Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/SK.53/OT.00/IV/2013 Tanggal : 5 April 2013
HASIL RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI DENGAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2013
Memperhatikan
:
1. Paparan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 2. Paparan Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris dan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 3. Saran dan pendapat peserta Rapat Kerja Daerah;
Mendengar
:
1. Tanggapan para Peserta pada rapat komisi-komisi dan rapat pleno Rapat Kerja Daerah; 2. Penjelasan dari para Narasumber;
MENYIMPULKAN: I. KOMISI I BIDANG TEKNIS A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL 1. Tentang Kedudukan Pasal 84 UU Nomor 8 Tahun 1989, maka berbeda pendapat tentang perlu tidaknya dicantumkan dalam amar putusan. Rakerda memutuskan bahwa pencantuman amar memerintahkan panitera adalah wajib, dengan catatan dalam pertimbangan hukum harus juga dicantumkan; 2. Apabila surat gugat dibuat oleh kuasa hukum/pengacara maka diupayakan dalam format gugatan pihak penggugat materil didahulukan dari penggugat formil; 3. Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim harus menanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik; 4. Dalam perkara perdata, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dilanjutkan dengan mediasi sebagai optimalisasi upaya damai; 5. Dalam hal gugatan terdapat permohonan sita, maka dalam menaksir panjar biaya perkara harus pula menaksir biaya sita yang terdiri dari pendaftaran sita, pelaksanaan sita dan pengangkatan sita dan Hakim harus menjawab permohonan sita tersebut dalam kesempatan pertama/PHS ( sebaiknya menangguhkan sita disertai penetepan hari Sita); 6.
Mediasi bagi PNS tidak perlu menunggu sampai ada izin atasan;
7. Dalam pemeriksaan perkara prodeo yang tergugatnya ghoib maka panggilan pertama untuk pemeriksaan prodeonya berdasarkan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pemanggilan dilaksanakan sebagai prodeo murni; 8. Maksud dan tujuan penundaan sidang harus disesuaikan dengan tahapan persidangan; 9. Ahli waris yang tidak menguasai harta warisan dan tidak mau menggugat, didudukkan sebagai turut tergugat, begitu halnya pihak yang menguasai harta warisan tetapi bukan ahli waris juga didudukkan sebagai turut tergugat; 10. Pemberian kuasa oleh salah satu ahli waris dapat dilakukan secara lisan dalam persidangan dan cukup di tuangkan dalam BAS; 11. Gugatan dibacakan oleh ketua majelis atau yang ditunjuk oleh Ketua Majelis; 12. Alat bukti tertulis diberi nomor oleh Ketua Majelis setelah dicocokan tertulis yang diberikan oleh para pihak atau kuasanya harus dicoret oleh Ketua Majelis; 13. Rincian biaya perkara dalam putusan harus, biaya proses ditambah kata-kata ATK perkara; B. BIDANG ADMINISTRASI YUSTISIAL 1. Menyiapkan ruang tunggu yang nyaman bagi pencari keadilan ; 2. Melaksanakan pelayanan pada loket pelayanan dengan system antri dan melakukan penerimaan, pencatatan dan registrasi perkara gugatan dan permohonan dengan baik dan benar; 3. Membuat PMH dan penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti paling lama 3 (tiga) hari setelah pendaftaran; 4. Mengelola dan membukukan keuangan perkara dengan baik dan benar; 5. Mengadakan ATK perkara; 6. Menyiapkan instrumen yang diperlukan dan menggunakannya secara tertib sesuai kebutuhan; 7. Membuat papan monitoring perkara masuk; 8. Membuat papan data perkara yang diterima dan diputus; 9. Membuat papan monitoring bantuan pemangilan; 10. Uploading data perkara melalui SIADPA Plus sesuai dengan
ketentuan (segera
setelah pelaksanaan kegiatan); 11. Melaksanakan administrasi persidangan dan membuat BAS yang sudah ditandatangani sebelum sidang berikutnya; 12. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir segera setelah putusan diucapkan; 13. Menyiapkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak dengan tetap waktu; 14. Melaksanakan minutasi perkara paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan (sidang terakhir); 15. Melaksanakan anonimasi Putusan secara tertib
16. Membuat dan mengirim laporan perkara bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan laporan tahunan secara akurat dan tetap waktu; 17. Menerbitkan dan menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak dengan tepat waktu; 18. Mengadakan lemari arsip perkara; 19. Menata arsip perkara dengan rapi dan aman; 20. Menerima, menghimpun dan meneruskan Perkara Banding, Kasasi dan PK
Kolaka, 5 April 2013
II. KOMISI II BIDANG NON TEKNIS A. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan terhadap ketentuan: a. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; b. KMA No. 96 Tahun 2006 tentang Pengawasan; c. KMA No. 70 Tahun 2008 tentang Remunerasi; d. KMA No. 71 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja; e. KMA No. 69 Tahun 2009 tentang perubahan Pertama KMA 071 tahun 2008; f.
