LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

PENGADILAN AGAMA DEPOK Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Telp. 021-77835414 Fax : 021-77828434 Situs Web: www.pa-depok.go.id Surat Elektronik: [email protected]

DEPOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridhaNya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 sesuai dengan waktu yang diharapkan. Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tradisi pelaporan tidak bisa hanya bertahan dalam bentuk yang sangat sederhana, penggunaan sistem TI (teknologi informasi) yang semakin kedepan menuntut peningkatan bentuk-bentuk pelaporan dinamis dan akuntabel atas setiap kinerja yang dilakukan. Keberadaan Pengadilan Agama Depok sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim di wilayah administratif Pemerintahan Kota Depok. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban publik atas seluruh pekerjaan Pengadilan Agama Depok dengan berpedoman kepada rencana strategis, program kerja, dan indikator keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya. Sekalipun belum memenuhi harapan kita semua, kami yakin hal ini merupakan sebuah prestasi besar yang telah dicapai. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh hakim, para

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011

1

pejabat struktural dan fungsional, serta para pegawai atas keterlibatan, kerja keras, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Tahunan di tahun mendatang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi pekerjaan kita di masa datang. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya. Amin.

Depok, 4 Januari 2012 Ketua,

Dra. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H. NIP.196204021988022001


2

DAFTAR ISI

………………………………………………………………………..

1

Daftar Isi ……………………………………………………………………………

3

PENDAHULUAN ……………………………………………………….

5

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………………………..

6

B. Visi dan Misi ………………………………………………………..

8

C. Rencana Strategis ………………………………………………….

10

Pengantar

Bab I

Bab II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………………………

14

A. Penyusunan Alur Tupoksi ………………………………………..

18

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ………….

19

C. Pelayanan Pos Bantuan Hukum ...............................................

28

……………………………………………….

29

Bab IV PENGAWASAN INTERNAL …………………………………………

33

Bab V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………………….

36

Bab III KEADAAN PERKARA

A. Sumber Daya Manusia …………………………………………..

36

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ……………………..

36

……………….

36

3. Promosi dan Mutasi ……………………………………………..

36

4. Pengisian Jabatan Struktural ………………………………….

38

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………….

39

1. Sarana dan Prasarana Gedung ……………………………….

39

a. Pengadaan …………………………………………………..

39

b. Pemeliharaan ……………………………………………….

39

c. Penghapusan ………………………………………………..

39

………………….

82

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan …………………………………………………… 40 b. Pemeliharaan ………………………………………………...

40

c. Penghapusan ………………………………………………..

43


3

C. Pengelolaan Keuangan ………………………………………….

44

…………………………………………….

45

a. Pagu …………………………………………………………

45

b. Realisasi ……………………………………………………...

45

c. Sisa ………………………………………………………….

45

2. Belanja Barang …………………………………………………

46

a. Pagu …………………………………………………………

46

b. Realisasi …………………………………………………….

46

c. Sisa …………………………………………………………..

47

3. Belanja Modal …………………………………………………..

47

a. Pagu …………………………………………………………

47

b. Realisasi …………………………………………………….

48

c. Sisa ……………………………………………………………

48

D. Pengelolaan Administrasi ………………………………………..

50

1. Administrasi Perkara ……………………………………………

50

2. Administrasi Umum …………………………………………….

56

Bab VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ……………………………….

58

1. Belanja Pegawai

A. Kesimpulan …………………………………………………………. 58 B. Rekomendasi ……………………………………………………….. 59

LAMPIRAN


4

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Depok sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpanganpenyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Agama Depok telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang mencapai jumlah 2741 perkara pada tahun 2011, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Depok, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam


5

Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Depok, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat strukturalfungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Depok. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Depok. Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.


6

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2011 ini Pengadilan Agama Depok merintis program unggulan berupa penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Udang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan UndangUndang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi


7

kebijakan Pengadilan Agama Depok dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Depok telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Depok di masa mendatang.

Dalam

merumuskan

visinya,

Pengadilan

Agama

Depok

menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Pengadilan Agama Depok sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Depok telah


8

menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Depok, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DEPOK YANG AGUNG.”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Depok siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Depok, yaitu: 1.

Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all);

2.

Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan;

3.

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;

4.

Mewujudkan

putusan/penetapan

yang

memenuhi

rasa

keadilan,

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel); 5.

Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Depok yang jujur, bersih dan berwibawa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Depok dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum.


9

Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis.Tujuan

strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan visi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Depok akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Depok agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Depok.

C.

Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer


10

untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing- masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Depok telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya tersebut. Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Agama Depok tahun 2010 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Depok menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance


11

plan) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators). Renstra dimaksud meliputi: (1) renstra bidang teknis yustisial dan administrasi perkara; (2) renstra bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3) penetapan indikator/standar kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Depok setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Agama Depok kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2011, telah ditetapkan beberapa sararan yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara. 2. Meningkatnya pengisian Register perkara. 3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. 4. Meningkatnya minutasi berkas perkara. 5. Meningkatnya

pelayanan

secara

cepat

kepada

masyarakat

dalam

permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai 6. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara. 7. Menghasilkan penyelesaiaan yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum.


12

8. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel) 9. Penambahan / perluasan gedung kantor 10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum 11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran. 12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas barang inventaris 13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 14. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian 15. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan


13

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A.

Penyusunan Alur Tupoksi Untuk mengetahui alur tugas pokok dan fungsi, terlebih dahulu harus

diketahui dengan baik tentang struktur organisasi, karena Tupoksi disusun mengikuti alur garis koordinasi dan garis instruksi pada Struktur organisasi tersebut. Susunan

organisasi

Pengadilan

Agama

Depok,

sesuai

dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang membawahi: bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti; bidang Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan. Susunan organisasi Pengadilan Agama Depok dapat digambarkan sebagai berikut:


14

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA DEPOK SESUAI DENGAN KMA NOMOR 4 TAHUN 1991 KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD GUGATAN

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEG. & ORTALA

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

KETERANGAN: GARIS KOORDINASI STRUKTURAL GARIS KOORDINASI FUNGSIONAL


KAUR KEU. & PERENC.

15

KAUR UMUM

Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Depok di atas, Pengadilan Agama Depok menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas Pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Depok

baik

dalam

bidang

kepaniteraan

maupun

dalam

bidang

kesekretariatan secara baik dan lancar. 2.

Tugas pokok dan fungsi Hakim Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Depok dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Depok secara baik dan lancar.

3.

Tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Depok, dan membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya;

4.

Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum.

5.

Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan

tugas-tugas

kesekretariatan

serta

mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Kepala


16

Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan. 6.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan gugatan.

