LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MANNA TAHUN 2014 WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MANNA TAHUN 2014

WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Kata pengantar

2014 2014 KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Allahummasholi’alamuhammadwa‘alaalimuhammad. Berkat kasih sayang-Nya melalui iringan rahmat, inayah dan hidayah-Nya Pengadilan Agama Manna Kelas II dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna Tahun 2014. Laporan tahunan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Manna Kelas II selama satu tahun penuh. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat diketahui kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya berusaha mencari jalan pemecahan dan pada akhirnya merupakan tolak ukur untuk melaksanakan tugas pada tahun yang akan datang. Sebagai insan yang memiliki keterbatasan kemampuan kami menyusun laporan ini secara bersama sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun apabila ada kekurangan atau kesalahan pada laporan yang kami sajikan kami sangat mengharapkan koreksi, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, dari berbagai pihak demi perbaikan laporan tahunan dimasa akan datang. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Manna Kelas II dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas laporan tahunan ini. Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin yaa rabbal alamin. Akhirnya, sebagai harapan kami laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Manna, Ketua,

Desember 2014

Drs. Lazuarman, M.Ag. NIP. 19680727 199403 1 008

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna Tahun 2014

i

Daftar isi

2014 2014 Daftar isi

Pengantar ___________________________________________________ Daftar Isi ____________________________________________________ Bab I Pendahuluan __________________________________________ Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) _____________________________ A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ______________________________ B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) _____________________________ Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ______________________________ A. Sumber Daya Manusia _________________________________________ B. Keadaan Perkara ______________________________________________ C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana _______________________________ D. Pengelolaan Keuangan _________________________________________ E. Dukungan Teknologi Informasi __________________________________ F. Regulasi Tahun 2014 __________________________________________ Bab IV Pengawasan __________________________________________ A. Internal _____________________________________________________ B. Evaluasi _____________________________________________________ Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi_____________________________ Lampiran ____________________________________________________


ii

i ii 1 6 9 33 43 43 46 53 64 69 71 72 72 77 78

Bab i pendahuluan

2014 2014 Bab I Pendahuluan

Setiap anggota masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai makhluk mandiri maupun sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan perlindungan dari Negara. Perlindungan ini antara lain dalam bentuk perlindungan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan, termasuk di dalamnya adalah Peradilan Agama. Masyarakat pencari keadilan menaruh harapan penuh terhadap Pengadilan Agama. Peradilan pada umumnya atau Pengadilan Agama pada khususnya atau lebih khusus lagi Pengadilan Agama Manna Kelas II, dalam melaksanakan tugasnya seharihari selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas pokok mengenai Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial maupun tugas-tugas yang lain. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin memantapkan keberadaan lembaga peradilan agama dalam hal fungsi, kedudukan dan kewenangannya di Indonesia. Diantara faktor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan kewenangan lembaga peradilan agama dari peradilan semu (quasi rechtspraak) dan independen pada lembaga eksekutif dalam hal pembinaan teknis non yudisial dalam tata hukum di Indonesia berubah kedudukan menjadi sejajar dengan lembaga peradilan lainnya dan pula independen dari campur tangan pihak lain ekstra yudisial (eksekutif). Acuan dari pada pelaksanaan tugas dibidang Teknis Yudisial termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dibidang administrasi kepaniteraan diantaranya yaitu : 1. Staatsblat 1941 Tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB=HIR), dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Permenag Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung


1

Bab i pendahuluan

2014 2014

9.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127A/SK/VIO/2008 Tentang Perubahan Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali 15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan 16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syar’iyah. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas pokok di bidang Teknis Yudisial. Selanjutnya acuan dari pada pelaksanaan tugas pokok di bidang Non Teknis Yudisial diantaranya yaitu : Dan Peraturan perundangan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas pokok di bidang Non Teknis Yudisial : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VII/2014 tentang tunjangan khusus kinerja pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2013 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung. 6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 8. Peraturan Pemrintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.


2

Bab i pendahuluan

9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

28.

2014 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 perubahan pertama atas keputusan Ketua MARI Nomor 71/KMA/SK/V/2008tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2002, dan Nomor 42 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor12/SEK/SK/I/2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2014.


3

Bab i pendahuluan

2014 2014

29. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2002 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997. 31. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 32. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 33. Keputusan Presiden RI Nomor 138 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Panitera dan Tunjangan Hakim 34. Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Tentang pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan. 36. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. VISI Visi Pengadilan Agama Manna mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Dalam frasa tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Misi yang dikembangkan untuk mencapai visi tersebut adalah : 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern 3. Meningkatkan Kualitas system Pemberkasan Perkara kasasi 4. Meningkatkan Kajian Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Manna mempunyai visi yaitu : “ Terwujudnya Peradilan Agama Manna yang Agung “

MISI 1.

Meningkatkan profesionalisme Aparatur peradilan Agama;

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern; 3. Meningkatkan Kwalitas Sistem Pemberkasan Perkara; 4. Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama.


4

Bab i pendahuluan

2014 2014

Pengadilan Agama Manna, selama menjalankan tugasnya pada tahun 2014 ini telah melakukan kebijakan-kebijakan yang secara garis besar telah tersusun dalam suatu laporan tahunan yang sistematikanya sebagai berikut : Bab I Bab II

Pendahuluan Struktur Organisasi (Tupoksi) Menguraikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Bab III Pembinaan dan Pengelolaan Menguraikan Sumber Daya Manusia, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi dan Regulasi Tahun 2014. Bab IV Pengawasan Menguraikan pengawasan Internal dan Evaluasi. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.


5

Bab ii struktur organisasi (tupoksi)

2014 2014

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tahun 2014 berjumlah 32 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2

Tabel 1 Nama Pegawai Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2014 BIDANG Non NAMA JABATAN Teknis Teknis Yudisial Yudisial √ Ketua Drs. Lazuarman, M.Ag √ Wakil Ketua Drs. H. Syazili, SH, MH

3

Dra. Nurmalis, M

√

Hakim Madya Muda

4

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I

√

Hakim Pratama Utama

5

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

√

Hakim Pratama Utama

6

Saifullah Anshari, M.Ag

√

Hakim Pratama Madya

7

Mashuri, S.Ag., M.H

√

Hakim Pratama Madya

8

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

√

Hakim Pratama Muda

9

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

√

Hakim Pratama Muda

10

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

√

Hakim Pratama Muda

11

Sudiliharti, S.H.I

√

Hakim Pratama Muda

12

M. Sahrun, S.Ag

√

Panitera/Sekretaris

13

Tamrin, SH

√

Panitera Pengganti

14

Maryanti, SH

15

Neli Sakdah, S.Ag, SH

16

Zana Sulasteri, SH

17

Dansahari, S.H

18

Haris Munandar, ST

19

Rani Asmara, S.T., M.M

20

M. Amin, S.H.I

21

Su’ud

√

Panitera Pengganti

22

Barunuddin, S.H

√

Panitera Pengganti


6

NO 1

√

Wakil Sekretaris

√

Panitera Muda Hukum

√

Panitera Muda Gugatan Panitera MudPermohonan Kepala Urusan Keuangan Kepala UrusaKepegawaian Kepala Urusan Umum

√ √ √ √


2014 2014

23

Ardina, BA

√

Panitera Pengganti

24

Adi Harja, S.H

√

Panitera Pengganti

25

Dimra

√

Jurusita

26

Eviyati

√

Jurusita Pengganti

27

Amril

√

Jurusita Pengganti

28

Sopiah, SH

√

Jurusita Pengganti

29

Arisa Anggeraini, SH

30

Diny Sriwijayanti, A.Md

√

Staf Panmud Keuangan Staf Urusan Keuangan

31

Zulvayana, S.H.I

√

Staf Urusan Umum

32

Liza Puspanita, S.H.I Jumlah

√

√

Staf Panmud Hukum

25

7

Sumber: Pengadilan Agama Manna Tahun 2014 Dari tabel di atas diketahui bahwa pegawai fungsional sebanyak 25 orang dan pegawai struktural sebanyak 7 orang (1 Orang Calon Pegawai Negeri). Di samping itu Pengadilan Agama Manna Kelas II juga dibantu oleh tenaga honorer yang diangkat melalui DIPA Pengadilan Agama Manna yang berjumlah 10 orang dengan perincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2 Tenaga Honorer Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2014 NO 1

NAMA Bambang Sugiantoro

JOB/TUGAS Sopir

KET NON DIPA (2006-2007) DIPA (2008-2013) DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA

2 Thomas Aryandi Satpam 3 Gros Ocsan, S.H. Satpam 4 Disarman Afriadi Pramusaji 5 Yeni Sunarti, SE Pramusaji 6 Eva Yunita, S. Pd Pramusaji 7 Patih Kurniawan Satpam 8 Montus Doni Arwan, SP Sopir 9 Cici Nopita Sari, S. Pd Pramusaji 10 Yuriska Angjelina, S. Sos Pramusaji Sumber: Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2014


7


2014 2014

Tugas Pokok Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Agama Manna untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama Manna mempunyai tanggung jawab yang besar sekaligus mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, disisi lain penyelenggaraan Pengadilan Agama Manna baik dalam pengelolaan administrasi umum dan perkara merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas Pengadilan Agama terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. Peradilan Agama Manna yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Manna menyelenggarakan fungsi: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang


8


f. g. h.

A

2014 2014

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Warmaking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya; Menyelesaikan Sengketa Syari’ah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam penyusunan standard operational prosedur (SOP) Pengadilan Agama Manna Kelas II berpedoman kepada penyusunan standard operational prosedures (SOP) Mahkamah Agung RI. Standard operational prosedur (SOP) Pengadilan Agama Manna ini mengambarkan bagaimana proses pekerjaan dilaksanakan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku, pejabat terkait yang bertanggung jawab dan alokasi waktu penyelesaian pekerjaannya. Hal ini bertujuan sebagai acuan dalam bertindak agar akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Manna Kelas II dapat dievaluasi dan terukur, dengan rincian sebagai berikut : Standard Operational Prosedur (SOP) Bagian Kepaniteraan 1. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama a. Pemberian informasi tetang procedure berperkara. b. Penaksiran panjar biaya perkara dalam satu daftar rincian panjar. c. Penerbitan SKUM rangkap 4 (empat) dan penyerahan berkas lengkap dengan gugatan/permohonan kepada pihak d. Penerimaan pendaftaran perkara dan penyerahan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada pihak. 2. Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) a. Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-cuma (prodeo) b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Berkas perkara diteruskan kepada Panitera d. Panitera memeriksa kelayakan dan ketersediaan dana untuk berperkara secara cuma-Cuma e. Panitera membuat penetapan berdasarkan pertimbangan terhadap berkas perkara f. Panitera meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan


9


2014 2014

g. Ketua Pengadilan membuat penetapan berdasakan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh Panitera h. Panitera/Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada Negara 3. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi a. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi b. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak c. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih. d. Memilih dan menyepakati mediator e. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati. f. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak g. Menerima penetapan mediator dari para pihak h. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I i. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator j. Melaksanakan mediasi k. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim. 4. Penerimaan Memori Banding a. Menerima memori banding serta soft copy dari pembanding (kuasanya) b. Meneliti kelengkapan memori banding. c. Membuat tanda terima penerimaan memori banding . d. Menandatangani tanda teima memori banding. e. Menyerahkan tindasan tanda terima memori banding kepada pembanding (kuasanya). f. Menggabungkan memori banding dan tanda terima memori banding kedalam map bundel g. Membuat Instrumen PBT memori banding dan menyerahkan kepada JSP. h. Membuat instrumen pencatatan dan menyerahkan kepada petugas meja II i. Mencatat tanggal penerimaan memori banding dalam buku register.  Pencabutan Banding (Sebelum Berkas Permohonan Banding Dikirim) a. Menerima SKUM dan rincian panjar biaya yang telah ditanda tangani dan dicap Bank yang ditunjuk b. Menanda tangani SKUM dan menterakan cap tanda lunas setelah dicatat dalam Register Keuangan c. Menyerahkan Lembaran I dan II SKUM kepada Pembanding (Kuasa) d. Menerima SKUM yang telah ditanda tangani Kasir dan di cap lunas e. Membuat Akta Pencabutan Banding 2 eks dan menyerahkan kepada Panitera setelah ditanda tangani Pembanding (Kuasa) f. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pencabutan dan lembaran I SKUM kepada Pembanding


10


g. h. i. j. k.

2014 2014

Menyerahkan berkas pencabutan kepada Petugas Meja III Membuat Surat perihal pencabutan tersebut yang ditujukan kepada Ketua PTA Menanda tangani Surat pencabutan Menggabungkan Akta pencabutan dan Surat Ketua dalam Map Bundel B Membuat Instrument perintah pemberitahuan pencabutan.

 Pengiriman Hasil Perdamaian Perkara Banding a. Menerima laporan penyelesaian perkara banding secara damai dari Pembanding b. Membuat tanda terima c. Menyerahkan tanda terima kepada Pembanding setelah ditanda tangani Panitera d. Menyerahkan laporan penyelesaian perkara secara damai dari Petugas Meja I e. Membuat instrument perintah pengiriman hasil upaya perdamaian dan instrument biaya pengirirman serta Surat Pengantar f. Menanda tangani Surat Pengantar, instrument perintah pengiriman hasil upaya perdamaian dan instrument biaya pengiriman g. Menyerahkan instrument pengiriman Akta Pencabutan kepada Kasir h. Menerima biaya pengiriman dari kasir dengan tanda terima setelah dicatat dalam buku register i. Membuat Surat Pengantar j. Penomoran Surat Pengantar setelah dicatat dalam Buku Surat Keluar k. Menanda tangani Surat Pengantar l. Mengirim berkas perdamaian secara tercatat dengan ekspedisi m. Membuat instrument mencatat dan menyerahkan kepada Petugas Meja II n. Mencatat tanggal pengiriman berkas Banding ke dalam Register Banding o. Menggabungkan instrument perintah mengirim ke dalam arsip bundel salinan A dan B setelah diberi catatan tanggal pengiriman dan di paraf Petugas Meja III. 5. Pendaftaran Perkara Kasasi a. Menerima surat permohonan/pernyataan kasasi dari Pemohon kasasi dilampiri salinan putusan tingkat banding dan tingkat pertama yang diperoleh dari meja III (tiga rangkap) beserta soft copy. b. Meneliti surat permohonan / pernyataan kasasi beserta lampirannya berupa memori kasasi, salinan putusan banding dan salinan putusan tingkat pertama beserta soft copy. c. Menaksir panjar biaya perkara kasasi dan membuat SKUM. d. Menerima pembayaran panjar biayakasasi sesuai SKUM e. Memberi tanda lunas pada SKUM f. setelah Pemohon kasasi membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk g. Mencatat panjar biaya kasasi dalam buku jurnal biaya kasasi


11


2014 2014

h. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon kasasi untuk disimpan oleh yang bersangkutan i. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat permohonan kasasi dan menyerahkan kepada Pemohon kasasi untuk dIIjukan kasasi ke meja I j. Menerima surat permohonan kasasi beserta lampirannya disertai SKUM lembar kedua k. Menerbitkan akta permohonan kasasi dengan ditanda tangani oleh Panitera rangkap 3 plus sejumlah Termohon kasasi l. Menyerahkan akta permohonan kasasi beserta surat permohonan kasasi, SKUM dan lampirannya kepada Pemohon kasasi untuk didaftarkan ke meja II m. Menerima pendaftaran permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dan mencatat dalam buku register gugatan dan register kasasi n. Menyerahkan berkas kasasi kepada petugas meja I o. Menerima berkas kasasi dari Petugas meja II untuk persIIpan pemberkasan p. Menunjuk JS/JSP agar memberitahukan adanya kasasi kepada Termohon kasasi q. Menyerahkan relass pemberitahuan Kasasi kepada meja I untuk dimasukkan di dalam berkas kasasi r. Menerima memori kasasi dari pemohon kasasi dan kontra memori kasasi kepada termohon kasasi s. menyerahkan memori kasasi/kontra memori kasasi kepada meja II untuk dicatat di dalam register gugatan dan register kasasi t. Menyerahkan memori kasasi/kontra memori kasasi kepada meja I untuk dimasukkan di dalam berkas kasasi u. Menunjuk JS/JSP untuk memberitahukan tentang adanya memori/kontra memori kasasi kepada masing-masing pihak v. Menyerahkan relass pemberitahuan memori kasasi/kontra memori kasasi kepada meja I untuk dimasukkan di dalam berkas kasasi w. Menunjuk JS/JSP agar memberitahukan kesempatan inzage kepada para pihak dalam perkara kasasi x. Menyerahkan pemberitahuan insage kepada meja I untuk dimasukkan di dalam berkas kasasi y. Menyusun dan menjilid bundel A dan bundel B sesuai dengan urutan yang telah ditentukan masing-masing rangkap 2 z. Mengirim berkas kasasi (asli) ke Mahkamah Agung RI dan soft copy putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding (berkas elektronik) lewat email dan atau cd aa. Menyerahkan berkas kasasi (Photo copy) kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di dalam box berkas berjaalan bb. Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI cc. Menyerahkan surat pemberitahuan pendaftaran perkara kasasi kepada meja II untuk di catat dalam register gugatan dan register kasasi


12


dd. ee.

