STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI SLAWI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN NEGERI SLAWI

Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 SLAWI 52412 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 19 Februari 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan dan Surat dari kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi No. 14/BUA.5/TU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpedoman pada Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dirjen Peradilan Umum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Maret 2012 tentang Standard Operating Prosedur dan SK Ketua Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi No. W12.U34/500/Hk.00.8/SK/V/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi. Dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari dapat : 1. Mempercepat penyelesaian administrasi Peradilan 2. Mengefektifkan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional secara terstruktur 3. Menata ruang tunggu sedemikian rupa sehingga pengunjung merasa aman Dampak yang diharapkan dari ketiga penerapan diatas adalah : 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 2. Peningkatan disiplin kerja dan menghasilkan kinerja yang baik 3. Memberi kesan bahwa Pengadilan adalah milik masyarakat Pada bulan Januari dan Februari 2011 adalah merupakan sosialisasi ke seluruh pejabat dan staf Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi sehinggauntuktahun 2016 ini Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telahdirevisi telah dapat diberlakukan di Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi agar dampaknya dapat dirasakan dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan setelah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dinyatakan berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi yang kemudian akan dilengkapi dengan sistem pelaporan dan monitoring pelaksanaannya. Semoga program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, sehingga dapat dijadikan langkah awal untuk perubahan-perubahan selanjutnya yang akan diprogramkan kemudian. Slawi ,

14 Juli 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

GATOT SARWADI, SH NIP. : 196805101990031003

PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI SLAWI Slawi, 14 Juli 2016

.

Mengesahkan Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI

Menyetujui, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Yang Menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Slawi

Dr. Drs. H. ACO NUR, MH NIP. : 196303131989031021

Dr. NOMMY HT SIAHAAN, SH.MH HAKIM UTAMA

GATOT SARWADI, SH HAKIM MADYA UTAMA



KEPANITERAAN PIDANA Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. SOP Perkara Pidana Biasa 2. SOP Perkara Pidana Singkat 3. SOP Perkara Pidana Ringan 4. SOP Perkara Pidana Lalu Lintas 5. SOP Penerimaan Perkara Pidana Banding 6. SOP Penerimaan Perkara Pidana Kasasi 7. SOP Penerimaan Perkara Pidana PK

Nomor SOP SOP. PAN. PID.01 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERKARA PIDANA BIASA

PENGADILAN NEGERI SLAWI Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

SOP PERKARA PIDANA BIASA

Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Kualifikasi Pelaksana :

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

1. SMA, 2. S1 Hukum,

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penerimaan Surat Masuk 2. SOP Penerimaan Surat Keluar

1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

-

-

Berkas Perkara Barang Bukti Buku Register Perangkat Komputer Alat Tulis

Register Induk Perkara Komputer lengkap

SOP PERKARA PIDANA BIASA Pelaksana No

Aktivitas

Staf Panitera Panitera Pidana Muda

Ketua/ Wakil

Majelis Hakim

Mutu Baku

Panitera Pengganti Persyaratan

Waktu

Output

1 Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dan soft copy surat dakwaan

Berkas Perkara 15 Berkas Perkara dan dan Barang Bukti Menit Barang Bukti diterima serta soft copy Kepaniteraan Pidana surat dakwaan

2 Menerima Pelimpahan Berkas Perkara oleh JPU dan meneliti kelengkapan Berkas beserta Barang Bukti dan soft copy surat dakwaan

Berkas Perkara 15 Berkas dan Barang Bukti Menit Perkara yang diterima lengkap dengan Barang Bukti yang diajukan

Pelaksana No

Aktivitas


Ketua/ Wakil

Mutu Baku Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

3 Menandatangani tanda terima Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda Terima Barang Bukti

Berkas Perkara 15 Berkas Perkara yang dan Barang Bukti, Menit lengkap dan Barang Surat Pelimpahan Bukti diterima, Surat Berkas Perkara Pelimpahan Berkas dan tanda terima Perkara dan tanda Barang Bukti terima Barang Bukti ditandatangani

4 Mencatat Berkas Perkara dan Memberikan Nomor Perkara dalam Buku Penerimaan Perkara dan menyimpan Barang Bukti

Buku Penerimaan 30 Buku penerimaan Perkara, Ruang Menit Perkara telah terisi Barang Bukti identitas Terdakwa dan nomor perkara. Barang Bukti telah disimpan di ruang Barang Bukti

5 Menyiapkan kelengkapan Berkas Perkara

Berkas Perkara, Sampul Berkas, Blangko Penetapan Majelis, Blangko Penetapan Panitera Pengganti

30 Berkas Perkara telah Menit dilengkapi dan siap diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

6 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara, Sampul Berkas, Blangko Penetapan Majelis, Blangko Penetapan Panitera Pengganti

15 Berkas Perkara Menit diterima Panitera

7 Memeriksa kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf pada blangko Penetapan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

10 Berkas Perkara telah Menit diteliti dan diparaf oleh Wakil Panitera

Pelaksana No

Aktivitas


Ketua/ Wakil


Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

8 Meneruskan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara


9

Berkas Perkara

20 Berkas Perkara telah Menit diparaf oleh Panitera

10 Meneruskan Berkas Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri

Berkas Perkara

15 Berkas Perkara Menit diterima Ketua Pengadilan Negeri

11 Mempelajari Berkas Perkara dan menunjuk Majelis Hakim serta menandatangani blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 12 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara

1 Majelis Hakim Hari ditetapkan

Berkas Perkara


13 Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani blangko penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

30 Panitera Pengganti Menit telah ditunjuk

14 Mencatat Berkas Perkara kedalam Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa dan memasukkannya kedalam SIPP

Berkas Perkara, Buku Induk Register Perkara Pidana Biasa, Perangkat Komputer

45 Berkas Perkara Menit tercatat dalam Buku Induk Register Perkara Pidana Biasa dan terekam pada SIPP

Memberikan paraf pada blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Pelaksana No