7.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan Panitera

Muda

Permohonan

mempunyai

tugas

dan

fungsi

memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan permohonan. 8.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

tugas

pada

urusan

kepaniteraan Hukum. 9.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan umum Pengadilan Agama Depok.

10. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana. 11. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan keuangan dan perencanaan.


17

12. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugastugas yang diberikan oleh panitera. 13. Tugas pokok dan fungsi Jurusita / Jurusita Pengganti Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua perintah pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.

B.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing

elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik /pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standard Operational Procedure ) Pengadilan Agama Depok. Uraian SOP tersebut adalah sebagai berikut:


18

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA DEPOK

1.

PELAYANAN INFORMASI

NO 1

2

JENIS PELAYANAN/KEGIATAN

LIMIT WAKTU

KET

Orang / pihak datang ke bagian 15 menit

Harus sudah

informasi (desk information)

terlayani

Petugas

informasi

memberikan

(resepsionis)

penjelasan

Selama

pro-

dan

ses pelayan-

mengarahkan pihak yang datang

an, pihak ti-

sesuai dengan kepentingannya

dak

boleh

masuk ruang Lihat ke pela- kerja pegawai a. Pihak

yang

akan

mengajukan yanan meja I kecuali sudah

perkara

diarahkan

ke

bagian dan II

mendapatkan

pelayanan meja I izin b. Pihak yang akan bersidang didaftar Menunggu giliran untuk disi- Para dan diarahkan ke ruang tunggu dang

Pihak

menunggu di ruang tunggu

c. Pihak yang ingin konsultasi hukum, Disesuaikan wartawan dan untuk penelitian, dll, dengan diarahkan ke petugas humas.

keinginan pihak


19

2. PELAYANAN MEJA I DAN II (PERKARA) NO


1

Pendaftaran perkara tingkat perta-

LIMIT WAKTU

KET

ma : a. Entri data

15 menit

b. Kasir 15 menit c. Pencatatan buku register 15 menit 2

Pendaftaran perkara tingkat ban- 15 menit ding,

kasasi

dan

peninjauan

kembali 3

Surat kuasa

30 menit

4

Berkas

perkara

didaftar

diserahkan

yang ke

sudah

5 menit

Wakil

Panitera (Wapan) Dari Wapan ke Panitera 5 menit Dari Panitera ke Ketua 1 hari kerja

Setelah

per-

kara didaftar 5

Penetapan Majelis Hakim (PMH)

5 menit

6

Pendistribusian perkara dari Ketua

1 hari kerja

Setelah PMH

ke Ketua Majelis 7

Penetapan Hari Sidang (PHS)

10 menit

8

Perintah memanggil dari Ketua

1 hari kerja

Setelah PHS

Majelis ke Jurusita/Jurusita Pengganti


20

3.

NO

PEMANGGILAN


LIMIT

KET

WAKTU 1

Pemanggilan pihak (Penggugat/

Sekurang2nya

Sebelum hari

Pemohon

3 hari kerja

sidang

Selambat2nya

Setelah PHS

dan

Tergugat/Termo-

hon) 2

Pemanggilan

pihak

yang

dua-

duanya berdomisili di wilayah Kota

15 hari kerja

Depok 3

Pemanggilan pihak yang salah

Selambat2nya

satunya bedomisili di luar Kota

28 hari kerja

Setelah PHS

Depok namun masih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI 3

Pemanggilan pihak yang salah

Antara 30 s/d

satunya bedomisili di luar Kota

60 hari kerja

Setelah PHS

Depok dan berada di luar wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI 4

Pemanggilan Tergugat/Termohon

4 bulan

Setelah PHS

Pemanggilan Tergugat/Termohon

Antara 2 s/d 6

Setelah PHS

yang berdomisili di Luar Negeri

bulan

Jurusita/Jurusita

Selambat2nya

Sebelum,

1 hari kerja

hari sidang

yang tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) 5

6

Pengganti

menye-rahkan relaas panggilan ke Pani-tera Pengganti


21

4. PROSES PERSIDANGAN

a. Setiap Panitera Pengganti wajib membuat dan menyerahkan daftar perkara yang akan disidangkan kepada bagian informasi (resepsionis) dan menempelkannya di papan pengumunan Pengadilan selambatlambatnya pada pukul 08.00 wib setiap hari.. b. Sidang dimulai pada pukul 09.00 wib atau selambat-lambatnya pukul 10.00 wib setiap hari. c.

Pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan sesuai dengan nomor urut daftar hadir.

d. Lama penundaan hari sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak berperkara. e. Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan. f. Ketua

Majelis

wajib

melaporkan

alasan

keterlambatan

proses

persidangan jika perkara melebihi 6 (enam) bulan. g. Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat.

5. NO 1

BERITA ACARA PERSIDANGAN DAN PUTUSAN JENIS PELAYANAN/KEGIATAN Berita

acara

persidangan

ditantadatangani

oleh

3

KET

siap Pada saat perKetua sidangan

Majelis dan Panitera Penggnati 2

LIMIT WAKTU

berikutnya

Berita acara persidangan terakhir Selambat2nya

Setelah

siap

tusan dibaca-

ditandatangni

oleh

Ketua 7 hari kerja

Majelis dan Panitera Pengganti

kan

Konsep putusan

Pada

pu-

saat

putusan diba-


22

cakan

harus

sudah ada 4

Ketua Majelis menyerahkan instru- Selambat2nya

Setelah

ment

tusan dibaca-

amar

putusan

melalui 1 hari kerja

Panitera Pengganti kepada petu-

pu-

kan

gas register 4

Putusan siap ditandatangani oleh Selambat2nya

Setelah

Majelis

tusan dibaca-

Hakim

dan

Panitera 7 hari kerja

Pengganti

6.

NO 1

pu-

kan

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN


LIMIT WAKTU

KET

Ketua Majelis membuat perintah Selambat2nya

Setelah

kepada Jurusita/Jurusita Pengganti 1 hari kerja

tusan dibaca-

untuk memberitahukan isi putusan

kan

pu-

kepada pihak yang tidak hadir dalam persidangan 2

Jurusita/Jurusita Pengganti mem- Selambat2nya

Setelah men-

buat

dapat

relaas

pemberitahuan

isi 3 hari kerja

perin-

putusan kepada pihak yang tidak

tah

hadir

Ketua Majelis

pada

sidang

pembacaan

dari

putusan 3

Jurusita/Jurusita ngembalikan

Pengganti

relaas

me- Selambat2nya

pemberita- 7 hari kerja

huan isi putusan kepada Wakil Panitera (petugas register) untuk dicatat waktu berkekuatan hukum tetap terhadap putusan tersebut

- Setelah perkara diputus - Untuk para pihak yang berada di wilayah hukum PA Depok


23

7.