2014 2014

Menunjuk JS/JSP untuk memberitahukan pendaftaran kasasi kepada para pihak dalam kasasi Menyerahkan relas pemberitahuan Kasasi kepada Panmud gugatan untuk disimpan di dalam box berkas berjalan.

 Penerimaan Pendaftaran Permohonan Kasasi Dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) a. Menerima permohonan kasasi secara cuma-cuma (prodeo) b. Memeriksa kelengkapan berkas kasasi c. Membuat SKUM nihil d. Menyerahkan SKUM kepada pemohon kasasi. e. Mencatat biaya perkara nihil dalam buku jurnal perkara kasasi f. Membubuhkan nomor perkara pada SKUM sesuai nomor perkara yang dimohonkan kasasi g. Menyerahkan kembali surat permohonan kasasi beserta asli SKUM kepada pemohon kasasi h. Menerima surat permohonan kasasi dan asli SKUM dari pemohon kasasi i. Menyerahkan berkas permohonan kasasi kepada Meja III j. Menyerahkan berkas permohonan kasasi kepada Ketua melalui Panitera dengan disertai blanko PMH, PHS dan Penunjukan PP. k. Membuat PMH l. Menyerahkan berkas permohonan prodeo kasasi kepada panitera m. Menunjuk panitera pengganti n. Menyerahkan berkas permohonan prodeo kasasi kepada Ketua Majelis o. Membuat PHS permohonan prodeo kasasi p. Menunjuk Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak q. Melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan insidentil r. Melakukan persidangan insidentil s. Membuat BAP pemeriksaan permohonan prodeo kasasi dan menanda tanganinya bersama Ketua Majelis t. Menyerahkan BAP pemeriksaan permohonan prodeo kasasi kepada Meja III u. Membundel berkas permohonan prodeo kasasi v. Memasukan BAP permohonan prodeo kasasi kedalam bundel B w. Mengirimkan bundel A dan B ke Mahkamah Agung RI. 6. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali a. Menerima surat permohonan peninjauan kembali beserta alasannya dilampiri salinan putusan tingkat kasassi, salinan putusan tingkat banding dan salinan putusan tingkat pertama dan soft copy yang diperoleh dari meja III (tiga rangkap) b. Meneliti surat permohonan peninjauan kembali beserta lampirannya berupa salinan putusan kasasi atau salinan putusan banding atau salinan putusan tingkat pertama


13


2014 2014

c. Menaksir panjar biaya perkara Peninjauaan Kembal dan membuat SKUM. d. Menerima pembayaran panjar biaya perkara Peninjauan Kembali sesuai SKUM e. Memberi tanda lunas pada SKUM setelah Pemohon PK membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk f. Mencatat panjar biaya PK dalam buku jurnal biaya PK g. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon PK untuk disimpan oleh yang bersangkutan h. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat permohonan PK dan menyerahkan kepada Pemohon PK untuk dIIjukan PK ke meja I i. Menerima surat permohonan PK beserta lampirannya disertai SKUM lembar kedua j. Menerbitkan akta permohonan PK dengan ditanda tangani oleh Panitera rangkap 3 plus sejumlah Termohon PK k. Menyerahkan akta permohonan PK beserta surat permohonan PK, SKUM beserta lampirannya kepada Pemohon PK untuk didaftarkan ke meja II l. Menerima pendaftaran permohonan PK beserta alasan dan bukti-buktinya dari Pemohon PK serta mencatat dalam buku register gugatan dan register PK m. Menunjuk JS/JSP untuk memberitahukan adanya PK kepada Termohon PK n. Menyerahkan relass pemberitahuan PK kepada meja II untuk dimasukkan di dalam berkas PK o. Menerima surat jawaban atas permohonan peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali p. Menyerahkan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali kepada meja II untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara Peninjauan Kembali q. Meneruskan berkas perkara PK kepada Panitera disertai blanko PMH, PHS dan Penunjukan panitera sidang r. Menunjuk panitera sidang perkara PK s. Menyerahkan berkas PK kepada Ketua t. Menerbitkan Penetapan Majelis Hakim u. Menyerahkan berkas perkara PK kepada Majlis hakim yang ditunjuk v. Menerbitkan PHS dan memerintahkan JS/JSP untuk memanggil para Pihak dalam perkara PK melalui Panitera sidang yang ditunjuk w. Menunjuk JS/JSP agar memanggil para pihak dalam perkara PK x. Menyerahkan relass panggilan kepada Majlis Hakim y. Melaksanakan sidang untuk memeriksa dan memastikan adanya alasan PK dan novum z. Menyerahkan berkas perkara beserta berita acara sidang kepada Meja I aa. Menyusun dan menjilid bundel A dan bundel B perkara Peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku rangkap 2 bb. Mengirimkan berkas perkara PK (asli) ke Mahkamah Agung RI cc. Menyerahkan berkas PK (photo copy) kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di dalam box berkas berjalan dd. Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara PK dari Mahkamah Agung


14


2014 2014

ee. Menunjuk JS/JSP agar memberitahukan pendaftaran perkara PK di Mahkamah Agung kepada para pihak dalam PK ff. Menyerahkan relass pemberitahuan pendaftaran perkara PK kepada Panmud gugatan untuk disimpan dalam box berkas berjalan. 7. Konsignasi a. Menerima surat permohonan konsignasi b. Meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon c. Menaksir panjar biaya konsignasi dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon agar membayar panjar biaya konsignasi pada d. Memberi tanda lunas pada SKUM setelah Pemohon membayar panjar biaya konsignasi di Bank yang ditunjuk. e. Menyerahkan SKUM lembar kedua kepada Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan f. Mencatat biaya konsignasi dalam buku jurnal konsignasi g. Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan kepada Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan h. Menunjuk JS/JSP untuk melaksanakan penawaran untuk menerima pembayaran tunai kepada pihak yang berhak/termohon konsignasi i. Membuat berita acara akan dilakukan penyimpanan atau konsignasi di kas pengadilan j. Membuat berita acara konsignasi. 8. Proses Pemberkasan Perkara Dan Minutasi a. Menyusun berkas perkara secara Kronologis, di mulai dari surat Gugatan samapai dengan berita acara pembacaan putusan yang di lakukan setiap kali persidangan b. Membuat daftar isi berkas perkara. c. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dan memaraf pada pojok kanan bawah sampul berkas. d. menyerahkan berkas yang sudah diminutasi kepada meja III e. Menjahit bekas yang sudah diminutasi dan menyegel dengan kertas yanng di bubuhi setempel Pengadilan Agama. f. Menyerahkan instrumen tanggal penyelesaian minutasi kepada meja II g. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dalam buku registerperkara.  Minutasi Berkas Perkara A. Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan a. Melakukan crosscheck salinan putusan/penetapan dengan putusan/ penetapan asli. b. Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak.


15


B.

2014 2014

c. Membuat catatan kaki dalam putusan/penetapan yang menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal..................... d. Menyampaikan salinan putsan perceraian /penetapan ikrar talak kepada KUA ditempat para pihak bertempat tinggal melalui penyedia jasa pos/pengiriman Penyampaian Akta Cerai a. Membuat akta cerai untuk Penggugat/Tergugat pada hari Putusan BHT b. Membuat akta cerai untuk Pemohon/Termohon pada hari ikrar talak dijatuhkan. c. Mencatat akta cerai dalam register akta cerai. d. Mencatat nomor dan tanggal akta cerai dalam register induk perkara. e. Menyampaikan Akta Cerai kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/ Termohon. f. Mencatat tanggal penyampaian akta cerai dalam register akta cerai. g. Menyimpan lembar ketiga akta cerai dalam arsip berkas perkara.

9. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat a. Menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail dan faksimili). b. Mencatat pengaduan kedalam register pengaduan. c. Meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Ketua melalui Panitera. d. Meneruskan tentang pengaduan maasyarakat/publik tersebut kepada Ketua PTA. e. Menyimpan surat pengantar pengiriman pengaduan ke PTA 10. Pelaporan Perkara Pembuatan Laporan Bulanan Perkara  Laporan Keadaan Perkara (L1PA1) a. Menghimpun data perkara bulan sebelumnya yang belum diputus. b. Menghimpun data yang diterima pada bulan berjalan. c. Menghimpun data perkara yang sudah diputus dengan menyebutkan tanggal putus. d. Menghimpun data majelis yang menangani perkara yang belum diputus. e. Menghimpun data perkara sisa akhir bulan. f. Menghimpun data perkara yang belum dibagi kepada majelis. g. Menghimpun data perkara yang belum diminutir. h. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko L1PA1. i. Menandatangani laporan L1PA1. j. Mengirimkan laporan L1PA1 ke PTA.  Laporan Keuangan Perkara (L1PA7) a. Menghimpun data saldo keuangan bulan sebelumnya. b. Menghimpun data keuangan perkara yang diterima pada bulan berjalan. c. Menghimpun data pengeluaran biaya panggilan. d. Menghimpun data biaya sita.


16


2014 2014

e. f. g. h. i.









Menghimpun data biaya pengeluaran discente/ pemeriksaan setempat. Menghimpun data pengeluaran biayaS pemberitahuan. Menghimpun data biaya pengeluaran biaya perkara. Menghimpun data pengambilan sisa panjar. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LIPA7 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. j. Menandatangani laporan LIPA7 k. Mengirimkan laporan LI PA7 ke PTA. Laporan Perkara Yang Diterima Dan Diputus (LIPA8) a. Menghimpun data perkara berdasarkan jenisnya bulan sebelumnya yang belum diputus. b. Menghimpun data perkara berdasarkan jenisnya yang diterima pada bulan berjalan. c. Menghimpun data perkara yang sudah dicabut dengan menyebutkan tanggal dicabut. d. Menghimpun data perkara yang sudah digugurkan dengan menyebutkan tanggal digugurkan. e. Menghimpun data perkara yang tidak dapat diterima dengan menyebutkan tanggal tidak dapat diterima. f. Menghimpun data perkara yang dikabulkan dengan menyebutkan tanggal dikabulkan. g. Menghimpun data perkara yang ditolak dengan menyebutkan tanggal ditolak. h. Menghimpun data perkara yang dibanding dengan menyebutkan tanggal dibanding. i. Menghimpun data perkara yang di PK dengan menyebutkan tanggal di PK. j. Menuangkan data tersebut diatas kedalam laporan blangko LIPA8. k. Menandatangani laporan LIPA8 l. Mengirimkan laporan LI PA8 ke PTA. Laporan Keadilan Perkara Yang Mohon Banding (LIPA2) a. Mengambil data dari Meja II b. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LIPA2 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. c. Menandatangani laporan LIPA2 d. Mengirimkan laporan LI PA2 ke PTA Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon Kasasi (LIPA3) a. Mengambil data dari Meja II b. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LIPA3 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. c. Menandatangani laporan LIPA3 d. Mengirimkan laporan LI PA3 ke PTA Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon PK (LIPA4) a. Mengambil data dari Meja II


17


2014 2014

b. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LIPA4 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. c. Menandatangani laporan LIPA4 d. Mengirimkan laporan LIPA4 ke PTA.  Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon Eksekusi (LIPA5) a. Mengambil data dari Meja II b. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LIPA5 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. c. Menandatangani laporan LI PA5 d. Mengirimkan laporan LI PA5 ke PTA.  Laporan Tentang Kegiatan Hakim (LIPA6) a. Menghimpun data dari Meja II b. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko LI PA6 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera. c. Menandatangani laporan LIPA6 d. Mengirimkan laporan LI PA6 ke PTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kesekretaritan  Urusan Umum 1. Tata Cara Pengelolaan Persuratan A. Pengelolaan Surat Masuk a. Menerima dan mencatat nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada buku register surat masuk b. Membubuhkan kartu kendali (KK) untuk surat kepaniteraan dan lembar disposisi (LD) untuk surat kesekretariatan. c. Menuliskan nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada lembar KK atau LD. d. Mencatat nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal dalam buku ekspedisi surat untuk surat kepaniteraan e. Menyerahkan surat yang dilampiri LD kepada Kaur Umum. f. Menyerahkan surat yang dilampiri KK kepada Panmud Hukum serta meminta paraf pada KK dan buku ekspedisi surat serta mengambil dan mengarsipkan lembar kedua KK. h. Menerima surat dan memberi paraf pada KK dan buku ekspedisi surat i. Mencatat nomor surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal dalam buku register surat masuk. j. Mengarsipkan dan mengganti KK dengan LD serta menuliskan nomor, tanggal surat, asal surat, tanggal terima dan perihal pada LD. k. Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Wasek l. Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Wapan.


