LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA TAHUN 2016

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA TAHUN 2016

PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA JL. SUNAN DRAJAT NO.1A TLP. 0231-321250 SUMBER KABUPATEN CIREBON website : www.pa-sumber.go.id e-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber Tahun 2016 ini. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber tahun 2016 disusun untuk

memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3241/SEK/OT.01.1/II/2016 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2016 dan surat Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/3690/OT.01.2/XII/2016 Tanggal 5

Desember 2016. Laporan ini berisi pemaparan tentang kelembagaan, keperkaraan,

ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2016 dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI.

Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2016 kami sadari bukan semata-

mata hasil kami sendiri, namun tentunya bantuan dan motivasi dari semua pihak

merupakan bagian yang sangat berharga bagi keberhasilan tersebut, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama : 1. Ketua Mahkamah Agung RI

2. Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI 3. Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI

4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Atas bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya yang baik, semoga semua

amal baik bapak/ibu/saudara senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiin.

Selama Tahun 2016 kami sadari sepenuhnya, bahwa di samping keberhasilan

yang kami capai tentunya tidak terlepas dari kekurangan, kehilapan dan kesalahan yang telah kami perbuat, untuk itu kami mohon saran pendapat serta kritik membangun guna memperbaiki kinerja kami di masa-masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber – Tahun 2016

1

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan laporan tahunan Pengadilan Agama

Sumber Tahun 2016 ini walaupun sederhana tapi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai bahan evaluasi hasil kerja tahun lalu dan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang, serta kami berharap pula mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah SWT, Amiin.

Sumber, 6 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Sumber

DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, S.H, M.Hum NIP. 195507071983031005


2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ........................................................ 8

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber per Desember 2016 ............ 12 A.

Tugas Pokok Dan Fungsi .............................................................................. 13

Kepaniteraan ....................................................................................................... 15 Kesekretariatan ................................................................................................... 19

Standar Operasional Prosedur (SOP) ....................................................................... 20 B.

Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)......................................................... 21

A.

Sumber Daya Manusia .................................................................................. 23

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ........................................................ 23 1. 2.

Profil Sumber Daya Manusia..................................................................... 23 Kebutuhan Sumber Daya Manusia ............................................................ 25

Mutasi ................................................................................................................. 28 Promosi ............................................................................................................... 30 B. C.

Pensiun ............................................................................................................... 30

Keadaan Perkara ........................................................................................... 31 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana................................................................ 36

BAB IV PENGAWASAN .......................................................................................... 43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI........................................................ 48 DAFTAR LAMPIRAN : ............................................................................................. 49


3

BAB I

PENDAHULUAN Laporan Tahunan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tak terpisahkan

dari seluruh proses kegiatan Pengadilan Agama Sumber dalam satu tahun berjalan,

bahkan Laporan Tahunan merupakan potret hasil kerja yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun kebelakang yang juga dapat dijadikan barometer dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Secara khusus Laporan kegiatan Pengadilan Agama Sumber, baik yang

menyangkut Yustisial dan Non Yustisial secara kontinyu telah kami laporkan secara rutin baik laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan laporan ini disusun berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung Nomor : W10-A/3690/OT.01.2/XII/2016 Tanggal 5 Desember 2016 sebagai gambaran kondisi maupun proses kegiatan Pengadilan Agama Sumber selama Tahun 2015.

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan

organisasi, administrasi dan financial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Militer ke Mahkamah Agung

RI yang diikuti dengan amandemen terhadap beberapa perundangundangan yang mengatur tentang 4 Lingkungan Peradilan, merupakan langkah menuju repormasi Peradilan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman

yang mendorong kearah

terwujudnya Peradilan yang independent, bersih dan berwibawa.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencarikeadilan

yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni HukumKeluarga Islam dan Ekonomi Syari’ah.

Dalam peradilan yang modern seperti sekarang ini Peradilan Agama dituntut

untuk maju dan berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat muslim Kabupaten Cirebon yang semakin hari semakin kritis.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat diera keterbukaan dan pelayanan prima Pengadilan Agama dituntut dapat memenuhiyang meliputi antara lain : 1. Keterbukaan Peradilan atau Judicial Transparancy.


4

2. Keterbukaan Peradilan yang diharapkan adalah keterbukaan dalam menjamin akses public dan juga keterbukaan dalam fungsi managemen Peradilan, sehingga Visi Peradilan menuju Peradilan yang bersih dan berwibawa dapat terwujud.

3. Menempatkan pengembangan IT sebagai salah satu prioritas.

Teknoloagi Informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam

memberikan informasi sangat dibutuhkan baik di tingkat oprasional, manajerial maupun stratejik. Sistem informasi yang baik akan membantu organisasi baik di tingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilankami mencoba

melakukan

pelayanan

secara

prima.

Melakukan

pelayanan

denganmenggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat danmemperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatanyang kami lakukan adalah :

a. Penerapan program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh program SIPP.

Untuk tahun 2016, hal itu berjalan dan sesuai dengan arahan serta

sosialisasi dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Badan Peradilan Agama (BADILAG).

b. Dalam rangka reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung

RI melalui KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011. Pengadilan Agama Sumber menyambut hal itu dengan wujud nyata salah satunya dengan adanya

pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan yang difasilitasi sarana informasi yang dapat diakses oleh publik melalui media yang disediakan,

diantaranya : website Pengadilan Agama Sumber (www.pa-sumber.go.id) dan publikasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui website : www.putusan.mahkamahagung.go.id.

c. Mengadakan pelayanan informasi dan pengaduan secara online melalui media sosial.

4. Kebijakan mengadili atau lazim disebut Judicial discretion.


5

Salah satu kebijakan Peradilan adalah Kebijakan Mengadili sebagai wujud pemberian wewenang penuh kepada Hakim untuk mengadili tanpa ada campur tangan dan tekanan dari fihak lain.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, peradilan agama merupakan lingkungan

peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Sumber adalah bagian dari lingkungan peradilan agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung

mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan

rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Sumber yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan

cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Sumber akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan

visi Pengadilan Agama Sumber yang telah ditetapkan.

Visi dan misi Pengadilan Agama Sumber telah disusun melalui proses yang

partisipatif,

komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan dan statistik

pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Sumber telah menetapkan

Visinya sebagai berikut : Terwujudnya Pengadilan Agama Sumber yang Agung.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Pengadilan Agama Sumber menetapkan

misi yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepeminpinan Badan Peradilan


6

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Laporan ini dibuat oleh Tim Pembuat Laporan Tahunan Pengadilan Agama

Sumber Tahun 2016 dan telah sesuai dengan outline Laporan Tahunan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.


7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Struktur Organisasi Pengadilan Agama berdasarkan Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah mengalami dua kali

perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, terbagi pada dua Struktur organisasi yaitu Struktur Organisasi Kepaniteraan dan struktur Organisasi Kesekretariatan. Kepaniteraan dan Kesekretariatan memiliki tugas pokok dan fungsinya masing masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan struktur organisasi

Mahkamah Agung mengeluarkan

Peraturan Mahmahah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Kepaniteraan memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi

peradilan dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Kesekretariatan berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan Pengadilan Agama yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama yang meliputi urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, Kepegawaian dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.


8

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sumber Kelas IA pada per 31

Desember tahun 2015 dilihat sebagai berikut : Ketua

:

Panitera

:

Wakil Ketua Wakil Panitera

Panitera Muda Gugatan

:

Drs. H. Ma’muri, SH, M.Si

:

H. Mumu, SH, MH

:

Panitera Muda Permohonan

:

Panitera Muda Hukum

:

Sekretaris

Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kasubag Keuangan dan Umum

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Fungsional Hakim :

Dr. H. Osin Moh. Muhsin, SH.,M.Hum

:

:

:

:

Drs. H. Deden Nazmudin, SH Entis Sutisna, S.Ag

Drs. Udin Bahrudin Hidayat, S.Ag

Hermaya, S.Ag.

M. Taufan S.HI.

Rohmah, S.Sy

Hj. Indah Khikmawati, S.Sy

1. Drs. H. Moh. Faizin, SH, MH 2. Drs. H. Junaidi, SH

3. Dra. Hj. Ai. Suhayati, SH., MH. 4. Drs. Muhammad Mauludin 5. Drs. Suyadi


9

6. Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH 7. Hj. Kikah, SH., MH

8. Drs. H. Was’adin, MH 9. Usman, SH 10. Drs. Seno

11. Drs. H. Syarif Hidayat, SH

12. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., MH 13. Drs. Isak Munawar, MH 14. Drs. Sangidin, SH., MH

15. Drs. Yeyep jaja Jakaria, SH 16. Drs. Epoy Rosmana, SH

17. H. Madkuri Jamham, S.Ag 18. Yashuri, S.Ag

19. Drs. H. A. Baidhowi, MH.

Fungsional Panitera Pengganti : 1. Dra. Hj. Barunah

2. Murniasih SA, S.Ag.

3. N. Empat Patonah, S.Ag. 4. Hj. Lela Nurmala, S.Ag. 5. Muhaedi, S. Ag

6. Opi Suliaman, S.Ag

7. Hj. Endang Susilaningtyas, S.Ag 8. Hj. Sri Andarwati, S.Sy 9. H. Agus Nasrullah, SH 10. Asep Husni, S.H

11. Dedi Supriadi, S.Sy

Funsional Jurusita/Jurusita Pengganti : Jurusita :

1. H. Banani

2. Oha Toha, S.Sy

3. Ujang Dodo, S.Sy

4. H. Ahmad Syifa, BA. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber – Tahun 2016

10

5. Moh. Kosasih, SH

Jurusita Pengganti :

1. Maman Rohaman, SH 2. Adipryono, SH.

3. Hj. Kumaerah, S.Sy 4. Hj. Uniati

5. Tioh, S.Sy

6. Hj. Khusnaini 7. Narsan, S.Sy

8. Agus Abdillah, SH 9. Radika, S.Kom

10. Aria Adipranata, S.E


11

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber per Desember 2016 KETUA DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH, M.Hum

HAKIM : 1. Drs. H. Moh. Faizin, SH, MH 2. Drs. H. Junaidi, SH 3. Dra. Hj. Ai. Suhayati, SH., MH. 4. Drs. Muhammad Mauludin 5. Drs. Suyadi 6. Hj. Kikah, SH., MH 8. Drs. H. Was’adin, MH 9. Usman, SH 10. Drs. Seno

WAKIL KETUA Drs. H. Ma’muri, SH, M.Si

HAKIM : 11. Drs. H. Syarif Hidayat, SH 12. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., MH 13. Drs. Isak Munawar, MH 14. Drs. Sangidin, SH., MH 15. Drs. Yeyep jaja Jakaria, SH 16. Drs. Epoy Rosmana, SH 17. H. Madkuri Jamham, S.Ag 18. Yashuri, S.Ag 19. Drs. H. A. Baidhowi, MH.

PANITERA Drs. H. Deden Nazmudin, SH

SEKRETARIS HERMAYA S.Ag.

WAKIL PANITERA H. Mumu, SH. MH

PANMUD GUGATAN Entis Sutisna, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN Drs. Udin Bahrudin

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN ORTALA Moh. Taufan, S.HI

PANMUD HUKUM Hidayat, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI 1. Dra. Hj. Barunah 2. Murniasih, S.Ag 3. Hj. Endang Susilaningtyas, S.Ag 4. N. Empat Patonah, S.Ag. 5. Hj. Lela Nurmala, S.Ag. 6. Opi Suliaman, S.Ag 7. Muhaedi, S.Ag 8. Hj. Sri Andarwati, S.Sy 9. H. Agus Nasrullah, SH 10. Asep Husni, SH 11. Dedi Supriadi, S.Sy

KELOMPOK FUNGSIONAL

KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN Hj. Indah Hikmawati, S.Sy

JURUSITA 1. H. Banani 2. Oha Toha, S.Sy 3. Ujang Dodo, S.Sy 4. Ahmad Syifa B.A 5. Moh. Kosasih, SH JURUSITA PENGGANTI 1. Adipryono S.H 2. Maman Rohaman, SH 3. Hj. Kumaerah, S.Sy 4. Hj. Uniati 5. Tioh, S.Sy 6. Hj. Khusnaini 7. Narsan, S.Sy 8. Agus Abdillah, SH 9. Radika, S.Kom 10. Aria Adipranata, S.E


12

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN Rohmah S.Sy

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing jabatan sesuai dengan Struktur

Organisasi tersebut di atas lebih rinci adalah sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Agama

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar;

2. Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, serasi dan selaras.

3. Melaksanakan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua serta bekerjasama dengan baik;

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat /petugas yang bersangkutan;

5. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;

6. Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal Penggugat/Tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengijinkannya untuk beracara secara Prodeo;

7. Membagi perkara kepada para Hakim untuk disidangkan;

8. Memerintahkan dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Melakukan Pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;

10. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang – bidang tertentu;

11. Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan;

12. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

13. Mengawasi pelaksanaan Court Kalender;

14. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi;


13

15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP;

16. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama

dengan

instansi

lain

serta

dapat

memberikan

keterangan,

pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta;

2. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua;

4. Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;

3. Tugas Hakim

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka pangjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian perkara yang diserahkan oleh Ketua;

3. Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);

4. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara;

5. Bersama sama dengan Hakim Anggota mengadakan persiapan-persiapan dan membuat arahan jalannya persidangan;

6. Mengadakan musyawarah dengan para Hakim Anggota untuk mengambil keputusan

7. Membuat dan meneliti konsep putusan/penetapan; 8. Menetapkan sita jaminan;

9. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;


14

10. Hakim

wajib menandatangani

persidangan;

putusan

yang

sudah

diucapkan dalam

11. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengawasi

jalannya penyelenggaraan administrasi perkara maupun administrasi umum dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan;

12. memiliki dan mengisi buku court kalender;

13. Membuat laporan persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama;

14. Membuat rencana Kerja Hakim, pelaksanaan dan pengorganisasiannya. Kepaniteraan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Sumber / Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung

jawab Ketua Pengadilan Agama. Tugas Kepaniteraan yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara 1. Tugas Panitera 1. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

4. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

5. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 6. pelaksanaan mediasi;

7. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A

2. Tugas Wakil Panitera


15

1. Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

2. melaksanakan tugas-tugas Umum Panitera apabila Panitera berhalangan; 3. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan;

4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

5. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan; 6. Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 7. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;

8. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan dengan bawahan;

9. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang Kepaniteraan; 10. Melaksanakan tugas sebagai Panitera Sidang;

3. Tugas Panitera Muda Gugatan 1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A melalui Panitera;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;


16

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

4. Panitera Muda Permohonan

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; 2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

7. Pelaksanaan

permohonan;

pelayanan

terhadap

permintaan

salinan

putusan

perkara

8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;


17

9.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak danmenyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

5.

Panitera Muda Hukum. 1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

4. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

5. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

6. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

7. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

8. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakatdan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; 6. Panitera Pengganti

1. Membantu hakim mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; 2. Membantu Ketua Pengadilan Agama membuat PMH;

3. membantu Hakim membuat PHS, dan Penetapan Sita Jaminan;

4. Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum siding berikutnya;

5. Membuat Agenda Sidang harian, yang memuat Penundaan sidang dan alasan Penundaan, perkara yang diputus, perkara yang sudah ikrar talak kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk dicatat dalam Buku Register, kepada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber – Tahun 2016

18

Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam Register Akta Cerai dan kepada Petugas Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara;

6. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan bila telah selesai diminutasi;

7. Membantu Hakim membuat instrument instrument; 8. Menyerahkan instrument-instrumen sidang; 7. Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera;

2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan undang-undang;

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama, dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah;

4. Membuat Berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada

pihak-pihak berkepentingan antara lain ; Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah;

5. Melakukan tugasnya di wilayah Pengadilan Agama Sumber; Kesekretariatan

Kesekretariatan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Tugas Kesekretariatan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. 1. Sekretaris 1. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. pelaksanaan urusan kepegawaian; 3. pelaksanaan urusan keuangan;


19

4. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 6. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

7. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;

2. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

3. Kasubag Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

4. Kasubag Umum dan Keuangan melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.; Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

Standar Operasiol ProsedurPengadilan Agama Sumber dapat dilihat dalam lampiran.