NO 1

PELAYANAN MEJA III


LIMIT WAKTU

KET

Minutasi a. Minutasi oleh Ketua Majelis

Selambat2nya

Setelah

14 hari kerja

kara diputus

b. Panitera Pengganti menyerahkan Selambat2nya berkas

perkara

diminutasi

yang

(dijahit

dan

telah 1 hari kerja disegel)

Setelah

per-

ber-

kas diminutasi

kepada Wakil Panitera (petugas meja III) untuk diteruskan kepada Panitera

Muda

Hukum

untuk

diarsipkan. Berkas perkara ikrar talak

yang

menunggu

BHT

disimpan di dalam arsip berjalan 2

Sekurang2nya Setelah per21 hari kerja kara diputus a. Jika Pemohon dan Termohon dan/atau setelah menyatakan menerima isi putusan putusan BHT sesaat setelah pemba-caan PHS Ikrar Talak oleh Ketua Majelis

putusan.. 2 b. Jika Pemohon dan Termohon tidak Sekurang nya

membuat pernyataan menerima isi 21 hari kerja putusan

sesaat

c. Jika Pemohon / Termohon tidak pada

saat

pembacaan

putusan, atau terhadap putusan verstek.

per-

kara diputus

setelah

pembacaan putusan.

hadir

Setelah

Sekurang2nya

Setelah putu-

21 hari kerja

san diberitahukan dan di terima

lang-

sung oleh pihak. Setelah putusan diberitahukan dan di terima melalui Lurah


24

3

Jika Pemohon tidak hadir pada Sekurang2nya

PHS Ikrar Ta-

sidang ikrar talak, maka Ketua

lak akan dite-

30 hari kerja

Majelis menunda sidang untuk

tapkan kem-

selama

bali

6

(enam)

bulan

dan

setelah

kemudian berkas perkara diserah-

Pemohon da-

kan

Panitera

tang dan min-

kemudian diteruskan ke Panmud

ta untuk disi-

Hukum untuk disimpan dalam arsip

dang kembali

kepada

berjalan,

Wakil

menunggu

kehadiran

Pemohon di Pengadilan. 4

Jika

selama

Pemohon

6

tidak

Pengadilan,

(enam)

bulan

menghadap Ketua

di

Majelis

membuatkan penetapan perkara tersebut gugur.

8. PENERBITAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN AKTA CERAI

NO 1

2


LIMIT WAKTU

KET

Penerbitan salinan putusan/pene- Selambat2nya

Setelah

tapan oleh Panitera

kara diputus.

14 hari kerja

per-

Penerbitan akta cerai atas perkara Selambat2nya

Setelah ikrar

cerai talak

talak diucap-

3 hari kerja

kan 3

Penerbitan akra cerai atas perkara Selambat2nya

Setelah

cerai gugat

tusan berke-

3 hari kerja

kuatan

pu-

huk-

um tetap. 4

Akta cerai dicetak dengan kompu- 10 menit ter.


25

9.

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KE KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Pengiriman salinan putusan perkara cerai gugat / cerai talak ke Kantor Urusan Agama di tempat para pihak melaksanakan perkawinan dan atau di tempat para pihak berdomisili, dilaksanakan oleh Panitera selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

10. PENGIRIMAN BERKAS BANDING KE PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG a. Jika Pemohon Banding dan Termohon Banding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan banding. b. Jika Pemohon Banding dan Termohon Banding berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkatsingkatnya.

11. PENGIRIMAN BERKAS KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KE MAHKAMAH AGUNG a. Jika Pemohon Kasasi / PK dan Termohon Kasasi / PK berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari atau selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah permohonan banding.


26

b. Jika Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

12. PENCABUTAN PERKARA a. Pencabutan perkara secara tertulis dengan surat, harus dilakukan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,00. b. Pencabutan perkara oleh Penggugat/Pemohon dalam tingkat pertama dapat dilakukan sepihak apabila belum ada jawaban dari Tergugat/ Termohon. c. Jika pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat/Pemohon, maka pencabutan perkara tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya dan penyataan pencabutan tersebut harus dilakukan di hadapan sidang atau di hadapan Panitera. d. Pencabutan perkara yang belum ditetapkan PMH-nya, cukup dilakukan di depan Panitera dan atau Ketua Pengadilan. e. Pencabutan perkara

yang sudah ditetapkan PHS-nya namun

panggilan belum dilaksanakan, cukup dilakukan di depan Ketua Majelis dan dibuat penetapannya oleh Ketua Majelis. f.

Pencabutan perkara yang sudah ditetapkan PHS-nya dan panggilan sudah dilaksanakan, harus dilakukan di depan persidangan.

g. Produk pencabutan perkara adalah “penetapan”.


27

C.

PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM Sejak bulan Maret tahun 2011 Pengadilan Agama Depok bekerjasama

dengan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari’ah (LBHAS) yang dipilih melalui seleksi, telah membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Anggaran yang disediakan untuk layanan ini sebesar Rp. 16.000.000,tiap bulan yang diambil dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok dan menjadi salah satu program unggulan Mahkamah Agung. Selama tahun 2011 POSBAKUM telah melayani 589 calon Penggugat dan Calon Pemohon atau 21,5 % dari keseluruhan perkara yang masuk. Adapun dalam hal ini Pengadilan Agama Depok telah menetapkan SOP dalam pelaksanaan pelayanan POSBAKUM sebagai berikut :

i. Bagi Pemohon Jasa Bantuan Hukum

1) Pemohon Jasa Bantuan Hukum datang menghadap petugas informasi ( Information Desk ) Pengadilan Agama Depok;

2) Petugas Informasi mengarahkan Pemohon Jasa Bantuan Hukum untuk menghubungi Pos Bantuan Hukum ;

3) Pemohon Jasa Bantuan Hukum mengisi formulir yang disediakan dan dibantu oleh Petugas Pos Bantuan Hukum,

dengan

melampirkan :

a) Fotocopy

Surat

Keterangan

Tidak

Mampu

dengan

memperlihatkan aslinya atau b) Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya atau c) Fotocopy Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat ;

4) Pemohon Jasa Bantuan Hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan

surat

surat

yang

diperlukan

dapat

langsung

menghadap Pemberi Jasa Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum


28

untuk diberikan jasa bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan / permohonan ;

5) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke Meja Satu ;

6) Surat Gugatan / Permohonan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum digandakan sebanyak 7 (tujuh) rangkap dan diserahkan langsung oleh Pemohon Jasa Bantuan Hukum ke petugas Meja Satu, dalam bentuk hard copy dan soft copy ;

7) Biaya penggandaan surat gugatan / permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada Pemohon Bantuan Hukum ;

8) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat / pemohon dan termohon sama sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama. ii.