SE SEKMA No. 35 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA 071 Tahun 2008.
g. SE SEKMA No. 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Mahkamah Agung RI. 2. Menjaga objetivitas pelaksanaan mutasi/promosi; 3. Mengukur prestasi didasarkan atas hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan berdasarkan Sasaran Kinerja Individu; 4. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (funishment) secara proporsional dan profesional, diantaranya: a. Pemberian satya Lencana; b. KNP Pilihan dipercepat pengusulannya; c. Dan lain-lain Hak Kepegawaian berdasarkan prestasi; d. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar; 5. Memberikan rekomendasi izin belajar S.1, S.2, S.3 dari KPA dengan memperhatikan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor . 008/BUA.F/izin.01.3/I/2011
dan
memberikan
rekomendasi
usulan
secara
berjenjang kepada pejabat yang berwenang; 6. Memberikan izin cuti pegawai berdasarkan PP No. 24 Tahun 1976 dan KMA 125 Tahun 2009 tanggal 2 September 2009; 7. Update data kepegawaian bagi pegawai/hakim yang mutasi (berkas pegawai) dikirim ketempat tugas yang baru; 8. Menerapkan sanksi disiplin pegawai sesuai PP 53 Tahun 2010 dan KMA 71 Tahun 2008; 9. Penyeragaman dan penertiban pengelolaan administrasi kepegawaian: a. Buku induk pegawai, buku pensiun, buku karis, karsu, buku KGB dan Buku catatan; b. Pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun tepat waktu; c. KGB tepat waktu; d. DUK dan Bazetting formasi yang jelas dan tepat waktu; e. DP3 yang objektif dan tepat waktu;
f.
Setiap satker harus membuat uraian tugas untuk setiap pegawai brrdasarkan Sasaran Kinerja Individu;
10. Melengkapi SIMPEG untuk menunjang pelaksanaan kenaikan pangkat dengan system paperless; 11. Setiap pejabat yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas; 12. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan bimtek, DDTK dan pembinaan mental setiap pekan; 13. Membuat dan melaporkan tepat waktu data laporan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); 14. Setiap satuan kerja menetapkan rule model berdasarkan kategori kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya;
B. Pengelolaan Administrasi Keuangan 1. Dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan berpedoman pada SBU tahun lalu; 2. Dalam penyusunan anggaran kegiatan sesuai dengan kode lokasi, kode KPPN dan kode akun; 3. Dalam penyusunan anggaran kegiatan wajib dilengkapi TOR dan Rincian anggaran biaya dari rekanan; 4. Setiap Satuan Kerja memprogramkan tambahan daya listrik miniaml 23.000 watt dan pemasangan trafo 25KWH; 5. Setiap Satuan Kerja mengusulkan pengadaan server 1 Tera; 6. PTA memprogramkan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan (tenaga teknis dan non teknis) melalui aplikasi RKAKL; 7. Setiap satker wajib update aplikasi yang terbaru menunggu petunjuk dari Biro Perencanaan MARI; 8. Pertanggungjawaban remunerasi setelah diterima wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan format yang diterbuitkan BUA; 9. Mengoptimalkan Kaur Keuangan sebagai pengujian SPP (harus dilengkapi persyaratan / dokumen yang lengkap) dan penandatangan SPM; 10. Penertiban pengelolaan administrasi keuangan: a. Setiap Satuan Kerja harus melaqkukan rekonsiliasi internal sesuai dengan Per Menkeu 102/PMK/05/2009 tentang tatacara Rekonsialiasi BMN sebagai upaya tindak lanjut temuan BPK; b. Setiap Satuan Kerja harus melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagai bahan pengusulan anggaran yang diperlukan untuk tahun berikutnya dan disampaikan melalui Aplikasi RKAKL ke PTA pada awal bulan Pebruari;
c. Pada tahun 2013, seluruh satker harus melaksanakan / berpedoman Per Menkeu No. 73/PMK/05/2008 tentang PenataUsahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; d. Setiap Satuan Kerja melakukan revisi anggaran untuk tunjangan kemahalan hakim sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2012; e. Membina dan mengawasi dalam rangka penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013, mulai tanggal 01 JAnuari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013; f.