20

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada

dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan oleh atasan kepada bawahan.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.

Salah satu point esensial yang patut dicermati dengan berlakunya PP No.46

Tahun 2011 adalah mekanisme Penilaian Kinerja pegawai yang semula dikenal

dengan DP-3, kini diatur secara lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dalam satu mekanisme yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Mekanisme Penilaian Kinerja


21

Penilaian Kinerja PNS

Sasaran Kerja setiap Pegawai pada Pengadilan Agama Sumber dapat dilihat dalam lampiran.


22

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Sumber per 31

Desember 2014 terdiri dari 16 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti seluruhnya12 orang, Jurusita dan Jurusita Pengganti berjumlah 16 orang.

Berikut profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sumber

berdasarkan Jabatan.

Hakim NO

NAMA/NIP

1.

Dr. H. Osin Moh. Muhsin, SH.,M.Hum

3.

Drs. H. Moh. Faizin, SH.MH

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Drs. H. Ma’muri, SH, M.SI Drs. H. Junaidi, SH.

Dra. Hj. Ai Suhayati, SH., MH. Drs. Muhammad Mauludin Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayatullah., MH Dra. H. Kikah., SH., MH. Drs. H. Was’adin, MH.

JABATAN

Ketua/Hakim Utama Muda Wakil Ketua/Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda

Usman, SH.

Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda

Drs. H. Syarif Hidayat, SH.

Hakim Madya Muda

Drs. Seno

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., MH.

Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda

TMT JABATAN 08-09-2016 21-02-2014 21-08-2014 23-03-2016 11-02-2016 11-02-2016 11-02-2016 11-02-2016 11-02-2016 11-02-2016

PANGKAT GOL/ RUANG Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk.I (IV/b)

11-02-2016

Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk.I (IV/b)

27-08-2016

Pembina Tk.I (IV/b)

11-02-2016 11-02-2014

Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)


23

15.

Drs. Isak Munawar, MH.

Hakim Madya Muda

11-02-2016

Pembina Tk.I (IV/b)

17.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, SH.

Hakim Madya Muda

12-10-2016

Pembina Tk.I (IV/b)

16. 18. 19. 20. 21.

Drs. Sangidin, SH., MH.

Drs. Epoy Rosmana, SH.

H. Madkuri Jamham, S.Ag.

Yashuri, S.Ag.

Hakim Madya Muda Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama

Drs. H. A. Baidhowi, MH.

Panitera/Panitera Pengganti NO

NAMA

JABATAN

16-04-2014 11-02-2016 23-03-2016 23-03-2016 11-02-2016

TMT

JABATAN

Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c)

GOL/ RUANG

1. Drs. H. Deden Nazmudin, SH

Panitera

02-02-2014

Pembina Tk.I (IV/b)

3. Drs. Udin Bahrudin

Panitera Muda

03-07-2012

Penata Tk. I (III/d)

2. Mumu, SH. MH

Wakil Panitera

Permohonan

06-11-2015


4. Entis Sutisna, S.Ag

Panitera Muda Gugatan

30-01-2014


6. Dra. Hj. Barunah

Panitera Pengganti

01-04-1990


5. Hidayat, S.Ag

Panitera Muda Hukum

7. Murniasih, SA, S.Ag.

Panitera Pengganti

8. N. Empat Patonah, S.Ag.

Panitera Pengganti

9. Hj. Lela Nurmala, S.Ag

Panitera Pengganti

10. Muhaedi S.Ag

11. Opi Suliaman, S.Ag

Panitera Pengganti

12. Hj. Endang Susilaningtiyas,S.Ag 13. Hj. Sri Andarwati, S.Sy.

Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

30-01-2014 01-10-2005 24-12-2001 24-12-2001 19-12-2013 11-12-2014 11-12-2014 06-09-2016

14. H. Agus Nasrullah, SH.

Panitera Pengganti

21-10-2016

15. Asep Husni, SH.

Panitera Pengganti

06-09-2016

16. Dedi Supriadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

06-09-2016

Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)

Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a)


24

Jurusita/Jurusita Pengganti NO

NAMA

JABATAN

TMT

JABATAN

GOL/

RUANG

1.

H. Banani

Jurusita

21-03-2007

Penata Muda Tk.III/b

3.

Ujang Dodo

Jurusita

03-12-2007


Moh. Kosasih, SH

Jurusita

21-08-2009

2.

Oha Toha

Jurusita

4.

H. Ahmad Syifa

6.

Maman Rohaman, SH

Jurusita Pengganti

7.

Adipryono, SH.

Jurusita Pengganti

9.

Hj.Kumaerah

11.

Hj. Khusnaini

13.

Agus Abdillah, SH

Jurusita Pengganti

13-09-2011

Aria Adipranata, SE.

Jurusita Pengganti

09-12-2013

5.

8. 10.

12. 14.

15.

Jurusita

12-03-2007 08-10-2009 10-09-1997 01-10-2014

Penata Muda Tk.III/b Penata Muda Tk.III/b

Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I

(III/b)

Penata Tk.I (III/d)

Hj. Uniati

Jurusita Pengganti

01-04-2005


Tioh

Jurusita Pengganti

01-04-2005


Narsan

Jurusita Pengganti

29-03-2006

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

Radika, S.Kom

Jurusita Pengganti

14-02-2005 01-07-2005

09-12-2013

Penata Muda Tk.III/b Penata Muda Tk.III/b Pengatur Tk.I (II/d)

Penata Muda (III/a)

Penata Muda Tk.III/b Penata Muda Tk.III/b

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang memadai untuk menyelesaikan

volume pekerjaan yang cukup tinggi pada Pengadilan Agama Sumber menyebabkan

sulit untuk menghindar dari adanya pegawai yang merangkap Jabatan dan rangkap Tugas, seperti semua Jurusita/Jurusita Pengganti rangkap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana (Jabatan Non Struktural) dan bantuan dari beberapa Tenaga Honorer.

Berikut kami laporkan Jurusita Pengganti yang merangkap juga sebagai

Pelaksana Administrasi baik Administrasi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan : NO 1.

NAMA/NIP

Hj. Uniati Nip. 196504161990032003

JABATAN NON STRUKTURAL Pengadministrasi Keuangan Perkara


25

NO 2.

NAMA/NIP Hj. Kumaerah Nip. 196512281990032003 3. Tioh Nip. 196912161992032002 4. H. Ahmad Syifa, BA Nip. 196006171994031002 5. Narsan Nip. 196806042003121002 6. Ujang Dodo Nip. 196610151992031004 7. Moh. Kosasih, SH Nip. 196907152003121003 8. Agus Abdillah, SH Nip. 198302122006041004 9. Radika, S.Kom Nip. 198112302011011004 10. Aria Adipranata, SE. Nip. 198711042011011010 11. Maman Rohaman, SH Nip. 197507191996031002

JABATAN NON STRUKTURAL Pengadministrasi Keuangan Perkara Pengadministrasi Keuangan Perkara Pengadministrasi Akta Cerai Pengadministrasi Register Akta Cerai Pengadministrasi Tata Persuratan Bendahara Pengeluaran Pengadministrasi Kepegawaian Operator IT Operator Sakpa dan Penata Laporan Keuangan Pengadministrasi Register Perkara

Untuk membantu menyelesaikan administrasi baik dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan, Pengadilan Agama Sumber dibantu Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer, yaitu sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil No.

NAMA / NIP

1. Tarkadi NIP. 197102202014051002 2. Kurdedi NIP. 196506122014051001 Khaeru Soleh 3. NIP. 197905112014051001 4. Eko Pramono NIP. 197210012014051001 5. Andriana NIP. 197810232014051001 6. Abun Abu Khoer NIP. 198202072014051001 7. Karliya NIP. 198112142014051001

TMT

01-08-2015

Gol II/a

01-08-2015

II/a

01-08-2015

II/a

01-08-2015

II/a

01-08-2015

II/a

01-08-2015

II/a

01-08-2015

II/a

PNS/ CPNS

PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Jabatan

Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kesekretariatan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kesekretariatan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan


26

8. Uli Anisah, SH

NIP. 197412072014052001

01-05-2014

III/a

PNS

Tenaga Teknis/Administrasi pada Kepaniteraan

TMT

DITUGASKAN

Tenaga Honorer NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NAMA/TGL LAHIR

Siti Santi, S.Ag. Cirebon, 14-12-1981 Akhmad Samawi Cirebon, 21 Mei 1985 Septi Hikmawati, SH. Cirebon, 29-09-1983 Herlina Hernaningsih, SH. Tasikmalaya, 06-01-1981 Cima, Cirebon 1955 Ela Nurmala Kuningan, 11-01-1990 Nia Kurnia, S.HI Kuningan, 21-04-1988 Sunarto Cirebon, 05-11-1973 Sakija Cirebon, 06-02-1975 Deddy Pujiharto Cirebon, 05-11-1985. Abdurohman Cirebon, 01-10-1975 Cece Irfan Mulyana, S.Kom Mempawah, 08 Maret 1990 Achmad Latief, S.Ag Blora, 22 Oktober 1974 Abdul Basit, SE Cirebon, 31 Juli 1990 Akhmad Yusuf Rifai Majalengka, 28 April 1988 Muhammad Ismail Ray F. Kuningan, 19 Mei 1999 Cahyadi Cirebon, 15 Februari 1990

PENDIDIKAN S1 IAIN/Syariah STM

01-01-2007

S1 Hukum

01-01-2010

S1 Hukum

01-05-2011

SD

01-04-1995

Pengadministrasi Kepegawaian Membantu Pengadministrasi perkara gugatan/permohonan Penjaga Malam

SMA

01-02-2012

Pengadministrasi Perkara

S1 Hukum Islam SMA

01-02-2012

Resepsionis

01-02-2012

Satpam/Penjaga Malam

SMA

01-02-2012

Satpam / Penjaga Malam

SMP

01-02-2012

SMP

01-02-2012

S1 Komputer

01-01-2013

Kebersihan lingkungan kantor Kebersihan lingkungan kantor Teknologi Informasi

S1

01-09-2013

Administrasi Kepaniteraan

S1 Ekonomi

01-09-2013

Administrasi Keuangan

SMK

01-09-2013


SMA

01-09-2013


SMA

02-01-2014


01-01-2012

Pengadministrasi Keuangan Perkara Satpam


27

18. Shina Fitria S.Pd, M.HI Jayapura, 01 Juli 1984 19. Yono Taryono Bandung, 07 Mei 1981 20. Yayat Hidayat Sumedang, 21 Juli 1975

S2

01-09-2015

SMA

01-01-2016

Pengadministrasi perkara gugatan/permohonan Supir

SMP

03-10-2016

Supir

Mutasi

Tahun 2016 terdapat pegawai Pengadilan Agama Sumber yang mutasi ke Pengadilan Agama lain, yaitu : No.

Nama / NIP

1.

Zainul Akmal, SH., MH.

2.

Drs. Asnawi, SH., MH.

NIP. 195211171982031001 NIP. 196609181993031004

Jabatan Lama

Satker Baru

Hakim

Pangadilan Agama

Hakim

Pengadilan Agama

Medan

Pandeglang

Jabatan Baru

Hakim Wakil

Ketua

Adapun pegawai yang mutasi ke Pengadilan Agama Sumber yaitu : No. 1.

Nama / NIP

Jabatan Lama

DR. H. Osin Moh. Muhsin, SH.,

Ketua/ Hakim

M.Hum

NIP. 195507071983031005

Satker Lama

Pengadilan

Agama

Sumedang

Jabatan Baru Ketua/

Hakim

H. Madkuri Jamham, S.Ag

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

3.

Drs. Muhammad Mauludin

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

4.

Drs. Epoy Rosmana, SH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

2.

NIP. 195304041981031008 NIP. 195710051988031003 NIP. 195905151987031006

Ciamis

Subang

Majalengka


28

No.

Nama / NIP

Jabatan Lama

Satker Lama

Jabatan Baru

5.

Drs. H. A. Baidhowi, MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

6.

Drs. H. Was’adin, MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

7.

Drs. Syarif Hidayatullah, MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

8.

Drs. H. Junaidi, SH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

9.

Drs. Suyadi

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

10.

Yashuri, S.Ag

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

11.

Dra. Hj. Ai Suhayati, SH., MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

12.

Hj. Kikah, SH., MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

13.

Usman, SH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

14.

Drs. Isak Munawar, MH

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

15.

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

16.

NIP. 195609121985111001 NIP. 195801071989031001 NIP. 196909301993031003 NIP. 196207061991031003 NIP. 196106161992031003 NIP. 195505121979031006 NIP. 196604031992032002 NIP. 196412271993032002 NIP. 196409111993031001 NIP. 196106251994031001 MH

NIP. 196912101994031006

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, SH NIP. 196603071994031005

Hakim

Cibinong Cimahi

Sumedang Rantau Cianjur

Purwakarta Tasikmalaya Tasikmalaya Indramayu

Majalengka Subang

Cimahi


29

No.

Nama / NIP

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Satker Lama

17.

Drs. Seno

Hakim

Pengadilan

Agama Hakim

18.

Hj. Sri Andarwati, S.Sy

Jurusita

Pengadilan

Agama Panitera

19.

H. Agus Nasrullah, SH

Panitera

Pengadilan

Agama Panitera

20.

Dedi Supriadi, S.Sy

Jurusita

Pengadilan

Agama Panitera

NIP. 196411041993031005 NIP. 196904031994032004 NIP. 197506112008051001 NIP. 197808182006041026

Pengganti Pengganti Pengganti

Brebes

Cirebon

Sumedang

Majalengka

Pengganti Pengganti Pengganti

Promosi

Promosi Jabatan dalam setiap instansi merupakan suatu kewajiban sebagai tanda penghargaan terhadap seseorang yang dianggap berprestasi, cakap dan

memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan. Begitu pula Promosi Jabatan dan mutasi kepegawaian lainnya merupakan wujud dinamisasi suatu lembaga

dalam mengembangkan jenjang karier dan hak-hak pegawai. Berikut daftar pegawai Pengadilan Agama Sumber yang mendapatkan promosi jabatan : No. 1.

Pensiun

No. 1.

Nama / NIP Drs. Asnawi, SH., MH.

NIP. 196609181993031004

Nama / NIP Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag.

NIP. 195103051978031001

Jabatan Lama

Hakim

Satker Baru Pengadilan Agama Pandeglang

Jabatan Baru

Wakil Ketua

Golongan

Jabatan

TMT

IV/d

Ketua

01-04-2016


30

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara

MATRIK REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS TAHUN 2016

NO

SATKER

1

2

1.

PERDATA GUGATAN

PERKARA

PERDATA PERMOHONAN

MASUK

PUTUS

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

8742

7658

1084

636

601

35

3

PA. SUMBER

4

5

6

7

8

JUMLAH HAKIM 9

21

KET 10

MATRIK REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI TAHUN 2016

NO 1

1.

SATKER 2

PA.