Bagi Pemberi Jasa Bantuan Hukum

1) Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsif prinsif non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang Pemohon bantuan hukum ;

2) Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efesien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemohon ;

3) Mentaati KODE ETIK Pelayanan Bantuan Hukum ;


29

BAB III KEADAAN PERKARA

A.

Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok Sepanjang tahun 2011 telah menerima perkara sebanyak 2741 perkara. Perkara-perkara tersebut terbagi menjadi 2387 perkara Gugatan dan 354 perkara Permohonan. Jumlah Perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 dapat dilihat pada

grafik berikut ini:

Penerimaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya 2107 perkara yang terdiri dari 1989 perkara gugatan, 118 perkara permohonan, Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Bila dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2010 sebesar 2107 perkara, pada tahun 2011 ini penerimaan perkara bertambah sebesar

634 perkara atau naik 30%. Perbandingan penerimaan perkara tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


30

Sedangkan rekapitulasi perkara yang diputus selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: PERKARA PERDATA GUGATAN NO

SATKER

PERDATA PERMOHONAN

SISA TH.

JML

SISA MASUK

PUTUS

SISA

LALU

TH.

HAKIM MASUK

PUTUS

SISA

354

209

160

KET

LALU

Pengadilan 1

Agama

547

2387

2197

737

15

15

Depok

Sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Depok telah memutus 2197 perkara dari 2741 perkara yang diterima ditambah sisa tahun lalu.

Perbandingan Persentase perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


31

Adapun keadaan perkara secara lebih lengkap dan terperinci dapat dilihat dalam lampiran:

B.

1.

Laporan Perkara Yang Diterima Tahun 2011 (terlampir).

2.

Laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2011 (terlampir).

3.

Laporan Keadaan Perkara

4.

Diterima dan Diputus Tahun 2011 (terlampir).

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Penerimaan perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali juga diterima oleh Pengadilan Agama Depok. Jumlah perkara tersebut yang diterima selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Banding

: 26 perkara atau 0.95 %

2.

Kasasi


3.

Peninjauan Kembali


Maka bila dilihat dari segi jumlah, perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali terlihat kecil. Bila dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima secara keseluruhan maka besar persentasenya adalah 1,56%. Hal ini merupakan indikasi bahwa putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok memuaskan dan dapat diterima oleh masyarakat yang berperkara.


32

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Depok pada tahun 2011 dilakukan oleh unsur pimpinan yang dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor: W10-A22/3176/KP.05.1/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010 (SK terlampir), yang terdiri dari: 1.

Hakim Pengawas Bidang Gugatan Hakim Pengawas Bidang Gugatan bertugas melakukan pengawasan dalam prosedur penerimaan perkara gugatan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan gugatan.

2.

Hakim Pengawas Bidang Permohonan Hakim

Pengawas

Bidang

Permohonan

bertugas

mengawasi

prosedur penerimaan perkara permohonan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan permohonan. 3.

Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin bertugas mengawasi pola register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara, dan kearsipan perkara.

4.

Hakim Pengawas Bidang Umum Hakim Pengawas Bidang Umum bertugas melakukan pengawasan dalam bidang umum yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.


33

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Depok baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut : 1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok 2. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat ) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok 3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris; 4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk bagian keperkaraan maupun bagian kesekretariatan. 5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali 6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang; 8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan memeriksa pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI, 9. Mengadakan pembinaan serluruh karyawan Pengadilan Agama Depok setiap sebulan sekali, kuliah tujuh menit pencerahan pada setiap hari senin dan penyampaian informasi pada setiap hari kamis setelah sholat dhuhur

sebagai

langkah

prepentif

untuk

menangkal

terjadinya

penyimpangan. 10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.l5 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat ijin keluar.


34

11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan.


35

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Depok memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini para Hakim dan pegawai pada lingkungan Pengadilan Agama Depok, yang bekerja pada bidang teknis yudisial sejumlah 34 Orang, dengan rincian sebagaimana yang tertera pada lampiran.

2. Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Depok memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini para Hakim dan pegawai pada lingkungan Pengadilan Agama Depok, yang bekerja pada bidang non teknis yudisial sejumlah 8 Orang, dan tenaga kontrak sejumlah 9 orang dengan rincian sebagaimana tertera pada lampiran. Tingkat pendidikan seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Depok secara keseluruhan adalah: a. SLTA, berjumlah 5 orang; b. S.1, berjumlah 27 orang dan yang sedang menjalankan program belajar pada S.2 sejumlah 1 orang; c. S.2, berjumlah 10 orang.

3.

Promosi dan Mutasi Pada Tahun 2011, Pengadilan Agama Depok telah mengusulkan promosi dan mutasi bagi pegawai di lingkungannya, yaitu (keterangan lengkap terlampir):


36

Pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala No.

Nama

NIP

KGB

KGB

1.

Dra. Rogayah.

19600924 199103 2 001

03-2011

2.

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

19671108 199303 2 001

03-2011

03-2013 Berikutnya 03-2013

3.

Dra. Nurmiwati

19671225 199303 2 004

03-2011

03-2013

4.

Hj. Suciati, S.H.

19570714 198003 2 005

03-2011

03-2013

5.

Drs. H. Bambang Hermanto, M.H.

19590919 198903 1 001

03-2011

03-2013

6.

Umar Faroq, S.Ag.,M.Si.

19700101 199703 1 007

03-2011

03-2013

7.

Elis Rahmawati, S.Hi.,S.H.

220002342

03-2011

03-2013

8.

Pepen, S.Ag

19660211 198803 1 001

03-2011

03-2013

9.

Muhammad Thamrin, S.Ag.

19641223 199903 1 001

03-2011

03-2013

10.

Arifin, S.Ag.,M.Hi.

19750908 200312 1 008

12-2011

12-2013

11.

Ita Sasmita, S.H

19780801 200312 1 007

12-2011

12-2013

12.

Hj. Inti Chobijati

19560812 198003 2 002

03-2011

03-2013

13.

Mataris, S.H.

19701015 199203 1 013

03-2011

03-2013

14.

Samsudin, S.Ag.

19761011 200312 1 002

12-2011

12-2013

15.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

19770303 200312 2 003

12-2011

12-2013

16.

Hj. Siti. Nurhayati, S.H.

19650516 199002 2 001

02-2011

02-2013

17.

Catur Budi Siswantoro, S.H.

19800316 200904 1 002

04-2011

04-2013

18.