18


2014 2014

m. Wapan/Wasek Membaca surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Panitera/Sekretaris n. Pansek Membaca dan meneliti surat kemudian memberi paraf pada LD dan menyerahkan surat kepada Ketua atau memberi perintah pada LD kemudian diserahkan kembali kepada Wapan/Wasek. o. Ketua Membaca dan meneliti surat kemudian memberi perintah pada LD dan menyerahkan kepada Pansek. p. Pansek Mengisi perintah pada LD dan menyerahkan kepada Wapan/Wasek. q. Wasuk/Wapan Mengisi perintah pada LD, menyimpan dan mengarsipkan lembar kedua LD kemudian menyerahkan kepada unit pelaksana (UP) r. Mengarsipkan/menindaklanjuti sesuai perintah pada LD. B. Pengelolaan Surat Keluar a. Meneliti, mengkoreksi dan menyerahkan kembali konsep surat kepada TU/UP untuk diperbaiki. b. Wapan/Wasek Memberi paraf dan menyerahkan kepada Pansek apabila konsep surat sudah diperbaiki. c. Pansek Memberi paraf dan menyerahkan kepada Ketua/Wakil Ketua apabila konsep surat sudah diperbaiki d. Menandatangani surat dan menyerahkan TU/UP. e. Meminta nomor surat kepada petugas pengelola surat pada urusan umum f. Memberi dan mencatat nomor surat, tanggal surat, perihal surat dan tujuan surat pada buku register surat keluar g. Mencatat nomor surat, tanggal surat, perihal surat dan tujuan surat pada buku ekspedisi surat keluar dan menyerahkan kepada urusan umum h. Mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasi surat i. Menerima dan memberi paraf pada buku ekspedisi surat keluar TU/UP j. Mengirim surat sesuai dengan tujuan C. Pengelolaan/ Penatausahaan Arsip a. Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya b. Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat c. Menyeleksi dan menginventarisir arsip-arsip yang telah dapat dimusnahkan d. Melakukan pemusnahan arsip e. Membuat berita acara pemusnahan arsip f. Menyusun laporan. 2. Tata Cara Pengelolaan Humas Dan Pelayanan Publik/ Sarana A. Humas a. Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan b. Membuat print out informasi tentang kebijakan dan permasalahan Pengadilan c. Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik


19


2014 2014

e. Petugas humas mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawancara dan audiensi dengan pejabat/instansi terkait f. Melakukan kehumasan perlu koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting B. Pelayanan Publik/ Sarana a. Setiap pengunjung atau tamu Pengadilan Agama melalui meja information desk (meja informasi) b. Setiap tamu segera di transit ke ruang tunggu yang telah disediakan c. Menyediakan papan informasi d. Menyediakan informasi profil dan peta pengadilan e. Melakukan kehumasan perlu koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting. 3. Tata Cara Pengelolahan Website A. Membuat Berita/Artikel a. Mengkonsep berita/artikel. b. Mengkoreksi konsep berita/artikel. c. Memperbaiki konsep berita/artikel. d. Mengupload artikel, berita dan foto ke website. e. Mengirimkan berita ke email [email protected] untuk dapat dimuat di website badilag. B. Update Isi/ Menu Website a. Mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai bagian masing-masing b. Mengupload data ke website dengan menggunakan user masing-masing operator c. Memonitor updating isi/menu website setiap minggu d. Menegur operator yang tidak melakukan updating. C. Mendownload Email/ Surat Elektronik a. Memeriksa email [email protected] setiap hari b. Membuka website Mahkamah Agung, Badilag dan PTA Bengkulu setiap hari c. Mendownload surat dinas d. Mencetak surat dinas dan menyerahkan kepada petugas register surat masuk. D. Mengirim Email/ Data Elektronik a. Menerima softcopy data dari unit pelaksana b. Mengirimkan softcopy data ke email [email protected]


yang

dituju

melalui

email

20


4.

2014 2014

Tata Cara Pengelolaan Kebersihan, Keindahan Dan Keamanan Kantor A. Kebersihan Dan Keindahan a. Membuat jadual petugas kebersihan b. Mengesahkan dan menandatangani jadual petugas kebersihan c. Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat d. Menata ruang dan keindahan kantor e. Melengkapi keperluan ruangan non inventaris (barang habis pakai) dan mencatat dalam buku tersendiri f. Menerima Laporan Pelaksanaan Kebersihan perbulan. B. Keamanan a. Membuat jadual petugas keamanan b. Mengesahkan dan menandatangani jadual petugas keamanan c. Setiap tamu wajib melapor ke petugas piket d. Setiap tamu mencatat identitas dan keperluan di buku tamu e. Petugas piket mengarahkan tamu pada Kaur Umum dan dapat mengarahkan pada humas Pengadilan Agama Manna f. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa g. Menerima Laporan Petugas Keamanan perbulan

5. Tata Cara Pengolahaan Barang Milik Negara A. Penatausahaan Simak BMN Aset Tetap a. Melakukan opname fisik BMN b. Mengoreksi keadaan saldo awal BMN c. Mencatat SP2D dan dokumen pengadaan BJ ke dalam buku bantu ekstra dan intrakomptable secara manual d. Menginput data mutasi barang dan jasa kedalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu ekstrakomptable dan intrakomptable manual e. Memberi label nomor inventaris pada fisik barang f. Mencetak dan membuat DBR, DIL dan KIB g. Melakukan rekonsiliasi internal SIMAK dan SAK h. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL Bengkulu i. Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil j. Menerima laporan SIMAK BMN dan hasil opname fisik BMN satker k. Merekonsiliasi SIMAK wilayah ke DJKN Lampung l. Mengirimkan laporan korwil ke eselon I MARI m. Membuat laporan LMBT pertriwulan n. Meneima laporan LMBT dari PA sewilayah PTA pertriwulan o. Mengirimkan laporan LMBT, UPB dan PPBI pertriwulan ke Dirjen Badilag MARI.


21


2014 2014

B. Penghapusan BMN a. Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu b. Panitia penghapusan yang ditunjuk PTA Bengkulu mengumpulkan dokumen barang-barang yang akan di hapus c. Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang yang akan di hapus d. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang yang akan dihapus e. Mengirimkan surat ke KPKNL Bengkulu untuk rekomendasi penghapusan non kendaraan dan Dinas Perhubungan untuk penghapusan kendaraan f. Mengirimkan berkas penghapusan kepada PTA Bengkulu g. Setelah Surat Keputusan Kepala BUA MARI tentang persetujuan penghapusan barang diterima, selanjutnya mengajukan permohonan untuk jadual pelelangan kepada KPKNL Bengkulu h. Melaksanakan lelang dan membuat berita acara pelelangan i. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan dengan bukti berita acara lelang j. Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL k. Menerima risalah lelang untuk di input sebagai mutasi barang pada aplkasi SIMAK BMN l. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI. C. Penatausahaan BMN Aset Lancar a. Melakukan opname fisik barang persediaan b. Mengkoreksi saldo awal barang persediaan c. Mencatat pembelian barang persediaan kedalam buku bantu persediaan berdasarkan faktur pembelian d. Menginput pembelian barang persediaan kedalam aplikasi persediaan berdasarkan buku bantu e. Mencatat pendistribusian barang berdasarkan instrument permintaan /distribusi barang f. Menginput data pendistribusian barang kedalam aplIkasi persediaan g. Menutup buku persediaan barang setiap akhir bulan h. Mengirimkan data barang persediaan kedalam aplikasi SIMAK BMN i. Setiap bulan membuat laporan barang persediaan j. Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke korwil. D. Pengadaan Barang Inventaris Kantor a. Membuat daftar rencana kebutuhan barang inventaris kantor/BMN b. Mengajukan daftar tersebut diajukan kepada pimpinan secara berjenjang c. Pejabat penerima barang menerima barang dari panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang


22


2014 2014

d. Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi SIMAK-BMN e. Menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN f. Melakukan Rekonsiliasi kepada petugas pengelola aplikasi SAKPA setiap bulannya g. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun E. Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan a. Mengajukan rencana kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara berjenjang b. Melakukan pemeliharaan gedung kantor c. Mencatat pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan d. Mengajukan rencana kegiatan pemeliharaan gedung rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang e. Melakukan pemeliharaan gedung rumah dinas f. Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas material yang digunakan. F.

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 a. Melakukan perawatan kendaraan roda-4 secara rutin b. Mengajukan penggantian oli kendaraan roda-4 c. Mengganti oli kendaraan roda-4 setelah mendapatkan pesetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran d. Mencatat penggantian oli untuk control penggantian oli berikutnya e. Melakukan perbaikan kendaraan roda-4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran f. Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagian-bagian yang diperbaiki g. Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya h. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

G. Perawatan Kendaraan Roda 2 a. Melakukan perawatan kebersihan roda-2 secara rutin b. Mengajukan penggantian oli kendaraan roda-2 c. Mengganti oli kendaraan roda-2 setelah mendapatkan pesetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran d. Mencatat penggantian oli untuk control penggantian oli berikutnya e. Melakukan perbaikan kendaraan roda-2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran f. Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagian-bagian yang diperbaiki g. Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya h. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.


23


H. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Komputer / Laptop a. Mengontrol kondisi unit fisik komputer/laptop dan programnya b. Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran c. Mencatat komponen-komponen yang diperbaiki d. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

2014 2014

setelah

Air Conditioner (AC) a. Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala b. Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan c. Melakukan perbaikan AC yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran d. Mencatat rincian tentang bagian-bagian AC yang telah diperbaiki e. Melaporkan hasil pencatatan/perbaikan kepada pimpinan. Meubelair a. Menata meubelair pada masing-masing ruangan dan mencatat pada DIR b. Melakukan perbaikan jika ada yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran c. Mencatat jenis-jenis meubelair yang telah diperbaiki d. Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada pimpinan. Generator Set (Genset) a. Menunjuk petugas (operator) mesin Genset b. Mengoperasikan jika listrik PLN padam c. Mengontrol dan mengajukan pembelian BBM d. Melakukan perbaikan dan perawatan Genset secara berkala e. Mencatat dan mengajukan penggantian pelumas mesin f. Melaporkan hasil pengoperasian dan perawatan/perbaikan kepada pimpinan. I.

Pengelolaan Perpustakaan Kantor a. Menunjuk pengelola perpustakaan b. Petugas perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan c. Petugas perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasi d. Membuat daftar kepustakaan buku yang telah ada. e. Setiap pengunjung mentaati tata tertib peminjaman buku yang telah ditempelkan tata tertib tersebut di ruang baca dan di meja pelayanan peminjaman f. Setiap pengunjung perpustakaan mengisi daftar kunjungan pelayanan g. Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali


24


2014 2014

 Urusan Kepegawaian 1. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/ Pelantikan Pejabat Dan PNS a. Menerima SK mutasi pejabat/ PNS, diteruskan kepada Wakil Sekretaris, Panitera/ Sekretaris, dan Ketua sesuai SOP pengelolaan surat masuk kepegawaian b. Meneliti dan menyetujui seluruh bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh Staf kepegawai c. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/ Pelantikan Pejabat atau PNS. 2. Kenaikan Pangkat Pegawai Teknis a. Pegawai menyerahkan berkas kenaikan Pangkat kepada Staf kepegawaian b. Menerima, Meneliti Keakuratan dan kevalidan data pada aplikasi Simpeg c. Mengupload data pegawai ke dalam aplikasi SIMPEG dan mengarsipkannya melalui aplikasi e-dokumen. 3. Kenaikan Pangkat Non Teknis a. Pegawai menyerahkan berkas kenaikan Pangkat kepada Kaur Kepegawaian kemudian berkas tersebut di periksa kelengkapannya b. Memaraf konsep nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat c. Memaraf konsep nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat d. Menandatangani konsep nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat e. Membuat Nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat f. Memaraf nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat dan diteruskan kepada Panitera/Sekretaris g. Memaraf nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat untuk diteruskan kepada Ketua PA Manna h. Ketua PA Manna menandatangani nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kemudian turun ke Kepegawaian i. Kepegawaian mengirim berkas ke PTA Bengkulu untuk diproses lebih lanjut. 4. Kenaikan Gaji Berkala a. Staf kepegawaian menyiapkan blangko KGB, Pangkat terakhir, SK Penyesuaian Gaji atau SK KGB terakhir dan menyerahkan ke Kaur Kepegawaian b. Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Sekretaris c. Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Sekretaris d. Meneliti ulang dan memberi paraf kemudian diteruskan kepada Ketua e. Dikoreksi kemudian diturunkan kembali ke Kepegawaian f. Mengetik SK KGB g. Meneliti SK KGB kemudian diteruskan kepada Wakil Sekretaris h. Meneliti ulang dan memberi paraf kemudian diteruskan kepada Panitera/Sekretaris i. Meneliti SK dan memberi paraf diteruskan kepada Ketua PA Manna j. Menandatanganani SK KGB dan diturunkan ke Kaur Kepegawaian


25


2014 2014

5. Pembuatan Karpeg, Karis Dan Karsu a. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas usul serta Menaikan surat Pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU b. Memaraf surat pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU c. Memaraf surat pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU yang telah disetujui d. Memberi persetujuan pada konsep dan kemudian turun ke Staf Kepegawaian e. Memaraf surat Pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU ke Wakil Sekretaris f. Memaraf surat pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU yang telah disetujui ke Pansek g. Menandatangani surat pengantar pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU h. Menyerahkan kepada kepegawaian untuk diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan 6. Usul Pembuatan Askes Dan Taspen a. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas usul serta Menaikan Pengantar pembuatan Taspen dan BPJS b. Memaraf pengantar pembuatan Taspen dan Askes c. Memaraf pengantar pembuatan Taspen dan Askes yang telah disetujui d. Memberi persetujuan pada konsep dan kemudian turun ke Staf Kepegawaian e. Memaraf surat Pengantar pembuatan Taspen dan Askes ke Wakil Sekretaris f. Memaraf surat pengantar pembuatan Taspen dan Askes yang telah disetujui ke Pansek g. Menandatangani surat pengantar pembuatan Taspen dan Askes h. Menyerahkan kepada kepegawaian untuk diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan 7. Cuti Tahunan a. Mengisi blanko cuti tahunan lalu dimasukkan ke Staf Umum b. Menerima dan meneliti permohonan cuti serta mengisi catatan kepegawaian pada permohonan untuk diteruskan kepada atasan lngsung c. Atasan langsung mengisi persetujuan/tidak persetujuan pada permohonan cuti untuk diteruskan kepada Ketua PA Manna d. Menyetujui atau tidak menyetujui e. Membuat surat cuti apabila permohonan cuti disetujui. 8. Cuti Sakit a. Mengajukan permohonan cuti sakit sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125 Tahun 2009 b. Menerima dan meneruskan permohonan cuti kepada Ketua PA Manna c. Menerima dan menyetujui permohonan cuti yang diajukan, dikembalikan kepada kepegawaian


26


2014 2014

d. Mengirimkan Permohonan cuti alasan penting tersebut ke Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk diteruskan ke Dirjen Badilag (Pegawai Teknis) dan Kepala BUA (pegawai Non teknis). 9. Cuti Alasan Penting a. Mengajukan permohonan cuti alasan penting sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125 Tahun 2009 b. Menerima dan meneruskan permohonan cuti kepada Ketua PA Manna c. Menerima dan menyetujui permohonan cuti yang diajukan, dikembalikan kepada kepegawaian d. Mengirimkan Permohonan cuti alasan penting tersebut ke Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk diteruskan ke Dirjen Badilag (Pegawai Teknis) dan Kepala BUA (pegawai Non teknis) 10. Cuti Besar a. Mengajukan permohonan cuti besar sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125 Tahun 2009 b. Menerima dan meneruskan permohonan cuti kepada Ketua PA Manna c. Menerima dan menyetujui permohonan cuti yang diajukan, dikembalikan kepada kepegawaian d. Mengirimkan Permohonan cuti alasan penting tersebut ke Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk diteruskan ke Dirjen Badilag (Pegawai Teknis) dan Kepala BUA (pegawai Non teknis). 11. Cuti Bersalin a. Mengajukan permohonan cuti satu bulan sebelum melahirkan dan mengetik Konsep surat cuti melahirkan b. Meneliti dan memaraf konsep surat cuti melahirkan, c. Meneliti dan memaraf konsep surat cuti melahirkan, d. Meneliti dan menyetujui konsep surat cuti melahirkan, dikembalikan ke Staf kepegawaian Mengetik surat cuti melahirkan sesuai dengan konsep e. Meneliti dan memaraf surat cuti melahirkan f. Meneliti dan memaraf surat cuti melahirkan diteruskan kepada Panitera/ Sekretaris g. Menandatangani surat cuti melahirkan, dikembalikan ke Staf kepegawaian h. Surat cuti melahirkan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. 12. Pelaksanaan Baperjakat a. Menyiapkan agenda Baperjakat dan berkas-berkas yang diperlukan b. Meneliti agenda Baperjakat dan menandatangani undangan rapat Baperjakat c. Menerima undangan rapat dan agenda Baperjakat untuk bahan rapat Baperjakat d. Rapat Baperjakat sesuai agenda yang telah dipersiapkan


27


2014 2014

e. Mengkonsep hasil rapat Baperjakat untuk laporan kepada Ketua PA Manna f. Meneliti dan menandatangani hasil Baperjakat untuk laporan kepada Ketua PA Manna g. Menerima, meneliti dan menindaklanjuti laporan hasil Baperjakat. 13. Penjatuhan Hukum Disiplin Pegawai a. Menerima pengaduan adanya pelanggaan disiplin oleh pejabat/pegawai pengadilan b. Menyampaikan prihal adanya pengaduan tersebut kepada atasan c. Membuat surat perintah untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pegawai yang diadukan d. Pejabat yang ditunjuk memanggil pegawai yang diadukan untuk diadakan pemeriksaan e. Membuat berita acara pemeriksaan f. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya.



