STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI SUB BAGIAN KEUANGAN

SOP (Standar Operasional Prosedur) SUB BAGIAN KEUANGAN Tahun 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

SUB BAGIAN KEUANGAN Jl. Wulele No. 8 Telp. 62(401) 3194475 Fax 62(401) 3196322 http://www.pta-kendari.go.id email: [email protected] KENDARI 93117

2014

0


PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

1

Nomor SOP

W21-A/ 417.a /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif

Jl. Wulele No. 8 Telp. 62(401) 3194475 Fax 62(401) 3196322 KENDARI 93117

Disahkan Oleh

Sekretaris Mahkamah Agung

SOP PERENCANAAN ANGGARAN / RKAKL Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum : 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014 Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Serta Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2014 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL

1.

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi RKAKL

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. 2.

1. 2. 3.

SOP Penyusunan Renstra, RPJM dan RKT SOP Pelaksanaan Anggaran

Peralatan Komputer & Jaringan Internet Renstra, RPJM, RKT Standar Biaya,dan Dokumen pendukung lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Keterlambatan penyusunan RKAKL dapat menghambat pelaksanaan DIPA

Laporan rekap usulan, Cheklist kelengkapan data dukung

Uraian Standar Operasional Prosedur Pelaksana No 1 1

2

Aktivitas 2 Petugas bersama Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran melakukan persiapan dan rapat koordinasi dengan satuan kerja daerah dibawahnya dan rapat koordinasi dengan seluruh unsur satuan kerja untuk merencanakan dan menyusun program dan anggaran sesuai kebutuhan satuan kerja Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan hasil rapat koordinasi intern untuk diketahui Kuasa Pengguna Anggaran

Petugas Perenca naan 3

Mutu Baku

KPA

Ketua

Eselon I

4

5

6

Baw as / DJA 7

Start

Tidak

Waktu

Output

8

9

10

Renstra, RPJM, data kebutuhan satuan kerja

1 hari

Hasil Rapat koordinasi

Hasil Rapat koordinasi

1 hari

Usulan Awal RKAKL yang diketahui Pansek

1 hari

Usulan Awal RKAKL yang disetuji Pimpinan

Usulan satker se-wilayah yang beserta data dukungnya

5 hari

Rekap data usulan pada Eselon I MARI

Pemberitahun a pagu sementara

5 hari

RKAKL pagu sementara beserta Data dukung

1 hari

RKAKL pagu sementara yang disetujui Bawas

Ya 3

4

5

6

Melaporkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) satuan kerja kepada Ketua sebagai data usulan awal satuan kerja Mengumpulkan data usulan satker se-wilayah dan Mengirim usulan tersebut ke Eselon I Biro Perencanaan dan Organisasi BUA dan Perencanaan Badilag MARI sebagai data usulan RKAKL awal Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan melengkapi data dukungnya (RAB, TOR, SPTJM dan Pendukung lainnya) berdasarkan Pagu Sementara yang diterima dari Eselon I Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI dan Perencanaan Badilag MARI Melakukan pembahasan dan penelahaan RKA-KL pagu sementara dengan APIP (bawas MARI) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang didampingi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI.

Usulan Awal RKAKL yang diketahui Pansek

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ket

Persyaratan/ Kelengkapan

RKAKL pagu sementara dan data dukungnya

11


1 7

8

9

10

11

2 Melakukan penyusunan kembali RKA-KL beserta data dukungnya untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR. Menelaah dan Membahas RKA-KL satker sewilayah beserta data dukungnya berdasarkan pagu definitif dengan Aparat Pengawas Internal (Bawas MARI) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pusat di dampingi Eselon I Biro Perencanaan BUA MARI Mengunduh, dan Merestore Arsip Data komputer (ADK) data DIPA online yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) ke dalam Aplikasi RKAKL/DIPA Mencetak dan Menandatangani POK (Petunjuk Operasional Kerja) sebagai pedoman pelaksanaan DIPA satuan kerja.