Matsani

19610729 198603 1 002

04-2011

04-2013

19.

Nofera Susanti

19740428 199403 2 004

03-2011

03-2013

20.

Yulianti Widyaningsih, S.H.

19850727 200704 2 001

04-2013

21.

Hesna Ladia, S.E.

19860428 200904 2 004

04-2011 03 04-2011

22.

Aida Fithria, S.E.

19800815 200912 2 004

12-2013

23.

Novia Husein

19871124 200604 2 001

12-2011 04-2011

24.

Wiji Piningit

19780323 200604 1 002

04-2011

04-2013

04-2013 04-2013

a. Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat No.

Nama

NIP

Pangkat

Pangkat IV/b Sekarang III/d

1.

Dra. Rogayah

19600924 199103 2 001

IV/a

2.

Endang Ridwan, S.Ag..

19610716 198503 1 006

III/c

3.

Muhammad Thamrin, S.Ag.

19641223 199903 1 001

III/d

4.

Arifin, S.Ag.,M.Hi.

19750908 200312 1 008

5.

Ita Sasmita, S.H.

19780801 200312 1 007

III/c Sebelumnya III/b Dahulu III/b

6

Mataris, S.H.

19701015 199203 1 013

III/a

III/b

7

Matsani

19610729 198603 1 002

III/a

III/b

III/c III/c


37

b. Pegawai yang mengalami kenaikan jabatan No.

Nama

NIP

Jabatan dahulu

Jabatan sekarang

1.

Hj. Siti. Nurhayati, S.H.

19650516 199002 2 001

JSP

Kaur. Kepegawaian

2.

Catur Budi Siswantoro, S.H.

19800316 200904 1 002

PP

Kaur. Umum

c. Pegawai yang pindah dari PA lain ke PA Depok No.

Nama

NIP

Tgl/Bln/Th

PA Asal

1.

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H.

19660507 199203 1 005

09/09/2011

PA Cibadak

2.

Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

19621231 199203 1 014

09/09/2011

PA Cibinong

3.

Drs. H. Ace Ma’mun, M.H.

19590714 199003 1 001

31/10/2011

PA Cibinong

4

Elis Rahmawati, S.Hi.,S.H.

220002342

31/10/2011

PA Banjar Baru

5

Drs. Mahbub

19550717 197703 1 003

07/09/2011

PA Bekasi

6.

Ai Salamah, S.H.

19651113 199403 2 002

04/11/2011

PA Bogor

7.

Hesna Ladia, S.E.

19860428 200904 2 004

03/11/2011

PTA Jayapura

n

d. Pegawai yang pindah dari PA Depok ke PA lain No.

Nama

NIP

Tgl/Bulan/Tahu

PA Tujuan Pindah

1.

Drs. H. UU Abd. Haris, M.H.

19630623 198903 1 004

09/09/2011

PA Kota Tasik Malaya

2.

Drs. Azid Izuddin, M.H

19620713 199303 1 003

09/09/2011

PA. Cibinong

3.

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

19560912 198511 1 001

09/09/2011

PA. Cibinong

4.

Drs. Sarnoto, M.H.

19671225 199403 1 005

09/09/2011

PA Jakarta Pusat

5.

Dra. Taslimah, M.H

19680314 199303 2 005

09/09/2011

PA Jakarta Pusat

6.

Dra. Sulkha Harwiyanti. S.H.

19680915 199403 2 004

31/10/2011

PA. Cibinong

7.

Dra. Hj. ST. Nadirah

19661119 199303 2 002

31/10/2011

PA Bekasi

8.

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

19671005 199303 1 008

02/11/2011

PA Garut

9.

Mumu, S.H.,M.H.

19590203 198303 1 005

07/09/2011

PA Bogor

10.

Indra Ari Setiawan, S.H

19770308 200312 1 003

28/10/2011

PA. Cibinong

n

f. Pegawai yang telah memenuhi Batas Usia Pensiun No.

Nama NIHIL

NIP

Tgl/Bulan/Ta

Ket

hun

4. Pengisian Jabatan Sturuktural Pada bulan Desember 2011 , telah terjadi mutasi jabatan struktural pada Pengadilan Agama Depok, yaitu pada jabatan Wakil Ketua dari


38

pejabat lama Drs. H. UU ABD Haris, M.H. kepada pejabat baru Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H., dan pada bulan November 2011 juga mutasi jabatan struktural pada Pengadilan Agama Depok, yaitu pada jabatan Panitera Sekretaris dari pejabat lama Drs. H. Asop Ridwan, M.H. kepada pejabat baru Drs. Mahbub serta masih di bulan November terjadi mutasi jabatan struktural pada Pengadilan Agama Depok dari pejabat lama Mumu, S.H.,M.H. kepada pejabat baru Ai Salamah, S.H. (SK terlampir).

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah gedung pengadilan. Dan pada tahun 2011 ini Pengadilan Agama Depok tidak mendapatkan anggaran untuk perluasan pembangunan gedung kantor. b. Pemeliharaan Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Depok tidak mendapatkan anggaran pemeliharaan gedung dengan asumsi gedung yang baru masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan. c. Penghapusan Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan pada tahun 2010. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan


39

Untuk menambah dan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas gedung yang telah ada guna menunjang kinerja, sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Depok telah melakukan 5 (lima) pengadaan belanja modal peralatan dan mesin antara lain berupa : -

Pengadaan

pendingin

udara

(air

conditioner)

sebesar

Rp.

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan menghasilkan 4 (empat) buah AC dengan menelan biaya sebesar Rp. 17.820.000,(tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Proses pengadaan dilakukan dengan proses penunjukan langsung. -

Pengadaan papan visual sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menghasilkan 4 (empat) buah papan visual masingmasing 2 (dua) unit untuk daftar urut kepangkatanm 1 (satu) unit untuk struktur organisasi dan 1 (satu) unit untuk daftar nama pejabat dengan menelan biaya sebesar Rp. 29.683.500,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Proses pengadaan dilakukan dengan proses pengadaan langsung.

-

Pengadaan meubelair sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan menelan biaya sebesar Rp. 324.865.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Proses pengadaan dilakukan dengan proses penunjukan langsung.

-

Pengadaan pengembangan teknologi informasi berupa hardware sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menelan biaya sebesar Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Proses pengadaan dilakukan dengan proses penunjukan langsung.