SUMBER

PERDATA GUGATAN

MASUK

SELESAI

PERKARA

PERDATA PERMOHONAN

SISA

MINUTASI

MINUTASI 4

5

7658

7576

82

3

MASUK

SELESAI

SISA

JUMLAH

PANITERA

MINUTASI

MINUTASI 7

8

9

601

593

8

12

6

KET 10


31

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

4

B

C1

C2

C3

JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA MAJELIS HAKIM TAHUN 2016 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

38 586 650 530 622 697 630 557 605 600 648

A

B

C1

C2

C3

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS MAJELIS HAKIM TAHUN 2016 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

KMH JUMLAH PRK

A

KMH JUMLAH PRK

1

Keterangan : A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

: : : : : : : : : : : : : : : :

35 507 566 454 536 624 546 484 535 527 578

DR. H. Osin Moh. Muhsin S.H, M.Hum Drs. H. Ma'muri SH. M.SI Drs. Moh. Faizin, SH.MH Drs. H. Junaidi, SH Dra. Hj. Ai Suhaeti, SH, M.H Drs. Muhammad Mauludin Drs. Suyadi Drs. Syarif Hidayatullah, M.H. Hj. Kikah, S.H., M.H. Drs. H. Was’adin, M.H Usman, S.H Drs. Seno Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H Drs. Isak Munawar, M.H Drs. Sangidin, SH,MH

C15 C16 C17 C18 C19

681

584 579

606 346

-

-

-

415

-

-

598

527 526

536 279

-

-

-

400

-

-

: : : : :

Drs. Yeyep Jaja Jakariah, S.H. Drs. Epoy Rosmana, S.H. H. Madkuri Jamham, S.Ag Yashuri, S.Ag Drs. H. A. Baidhowi, M.H.,


32

3. Putusan yang diajukan Banding NO.

NOMOR PERKARA PA

NAMA HAKIM / MAJELIS

1

2

3

1

1702/G/Pdt/2016/PA.Sbr

Drs. Suyadi

3

1777/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

Drs.H.A.Baidhowi,MH

2 4 5 6 7 8 8 8

4671/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr

6587/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 5492/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 1428/Pdt.G/2016/PA.Sbr. 6587/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 2661/PdtG/2016/PA.Sbr.

1742/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

Drs.Usman Parid,SH Drs.Usman Parid,SH

Drs.Muhamad Mauludin

Drs.H.Syarif Hidayat,SH Drs.H.Baidhowi,MH.

Drs.Mauludin,SH Dra.Hj.Ai Suhayati,SH.MH

Drs.Muhamad Mauludin

PUTUSAN 4 06/10/2016

22/12/2015

06/09/2016 15/03/2016

TANGGAL

PERMOHONAN BANDING

PENGIRIMAN BERKAS

18/10/2016

04/01/2017

5

05/01/2016

6

07/04/2016

19/09/2016 28/03/2016

30/11/2016 18/06/2016

09/08/2016 24/05/2016

22/08/2016 10/06/2016

21/10/2016

25/08/2016

01/08/2016

04/05/2016

04/05/2016

28/09/2016

22/07/2016

17/05/2016

31/05/2016


Terima,23-05-2016 01/08/2016

12/08/2016 05/12/2016 15/09/2016

27/09/2016

Diterima,11-11-2016

28/11/2016

33

7

09/08/2016

22/07/2016

10/10/2016

KETERANGAN

12/08/2016 Dicabut

4. Putusan yang diajukan Kasasi TANGGAL

NO.

NOMOR PERKARA PA

PENERIMAA N BERKAS PTA

PUTUSAN PA/PTA *)

PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PA/PTA *)

1

2

3

4

5

1 2 3 4

1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 2594/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 6857/Pdt.G/2013/PA.Sbr 1428/Pdt.G/2016/PA.Sbr

01/08/2016 13/05/2016 20/04/2015 15/09/2016

27/07/2016 27/04/2016 07/04/2015 29/08/2016

19/08/2016 23/05/2016 20/05/2015 19/09/2016


PERMOHONAN KASASI

16/08/2016 02/06/2016 27/05/2016 29/09/2016

34

PENGIRIMAN BERKAS

KETERANGAN

6

7 Tdk.memenuhi sarat formal (TMS)

22/07/2016 22/07/2016 30/11/2016

Terima,24-02-2016

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali No.

No. Tingkat Pertama

1.

-

No. Putusan tingkat banding -

No. Putusan tingkat kasasi -

Putusan tingkat Putusan tingkat kasasi No. banding Putusan Tidak dapat PK Dikuatkan Dibatalkan Dikuatkan Dibatalkan diterima -

Untuk Laporan Perkara Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran


35

Putusan PK Dikuatkan

Dibatalkan

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

a. Perencanaan dan Pengadaaan Barang dan Jasa Pengadaan barang untuk tahun anggaran 2016 berupa 1 unit server senilai Rp. 38.225.000, - dan telah terealisasi.

b. Administrasi Barang Persediaan Perencanaan administrasi barang persediaan telah dilakukan sesuai ketentuan dalam SIMAK BMN 2016

c. Pemeliharaan Barang Milik Negara 1. Gedung Bangunan dan Halaman Pemeliharaan gedung Pengadilan Agama Sumber secara rutin dialokasikan setiap tahun dalam DIPA. Untuk tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama

Sumber mendapat anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp.90.000.000,dan telah terserap 100 % dengan rincian : No.

Kegiatan

1.

Pemeliharaan gedung bangunan

2.

Pemeliharaan halaman

Anggaran (Rp.)

Jumlah

90.000.000,90.000.000,-

2. Kendaraan Dinas dan Bahan Bakar Pemeliharaan kendaraan dinas Pengadilan Agama Sumber mendapat anggaran sebesar Rp. 81.500.000,- dan terserap 100%. Berikut rincian untuk pemeliharaan kendaraan dinas Pengadilan Agama Sumber :


36

No.

Jenis Kendaraan

Jumlah

Anggaran (Rp.)

1.

Kendaraan dinas roda 2

5 unit

9.500.000,-

2.

Kendaraan dinas roda 4

3 unit

72.000.000,-

Jumlah

81.500.000,-

3. Peralatan Mesin Kantor

a) Kelistrikan dan Air Pemeliharaan peralatan mesin kantor Pengadilan Agama Sumber sesuai dengan

alokasi

DIPA

tahun

2016

berupa

Kelistrikan

sebesar

Rp.180.000.000,- dan air sebesar Rp. 1.200.000,- dan telah terealisasi sesuai ketentuan.

b) Jaringan Telepon/Aiphone/Sound System Untuk sarana jaringan telepon sesuai dengan alokasi DIPA tahun 2016 sebesar Rp.13.200.000 dan telah terealisasi.

c) Peralatan Elektronik

Untuk pemeliharaan peralatan elektronik dengan alokasi DIPA 2016 sebesar Rp. 33.950.000 dan telah terealisasi. 4. Jaringan Internet dan Komputer (IT) Untuk sarana jaringan internet dan komputer (IT) sebesar Rp.15.656.000,d. Inventarisasi Barang Milik Negara No.

Nama Barang

1.

PC / Laptop

3.

AC

2.

Printer

Jumlah 38 Unit 25 unit

Jumlah

21 unit

e. Penatausahaan Barang Milik Negara

Anggaran (Rp)

8.740.000 6.625.000

7.350.000

22.715.000,-


37

1) Sertifikat Tanah dan Bangunan Barang milik negara berupa tanah dan bangunan pada Pengadilan Agama

Sumber telah bersertifikat sesuai ketentuan yaitu atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI

2) Penetapan Status Pengguna BMN Status pengguna BMN Pengadilan Agama Sumber telah mempunyai PSP BMN :

a. KMKRI No.09/KM6/WKN.08/KNL.0602/2012 b. KMKRI No.287/KM6/2015

c. KMKRI No.24/KM6/WKN08/KNL06/2014 d. KaBUA MARI No.83/BUA/SK/VI/2014

3) Hibah

Pada Pengadilan Agama Sumber untuk tahun 2016 tidak ada hibah mengenai barang milik negara. 4) Pemanfaatan BMN Barang milik negara secara umum di Pengadilan Agama Sumber masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya meskipun banyaknya barang inventaris yang kondisinya sudah rusak sehingga pelaksanaan tugas seharihari berjalan kurang maksimal. 5) Penghapusan BMN Penghapusan terhadap barang milik negara berupa peralatan mesin pada Pengadilan Agama Sumber untuk tahun 2016 masih dalam proses. 6) Tuntutan Ganti Rugi Barang milik negara Pengadilan Agama Sumber untuk tahun 2016 tidak ada Tuntutan Ganti Rugi.


38

1. Pengelolaan Keuangan

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Sumber Tahun Anggaran 2015 bersumber pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (BUA) dengan nomor DIPA : SP DIPA – 005.01.2.403009/2015

tanggal 07 Desember 2015 dengan anggaran total Rp. 9.276.551.000,- yang terdiri dari program : KODE

KEGIATAN

PAGU (Rp)

005.01.01 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas

9.276.551.000,-

JUMLAH

9.276.551.000,-

Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Keuangan Penagdilan Agama Sumber Tahun Anggaran 2016 dikelola

berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan

DIPA Pengadilan Agama Sumber tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai SATUAN KERJA PA SUMBER

NO. 1.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2016 PAGU (Rp) 8.456.921.000,-

REALISASI (Rp) 9.334.671.905,-

SISA ANGGARAN (Rp) (877.750.905)

PENYERAPAN (%) 110,38%

b. Belanja Barang NO. 1.

SATUAN KERJA PA SUMBER

REKAPITULASI BELANJA BARANG TAHUN 2016 PAGU (Rp) 419.780.000

REALISASI (Rp) 419.226.662,-

SISA ANGGARAN (Rp) 553.338,-

Sisa anggaran belanja barang tersebut terdiri dari :

- Sisa belanja keperluan perkantoran

- Sisa belanja pengiriman surat pos pusat

Rp. Rp.

PENYERAPAN (%) 99,87%

350.000 67.000


39

- Sisa belanja daya dan jasa

Rp.

- Sisa belanja perjalanan dinas

Rp.

- Sisa belanja pemeliharaan

JUMLAH

92.288

Rp.

193.876

Rp.

839.152

135.000

2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Parasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Sumber sebesar : Rp. 185.000.000,KODE

005.01.02

KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana Dan Parasarana Aparatur MA

PAGU (Rp)

185.000.000,-

JUMLAH

185.000.000,-

c. Belanja Modal

REKAPITULASI BELANJA MODAL TAHUN 2016

NO. 1.

SATUAN KERJA

PA SUMBER

PAGU (Rp)

385.000.000-

REALISASI (Rp)

383.892.000

SISA PENYERAPAN ANGGARAN (%) (Rp) 1.108.000,99.71%

Penyerapan anggaran sebesar Rp.383.892.000,- dari pagu sebesar Rp. 385.000.000-,berupa belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Kode Eselon 04 dengan DIPA nomor : SP DIPA005.00.2..403010/2015 tanggal 07 Desember

2015 dengan anggaran total

sebesar Rp. 115.200.000,- yang terdiri dari program : KODE

KEGIATAN

005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

JUMLAH

PAGU (Rp)

115.200.000,-

115.200.000,-


40

Rincian penyerapan Program Peningkatan Manajemen Peradilan MAK

521214 522191 521219

524113

URAIAN

Monitoring Posyankum Prodeo Belanja perjalanan biasa

PAGU (Rp) 1.500.000 80.000.000 19.300.000

REALISASI (Rp)

0 80.000.000 19.300.000

14.400.000

14.400.000

SISA

1.500.000 0 0

0

%

0 100% 100%

100%

Untuk mengelola anggaran tahun 2015 tersebut, Ketua Pengadilan Agama

Sumber telah menunjuk Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sumber antara lain : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA

Hermaya, S.Ag NIP.196506211990031001

Asep Husni, SH Nip. 197812282009121002 Rohmah, S.Sy Nip. 196508011987032002 Moh. Kosasih, SH Nip. 196907152003121003 Hj. Khusnaini Nip. 197010171991032005 Agus Abdillah SH Nip. 198302122006041004 Aria Adipranata, SE Nip. 198711042011011010

DINAS

Sekretaris

JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN

Kuasa Pengguna Anggaran

Panitera Pengganti Kasubag Umum & Keuangan Jurusita

Pejabat Pembuat Komitmen

Jurusita Pengganti

Staf Pengelola / Bendahara Penerimaan Staf Pengelola

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM Bendaharawan Pengeluaran

Operator Sakpa dan Penata Laporan Keuangan

8. Dukungan Teknologi Informasi

a. Perangkat Keras (hardware) Untuk

pengelolaan Teknologi,

Pengadilan Agama

Sumber melakukan

pengadaan perangkat keras yaitu server SIPP yang akan menunjang kerja khususnya dalam proses berperkara.Untuk data perangkat keras yang dimiliki Pengadilan Agama Sumber yaitu : No.

1. 2.

Nama Barang

PC / Laptop Printer

Jumlah 38 Unit 25 unit


41

Kebutuhan perangkat keras di Pengadilan Agama Sumber sangat kurang

dikarenakan masih ada yang beberapa pegawai yang bergantian menggunakan perangkat komputer sehingga menghambat kerja. Kondisi perangkat keras

seperti komputer dan printer ada beberapa yang perlu dilakukan peningkatan perangkat / upgrade Sumber.

untuk menunjang kerja pegawai Pengadilan Agama

b. Perangkat Lunak (software) Untuk tahun 2016, Pengadilan Agama Sumber tidak melakukan pengadaan perangkat lunak (Software) namun menggunakan secara optimal software yang

sudah ada yaitu SIPP guna menunjang kegiatan khususnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber. 9. Regulasi Tahun 2016

Pelaksanaan Pengawasan di Pengadilan Agama Sumber dilaksanakan dengan dasar Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Sumber

Nomor

:

W01.04/5369/KP.07.6/X/2016 tentang Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sumber yang meliputi pengawasan pada area : 1. Penerimaan Perkara

2. Administrasi Perkara 3. Keuangan Perkara 4. Pelayanan Publik 5. Administrasi Persidangan 6. Administrasi Umum 7. Kepegawaian 8. Keuangan 9. Pemberdayaan Organisasi Penunjang


42

BAB IV

PENGAWASAN A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal pada Pengadilan Agama merupakan bagian dari tugas –

tugas Ketua sebagai pimpinan pengadilan, dalam rangka mewujudkan citra kinerja dan prilaku aparat Pengadilan Agama yang baik, bersih dan bermartabat.

Pengawasan Internal yang dilakukan pada Pengadilan Agama sebagaimana

disebutkan

dalam

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/006/SK/III/1994, Tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama meliputi Pengawasan terhadap : a. Teknis Peradilan;

b. Administrasi Peradilan;

c. Tingkah laku dan perbuatan Hakim serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya Tugas Pengawasan Internal secara umum pada

Pengadilan Agama Sumber merupakan Tugas dan Wewenang Ketua yang telah

didelegasikan kepada Wakil Ketua. namun secara khusus dalam rangka Pengawasan Terhadap jalannya pelaksanaan Administrasi Peradilan sebagai tindak lanjut dari KMA/006/SK/III/1994, Ketua Pengadilan Agama Sumber telah membuat Tim Pengawasan yang beranggotakan

Hakim-hakim yaitu Hakim Pengawas Bidang

(HAWASDANG) yang berwenang melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Administrasi Peradilan yang meliputi Bidang Yudisial dan Non Yudisial.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor :

W01.A4/ 5369

/KP.07.6/X/2016, tanggal

5 Oktober 2016, Tentang Perubahan

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sumber, hakim – hakim tersebut antara lain :


43

NO.

NAMA HAWASDANG

JABATAN

PANGKAL/GOL

1 1.

Drs. H. MA'MURI, SH, M.S.I.

2

3 Hakim Utama Muda

4 Pembina Utama Madya (IV/d)

2.

Drs. H. MOH. FAIZIN, MH.

BIDANG PENGAWASAN

5 Koordinator Hakim Pengawas Bidang

Hakim Madya Utama

Pembina Utama Muda (IV/c)

Prosedur Penerimaan Perkara

3.

Drs. SANGIDIN, SH., MH.

Hakim Madya Muda

Pembina Tk.I (IV/b)

Administrasi Perkara

4.