3

4

5

6

7

8 RKAKL pagu sementara dan data dukungnya yang disetujui Bawas

9

10

3 hari

RKAKL pagu sementara beserta data dukung

Pemberitahua n pagu defenitif

1 hari

RKAKL pagu defenitif yang disetujui Bawas

Notifikasi DJA & Eselon I, ADK RKAKL/DIPA

1 hari

ADK RKAKL/DIPA

POK RKAKL/DIPA

1 hari

Dokumen DIPA

1 hari

Tidak

Ya

Penyerahan DIPA Asli (hardcopy) secara simbolis

End

POK DIPA yang diketahui KPA Dokumen DIPA

2

11


3

-


Nomor SOP

W21-A/ 417.b /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP REVISI ANGGARAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 2. Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 4. Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-6/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran

1.


Keterkaitan : 1. 2.

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi RKAKL/DIPA

1. 2.

SOP Penyusunan Renstra, RPJM dan RKT SOP Pelaksanaan Anggaran

Peralatan Komputer & Jaringan Internet RKAKL/DIPA


Peringatan : Keterlambatan Revisi Anggaran dapat menghambat pelaksanaan Anggaran

Uraian Standar Operasional Prosedur Pelaksana No 1 1

2

4

5

6

7

Aktivitas

Petugas Revisi

PPK

KPA

3

4

5

2

Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku

Mutu Baku Kanwil PBJ/DJ A 6

Start

Membuat konsep usulan Revisi Anggaran DIPA / POK RKAKL, konsep Martiks perubahan semula-menjadi, beserta data dukungnya Meneliti kebenaran data, mengecek anggaran yang telah direalisasi, mencetak dan memandatangani revisi POK RKAKL dan beserta ADK/pendukungnya. (untuk revisiTidak dalam kewenangan KPA)

Waktu

Output

7

8

9

10

POK RKAKL/DIPA

1 hari

Konsep Revisi

1 hari

Konsep Revisi tertanda PPK

Konsep Revisi tertanda PPK

1 hari

Revisi Anggaran / POK RKAKL tertanda KPA

Tidak

Revisi Anggaran tertanda KPA

1-3 hari

Revisi Anggaran dalam kewenangan Kanwil PBJ

Revisi Anggaran tertanda PA/ Eselon I

5 hari

Revisi Anggaran dalam kewenangan Eselon I

Notifikasi DJA

1 hari

ADK Revisi Petikan DIPA

Ya

Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Kanwil Perbendaharaan (untuk revisi dalam kewenangan Kanwil PBJ) Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Eselon I Biro Perencanaan BUA MARI / Perencanaan Badilag MARI (untuk revisi dalam kewenangan Eselon I) Mengunduh, dan Merestore Arsip Data Komputer (ADK) data revisi DIPA online yang telah disetujui DJA dengan digital stamp baru ke dalam Aplikasi RKAKL/DIPA satker,dan Mencetak dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksanaan anggaran

Persyaratan/ Kelengkapan

Konsep Revisi

Kewenangan Kanwil PBJ ?

Ya

Kewenangan Eselon I ? Ya

End

Ket

Esel on I

11



4

Nomor SOP

W21-A/ 417.c /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PELAKSANAAN ANGGARAN UP/TUP Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. PP Nomor 29 tahun 2009 tentang Penentuan Jumlah Pembayaran, Dan Penyetoran PNBP 4. Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Keputusan Sekretaris Mahakamah Agung Nomor: 159A/SEK/SK/10/2013 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan transportasi lokal di lingkungan MARI dan Badan Peradilan Agama di seluruh Indonesia Tahun Angagran 2014 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2014 8. Per Dirjen Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan Dan Pertanggung Jawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN

1. 2. 3.

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

SOP Perencanaan Anggaran SOP Revisi Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran LS SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi SPP/SPM Memahami akuntansi keuangan Mengetahui tata cara pengadaan barang/jasa

Peralatan Komputer DIPA dan RKAKL Dokumen Pengadaan Barang/Jasa SPP/SPM/SP2D Standar Biaya,dan Dokumen pendukung lainnya

Peringatan :


Keterlambatan pencairan anggaran akan menghambat pelaksanaan operasional kantor / menghambat pelaksanaan TUPOKSI satker

BKU, Buku Bantu Bank, Register Penutupan Kas, dan pembukuan keuangan lainnya

Uraian Standar Operasional Prosedur Pelaksana No

Aktivitas

P P K

P3 S P M

K P A

K P P N

B a n k

Persyaratan / Kelengkap an

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

10

11

POK RKAKL/ DIPA

1 hari

Draf surat kelengka pan SPP UP/TUP

Draf surat kelengkap an SPP UP/TUP

10 – 30 menit

SPP yang telah ditandata ngani PPK

SPP yang telah Ditandatan gani PPK

10 menit

SPP yang telah disetujui KPA

2

3 Start

1

Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat ijin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK

2

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA

3

Ket

Benda hara Pengelu aran

1

KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP UP/TUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

Mutu Baku

Tidak Ya

12


1

2

4

3

4

9

10

11

P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya Cetak & ADK SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN


1–3 jam

SPM

5

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D

SPM berikut Ke lengkapan nya

2 hari

SP2D

6

SP2D UP/TUP dibukukan pada BKU dan Buku Bantu lainnya oleh Bendahara, dan selanjutnya Bendahara menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh KPA

SP2D

15 – 30 menit

Pembuku an

7

Berdasarkan cek yang telah ditanda tangani KPA.

Buku Cek

5 menit

Cek yang telah ditandata ngani

8

Selanjutnya Bendahara mencairkan uang ke Bank untuk membiaya kegiatan Satker sesuai dengan DIPA

Cek yang telah ditandatan gani

1–3 jam

Uang Tunai

9

Kemudian Bendahara mencatatnya pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

Kuitansi / bukti belanja

15 – 30 menit

Pembuku an

10

Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar

SPK, kuitansi, faktur pajak dll

15 menit 1 jam

11

Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar

15 – 30 menit

12

Berdasarkan data pengeluaran dari BKU, PPK membuat Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPJB) sebagai lampiran SPP GU berikutnya, untuk seterusnya diajukan kembali kepada P3-SPM, seterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)

Daftar pengeluara n belanja sesuai MAK

End

5

6

7

8

2 hari

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar Pengelua ran uang kas dan pembuku an SPPGUP berikut kelengka panny a

5

12



6

Nomor SOP

W21-A/ 417.d /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LS / PEGAWAI (GAJI,LEMBUR,HONOR) Kualifikasi Pelaksana :


4. 5. 6. 7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2014 PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

1. 2.

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi GPP Memahami akuntansi keuangan

Keterkaitan :


1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

SOP Perencanaan Anggaran SOP Revisi Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran UP/TUP

Peralatan Komputer DIPA dan RKAKL Data Pegawai SK Pegawa/Lembur/honor dan Dokumen pendukung lainnya


Peringatan : Keterlambatan pencairan belanja kesejahteraan pegawai terabaikan

pegawai

menyebabkan

Buku Daftar Potongan


Aktivitas PPABP

Benda hara 4

1

2

3 Start

1

PPABP Menyiapkan kelengkapan Daftar Gaji /perhitungan lembur /honor/ vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar Rincian Permintaan dengan menginput dan mencetak dari Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya disampaikan ke Bendahara

2

Bendahara melakukan checking list kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menandatanganinya untuk selanjutnya diajukan kepada PPK dan ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP Gaji/LS

3

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP LS sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA

Mutu Baku Ket

PPK

P3S P P

K P A

K P P N


Waktu

Output

5

6

7

8

9

10

DIPA, POK, daftar hadir lembur, SK, penetapan

1 -2 hari

11 Daftar Rincian Permintaa n Pembayar an berikut klengkapa nnya

Daftar Rincian Permintaan Pembayara n berikut klengkapan nya

10 30 menit

SPP & lampiran

SPP & lampiran

10 – 30 menit

SPP tertanda PPK & lampiran

Tidak Ya

12


1

9

10

11


10 menit


5



1–3 jam

SPM

6


SPM

1-2 hari

SP2D

7

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

SP2D

15 – 30 menit

Pembuku an

4

2

3

KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

End

4

5

6

7

8

7

12


8

-


Nomor SOP

W21-A/ 417.f /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PELAPORAN KEUANGAN SAKPA (SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN) Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum : 1. Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 3. PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L

1.


Keterkaitan : 1. 2. 3.

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi SAKPA

SOP Pelaksanaan Anggaran SOP Revisi Anggaran SOP Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

1. 2. 3. 4.