40

-

Selain itu, pada tahun ini Pengadilan Agama Depok juga mendapatkan anggaran berupa pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) operasional Pimpinan (Ketua) sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan menelan biaya sebesar Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Proses pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

iii. Pemeliharaan Pengadilan Agama Depok saat ini memiliki sarana kendaraan operasional roda empat sebanyak 3 unit yang masing-masing satu unit Kendaraan oprasional Pimpinan (Ketua) dan yang satu unit lagi kendaraan oprasional Kantor dan

kendaraan operasional roda dua

sebanyak 5 unit masing-masing 1 unit pemberian Direktur Peradilan Agama Departemen Agama RI tahun 2003,

2 unit pemberian

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan 2 unit pengadaan DIPA Pengadilan Agama Depok 2008 Sarana dan prasarana lain sebagai penunjang kegiatan operasional kantor adalah komputer yang sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Depok telah memiliki 26 unit komputer desktop dan 8

unit

komputer

laptop

serta

satu

unit

multi-function

center

(scanner/copier/faximile/printer) dalam kondisi baik. Meskipun sarana dan prasarana tersebut sudah cukup memadai, namun mengingat volume beban kerja yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Depok maka sarana dan prasarana tersebut masih terasa kurang. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Depok mendapatkan anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin sebagai penunjang sarana


41

dan prasarana sebesar Rp. 46.680.000,-. Adapun rinciannya akan diuraikan pada bagian keuangan pada sub bab berikutnya. Adapun keadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Depok dapat dilihat pada table di bawah ini: KEADAAN SARANA DAN PRASARANA N

Nama Sarana Dan Prasarana I. Sarana Gedung 1. o Gedung Dan Tanah . A. Statusnya Baru/Lama B. Dibangun Tahun C. Luas Bangunan D. Luas Tanah E. Lokasi - Jalan Protokol - Pusat Niaga - Pusat Perkantoran - Pemukiman - Terpencil F. Simbol Didepan Pengadilan 2. Ruang Sidang A. Jumlahnya B. Luasnya C. Kelengkapan Ruang Sidang Dan Keadaan Masing- Meja Hakim Masing - Palu - Bendera Merah Putih - Bendera Cakra - Keadaan Ruang Sidang D. Ruang Sidang Anak 3. Ruang Ketua 4. Ruang Wakil Ketua 5. Ruang Hakim A. Jumlahnya B. Luasnya Masing-Masing 6. Ruang Kepaniteraan A. Panitera Luasnya B. Wakil Panitera Luasnya C. Kepaniteraan Perdata Luasnya D. Kepaniteraan Pidana Luasnya E. Kepaniteraan Hukum Luasnya 7. Ruang Kesekretariatan A. Wakil Sekretaris Luasnya B. Kesekretariatan Luasnya 8. Ruang Tunggu Penasehat Hukum 9. Ruang Jaksa 10. Ruang Tunggu Pihak Yang Berperkara/Pengunjung

Keterangan

Baru 2004 s.d. 2006 600 m² 4.117 m² Ya Ada 3 48 m² & 24 m² Ada Ada Ada Ada Baik Tidak Ada Ada Ada Ada 2 48 m² & 24 m² 12 m² Tidak Ada 33 m² Tidak Ada Tidak Ada 12 m² 28.5 m² Tidak Ada Tidak Ada


42

N

11. 12.

13. R 14.

1.

2. 3.

4.

Nama Sarana Dan Prasarana A. Jumlahnya o B. Luasnya Masing-Masing Loket Pembayaran . Ruang Tahanan A. Jumlahnya B. Luasnya Masing-Masing Ruang Arsip A. Jumlahnya B. Luasnya Masing-Masing Kamar Mandi/Wc A. Jumlahnya B. Luasnya Masing-Masing II. Sarana Kantor Kendaraan Operasional A. Mobil B. Sepeda Motor C. Sepeda Komputer Laptop Mesin Tik A. Manual B. Listrik Mesin Foto Copy

Keterangan 2 24 m² 6 m² Tidak Ada 1 12 m² 6 2.25 m² 5 3 5 26 8 2 -

Adapun rincian nilai asset Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut: - Tanah …………………………………………… Rp.

993.820.000,-

- Peralatan dan Mesin …………………………… Rp.

1.488.297.592,-

- Gedung dan Bangunan………………………….. Rp.

3.353.572.807,-

- Aset Tetap Lainnya …………………………….. Rp.

4.435.900,-

- Aset Tak Berwujud Lainnya ……………………. Rp.

49.700.000,-

Jumlah

Rp.

5.889.826.299,-

iv. Penghapusan Pada tahun 2011 ini Pengadilan Agama Depok tidak melakukan penghapusan barang.


43

C.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Depok pada Tahun Anggaran 2011 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 3.172.672.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor 0076/005-01.2.01/12/2011

tanggal

20

Desember

2011

dan

0076/005-

01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut: DIPA Nomor : 0076/005-01.2.01/12/2011 - Belanja Pegawai

=

Rp. 2.026.856.000,-

- Belanja Barang

=

Rp.

315.266.000,-

- Belanja Modal

=

Rp.

648.050.000,-

DIPA Nomor : 0076/005-04.2.01/12/2011 - Belanja barang Jumlah

=

Rp.

182.500.000,-

=

Rp. 3.172.672.000,-

Prosentase komposisi DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 per jenis belanja dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

KOMPOSISI DIPA TAHUN 2011

20% Bl. Pegawai 16%

64%

Bl. Barang Bl. Modal


44

Pertanggungjawaban aggaran yang bersumber dari APBN dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011, secara terperinci adalah sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.500.616.000,-, terdiri dari : 1) Bel. Gaji

Rp 1.810.296.000,-

2) Bel. Uang Makan PNS

Rp

205.920.000,-

3) Bel. Lembur

Rp

10.640.000,-

JUMLAH

Rp 2.026.856.000,-

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.488.755.426-, terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp 2.272.279.426,-


Rp

205.920.000,-

3) Bel. Lembur

Rp

10.556.000,-

JUMLAH

Rp 2.488.755.426,-

Selisih

Rp -710.754.774,-

JUMLAH

Rp 2.026.856.000,-

Adapun yang perlu dijelaskan disini adalah selisih yang terjadi adalah merupakan kekurangan anggaran untuk gaji pegawai yang terjadi sejak bulan Agustus 2011. c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. -710.754.774,-, terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp -710.838.774,-


Rp

0,-

3) Bel. Lembur

Rp

84.000,-

JUMLAH

Rp -710.754.774,-


45

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA 1

2.

Pengadilan Agama Depok

PAGU

REALISASI

SISA

KET

2.026.856.000 2.488.755.426 -710.754.774

Belanja Barang a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.,-, terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 123.986.000

2) Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

3) Bel. Honor operasional satuan kerja

Rp. 27.900.000

4) Bel. Barang Operasional Lainnya

Rp. 12.600.000

5) Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 87.600.000

6) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp. 46.650.000

7) Bel. Perjalanan biasa

Rp. 12.780.000

8) Bel. Barang non Operasional lainnya

Rp. 182.500.000

JUMLAH b.