Aktivitas


Ketua/ Wakil


Panitera Pengganti Persyaratan

Waktu

Output

15 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis

Berkas Perkara

10 Berkas Perkara Menit diterima Hakim Ketua Majelis

16 Menetapkan Hari Sidang, menandatangani blangko Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Perintah Penahanan (apabila Terdakwa ditahan)

Berkas Perkara

10 Hari sidang ditetapkan Menit dan Penetapan Perintah Penahanan ditandatangani

17 Melaksanakan Proses Persidangan

Berkas Perkara, Maksi Proses Persidangan mal 5 dilaksanakan Barang Bukti, Bulan Ruang Sidang, Petugas penjaga sidang

18 Membuat Berita Acara Sidang

Berkas Perkara, Perangkat Komputer

19 Meneliti dan menandatangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

20 Menandatangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

21 Memasukkan tundaan Sidang kedalam SIPP

Berita Acara 15 Jadwal dan Agenda Sidang, Perangkat Menit sidang terekam dalam SIPP Komputer

Men Berita Acara Sidang gikuti pros es Persi dang an 60 Berita Acara Sidang Menit telah diteliti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis 5 Menit Berita Acara Sidang telah ditandatangani oleh Panitera Pengganti

Pelaksana No

Aktivitas

Staf Pidana

Panitera Panitera Muda

Ketua/ Wakil


Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

22 Membuat Putusan dan membacakan Putusan pada sidang terakhir

Berkas Perkara, 5 Putusan telah Minggu dibacakan Berita Acara Sidang, Perangkat Komputer, Ruang Sidang

23 Membuat Petikan Putusan dan menyerahkan Salinan Petikan Putusan kepada Meja I

Perangkat Komputer, Putusan

60 Petikan Putusan dan Menit Salinannya. Salinan Putusan diterima Meja I

24 Memasukkan data Putusan kedalam SIPP

Putusan

30 Data Putusan terekam Menit dalam SIPP

25 Mengirimkan Salinan Petikan Putusan kepada Jaksa, PU, Kepolisian, Penyidik, Rutan, dan Terdakwa

Salinan Petikan Putusan

26 Menyerahkan Barang Bukti kepada Petugas dari Kejaksaan

Barang Bukti, Buku15 Penyerahan Barang Register Barang Menit Bukti dan Buku Bukti Register Barang Bukti ditandatangani oleh Petugas dari Kejaksaan.

27 Meminutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi kedalam SIPP

Berkas Perkara

1 bulan Berkas Perkara telah diminutasi dan tanggal minutasi terekam dalam SIPP

28 Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi Panitera Pengganti

Berkas Perkara yang telah diminutasi

15 Berkas Perkara yang Menit telah diminutasi diterima Meja I

1 Hari Salinan Petikan Putusan telah dikirimkan kepada Jaksa, PU, Kepolisian, Penyidik, Rutan, dan Terdakwa

Pelaksana No

Aktivitas

Staf Pidana

Panitera Panitera Muda

Ketua/ Wakil


Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

29 Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa

Berkas Perkara, Buku Register Induk Pidana Biasa

30 Berkas Perkara yang Menit telah diminutasi tercatat dalam Buku Register Induk Pidana Biasa

30 Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

Berkas Perkara

10 Berkas Perkara Menit diterima Bagian Hukum untuk diarsipkan


Nomor SOP SOP.PAN.PID.02 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERKARA PIDANA SINGKAT

SOP PERKARA PIDANA SINGKAT

Dasar Hukum :


1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 3. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;



1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :



-

-



SOP PERKARA PIDANA SINGKAT No Aktivita s 1 Menerima Pelimpahan Berkas Perkara oleh JPU dan meneliti kelengkapan Berkas beserta Barang Bukti serta soft copy copy 2 Menandatangani tanda terima Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti

Mutu Baku Petugas Wakil Wakil Majelis Panitera Meja I Ketua Hakim PP Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

Berkas Perkara dan Barang 15 Bukti dan soft copy surat Menit dakwaan

Berkas Perkara yang diterima lengkap dengan Barang Bukti yang diajukan dan soft copy surat dakwaan

Berkas Perkara dan Barang 5 Menit Bukti, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti

Berkas Perkara yang lengkap dan Barang Bukti diterima, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti ditandatangani

3 Mencatat Berkas Perkara dalam Buku Penerimaan Perkara dan menyimpan Barang Bukti

Buku Penerimaan Perkara, 30 Ruang Barang Bukti Menit

Buku penerimaan Perkara telah terisi identitas Terdakwa dan Barang Bukti telah disimpan di ruang Barang Bukti

4 Menyiapkan kelengkapan Berkas Perkara

30 Berkas Perkara, Sampul Berkas, Blangko Penetapan Menit Majelis, Blangko Penetapan Panitera Pengganti

Berkas Perkara telah dilengkapi dan siap diajukan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

5 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Wakil Panitera

Berkas Perkara, Sampul 5 Menit Berkas Perkara diterima Wakil Panitera Berkas, Blangko Penetapan Majelis, Blangko Penetapan Panitera Pengganti

No Aktivit as

Mutu Baku Petugas Wakil Wakil Majelis Panitera Meja I Panitera Ketua Hakim

PP

Persyaratan

Waktu

Output

6

Memeriksa kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf pada blangko Penetapan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

15 Menit Berkas Perkara telah diteliti dan diparaf oleh Wakil Panitera

7

Meneruskan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Panitera

8 Memberikan paraf pada blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Berkas Perkara

15 Menit Berkas Perkara telah diparaf oleh Panitera

9 Meneruskan Berkas Perkara kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri

10 Mempelajari Berkas Perkara dan menunjuk Majelis Hakim serta menandatangani blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Berkas Perkara, blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