Urusan Keuangan

A. Pengajuan Gaji Dan Tunjangan Pegawai (Gaji Induk/Susulan/ Kekuarangan Gaji) a. Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi setiap awal bulan b. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara c. Koreksi Daftar Gaji dan kelengkapannya d. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Peritah Pembayaran (SPP) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh PPK/KPA e. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh PPSPM f. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar gaji beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke KPPN g. Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer ke rekening masing-masing pegawai ke Bank Persepsi h. Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja. B. Pengajuan dan Pembayaran Uang Makan Pegawai a. Membuat daftar uang makan pegawai menggunakan aplikasi gaji pokok pegawai (gpp) dan mengoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian Kepegawaian pada setiap bulan b. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)


28


2014 2014

c. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran d. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D e. Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masing-masing pegawai ke Bank Persepsi f. Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja. C. Pengajuan dan Pembayaran Gaji ke-13 Pegawai a. Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan b. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara c. Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) d. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) e. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPPP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D f. Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masing-masing pegawai ke Bank Persepsi D. Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur Pegawai a. Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Ketua atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Membuat Daftar Absen Lembur c. Penandatanganan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) d. Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur, Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) e. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) f. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara g. Mengambil SP2D h. Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja.


29


2014 2014

E.

Pengajuan Belanja Rutin (Operasional, Barang dan Jasa) a. Menerima blanko pengajuan belanja dari Kaur Umum b. Kaur Keuangan meneruskan pada Bendahara c. Bendahara memberikan informasi saldo keuangan rutin (akun 52) kepada Kaur Keuangan per tanggal pengajuan d. Kaur Keuangan memberikan informasi tentang saldo tersebut pada blanko pengajuan dari Kaur Umum Tersebut. e. Blanko pengajuan tersebut di teruskan ke pada Wakil Sekretaris (PPK) untuk diteruskan minta persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran f. Setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, disampaikan kepada Wakil Sekretaris agar bendahara pengeluaran mengeluarkan anggaran sebesar yang disetujui KPA g. Instrumen tersebut dijadikan dasar bendahara mengeluarkan anggaran dan diserahkan pada bagian umum untuk segera dibelanjakan h. Untuk teknis pembelanjaan tentunya bagian umum dan bendahara bersamasama, bagian umum yang melakukan inventaris barang-barang yang akan di beli sementara bendahara yang melakukan pembayaran i. Bendahara tidak bisa mengeluarkan anggaran APBN tanpa sepengetahuan dan dari Wakil Sekretaris dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran j. Dalam hal yang sifatnya rutin, mendesak dan tidak dapat ditunda (langganan daya dan jasa) bendahara bisa mengeluarkan anggaran tersebut.

F.

Pengajuan Uang Persedian (UP) a. Menyusun kelengkapan untuk pengajuan Uang Persediaan (UP). Membagi pagu anggaran belanja barang dengan 12 bulan untuk mendapatkan UP b. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c. Mengoreksi dan meneliti berkas usulan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM d. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) e. Menerima SP2D dari KPPN bukti SPM sudah bias di cairkan pada bank persepsi f. Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja.

G. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) a. Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). b. Setelah mendapat persetujuan dari KPPN atau DJPN dilampirkan pada saat pengajuan TUP c. Merekap nilai TUP yang akan di ajukan ke KPPN d. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


30


2014 2014

e. Mengoreksi dan meneliti berkas usulan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM f. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) g. Mempertanggungjawabkan TUP ke dalam SPM NIHIL ke KPPN terhitung 1 bulan sejak terbitnya SP2D h. Menerima SP2D dan SPM NIHIL dari KPPN bukti SPM sudah bisa di pertanggungjawabkan H. Pengajuan SPM - Langsung (LS) a. Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya seperti untuk belanja pegawai dan belanja modal b. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) c. Menerima SP2D dari KPPN bukti SPM sudah bias di cairkan pada bank persepsi d. Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja dan apabila memungkinkan melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke KPPN. I.

Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja (TKK) Pegawai - Remunerasi a. Bagian kepegawaian merekap absen hadir dan pulang pegawai melalui mesin fingerscan kemudian di input ke dalam aplikasi Komdanas. b. Bagian keuangan dapat mendownload berkas pengusulan remunerasi pegawai dari aplikasi Komdanas dalam hal tersebut data mensti ditandatangani oleh seluruh pegawai kemuadian pengajuan ditandatangi oleh, ketua, pansek/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran. c. Pengiriman scan dokumen TKK yang meliputi: daftar hadir, rekap absensi, tanda terima, perhitungan PPH, rekap grade, kwitansi, SPTJM dan rekening Koran bendahara pengeluaran. d. pengajuan remunerasi di ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama dan kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung RI.

J.

Laporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) a. Pengumpulan dokumen, SP2D, SSBP b. Mengimput SP2D, SSBP dan Mengaksesnya ke Aplikasi SAKPA c. Terima ADK SIMAK BMN bulan berjalan (kalau ada transaksi) d. Rekon Internal antara SAKPA dan SIMAK BMN, kalau masih ada selisih dikros cek ulang e. Kalau tidak ada selish lagi antara SAKPA dan SIMAK BMN yang dilihat pada neraca bulan berjalan maka SAKPA melakukan rekomsiliasi ADK SAKPA ke KPPN via email f. Rekonsiliasi ADK SAKPA dengan KPPN kalau masih ada selisih antara Data SAU dan DATA SAI maka operator SAKPA melakukan kros cek, mengumpulkan data kembali dan mengimput ulang selisih tersebut g. Rekonsiliasi ulang ke KPPN agar sama antara data SAU dan data SAI


31


2014 2014

h. Cetak BAR, Neraca, LRA, bulan berjalan dan penanda tanganan oleh KPA tiga rangkap untuk disampaikan ke KPPN, Kaur Keuangan dan Operator/Arsip i. Penjilidan Laporan Keuangan j. Pengiriman ADK , BAR, neraca dan LRA ke UAKPA-W (Tingkat Wilayah) k. Untuk teknis pembelajaran tentunya bagian umum dan bendaraha bersamasama, bagian umum yang melakukan inventaris barang-barang yang akan di beli sementara bendarahara yang melakukan pembayaran l. Bendahara tidak bias mengeluarkan anggaran APBN tanpa sepengetahuan dan Wakil sekretaris dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran m. Dalam hal yang sifatnya rutin, mendesak dan tidak dapat ditunda (langganan daya dan jasa)bendahara bias mengeluarkan anggaran tersebut. K. Pengelolaan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) a. Menerima, membukukan, dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari jum'at (kecuali hari jum'at libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) b. Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari senin c. Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya L.

Administrasi Pembukuan Keuangan A. Buku Kas Umum a. Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum setiap ada transaksi b. Melakukan penutupan Buku Kas Umum setiap bulan c. Buku Kas Umum di periksa dan dikoreksi oleh Kepala Urusan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (wakil sekretaris) serta diteruskan kepada Kuasa Penguna Anggaran (Panitera Sekretaris) d. Membuat laporan Pertanggung-jawaban bendahara bulanan dan dilaporkan ke KPPN Bengkulu setiap awal bulan. B. Buku Kas Bantu a. Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Pembantu setiap ada transaksi - Buku Pajak : Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pajak yang disetorkan oleh bendahara - Buku Bank : Mencatat seluruh transaksi yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran melalui bank presepsi - Buku Kas Tunai : Mencatat seluruh transaksi yang masuk ke kas bendahara b. Melakukan penutupan Buku Pembantu setiap bulan.


32


2014 2014

M. Perencanaan Penyusunan Anggaran/Kegiatan a. Rapat koordinasi dengan seluruh unsur pimpinan, seluruh hakim, pengelola keuangan dan pejabat terkait dalam rangka pembahasan kebutuhan kantor berdasarkan hasil rapat koordinasi b. Menginput kebutuhan ke dalam aplikasi RKAKL sebagai draft RKA-KL c. Menyerahkan draft RKA-KL ke Pansek untuk dikoreksi dan diteliti d. Ketua Meneliti dan mengkoreksi draft RKA-KL e. Menyusun dan memperbaiki kembali usulan kegiatan RKA-KL untuk dapat dikrimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu f. Mengirimkan usulan kegiatan RKA-KL dan ADK ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu g. Menyusun kembali usulan kegiatan di PTA setelah disesuaikan dengan pagu sementara ke biro Perencanaan dan Oranisasi MARI melalui PTA Bengkulu h. Pengiriman kembali hasil penelaahan penyesuaian pagu sementara ke PTA Bengkulu i. Pembahasan dan penelaahan RKA-KL kembali dalam bentuk pagu definitif yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi MA melalui PTA Bengkulu j. Menyiapkan data pendukung berupa (TOR) Term Of Reference, Rencana Anggaran Biaya, SPTJM dan data pendukung lainnya dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk dikirm ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

B

KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil selama ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 PNS. Pada kenyataannya, DP3 PNS yang merupakan daftar penilaian yang dalam penilaiannya menggunakan azas tertutup sering dipertanyakan objektivitasnya, karena penilaiannya yang bersifat rahasia dan si penilai mempunyai otoritas yang mutlak dalam menilai kinerja seseorang. Dengan penilaian yang bersifat rahasia tersebut, mungkin saja pegawai yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian karena tidak adanya indikator yang digunakan secara jelas. Untuk kondisi ssaat ini, ada banyak hal yang membuat DP3 tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam menilai kinerja PNS. Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian PNS dalam bentuk DP3 tersebut, sekaligus sebagai pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999, maka pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS yaitu dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah


33


2014 2014

mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS , yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Hasil penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan. Secara umum, penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu : 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi unsur : a. Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. b. Kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. c. Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. d. Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja oleh seorang pegawai. 2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi : a. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. c. Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. d. Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan. e. Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi. f. Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya


34


2014 2014

maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya. g. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Adapun manfaat dari adanya SKP ini antara lain: a. Meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab pegawai b. Meningkatkan motivasi pegawai c. Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi d. Untuk menentukan training e. Untuk menentukan standar penggajian f. Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai g. Menghindari pilih kasih h. Mengukur keberhasilan seseorang. Berikut ini diuraikan sasaran kerja pegawai pada Pengadilan Agama Manna Kelas II : 

Ketua 1. Membuat Penetapan Perkara Prodeo 2. Menunjuk Hakim membuat cacatan gugatan bagi yang buta huruf 3. Menunjuk Hakim Mediator 4. Membuat PMH 5. Membuat PHS 6. Mengoreksi dan menandatangani Berita Acara Sidang 7. Membuat/ mengoreksi dan menandatangani putusan 8. Meminutasi berkas perkara 9. Mengevaluasi hasil pengawasan hakim 10. Membuat penetapan perintah eksekusi 11. Membuat surat izin Kuasa insidentil 12. Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara dan Keuangan Perkara 13. Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara dan Keuangan Perkara 14. Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP 15. Memeriksa dan menandatangani Penutupan Buku Register Perkara dan Keuangan Perkara setiap akhir tahun 16. Memeriksa dan menandatangani laporan perkara 17. Memeriksa dan menandatangani laporan pengaduan 18. Membuat SK yang berkaitan dengan proses perkara 19. Mengevaluasi pelaksanaan SOP 20. Menetapakan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan Program Kerja 21. Menandatangani SK yang berhubungan dengan kepegawaian dan keuangan 22. Mendisposisi surat masuk 23. Mengoreksi dan menandatangani surat-surat 24. Membuat Laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)


35


2014 2014

25. Menilai dan menandatangani SKP Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/ Sekretaris. 

Wakil Ketua 1. Menerima dan meneliti berkas yang akan sidangkan 2. Membuat penetpan hari sidang (PHS) 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi dan menandatangani BAP 5. Mengonsep dan mengoreksi putusan 6. Meneliti dan menandatangani berkas perkara 7. Membuat penetapan sita jaminan 8. Mengkodinir HAWASBID 9. Melaksanakan BAPERJAKAT.