3.750.000

Rp 497.766.000

Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 477.308.976,-, terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 123.986.000

2) Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

3) Bel. Honor operasional satuan kerja

Rp. 27.900.000

4) Bel. Barang Operasional Lainnya

Rp. 12.600.000

5) Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 77.893.152

3.750.000

6) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 46.649.824 7) Bel. Perjalanan biasa

Rp. 12.780.000

8) Bel. Barang non Operasional lainnya

Rp. 171.750.000

JUMLAH

Rp 477.308.976 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011

46

c.

Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.20.457.024,- terdiri dari: 1)

Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 9.706.848

2)

Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.

3)

Bel Barang non Operasional lainnya

176

Rp. 10.750.000

JUMLAH

Rp. 20.457.024

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA 1


PAGU

REALISASI

SISA

KET

337.426.000

333.850.751

3.575.249

3. Belanja Modal a.

Pagu Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 648.050.000,-, terdiri dari: 1) Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Rp.

1.050.000

2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair)

Rp.

329.000.000

3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

Rp.

220.000.000

Rp.

18.000.000

Rp.

80.000.000,-

(kendaraan rd 4) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 5) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (Perlengkapan Sarana Gedung) JUMLAH

Rp. 648.050.000,-


47

b.

Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.642.718.500,-, terdiri dari:

1) Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Rp.

1.050.000,-

2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair) Rp.

324.865.000,-

3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

Rp.

219.500.000,-

Rp.

17.820.000,-

Rp.

79.483.500,-

Rp.

642.718.500,-

(kendaraan rd 4) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 5) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (Perlengkapan Sarana Gedung) JUMLAH

c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.331.500,-, terdiri dari: 1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair) Rp. 2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

4.135.000,-

Rp.

500.000,-

Rp.

180.000,-

(Perlengkapan Sarana Gedung)

Rp.

516.500,-

JUMLAH

Rp.

5.331.500,-

(kendaraan rd 4) 3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA 1


PAGU

REALISASI

SISA

648.050.000

642.718.500

5.331.500

KET

Secara keseluruhan, total pagu anggaran, realisasi dan sisa anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011, adalah sebagai berikut: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011

48

1) Pagu Anggaran

Rp 3.172.672.000,-

2) Realisasi

Rp 3.857.638.250,-

3) Sisa Anggaran

Rp -684.966.250,-

REKAPITULASI TOTAL JENIS BELANJA PENGADILAN AGAMA DEPOK

No JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

1

PEGAWAI

2

BARANG

497.766.000

477.308.976

20.457.024

3

MODAL

648.050.000

642.718.500

5.331.500

JUMLAH

KET

2.026.856.000 2.737.610.774 -710.754.774

3.172.672.000 3.857.638.250 -684.966.250

Dengan demikian pelaksanaan penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 adalah sebesar 122 % dari total anggaran yang tersedia, dan menyisakan anggaran sebesar -22 %. Besarnya sisa anggaran sebesar -22 %, perlu dijelaskan disini adalah anggaran yang kurang mencukupi pada belanja gaji pokok pegawai.


49

D.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

Administrasi Perkara Pengadilan Agama Depok merupakan salah satu lembaga yang

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu

perkara. Hal ini sejalan dengan Undang Undang nomor 04 tahun 2004 mengenai

Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam

kinerjanya maka diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sebagai lembaga yang menginduk kepada Mahkamah Agung maka peraturan dan tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Depok juga tak lepas dari Keputusan - Keputusan Mahkamah Agung. Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan

Keputusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/001/SK/I/1991, tanggal

24 Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama maka pengadilan Agama Depok dalam pelaksanaan

administrasi

peradilan

selalu

mengacu

kepada

keputusan tersebut. Diantara pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK yang telah diatur dan diseragamkan oleh Mahkamah Agung diantaranya meliputi: a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; b. Pola tentang register perkara; c. Pola tentang keuangan perkara; d. Pola tentang pelaporan perkara; e. Pola tentang Kearsipan perkara.


50

Dalam

pelaksanaan


penyelenggaraan tak

dapat

administrasi,

melepaskan diri dari

perkembangan teknologi. Oleh karenanya Pengadilan Agama Depok dalam hal ini menerapkan sistem komputerisasi SIADPA yaitu Sistem Informasi Administrasi

Perkara

Peradilan

Agama

yang

sekarang

ini

menjadikan tolok ukur kemampuan Pengadilan Agama Depok dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK Pengadilan Agama Depok telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan administrasi perkara yang merupakan bagian dari court of law

yang mutlak harus

dilaksanakan. Pengadilan Agama Depok bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang diajukan oleh masyarakat. Prosedur perkara di Pengadilan Agama Depok melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II, dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

1.2. Pola Register Perkara Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991,

pola register perkara yang diterapkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011

51

Pengadilan Agama Depok terdiri dari: a.

Register induk perkara Gugatan;

b.

Register induk perkara Permohonan;

c.

Register permohonan Banding;

d.

Register permohonan Kasasi;

e.

Register permohonan Peninjauan Kembali;

f.

Register Surat Kuasa;

g.

Register Akta Cerai. Pola register perkara tersebut sangat berfungsi untuk

memudahkan

dalam

proses

administrasi

peradilan

di

Pengadilan Agama Depok. Pola tersebut juga berfungsi untuk mengetahui: a.

Uraian tentang keadaan perkara sejak mulai didaftarkan sampai

dengan

diputus

serta

sampai

putusan

dilaksanakan; b.

Gambaran tentang kegiatan Hakim dan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, serta Panitera Pengganti;

c.

Gambaran tentang formasi hakim dan para pejabat kepaniteraan;

d.

Terhindar dari sikap keraguan terhadap data dan sebagai sumber informasi;

e.

Register perkara bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta autentik.

1.3. Pola Tentang Keuangan Perkara Dasar hukum tentang pola keuangan perkara yakni termaktub dalam pasal 121 ayat (4) HIR. Dalam pelaksanaan pola keuangan perkara, Pengadilan Agama Depok mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah


52

Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 yang penjabarannya dilengkapi oleh berbagai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai peraturan lainnya. Begitu pula semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal

keuangan perkara harus disalin dalam buku induk

keuangan perkara yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara yang masuk Pengadilan Agama Depok dan dicatat setiap hari. Dalam setiap penutupan buku induk keuangan tersebut dijelaskan pula keaadaan keuangan menurut buku kas dan keadaan keuangan yang ada di brankas atau yang disimpan di bank. Penutupan buku induk keuangan perkara dalam rangka pengawasan juga dilakukan pada setiap triwulan (3 bulan) sekali dan dibuat berita acara penutupan kas. Adapun posisi buku induk keuangan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: -

Saldo bulan lalu

Rp

181.527.000-

-

Penerimaan

Rp

142.399.000,-

Jumlah

Rp

323.926.000,-

Rp

95.258.000-

Rp

228.668.000,-

-

Pengeluaran Saldo

1.4. Pola Tentang Laporan Perkara Laporan perkara merupakan informasi yang meliputi keadaan perkara, kegiatan hakim, keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, perkara eksekusi dan juga laporan tentang keuangan perkara.