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Hakim Madya Muda

Pembina Tk. I (IV/b)

Keuangan Perkara


OBYEK PENGAWASAN -

6 Membuat rencana pengawasan Melaksanakan tugas tugas sebagai koordinator Pengawasan Melaksanakan ekspos hasil pengawasan Gugatan, Permohonan dan Upaya Hukum Registrasi Perkara (17 Register) Validasi Data Perkara Visualisasi/Statistik Perkara Pelaporan perkara Kearsipan Perkara

Panjar biaya perkara PNBP H.H.K Biaya Proses Jurnal Biaya Perkara Buku Induk Keuangan Perkara

44

KET 7

NO. 1 5.

BIDANG PENGAWASAN

NAMA HAWASDANG

JABATAN

PANGKAL/GOL

2

3 Hakim Madya Utama

4 Pembina Utama Muda (IV/c)

5 Pelayanan Publik

Drs.SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

6.

Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.

Hakim Madya Utama


Administrasi Persidangan

7.

Drs. MAULUDIN

Hakim Madya Utama


Administrasi Umum

8.

Drs. SUYADI

Hakim Madya Muda

Pembina Tk.I (IV/b)

Kepegawaian

MUHAMMAD


OBYEK PENGAWASAN

KET

6 - Posbakum, Sidang Diluar PA dan Prodeo - Petugas Informasi, pengaduan & Humas - Website, Visualisasi potensi Pejabat, Hakim mediator, Struktur Organisasi.

7

- PMH, PHS, Relaas dan persidangan - BAS, Putusan, Minutasi dan Penetapan - Mediasi, Salinan Putusan dan Akte Cerai - Perencanaan pelaksanaan anggaran DIPA - Inventarisasi BMN, pengadaan sarana dan prasarana - Pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris - Validasi data pegawai dan tenaga kontrak/honorer - Kinerja (Tupoksi, Job Description, SOP dan SKP) - Kedisiplinan, profesionalitas dan produktivitas pegawai.

45

BIDANG PENGAWASAN

NO.

NAMA HAWASDANG

JABATAN

PANGKAL/GOL

1

2

3

4

Hj. KIKAH, S.H., M.H.

Hakim Madya Muda

Pembina Tk.I (IV/b)

Keuangan

Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H

Hakim Madya Muda

Pembina Tk.I (IV/b)

Pemberdayaan Organisasi Penunjang

9.

10.

5

OBYEK PENGAWASAN

KET

6

7

- Perencanaan dan penyerapan - Pelaksanaan belanja modal, barang dan jasa - Pelaporan keuangan - Kepengurusan IKAHI, IPAPSI, KORPRI dan Dharmayukti Karini - Kepengurusan dan kegiatan PTWP, BAPOR dan DKM - Kepengurusan dan pengembangan Koperasi

Mekanisme kerja Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sumber, berdasarkan jadual yang telah disusun untuk

pelaksanaan pengawasan kepada setiap bidang secara rutin dilaksanakan setiap 3 bulandan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumber disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, dilaporkan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung


46

B. Evaluasi

Sebagai langkah tindak lanjut dari hasil Pengawasan, Ketua, Wakil Ketua dan

Panitera serta Sekretaris setiap bulan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh pegawai antara lain menyikapi temuan – temuan hasil pengawasan Hakim

Pengawas Bidang pada bulan lalu dan sekaligus merumuskan solusi sebagai langkah antisipasi dan perbaikan atas temuan-temuan tersebut.


47

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun mengalami

kemajuan yang sangat signifikan terbukti dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menunjang kinerja pegawai Pengadilan Agama Sumber.

Adapun hal-hal yang secara terus-menerus kami perjuangkan dalam rangka

menunjang Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Sumber diantaranya adalah perlunya

penambahan Pegawai baik di Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang sampai saat ini kurang mencukupi. Kinerja Pengadilan Agama Sumber sangat bergantung pada jumlah

sumber daya manusia yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Sumber yang berjumlah 64

orang dengan volume perkara yang cukup tinggi yang masuk di Pengadilan Agama Sumber yaitu berkisar rata rata 8000 pertahun dirasakan cukup berat untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang diharapkan dengan pengadministrasian yang

tertata rapih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai.

Dengan bantuan tenaga Honorer pada Pengadilan Agama Sumber sebanyak 20

orang telah cukup membantu meringankan beban tugas kami, namun tentunya hal tersebut bukan solusi terbaik yang diharapkan disamping sifatnya sementara juga pembinaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Pengadilan

Agama Sumber di tahun tahun mendatang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, kami merekomendasikan untuk penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan yaitu hakim 7 orang, panitera pengganti 7 orang dan tanaga administrasi kesekretariatan 5 orang.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan kajian dalam rangka

pembenahan dan perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sumber di masa yang akan datang.


48

DAFTAR LAMPIRAN :

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN 2016

 KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2016

 LAPORAN PERKARA TAHUN 2016


49

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


50

PROSEDUR PENGADUAN

No

Kegiatan

1 2 1. Pencari keadilan/Masyarakat yang merasa dirugikan mendatangani meja pengaduan atau melalui telepon, tulisan, email, faximile atau secara langsung 2. Petugas pengaduan segera merespon dan memberikan penjelasan sesuai pengaduan yang bersangkutan (lisan, tulisan, telepon, email atau faximile) 3. Apabila petugas pengaduan kurang mampu memberikan penjelasan, petugas tersebut harus mengkonfirmasi kepada pejabat terkait yang menangani pengaduan 4. Petugas kemudian membukukan/menginput kedalam register pengaduaan perihal pengaduan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada atasan 5. Pimpinan/Tim/Pengawas mengklarifikasi, memeriksa dan merekomendasikan serta menindaklanjuti terhadap pengaduan tersebut 6. Petugas pengaduan mendokumentasikan serta membuat laporan tahunan pengaduan

Pelaksana Petugas Pengadua Panitera / Pencari Wakil n/ keadilan Panitera Panmud Hukum 3 4 5

Mutu Baku Ketua/ Wakil Ketua

Kelengka pan

Waktu

Output

Ket.

6

7

8

9

10

Laporan

20 menit

Disposisi

Agenda Kerja

30 menit

Disposisi/ bahan laporan

Agenda Kerja

30 menit

Disposisi

Bahan Laporan

10 menit

Bahan laporan/ disposisi

Agenda Kerja

30 menit

Bahan laporan/ disposisi

Bahan Laporan

1 jam

Laporan

PROSEDUR MEJA INFORMASI

No

Kegiatan

Pelaksana Pemohon Petugas Informasi Informasi 3 4

Mutu Baku Waktu

Output

Ket.

8

9

10

Formulir

10 menit

Laporan

Laporan

10 menit

Register

3. Petugas informasi menyiapkan informasi / dokumen laiinnya yang diminta oleh Pemohon informasi.

Laporan

30 menit

Informasi

4. Petugas informasi memberikan informasi / dokumen lainnya yang diminta dan telah disiapkan.

Informasi

1 jam

Tanda terima

5. Petugas informasi menyusun laporan bulanan tentang permohonan informasi dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).

Register

30 menit

Laporan

6. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) membuat laporan tahunan tentang informasi publik.

Register

1 jam

Laporan

1 2 1. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi atau menghubungi petugas informasi melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. 2. Petugas informasi mengisi buku register permohonan informasi dan menelaah apakah informasi tersebut bisa diberikan atau tidak.

PPID

Kelengka pan 7

5

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PRODEO Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Menyampaikan surat gugatan / permohonan ke Pengadilan Agama melalui petugas Meja 1 beserta surat-surat keterangan tidak mampu dari Desa yang diketahui oleh Camat setempat. 2. Menerima surat gugatan / permohonan beserta kelengkapannya dari pihak Pemohon / Penggugat. 3. Memeriksa kelengkapan gugatan / permohonan. 4. Meneliti surat gugatan / permohonan serta surat-surat kelengkapannya untuk perkara prodeo.

Pemohon/ Petugas Penggugat meja 1 3

4

Mutu Baku

Kasir 5

Petugas Kelengka meja 2 pan 6

Waktu

Output

Ket.

7

8

9

10

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen 15 menit Dokumen

5. Membuatkan SKUM sebesar Rp. 0,(nol) rupiah

Dokumen

5 menit

SKUM

6. Menyerahkan SKUM beserta surat gugatan / permohonan kepada kasir dilampiri surat keterangan tidak mampu dari Desa yang diketahui oleh camat setempat.

Dokumen

5 menit

Dokumen

SKUM

5 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen 15 menit

Buku Register

7. Menerima SKUM senilai Rp. 0,- (nol) rupiah yang dilampiri SKTM serta surat gugatan / permohonan, kemudian mencatatnya kedalam buku jurnal keuangan perkara. 8. Memberikan nomor perkara pada surat gugatan / permohonan dan membubuhkan tanda tangan pada SKUM, kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon / Penggugat. 9. Mencatat kedalam buku register perkara tersebut.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA TK.I Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Mengisi formulir aplikasi perkara. 2 Menaksir dan menentukan besarnya panjar biaya perkara yang harus disetorkan ke Bank oleh Pemohon / Penggugat. 3 Menyetorkan panjar biaya perkara melalui Bank yang telah ditunjuk. 4 Menerima bukti setor dari Pemohon / penggugat kemudian menuangkannya kedalam SKUM serta memberi nomor perkara.

Pemohon/ Petugas Penggugat Meja 1 3

4

Kasir 6

Petugas Panitera Meja 2 Muda 7

8

Mutu Baku

Wapan

Pansek

Ketua

Staff

9

10

11

12

Majelis Kelengka Hakim pan 13

Output

Ket.

15

16

17

Dokumen

5 menit

Isian formulir

SK Panjar + kalkulator

5 menit

SKUM

Formulir Bank

2 Jam

Resi Bank

Resi Bank

5 menit

SKUM

14

Waktu

5 Menginput data kedalam aplikasi Siadpa Plus dan hasil printoutnya disampaikan kepada Pemohon / Penggugat.

Komputer 10 menit

Dokumen

6 Membaca dan memverifikasi kebenaran data kemudian menandatanganinya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

15 menit

Buku Register

Berkas perkara

5 menit

Berkas terparaf

Berkas perkara

5 menit

Berkas terparaf

Berkas perkara

5 menit

Berkas terparaf

Berkas perkara

15 menit

Dokumen

Berkas perkara

15 menit

Dokumen

Berkas perkara

15 menit

Dokumen

Berkas perkara

1 - 4 bulan

Sidang

7 Menyerahkan salinan surat gugatan / permohonan beserta SKUM kepada Pemohon / Penggugat sebagai bukti bahwa perkara telah terdaftar. 8 Menerima surat gugatan / permohonan dari Meja 1 yang kemudian memasukannya kedalam map berkas perkara serta meregistrasi kedalam buku register induk perkara. 9 Memeriksa dan mamaraf berkas perkara tersebut.

10 Memeriksa serta memaraf berkas perkara tersebut. 11 Memeriksa serta memaraf berkas perkara tersebut. 12 Menerima berkas yang telah diperiksa dan kemudian membuatkan Penunjukan Majelis Hakim (PMH). 13 Membuatkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti. 14 Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang telah ditentukan kemudian Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). 15 Menyidangkan perkara sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan.

PROSEDUR PERKARA BANDING

No

Kegiatan

1 2 1. Menyampaikan permohonan bandingnya melalui petugas Meja1. 2. Menerima Permohonan Banding dari pihak Pembanding kemudian menaksir panjar biaya banding dan membuatkan SKUM. 3. Menyetorkan panjar biaya perkara banding melalui bank yang telah ditunjuk. 4. Menerima setoran panjar biaya banding kemudian memberikan bukti setor kepada penyetor. 5. Menerima bukti setor bank dari Pembanding kemudian membubuhkan cap lunas pada SKUM. 6. Membuatkan akta permohonan banding. 7. Menandatangani akta permohonan banding. 8. Menandatangani akta permohonan banding yang disampaikan oleh staff. 9. Menyerahkan akta permohonan banding yang telah di tandatangani ke Panmud Hukum. 10 Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menyampaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding kepada pihak Pembanding dan Terbanding. 11. Menyerahkan hasilnya kepada Panmud Hukum. 12. Menyusun kelengkapankelengkapan berkas perkara Banding. 13. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas banding kemudian diserahkan kembali ke Panmud Hukum. 14. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas banding, jika setuju Panitera memerintahkan Panmud Hukum untuk mengirim serta mendokumentasikan perkara banding tersebut. 15. Mendokumentasikan serta mengirimkan berkas perkara banding tersebut ke Pengadilan Tingkat Banding (PTA Banten)

Pembandin Petugas g Meja 1 3 4

Bank 5

Pelaksana Panmud Kasir JS/JSP Hukum 6 7 8

Mutu Baku Wapan Panitera 9

10

Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

11

12

13

14

15

Surat Permohonan

5 menit

Laporan

Surat Permohonan

3 menit

SKUM

SKUM

1 jam

Resi Bank

Resi Bank

2 menit

SKUM

Dokumen

15 menit Akta Banding

Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding

3 menit

Tanda Terima

Instrumen

5 menit

Instrumen

Dokumen

1 hari

Relaas

Dokumen

1 hari

Dokumen

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

30 menit

Bukti pengiriman

PROSEDUR PERKARA KASASI

No

Kegiatan

1 2 1. Menyampaikan permohonan kasasinya melalui petugas Meja1. 2. Menerima Permohonan kasasi dari pihak Pemohon kasasi kemudian menaksir panjar biaya kasasi dan membuatkan SKUM. 3. Menyetorkan panjar biaya perkara kasasi melalui bank yang telah ditunjuk. 4. Menerima setoran panjar biaya kasasi kemudian memberikan bukti setor kepada penyetor. 5. Menerima bukti setor bank dari Pemohon kasasi kemudian membubuhkan cap lunas pada SKUM. 6. Membuatkan akta permohonan kasasi. 7. Menandatangani akta permohonan kasasinya. 8. Menandatangani akta permohonan kasasi. 9. Menyerahkan akta permohonan kasasi yang telah di tandatangani ke Panmud Hukum. 10 Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menyampaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara kasasi kepada pihak Pemohon dan Termohon. 11. Menyerahkan hasilnya kepada Panmud Hukum. 12. Menyusun kelengkapankelengkapan berkas perkara kasasi. 13. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas kasasi kemudian diserahkan kembali ke Panmud Hukum. 14. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas kasasi, jika setuju Panitera memerintahkan Panmud Hukum untuk mengirim serta mendokumentasikan perkara kasasi tersebut. 15. Mendokumentasikan serta mengirimkan berkas perkara kasasi tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Pemohon 3

Petugas Meja 1 4

Bank 5



10

Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

11

12

13

14

15

Surat Permohonan

5 menit

Laporan

Surat Permohonan

3 menit

SKUM

SKUM

1 jam

Resi Bank

Resi Bank

2 menit

SKUM

Dokumen


Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding

3 menit

Tanda Terima

Instrumen

5 menit

Instrumen

Dokumen

1 hari

Relaas

Dokumen

1 hari

Dokumen

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

30 menit

Bukti pengiriman

PROSEDUR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No

Kegiatan

1 2 1. Menyampaikan permohonan PKnya melalui petugas Meja1. 2. Menerima Permohonan PK dari pihak Pemohon PK kemudian menaksir panjar biaya kasasi dan membuatkan SKUM. 3. Menyetorkan panjar biaya perkara PK melalui bank yang telah ditunjuk. 4. Menerima setoran panjar biaya PK kemudian memberikan bukti setor kepada penyetor. 5. Menerima bukti setor bank dari Pemohon PK kemudian membubuhkan cap lunas pada SKUM. 6. Membuatkan akta permohonan PK. 7. Menandatangani akta permohonan PKnya. 8. Menandatangani akta permohonan PK. 9. Menyerahkan akta permohonan PK yang telah di tandatangani ke Panmud Hukum. 10 Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menyampaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara PK kepada pihak Pemohon dan Termohon. 11. Menyerahkan hasilnya kepada Panmud Hukum. 12. Menyusun kelengkapankelengkapan berkas perkara PK. 13. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas PK kemudian diserahkan kembali ke Panmud Hukum. 14. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan berkas PK, jika setuju Panitera memerintahkan Panmud Hukum untuk mengirim serta mendokumentasikan perkara kasasi tersebut. 15. Mendokumentasikan serta mengirimkan berkas perkara PK tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Pemohon PK 3

Petugas Meja 1 4

Bank 5



10

Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

11

12

13

14

15

Surat Permohonan

5 menit

Laporan

Surat Permohonan

3 menit

SKUM

SKUM

1 jam

Resi Bank

Resi Bank

2 menit

SKUM

Dokumen


Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding


Akta Banding

3 menit

Tanda Terima

Instrumen

5 menit

Instrumen

Dokumen

1 hari

Relaas

Dokumen

1 hari

Dokumen

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

Berkas perkara

30 menit

Bukti pengiriman

PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG (RELAAS) Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memberikan instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap beserta 1 (satu) exemplar surat gugatan/permohonan kepada JS/JSP. 2. Mencatat kedalam buku kendali kemudian membuat surat panggilannya. 3. Mencairkan kuitansi/instrumen panggilan melalui kasir. 4. Mencairkan kuitansi/instrumen panggilan tersebut sebesar biaya yang tercantum dalam instrumen kemudian memberikan biayanya kepada JS/JSP yang mencairkan. 5. Melaksanakan tugas pemanggilan tersebut kealamat para pihak yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan. 6. Menyerahkan hasil surat panggilan sidang (relaas) kepada Ketua Majelis serta mendokumentasikannya.

