LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2006
Pengadilan Agama Wonosari Jl. Alun Alun Barat Nomor 1 Telp. (0274) 39` 325
WONOSARI
DAFTAR ISI Halaman judul ………..…………………………………………………………………
I
Kata Pengantar …….……………………………………………………………………
Ii
Daftar Isi …………………………………………………………………………..……
iii
BAB
I
BAB II
BAB III
:
:
:
PENDAHULUAN ……………………………………… ………
1
A. Dasar Pemikiran ……………………………………...............
1
B. Landasan Kerja ………………………………………………
1
C. Wilayah Hukum………………………………………………
3
D. Sistematika Laporan …………………………………………
4
PELAKSANAAN
TUGAS
KEGIATAN
RUTIN,
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ………………………..
5
A. Pelaksanaan Kegiatan Rutin …………………………………
5
B. Pelaksanaan Tugas Pembangunan ……………………..........
13
C. Pelaksanaan Tugas Pengawasan …………………………….
14
D. Pembinaan Pegawai ………………………………………….
14
E. Kerjasama/Koordinasi ……………………………………….
16
EVALUASI, HAMBATAN DAN PEMECAHANNYA……….. A. Evaluasi ……………………………………………………… B. Hambatan ……………………………………………………. C. Pemecahan Masalah ………………………………………….
BAB IV
:
KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………….. A. Kesimpulan ………………………………………………….. B. Saran-Saran ………………………………………………….. C. LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………...........
17 17 21 22 22 22 23 24
MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI Jl. Alun Alun Barat No. 1Telp. (0274) 391325 Wonosari Kode Pos 55813
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji
dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmad dan inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan di Pengadilan Agama Wonosari dengan baik dan menuangkan kegiatan kegiatan serta hasil hasil kerja kami ke dalam laporan ini. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban realisasi program kerja, pelaksanaan tugas tugas bidang yustisial kepaniteraan dan kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan tahun 2006. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan disusun dengan sebaik baiknya, tetapi masih terasa banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya.
Wonosari, 3 Januari 2007 Ketua
DRS H. AGUS SUGIARTO, SH NIP. 150 177 244
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran. Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, dministrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Agama beralih ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Wonosari nerupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama. Pada tahun anggaran 2006 Pengadilan Agama Wonosari telah melaksanakan program kerja yang direncanakan. Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik yang berkaitan dengan tugas yustisial, administrasi peradilan, kesekretariatan, pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun 2006, dan dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pekasanaan tugas dari Program kerja yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun angaran. B. Landasan Kerja. Dasar dasar pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari adalah sebagai berikut : 1. Bidang Tehnis Yudisial a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. b. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 d. Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan e. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan g. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi dan finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.
i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. j. Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi Hukum Islam. k. SEMA RI yang berhubungan dengan Bimbingan tehnis penyelesaian perkara. 2. Bidang Organisasi, Administrasi dan Finansial a. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok kepegawaian jo Undang undang Nomor 43 tahun 1999 b. Keputusan Presiden nomor 89 tahun 2001 tentang tunjangan Hakim c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah, Jo Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. d. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. e. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. f. Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2006 tentang tunjangan Panitera g. Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional Jurusita/Jurusita Penganti. h. Instrksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaanPengawasan melekat. i. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan. k. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS. l. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1989 tentang pemberhetian dan pemberian pensiun PNS serta pemberian pensiun janda/duda. m. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. n. Peraturan Pemerintah
momor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002. o. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan Umum PNS. p. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS q. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim. r. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2005 tentang gaji pokok PNS s. Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2005 tentan gaji pokok Hakim.
t. Keputusan Menteri Keuangan nomor 7/KMK.02/2003 tentang Biaya perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat negara PNS dan pegawai tidak tetap. C. Wilayah Hukum. Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Wonosari meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang secara gwografis terletak antara 110o 21’ – 110o 50’ BT dan 7o46’ -8o09’ LS terdiri dari 18 kecamatan, 144 Desa. Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas 148.536 Ha atau 1.485.36 km2, dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 70 meter diatas permukaan laut. Diantara kabupaten/kota di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas yaitu 46,63 % dari seluruh wilayah Pripinsi DIY. Kabupaten Gunungkidul dibatasi : - Sebelah timur
: Kabupaten Wonogiri
- Sebelah selatan
: Samodra Indonesia
- Sebelah Barat
: Kabupaten Bantul
- Sebelah Utara
: Kabupaten Klaten dan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.