1 Hari

11 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Panitera

12 Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani blangko Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

15 Menit Panitera Pengganti telah ditunjuk

13 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Hakim Ketua Majelis

Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Hakim Ketua Majelis

14 Melaksanakan Proses Persidangan

Berkas Perkara, Barang Maksim Bukti, Ruang Sidang, al 3 Bulan Petugas penjaga sidang Buku Penerimaan 30 Menit Perkara, Buku Register Induk Pidana Singkat, Perangkat Komputer

15 Mencatat Perkara kedalam Buku Register Induk Perkara Pidana Singkat dan memasukkannya kedalam 16 SIPP Membuat Berita Acara Sidang

Majelis Hakim ditetapkan

Proses Persidangan dilaksanakan

Nomor Perkara, Data Perkara terekam dalam SIPP

Berkas Perkara, Perangkat Komputer

Mengikut Berita Acara Sidang i proses Persidan gan

17 Memasukkan tundaan sidang kedalam SIPP

Berita Acara Sidang, Perangkat Komputer

15 Menit Jadwal dan Agenda sidang terekam dalam SIPP

18 Meneliti dan menandatangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

30 Menit Berita Acara Sidang telah diteliti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis


Berita Acara Sidang

5 Menit Berita Acara Sidang telah ditandatangani oleh Panitera Pengganti

No

Mutu Baku Aktivitas

Wakil Petugas Panitera Panitera Meja I

Wakil Majelis Ketua Hakim

PP

Persyaratan

Waktu

Output

20 Membuat Putusan dan membacakan Putusan pada sidang terakhir

Berkas Perkara, Berita 3 Putusan telah dibacakan Minggu Acara Sidang, Perangkat Komputer, Ruang Sidang

21 Membuat Petikan Putusan dan menyerahkan Salinan Petikan Putusan kepada Meja I

Perangkat Komputer, Putusan

60 Menit

Petikan Putusan dan Salinannya. Salinan Putusan diterima Meja I

22 Memasukkan data Putusan kedalam SIPP

Putusan

15 Menit

Data Putusan terekam dalam SIPP

23 Mengirimkan Salinan Petikan Putusan kepada Jaksa, PU, Kepolisian, Penyidik, Rutan, dan Terdakwa

Salinan Petikan Putusan

1 Hari Salinan Petikan Putusan telah dikirimkan kepada Jaksa, PU, Kepolisian, Penyidik, Rutan, dan Terdakwa


Barang Bukti, Buku Register Barang Bukti

15 Menit

25 Meminutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi kedalam SIPP

Berkas Perkara

1 Bulan Berkas Perkara telah diminutasi dan tanggal minutasi terekam dalam SIPP

26 Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi Panitera Pengganti


15 Menit

27 Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Pidana Singkat

Berkas Perkara, Buku 30 Register Menit Induk Pidana Singkat


Berkas Perkara

Penyerahan Barang Bukti dan Buku Register Barang Bukti ditandatangani oleh Petugas dari Kejaksaan.

Berkas Perkara yang telah diminutasi diterima Meja I

Berkas Perkara yang telah diminutasi tercatat dalam Buku Register Induk Pidana Singkat

5 Menit Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsipkan


Nomor SOP SOP.PAN.PID.03 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERKARA PIDANA RINGAN

SOP PERKARA PIDANA RINGAN Dasar Hukum :


1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 3. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Keterkaitan :




1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :



-



SOP PERKARA PIDANA RINGAN Mutu Baku No

Aktivitas

1 Menerima Pelimpahan Berkas Perkara oleh Penyidik Kepolisian/PPNS dan meneliti kelengkapan Berkas beserta Barang Bukti 2 Menandatangani tanda terima Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti

Petugas Wakil Wakil Meja I Panitera Panitera Ketua Hakim

PP

Persyaratan

Waktu

Output

Berkas Perkara dan 15 Berkas Perkara yang Barang Bukti Menit diterima lengkap dengan Barang Bukti yang diajukan Berkas Perkara dan 5 Barang Bukti, Surat Menit Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti

Berkas Perkara yang lengkap dan Barang Bukti diterima, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan tanda terima Barang Bukti ditandatangani


Aktivitas

3

Mencatat Berkas Perkara dalam Buku Penerimaan Perkara dan menyimpan Barang Bukti

4

Menyiapkan kelengkapan Berkas Perkara

5

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Wakil Panitera

6 Memeriksa kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf pada blangko Penetapan Panitera Pengganti


PP

Persyaratan

Waktu

Output

Buku Penerimaan Perkara, Ruang Barang Bukti

30 Buku penerimaan Menit Perkara telah terisi identitas Terdakwa dan Barang Bukti telah disimpan di ruang Barang Bukti 30 Berkas Perkara telah Berkas Perkara, Menit dilengkapi dan siap Sampul Berkas, diajukan kepada Wakil Blangko Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Hakim, Blangko Penetapan Panitera Pengganti 5 Berkas Perkara, Menit Sampul Berkas, Blangko Penunjukan Hakim, Blangko Penetapan Panitera Pengganti Berkas Perkara 10 Menit

Berkas Perkara diterima Wakil Panitera

Berkas Perkara telah diteliti dan diparaf oleh Wakil Panitera

7 Meneruskan Berkas Perkara kepada Panitera

Berkas Perkara

5 Berkas Perkara diterima Menit Panitera

8

Memberikan paraf pada Blangko Penunjukan Hakim

Berkas Perkara

10 Berkas Perkara telah Menit diparaf oleh Panitera

9 Meneruskan Berkas Perkarakepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Berkas Perkara

5 Berkas Perkara diterima Menit Wakil Ketua Pengadilan Negeri

10 Mempelajari Berkas Perkara dan menunjuk Hakim serta menandatangani blangko Penunjukan Hakim

Berkas Perkara, blangko Penetapan Penunjukan Hakim

1 Hakim ditetapkan Hari


Aktivitas


PP

Persyaratan

Waktu

Output

11 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Wakil Panitera

Berkas Perkara

12 Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani blangko Penunjukan Panitera Pengganti 13 Menyerahkan Berkas Perkara kepada Hakim