Ketua Majelis 3

Mutu Baku

JS/JSP

Kasir

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

4

5

6

7

8

9

Instrumen

5 menit Tanda Teima

Instrumen

5 menit

Relaas

Instrumen

30 menit

Instrumen

instrumen

5 menit

Biaya panggilan

Relaas

1 hari

Relaas

Relaas

5 menit Tanda Teima

PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN (PBT) Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memberikan instrumen perintah penyampaian amar putusan dalam 3 (tiga) rangkap beserta 1 (satu) exemplar amar putusan.

2. Mencatat kedalam buku kendali kemudian membuat surat pemberitahuannya. 3. Mencairkan kuitansi/instrumen pemberitahuan melalui kasir. 4. Mencairkan kuitansi/instrumen pemberitahuan tersebut sebesar biaya yang tercantum dalam instrumen kemudian memberikan biayanya kepada JS/JSP yang mencairkan. 5. Melaksanakan tugas penyampaian PBT tersebut kealamat para pihak yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan. 6. Menyerahkan hasil penyampaian surat PBT kepada Ketua Majelis serta mendokumentasikannya.

Ketua Majelis 3

Mutu Baku

JS/JSP

Kasir

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

4

5

6

7

8

9

Instrumen

5 menit Tanda Teima

Instrumen

5 menit

Surat PBT

Instrumen

30 menit

Instrumen

instrumen

5 menit

Biaya panggilan

Surat PBT

1 hari

Surat PBT

Surat PBT

5 menit Tanda Teima

PROSEDUR LAPORAN PERKARA Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Melakukan rekap data yang dilakukan secara harian/mingguan berupa : a. Menghapus nomor perkara yang telah diputus dari LIPA-1 pada fail laporan perkara bulan sebelumnya. b. Merekap data perkara yang diterima pada LIPA-1. c. Merekap data perkara yang diputus pada LIPA-1. d. Merekap jenis perkara, jumlah perkara masuk, jenis perkara putus, jumlah perkara upaya hukum dan sisa perkara pada LIPA-8 e. Merekap jumlah perkara upaya hukum (banding, kasasi dan PK) pada LIPA-2, LIPA-3 dan LIPA-4. f. Merekap jumlah perkara eksekusi pada LIPA-5 g. Merekap kegiatan Hakim pada LIPA-6 h. Merekap keuangan perkara pada LIPA-7 i. Merekap perkara yang diajukan oleh PNS pada LIPA-9 j. Merekap jangka waktu penyelesaian perkara pada LIPA10 k. Merekap sebab-sebab terjadinya perceraian pada LIPA-11 l. Merekap perkara sidang keliling pada LIPA-12 m. Merekap perkara prodeo pada LIPA-13 n. Merekap jumlah pengaduan dan permohonan informasi o. Merekap penerimaan PNBP proses dan non proses 2. Memerintahkan staff untuk menyusun laporan perkara. 3. Menyusun laporan perkara berdasarkan hasil rekapan yang telah dilakukan sebelumnya kemudian hasilnya diserahkan kepada Panmud Hukum. 4. Melakukan verifikasi laporan kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada Wakil Panitera. 5. Melakukan verifikasi laporan kemudian meyerahkan laporan tersebut kepada Panitera. 6. Melakukan verifikasi laporan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan. 7. Memverifikasi laporan tersebut kemudian menandatanganinya. 8. Menjilid laporan yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan kemudian membuat surat pengantar yang ditujukan ke Pengadilan Tingkat Banding. 9. Menyerahkan laporan tersebut beserta surat pengantarnya kepada bagian umum untuk selanjutnya dikirim oleh bagian umum ke Pengadilan Tingkat banding melalui jasa pos. 10. Mengupload laporan perkara kedalam aplikasi info perkara online serta mendokumentasikannya.

Mutu Baku

Staff

Panmud Hukum

Wapan

Panitera

3

4

5

6

Ketua Kelengkapan Pengadilan 7

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

11

Data Perkara

1 bulan

Rekap data perkara

Disposisi

2 menit

Disposisi

Rekap data perkara

1 hari

Dokumen

Dokumen

15 menit

Dokumen

Dokumen

15 menit

Dokumen

Dokumen

15 menit

Dokumen

Dokumen

15 menit

Dokumen

Dokumen

45 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

2 menit

Bukti pengiriman

Data Perkara 45 menit

ADK

PROSEDUR PENGISIAN BUKU BANTU HARIAN KEUANGAN PERKARA Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Mengumpulkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara dalam satu hari transaksi. 2. Mengisi buku bantu harian keuangan perkara. 3. Memeriksa serta menandatangani buku harian keuangan perkara. 4. Memeriksa buku bantu harian keuangan perkara serta memberikan paraf pada buku bantu harian keuangan perkara.

5. Memeriksa buku bantu harian keuangan perkara serta memberikan paraf pada buku bantu harian keuangan perkara. 6. Memverifikasi data kemudian menandatangani buku bantu harian perkara. 7. Mendokumentasikan buku bantu harian keuangan perkara.

Mutu Baku

Kasir

Staff

Panmud (Gugatan/ Permohonan)

Wapan

Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kuitansi

15 menit

Kuitansi

Kuitansi

5 menit

Buku bantu

Buku bantu

10 menit

Buku bantu

Buku bantu

10 menit

Buku bantu

Buku bantu

10 menit

Buku bantu

Buku bantu

10 menit

Buku bantu

Buku bantu

5 menit

Arsip

PROSEDUR PENGISIAN BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff untuk memindahkan transaksi keuangan perkara dari buku bantu harian keuangan perkara kedalam buku jurnal keuangan perkara. 2. Mengisi nomor perkara serta identitas Para Pihak juga keuangannya dalam buku jurnal keuangan perkara. 3. Memverifikasi/mengecek transaksi didalam buku jurnal keuangan perkara yang telah diisi oleh staff. 4. Memverifikasi/mengecek transaksi keuangan perkara pada buku jurnal keuangan perkara. 5. Mendokumentasikan buku jurnal keuangan perkara.

Mutu Baku

Kasir

Staff

Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

Disposisi

2 menit

Buku bantu

Buku Jurnal

5 menit

Buku Jurnal

Buku Jurnal

10 menit

Buku Jurnal

Buku Jurnal

5 menit

Buku Jurnal

Buku Jurnal

3 menit

Arsip

55

PROSEDUR PENGISIAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff untuk mengisi buku induk keuangan perkara berdasarkan buku bantu harian perkara. 2. Mengisi buku induk keuangan perkara. 3. Memverifikasi/mengecek buku induk keuangan perkara yang telah diisi oleh staff. 4. Memverifikasi/mengecek buku induk keuangan perkara. 5. Memverifikasi/mengecek serta menandatangani buku induk keuangan perkara setiap bulannya. 6. Memverifikasi/mengecek serta menandatangani buku induk keuangan perkara setiap bulannya. 7. Mendokumentasikan buku induk keuangan perkara.

Mutu Baku

Kasir

Staff

Wapan

Pansek

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Disposisi

2 menit

Buku Induk

Buku Induk

15 menit

Buku Induk

Buku Induk

10 menit

Buku Induk

Buku Induk

10 menit

Buku Induk

Buku Induk

10 menit

Buku Induk

Buku Induk

10 menit

Buku Induk

Buku Induk

3 menit

Arsip

PROSEDUR PENGISIAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memeerintahkan staff Meja 2 untuk mengisi buku induk register perkara. 2. Membuka buku register induk perkara pada halaman pertama serta membubuhi nomor halaman pada setiap lembarnya. 3. Menandatangani pada halaman pertama serta memaraf pada halaman berikutnya pada buku induk register perkara. 4. Menyampaikan instrumen-instrumen ke petugas meja 2 berupa :

Panmud (Gugatan/ Staff meja 2 Permohonan) 3

4

Ketua

PP

5

6

Staff meja 3 Kelengkapan 7

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

11

Disposisi

2 menit

Buku Induk

Buku Induk

15 menit Buku Induk

Buku Induk

30 menit Buku Induk

Instrumen

5 menit

Buku Induk

Instrumen

1 jam

Buku Induk

Instrumen

2 menit

Buku Induk

Instrumen

15 menit Buku Induk

Buku Induk

10 menit

- PHS - PMH - Penundaan sidang beserta alasanya. - Amar putusan Majelis Hakim - Minutasi 5. Menginput instrumen-instrumen tersebut kedalam buku induk register perkara sesuai kolomnya. 6. Menyampaikan instrumen BHT dan upaya hukum kepada staff meja 2. 7. Menginput instrumen BHT tersebut kedalam buku induk register perkara sesuai kolomnya. 8. Menutup buku induk register perkara dan menandatanganinya kemudian mendokumentasikannya.

Arsip

PROSEDUR PENERBITAN SK KGB Mutu Baku

Pelaksana Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Staff

Wakil Sekretaris

Panitera/ Sekretaris

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Disposisi

2 menit

Disposisi

Tabel gaji

15 menit

Konsep SK KGB

3. Memverifikasi/mengecek SK KGB dan memberikan paraf.

SK KGB

10 menit

SK KGB


SK KGB

10 menit

SK KGB


SK KGB

10 menit

SK KGB

6. Memverifikasi/mengecek kemudian menandatangani SK KGB tersebut.

SK KGB

10 menit

SK KGB

SK KGB

15 menit

Tanda Terima

No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff untuk mengetik konsep SK KGB. 2. Mengetik konsep SK KGB yang telah dibuat oleh kepala Sub Bagian kepegawaian.

7. Memberikan nomor serta stempel pada SK KGB kemudian mendistribusikannya kepada pegawai yang terkait.

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TASPEN Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Menginventarisir data pegawai yang akan dibuatkan kartu taspen kemudian memerintahkan staff untuk menyiapkan dokumennya berupa : 1 Surat Pengantar

Mutu Baku

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Staff

Wakil Sekretaris

Pansek

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

Dokumen

1 hari

Dokumen

Dokumen

1 jam

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

-

Kartu Taspen

2 Foto Copy SK CPNS 3 Foto Copy SK PNS 4 Foto Copy SK terakhir (kenaikan pangkat) 5 Foto Copy KGB terakhir 6 Foto Copy KP4 terakhir 7 Foto copy Karpeg 8 Foto Copy SPMT 9 Foto Copy Amprah gaji bulan terakhir 2. Menyiapkan dokumen yang diperintahkan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan apabila telah jadi dokumen tersebut disampaikan kepada Kepala Sub Bagian kepegawaian. 3. Memverifikasi/memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberikan paraf pada surat pengantarnya. 4. Memverifikasi/memeriksa dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya. 5. Memverifikasi/memeriksa kemudian menandatangani surat pengantarnya. 6. Menyampaikan usul pembuatan kartu taspen melalui kantor PT Taspen dan memantau perkembangannya hingga kartu jadi. 7. Kartu taspen yang telah jadi kemudian didistribusikan oleh staff kepada pegawai yang bersangkutan dan didokumentasikan.

Kartu Taspen 15 menit

Tanda Terima

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff kepegawaian untuk menyiapkan dokumen kelengkapan pembuatan kartu 1 Surat Pengantar 2 Foto Copy SK CPNS (legalisir) 3 Foto Copy SK PNS (legalisir)

Mutu Baku


Staff

Wakil Sekretaris


3

4

5

6

Ketua PTA Kelengkapan 7

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

11

Disposisi

3 menit

Disposisi

Disposisi

1 jam

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

30 menit

Tanda Terima

Dokumen

-

Kartu PNS

Kartu PNS

15 menit

Tanda Terima

4 Pas Photo 3 x 4 = 4 lembar 5 Foto Copy STTPL (legalisir) 6 Foto Copy SPMT (legalisir) 2. Menyiapkan dokumen kelengkapan pembuatan kartu PNS.

3. Memverifikasi/memeriksa kelengkapan dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya. 4. Memverifikasi/memeriksa dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya. 5. Memverifikasi/memeriksa kemudian menandatangani surat pengantarnya. 6. Mengirimkan dokumen tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama melalui kantor pos. 7. Memverifikasi/memeriksa kembali syarat usul pembuatan kartu PNS dan apabila telah memenuhi syarat langsung ditindaklanjuti dan apabila ada yang kurang akan dikembalikan kembali. 8. Mendistribusikan kartu PNS yang telah jadi kepada pegawai yang bersangkutan.

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU ISTRI / KARTU SUAMI Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff kepegawaian untuk menyiapkan dokumen kelengkapan pembuatan kartu istri/kartu suami berupa : 1 Surat Pengantar


Staff

Wakil Sekretaris


Ketua PTA

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Disposisi

3 menit

Disposisi

Disposisi

1 jam

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

30 menit

Tanda Terima

Dokumen

-

Karis / karsu

Karis / Karsu

15 menit

Tanda Terima

2 Foto Copy SK CPNS (legalisir) 3 Foto Copy SK PNS (legalisir) 4 Pas Photo 2 x 4 = 4 lembar 5 Foto Copy Buku Nikah (legalisir) 6 Laporan perkawinan pertama/laporan perkawinan janda/duda 2. Menyiapkan dokumen kelengkapan pembuatan kartu istri / kartu suami.

3. Memverifikasi/memeriksa kelengkapan dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya. 4. Memverifikasi/memeriksa dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya. 5. Memverifikasi/memeriksa kemudian menandatangani surat pengantarnya. 6. Mengirimkan dokumen tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama melalui kantor pos. 7. Memverifikasi/memeriksa kembali syarat usul pembuatan kartu istri/kartu suami dan apabila telah memenuhi syarat langsung ditindaklanjuti dan apabila ada yang kurang akan dikembalikan kembali. 8. Mendistribusikan kartu istri/kartu suami yang telah jadi kepada pegawai yang bersangkutan.