D. Sistimatika Pelaporan Isi laporan ini tergambar dalam sistematika sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar pemikiran dibuatnya laporan, Landasan, Wilayah Hukum dan sistematika laporan.
BAB II
: Pelaksanaan kegiatan Rutin Pembangunan, Pengawasan, dan Pembinaan. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai realisasi program kerja tahun 2006 dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan, kesekretariatan, Pengawasan maupun pembinaan.
BAB III
: Evaluasi, Hambatan dan Pemecahannya. Dalam bab ini akan dikemkakan tentang evaluasi dari pelaksanaan tugas, berbagai fakor penghambat dalam pelaksanaan tugas sehari hari beserta alternatif pemecahan masalahnya.
BAB IV
: Penutup. Dalam bab yang terakhir ini khusus untuk kesimpulan dan saran-saran. Laporan ini dilengkapi dengan lampiran lampiran yang berkaitan dengan beberapa data kabupaten Gunungkidul, keadaan perkara dan data data keseretariatan.
BAB II PELAKSAAN KEGIATAN RUTIN PEMBANGUNAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN A. Pelaksanaan kegiatan Rutin. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam undang undang Nomor 3 tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkama Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi peradilan
berpedoman pada Buk I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991. Dari Organisasi Tata Kerja serta pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni Menerim, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas teknis dan administrasiyustisial maupun tugas tugas administrasi Umum. 1. Bidang Tehnis Yustisial (Keoabiteraan). Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari urusan Kepaniteraan Gugatan, Permohonan dan urusan Kepaniteraan Hukum telah melaksanakan tugas tugas penerimaan perkara serta pengolahan data perkara dengan baik. a. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2006 sebanyak 638 perkara dengan jenis perkara ( berdasar urutan terbesar jumlah jenis perkara ) sebagai berikut : 1). Cerai gugat ……………………..
409
perkara ( 64,12 %)
2). Cerai talak ………………………
219
perkara ( 34,33 %)
3). Izin Poligami ……………………
5
perkara ( 0,78
4) Dispensasi Nikah……………….
2
Perkara ( 0,32 %)
5). Wali Adhol ……………………..;
1
Perkara ( 0,15 %)
6). Isbat nikah ………………………
1
Perkara ( 0,15 %)
7). Pengesahan Anak ……………….
1
Perkara ( 0, 15 % )
Jumlah
638
%)
Perkara
Sedangkan sisa perkara tahun 2005 sebantyak 154 perkara, sehinga jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 206 sebanyak 792 perkara.
b. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 597
perkara dengan
perincian (berrdasar uruta prosentase terbesar) sebagai beikut : 1). Cerai gugat …………………………
375
2). Cerai talak………………………….
215 Perkara ( 36,01%)
3). Izin poligami ……………………….
3 Perkara ( 0,50 %)
4). Dispesasi kawin ……………………..
2 Perkara ( 0,34 %)
5). Wali Adhol …………………………
1 Perkara ( 0,17 %)
8). Pengesahan Anak ……………………
1 perkara ( 0,17 %)
Jumlah
Perkara ( 62,81 %)
597 perkara
Jadi sisa perkara tahun 2006 sebanyak 180 perkara atau 75,38 % dari jumlah perkara yang harus diselesakan pada tahun 2006. c. Adapun faktor faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar ) adalah sebagai berikut : 1). Tidak ada keharmonisan …………..
374
perkara ( 63,39 %)
1). Tidak ada tanggung jawab ……….
206
Perkara ( 34,92 %)
3). Krisis akhlaq ………………………
5
perkara ( 0,84 %)
4). Cacat biologis ………………………
4
perkara ( 0,68 %)
7). Gangguan pihak ketiga ……………
1
perkara ( 0,17 %)
1
perkara yaitu
d. Perkara yang dimohonkan banding : - Sisa Perkara tahun 2005……………… 1). Nomor : 415/Pdt-G/2005/PAWno. - Perkara yang dimohonkan banding tahun 2006
2 perkara yaitu
1). Nomor : 165/Pdt-G/2006/PA Wno 2). Nomor : 424/Pdt-G/2006/PA.Wno - Perkara yan telah diputus tahun 2006 ada
1 perkara yaitu
1). Nomor : 415/Pdt-G/2005/PA.Wno. Sisa perkara banding tahun 2006 sebanyak
2 perkara.