Berkas Perkara, 10 Panitera Pengganti blangko Penunjukan Menit telah ditunjuk Panitera Pengganti

14 Melaksanakan Persidangan dan membuat konsep Catatan Putusan

Berkas Perkara, 2 Persidangan Barang Bukti, Ruang Jam dilaksanakan, Catatan Putusan Sidang, Petugas penjaga sidang

15 Mengetik Catatan Putusan

Berkas Perkara, 2 Catatan Putusan Perangkat Komputer, Jam Konsep Putusan

16 Menandatangani Catatan Putusan

Berkas Perkara, Catatan Putusan

5 Catatan Putusan Menit ditandatangani Hakim

17 Menandatangani Catatan Putusan

Berkas Perkara, Catatan Putusan

5 Catatan Putusan Menit ditandatangani Panitera Pengganti

18 Meminutasi Perkara

Perangkat Komputer, 1 hari Berkas Perkara telah Berkas Perkara, diminutasi Catatan Putusan

19 Menyerahkan Berkas Perkara dan Salinan Catatan Putusan ke Meja I

Berkas Perkara dan Salinan Catatan Putusan

5 Berkas Perkara dan Menit Salinan Catatan Putusan diterima Meja I

20 Mengirimkan Salinan Catatan Putusan kepada Penyidik Kepolisian/PPNS, Kejaksaan

Salinan Catatan Putusan

1 Hari Salinan Petikan Catatan Putusan telah dikirimkan kepada Penyidik Kepolisian/PPNS Kejaksaan

Berkas Perkara


5 Berkas Perkara Menit diterima Hakim


Aktivitas


PP

Persyaratan

Waktu

Output


Barang Bukti, Buku Register Barang Bukti

15 Penyerahan Barang Menit Bukti dan Buku Register Barang Bukti ditandatangani oleh Petugas dari Kejaksaan.

22 Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Pidana Ringan

Berkas Perkara

45 Data Perkara telah Menit dicatat kedalam Buku Register Induk Perkara Pidana Ringan


Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsipkan


Nomor SOP SOP.PAN.PID.04 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENERIMAAN PERKARA LALU LINTAS

SOP PENERIMAAN PERKARA LALU LINTAS Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6.


UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman 1. SMA, 2. S1 Hukum, Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan. UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SEMA Nomior 2 Tahun 2014 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Keterkaitan :



1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :



-



SOP PENERIMAAN PERKARA LALU LINTAS

No 1

2

Aktivitas Menerima Pelimpahan Berkas Perkara beserta Softcopy Daftar Perkara Tilang dari Kepolisian/Dishub dan mencocokkan jumlah berkas dengan jumlahPelanggar Menandatangani tanda terima Berkas Perkara

Mutu Baku Petugas Meja I

Wakil pp Wakil Panitera Hakim Ketua Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

Berkas Perkara Lalulintas dan softcopy daftar Pelanggar

60 Berkas Perkara Menit Lalulintas yang diterima sesuai dengan jumlahnya dengan daftar Pelanggar

Blangko tanda terima Berkas Perkara

5 Berkas Perkara Menit Lalulintas yang lengkap diterima, Blangko tanda terima ditandatangani.

3

Menyerahkan Softcopy Daftar Perkara Tilang kepada Petugas IT untuk diunggah di website Pengadilan Negeri Slawi

Softcopy Daftar Perkara Tilang

10 Daftar Perkara Tilang Menit diunggah pada website Pengadilan Negeri Slawi

4

Menyiapkan kelengkapan Berkas Perkara yaitu Blangko Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti

Blangko Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti

30 Blangko Penetapan Menit Hakim dan Panitera Pengganti siap diajukan

5

Menyerahkan Berkas PerkaraPanitera

Berkas Perkara

30 Berkas Perkara diterima Menit Panitera

6

Memberikan paraf pada blangko Penetapan penunjukan Hakim

Blangko Penetapan Penunjukan Hakim

10 Blangko Penetapan Menit Penunjukan Hakim diparaf Panitera

7

Meneruskan Berkas Perkara kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Berkas Perkara

5 Berkas Perkara diterima Menit Wakil Ketua Pengadilan Negeri

8

Menunjuk Hakim sesuai urutannya

Blangko Penetapan Penunjukan Hakim

30 Hakim ditetapkan Menit

9

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 Berkas Perkara diterima Menit Wakil Panitera

Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

10 Panitera Pengganti Menit ditetapkan

10 Menunjuk Panitera Pengganti sesuai urutan dan menandatangani Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

No

Aktivitas

Mutu Baku Petugas Wakil Meja I Panitera

Wakil Panitera Ketua

Hakim

Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

11 Melengkapi penulisan nama Hakim dan Panitera Pengganti pada setiap lembar Surat Tilang

Surat Tilang

180 Nama Hakim dan Menit Panitera Pengganti tertulis pada setiap lembar Surat Tilang

12 Menyelenggarakan Sidang dan Memutuskan Denda

120 Putusan Menit

13 Menyerahkan daftar Putusan Denda ke Meja I beserta Softcopy

Berkas Perkara, Ruang Sidang, Petugas Meja I Daftar Putusan Denda

180 Menit

14 Mengirim daftar Putusan Denda ke Kepolisian

Daftar Putusan Denda

1 Hari Kepolisian menerima daftar Putusan Denda

15 Menyerahkan Softcopy Putusan Denda ke petugas IT untuk diunggah di website Pengadilan Negeri Slawi

Softcopy Daftar Putusan Denda

5 Menit Daftar Putusan Denda diunggah di website Pengadilan Negeri Slawi

16 Meregister Perkara Pidana Lalulintas yang telah diputus

Blangko Penetapan 1 hari Hakim dan Blangko Penetapan Panitera Pengganti

Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti diterima oleh yang bersangkutan