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU ASKES Mutu Baku

Pelaksana Pegawai


Staff

Wakil Sekretaris


PT Askes

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Formulir

1 hari

Dokumen

Dokumen

15 menit

Disposisi

Disposisi

5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Dokumen

5. Memverifikasi/memeriksa dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

6. Memverifikasi/memeriksa kemudian menandatangani surat pengantarnya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

7. Mengirimkan dokumen tersebut ke PT Askes langsung.

Dokumen

3 jam

Tanda Terima

Dokumen

-

Kartu Askes

Kartu Askes

15 menit

Tanda Terima

No

Kegiatan

1 2 1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian kepegawaian, kemudian formulir tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dengan melampirkan : 1 SK terakhir (legalisir) 2 Daftar Gaji (legalisir) 3 Pas Photo Hitam Putih 3 x 3 = 2 lembar 4 Foto Copy Buku Nikah (legalisir) 5 Foto Copy surat kelahiran/akta kelahiran anak. 6 Foto Copy KTP yang bersangkutan 2. Memverifikasi/memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan kemudian memerintahkan staff untuk membuatkan surat pengantarnya. 3. Membuatkan surat pengantarnya ditujukan ke PT Askes 4. Memverifikasi/memeriksa surat pengantarnya.

8. Memverifikasi/memeriksa kembali syarat usul pembuatan kartu askes dan apabila telah memenuhi syarat langsung ditindaklanjuti dan apabila ada yang kurang akan dikembalikan kembali. 9. Mendistribusikan kartu askes yang telah jadi kepada pegawai yang bersangkutan.

PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS Pelaksana

Mutu Baku

Pegawai


Staff

Wakil Sekretaris


PT Askes

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Disposisi

3 menit

Disposisi

Disposisi

4 jam

Dokumen

4. Memverifikasi/memeriksa dokumen tersebut kemudian memberikan paraf pada surat pengantarnya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

5. Memverifikasi/memeriksa kemudian menandatangani surat pengantarnya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

30 menit

Tanda Terima

Dokumen

-

SK KNP

SK KNP

15 menit

Tanda Terima

No

Kegiatan

1 2 1. Memerintahkan staff kepegawaian untuk menyiapkan dokumen bagi pegawai yang akan naik pangkat dengan persyaratan dokumen sebagai berikut : 1 Surat Pengantar 2 SK CPNS (legalisir) 3 SK Pangkat & Jabatan terakhir (legalisir) 4 SPT, SPMT dan SPMJ 5 Foto Copy Kartu keluarga 6 DP3 2 tahun terakhir 7 DRH (daftar riwayat hidup) 2. Menyiapkan semua kelengkapan yang diperintahkan kemudian memeriksa kelengkapan berkas pada aplikasi SIMPEG dan SAPK.

6. Mengirimkan dokumen tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Kantor Pos. 7. Memverifikasi/memeriksa kembali syarat usul kenaikan pangkat dan apabila telah memenuhi syarat langsung ditindaklanjuti dan apabila ada yang kurang akan dikembalikan kembali. 8. Mendistribusikan SK KNP kepada pegawai yang bersangkutan dan mendokumentasikannya.

PROSEDUR SURAT IZIN BELAJAR Pelaksana No

Kegiatan


6

7

8

10

11

12

13

Permohonan

5 menit

Disposisi

Disposisi

15 menit

Disposisi

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

20 menit

Dokumen legalisir

Dokumen

10 menit

Dokumen

7. Memverifikasi/memeriksa usulan tersebut dan manandatangani surat pengantarnya.

Dokumen

10 menit

Dokumen

8. Mengirimkan surat permohonan izin belajar ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Kantor Pos

Dokumen

30 menit

Tanda Terima

9. Memverifikasi/memeriksa kelengkapan syarat dan menindaklanjutinya.

Dokumen

-

Surat Izin Belajar

Surat izin belajar

15 menit

Tanda Terima

10.

Mendokumentasikan surat izin belajar yang telah jadi.

4

Wakil Sekretaris

Ket.

6. Memverifikasi/memeriksa usulan izin belajar dan memaraf surat pengantarnya.

3

Staff

Output

5. Melegalisir serta membuat surat pengantarnya.

Ketua

Mutu Baku Waktu

1 2 1. Mengajukan permohonan izin belajar kepada Ketua Pengadilan dengan disertai berkas pendukung seperti : 1 SK Kenaikan Pangkat terakhir dan Jabatan terakhir 2 DP3, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun 3 Surat Keterangan dari Universitas/Sekolah Tinggi yang bersangkutan bahwakeputusan 4 Surat dari pimpinan tentang pembayaran dandan mulai 5 Membuat menandatangani surat perjanjian tugas belajar yang dibubuhi materai sebesar 6.000,2. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud. 4. Memeriksa kelengkapan berkas pendukungnya.

Pegawai

Kepala Sub Bagian Kepegawaia n 5

Ketua PTA Kelengkapan 9

PROSEDUR PELAPORAN PP 39 TAHUN 2006

No

Kegiatan

1 2 1. Menyerahkan dokumen sumber berupa LRA (Laporan Realisasi Anggaran) per triwulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. Memerintahkan petugas akuntansi dan pelaporan PP 39 untuk membuat laporannya berdasarkan dokumen sumber. 3. Atas dasar dokumen sumber tersebut menginput kedalam aplikasi PP 39 formulir A.

4. Mengoreksi serta menandatangani laporan PP 39 tahun 2006 berupa hardcopy dan softcopy.

5. Menggandakan laporan tersebut dan mengirimkannya ke Pengadilan Tingkat Banding kemudian mendokumentasikannya.

Petugas Akuntansi Sakpa 3

Pelaksana Petugas PPK Akuntansi PP 39 4 5

Mutu Baku Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

6

7

8

9

10

LRA

2 menit

LRA

LRA

3 menit

LRA

LRA

45 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

Dokumen

30 menit

Tanda Terima

PROSEDUR PELAPORAN PNBP Pelaksana No

Kegiatan

Bendahara Petugas Pengeluaran Akuntansi & & Penerimaan Pelaporan

Mutu Baku

Kepala Sub Bagian Keuangan

Wakil Sekretaris

5

6

Panitera/ Kelengkapan Sekretaris

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

11

Dokumen

3 menit

Dokumen

Dokumen

1 jam

Laporan

Laporan

10 menit

Laporan

4. Memverifikasi/mengoreksi serta memaraf laporan PNBP tersebut.

Laporan

10 menit

Laporan

5. Memverifikasi/mengoreksi serta menandatangani laporan PNBP.

Laporan

10 menit

Laporan

6. Melakukan pengiriman laporan PNBP ke koordinator wilayah dan ke Mahkamah Agung RI.

Laporan

30 menit

Tanda Terima

7. Mendokumentasikan hasil laporan beserta bukti pengiriman.

Laporan

5 menit

Arsip

1 2 1. Menyerahkan data sumber berupa foto copy SSBP kepada petugas akuntansi & pelaporan SAKPA untuk diinput kedalam aplikasi SAKPA dan manual PNBP. 2. Atas dasar dokumen tersebut membuat laporan PNBP SAKPA. 3. Mengoreksi serta memaraf laporan PNBP tersebut.

3

4

7

PROSEDUR PELAPORAN SAKPA

No

Kegiatan

1 2 1. Bendahara pengeluaran menyerahkan dokumendokumen kepada petugas akuntansi & pelaporan SAKPA berupa : 1 SPM/SP2D 2 SSBP setoran PNBP

Bendahara Pengeluaran 3

Petugas Akuntansi & Pelaporan 4

Pelaksana Kepala Sub Bagian Keuangan 5

Mutu Baku Wakil Sekretaris 6

Panitera/ Kelengkapan Sekretaris 7

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

11

Dokumen

3 menit

Dokumen

Dokumen

1 jam

Laporan

Laporan

10 menit

Laporan

Laporan

10 menit

Laporan

Laporan

10 menit

Laporan

Laporan

1 hari

BA Rekon

BA Rekon

3 menit

BA Rekon

BA Rekon

1 hari

BA Rekon

3 SSBP pengembalian belanja 4 SSBP pengembalian kerugian Negara (bila ada) 2. Petugas akuntansi atas dasar dokumen tersebut membuat laporan SAKPA. 3. Kepala Sub Bagian Keuangan mengoreksi serta memaraf laporan SAKPA tersebut. 4. Wakil Sekretaris memverifikasi/mengoreksi serta memaraf laporan SAKPA tersebut. 5. Panitera / Sekretaris memverifikasi/mengoreksi serta menandatangani laporan SAKPA. 6. Petugas akuntansi dan pelaporan mengirim laporan ke KPPN sekaligus melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN. 7. Panitera / Sekretaris menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN 8. Petugas akuntansi dan pelaporan mengirim Berita Acara Rekonsiliasi ke KPPN dan mendokumentasikannya.

110

PROSEDUR TRANSAKSI KEUANGAN DIPA (SPM)

Kegiatan

No

1 2 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan bukti dokumen transaksi kepada petugas penguji SPP & pejabat penandatangan SPM berupa : 1 Bukti tagihan

PPK 3

Pelaksana Petugas Penguji SPP & KPPN Penandatangan SPM 4 5

Mutu Baku Petugas Akuntansi

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

6

8

9

10

11

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen

10 menit

SPM (Backup data)

SPM

1 hari

Tanda Terima

SPM

-

SP2D

SP2D

1 jam

SP2D

SP2D

30 menit

Laporan

2 SPK 3 Surat Keputusan (SK) 4 Berita Acara Serah Terima (BAST) 2. Petugas penguji SPP & Pejabat penandatangan SPM menguji dan memeriksa tagihan atau dokumen yang diajukan oleh PPK kemudian membuatkan SPM nya. 3. Petugas penguji SPP & pejabat penandatangan SPM menyampaikan dokumen SPM ke kantor KPPN. 4. KPPN mencairkan penggantian uang dan menerbitkan SP2D 5. Petugas penguji SPP & Pejabat penandatangan SPM mengambil SP2D tersebut dan menyampaikannya kepada petugas akuntansi. 6. Petugas akuntansi mendokumentasikan SPM & SP2D kedalam aplikasi SAKPA serta membuat laporannya.

PROSEDUR REKONSILIASI DENGAN KPKNL Pelaksana No

Kegiatan

Mutu Baku

Kepala Sub Bagian Umum

Staff

Wakil Sekretaris


Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

Disposisi

2 menit

Disposisi

Disposisi

1 hari

Dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

4. Memverifikasi/memeriksa serta memaraf dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

5. Memverifikasi/memeriksa dan menandatangani dokumen

Dokumen

10 menit

Dokumen

6. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL

Dokumen

1 hari

BA Rekonsiliasi

BA Rekonsiliasi

5 menit

BA Rekonsiliasi

BA Rekonsiliasi

3 menit

Arsip

1 2 1. Memerintahkan staff untuk menyiapkan dokumen pendukung untuk rekonsiliasi berupa : 1 Printout laporan SIMAK 2 BMN ADK SIMAK BMN 2. Menyiapkan dokumen pendukung rekonsiliasi

3. Memverifikasi/memeriksa serta memaraf dan menandatangani dokumen.

7. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL

8. Mendokumentasikan Berita Acara Rekonsiliasi

PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK

No

Kegiatan

1 2 1. Menerima dan meneliti kebenaran alamat tujuan serta mensortir semua surat masuk 2. Memberikan kertas disposisi dan mengisinya kemudian menginput kedalam buku agenda surat masuk dan Menginput, meng upload kedalam Aplikasi e-Dokumen 3. Memverifikasi/memeriksa surat masuk tersebut dan memberikan paraf pada kertas disposisi

Staff 3

Kepala Sub. Bagian Umum 4

Pelaksana Wakil Sekretaris 5

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris 6

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

7

8

9

10

11

Surat Masuk

5 menit

Buku Agenda

Buku Agenda dan Buku Agenda 15 menit Aplikasi eDokumen

Kertas Disposisi

5 menit

Kertas Disposisi

4. Memverifikasi/memeriksa surat masuk dan memberikan paraf pada kertas disposisi

Kertas Disposisi

5 menit

Kertas Disposisi

5. Memverifikasi/memeriksa surat masuk dan memberikan paraf pada kertas disposisi

Kertas Disposisi

5 menit

Kertas Disposisi

6. Memberikan disposisi kepada Panitera/Sekretaris untuk ditindaklanjuti atau diarsipkan.

Kertas Disposisi

10 menit

Disposisi

7. Menindaklanjuti surat masuk tersebut.

Disposisi

15 menit

Laporan

8. Memasukan surat masuk kedalam arsip aktif atau inaktif

Disposisi

5 menit

Arsip

PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT KELUAR Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Menyampaikan surat keluar ke Kepala Sub. Bagian Umum untuk di kirim sesuai alamat tujuan. 2. Menerima permohonan pengiriman surat keluar dari unit pengolah surat 3. Memerintahkan staff untuk mencatat kedalam buku agenda surat keluar, memberikan nomor pada surat dan Meng Upload kedalam Aplikasi edokumen Persuratan dalam Komputer Fc 4. Mencatat surat kedalam buku agenda surat keluar kemudian memberikan nomor surat, menggandakannya untuk arsip, untuk surat bantuan panggilan sidang/tabayun setelah diinput, diberikan nomor surat kemudian dikembalikan kembali kepada unit pengolahnya dan Meng Upload kedalam Aplikasi e-dokumen Persuratan dalam Komputer Fc 5. Memasukan surat kedalam map amplop kemudian menuliskan alamat tujuan dan diberikan prangko. 6. Mengirimkan surat sesuai tujuan melalui kantor pos.

7. Mengarsipkan bukti pengiriman melalalui pos beserta copy suratnya.

Mutu Baku

Unit Pengolah Surat

Kepala Sub. Bagian Umum

Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

8

9

10

11

Surat Keluar

2 menit

Surat keluar

Surat Keluar

2 menit

Disposisi

Disposisi

Buku Agenda Surat keluar 2 menit dan Aplikasi e-Dokumen

Surat Keluar

Buku Agenda Surat keluar 15 menit dan Aplikasi e-Dokumen

Surat Keluar

3 menit

Map Amplop

Map Amplop

30 menit

Resi Pos

Resi Pos

3 menit

Arsip

PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR BARANG RUANG (DBR) Pelaksana No

Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum

Staff

3

4

Mutu Baku

Penanggung Kuasa Pengguna Kelengkapan Jawab Barang Ruangan 5 6 7

Waktu

Output

Ket.

8

9

10

Disposisi

2 menit

Disposisi

Disposisi

1 hari

Hasil Inventarisir

3. Membuat Daftar Barang Ruang (DBR) sesuai hasil inventarisir.

Hasil Inventarisir

4 jam

DBR

4. Melakukan pemeriksaan ulang hasil printout dengan fisik barang yang ada pada setiap ruangan.

DBR

2 jam

DBR

5. Menandatangani Daftar Barang Ruang (DBR)

DBR

5 menit

DBR

6. Menandatangani Daftar Barang Ruang (DBR)

DBR

5 menit

DBR

DBR

1 jam

DBR terpasang

1 2 1. Memerintahkan staff pengelola SIMAK BMN untuk menginventarisir barang pada setiap ruangan dan mengcrosscheck data dengan aplikasi SIMAK BMN 2. Menginventarisir barang pada setiap ruangan.

7. Memasang Daftar Barang Ruang (DBR) pada setiap ruanganan.

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA MEUBELAIR Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Mengusulkan nama-nama Tim penghapusan Barang Milik Negara ke Pengadilan Tingkat Banding untuk ditetapkan. 2. Menetapkan Tim penghapusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN 3. Melakukan inventarisir BMN yang akan dihapuskan. 4. Membuat Berita Acara barang yang akan dihapuskan berdasarkan hasil inventarisir. 5. Melakukan penilaian harga limit terhadap barang-barang yang akan dihapuskan dengan survey terhadap 3 peminat. 6. Menetapkan harga limit barang berdasarkan hasil penilaian. 7. Mengajukan permohonan penghapusan ke Pengadilan Tingkat Banding disertai lampiran sebagai berikut : 1. SK Panitia Penghapusan. 2. Berita Acara Penelitian barang yang akan dihapuskan. 3. Berita Acara Penetapan harga limit. 4. Foto-foto barang 5. Penetapan Status BMN :

8.