e. Perkara yang dimohonkan kasasi - Sisa perkara tahun 2005 sebanyak
3 perkara yaitu
1). Nomor : 174/Pdt-g?2000/PA.Wno ( 034/Pdt-G/2000/PTA.Ykt. 2). Nomor : 294/Pdt-G/2004/PA.Wno ( 032/Pdt-G/2004/PTA.Ykt. 3). Nomor : 515/Pst-g/2004/PA. Wno ( 07/Pdt-G/2005/PTA.Ykt. - Perkara yang dimohokan kasasi th.2006 1). Nomor : -2). Nomor : --
--
perkara yaitu :
- Perkara yang sudah diputus tahun 2006
3 perkara yaitu
1). Nomor : 174/Pdt-g?2000/PA.Wno ( 034/Pdt-G/2000/PTA.Ykt. 2). Nomor : 294/Pdt-G/2004/PA.Wno ( 032/Pdt-G/2004/PTA.Ykt. 3). Nomor : 515/Pst-g/2004/PA. Wno ( 07/Pdt-G/2005/PTA.Ykt. - Sisa perkara tahun 2006 sebanyak
-
perkara.
f. Perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali. - Sisa perkara tahun 2005 sebanyak
1
perkara yaitu
1). Nomor : 523/Pdt-G/1996/PA Wno. – 019/Pdt-G/1998/PTA.Ykt – 209/K/Ag/1998 ( Kasasi) - Perkara yan dimohonkan PK tahun 2006 --
perkara yaitu
1). Nomor : - Perkara yang sudah diputus tahun 2006 - Sisa perkara PK tahun 2006 sebanyak
1 -
perkara yaitu perkara.
Sedangkan urusan kepaniteraan Hukum telah melaksanakan tugas Sbb. : a.
Mengumpulkan dan mengolah data yang diterima, diputus dan diminutasi.
b.
Menuangkan data pada papan statistik
c.
Menyusun laporan perkara baik laporan bulanan, semester, dan laporan tahunan.
d.
Menyusun laporan kegiatan Hakim.
e.
Menyusun laporan pengeluaran akte cerai
f.
Menyusun laporan pertangungjawaban uang Iwadl.
g.
Menyusun laporan perkara khusus pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983.
h.
Melaksanakan penataan arsip perkara sebagaimana petunjuk pola bindalmin.
i.
Menyusun laporan keuangan perkara.
2. Bidang Administrasi kesekretariatan a. Urusan Kepegawaian Dalam pelaksanaan tugas rutin, Pengadilan Agama Wonosari sampai dengan akhir tahun 2006 didukung oleh 35 orang pegawai 3 orang tenaga Honorer dalam berbagai jabatan dengan perincian sebagai berikit : 1). Ketua ……………………………………..
1 orang
2). Wakil Ketua ………………………………
1 orang
3). Hakim …………………………………….
5 orang
4). Panitera/Sekretaris ………………………..
1 orang
5). Wakil Panitera …………………………….
1 orang
6). Wakil Sekretaris …………………………….
1 orang
7). Panitera Muda …………………………….
3 orang
8). Kepala Urusan ……………………………..
3 orang
9). Panitera Pengganti …………………………
7 orang
10). Jurusita ……………………………………..
1 orang
11). Jurusita pengganti ………………………….
6 orang
12). Staf …………………………………………
5 orang
13). Tenaga Honorer …………………………….
3 orang
Sedangkan menurut Golongan dapat diperinci sebagai berikut : 1). Golongan IV ………………………………..
5 orang
2). Golongan III …………………………………
25 orang
3). Golongan II ………………………………….
5 orang
4). Golongan I ………………………………….