Membuat dan melaporkan tepat waktu data laporan realisasi anggaran Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan kegiatan Aplikasi PP 39 Bapennas tahun 2006, serta manual sesuai jadwal yang telah ditentukan ke Korwil PT dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 5 bulan berikutnya;
11. Mengupayakan secara bersungguh-sungguh untuk merealisasikan anggaran Belanja Modal yang non bangunan mencapai 100% paling lambat pada akhir triwulan III (September 2013) dan anggaran belanja modal bangunan pada akhir November 2013; 12. Mengadakan sosialisai realisasi penyerepan anggaran tahun berjalan, dan perkembangan plafon anggaran untuk jangjka waktu 5 tahun; 13. Setiap satuan kerja memprogramkan usulan pengadaan tanah dan atau rumah dinas; 14. Setiap satuan kerja wajib mengadakan statistik realisasi anggaran tahun berjalan; 15. Setiap satuan kerja menyiapkan tenaga sertifikasi pengadaan barng dan jasa; 16. Setiap pembahasan DIPA satuan kerja harus melibatkan semua unsur;
C. Pengelolaan Administrasi Umum 1. Setiap Satker wajib melakukan opname fisik barang (baik BMN maupun barang persediaan) dan dilaporkan ke PTA Kendari per triwulan dan akhir tahun; 2. Tata persuratan, klasifikasi penomoran, penandatangan surat harus dilaksanakan sesuai pola kearsipan dinamis dan buku petunjuk MARI tentang tata persuratan; 3. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) menganai tata persuratan berdasarkan kearipan dinamis; 4. Setiap satuan kerja memprogramkan penghapusan barang yang rusak berat atau tidak layak pakai; 5. Daftar inventaris ruangan harus sesuai dengan kondisi ril barang yang ada dalam ruangan tersebut; 6. Memaksimalkan pemeliharaan gedung kantor, mobil dinas, motor dinas, rumah dinas dan inventaris lainnya;
7. Memaksimalkan pemamfaatan website PTA oleh PA dengan menugaskan salah satu pegawai pengelola website untuk mengupdate website Mahkamah Agung, Badilag dan PTA setiap hari; 8. Agar setiap satuan kerja memaksimalkan penataan halaman kantor; 9. Website PA harus sudah up date awal Mei 2013; 10. Penertiban pengelolaan administrasi perlengkapan (barang milik negara) : a. Buku Induk Inventaris beserta foto fisik, faktur pembelian dan dokumen pengadaan; b. Penyimpanan diokumen penting (sertifikat, IMB,BPKB) diletakan di brankas; c. Bagi satuan kerja yang belum memiliki sertifikat tanah kantor segera mengusulkan permohonan sertifikat tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung; 11. a. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemamfaatan perpustakaan kantor; b. melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk pendidikan pengelola perpustakaan; 12. Mengoptimalkan tenaga pramubakti, satpam, dan sopir dalam kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor; 13. Mengadakan dan memasang peta yurisdiksi sesuai kondisi terakhir 14. Membuat dan melaporkan tepat waktu data laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); 15. PTA supaya membuat penyeragaman ukuran papan visual atau papan penunjuk; 16. Agar setiap satuan kerja membuat peta wilayah; Agar PTA mengadakan lomba kebersihan dan keindahan kantor setiap satuan kerja;
D. ORGANISASI EKSTRA Setiap satuan kerja agar membentuk dan memaksimalkan organisasi ekstra yaitu: 1. DHARMAYUKTI KARINI -
Setiap pimpinan pengadilan memberikan dukungan moril maupun materil terhadap perkembangan organisasi Dharmayukti Karini;
-
Mewajibkan setiap isteri hakim, isteri pegawai dan pegawai perempuan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan Dharmayukti Karini
2. IKAHI -
Membentuk dan mengaktifkan kepengurusan cabang IKAHI dimasing-masing satuan kerja;
-
Mengusulkan pengadaan kartu anggota;
-
Membuat program kerja dan melakukan kajian-kajian hukum;
3. PTWP -
Membentuk pengurus cabang di masing-masing satuan kerja;
-
Setiap pimpinan,hakim dan seluruh karyawan, karyawati agar ikut berperan aktif dalam kegiatn PTWP;
-
Membuat prgram latihan bersama baik intenal maupun eksternal;
4. KOPERASI -
Agar setiap satuan kerja membentuk Koperasi;
-
Setiap hakim dan pegawai diwajibkan menjadi anggota;
-
Agar setiap akhir tahun melakukan rapat anggota tahunan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012;
5. IPASPI -
Membentuk organisasi IPASPI dimasing-masing satuan kerja;
-
Mewajibkan setiap panitera, panitera pengganti,jurusita dan jurusita pengganti untuk menjadi anggota;
Kolaka, 5 April 2013