9.

10.

11.

12.

≤ 25 juta penetapan status dari Badan Urusan Administrasi MARI. ≥ 25 juta penetapan status dari Departemen Keuangan. Menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan persetujuan penghapusan tersebut ke Kantor KPKNL. Mengeluarkan surat persetujuan penghapusan yang ditujukan ke Pengadilan Tingkat Banding. Mengajukan usulan penghapusan ke Badan Urusan Administrasi MARI disertai surat persetujuan dari KPKNL. Mengeluarkan Surat Keputusan penghapusan yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding. Mengusulkan permohonan lelang ke kantor KPKNL disertai lampiran sebagai berikut : 1. SK Panitia Penghapusan. 2. Surat Persetujuan penghapusan dari KPKNL.

Kuasa Pengguna Barang 3

Pengadilan Panitia Tingkat Banding Penghapusan 4

KPKNL

BUA MARI

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

5

6

7

8

9

10

Surat Pengantar

30 menit Tanda Terima

Surat Pengantar

-

SK Panitia

SK Panitia

1 hari

Hasil Inventarisir

Hasil Inventarisir

2 jam

Berita Acara

SK Panitia

1 hari

Harga Limit

Harga Limit

1 jam

Surat penetapan Limit

Surat Permohonan


Surat Permohonan

-

Surat Tindaklanjut

Surat Permohonan

-

Surat Persetujuan

Surat usulan

-

Tanda Terima

Surat usulan

-

SK Penghapusan

Surat Permohonan


3. SK Persetujuan Penghapusan dari BUA MARI. 4. SK Pejabat penjual. 13. Menetapkan jadwal lelang BMN. Surat Permohonan

14. Membuat pengumuman lelang minimal 5 (lima) hari sebelum jadwal lelang. 15. Melaksanakan lelang BMN, kemudian mengeluarkan bukti lelang 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan lelang berupa : 1. Bukti Setor Lelang. 2. Risalah lelang. 16. Melaporkan hasil lelang ke Pengadilan Tingkat Banding disertai dokumen hasil lelang.

-

Jadwal lelang 15 menit

Pengumuman Lelang

Laporan

1 hari

Jadwal Lelang

Pengumuman Lelang

Lelang


PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

1 2 1. Mengusulkan nama-nama Tim penghapusan Barang Milik Negara ke Pengadilan Tingkat Banding untuk ditetapkan. 2. Menetapkan Tim penghapusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN 3. Melakukan inventarisir BMN yang akan dihapuskan. 4. Membuat Berita Acara barang yang akan dihapuskan berdasarkan hasil inventarisir. 5. Melakukan penilaian harga limit melalui Dinas perhubungan.

6. Melakukan survey dan menetapkan harga limit kendaraan yang akan dihapus.

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tingkat Banding

Panitia Penghapusan

Dinas Perhubungan

KPKNL

BUA MARI

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Surat Pengantar


Surat Pengantar

-

SK Panitia

SK Panitia

1 hari

Hasil Inventarisir

Hasil Inventarisir

2 jam

Berita Acara

Surat Permohonan

Surat Permohonan


-

Harga Limit

7. Mengajukan permohonan penghapusan ke Pengadilan Tingkat Banding disertai lampiran sebagai berikut : 1. SK Panitia Penghapusan. 2. Berita Acara Penelitian barang yang akan dihapuskan. 3. Berita Acara Penetapan harga limit. 4. Foto-foto barang yang akan dihapus. 5. Foto Copy STNK dan BPKB kendaraan 6. Penetapan Status BMN :

Surat Permohonan


≤ 25 juta penetapan status dari Badan Urusan Administrasi MARI. ≥ 25 juta penetapan status dari Departemen Keuangan. 8. Menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan persetujuan penghapusan tersebut ke Kantor KPKNL. 9. Mengeluarkan surat persetujuan penghapusan yang ditujukan ke Pengadilan Tingkat Banding. 10. Mengajukan usulan penghapusan ke Badan Urusan Administrasi MARI disertai surat persetujuan dari KPKNL. 11. Mengeluarkan Surat Keputusan penghapusan yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

12. Mengusulkan permohonan lelang ke kantor KPKNL disertai lampiran sebagai berikut :

Surat Permohonan

-

Surat Tindaklanjut

Surat Permohonan

-

Surat Persetujuan

Surat usulan

-

Tanda Terima

Surat usulan

-

SK Penghapusan

Surat Permohonan


1. SK Panitia Penghapusan. 2. Surat Persetujuan penghapusan dari KPKNL.

143

3. SK Persetujuan Penghapusan dari BUA MARI. 4. SK Pejabat penjual. 13. Menetapkan jadwal lelang BMN.

14. Membuat pengumuman lelang minimal 5 (lima) hari sebelum jadwal lelang. 15. Melaksanakan lelang BMN, kemudian mengeluarkan bukti lelang 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan lelang berupa :

Surat Permohonan

-

Jadwal Lelang

Jadwal lelang

15 menit

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang

1 hari

Lelang

1. Bukti Setor Lelang. 2. Risalah lelang. 16. Melaporkan hasil lelang ke Pengadilan Tingkat Banding disertai dokumen hasil lelang.

Laporan


143

PROSEDUR INPUT DATA PEGAWAI (SIKEP)

No

Kegiatan

1 2 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian memerintahkan staff untuk menginput data pegawai kedalam aplikasi simpeg.

2. Staff kepegawaian Menyiapkan SK / Data Pegawai yang akan di input beserta hasil scan.

Pelaksana Kepala Sub Bagian Staff kepegawaian Kepegawaian 3 4

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

10

11

12

13

Disposisi

5 menit

Disposisi

Data Pegawai 15 menit

Data Pegawai

Data Pegawai 15 menit

Data Pegawai

4. Staff Kepegawaian Memeriksa SK / Data Pegawai 5. Staff Kepegawaian Membuka aplikasi Sikep melalui alamat sikep.mahkamahagung.go.id

6. Staff melakukan login pada aplikasi sikep

7. Staff menginput SK / Data dan mengupload hasil scan

Komputer

10 menit

Aplikasi Simpeg

Aplikasi Simpeg

5 menit

Aplikasi Simpeg

Aplikasi Simpeg

30 menit

Data Pegawai

Data Pegawai

5 menit

Data Print

Data Pegawai

5 menit

Box Arsip

8. Staff Kepegawaian Mencetak hasil input SK / Data Pegawai

9. Staff mengarsipkan kembali data asli kedalam box arsip pegawai.

147

SASARAN KINERJA PEGAWAI


51

LAPORAN PERKARA TAHUN 2016


52

JUMLAH KEADAAN PERKARA TAHUN 2016 PERDATA AGAMA NO.

1

BULAN

2

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL 5 MEI 6 JUNI 7 JULI 8 AGUSTUS 9 SEPTEMBER 10 OKTOBER 11 NOPEMBER 12 DESEMBER 1 2 3 4

SISA AWAL 3 1051 1001 1093 953 838 889 630 1139 1098 1047 1084 1103

TAMBAH

PUTUS

JUMLAH PERKARA PERMOHONAN

PERKARA GUGATAN CABUT

4

5

6

625 601 613 529 664 339 792 834 642 742 711 599

639 470 708 608 565 562 260 815 642 643 631 577

36 39 45 36 48 36 23 60 51 62 61 41

7691

7120

538

SISA AKHIR 7

SISA AWAL 8

1001 1093 953 838 889 630 1139 1098 1047 1084

24 34 37 85 66 32 23 47 41 42 45 104

1103 1084

TAMBAH

PUTUS

CABUT

9

10

11

41

29

2

36 88 67 32 29 40 46 39 51 113 30

30 33 78 57 35 13 48 33 44

3 7 8 9 3 3 4 5 4

51 91

3 8

612

542

59

SISA AKHIR 12 34 37 85 66 32 23 47 41 42 45 104 35

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

18

15

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Sumber, 30 Desember2016 Mengetahui, K e t u a,

Panitera,

DR. H. Osin Moh. Muhsin. SH..M.Hum

Drs. H. Deden Nazmudin. SH.

PENGADILAN AGAMA SUMBER Jl. Sunan Drajat No. 1 A Sumber LAPORAN YANG DITERIMA TAHUN 2017 |

RK. 3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

2 1 3 1

1 1 -

-

-

1 2 -

-

-

2575 5033

11

3

-

-

4

-

21

-

-

-

1 3 1 2 1

-

22 28 29 79 59 18 15 24 31 27 37 96 24

-

-

-

8

-

467

-

-

-

1

2

23

24

-

-

12 6 12 11 13 15 17 17 12 12 13 9

-

149

25 3

3a

A

«

a

X

$

X

$

V

d 28

H 29

h 30

31

-

-

-

-

27

a

1 1

2 1 4 1 2 1 1

-

-

-

*

1 1 1 1 1 1

2 -

* *

15

-

8

2

-

-

A

33

-

32 1 1 2

-

-

1 2 1 -

-

1 •? 34 666 637 701 596 696 368 832 880 681 793 824 629

-

-

8

-

8303

-

Sumber, 30 Desember 2017 M engetahui, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

D R . H . O sin M ob. M u h sin , SH .,M .H um

D rs. H . D e d en N azm udin, SH.

Keterangan *)

-

-

2 2

20 1 1

1 1

I. Lain-lain

-

-

a

1 n 26

fl

«

H. P3HP / Penetapan ah li waris

-

-

5

-

19

*

5? a 0

Q. Zakat / Infaq / Shodaqoh

-

1 1 1 *

-

-

18

*

%

Wali adhol

1

-

-

17

Dispensasi Kawin

16 1

Izin kawin

Pencabutan kekuasaan orang tua -

■a Isbat Nikah

Pengesahan anak / Pengangkatan anak

15

-

Penolakan kawin campur

Hak-hak bekas isteri

14

-

Asal usul anak

Nafkah anak oleh ibu

13

-

Ganti rugi terhadap wali

Penguasaan anak / Hadlonah

12

-

-

-

Penunjukan org lain sbg wali

Harta bersama

11

-

7

5

-

Pencabutan kekuasaan Wali

Cerai gugat

10

6 1 -

4

Perwalian

Cerai talak

1 1 1 2 11

9 428 420 385 166 456 232 529 559 443 516 486 413

Kelalaian atas kewj. suami/isteri

Izin poligami -

8 188 179 216 353 203 102 256 265 197 219 218 179

Pembatalan perkawinan / Nikah

JUMLAH

3 2 1 3

Penolakan perkawinan oleh PPN

2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

Pencegahan perkawinan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN

Nomor u rut

A . PE R K A W IN A N

35

PENGADILAN AGAMA SUMBER Jl. Sunan Drajat No. 1 A Sumber LAPORAN YANG DIPUTUS TAHUN 2017

RK.4

-

-

-

-

-

-

1 2 -

-

-

1

-

8303 20809 597

9

23

24

25

1 1 1 1 1 1 -

2305

4506

8

3

1 1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

3

1

1 2 1 5

-

-

-

26 21 20 23 73 47 19 8 25 18 31 31 79 395

27 -

-

-

32

33

35

36

37

-

-

-

-

-

-

-

1

£

6

i

38 2 5 2 1 6 4 1 7 2 7 12 4

28 8 7 8 8 8 17 5 18 11 9 15 5

29 3 2

30 -

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1

-

1 1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2 1 1

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

1

-

-

*

1

-

119

12

3

3

6

40 12 15 14 13 14 12 7 23 15 19 10 14

41 2 5 6 4 8 9 3 5 8 4 2 5

42 706 542 793 730 679 636 299 927 731 753 746 717

43 1035 1130 1038 904 921 653 1186 1139 1089 1129 1207 1119

53

168 61

8259

i 1 K 39 1 -

1 2

Sumber, 30 Desember 2017 Mengetahui, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

DR. H. Osin Moh. M uhsin, SH.,M.Hum

D n. H. Deden Nazmudin, SH.

Keterangan *)

-

-

22

Q

n

Sisa akhir

-

-

21

d 31 1

H

a

Jum lah

-

-

20

1 3 S

I 1 fc 34

i

D ie o r e t d a r t r e g is t c r /d ib a t a lk a n

-

-

19

-s.

3

D ig u g u r k a n

1

18

*

D ito ta k

-

17

1

3

H. P3HP / Penetapan ahli waris

-

-

16

1 i

E. HIbah

-

-

15

*-»

0* Wali adhol

*

-

14

«

a

Dispensasi Kawin

-

-

13 417 311 483 187 373 382 190 492 424 422 437 388

l *

Izin kawin

-

12 199 131 201 394 164 151 55 288 191 191 171 169

t« Isbat Nikah

-

Penolakan kawin campur

-

Asal usul anak

-

Ganti rugi terhadap wali

-

Penunjukan org lain sbg wali

3

Pencabuta hak wali

-

Perwalian

-

-

Pencabutan kekuasaan orang tua

-

-

Pengesahan anak / Pengangkatan anak

-

-

Hak-hak bekas isteri

-

-

-

Nafkah anak oleh ibu

10 1

11

-

Penguasaan anak / Hadlonah

9

-

Harta bersama

8

Cerai gugat

D ic a b u t

7 1 1

Izin poligami

6 38 42 52 44 57 39 26 64 56 66 64 49

Cerai taiak

Jum lah

Kelalaian atas kewj. suam i/isteri

10 11 12

Pembatalan perkawinan / Nikah

9

Penolakan perkawinan oleh PPN

8

E * 4 3 5 1075 666 1741 1035 637 1672 1130 701 1831 1038 596 1634 904 696 1600 921 368 1289 653 832 1485 1186 880 2066 1139 681 1820 1089 793 1882 1129 824 1953 1207 629 1836

Pencegahan perkawinan

7

P e rk a ra y a n g d ite rim a

2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

b u la n la lu

BULAN

1 1 2 3 4 5 6

S isa

Nomor

A. PERKAW INAN

44

PENGADILAN AGAMA SUM BER Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 11 Sumber

LAPORAN PERKARAYANG DIMOHONKAN BANDING TAHUN 2016 LI-PA2 NO.

NOMOR PERKARA PA

NAMA HAKIM / MAJELIS

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8

1702/G/Pdt/2016/PA.Sbr 4671/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 1777/PdtG/2016/PA.Sbr. 1816/Pdt.G/2015/PA.Sbr 6587/PdtG/2015/PA.Sbr. 5492/PdtG/2015/PA.Sbr. 1428/Pdt.G/2016/PA.Sbr. 6587/Pdt.G/2015/PA.Sbr. 2661/PdtG/2016/PA.Sbr. 1742/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

Drs. Suyadi Drs.Usman Parid.SH Drs.H.A.Baidhowi.MH Drs.Usman Parid.SH Drs.Muhamad Mauludin Drs.H.Syarif Hidayat,SH Drs.H.Baidhowi.MH. Drs.Mauludin.SH Dra.Hj.Ai Suhayati.SH.MH Drs.Muhamad Mauludin

PUTUSAN

TANGGAL PERMOHONAN BANDING

PENGIRIMAN BERKAS

KETERANGAN

4

5

6

7

06/10/2016 22/12/2015 06/09/2016 15/03/2016

18/10/2016 05/01/2016 19/09/2016 28/03/2016

04/01/2017 07/04/2016 30/11/2016

Terim a,23-05-2016

04/05/2016 09/08/2016 24/05/2016 04/05/2016 25/08/2016 28/09/2016

17/05/2016 22/08/2016 10/06/2016 31/05/2016 01/08/2016 10/10/2016

18/06/2016 22/07/2016 21/10/2016 09/08/2016 22/07/2016 27/09/2016 28/11/2016

01/08/2016 12/08/2016 05/12/2016 15/09/2016 12/08/2016 Diterima,11-11-2016 Dicabut

Sumber, 30 Desember 2016 Mengetahui, Ketua Pengadilan Agama Sumber

Panitera,




LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI TAHUN 2016 LI-PA3 TANGGAL NO.