Peralatan Komputer & Jaringan Internet RKAKL/DIPA SPM, SP2D Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peringatan :


Keterlambatan Pelaporan Keuangan menghambat pelaksanaan anggaran dan perencanaan anggaran periode berikutnya

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Arus Kas, CALK


1

Aktivitas

Petugas SAKPA

Petuuga s SIMAK

Kasub bag Keu

P P K

K P A

K P P N

3

4

5

6

7

8

Ket

Persyarata n/ Kelengkap an

Waktu

Output

10

11

12

SPM/SP2 D, ADK SPM ADK RKAKL

1 hari

Dokumen sumber

2

Menginput / merestore data dokumen sumber kedalam Aplikasi SAKPA, Membuat Konsep LRA Manual dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode semester/tahunan

Dokumen sumber

2 jam

Konsep Laporan, ADK SAKPA

3

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan petugas SIMAK-BMN sehingga Neraca Keuangan dan Neraca Aset sesuai

Konsep Laporan SAKPA

3 jam

Konsep Laporan yang telah rekon internal

4

Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN, jika laporan keuangan satuan kerja sama dengan data realisasi anggaran satker diKPPN sesuai, maka akan diterbitkan Tidak Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN


1 hari

Konsep Laporan yang telah rekon KPPN

Konsep Laporan yang telah rekon KPPN

1 hari

Laporan SAKPA final beserta data dukungnya

1

5

2

Mutu Baku K o R W I l 9

Mengumpulkan dokumen sumber pelaporan SAKPA, meliputi SPM/ SP2D, PNBP, LPJ Bendahara, posisi rekening bank dan dokumen lainnya dari pelaksana anggaran

Mencetak dan mengandakan konsep laporan untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran setelah diteliti dan dikoreksi atasan petugas sakpa dan PPK

Start

Rekon sesuai ?

Ya

13


1

6

2

3

Mengirim Laporan SAKPA, ADK beserta data dukungnya ke Koordinator Wilayah, KPPN, Eselon I dan pengarsipan End

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Laporan SAKPA final beserta data dukungnya

1 hari

Dokumen Laporan SAKPA

9

13



10

Nomor SOP

W21-A/ 417.h /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PENGAJUAN TUNJANGAN REMUNERASI SATUAN KERJA Kualifikasi Pelaksana :


4. 5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

1.

Mengetahui pengoperasian komputer

Keterkaitan :


1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.


Peralatan Komputer dan Jaringan Internet Rekap Absensi pegawai SPTJM Dokumen pendukung lainnya

Peringatan :


Permintaan dengan data yang tidak valid / tidak disertai data dukung atau keterlambatan pengajuan remunerasi akan mempengaruhi realisasi permintaan secara nasional

Rekap permintaan tunjangan


Aktivitas

Petugas Remune rasi/ Bendah ara 3

Kasub Bag Keu 4

Mutu Baku Ket

PPK

K P A

K P T A

M A R I


Waktu

Output

5

6

7

8

9

10

11

1

2

1

Mengumpulkan data valid, meliputi rekap absensi pegawai, tabel besaran tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, posisi rekening bank terakhir, dan dokumen pendukung lainnya

Absensi, rekening bank dan dokumen pendukung lainnya

2 hari

Dokumen sumber

2

Membuat dan Mencetak Daftar Permintaan remunerasi dan ditandatangani oleh seluruh Pegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahan pertanggung jawaban dimuka atas tunjangan remunerasi

Daftar Rincian Permintaan remunerasi

1 hari

Dokumen pertanggu ngjawaban dimuka

3

Memeriksa validitas data daftar permintaan remunerasi beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, kemudian diparaf / tanda tangan dari Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan, PPK dan KPA, KPA menandatangani SPTJM sebagi dokumen pendukung

Dokumen pertanggung jawaban dimuka

1 jam

Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

Start

12


1

2

4

KPTA menandatangani dokumen permintaan remunerasi yang telah valid

3

4

5

6

7

8

9 Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

5

Mengirim dokumen permintaan remunerasi beserta via E-mail atau jasa pengiriman untuk diproses di Mahkamah Agung

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA

6

Setelah mendapat transfer dana Remunerasi dari BUA, Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masing-masing pegawai

Pemberita huan transfer masuk dari MARI

End

10

11

15 menit

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA

1 hari

Pemberit ahuan dokumen terkirim

2 jam

Transfer rekening, Pengarsi pan dokumen

11

12



12

Nomor SOP

W21-A/ 417. e /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL / LS Kualifikasi Pelaksana :


4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2014 Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Pepres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

1. 2.