Hakim 1. Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf 2. Melaksanakan persidangan sebagai ketua majelis 3. Mempelajari berkas perkara 4. Menyidangkan perkara 5. Mengoreksi berita acara 6. Melakukan musyawarah Majelis 7. Membuat konsep putusan 8. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 9. Melakukan Pengawasan 10. Membuat laporan hasil pengawasan 11. Menandatangani instrumen persidangan 12. Membuat laporan kegiatan Hakim 13. Melakukan mediasi 14. Bertugas sebagai Hakim mediator 15. Menerima dan meneliti berkas perkara dan menetapkan PHS serta memasukkannya pada kalender persidangan 16. Memaraf serta menandatangani berkas perkara setelah selesai 17. Memonitoring perkara-perkara tundaan dengan dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti 18. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti 19. Membimbing dan mengawasi Administrasi Umum, Inventaris dan Perpustakaan sebagai HAWASBID dan melaporkan hasilnya ke Wakil Ketua setiap akhir bulan 20. Sebagai petugas pemeriksa pengaduan 21. Membantu Ketua Majelis mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti 22. Membantu Ketua Majelis memonitor tundaan perkara 23. Membuat laporan hasil pengawasan


36


2014 2014

24. Meneliti Berita acara sidang 25. Membuat laporan hasil pengawasan sebagai Hawasbid 

Panitera/Sekretaris 1. Menyusun Program Kerja bersama Ketua dan Pejabat terakit 2. Mengangkat Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran 3. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan secara priodik ke Mahkamah Agung melalui PTA Bengkulu 4. Merumuskan dan menyusun RKA-KL bersama Ketua dan Pejabat terkait 5. Membuat rencana realisasi anggaran 6. Melakukan pemeriksaan kepada Bendahara Pengeluaran 7. Mendisposisi surat masuk dan meneruskannya ke bagian terkait untuk diselesaikan 8. Menilai dan menandatangani SKP Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 9. Menandatangani SKP sebagai atasan langsung penilai Kepala Urusan Umum dan Panitera Muda 10. Mengadakan rapat berkala 11. Membuat rencana anggaran biaya proses 12. Meneliti dan menandatangani pendaftaran surat kuasa 13. Memeriksa berkas perkara yang baru diterima untuk diteruskan kepada Ketua 14. Membuat dan menandatangani surat penunjukan panitera 15. Meneliti dan menandatangani Akta Cerai 16. Meneliti dan menandatangani putusan/penetapan sesuai aslinya 17. Meneliti dan menandatangani laporan bulan perkara 18. Meneliti dan menandatangani laporan tahunan 19. Meneliti dan menandatangani laporan tahunan 20. Menandatangani Akta Banding 21. Menandatangani Akta Kasasi 22. Menandatangani Akta Peninjauan Kembali 23. Sebagai Panitera sidang membuat berita acara sidang 24. Menandatangani Putusan/penetapan 25. Meminutasi berkas perkara 26. Menyusun LAKIP 27. Melaksanakan BAPERJAKAT



Wakil Panitera 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara sidang (BAS) 3. Melakukan minutasi perkara 4. Menilai dan menandatangani SKP Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum 5. Mengoreksi laporan perkara, bulanan, empat, enam bulanan dan tahuhan


37


2014 2014

6. Bertindak untuk dan atas nama Panitera apabila Panitera berhalangan sehingga dapat menerbitkan akta cerai 7. Meneliti surat masuk/keluar tentang perkara 

Wakil Sekretaris/PLT KPA 1. Menandatangani laporan Barang Milik Negara 2. Menilai dan menandatangani SKP Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan Kaur Umum 3. Menanda tangani SK Pemegang Kendaraan dinas, dan barang inventaris lainnya 4. Menandatangani daftar barang ruangan 5. Memaraf surat keluar dan masuk bidang kesekretariatan 6. Menyusun RKA-Kl bersama sekretaris 7. Menandatangani Sk tentang biaya perkara prodeo 8. Menandatangani bukti pengeluaran anggaran dipa ( 01) BUA 9. Menandatangani bukti pengeluaran anggaran dipa ( 04) Badilag 10. Menandatangani surat perintah pembayaran 11. Melakukan rapat BAPERJAKAT 12. Mengoreksi dan memaraf laporan Tahunan 13. Mengoreksi dan memaraf SOP 14. Menandatangani surat perintah pembayaran 15. Menandatangani SK tentang Keuangan 16. Meneruskan disposisi surat masuk



Panitera Muda Hukum 1. Mengarsipkan Perkara 2. Menyajikan statistik perkara 3. Menilai dan menandatangani SKP staf Panmud Hukum 4. Mengarsipkan surat 5. Membuat Berita Acara sidang dan meminutasi berkas perkara 6. Mengumpulkan dan mengelola data perkara 7. Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara 8. Meminutasi berkas perkara 9. Mengirimkan berkas yang akan di eksaminasi 10. Mengirim salinan putusan/penetapan ke KUA 11. Menerbitkan akta cerai 12. Melayani, mengelola, mengajukan data perkara dan lain-lain jika diperlukan Panitera Muda Gugatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara sidang 3. Melaksanakan pemberkasan perkara 4. Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan 5. Meminutasi berkas perkara 6. Menandatangani berita acara sidang (BAS) dan putusan




38


7. 8. 9. 10. 

2014 2014

Menerima/memeriksa berkas banding, kasasi, peninjauan kembali Mengisi instrumen PGL/PBT/amar putusan/undur Memasukkan berkas perkara ke box Menilai dan menandatangani SKP staf Panmud Gugatan

Panitera Muda Permohonan 1. Memeriksa kelengkapan berkas 2. Menerima perkara permohonan 3. Memberikan penjelasan kepada penaksir 4. Membuat laporan bulanan jalannya perkara 5. Membuat berita acara 6. Mengisi instrumen dan melaporkan kepada petugas meja II 7. Meminutasi perkara 8. Menjadi rohaniwan dalam Pelantikan 9. Menilai dan menandatangani SKP staf Panmud Permohonan

 Panitera Pengganti 1. Membantu Majelis Hakim mencatat jalannya sidang 2. Membuat Berita Acara sidang 3. Membuat daftar sidang 4. Membuat Penundaan sidang 5. Membuat laporan perkara 6. Membantu Majelis Hakim meminutasi berkas  Jurusita/ Jurusita Pengganti 1. Membuat Relaas panggilan 2. Menyampaikan Relaas panggilan 3. Menyampaikan Relaas PBT 4. Membuat berita acara sita ekskusi 5. Melaksanakan sita ekskusi 6. Menyampaikan pelaksanaan ekskusi 7. Menyampaikan teguran biaya perkara 8. Mengarsipkan surat bagian perkara 9. Mengambil data pengeluaran akte cerai (AC) 10. Mengagendakan surat masuk bagian relaas 11. Mengetik akte cerai yang sudah BHT dan Ikrar 

Kepala Urusan Keuangan 1. Menyusun program Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-KL) 2. Membuat RPU (Rencana Penggunaan Uang) DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2014 3. Melakukan pengujian terhadap SPP dan menerbitkan SPM 4. Menandatangani SPM


39


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

2014 2014

Memasukkan Personal Indentification Number (PINP PPSPM) sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas (seperti Jumlah SPP/SPM) kepada KPA Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen (seperti SP2D, SPM, SPP, DRPP maupun hak tagih dan setoran) Membuat SK Pengelola Keuangan untuk diajukan ke KPA Menginput data aplikasi online dan membuat laporan realisasi anggaran berdasarkan PP 39 Tahun 2006 per triwulan tahun anggaran 2014 Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per semester Menyampaikan realisasi anggaran (monev anggaran.depkeu.co.id) maupun informasi yang berkaitan dalam bagian keuangan setiap bulan untuk ditampilkan di Memerika dan memaraf konsep surat keluar Memeriksa dan menerima surat masuk Memerika laporan SAKPA, LRA manual, LPJ Bendahara dan pengajuan Remunerasi Menilai dan menandatangani SKP staf Urusan Keuangan



Kepala Urusan Kepegawaian 1. Mengonsep dan mengoreksi struktur organisasi 2. Mengonsep dan mengoreksi SPMJ dan SPMT setiap pejabat 3. Mengonsep KP4 4. Mengonsep KGB 5. Mengonsep dan memaraf surat keluar 6. Mengonsep dan mengoreksi SK 7. Mengoreksi daftar hadir pegawai 8. Membuat file penilaian prestasi kerja pegawai 9. Memeriksa dan menerima surat masuk 10. Mengoreksi dan memaraf Surat Tugas 11. Menilai dan menandatangani SKP staf Urusan Kepegawaian 12. Sekretaris BAPERJAKAT 13. Bertanggung jawab atas isi buku BAPERJAKAT, kontrol askes pegawai, kontrol karis/karsu, kontrol kartu pegawai, kontrol izin honorer, kontrol taspen pegawai, kontrol KGB, kontrol izin belajar pegawai, kontrol satya lencana, statistik pegawai, daftar urut kepangkatan, kontrol izin pegawai, kontrol ujian dinas pegawai, kontrol KGB dan naik pangkat dan bazetting.



Kepala Urusan Umum 1. Membuat daftar barang disetiap ruangan dan membuat buku inventaris barang 2. Membuat laporan rekonsiliasi SIMAK-BMN ke KPKNL dan KORWIL 3. Melakukan Opname fisik persediaan dan menginput data ke dalam aplikasi persediaan


40


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2014 2014

Membuat laporan CALBMN Membuat KIB dan DIR Melaksanakan perawatan barang milik negara Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan Meneliti, mengelola surat masuk dan surat keluar bagian umum Mengelola arsip dan laporan-laporan di bidang umum Membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas honorer Melaporkan kegiatan bidang umum kepada wakil sekretaris Menyusun konsep SK tentang penanggung jawaban barang milik Negara Menilai dan menandatangani SKP staf Panmud Hukum



Staf Urusan Keuangan 1. Membuat daftar gaji induk, susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, membuat daftar permintaan perhitungan belanja pegawai 2. Membuat dosir pegawai 3. Membuat laporan realisasi belanja pegawai 4. Membuat pengajuan, kekurangan dan susulan remunerasi 5. Membuat laporan SAKPA DIPA 01 dan DIPA 04 6. Membuat surat yang berkenaan dengan urusan Keuangan 7. Membayar gaji sesuai daftar yang telah disahkan pimpinan 8. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 9. Membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran 10. Membuat rekapitulasi pengeluaran 11. Melakukan pungutan pajak sesuai ketentuan 12. Menyetorkan pajak yang dipungut ke bank 13. Mengambil uang di bank dan menyimpan di brangkas 14. Membuat LPJ bendahara pengeluaran setiap bulan 15. Menerbitkan kwitansi pengajuan remunerasi 16. Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan 17. Membuat SPT tahunan 18. Membayar uang makan sesuai rekapitulasi daftar hadir pegawai 19. Menyetor biaya Penerimaan Negara (PNBP) 20. Membuat laporan bulanan dan triwulan PNBP 01 dan 04



Staf Urusan Umum 1. Mengetik surat-surat atas perintah atasan 2. Membukukan belanja keperluan kantor 3. Membuat laporan bulanan persediaan melalui Aplikasi Persediaan 4. Membuat laporan bulanan SIMAK BMN 5. Membuat laporan mutasi barang triwulan (LMBT) 6. Melakukan opname fisik barang persediaan 7. Membuat laporan LAKIP dan laporan tahunan bagian umum 8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan meja Informasi


41






2014 2014

Staf Kepegawaian 1. Membantu administrasi absen baik finger scan maupun absen manual, pengisisan absen pada Komdanas dan pengiriman laporan absen ke PTA Bengkulu. 2. Mengetik dan mengarsipkan surat tugas dan SPD. 3. Mengetik semua surat cuti. 4. Mengetik pembaruan SOP dan SKP. 5. Mengetik surat keluar. 6. Mengarsipkan surat-surat urusan kepegawaian. 7. Menginput dan memperbarui data pada aplikasi SIMPEG dan SIMPEG e-doc. 8. Mengetik pembaruan KP4, SPMT, SPMJ, impassing dan KBG. 9. Membantu persiapan berkas pegawai yang akan naik pangkat, usul kartu, dll. 10. Merapikan map file pegawai. 11. Mencatat notulasi rapat ke buku rapat. 12. Memperbarui statistik kepegawaian setiap bulan. Staf Kepaniteraan 1. Membuat berita di website 2. Mengupload data harian info perkara 3. Mengupload data bulanan info perkara 4. Mengupdate data yang ada di website


42

Bab iii pengelolaan dan pembinaan

2014 2014

Bab III Pengelolaan dan Pembinaan

A

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Agama Manna sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang : memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam; Untuk melaksanakan peran tersebut salah satu unsur yang harus dimiliki Pengadilan Agama Manna adalah sumber daya manusia. Pengadilan Agama Manna Kelas II memiliki Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Berikut ini rincian Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Manna Kelas II tahun 2014 : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Hakim = 11 Orang b. Panitera = 1 Orang c. Wakil Panitera = 1 Orang d. Panmud = 3 Orang e. Panitera Pengganti = 4 Orang f. Jurusita = 1 Orang g. Jurusita Pengganti = 3 Orang 2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Wakil Sekretaris = 1 Orang b. Kepala Urusan = 3 Orang c. Staf = 4 Orang ( 1 Orang CPNS) d. Honorer = 10 Orang

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pejabat Pengadilan Agama Manna Kelas II dan tata kerja sesuai dengan pola Bindalmin, terdiri dari: a. Ketua : Drs.Lazuarman, M. Ag b. Wakil ketua : Drs. H. Syazili, S.H., M.H c. Panitera/sekretaris : M. Sahrun, S.Ag d. Wakil panitera : Tamrin, S.H e. Wakil Sekretaris : Maryanti, S.H f. Panitera Muda Gugatan : Zana Sulateri, S.H g. Panitera Muda Permohonan : Dansahari, S.H h. Panitera Muda Hukum : Neli Sakdah, S.Ag, S.H i. Kepala Urusan Umum : M. Amin, S.H.I


43


j. Kepala Urusan Keuangan k. Kepala Urusan Kepegawaian

2014 2014

: Haris Munandar, S.T : Rani Asmara, S.T., M.M

Adapun rincian Rekruitmen, Mutasi, Promosi dan Pensiun yang terjadi di Perngadilan Agama Manna Kelas II pada tahun 2014 sebagai berikut : -

Rekruitmen

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Manna menerima satu orang pegawai CPNS hasil seleksi penerimaan CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2013 a.n. Liza Puspanita, S.H.I. -

Mutasi

Hakim dan Pegawai yang mendapat promosi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. 2. 3.

1. 2.

3. 4.

1.

- Mutasi Keluar dari Pengadilan Agama Manna Kelas II M. Rizki Ramadhona dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna Kelas II menjadi Staf Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; Azhar, S.H. dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Manna Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B; Happy Pian, S.H. dari Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Manna Kelas II menjadi Staf Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. - Mutasi Masuk ke Pengadilan Agama Manna Kelas II Rani Asmara, S.T., M.M dari staf Panitera Muda banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjadi sfat Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Manna Kelas II; Ahamd Ridha Ibrahim, S.H.I, M.H dari Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sidikalang Kelas II menjadi Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Manna Kelas II; M. Sahrun, S. Ag dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong Kelas II menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Manna Kelas II; Sudiliharti, S.H.I dari Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Talu Kelas II menjadi Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Manna Kelas II; - Mutasi Jabatan M. Amin, S.H.I dari Kepala Urusan Kepegawaian menjadi Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Manna Kelas II;


44


2014 2014

- Mutasi kenaikan pangkat dengan rincian sebagai berikut:

No

-

Nama

1

Drs. Lazuarman, M. Ag

2

Drs. Syazili, S.H., M.H

3

Masalan Baino, S.Ag., M.H

4


5

Maryanti, S.H

6

M. Amin, S.H.I

7

Rani Asmara, S.T., M.M

8

Diny Sriwijayanti, A. Md

9

Dra. Nurmalis M.

10

Dimra

Jabatan

Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Muda Wakil Sekretaris Kaur Kepegawaian Staf Umum Staf Urusan Keuangan Hakim Madya Muda Jurusita

Gol. Ruang Sebelumnya

Terhitung Mulai Tanggal

Jenis Kenaikan Pangkat

IV/b

IV/a

01-04-2014

Reguler

IV/b

IV/a

01-04-2014

Reguler

III/d

III/c

01-04-2014

Reguler

III/b

III/a

01-04-2014

Reguler

III/c

III/b

01-04-2014

Reguler

III/a

III/b

01-04-2014

Reguler

III/a

III/b

01-04-2014

Reguler

III/a

III/b

01-04-2014

Reguler

IV/a

IV/b

01-10-2014

Reguler

III/a

II/d

01-10-2014

Reguler

Gol Ruang

Promosi

Pegawai Pengadilan Agama Manna Kelas II yang mendapatkan pormosi pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Marjan, S.H. dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama manna Kelas II menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lebong Kelas II; 2. Dra. Khatmala Hadisti dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Manna Kelas II menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong Kelas II; 3. Rani Asmara, S.T., M.M dari Staf Kepala Urusaan Umum Pengadilan Agama Manna Kelas II menjadi Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Manna Kelas II; Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Manna yang Pensiun pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Zamhari bin Barusin, dengan SK pensiun Nomor : 000120/KEP/AV/14004/14 tanggal 03 Juni 2014 dengan TMT 01 Juni 2014.