17 Mengarsipkan Berkas Perkara Tilang

Berkas Perkara Tilang

Berkas Perkara Tilang diarsipkan

1 hari

Daftar Putusan Denda diterima Meja I

Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh


SOP.PAN.PID.05 02 Januari 2016 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA Dasar Hukum :


1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman SMA, S1 Hukum, Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 3. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Keterkaitan : 1. SOP Penerimaan Surat Masuk 2. SOP Penerimaan Surat Keluar 3. SOP Perkara Pidana Biasa

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Peralatan / Perlengkapan : 4. 5. 6. 7. 8.


Pencatatan dan Pendataan : -

-


SOP PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA No

Aktivitas

Petugas Meja I

Pelaksana Petugas Juru Sita/ Panitera Meja II JSP

Mutu Baku Persyaratan

Waktu

Output

1 Menerima Permohonan Banding dari JPU atau Terdakwa

Surat Permohonan Banding

15 Surat Permohonan Banding Menit diterima

2 Meneliti Surat Permohonan Banding yang diajukan Pemohon


15 Surat Permohonan Banding telah Menit diteliti kebenarannya

3 Membuat Akta Permohonan Banding untuk Pemohon Banding


30 Akta Permohonan Banding Menit diterbitkan

4 Meneliti Akta Permohonan Banding dan memberikan paraf

Akta Permohonan Banding

20 Akta Permohonan Banding diparaf Menit Panitera Muda Pidana

5 Menandatangani Akta Permohonan Banding


10 Akta Permohonan Banding Menit ditandatangani Panitera

6 Mencatat Permohonan Banding kedalam Buku Register Permohonan Banding


45 Permohonan Banding tercatat Menit dalam Buku Register

7 Menyerahkan 1 lembar Akta Permohonan Banding kepada Pemohon setelah ditandatangani


15 Akta Permohonan Banding Menit diterima Pemohon

8 Melaporkan Pernyataan Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi


2 Hari Permohonan Banding diterima Pengadilan Tinggi


60 Relas Pemberitahuan Menit Permohonan Banding

10 Menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti untuk Memberitahukan Permohonan Banding kepada Terbanding melalui Panitera

Daftar Urut Penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti

10 Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Menit ditunjuk

11 Melaksanakan Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Permohonan Banding

1 Hari Relas Pemberitahuan diterima Terbanding

12 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Meja II

Relas Pemberitahuan Permohonan Banding

5 Menit Relas Pemberitahuan Permohonan Banding diterima Meja II

13 Mencatat tanggal pemberitahuan Permohonan Banding kedalam Buku Register Induk dan Buku Register Permohonan Banding

Tanggal pemberitahuan Permohonan Banding, Buku Register Induk dan 10 Menit Buku Register Banding

14 Melampirkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding ke dalam Berkas Perkara 15 Memberitahukan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan bahwa Perkaranya Banding, agar segera menyelesaikan BAP dan Putusan

Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Surat Permohonan Banding

9

Membuat Relas pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding

Tanggal Pemberitahuan Permohonan Banding tercatat dalam Buku Register Induk dan Buku Register Banding

5 Relas Pemberitahuan Menit Permohonan Banding dilampirkan kedalam Berkas Perkara 15 Panitera Pengganti yang Menit bersangkutan segera menyelesaikan BAP dan Putusan dalam waktu 7 hari

No

Aktivitas

Pelaksana Petugas Meja I

Petugas Meja II

Panitera

Mutu Baku Juru Sita/ JSP

Persyaratan

Waktu

Output

16

Menerima Memori Banding (jika ada)

Memori Banding

5 Memori Banding diterima Menit Kepaniteraan Pidana

17

Membuat Akte tanda terima Memori Banding dan menandatanganinya.

Memori Banding

5 Menit Akte tanda terima Memori Banding

18

Menyerahkan 1 lembar Akte tanda terima Memori Banding Kepada Pemohon Banding

Akte tanda terima Memori Banding

5 Akte tanda terima Memori Menit Banding diterima Pemohon Banding

19

Mencatat penerimaan Memori Banding kedalam Buku Register Induk dan Register Banding

15 Tanggal Penerimaan Tanggal Penerimaan Menit Memori Banding tercatat Memori Banding, Buku dalam Buku Register Register Induk dan Induk dan Register Register Banding Banding

20

Membuat Relas pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding

Memori Banding

21

Menunjuk Juru Sita/Juru Sita Penggant Melalui Panitera

Daftar Urut Penunjukan 15 Juru Sita/ Juru Sita Menit Pengganti ditunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti

22

Melaksanakan Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Memori Banding

23

Menyerahkan Relas Pemberitahuan Memori Banding ke Meja II

Relas Pemberitahuan Memori Banding

24

Mencatat tanggal pemberitahuan Memori kedalam Buku Register Induk dan Buku Register Banding Melampirkan Relas Pemberitahuan Memori Banding ke dalam Berkas Perkara

Tanggal Pemberitahuan 15 Pemberitahuan Memori Menit Banding, Buku Register Induk dan Buku Register Banding Relas Pemberitahuan 5 Memori Banding Menit

25

15 Relas Pemberitahuan Menit Memori Banding

1 Hari Termohon Banding menerima Relas Pemberitahua Memori Banding 5 Menit Relas Pemberitahuan Memori Banding diterima Meja II Tanggal Pemberitahuan Pemberitahuan Memori Banding tercatat dalam Buku Register Induk dan Buku Register Banding Relas Pemberitahuan Memori Banding terlampir dalam Berkas Perkara