- orang
Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi mutasi Pegawai yakni sebagai berikut : 1). Keluar karena pindah tugas : - Drs H.M. Jalaluddin, SH. 2). Masuk pegawai baru yaitu : - Sdr. Mohammad Arief Jauhari NIP. 220 003 453 Gol. II/a CPNS Administrasi per 1 September 2006 3). Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2006 tidak ada perubahan. 4). Kenaikan pangkat Reguler TMT 1 -4-2006 ada 2 Orang (An. Sdr. Syamsul Minif, SH dan Sdr Supriyanto, S.Ag ) dan periode 1 -10-2006 ada 1 orang (yaitu Sdr. Ridwan Lanandang, SH ) 5). Kenaikan gaji berkala selama tahun 2006 ada 20 orang pegawai. 6). Sedangkan pegawai yang cuti tahunan selama tahun 206 sebanyak 3 orang pegawai. Selain telah berhasil melaksanakan tugas yang berkaitan dengan mutasi jabatan mutasi kenaikan pangkat KGB dll. tersebut diatas
Urusan Kepegawaian
juga telah
melaksanakan tugas lainnya anara lain 1). Membuat daftar urut kepangkatan 2). Membuat Bezetting formasi Pegawai 3). Membuat daftar urut senioritas Hakim dan daftar urut senioritas
Panitera
Pengganti. 4). Membuat surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) dan
surat pernyataan
Menduduki Jabatan (SPMJ). 5). Menggerakkan / Koordinator disiplin Pegawai melalui
penertiban absensi
daftar hadir pegawai. 6). Mengordinir kegiatan pembinaan dan pengajian setiap awal bulan. 7). Memenuhi permintaan data kepegawaian dari unit kerja atau intansi lain. 8). Mengelola file pegawai.
9). Membuat buku catatan penilaian PNS yang dipegang oleh atasan lanmgsung masing masing pegawai. 10).Membuat dan mengelola daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3). 11).Mengisi dan memutakhirkan data data kepegawaian dalam papan pegawai, struktur organisasi, Buku register Pegawai kartu TIK, Kartu Cuti, kartu penjagaan kenaikan pangkat, kartu penjagaan KGB. 12).Menerbitkan surat tugas bagi pegawai yang melaksanakan dinas luar 13).Menerima dan mencatat mengolah dan menghimpun surat surat masuk pada urussan Kepegawaian. b. Urusan Keuangan. Pada tahun anggaran 2006 urusan Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari telah berhasil melaksanakan tugas sesuai dengan Program kerja antara lain 1). Bersama urusan umum menyusun rencana penggunaan anggaran dan merealisasi anggaran. Adapun angaran rutin yan dapat direalisasikan sebagai berikut : Mata Angg 0001 511111 0001 511119 0001 511121 0001 511122 0001 511123 0001 511124 0001 511125 0001 511126 0001 512211 0001 521111 0001 521112 0001 522111 0001 523121 0001 524 111 0032 521114 0205 523 111 0243 521114 0273 535111 0274 512224 Jumlah
Jumlah Dana 670.690.000 31.178.000 13.457.000 11.700.000 136.248.000 18.069.000 24.677.000 1.968.000 13.250.000 1.196.000 7.538.000 20.927.000 10.440.000 3.130.000 2.762.000 36.480.000 30.000.000 2.859.000 1.061.939.000
Realisasi 692.545.080 21.649 64.071.000 20.629.538 12.210.000 223.300.000 38.034.431 52.067.920 1.967.600 13.250.000 1.196.000 7.511.061 20.927.000 10.440.000 3.129.000 2.762.000 33.360.000 30.000.000 2.859.000 1.230.281.279
Sisa Dana - 21.855.080 -21.649 -32.893.000 - 7.172.538 - 510.000 - 87.052.000 -19.965.431 -27.390.920 400 26.939 1.000 3.120.000 - 168.342.279
Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu : a). Mata angaran 0001 5111 ( gaji pegawai dan tunjangan tunjangan mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi.