NOMOR PERKARA PA

PENER1MAAN BERKAS PTA

PUTUSAN PA/PTA *)

PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PA/PTA*)

1

2

3

4

5

01/08/2016 13/05/2016 20/04/2015 15/09/2016

27/07/2016 27/04/2016 07/04/2015 29/08/2016

19/08/2016 23/05/2016 20/05/2015 19/09/2016

1 2 3 4

1816/Pdt.G/2015/PASbr. 2594/Pdt.G/2015/PASbr. 6857/Pdt.G/2013/PASbr 1428/Pdt.G/2016/PA.Sbr

PERMOHONAN KASASI

16/08/2016 02/06/2016 27/05/2016 29/09/2016

PENGIRIMAN BERKAS

KETERANGAN

6

7 Tdk.memenuhi sarat formal (TMS)

22/07/2016 22/07/2016 30/11/2016

Terima,24-02-2016


Panitera,




LAPORAN PERKARAYANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2016 LI-PA4 TANGGAL NO.

NOMOR PERKARA PA

1

2

PENERIMAAN BERKAS PTA / MA

PUTUSAN PA / P TA /M A

PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PA/PTA/MA

PERMOHONAN P. K.

PENGIRIMAN BERKAS

KETERANGAN

3

4

5

6

7

8

N

1

H

1

L

1


Panitera,


Dre. H. Deden Nazmudin. SH.


LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI TAHUN 2016 LI-PA5 TANGGAL NO.

NOMOR PERKARA

PERMOHONAN EKSEKUSI

PENETAPAN TEGORAN

SELESAI EKSEKUSI

PENETAPAN NON EKSEKUTABEL

BERGANTUNG

1

2

3

4

5

6

7

N

I

H

I

L

ALASAN 8


Panitera,



LAPORAN TENTANG KEGIATAN HAKIM TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA SUMBER Jl. Sunan Drajat No. 1 A Sumber

NO

NAMA HAKIM

1

2

LI-PA 6 SISA TAHUN LALU

TAMBAHAN TAHUN YBS

G

P

G

3

4

5

DR. H. O S N M O H . MUHSIN, SH.,M.Hum

0

3

Drs. H. MA'M URI, SH.M .SI

1 37 98 27 84 135 41 72 48 63 110 144 51 89 51

0 0 1 3 2 2 0 3 2 1 2 2 3 0 2 1

0

0

1 2 3 4 5

Dra. Hj. Al SUHAYATI, SH.MH

6

Drs. M U H A M M A D MAULUDIN

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Drs. SUYADI

Drs. H. M O H . FAIZIN, SH.M H Drs. H. JUNAIDI, SH.

Drs. SYARIF HDAYATULLAH, MH Hj. KIKAH, SH.M H Drs. H. WAS'ADIN, M H U SM AN , SH Drs. SENO Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.M H Drs. ISAK MUNAW AR, MH Drs. SANGIDIN, SH.MH Drs. Y E Y E P JAJA JAKARIA, SH Drs. EPO Y ROSMANA, SH

JUMLAH G 7 3 38 538 600 486 585 636 559 527 566 568 615 648 552 550 569 312

P

DIPUTUS

37 501 502 459 501 501 518 455 518 505 505 504 501 461 518 312

P 6 1 0 47 47 42 35 61 68 28 38 30 31 30 32 27 36 34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SISA TAHUN YBS

1 0 48 50 44 37 61 71 30 39 32 33 33 32 29 37 34

G $ 1 35 460 517 413 502 565 477 458 498 498 548 568 496 500 501 245

0

0

0

0

0

0

8

JUMLAH YANG DIMINUTIR

P

G

P

G

P

10

11 2

12

13

14

1 0 1 1 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1 3 2

1 35 459 506 413 499 565 477 451 487 498 536 561 482 500 500 239 0 0

0 0 47 47 41 34 59 69 24 37 29 29 30 31 26 35 32

0 0 47 49 41 34 59 69 26 37 29 30 30 31 26 35 34

3 78 83 73 83 71 82 69 68 70 67 80 56 50 68 67

0

SISA YANG BEL.UM DIMIhIUTIR P G

15 0 0 1 11 0 3 0 0 7 11 0 12 7 14

0 0 0 2 0 0 0

0

0 0

0

1 6 0

0

0

0

0

2 0 0 1 0 0

2

0

0

H. M A DK U RIJA M HA M , S.Ag

0

0

YASYHURI, S A g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

25

390

25

376

24

14

1

367

23

9

1

1051

24

7691

612

8742

636

7658

601

1084

35

7576

593

82

8

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

JUMLAH

Sumber, 30 Desember 2016 Mengetahui, Ketua Pengadilan Agama

Panitera,

DR. H. Osin Moh. Mohsin. SH..M.Hum

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

0

PENGADILAN AGAM A SUMBER Jl. Sunan Drajat No. 1 A Sumber

LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2016

LI-PA 7.a No.

U R A I A N

1

2

JUMLAH PENGELUARAN PENERIMAAN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Saldo Awal Penerimaan tahun ini Biaya Pendaftaran Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) Biaya Panqqilan Biaya Peneriemah Biaya Pemberitahuan Biaya Sita Biaya Pemeriksaan Setempat Biaya Sumpah Redaksi dan lainnya Materai Biava Penqiriman Penqembalian Panjar Biaya Perkara Jumlah

(Rp)_______

4

3 Rp. Rp.

406.219.000,4.896.177.500,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. 5.302.396.500

Saldo Akhir Saldo Bank Saldo kas tunai

245.390.000,410.500.000,2.613.384.000,555.165.000,16.800.000,23.811.000,40.895.000,49.128.000,4.300.000,815.767.500,-

Rp. 4.775.140.500,Rp. 527.256.000 Rp. 376.227.057 Rp. 151.028.943

Sumber, 30 Desember 2016 MENGETAHUI, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

DR. H. O sin M oh. M uhsin. SH. M.Hum

Drs. H. D eden N azm udin. SH.


LAPORAN KEUANGAN PERKARA EKSEKUSI TAHUN 2016

No.

U R A 1A N

1

2

LI-PA7.b JUMLAH PENGELUARAN PENERIMAAN

(Rp) 4

(Rp)

1 Saldo Awal

2 Penerimaan tahun ini 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Rp. Rp.

7.515.000,10.399.000.Rp. Rp. Rp. Rp.

Materai Leges Sita Eksekusi Jurus Sita Iklan Juru Lelanq Saksi Keamanan Lain-lain

1.331.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Jumlah

Saldo Akhir Saldo Bank Saldo kas tunai

Rd .

17.914.000 ,HRp. Rp. Rp. Rp.

11.795.000,4.788.000,-

0 4.788.000

Sumber, 30 Desember 2016 MENGETAHUI, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

DR. H. Osin Moh. Muhsin. SH. M.Hum



LAPORAN KEUANGAN PERKARA KONSIGNASI TAHUN 2016

No.

U R A 1A N

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Saldo Awal Penerimaan (Uanq konsinyasi dan paniar konsinyasi Biaya Pelaksanaan Penawaran Biaya Pendaftaran Biaya Proses/ATK Redaksi Materai Leges Pengembalian Uang Konsinyasi Jumlah Saldo Akhir Saldo Bank Saldo kas tunai

LI-PA 7.c JUMLAH PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp)

(RP)

3

4

Rp. Rp.

NIHIL

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

NIHIL

Rp. Rp. Blh______________ Sumber, 30

Desember 2016

MENGETAHUI, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

DR. H. Osin Moh. Muhsin. SH. M.Hum


LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. 10 TAHUN 1983 Jo. PP NO. 45 TAHUN 1990 PENGADILAN AGAMA SUMBER Tahun 2 0 1 6 LI-PA9 J E N IS P E R K A R A

DIPUTUS

PER K A R A YA N G DIPUTUS

S IS A

Cerai Gugat

Izin Poligami

Cerai Talak

Cerai Gugat

5

Cera! Talak

Cera) Gugat

Cerai Talak 4

Izin Poligami

3

<0 .2 CO

Terima

2

s CO

6

7

8

Tergugat/Tenmohon

Ada Izin Pejabat

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jum lah

Terima

1

(0 .<2 CO

Terima

N om or U n it

BULAN

Izin Poligaml

Penggugat/Pemohon

Ada Tidak Ada Izin Persetujuan Pejabat Pejabat

Tidak Ada Persetujuan Pejabat

1 JANUARI

-

-

7

2

14

1 1

34

-

5

9

-

4

16

-

-

-

-

2 FEBRUARI

-

-

7

2

14

5

28

-

2

4

-

7

15

-

-

-

-

3 MARET

-

-

4

1

17

13

35

-

3

6

-

2

24

-

-

-

-

4 APRIL

-

-

2

4

24

7

37

-

3

9

-

3

22

-

-

-

-

3 7 7

7 4 4 3 6 5

22 26 24 24 22 17

14 3 3 7

3 6 2 3 2 6

10 14 3

7 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

26 15 24 22 25 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

11

-

-

-

-

6 51

11

46 40 38 43 48 36 31 29 445

11

-

-

-

-

-

-

-

-

5

MEI

-

-

6 JUNI

-

-

7 JULI

-

-

8 AGUSTUS

-

-

9

9 SEPTEMBER

-

-

9

-

-

NOVEMBER

-

-

DESEMBER

-

-

10 OKTOBER

11 12

JUMLAH

11 8 8

-

11

3 9 4 90

-

7

4 46

8 12 5 4 93

-

-

9 9

13 10 8 10

Keterangan

Sumber, 30 Desember2016 Mengetahui, K e t u a,

Panitera,



20

Faktor-faktor Penyebab Teijadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sumber Tahun 2016

Kekejaman Mental

Dihukum

Cacat Biologis

Politis

Gangguan Pihak Ketiga

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.

_

-

-

-

-

-

-

_

-

_

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

_

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

.

.

_

-

-

-

.

_

-

-

_

-

-

-

-

.

-

-

.

-

-

-

.

2

-

-

-

201 125 206 197 180 178 87 225 212 214 210 198 2233

-

.

242 201 302 272 268 267 123 353 225 224 226 209 2912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan

Kekejaman Jasmani

5

.

Jumlah

Kawin dibawah umur

4

1

Lain-lain

Tidak ada tanggung jawab

3

Tidak ada keharmonisan

Kawin paksa

2 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Cemburu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kris is Akhlak

1

BULAN

Terus-menerus berselisih

Poligami tidak sehat

No.

LI-PA10

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Menyakiti Jasmani Meninggalkan Kewajiban

Moral

Ekonomi

Lapo ran

16

17

18

19

-

616 442 684 581 537 533 245 780 615 613 608 557 1664

-

172 116 175 112 89 88 35 202 178 175 172 150 1664

-

Sumber, 30 Desember2016 Mengetahui K e t u a,

Panitera

DR. H. Osin M oh. M uhsin. S H ..M .H u m

Dr& H. D ed en N azm udin. SH.

-

PENGADILAN AGAMA SUMBER Jl. Sunan Drajat No.1 A Sumber REKAPITULASI PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL) TAHUN 2016 LIPA.18 HHKL

Penyitaanfekse

Pencatatan: Pencatatan

kusi barang Memperlihatka

Pembuatan suratyang

Penyerahan NO

BULAN

yang

turunan/salinan

mengenai surat

putusan/peneta pan

surat yang tersimpan

akta dimana seorang

tersimpan m enyatakan

berkepentingan H akredaksi

menerima tidak

atau tidak

dan

akta atau berita

penjualan

penyerahan

acara

pelanggaran

dimuka umum/lelang

pencabutan

keputusan dalam perkara

tumnan kepaniteraan

Melakukan

suatu penyitaan

kembali uang atau surat

1

2 Januari

2

Febtuari

3

M aret

4

April

4

3

s

6

7

Pencatatan penyerahan akta tersebut

Pendaftaraan Pencatatan penyerahan

yang dilakukan dalam kolom

atau putusan

berharga yang

lainnya yang

pengadilan

disim pandl

bukan

kepaniteraan

Biaya pembuatan

surat

yang

surat kuasa

dibawah

berperkaradi

insidentil

tangan

17

1ft

Uang leges

dibuat di surat dari

kepaniteraan

11 panitera/juru berkas perkara

yang

Jumlah

pengadilan

sita

keputusan menurut pengadilan hukum

10

11

12

ia

14

15

16

7 .2 5 0 .0 0 0

3 .6 2 5.0 00

340.000

2 4 0 .00 0

6 .760.000

6 .6 3 0 .0 0 0

3 .3 1 5 .0 0 0

380 .00 0

2 2 5 .00 0

7 .750.000

7 .4 8 0 .0 0 0

3 .7 4 5.0 00

295.000

2 7 5 .00 0

7.380.000

991.200

2 4 5 0 .0 0 0

1.1 80.200

4.4 4 5.0 00

933.300

4.1 0 5.0 00

50.000

6 .420.000

6 .2 5 0 .0 0 0

3 .1 3 5.0 00

285.000

255 .00 0

25.000

25.000

Pengesahan

kuasa untuk m ewakili pihak

Akta asli yang

diharuskan

6

«

penyumpahan

atasperintah

didatam berita

1.0 31.100

akta dikepaniteraan

didalam hal

tumnan

1

Sesuatu penyerahan

bergerak untuk pencatatan

diarsip yang

dimintakan

pembuatan

yang bergerak

Mencarikan

n surat kepada

Penyimpanan

5 .0 0 0

16

2 ft

2.2 1 4.0 00

2 2 0 8 0 .1 0 0

2.0 2 8.0 00

2 2 8 0 9 .2 0 0

2.3 3 1.0 00

2 7.5 01.200

40.0 00

1.914.000

2 3.3 87.300

5 .0 0 0

1.929.000

2 2 3 1 9 .8 0 0

5

Mei

925.800

2 9 1 5 .0 0 0

6 .450.000

6 .3 3 0 .0 0 0

3 .1 7 5 .0 0 0

295 .00 0

2 7 0 .00 0

6

Juni

835.500

3.8 6 5.0 00

5 .820.000

5 .6 3 0 .0 0 0

2 .8 1 5.0 00

240 .00 0

2 3 0 .00 0

1.746.000

2 1.1 81.500

7

Juli

1.073.100

1.400.000

7.4 80.000

7 .3 2 0 .0 0 0

3 .6 6 0.0 00

195.000

190.000

2.2 4 4.0 00

23.5 62 .10 0

8

Agustus

1.042.200

4.5 7 5.0 00

7 .090.000

6 .9 3 0 .0 0 0

3 .4 6 5.0 00

280 .00 0

2 6 5 .00 0

2.1 2 7.0 00

25.7 74 .20 0

9

Septem ber

141.600

3.335.000

9 30.000

9 0 0 .00 0

3 .1 7 5.0 00

70.000

10 11

Oktober

14.700

3.4 3 0.0 00

Nopem ber

3 5045000

4.0 9 5.7 00

4 .0 0 5 .0 0 0 125000

56080000

6 28 1 5 0 0 0

8 .8 5 5.6 00 7 .3 6 9.7 00

4 .0 9 0 .0 0 0 4.5 2 5.0 00

8 174400

279.000

3.9 2 5.0 00

5.700

12 D esem ber

Jumlah

25.000

8.5 3 0.0 00 3 0 1 10 0 00

63050 0 0

1 .9 5 0.0 00

50.000

16812000

2 17 .466.400

Sumber, 30 Desember 2016 Mengetahui, KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PANITERA

DR. H. Osin Moh. M uhsin, SH. M.Hum

D n. H. Deden Nazm udin, SH.

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA TAHUN 2016

Recommend Documents