No

Aktivitas


Petugas Meja II

Panitera


Persyaratan

Waktu

Output

26

Menerima Kontra Memori Banding (jika ada)

Kontra Memori Banding 5 Menit Kontra Memori Banding diterima Meja II

27

Mencatat tanggal Penerimaan Kontra Memori Banding dalam Buku Register Induk dan Register Banding

Tanggal Penerimaan 15 Menit Kontra Memori Banding, Buku Register Induk dan Register Banding

28

Membuat Relas pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemohon Banding

Kontra Memori Banding 15 Relas Pemberitahuan Menit Kontra Memori Banding

29

Menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti


30

Melaksanakan Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding

31

Menyerahkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding ke Meja II

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kontra Memori Banding diterima Meja II

32

Mencatat tanggal Penyerahan Kontra Memori Banding dalam Buku Register Induk dan Register Banding

Tanggal Penyerahan 5 Menit Tanggal Penyerahan Kontra Memori Banding, Kontra Memori Banding Buku Register Induk tercatat dalam Buku dan Register Banding Register Induk dan Register Banding

33

Melampirkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding ke dalam Berkas Perkara

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kontra Memori Banding terlampir dalam Berkas Perkara

34

Membuat Relas Pemberitahuan Inzage

Data Pemohon Banding 15 Relas Pemberitahuan dan Termohon Banding Menit Inzage

35

Menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Melalui Panitera


Tanggal Penerimaan Kontra Memori Banding tercatat didalam Buku Register Induk dan Register Banding

1 Hari Pemohon Banding menerima Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding

No

Aktivitas


Petugas Meja II

Panitera


Persyaratan

Waktu

Output

36 Melaksanakan Pemberitahuan Inzage

Relas Pemberitahuan 1 Hari Pemohon Banding dan Inzage Termohon Banding menerima Pemberitahuan Inzage

37 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Inzage kepada Meja II

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Inzage Inzege diterima Meja II

38 Mencatat tanggal Pemberitahuan Inzage kedalam Buku Register Induk dan Register Banding

Tanggal 5 Menit Tanggal Pemberitahuan Inzage tercatat dalam Pemberitahuan Inzage, Buku Buku Register Induk Register Induk dan dan Register Banding Register Banding

39 Melampirkan Relas Pemberitahuan Inzage ke dalam Berkas Perkara

Relas Pemberitahuan 5 Relas Pemberitahuan Inzage Menit Inzage terlampir dalam Berkas Perkara

40

Berkas Bundel B

1 Jam Bundel B

41 Menggandakan Bundel B

Bundel B

1 Jam Salinan Bundel B

42 Membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas Perkara Banding

Perangkat Komputer

15 Surat Pengantar Menit

43 Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Banding

Surat Pengantar

10 Surat Pengantar telah Menit ditandatangani Panitera

44 Mengirimkan Berkas Perkara Banding (Bundel A dan Bundel ) ke Pengadilan Tinggi

Berkas Perkara Banding

10 Berkas Perkara Banding Menit telah dikirim ke Pengadilan Tinggi

46

Tanggal pengiriman 5 Menit Tanggal pengiriman Berkas Perkara, Buku Berkas Perkara Banding Register Induk, Buku tercatat didalam Buku Register Banding Register Induk dan Register Banding

Menyusun bundel B

Mencatat tanggal pengiriman Berkas Perkara Banding kedalam Buku Register Induk dan Buku Register Banding



SOP.PAN.PID.06 02 Januari 2014 14 Juli 2016 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA KASASI

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA KASASI

Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.


UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Keterkaitan :



1. SOP Penerimaan Surat Masuk 2. SOP Penerimaan Surat Keluar 3. SOP Perkara Pidana Biasa 4. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana

Peringatan :




-


SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA KASASI No

Aktivitas

1 Menerima Permohonan Kasasi JPU atau Terdakwa

2 Meneliti Surat Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon

Pelaksana Petugas Petugas Juru Sita/ Panitera Meja II Meja I JSP


Waktu

Output

Surat Permohonan Kasasi

5 Menit Surat Permohonan Kasasi diterima

Surat Permohonan Kasasi

5 Menit Surat Permohonan Kasasi telah diteliti kebenarannya

No

Aktivitas

3 Membuat Akta Permohonan Kasasi untuk Pemohon Kasasi

Pelaksana Petugas Petugas Juru Sita/ Panitera Meja II Meja I JSP

Mutu Baku Persyaratan Surat Permohonan Kasasi

Waktu

Output

15 Akta Permohonan Kasasi Menit diterbitkan

4 Meneliti Akta Permohonan Kasasi dan memberikan paraf

Akta Permohonan Kasasi

10 Akta Permohonan Kasasi diparaf Menit Panitera Muda Pidana

5 Menandatangani Akta Permohonan Kasasi


10 Akta Permohonan Kasasi Menit ditandatangani Panitera

6 Mencatat Permohonan Kasasi kedalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi


15 Permohonan Kasasi tercatat Menit dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi

7 Menyerahkan 1 lembar Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon setelah ditandatangani

Akta Permohonan Kasasi 5 Menit Akta Permohonan Kasasi diterima Pemohon

8 Melaporkan Pernyataan Kasasi tersebut ke Mahkamah Agung RI

Akta Permohonan Kasasi 2 Hari Permohonan Kasasi diterima Mahkamah Agung RI

9 Membuat Relas pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon


15 Relas Pemberitahuan Menit Permohonan Kasasi

10 Menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti untuk memberitahukan Permohonan Kasasi kepada Termohon melalui panitera

Daftar Urut Penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti

10 Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Menit ditunjuk


Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi

1 Hari Relas Pemberitahuan diterima Termohon Kasasi

12 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Meja II

Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Relas Pemberitahuan 5 Menit Permohonan Kasasi diterima Meja II