b). Mata mata anggaran
0001 5221 ( lenganan daya dan jasa) semula sebesar
6.538.000 yang telah direfisi menjadi 7.538.000, tetap masik ada kekurangan yakni dalam bulan Desember 2006 kami tidak bisa membayar dengan dana Dipa. c). Sedangkan untuk mata anggaran 0242 5211 untuk Operasional Pelayanan Hukum mengalami sisa yang cukup signifikan karena adanya mutasi pegawai dari 38 orang mebjadi 35 orang yakni sebesar Rp 3.120.000. 2). Membuat laporan realisasi anggaran belanja setiap bulan triwulan, semester dan setiap tahun. 3). Menyusun dan mengusulkan RKAKL untuk tahun anggaran 2007 . 4). Menerima mencatat dan menghimpun surat surat masuk pada urusan Keuangan. c. Urusan Umum Urusan umum pada dasarnya telah melaksanakan tugas yakni kegiatan kegiatan bidang perlengkapan maupun rumah tangga pengadilan Agama Wonosari antara lain. 1). Bersama kaur Keuangan membuat rencana kebutuhan belanja barang 2). Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat surat masuk sesuai dengan disposisi pimpinan. 3). Mencatat dan mengirim surat surat keluar. 4). Melaksanakan pengadaan barang Inventaris kantor berupa paket mebelair. 5). Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor. 6). Melaksanakan pemeliharaan gedung dan barang inventaris kantor. 7). Memperbaharui daftar inventaris barang (DIR) 8). Membuat laporan barang barang Inventaris baik laporan Semestera ataupun Tahunan. 9). Mengelola Perpustakaan kerja 10). Mengkoordinir kerja bhakti dalam rangka Jum’at bersih. 11). Mengatur pelayanan tamu yang mempunyai kepentingan dengan para Pejabat Pengadilan Agama Wonosari. 12). Menerima, mencatat dan mempelajari surat surat masuk pada urusan Umum. 13. Mengatur ruangan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang sejuk dan nyaman. 14). Mengatur penggunaan kendaraan dinas. 15). Menurus rumah tangga kantor Pengadian Agama Wonopsari. Perlu disampaikan bahwa Pengadilan Agama Wonosari yang ber Alamat Jl. Alu Alun barat Nomor 1 Wonosari menempati sebuah Gedung seluas 367,5 m2 yang berdiri diatas tanah 854 m2 sebelah barat berbatasan dengan SMP Muhammadiyah, sebelah utara berbaasan dengan halaman Masjid Agung Al Iklas, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya/Alun Alun dan sebelah selatan berbatasan dengan kantor
Departemen Agama Gunungkidul. Melihat dari jumlah karyawan serta perkara setiap tahun yang diterima seta beban kerja pada saat ini maka bangunan yang ada pada saat ini sudah tidak layak lagi, untuk itu sesuai kunjungan Bapak Ketua makamah Agung kiranya mendapat perhatian yang serius. Agar mendapatkan lahan untuk pembangunan Kantor yang memadai. B. Pelaksanaan Tugas Pembangunan. Secara umum yang dmaksud pembangunan disini adalah segala kegiatan yang bersifat membangun baik mental maupun fisik, diluar kegiatan rutin. Pelaksanaan pembangunan yang bersifat mental antara lain : 1.
Mengirimkan nara sumber (Hakim) pada penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemkap Gunungkidul disejumlah kecamatan di kab. Gunungkidul.
2.
Pembinaan dan pengajian yang diikuti oleh seluruh karyawan/wati setiap awal bulan dengan penceramah para hakim secara bergiliran.
3.
Mengadakan syawalan intern Keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari di Rumah makan Gubook Yogyakarta pada tanggal 30 Nopember 2006.
4.
Ikut berperan seta dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkab. Gunugnkidul antara lain kegiatan kegiatan dalam rangka hari jadi Kab. Gunungkidul, HUT KORPRI dan rapat koordinasi.
C. Pelaksanaan Tugas Pengawasan. Secara hirarki telah berjalan pengawasan melekat leh atasan langsung masing masing dan dituangkan dalam realisasi DP 3 waskat. Pengawasan bidang teknis Yudisial dan administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nmor KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dengan difungsikannya para hakim sebagai Pengawas Bidang. Bedasar surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 2-2-2006 Nomor : PA.l/5/K/KP.07.6/ 163 /2006 dan ditinjau kembali dengan Nomor : Pl/5/K/KP.07.6/718/2006 tanggal 13 September 2006 maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antar lain : 1. Hakim Pengawas Bidang selaku Koordinator Pengawasan. 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi/Laporan Meja I dan Buku Induk Keuangan. 3. Hakim Pengawas Bidang Administrasi/Laporan Meja II dan Buku register Perkara. 4. Hakim Pengawas Bidang Administrsi / Laporan Meja III dan akte cerai 5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi/laporan /Berita acara Panitera Penggant. 6. Hakim Pengawas Bidang administrasi umum/ kesekertariatan. Sedang pengawas dari Hakim Tingi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam tahun 206 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal. 13 Juni 2006. D. Pembinaan Terhadap Pegawai. 1. Pembinaan Terhadap Pegawai.