Mengetahui pengoperasian komputer Memahami akuntansi keuangan

Keterkaitan :


1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.


Peralatan Komputer DIPA dan RKAKL Berita Acara serah terima Barang/hasil pekerjaan Resume Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya

Peringatan :


Keterlambatan pencairan belanja modal menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan realisasi anggaran

Buku Daftar Potongan


Aktivitas

Mutu Baku Ket

Pihak ke-3

Benda hara

PPK

P3S P P

K P A

K P P N


Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

10

11

DIPA, POK, Resume kontrak dan kelengkapa nnya

1 -2 hari

Daftar permintaan pencairan dana berikut klengkapa nnya

Daftar Permintaan Pencairan dana berikut klengkapan nya

10 30 menit

SPP & lampiran

SPP & lampiran

10 – 30 menit

SPP tertanda PPK & lampiran

1

2

3 Start

1

Rekanan Menyiapkan kelengkapan Daftar permintaan pencairan dana, beserta kelengkapannya (Resume Kontrak, perngajuan Termin, Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan, atau kelengkapan lainnya) untuk disampaikan ke Bendahara

2

Bendahara melakukan checking list kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menandatanganinya untuk selanjutnya diajukan kepada PPK dan ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP/LS

3

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP LS sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA

Tidak Ya

12


1

9

10

11


10 menit


5



1–3 jam

SPM

6


SPM

1-2 hari

SP2D

7

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

SP2D

15 – 30 menit

Pembuku an

4

2

3

KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

End

4

5

6

7

8

13

12


14

-


Nomor SOP

W21-A/ 417.g /OT.01.3/IV /2014

Tanggal Pembuatan

8 April 2014

Tanggal Revisi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh


SOP PELAPORAN KEUANGAN SAKPAW (SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH) Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum : 1. Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 3. PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L

1.

Mengetahui pengoperasian komputer dan Aplikasi SAKPAW

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

SOP Pelaksanaan Anggaran SOP Revisi Anggaran SOP Pelaporan Keuangan SAKPA SOP Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Wilayah

Peralatan Komputer & Jaringan Internet RKAKL/DIPA SPM, SP2D ADK SAKPA Satuan Kerja

Peringatan :


Keterlambatan Pelaporan Keuangan menghambat pelaksanaan anggaran dan perencanaan anggaran periode berikutnya

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Arus Kas, CALK

Uraian Standar Operasional Prosedur Pelaksana

Mutu Baku

Petugas SAKPA W

Petuuga s SIMAK W

Kasub bag Keu

P P K

K P A

K a n w il D P B N

3

4

5

6

7

8

E se lo n I

Persyarata n/ Kelengkap an

Waktu

Output

9

10

11

12

ADK SAKPA

1 hari

Rekap ADK SAKPA

2

Merestore seluruh ADK SAKPA satuan kerja se-wilayah kedalam Aplikasi SAKPAW, Membuat Konsep LRA Manual Wilayah dan Catatan atas Laporan Keuangan Wilayah untuk periode semester/tahunan

ADK SAKPA

2 jam

Konsep Laporan, ADK SAKPAW

3

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan petugas SIMAK-BMN Wilayah sehingga Neraca Keuangan dan Neraca Aset sesuai

Konsep Laporan SAKPAW

3 jam


4

Melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negaar, jika laporan keuangan satuan kerja sama dengan data realisasi anggaran wilayah Tidak satker di Kanwil Perbendaharaan sesuai, maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Kanwil DPBN

1 hari

Konsep Laporan yang telah rekon Kanwil DPBN

No

1

1

Aktivitas

2

Mengumpulkan Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi SAKPA satuan kerja di wilayah Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Start

Rekon sesuai ?

Ya


Ket

13


1

2

3

5

6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencetak dan mengandakan konsep laporan untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran setelah diteliti dan dikoreksi atasan petugas sakpa dan PPK

Konsep Laporan yang telah rekon Kanwil DDPBN

1 hari

Laporan SAKPAW final beserta data dukungnya

Mengirim Laporan SAKPAW, ADK beserta data dukungnya ke Eselon I, Kanwil DPBJ, Eselon I dan pengarsipan

Laporan SAKPAW final beserta data dukungnya

1 hari

Dokumen Laporan SAKPAW

End

15

13

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI SUB BAGIAN KEUANGAN

Recommend Documents