No

Aktivitas

13 Mencatat tanggal pemberitahuan Permohonan Kasasi kedalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi 14 Melampirkan Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi ke dalam Berkas Perkara

Pelaksana Petugas Petugas Panitera Meja II Meja I


Persyaratan Tanggal Pemberitahuan Permohonan Kasasi, Buku Register Induk dan Buku Register Kasasi Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Waktu

Output

10 Tanggal Pemberitahuan Menit Permohonan Kasasi tercatat dalam Buku Register Induk dan Buku Register Kasasi 5 Menit Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi dilampirkan kedalam Berkas Perkara

15 Menerima Memori Kasasi

Memori Kasasi

5 Menit Memori Kasasi diterima Kepaniteraan Pidana

16 Membuat Akte tanda terima Memori Kasasi dan menandatanganinya.

Memori Kasasi

15 Menit

17 Menandatangani Akte tanda terima Memori Kasasi

Akte tanda terima Memori Kasasi

5 Menit Akte tanda terima Memori Kasasi ditandatangani Panitera

18 Menyerahkan 1 lembar Akte tanda terima Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi


5 Menit Akte tanda terima Memori Kasasi diterima Pemohon Kasasi

19 Mencatat penerimaan Memori Kasasi kedalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

Tanggal Penerimaan 5 Menit Memori Kasasi, Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

Tanggal Penerimaan Memori Kasasi tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

20 Membuat Relas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi

Memori Kasasi

Relas Pemberitahuan Memori Kasasi

21 Menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Melalui Panitera

Daftar Urut Penunjukan 5 Menit Juru Sita/ Juru Sita Pengganti ditunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti


Relas Pemberitahuan 1 Hari Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi Relas Pemberitahuan Memori Kasasi

23 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Memori Kasasi ke Meja II

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Memori Memori Kasasi Kasasi diterima Meja II

24 Mencatat tanggal pemberitahuan Memori kedalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi

Tanggal 5 Menit Pemberitahuan Pemberitahuan Memori Kasasi, Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi

15 Menit


Tanggal Pemberitahuan Pemberitahuan Memori Kasasi tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi

25 Melampirkan Relas Pemberitahuan Memori Kasasi ke dalam Berkas Perkara

Relas Pemberitahuan Memori Kasasi

5 Menit Relas Pemberitahuan Memori Kasasi terlampir dalam Berkas Perkara

26 Menerima Kontra Memori Kasasi

Kontra Memori Kasasi

5 Menit Kontra Memori Kasasi diterima Meja II

27 Membuat Akte tanda terima Kontra Memori Kasasi dan menandatanganinya.

Kontra Memori Kasasi

15 Menit

28 Menandatangani Akte tanda terima Kontra Memori Kasasi

Akte tanda terima Kontra 5 Menit Akte tanda terima Kontra Memori Memori Kasasi Kasasi ditandatangani Panitera

29 Menyerahkan 1 lembar Akte tanda terima Kontra Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi

Akte tanda terima Kontra 5 Menit Akter tanda terima Kontra Memori Memori Kasasi Kasasi diterima Termohon Kasasi

30 Mencatat tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

Tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi, Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi Kontra Memori Kasasi

31 Membuat Relas pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi 32 Menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Melalui Panitera 33 Melaksanakan Pemberitahuan 34 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke Meja II

Akte tanda terima Kontra Memori Kasasi

5 Menit Tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi tercatat didalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi 15 Menit

Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi

Daftar Urut Penunjukan 5 Menit Juru Sita/ Juru Sita Pengganti ditunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Relas Pemberitahuan 1 Hari Pemohon Kasasi menerima Relas Kontra Memori Kasasi Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Kontra Kontra Memori Kasasi Memori Kasasi diterima Meja II

35 Mencatat tanggal Penyerahan Kontra Memori Kasasi dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

Tanggal Penyerahan Kontra Memori Kasasi, Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

5 Menit Tanggal Penyerahan Kontra Memori Kasasi tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

36 Melampirkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi ke dalam Berkas Perkara

Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi

5 Menit Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi terlampir dalam Berkas Perkara

No

Aktivitas



Persyaratan

Waktu

Output

37 Membuat Relas Pemberitahuan Inzage

Data Pemohon Kasasi 15 dan Termohon Kasasi Menit

Relaas Pemberitahuan Inzage

38 Menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Melalui Panitera

Daftar Urut 5 Menit Juru Sita/ Juru Sita Pengganti ditunjuk Penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti

39 Melaksanakan Pemberitahuan Inzage

Relas Pemberitahuan 1 Hari Pemohon Kasasi dan Inzage Termohon Kasasi menerima Pemberitahuan Inzage

40 Menyerahkan Relas Pemberitahuan Inzage kepada Meja II

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Inzage Inzage diterima Meja II

41 Mencatat tanggal Pemberitahuan Inzage kedalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

Tanggal 5 Menit Pemberitahuan Inzage, Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

42 Melampirkan Relas Pemberitahuan Inzage ke dalam Berkas Perkara

Relas Pemberitahuan 5 Menit Relas Pemberitahuan Inzage Inzage terlampir dalam Berkas Perkara

43 Menyusun bundel B

Berkas Bundel B

1 Jam Bundel B


Bundel B

1 Jam Salinan Bundel B

45 Membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas Perkara Kasasi

Perangkat Komputer 15 Surat Pengantar Menit

46 Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

Surat Pengantar

10 Surat Pengantar telah Menit ditandatangani Panitera

47 Mengirimkan Berkas Perkara Kasasi (Bundel A dan Bundel ) ke Mahkamah Agung RI

Berkas Perkara Kasasi

10 Berkas Perkara Kasasi telah Menit dikirim ke Mahkamah Agung

48 Mencatat tanggal pengiriman Berkas Perkara Kasasi kedalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Kasasi

Tanggal pengiriman 5 Menit Tanggal pengiriman Berkas Berkas Perkara, Perkara Kasasi tercatat Buku Register Induk didalam Buku Register Perkara, Buku Induk Perkara dan Register Register Kasasi Kasasi