45


2014 2014

B KEADAAN PERKARA . 1.. Panitera Muda Gugatan A. PADalam tahun 2014 perkara gugatan yang diterima berjumlah 472 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 69 perkara, dan perkara gugatan yang dapat diselesaikan sebanyak 493 dengan rincian sebagai berikut :

No.

Bulan

1

2

Perkara Gugatan Yang Diterima 3

Sisa Perkara Tahun 2013 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. Nopember 12. Desember Jumlah

Perkara Gugatan Yang Diselesaikan 4

69 Perkara 47 47 35 35 32 49 20 55 55 32 40 25

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

472 Perkara

Sisa perkara bulan Desember 2013

69 Perkara

Jumlah Keseluruhan Sisa perkara bulan Desember 2014 PA NITERA MUDA PERMOHONAN 2. Panitera Muda Permohonan

541 Perkara 48 Perkara

45 Perkara 39 Perkara 34 Perkara 41 Perkara 22 Perkara 54 Perkara 38 Perkara 29 Perkara 56 Perkara 58 Perkara 40 Perkara 37 Perkara 493 Perkara

Dalam tahun 2014, perkara permohonan yang diterima berjumlah 19 Perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 1 perkara, sedangkan perkara permohonan yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 18 Perkara, dengan rincian sebagai berikut :


46


2014 2014 Perkara Yang Diterima 3 10 perkara 6 perkara 1 perkara 2 perkara 1 perkara

Perkara Yang Diselesaikan 4 8 perkara 6 perkara 1 perkara 2 perkara 1 perkara

Jumlah Sisa perkara bulan Desember 2013

20 perkara 1 Perkara

18 perkara

Jumlah Keseluruhan Sisa perkara bulan Desember 2014

21 Perkara 2 Perkara

No.

Jenis Perkara

1 1. 2. 3. 4. 5.

2 Isbat Nikah Dispensasi kawin Penunjukkan Wali Pengangkatan Anak Penetapan Ahli Waris

PANITERA MUDA HUKUM 3. Panitera Muda Hukum Pada tahun 2014 Panitera Muda Hukum telah melaksanakan pelaporan tentang perkara sebagai berikut : 1. Jenis perkara yang diterima dalam tahun 2014 adalah :

No.

Perkara Yang Diterima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gugatan Perceraian Perceraian karena talak Penyelesaian harta bersama Permohonan penetapan ahli waris Gugatan waris Pengangkatan anak Pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain Dispensasi kawin Penunjukkan wali untuk anak yang belum 18 tahun dan ditinggal kedua orang tua Izin beristeri lebih dari seorang Bank Syari’ah Eksekusi Hak Tanggungan Banding Jumlah Sisa perkara bulan Desember 2013 Jumlah keseluruhan

8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 294 168 2 1 2 2 9

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

6 Perkara 1 Perkara 2 4 12 2 505 70 575

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

47


2014 2014

2. Jenis Perkara yang diputus/diselesaikan dan dicabut dalam tahun 2014 adalah :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Perkara yang diputus Gugatan Perceraian Perceraian karena talak Penyelesaian harta bersama Permohonan penetapan ahli waris Gugatan waris Pengangkatan anak Pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dispensasi kawin Penunjukkan wali untuk anak yang belum 18 tahun dan ditinggaL kedua orang tua. Izin beristeri lebih dari seorang Bank Syari’ah Eksekusi Hak Tanggungan Banding Jumlah

Jumlah perkara 294 Perkara 170 Perkara 2 Perkara 1 Perkara 2 Perkara 2 Perkara 8 Perkara

6 Perkara 1 Perkara 1 4 5 1

Perkara Perkara Perkara Perkara

(dicabut) (dicabut) (dicabut) (dicabut)

497 Perkara

3. Jenis putusan/penetapan adalah : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Putusan / Penetapan Dikabulkan Dicabut Digugurkan Dicoret dari daftar register Ditolak Tidak diterima Jumlah

Jumlah Perkara 461 Perkara 32 Perkara 11 Perkara 1 Perkara 4 Perkara 2 Perkara 511 Perkara

1. Perkara Khusus Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990. Yang diputus sebanyak : 18 Perkara. 2. Pengeluaran Akta Cerai 435 lembar dari : Cerai Gugat : 297 lembar Cerai Talak : 138 lembar


48


2014 2014

3. Perkara Ghaib Yang diterima sebanyak 48 Perkara dan yang sudah diputus sebanyak 38 Perkara. 4. Perkara Verzet NIHIL 5. Perkara yang dimohonkan Banding 2 (dua), yaitu : a. Perkara Nomor : 0101/Pdt.G/2014/PA.Mna. b. Perkara Nomor : 0114/Pdt.G/2014/PA.Mna. 6. Perkara yang dimohonkan Kasasi : NIHIL 7. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali : NIHIL 8. Perkara yang dimohonkan Eksekusi : a. 0001/Eks-HT/2014/PA.Mna b. 0003/ Eks-HT/2014/PA.Mna Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2014 Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Manna telah melakukan penyusunan majelis hakim sebanyak 5 kali. Berikut ini disajikan susunan majelis hakim setiap mengalami perubahan. Susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat W7-A2/102/HK.05/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014 : 1.M Drs.

Majelis I : Lazuarman, M.Ag Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota

2.

Majelis II : Drs. H. Syazili, S.H, M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


3.

Majelis III : Dra. Nurmalis Mashuri, S.Ag., M.H Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


Majelis IV : Saifullah Anshari, M.Ag Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Asyrof Syarifuddin, S.H.I


Majelis V : Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Ketua Majelis

4.

5.


Keputusan

Nomor:

49


6.

2014 2014

Mashuri, S.Ag., M.H Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota

Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah Drs. Lazuarman, M.Ag Mashuri, S.Ag., M.H Asyrof Syarifuddin, S.H.I


Susunan Majelis Hakim berdasarkan W7-A2/589/HK.05/V/2014 Tanggal 06 Mei 2014 : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat

Majelis I : Drs. Lazuarman, M.Ag Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H


Majelis II : Drs. H. Syazili, S.H, M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H


Majelis III : Dra. Nurmalis Mashuri, S.Ag., M.H Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


Majelis IV : Saifullah Anshari, M.Ag Mashuri, S.Ag., M.H Asyrof Syarifuddin, S.H.I


Majelis V : Masalan Bainon, S.Ag., M.H Asyrof Syarifuddin, S.H.I Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah Drs. Lazuarman, M.Ag Dra. Nurmalis Masalan Bainon, S.Ag., M.H



Keputusan

Nomor:

50


2014 2014

Susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat W7-A2/857.a/HK.05/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014: 1.

2.

3.

4.

Majelis I : Drs. Lazuarman, M.Ag Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Sudiliharti, S.H.I


Majelis II Drs. H. Syazili, S.H, M.H Mashuri, S.Ag., M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I


Majelis III Dra. Nurmalis Asyrof Syarifuddin, S.H.I Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


Majelis IV Saifullah Anshari, M.Ag Asyrof Syarifuddin, S.H.I Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

5.

Majelis V : Masalan Bainon, S.Ag., M.H Mashuri, S.Ag., M.H Sudiliharti, S.H.I

6.

Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah Drs. H. Syazili, S.H, M.H Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I

Keputusan

Nomor:

Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota



51


2014 2014

Susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat W7-A2/910/HK.05/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014: 1.

Majelis I : Drs. Lazuarman, M.Ag Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Sudiliharti, S.H.I


2.

Majelis II Drs. H. Syazili, S.H, M.H Mashuri, S.Ag., M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I


3.

Majelis III Dra. Nurmalis Asyrof Syarifuddin, S.H.I Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


4.



5.

Majelis V : Masalan Bainon, S.Ag., M.H Mashuri, S.Ag., M.H Sudiliharti, S.H.I


Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah Drs. H. Syazili, S.H, M.H Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I


6.

Susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat W7-A2/1115/HK.05/X/2014 Tanggal 09 Oktober 2014 : 1.

2.

Majelis I : Drs. Lazuarman, M.Ag Sudiliharti, S.H.I Asyrof Syarifuddin, S.H.I


Majelis II Drs. H. Syazili, S.H, M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I Sudiliharti, S.H.I



Keputusan

Nomor:

Keputusan

Nomor:

52


3.

4.

5.

6.

2014 2014

Majelis III Dra. Nurmalis Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I




Majelis V Masalan Bainon, S.Ag., M.H Mashuri, S.Ag., M.H Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H


Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah Drs. H. Syazili, S.H, M.H Mashuri, S.Ag., M.H Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I


C

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1.

Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Pada DIPA anggaran 2014 Pengadilan Agama Manna tidak mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana gedung. b. Pemeliharaan Pada DIPA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Manna memiliki dana anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung di dalam pagu sebesar Rp.69.800.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 69.800.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta

Delapan Ratus Ribu Rupiah).

No 1

2 Total

Jenis Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Rumah Dinas

Terealisasi Triwulan

PAGU

Jumlah Realisasi

I

II

III

IV

62.000.000,-

32.065.000

-

3.050.000

26.885.000

62.000.000

7.800.000,-

7.800.000,-

-

-

-

7.800.000

69.800.000


Total Realisasi

69.800.000

53


2014 2014

c. Penghapusan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Manna tidak melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana gedung. 2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Manna sampai dengan Tahun Anggaran 2014 memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung yang terdiri dari : 1. Peralatan dan Mesin sebanyak 492 unit. 2. Buku Perpustakaan sebanyak 503 Buah. 3. Aset Tetap yang tidak digunakan sebanyak 38 unit a. Pengadaan Pada DIPA anggaran 2014 Pengadilan Agama Manna tidak mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana gedung. b. Pemeliharaan Pada DIPA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Manna memiliki dana anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung/kantor di dalam pagu sebesar Rp. 62.663.000.- (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 62.662.965.- (Enam

Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No

Jenis Pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan roda empat Pemeliharaan kendaraan roda dua Pemeliharaan inventaris kantor Pemeliharaan peralatan dan mesin (Genset)

1

2 3 4 Total

c.

Terealisasi Triwulan II III

PAGU I

Jumlah Realisasi IV

34.000.0000 14.692.750

6.014.400

7.967.000 5.325.850 34.000.000

15.563.000

3.900.965

6.723.200

2.714.800 2.224.000 15.562.965

9.400.000

3.000.000

6.400.000

-

-

9.400.000

3.700.000

813.500

2. 082.500

676.500

127.500

3.700.000

62.663.000

Total Realisasi

62.662.965

Penghapusan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Manna tidak melaksanakan penghapusan fasilitas gedung.


54


a.

2014 2014

Surat Menyurat 1) Surat masuk Dalam tahun 2014 terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 surat masuk sebanyak 1075 surat, terdiri dari : OT (Organisasi dan Tata Laksana) : 19 Surat HM (Kehumasan) : 35 Surat KP (Kepegawaian) : 411 Surat KU (Keuangan) : 71 Surat KS (Kesekretariatan) :Surat HK (Hukum) : 507 Surat PL (Perlengkapan) : 17 Surat PS (Pengawasan) :7 Surat PP (Pendidikan dan Pelatihan) :8 Surat 2) Surat Keluar Dalam tahun 2014 terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 surat keluar sebanyak 1338 surat, terdiri dari : OT (Organisasi dan Tata Laksana) HM (Kehumasan) KP (Kepegawaian) KU (Keuangan) KS (Kesekretariatan) HK (Hukum) PL (Perlengkapan) PS (Pengawasan) PP (Pendidikan dan Pelatihan) KKH

b.

: : : : : : : : : :

88 8 518 193 436 69 6 16 4

Surat Surat Surat Surat Surat Surat Surat Surat Surat Surat

Perlengkapan 1. Pembelian Alat-alat tulis kantor (ATK) dilaksanakan secara bertahap yaitu sekali disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia dalam DIPA, begitu juga untuk barang cetakan dan blanko, Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Barang Persediaan Masuk Tahun Anggaran 2014

No

Jenis Barang

I Barang Konsumsi 1. Alat tulis Tinta stempel, Tinta 2. Tulis 4. Penjepit kertas 5. Penghapus/korektor

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

124

186

246

216

180

169

135

116

105

68

61

53

20

19

17

14

12

37

33

31

30

29

29

27

127 93

118 91

118 89

95 87

81 84

144 81

128 76

118 72

153 68

142 64

133 63

118 62


55


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Buku tulis Ordner dan map Penggaris Cutter Pita mesin tik Alat perekat Alat tulis kantor lainnya Kertas HVS Berbagai kertas Kertas cover Amplop Kertas Dan Cover Lainnya Tinta/Toner printer Flash disk Bahan komputer lainnya Perabot Kantor Lainnya Batu baterai Alat listrik lainnya

2014 2014

104 96 8 15 0 69

87 80 7 11 0 64

155 86 18 31 0 81

188 81 16 28 0 71

173 74 11 27 0 69

151 55 10 26 0 69

141 47 8 21 0 61

132 39 5 21 0 58

150 0 0 18 0 46

121 18 0 15 0 40

102 16 0 15 0 39

91 2 0 5 0 38

6

6

21

21

18

17

12

7

2

1

1

0

38 0 6 14

38 0 6 13

28 0 12 17

19 0 11 16

8 0 11 11

0 0 14 10

0 0 8 10

0 0 5 8

20 0 5 14

20 0 5 14

11 0 4 12

3 0 2 12

10

9

9

9

7

6

5

5

1

1

1

7

25 0

18 0

28 2

26 2

20 2

20 2

20 0

16 0

16 0

14 0

9 0

0 32

29

29

40

39

38

37

36

35

34

33

32

32

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

44 0

62 0

58 37

47 37

34 0

58 0

54 0

54 0

49 0

35 0

30 0

30 0

0 84

0 47

2 118

2 145

0 118

0 107

0 88

0 61

0 84

0 75

0 68

0 60

7

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

10

35

41

41

35

1

1

25

25

23

1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

b. Barang Pemeliharaan 1. 2. 3. 4. 5.

Sapu dan sikat Alat-alat pel dan lap Keset dan Tempat Sampah Kunci, Kran, Semprotan Pengharum ruangan

III. Pita Cukai, Materai, Leges 1. 2.

Materai 3000 Materai 6000

0 0

Jumlah Barang Persediaan Keluar Tahun Anggaran 2014 No

Jenis Barang

I Barang Konsumsi 1. Alat tulis Tinta stempel, 2. Tinta Tulis 4. Penjepit kertas 5. Penghapus/korektor 6. Buku tulis 7. Ordner dan map 8. Penggaris 9. Cutter 10. Pita mesin tik 11. Alat perekat

Jan Feb Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sept

Okt

22

24

30

36

23

34

19

35

37

7

1

2

3

2

2

4

2

1

1

0

9 2 51 28 1 4 0 5

9 1 14 30 1 4 0 7

23 2 22 5 2 3 0 10

14 3 15 7 5 1 0 2

7 3 22 19 1 1 0 2

16 5 10 8 2 5 0 8

14 4 9 8 3 0 0 3

25 4 12 12 5 3 0 12

11 4 29 9 0 3 0 6

9 1 19 2 0 0 0 1


Nov

Des

8 2

10 4

15 1 11 14 0 10 0 1

5 1 7 1 0 1 0 2

56


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Alat tulis kantor lainnya Kertas HVS Berbagai kertas Kertas cover Amplop Kertas dan Cover Lainnya Tinta/Toner printer Flash disk Bahan komputer lainnya Perabot Kantor Lainnya Batu baterai Alat listrik lainnya

2014 2014 1

0

8 0 2 0 1

3 0 2 1 0

2

7

0 0

0 1

0

0

5 0

0 0

0 0

0

0

21

9

7

0 8

0 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

34

0

1

0

2

22

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

1

0

3

3

5

5

5

1

0

10 0 0 1

10 0 1 0

9 0 1 1

11 0 0 5

8 0 0 1

0 0 3 0

0 0 3 2

0 0 0 0

0 0 0 0

9 0 1 2

1

0

0

2

1

1

0

4

0

0

5

5

2

6

0

0

4

0

2

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 0

4 0

11 0

13 37

0 0

4 0

0 0

5 0

14 0

0

0

2

0

0

0

0

7

35

27

25

19

27

0

0

10

0

0

2

0

0

0

6

9

10

0 0

0 0

0 0

II. Barang Pemeliharaan 1. 2. 3. 4. 5. c. Pita 1. 2.

c.