a. Bidang Tehnis. Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat fungsional maupun struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut : 1). Mengikut sertakan Hakim dalam pelatihan pelatihan yan diadakan oleh Mahkamah Agung RI. 2). Mengadakan pelatihan bagi Panitera Pengganti dan jurusita maupun jurusita Pengganti dengan tenaga pengajar Tutor para Hakim. 3). Mengadakan pemeriksaan tentang tugas tugas yang diberikan Ketua pada Hakim pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. b. Bidang Non Tehnis 1). Mengadakan pembinaan dan Pengajian yang diikuti ole seluruh Pegawai setiap bulan dengan penceramah para Hakim secara bergiliran. 2). Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Romadhon dengan dipandu oleh para hakim. 3). Mengadakan pengajian berbuka puasa bersama dalam rangka Khotmil Qur’an. 4). Mengadakan
halal bilhalal khusus keluarga Pengadlan Agama Wonosari
beserta Istri/Suami dalam rangka meningkatkan silaturahmi. 2. Pembinaan KORPRI Pembinaan KORPRI telah berjalan sebagaimana yang diharapkan baik pembinaan melalui pertemuan bulanan maupun dalam rapat rapat khusus selain itu juga aktif dalam mengikuti kegiatan kegiatan KORPRI Kabupaten, bahkan telah terealisir kredit Moto SUPRA FIT melalui KORPRI Kabupaten. 3. Pembinaan Dharmayukti Karini a. Pembinaan Rutin setiap bulan melalui pertemuan dan pengajian. b. Mengikuti kegiatan Dharmayukti Karini gabungan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri Wonosari setiap 2 bulan sekali. c. Mengadakan silaturohmi ke rumah anggota, terutama apabila ada yang mempunyai Hajat/kepentingan. d. Memberikan santunan/bantuan kepada angota yan terkena musibah. e. Menyalurkan bea siswa kepada anak pegawai Gl. II yang kuang mampu yaitu 3 orang anak SD sebesar Rp 330.00 untuk pembayaran SPP selama 1 tahun. f. Mengikuti kegiatan kegiatan hari jadi Dharmayukti Karini ang ke IV. 4. Pembinaan Olahraga. a. Menumbuhkan minat dan bakat pegawai dibidang olahraga dengan melaksanakan kegiatan
olahraga,
diantaranya
mendatangkan instruktur senam.
mengadakan
senam
setiap
Jum’at
dengan
b. Mengikut sertakan para Hakim dan pegawai dalam latihan Tenis lapangan yang diselenggarakan oleh Pengurus PTWP Daerah (Pengadilan Tingi Agama Yogyakarta) dan PTWP Pengadilan Agama Wonosari sekali dalam seminggu. c. Mengikut sertakan tim PTWP PA Wonosari dalam Turnamen Tenis lapangan dan lomba gerak jalan dalam rangka Hari jadi Pemda Gununglidu dan untuk lomba gerak jalan alhamdulillah masih menduduki Juara II. 5. Pembinaan terhadap Koperasi. a. Membantu kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Pengadilan Agama (KOPARI) melalui simpan pinjam. b. Memberikan tali asih kepada pegawai yang pindah tugas ke unit kerja lain dan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun. 6. Ikut berperan serta dalam kegiatan kegiatan yang diselengarakan oleh Pemkab Gunungkidul antara lain kegiatan kegiatan dalam rangka hari jadi Kab.Gunungkidul seperti : a. Perlombaan gerak jalan – Juara II b. Pertandinagan tenis lapangan – tidak juara E. Kerjasama/Koordinasi. Intern : a. Untuk
meningkatkan kinerja para pejabat fungsional maupun struktural dan
staf Pengadilan Agama Wonosari telah membuat Job discripsen, sebagai landasan kinerja. b. Mengadakan rapat koordinasi antara pimpinan dengan pejabat fungsional maupun pejabat struktural setiap bulan pada minggu pertama. c. Para pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan mengadakan rapat koordinasi dengan Pimpinan. Exstern : Dalam rangka memantapkan keprotokoleran Pengadilan Agama ke Muspida Plus Pengadilan Agama Wonosari telah mengambil langkah langkah sebagai berikut : a. Mengadakan pendekatan dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun Ketua DPRD Gunungkidu. b. Mengadakan pendekatan/silaturahmi dengan Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan maupun dengan instansi dinas terkait. c. Mengadakan Koordinasi dengan Sekpri Bupati/Wakil Bupati, Ajudan, Komandan Kodim, Polres dan Ketua DPRD dalam hal acara keprotokoleran. d. Mengadakan kerjasama dengan Biro Hukum Pemda setempat dalam hal penyuluhan Hukum. e. Mengikuti semua kegiatan yan diadakan oleh Pemda seperti : 1). Senam masal dan jalan santai 2). Lomba gerak jalan dan tenis lapangan dalam angka hari jadi Pemda.
