Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangli berupa internet, website Pengadilan Pengadilan Negeri Bangli D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Pengadilan Negeri Bangli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan ·
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
3
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan ·
Personil di Pengadilan Negeri Bangli belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli dan kurangnya jumlah personil dalam bidang tertentu.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan ·
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan ·
Kurangnya jumlah sumber daya aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Bangli sehingga masih ada karyawan / karyawati yang merangkap tugas yaitu contohnya Panitera Pengganti dan Juru Sita diperbantukan di bagian teknis administrasi Perdata dan Pidana ataupun di nonteknis di bagian kesekretariatan yaitu bagian personalia, sehingga mempengaruhi kinerja dalam penertiban administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana ·
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan, walaupun telah diajukan besarnya anggaran yang dibutuhkan, tetapi anggaran yang disetujui dan ditrima tidak sesuai lagi dengan harga kebutuhan dilapangan.
4
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli. Visi Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BANGLI YANG AGUNG”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bangli, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian, netralitas dan profesionalisme menangani perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bangli.
dalam
5
2. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Bangli. 3. Meningkatkan kualitas dan skil sumber daya manuasia yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangli. 4. Meningkatkan transparansi di segala bidang dalam memberikan pelayanan publik. 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Bangli adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
6
NO
KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam
sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Bangli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum merupakan
program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Bangli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
8
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
9
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGLI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bangli menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen
perkara
yang
akuntabel
dan
transparan
sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : ·
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
·
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
·
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
·
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ·
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
10
·
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
·
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
11
BAB IV – PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bangli harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bangli memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli dapat terwujud dengan baik.
12
MATRIK KINERJA 2015 - 2019.
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediase yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
tidak
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
35 %
36 %
5%
5%
100 %
100 %
99 %
99 %
99 %
99 %
1%
1%
99 %
99 %
2019
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan pengelolaan perkara.
efektifitas penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat secara on line.
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya terhadap pengadilan.
kepatuhan putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
98 %
98 %
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
100 %
2019
MATRIK PENDANAAN NO
PROGRAM
1
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2015 Rp. 83.520.000,-
2016 Rp. 84.870.000,-
TAHUN ANGGARAN 2017
2018
2019
GLI BAN
PENGAD IL
RI
N EGE AN
DH
AR M A Y U K T I
PENGADILAN NEGERI BANGLI JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI TELP. (0366) 91030 Fax. (0366) 91120
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI NOMOR : W.24-U.8 / 02 / KP.04.15/1/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BANGLI KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (20102035);
b.
bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Bangli perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
c.
Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
d.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangli dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Renstra tersebut.
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BANGLI. : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 20152019 Pengadilan Negeri Bangli;
Kedua
: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
Ketiga
: Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
Keempat
: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2015;
Kelima
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bangli Pada Tanggal : 05 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Bangli
TTD Toetik Ernawati, SH.MH. Nip. 19640704 199212 2 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. b. Ketua Pengadilan Negeri Bangli. c. Hakim Pengawas Bidang. d. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN NOMOR Pembina
: : :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI W.24-U.8/ 02 / KP.04.15 /1/2015 1. Ketua Pengadilan Negeri Bangli 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli
Penanggungjawab
:
Panitera / Sekretaris
Nara Sumber ( Bidang Administrasi Teknis ) Nara Sumber ( Bidang Administrasi Umum )
:
:
: Anggota / Operator
:
1. 2. 3. 4.
Wakil Panitera Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum
1. 2. 3. 4.
Wakil Skretaris Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Kepegawaian
1. A.A Kompiang Ari Noprianta, SH. 2. I Kadek Mertadana
Ditetapkan di : Bangli Pada Tanggal : 05 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Bangli
TTD Toetik Ernawati, SH.MH. Nip. 19640704 199212 2 001