Sapu dan sikat 0 Alat-alat pel dan 37 lap Keset dan Tempat 7 Sampah Kunci, Kran, 1 Semprotan Pengharum 4 ruangan Cukai, Materai, Leges Materai 3000 0 Materai 6000 0

0 0

0 0

Perpustakaan

Perpustakaan Pengadilan Agama Manna memiliki 1 orang petugas layanan administrasi yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan sumber informasi kepada Pegawai Pengadilan Agama Manna dengan cara mencari langsung ke lemari koleksi dan mengambil buku yang akan dipinjam sesuai dengan yang diminta. Petugas perpustakaan bertanggung jawab terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan. Adapun buku yang ada di perpustakaan diperoleh melalui pembelian dan transfer masuk berjumlah sebanyak 503 buku. Pada tahun 2014 perpustakaan Pengadilan Agama Manna telah memperoleh buku sebagai berikut : 1. Buku Hukum : 41 buku 2. Buku Umum : - buku 3. Buku Sosial : - buku Jumlah 41 buku


57


2014 2014

d. Website Untuk terwujudnya keterbukaan informasi tersebut, baik SK KMA 144/2007 maupun UU 14/2008 menghendaki setiap badan publik (pengadilan) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam konteks ini pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat tepat.

Tampilan Situs Pengadilan Agama Manna

Salah satu bentuk pemanfaatan teknolgi komunikasi dan informasi ini adalah website. Fungsi paling dasar dari website ini adalah sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Di level kedua fungsi website menjadi lebih matang sebagai media interaktif dalam membuat inteface keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat berikutnya website dibangun untuk memberikan transaksi pelayanan publik. Website Pengadilan Agama Manna dapat diakses melalui situs http://www.pamanna.go.id. Dengan keberadaan layanan ini berperan dalam membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi secara terbuka (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan), bahkan bagi internal aparat Pengadilan Agama Manna sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi-informasi yang up to date (dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti : Perma, SEMA, Keputusan atau aturan kebijakan dan lain-lain). Informasi yang ditampilkan pada layanan ini, sebagai berikut : 1. Gambaran umum Pengadilan Agama Manna, meliputi fungsi dan tugas, yuridiksi dan struktur organisasi serta telepon dan faksimile, profil pegawai, peta yuridiksi. 2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan (Standar Operasional Prosedur).


58


2014 2014

3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan tugas dan kewajiban Pengadilan. 4. Berita seputar Pengadilan Agama Manna. 5. Kepekaraan meliputi info perkara (agenda sidang), jadwal sidang, perkara diputus, panggilan ghaib, publikasi putusan. 6. Transparasi anggaran meliputi DIPA, realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang, realisasi belanja modal, keuangan perkara, sarana dan daftar aset. 7. Mekanisme pengadua dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai 8. Tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan Agama Manna. 9. Link peradilan agama sewilayah provinsi Bengkulu seperti PTA Bengkulu, PA Bengkulu, PA Curup, PA Argamakmur, dan PA Lebong. 10. Link Berita Seputar Peradilan Agama, Badilag. 11. Link aplikasi online, simpeg, SIADPA Plus, KOMDANAS MA-RI. e.

Pelayanan Meja Informasi Meja Informasi sebagai first impression barisan terdepan dari sebuah instansi

pelayan seperti Pengadilan Agama memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk citra Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan meja informasi adalah suatu kegiatan baru yang mulai digalakkan oleh Mahkamah Agung sejak setahun yang lalu pada lingkungan Peradilan. Berdasarkan pada SK KMA Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi. Maka dari itu, Meja Informasi Pengadilan Agama Manna mencoba memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Karena meja informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama. Tujuan dibentuknya Meja Informasi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Manna diantaranya memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien kepada Pemohon informasi, dan menjadi penghubung antara masyarakat, antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga indenpendensi dan

imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga. 1. Sarana dan Prasarana Untuk mendapatkan pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Manna, masyarakat pencari informasi dapat menelpon kantor Pengadilan Agama Manna atau mengakses

laman

Pengadilan

Agama

Manna

pada

www.pa-manna.go.id dan

mengirimkan surel dengan alamat [email protected]. Selain itu para pencari informasi dapat pula datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Manna dan


59


2014 2014

mengajukan permohonan informasi dengan menemui Petugas di Meja Informasi atau dapat melihat data di komputer touchscreen yang berada di depan Meja Informasi. Para pencari informasi, mayoritas adalah para pihak yang meminta salinan putusan/penetapan atas perkara mereka, ada juga dari kalangan wartawan maupun dari mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Manna. Untuk kelancaran pelayanan informasi, Pengadilan Agama Manna memiliki fasilitas pendukung sebagai berikut: No.

Fasilitas

Jumlah

Kondisi

a.

Komputer server

1 set

Baik

b.

Komputer PC

1 unit

Baik

c.

Wireless modem router

1 unit

Baik

d.

Komputer layar sentuh

1 set

Baik

e.

Pesawat telepon

1 unit

Baik

f.

Meja Informasi

1 set

Baik

g. h.

1 1

Baik Baik

2

Baik

j.

Ruang Tunggu Mushalla Tempat parkir bagi pegawai dan pengunjung Televisi

1

Baik

k.

Genset

1 Unit

Baik

l.

AC, Kipas angin

1

Baik

1 set

Baik

2 unit

Baik

1 unit

Baik

i.

m. n. o.

Dispenser + gelas Air minum Kursi lipat Gambar skema alur Pelayanan Informasi

p.

Sound system

1 unit

Baik

q.

Tempat brosur

1 unit

Baik

Keterangan Membutuhkan perawatan berkala Membutuhkan perawatan berkala Membutuhkan perawatan berkala

Membutuhkan perawatan berkala Membutuhkan perawatan berkala

Membutuhkan perawatan berkala Brosur dicetak ulang setiap hampir habis

2. Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Penanggung Jawab Informasi dan Petugas informasi Pengadilan Agama Manna berjumlah 8 (delapan) personil, 2 orang berlatar belakang pendidikan Strata II dan 6 orang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum Strata I.


60


2014 2014

3. Anggaran Sampai laporan ini dibuat, Pengadilan Agama Manna belum mempunyai Anggaran Belanja khususnya untuk Pos Pelayanan Informasi atau Rp 0,- (nol rupiah). Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki diambil dari DIPA belanja modal. Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Manna Kelas II : 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atasan PPID) Drs. Lazuarman, M.Ag 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi M. Sahrun, S.Ag 3. Penanggung Jawab Informasi Bagian Kepaniteraan

: Zana Sulasteri, S.H Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Bagian Kesekretariatan

: Rani Asmara, ST.,MM Haris Munandar, ST M. Amin, S.H.I

4. Petugas Meja Informasi

: Liza Puspanita, S.H.I

Adapun Daftar Informasi Publik Pengadilan Agama Manna Kelas II yaitu : Daftar Informasi Publik Pengadilan Agama Manna Bentuk Informasi yang Tersedia DATA BAGIAN UMUM Media Sejarah Sub Bagian Umum Kaur Umum Elektronik Sub Bagian Media Visi dan Misi Kaur Umum Umum Elektronik Media Kewenangan Sub Bagian Umum Kaur Umum Elektronik Wilayah Sub Bagian Media Kaur Umum Yurisdiksi Umum Elektronik Sub Bagian Media Lakip Kaur Umum Umum Elektronik Daftar Aset Sub Bagian Media Kaur Umum & Inventaris Umum Elektronik Kekayaan Sub Bagian Kaur Umum Media

Nama No. Informasi

1 2 3 4 5 6 7

Unit Kerja yang Penanggu Menyediakan ng jawab Informasi Informasi


Jangka Waktu Penyimpanan/R etensi

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Kearsipan dan PerundangUndang an Lainnya 1 Tahun 1 bulan Sesuai 61


Pejabat Negara

Umum

2014 2014

Elektronik

Ketentuan Undang-Undang Kearsipan dan PerundangUndang an Lainnya

DATA KEPEGAWAIAN 1

2

3 4

1 2 3 4 5

6

1 2 3

Profil Pejabat Sub Bagian Hakim Kepegawaian Pejabat Sub Bagian Fungsional Kepegawaian Pejabat Sub Bagian Struktural Kepegawaian Profil Pegawai Sub Bagian Staf Kepegawaian Sub Bagian CPNS Kepegawaian Statistik Sub Bagian Kepegawaia Kepegawaian n Struktur Sub Bagian Organisasi Kepegawaian DIPA

Kaur Kepegawaian Kaur Kepegawaian Kaur Kepegawaian

Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik

Kaur Kepegawaian Kaur Kepegawaian

Media Elektronik Media Elektronik

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Kearsipan dan PerundangUndang an Lainnya

Kaur Media Kepegawaian Elektronik

Kaur Media Kepegawaian Elektronik DATA KEUANGAN Sub Bagian Kaur Media Keuangan Keuangan Elektronik

Jadwal Sub Bagian Kaur Media Rencana Keuangan Keuangan Elektronik Kegiatan Realisasi Sub Bagian Kaur Media Anggaran Keuangan Keuangan Elektronik Neraca Sub Bagian Kaur Media Satuan Kerja Keuangan Keuangan Elektronik Calk Sub Bagian Kaur Media Laporan Keuangan Keuangan Elektronik Keuangan Laporan Sub Bagian Kaur Media Realisasi Keuangan Keuangan Elektronik PNBP DATA KEPANITERAAN Biaya Media Panmud Panmud Perkara Elektronik Soft Jadwal Panmud Panmud Copy/Hard Sidang Copy Panggilan Soft Panmud Panmud Goib Copy/Hard


1 Tahun 1 Tahun 1 bulan 1 bulan 6 bulan

1 bulan

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Kearsipan dan PerundangUndang an Lainnya

62


4

Putusan dan Panmud Penetapan

Panmud

5

Statistik Perkara

Panmud

Panmud

2014 2014

Copy Soft Copy/Hard Copy Soft Copy/Hard Copy

Dalam upaya pelayanan informasi maka biaya penggandaan yang di berlakukan yaitu : a. Biaya penggandaan sebesar : Rp. 300,- (tiga ratus ribu perlembar) b. Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Dari keseluruhan Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengunjung Meja Informasi dipengadilan Agama Manna sebagian besar mereka tengah mengalami permasalahan rumah tangga (family dispute) dan ingin mengetahui bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan Agama. Selain itu, ada dari kalangan mahasiswa, akademis, dan kalangan masyarakat sipil (civil society) yang ingin mendalami persoalan-persoalan tertentu, seperti penelitian lapangan, Court room study, dan juga para awak media yang umumnya meminta izin untuk bertemu secara khusus dan memang ditugaskan untuk melayani kebutuhan Media Masa. Jumlah Pengunjung Meja Informasi Pengadilan Agama Manna Kelas II Dari Bulan Januari- Desember Tahun 2014

No

Bulan

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Pemohon Informasi 9 1 2 6 2 4 34 38 48 25

Jumlah Jumlah permohonan permohonan yang yang ditolak dikabulkan 9 1 2 6 2 4 34 38 48 25


63


f.

2014 2014

Pelayanan Meja Pengaduan Pelaksanaan Meja Informasi sekaligus Meja Pengaduan di Pengadilan Agama

Manna didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengadilan Agama Manna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud hanya berwenang menerima pengaduan untuk kemudian diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung. Selanjutnya setiap kegiatan Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Manna dibuat laporan setiap triwulan yang berisi jumlah pengaduan masuk dalam tiga bulan terakhir, jumlah pengaduan yang tengah ditangani dan status penanganannya, jumlah pengaduan yang selesai ditangani, dan jumlah sisa pengaduan. Data Penanganan Pengaduan Tahun 2014 No.

D

Jenis

Jumlah

1.

Pengaduan Masuk

-

2.

Pengaduan ditindaklanjuti

-

3.

Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin

-

4.

Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin

-

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Manna Kelas II bagian keuangan telah mengelola Bidang Keuangan Dana APBN, melalui DIPA BUA Nomor: DIPA-005.01.2.308014/2013tanggal 5 Desember 2013 dan telah di revisi ke – 4 (empat) tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.3.966.807.000,-, dengan perincian dan realisasinya sebagai berikut:


64


Kode Satker Nama Satker

: :

NO

JENIS BELANJA

1

2

1 2

2014 2014

308014 Pengadilan Agama Manna DIPA [01] BUA TA. 2014 PAGU (Rp.)

PERSENTASE (%)

3

4

Belanja Pegawai

3.422.317.000

86,28

Belanja Barang

544.490.000

13,72

TOTAL ANGGARAN DIPA [01] BUA

3.966.807.000

100

1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai didalam DIPA/RKA-KL Pengadilan Agama Manna Kelas II tahun anggaran 2014 sebesar Rp.3.422.317.000,-. Pagu belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan gaji pegawai berdasarkan PP 34 tahun 2014. a.

Pagu

: Rp.

3.422.317.000

b.

Realisasi

: Rp.

3.422.282.845

c.

Sisa Anggaran

: Rp.

34.155

Dengan uraian sebagai berikut: NO

JENIS MAK

URAIAN 3

PAGU DIPA

REALISASI TOTAL

%

SISA ANGGARAN TOTAL %

1

2

4

5

6

1

51

Belanja Pegawai

3.422.317.000

3.422.282.845

100,00

34.155

0,00

511111

Bel. Gaji Pokok PNS

511119

Bel. Pembulatan Gaji PNS

511121

Bel. Tunj. Suami/istri PNS

511122

Bel. Tunj. Anak PNS

511123

Bel. Tunj. Struktural PNS

511124

Bel. Tunj. Fungsional PNS

511125

Bel. Tunj. PPh PNS

511126

Bel. Tunj. Beras PNS

511129

Bel. Uang Makan PNS

511151

Bel. Tunj. Umum PNS

512211

Bel. Uang Lembur

1.274.772.000 24.000 95.500.000 28.593.000 20.770.000 1.511.045.000 204.175.000 75.066.000 186.540.000 9.740.000 16.092.000

1.274.771.240 23.748 95.499.650 28.592.336 20.770.000 1.511.045.000 204.174.111 75.061.760 186.513.000 9.740.000 16.092.000

100,00 98,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00

760 252 350 664 0 0 889 4.240 27.000 0 0

0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00


7

8

65


2014 2014

2. a.

Belanja Barang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Pagu Anggaran Belanja Barang dalam DIPA/RKA-KL BUA (01) pada Pengadilan Agama Manna Kelas II untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp.544.490.000,-. a.

Pagu

:

Rp. 544.490.000

b.

Realisasi

:

Rp. 544.371.890

c.

Sisa Anggaran

:

Rp.