3). Pengjian Pejabat kepala kepala Dinas dan Instansi satu bulan sekali. 4). Safari Tarling pada bulan Suci Romadhon dan sebagainya. BAB III EVALUASI, HAMBATAN DAN PEMECAHANNYA A. Evaluasi 1. Bidang Tehnis Yustisial/Kepaniteraan. a. Semua pegawai dikepaniteraan telah melaksanakan tigas dan fungsinya masing masing dengan baik. b. Pangilan dapat dilaksanakan leh Jurusita/jurusta pengganti secara sah dan paut. c. Persidangan dapat berjalan tepat waktu dan lancar. d. Pembuatan BAP, putusan, minutasi dan akte cerai juga dapat dilaksanakan tepat waktu. e. Pola bindalmin semaksimal mungkinjuga telah dilaksanakan dalam bidang tehnis Yustisial. f.
Jika diperbandingkan antara perkara tahun 2005 dan tahun 2006 maka didapatti : Perkara Diterima
Peningkatan/ Penurunan
Presentase Peningkatan/Penurunan
Th. 2005 642
Th. 2006 638
Sisa Perkara Th.2005 Th.2006 154
180
Penurunan 4 perkara
Peningkatan/ Penurunanjuml ah sisa perkara Peningkatan 26 perkara
Perkara yang harus diselesaikan Th.2005
Th.2006
782
792
Penurunan 0,62 %
Prosentase sisa perkara Th.2005
Th.2006
19,60 %
22,72 %
Peningkatan/ Penurunan
Meningkat 10 perkara
Persentase Peningkatan/ penurunan Meningkat 16,88 %
Persentase Peningkatan/ penurunan
Meningkat 1,28 %
Perkara Diputus
Peningkatan/ Penurunan
Prosentase perkara diputus
Th.2005 Th.2006 628
597
Persentase Peningkatan/ Penurunan
Th.2005 Th.2006 penurunan 31 perkara
80,03 % 75,38 % Menurun 4,93 %
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kadaan perkara tahun 2006 sebagai berikut : -
Perkara yang diterima mengalami penurunan, sisa perkara meningkat, sedang perkara yang harus diputus
mengalami peningkatan baik jumlah maupun
prosentasenya dibanding tahun 2005. Hal ini terjadi karena Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Wonosari sampai Tahun 2006 banyak yang dimutasi sedangkan tidak ada penambahan. -
Dari segi presentase perkara diputus memang mengalami penurunan 4,93 % jika dilihat dari segi jumlahnya. Produktifitas Hakim dalam memutus perkara mengalami penurunan 31 perkara dibanding perkara tahun 2005.
g. Perkara perceraian yang dapat diselesaikan pada tahun 2005 sebesar 628. perkara sedangkan tahun 2006 sebanyak 597 perkara. Adapun perbandingan faktor penyebab perceraiannya sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Faktor Penyebab Perceraian Tak ada tanggung jawab Tidak ada keharmonisan Krisis Akhaq Ekonomi Gangguan pihak ketiga Poligami tidak sehat Cacat Biologis Cemburu Kawin Paksa Politis Penganiayaan
Jumlah Th.
Th.
2005
2006
278 258 9 26 18 3 3 -
206 274 5 1 4 -
Prosentase Th. Th. 2005
2006
46,73 43,36 1,51 4,37 3,03 0,50 0,50 -
34,50 62,64 0,83 0,16 0,67 -
Prosentase kenaikan/ penurunan Turun25,89 % Naik 44,96 % Turun44,44 % Turun 260 % Turun 94,44 % Naik 33,33 % Turun 300 % -
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian pada tahun 2005 dibanding keadaan tahun 2006 sebagai berikut : -
Faktor tidak ada keharmonisan menduduki tempat pertama dengan jumlah dan prosentase juga besar dibanding faktor lainnya yaitu 62,64 %
-
Faktor tidak ada Tanggung Jawab menduduki peringkat kedua.