53

Dalam pelaksanannya, Pengadilan Agama Depok telah menerapkan pola laporan perkara sesuai dengan Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

nomor

KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 dan dijabarkan melalui berbagai surat edaran Mahkamah Agung RI berbagai peraturan lainnya. Laporan tersebut

dan

memiliki

beberapa fungsi sebagai: a.

Alat pemantau segala tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Depok.

b.

Bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan

oleh

Pengadilan

Agama

Depok

dan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung ataupun Mahkamah Agung RI dan hasil pengawasan. c.

Untuk

mengetahui

kemajuan-kemajuan

yang

telah

dicapai, sehingga dalam mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

1.5. Pola Kearsipan Perkara Pengadilan Agama Depok telah melaksanakan pola tentang Kearsipan perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

nomor

KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 dan dijabarkan melalui berbagai surat edaran Mahkamah Agung RI

dan

berbagai peraturan lainnya, sehingga kearsipan perkara memiliki nilai-nilai: a.

Administrasi value (nilai administrasi);

b.

Legal value (nilai hukum); Laporan Tahunan Pengadilan Agama Depok Tahun 2011

54

c.

Fiskal value (nilai keuangan);

d.

Research value (nilai penelitian);

e.

Educational value (nilai dokumentasi). Penataan arsip berkas perkara di Pengadilan Agama

Depok

berdasarkan

numeric

filling,

yakni

penataan

berdasarkan nomor perkara. Dimana penyusunan arsip berkas perkara

digolongkan

menjadi

perkara-perkara

gugatan,

permohonan dan berkas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa. Dalam melaksanakan pengarsipan maka dibuatlah buku besar untuk memudahkan pelaksanaan pengarsipan dan pengambilan arsip perkara bila diperlukan. Mengingat sangat pentingnya pengelolaan arsip berkas perkara tersebut, tentunya harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk unsur pimpinan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera serta menjadi perhatian Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok. Di Pengadilan Agama Depok sekarang ini penataan arsip berkas perkara telah memiliki ruangan khusus, tetapi ruangan yang tersedia relatif kecil karena perkara yang diterima setiap tahunnya banyak sekali, dibandingkan dengan keberadaan ruangan lain atau gedung kantor Pengadilan Agama Depok yang besar dan megah.


55

2. Administrasi Umum a. Bagian kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian

Pengadilan Agama

Depok telah dilakukan berdasarkan standar administrasi pemerintah. Berkas berkas kepegawaian di simpan dengan rapi dalam satu lemari berdasarkan nama pegawai, kendali kepegawaian, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar Kenaikan Gaji Berkala, dan sebagainya. Selain menyimpan berkas-berkas dokumen/file masing-masing pegawai dalam lemari file, administrasi kepegawaian juga telah menggunakan sistem komputerisasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. b. Bagian Keuangan Dalam menyusun laporan keuangan DIPA dan laporan aset kekayaan negara, Pengadilan Agama Depok juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), yang keduanya telah berlaku secara nasional sebagaimana aplikasi RKA/KL. Laporan SAK dengan menggunakan sistem komputerisasi sangat membantu bagi kelancaran dan akurasi pelaporan keuangan baik ke Departemen Keuangan melalui KPPN maupun ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Laporan Keuangan DIPA Pengadilan Agama Depok secara umum tidak pernah mengalami keterlambatan pengiriman, baik ke KPPN maupun ke PTA Bandung. Kalaupun ada, biasanya disebabkan


56

oleh disket yang tidak dapat dibaca oleh sistem komputer penerima di PTA Bandung. Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok juga telah menggunakan sistem komputerisasi aplikasi SPM, sehingga dalam penyusunannya tidak lagi secara manual, akan tetapi cukup dengan meng-input data yang diperlukan, yang selanjutnya dicocokkan dengan data KPPN untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya. c. Bagian Umum Dalam Sub Bagian Umum, telah dilakukan penertiban terhadap surat-surat penting antara lain surat masuk dan surat keluar, kendali permintaan keperluan perkantoran oleh pegawai, daftar persediaan barang, dan lain-lain. Jumlah surat yang diterbitkan oleh PA. Depok sebanyak 3175 buah dengan 28 tujuan instansi yang berbeda, sedangkan jumlah surat yang masuk/diterima oleh PA.Depok sebanyak 2080 buah dari 33 jenis instansi yang mengirim. Baik surat yang keluar ataupun yang masuk yang terbanyak adalah yang ditujukan atau diterima dari instansi lingkungan peradilan agama. Selain

itu

telah

dilakukan

juga

penertiban

administrasi

perpustakaan, seperti penerbitan kartu peminjam dan penyusunan daftar katalog buku. Untuk Laporan kekayaan Negara, Pengadilan Agama Depok juga telah menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dalam menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB), Perolehan Aset, Laporan Keadaan Barang, dan lain-lain yang pelaporannya dilakukan satu semester sekali ke PTA Bandung. Sedangkan untuk KPPN hanya melaporakan Posisi Barang Negara di Neraca SAI yang dilampirkan pada laporan SAI setiap bulan.


57

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Depok sesuai harapan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan laporan tahun 2010 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Depok yang sangat kompleks dilapangan. Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Depok memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Depok dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIADPA, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Depok, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.


58

Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Depok, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Depok di tahun 2011 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tanggung jawab Pengadilan Agama Depok dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efesien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2011; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara reasonable dan accountable.

B. REKOMENDASI Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1.

Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak sebanding dengan jumlah Hakim. b) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis; c)

Mengusulkan penambahan ruang mediasi beserta perlengkapannya yang layak dan memadai;

d) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural; e) Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer; f)

Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);


59

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen a) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi; b) Sesegera

mungkin

mendorong

Mahkamah

Agung

RI

untuk

melaksanakan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama Depok menjadi kelas I. A; c) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis)

atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan; d) Perlu adanya penambahan anggaraan

melalui DIPA 2011 untuk

penambahan tenaga honorer/kontrak.


60

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

Recommend Documents