118.110

Pada akhir Desember 2014jumlah realisasi menurut mata anggaran per AKUN/MAK dapat dilihat pada uraian berikut. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014: 1

JENIS MAK 2

2

52

No

PAGU DIPA

3

4

Belanja Barang

REALISASI TOTAL % 5 6

SISA ANGGARAN TOTAL % 7 8

342.597.000

342.478.890

99,97

118.110

0,03

7.800.000

7.800.000

100,00

0

0,00

3.700.000

3.700.000

100,00

0

0,00

9.400.000

9.400.000

100,00

0

0,00

15.563.000

15.562.965

100,00

35

0,00

E.523121

Pemeliharaan Printer, Laptop, PC/Komputer Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

34.000.000

34.000.000

100,00

0

0,00

F.523121

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

22.873.000

22.872.961

100,00

39

0,00

G.522111

Belanja Langganan Listrik

8.400.000

8.377.964

99,74

22.036

0,26

G.522112

Belanja Langganan Telepon

9.300.000

9.204.000

98,97

96.000

1,03

H.521114

2.700.000

2.700.000

100,00

0

0,00

I.521111

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Keperluan Perkantoran

176.520.000

176.520.000

100,00

0

0,00

I.521115

Honor Operasional Satuan Kerja

52.341.000

52.341.000

100,00

0

0,00

002 A.523111 B.523119 C.523121 D.523121

NO

URAIAN

JENIS MAK

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaaan Perkantoran Pemeliharaaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaaan Gedung dan Halaman Kantor Lainnya Pemeliharaan Genset

URAIAN

Belanja Barang Operasioanal Lainnya 011

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

011.A.521119

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

012

PAGU DIPA

REALISASI TOTAL %


201.893.000 201.893.000 100,00 16.500.000

0

0,00

16.500.000 100,00

0

0,00

RAPAT KOORDINASI

012.A.521211

RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN

7.545.000

7.545.000 100,00

0

0,00

012.B.521211 013

RAPAT KOORDINASI SELURUH PEGAWAI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

15.606.000

15.606.000 100,00

0

0,00


66


013.A.521211 014

2014 2014

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

014.A.521211 015

JAMUAN DELEGASI TAMU

015.A.521119

PAKAIAN SOPIR/PRAMUBAKTI/SATPAM Pembinaan/Koordinasi/Konsultasi/Bimtek Umum

016 A 016.A.524111 016.A.524119

017 017.A.521211 018 018.A.521119 019 019.A.523111

7.650.000

7.650.000 100,00

0

0,00

12.750.000

12.750.000 100,00

0

0,00

5.780.000

5.780.000 100,00

0

0,00

JAMUAN DELEGASI TAMU PAKAIAN SOPIR/PRAMUBAKTI/SATPAM

PEMBINAAN/KOORDINASI BELANJA PERJALANAN BIASA BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIKLAT SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKLAT SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Perawatan Gedung Kantor PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR

44.470.000

100,00

0

0,00

44.470.000

23.380.000

100,00

0

0,00

23.380.000

362.000

100,00

0

0,00

362.000

5.850.000

5.850.000 100,00

0

0,00

62.000.000

62.000.000 100,00

0

0,00

b. DIPA Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (04) Belanja Barang berdasarkan Pagu DIPA dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp 30.135.000,-. Kode Satker Nama Satker

: :

309120 Pengadilan Agama Manna

a.

Pagu

:

Rp.

30.135.000

b.

Realisasi

:

Rp.

30.135.000

c.

Sisa Anggaran

:

Rp.

0

Pada akhir Desember 2014 jumlah realisasi pengeluaran menurut mata anggaran per AKUN/MAK yang dicairkan melalui KPPN dari SPM-GU.UP sebesar Rp. 30.135.000,-, dapat dilihat sebagai berikut: NO

JENIS MAK

1

2

1053

1053.001

1053.001.001 011

REALISASI TOTAL %


URAIAN

PAGU DIPA

3

4

5

6

7

8

30.135.000

30.135.000

100,00

0

0,00

Peningkatan Managemen Peradilan Agama

BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PK DAN GRASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DILINGKUNGAN PA YG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU Penyelesaian Admnistrasi Perkara Penanganan Perkara Prodeo


67


011.A.521219 012 012.A.521211 013 013.521211 011 011.524111

2014 2014

Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelesaian Admnistrasi Perkara Belanja Bahan Penyelesaian Putusan Belanja Bahan Penyelenggaraan Sidang Keliling Belanja Perjalanan Biasa

6.000.000 800.000

6.000.000

100,00

0

0,00

800.000

100,00

0

0,00

835.000

835.000

100,00

0

0,00

22.500.000

22.500.000

100,00

0

0,00

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2014DIPA 01 sebagai berikut: NO

URAIAN

PAGU DIPA

1

2

3

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3.422.317.000

REALISASI TOTAL

%

TOTAL

%

4

5

6

7

3.422.282.845

544.490.000

SISA ANGGARAN

544.371.000

100,00

34.155

0,00

99,97

118.110

0,03

Grafik Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014:

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2014DIPA 04 Badilag sebagai berikut: REALISASI

SISA ANGGARAN

NO

URAIAN

PAGU DIPA

TOTAL

%

TOTAL

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Pagu DIPA

30.135.000

30.135.000

100,00

0,00

0,00


68


E

. .a. .

2014 2014

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Perangkat Keras (Hardware) 1. Server dengan spesifikasi sebagai berikut : Personal Computer HP CQ1569X Series ; Processor Intel (R) Core (TM) i3 CPU 550 @ 3.20 GHz Installed memory (RM) 22,00 GB (1,74 GB usable) HDD SATA Quantum 500 GB

2. Klien Computer : Masing 8 unit dengan spesifik sebagai berikut : Personal Computer Compaq Presario CQ 3000 Series Processor Intel (R) Core (TM) i3 CPU 550 @ 3.20 GHz Installed memory (RM) 2 2,00 GB (1,74 GB usable) HDD SATA Quantum 300 GB


69


2014 2014

3. Modem Internet Tipe Ultimate Home Office Speedy 3 Mb dengan spesifik TP-LINK Telkom Indonesia 4. Hub Switch Hub Switc 16 port 10/100 Mbps Desktop Switc sebanyak 2 buah Hub Switc 8 port 10/100 Mbps Desktop Switc sebanyak 15 buah 5. Tower Hotsport 1 set 6. Radio acces point 2,4 ghz nano 1set 7. Anti Petir pada Tower Hotsport 1 set 8. Mikrotik RB750 1set 9. Router Wi-Fi TP-Link 15 set 10. UPS 1 Kva 11. UPS 600VA 12. Printer Laser HP P1102

b. Perangkat Lunak (Software)

- Sistem Operasi (OS) Windows 7

Ultimate Copyright © 2009 Micosoft Corporation - Office 2007 - Mozilla Firefox - Sistem Administrasi Peradilan Agama (Siadpa Plus) - SIMAK BMN - SIMANTAP - KOMDANAS - Google Chrome - Yahoo Massenger - Adobe Reader - Nero Burning - PDF converter


-

PERSEDIAN.exe SIMPEG SAPK APLIKASI SAKPA APLIKASI SPM APLIKASI GPP APLIKASI PIN PSPM APLIKASI RKAKL DIPA APLIKASI PP39 APLIKASI KONFIRMASI SATKER APLIKASI SILABI

70


F

2014 2014

REGULASI TAHUN 2014

. . Regulasi pada Pengadilan Agama Manna tahun 2014 disajikan dalam bentuk . surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna. Berikut ini . daftar regulasi tersebut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Surat Keputusan Penunjukan Koordinator Dan Hakim Pengawas Bidang Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim Surat Keputusan Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti Pendamping Sidang Surat Keputusan Penunjukan Hakim Mediator Surat Keputusan Penunjukan Hakim Dan Pegawai Pengaduan Surat Keputusan Penunjukan Kasir Biaya Perkara Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Penerimaan Surat Keputusan Biaya Perolehan Informasi Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentas Surat Keputusan Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Manna Kelas II Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2014 Surat Keputusan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Surat Keputusan Tata Tertib Kedinasan Pada Pengadilan Agama Manna Ketua Pengadilan Agama Manna Tentang Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2014 Surat Keputusan Pembentukan Tim Informasi Dan Teknologi (IT) Surat Keputusan Kelompok Kerja Meja I, II DAN III Surat Keputusan Petugas Pengelola Meja Pengaduan Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara Tahun Surat Keputusan Penunjukkan Tim Pengelola Biaya Pekara Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pengelola Perpustakaan Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab Dan Petugas Absensi Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Meja Surat Keputusan Visi Dan Misi Pengadilan Agama Manna Kelas II


71

Bab iv pengawasan

2014 2014 Bab IV Pengawasan

A INTERANAL . 1. Pengertian Pengawasan Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuaidengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Dengan demikian pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sebuah instansi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Sementara pengertian pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh internal instansi. Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Mulyadi (2001), menyatakan bahwa pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan demikian pengawasan internal (Internal Control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang- undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap


72

Bab iv pengawasan

2014 2014

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan yang berlaku.rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Manna Klas II secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Maksud Pengawasan Dalam pelaksanan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Manna Kelas II, mempunyai maksud dilakukannya pengawasan, yaitu: a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan. d. Menilai kinerja. 3. Peranan Pengawasan Pengawasan memegang peranan penting untuk mencapai tujuan dari suatu aktivitas unit kerja, maka fungsi pengawasan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu mengandung pengertian lebih luas yaitu : "Kegiatan yang mencakup penentuan kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan. untuk tercapainya situasi kerja yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu". Dalam lingkungan kantor instansi pemerintah pengawasan terhadap berlangsungnya kegiatan bukan menjadi tanggung jawab pimpinan semata-mata tetapi mencakup juga unsur pimpinan lainnya, pejabat dan seluruh pegawai tanpa terkecuali. 4. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Manna untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tangerang. 5. Fungsi Pengawasan Pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis, sehingga fungsi pengawasan di Pengadilan Agama Mana Klas II adalah: a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


73

Bab iv pengawasan

b. c.

2014 2014

Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

6. Bentuk dan Metode Pengawasan Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Manna Klas II dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut : a. Memeriksa program kerja; b. Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ; c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan ; d. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Manna Klas II; e. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Manna Klas II atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut; 7. Format Pengawasan No.

Materi Pengawasan

Temuan

Seharusnya

Saran

Keterangan

8. Bidang Pengawasan Ada beberapa bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Manna Klas II, yaitu: a. Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan/atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif). b. Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan/atau observasi, dan/atau


74

Bab iv pengawasan

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2014 2014

konfirmasi, dan/atau klarifikasi, dan/atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan. Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh aparat peradilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain. Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan. Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

9. Pelaksana Pengawas Oleh karena itu Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tahun 2014 ini, telah melaksanakan Pengawasan Internal terhadap semua jalannya peradilan, baik di bidang administrasi Kepaniteraan, administrasi Kesekretariatan maupun di bidang umum lainnya, termasuk pengawasan terhadap semua karyawan dan karyawati, sebagaimana telah dikeluarkannya SK Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor: W7A2/98/PS.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna dengan rincian tugas sebagai berikut: Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna NO

NAMA

1 1 2

2 Drs. H. Syazili, S.H., M.H Dra. Nurmalis, M.

3

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I

4

Masalan Bainon, S.Ag

5

Saifullah Anshari, M. Ag

PENGAWAS BIDANG 3 Koordinator Administrasi Persidangan Administrasi Keuangan DIPA, Pengadaan Barang/Jasa Administrasi Umum, Inventaris, dan Perpustakaan Manajemen Peradilan, Organisasi


75

Bab iv pengawasan

6

Mashuri, S.Ag., M.H

7

Asyrof Syarifuddin, SHI

8


2014 2014 Kedinasan dan Non Kedinasan, Laporan Tahunan serta LAKIP Administrasi Penyelasaian Perkara dan Laporan Perkara Pelayanan Publik Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara

SK Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor: W7A2/499.a/PS.01/IV/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna dengan rincian tugas sebagai berikut: Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna NO

NAMA

1 1 2

2 Drs. H. Syazili, SH, MH Dra. Nurmalis, M.

3

Al Fitri, S. Ag., SH., MHI

4


5


6

Mashuri, S.Ag., M.H

7 8 9

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. Asyrof Syarifuddin, SHI Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

PENGAWAS BIDANG 3 Koordinator Administrasi Persidangan Administrasi Keuangan DIPA, Pengadaan Barang / Jasa Administrasi Umum, Inventaris, dan Perpustakaan Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Nonkedinasan, Laporan Tahunan serta LAKIP Administrasi Penyelasaian Perkara dan Laporan Perkara Keuangan Perkara Pelayanan Publik Administrasi Perkara

SK Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor: W7A2/858.a/PS.01/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna dengan rincian tugas sebagai berikut : Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Manna NO 1 1 2

NAMA 2 Drs. H. Syazili, SH, MH Dra. Nurmalis, M.


PENGAWAS BIDANG 3 Koordinator Administrasi Persidangan 76

Bab iv pengawasan

3

Al Fitri, S. Ag., SH., MHI

4


5


6 7 8 9 10

Mashuri, S.Ag., M.H Sudiliharti, S.H.I Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. Asyrof Syarifuddin, SHI Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

2014 2014 Administrasi Keuangan DIPA, Pengadaan Barang / Jasa Administrasi Umum, Inventaris, dan Perpustakaan Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Nonkedinasan, Administrasi Penyelasaian Perkara dan laporan Keuangan Perkara Pelayanan Publik Administrasi Perkara

EVALUASI B . . Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah . dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Manna Kls II baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Klas II. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Klas II atau para pejabat yang berkompenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.


77

Bab v kesimpulan dan rekomendasi

2014 2014

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

A

KESIMPULAN

Laporan tahunan 2014 Pengadilan Agama Manna Kelas II ini sebagai realisasi program kerja tahun 2014, di mana pelaksanaan tugas pokoknya merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf Pengadilan yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target. Pengadilan Agama Manna Kelas II dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Agama Manna Kelas II. Di masa mendatang Pengadilan Agama Manna akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi yang kita ingin wujudkan bersama. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Negara kita. Pengadilan Agama Manna sebagai salah satu pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai upaya agar terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada penegakan hukum yang adil. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai yang diharapkan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Manna dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersedian SDM yang profesional, peningkatan kinerja, penerapan system pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Manna akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Mahkamah Agung RI untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait. Kiranya Laporan Tahunan 2014 ini dapat memenuhi kewajiban sebagai satuan kerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. bagi Pengadilan Agama Manna, laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi renstra di masa yang akan datang.


78

Bab v kesimpulan dan rekomendasi

2014 2014

B. REKOMENDASI B Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna pada tahun 2014 ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan. Pada laporan ini juga digambarkan realisasi program kerja pada tahun 2014. Sekalipun demikian disadari bahwa masih terdapat program kerja yang belum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diprogramkan akan tetapi secara umum bahwa pelaksanaan tugas pokok tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program kerja tersebut, dan kami merekomendasikan beberapa hal berikut ini : a. Kekurangan SDM sehingga membutuhkan penambahan pegawai. b. Untuk kelancaran pelaksanaan program kerja diperlukan penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana. Selanjutnya diharapkan, semoga laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai kaca perbandingan dan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan tahun ini, semoga kita semua memperoleh rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah SWT, Amin.

Manna, Desember 2014 Ketua,

Drs. Lazuarman, M.Ag. NIP. 19680727 199403 1 008


79

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MANNA TAHUN 2014 WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Recommend Documents