-
Krisis akhlat mengalami penurunan dari 9 perkara menjadi 5 perkara sedangkan cacat biologis mengalami kenaikan dari 3 perkara menjadi 4 perkara 0,67 %.
-
Penurunan yang sangat drastis terjadi pada faktor Ekonomi yang mencapai angka 0 (nihil).
-
Faktor poligami tidak sehat, kawin paksa, politis dan penganiayaan pada tahun 2005 dan tahun 2006 nihil
h. Sisa perkara banding tahun 2005 ada 1 perkara sedang Perkara yang dimohonkan banding tahun 2006 sebanyak 2 Perkara sehinga berjumlah 3 perkara. Perkara yang diputus 1 perkara sedang sisa perkara banding tahun 2006 ada 2 perkara yakni nomor : 165/Pdt-G/2006/PA.Wno dan Nomor 424/Pdt-G/2006/PA.Wno. i.
Sisa Perkara Kasasi tahun 2005 ada 3 perkara sedang perkara kasasi tahun 2006 tidak ada perkara sedang ketiga perkara tersebut telah diputus semua.
j.
Laporan perkara telah dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
2. Bidang Administrasi Umum/ Kesekretariatan. a. Tugas ugas pada urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Memang ada sisa anggaran pada mata anggaran 0001 5221 (lengganan daya dan jasa) namun sisa yang kemudian dikembalikan ke Kas Negara tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Bendaharawan tapi dikarenakan aturan yang berlaku tidak memungkinkan untuk menggunakannya. Hal ini bisa terjadi karena angaran yang tersisa tidak dapat mencukupi satu rekningpun dari tagihan daya dan jasa, sehingga meskipun mengembalikan angaran, sebenarnya tagihan untuk bulan Desember 2006 tidak dapat terbayarkan dengan dana DIPA. c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak. Sedangkan barang inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena keterbatasan dana yang ada. d. Meskipun secara keseluruhan tugas tugas di kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlupembenahan dan peningkatan. 3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik. B. Hambatan. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun rutin masih dijumpai adanya hambatan hambatan baik Teknis maupun non teknis antara lain :
1. Gedung kantor sampai saat ini belum ada perubahan yakni kurang memadai sebagai tempat bekerja dan pelayanan umumkepada masyarakat. Ruangan yang ada sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangan kurang. 2. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal. 3. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi. 4. Kualitas pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi para pegawai/pejabat yang diadakan ternytata masih kurang, sehingga tidak ada tambahan pengetahuan yang berarti. Hal ini mengakibatkan persoalan persoalan yangterjadi dilapangan sering kali tidak terjawab. Sebagai contoh dibidang kearsipan umum dan perpustakaan relatif sangat jarang. Pada hal sangat dibutuhkan tenaga tenaga yang terampil dibidang tersebut. 5. Masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman balasan bantuan Pangilan dari luar daerah. C. Pemecahan Masalah. 1.
Memanfaatkan gedung yang ada dengan penataan ruangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir kekurang nyamanan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan umum kepada masyarakat, disampaing mengajukan usulan untuk pembelian tanah sesuai kunjungan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juli 2006
2.
Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara meningkatkan profesionalisme pegawai.
3.
Menggunakan sarana dan prasarana yang ada menerapkan efisiensi dan skala prioritas dalam mengunakan dana yang tersedia.
4.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan mengintruksikan pegawai untuk mempelajari aturan aturan yang bersumber dari buku/ kepustakaan serta mengadakan kajian kajian keilmuan. Disamping
itu mengadakan studi bandingatau mengadakan
perbandingan dengan kantor lain. 5.
Secara aktif mencari informasi mengenai peraturan peratuan yang diperlukan baik ke Pengadilan Agama lain, PTA Yogyakarta atau mencari ke toko buku.
6.
Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama se daerah Istimewa Yogyakarta maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. BAB
IV
KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan.
1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan biaya ringan. 2. Kinetrja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat. 3. Vidang administrasi Peradilan/ Kepaniteraan dapat berjalansesuai dengan pola Bindalmin meskipun masih dijumpai kelemhanan kelemahan. 4. Bidang kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan. 5. Hambatan hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf. B.
S a r a n. 1. Pembinaan teknis yudisial, Administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksanakan dengan semakin baik. 3. Kualitas pelatihan pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Peningkatan jumlah angaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.