Tanggal Pemberitahuan Inzage tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Kasasi

No

Aktivitas



Persyaratan

Waktu

Output

49 Menerima Surat Tanda Terima Berkas Perkara dari Mahkamah Agung RI

Surat Tanda Terima 5 Menit Bundel A dan Bundel B Berkas Perkara diterima Mahkamah Agung Kasasi RI dan Perkara Kasasi Terdaftar di Mahkamah Agung

50 Mencatat tanggal penerimaan Berkas Perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI

15 Tanggal penerimaan Berkas Tanggal Menit Perkara Kasasi oleh Penerimaan Berkas Mahkamah Agung RI Kasasi, Buku tercatat dalam Buku Register Induk Register Induk Perkara dan Perkara dan Register Kasasi Register Kasasi

51

Surat tanda terima Berkas Perkara Kasasi

Melampirkan Surat tanda terima Berkas Perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI ke dalam arsip Perkara.

5 Menit Surat tanda terima Berkas Perkara Kasasi diarsipkan.



SOP.PAN.PID.07 02 Januari 2016 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI (PK) Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4.


UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. SEMA Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengajuan PK dalam Perkara Pidana Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

5. 6. 7. 8.

Keterkaitan : 1. 2.

3. 4.



SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Penerimaan Surat Keluar

SOP Perkara Pidana Biasa SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana 5. SOP Penerimaan Permohonan Perkara Pidana Peringatan : Kasasi

1. 2. 3. 4. 5.



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. -


SOP PENERIMAAN PERMOHONAN PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No

Aktivitas

Pelaksana Petugas Petugas Wakil Ketua Juru Panitera Meja I Meja II Panitera Panitera Pengadilan Sita/ Hakim Pengganti JSP

Mutu Baku

Persyaratan

Waktu

Output

Menerima 1 Permohonan Peninjauan Kembali (PK) JPU atau Terdakwa beserta Memori PK dan Bukti-bukti baru.

Surat Permohonan 5 Surat Permohonan PK, Memori PK Menit PK diterima Kepaniteraan dan Bukti-bukti Pidana beserta Memori PK dan Bukti-bukti.

2 Meneliti Kelengkapan Berkas PK

Surat Permohonan 15 Berkas Permohonan PK, Memori PK Menit Peninjauan Kembali dan Bukti-bukti dinyatakan lengkap

3 Membuat Akta Pernyataan PK

Surat Pernyataan 15 Akta PK Kembali PK, Perangkat Menit diterbitkan Komputer

Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

Petugas Petugas Wakil Ketua Panitera Meja I Meja II Panitera Pengadilan

Juru Sita/ JSP

Hakim

Panitera Pengganti

Persyaratan Waktu

Output

4 Meneliti Akta Pernyataan PK dan memberikan paraf

Akta 5 Menit Akta Pernyataan Pernyataan PK PK telah diparaf Panitera Muda Pidana

5 Menandatangani Akta Pernyataan PK

Akta 10 Akta Pernyataan Pernyataan PK Menit PK ditandatangani Panitera

6 Menyerahkan satu lembar Akta Permohonan PK kepada Pemohon

Akta 5 Menit Akta Pernyataan Pernyataan PK PK diterima Pemohon.

7 Mencatat Permohonan PK ke dalam Buku Register Induk Perkara dan Register PK

Akta 15 Permohonan PK Pernyataan Menit tercatat dalam PK, Buku Buku Register Register Induk Induk Perkara dan Perkara dan Register PK Register PK Tanggal 5 Menit Tanggal penerimaan penerimaan Memori PK , Memori PK Buku Register tercatat dalam Induk Perkara Buku Register dan Register Induk Perkara dan PK Register PK

8 Mencatat tanggal penerimaan Memori PK ke dalam Buku Register Induk Perkara dan Register PK 9 Menyiapkan kelengkapan Berkas Perkara lalu menyerahkannya kepada Wakil Panitera

Berkas 15 Berkas Perkara Menit siap diajukan Perkara, kepada Ketua Blangko Pengadilan Negeri Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Blangko Penunjukan 5 Menit Blangko Berkas Panitera Perkara, Penetapan Blangko Pengganti, dan Panitera Penetapan Blangko Pengganti di paraf Panitera Penetapan Wakil Panitera Pengganti Hari Sidang

10 Menerima Berkas Perkara dan memberikan paraf pada Blangko Penetapan Panitera Pengganti 11 Menerima Berkas Perkara dan memberikan paraf pada blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 12 Menerima Berkas

Berkas Blangko Perkara, Penetapan 5 Menit Blangko Penunjukan Penetapan Majelis Penunjukan Hakim di paraf Majelis Hakim Panitera Berkas 1 Hari Majelis Hakim Perkara, ditetapkan Blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Perkara dan menunjuk Majelis Hakim serta menandatangani Blangko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

Petugas Petugas Wakil Ketua Panitera Meja I Meja II Panitera Pengadilan

Juru Sita/ JSP

Hakim

Panitera Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

13 Menerima Berkas Perkara dan menunjuk Panitera Pengganti

Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

10 Panitera Menit Pengganti ditetapkan

14 Menerima Berkas

Berkas Perkara, Blangko Penetapan Hari Sidang

1 Jam Hari Sidang ditetapkan

Menerima Berkas 15 Perkara dari Hakim Ketua Majelis dan menyerahkan data para Pihak ke Meja II untuk diberitahukan 16 Mencatat tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim pada Buku Register Induk Perkara dan Register PK

Data para 10 Data para Pihak Pihak dan Hari Menit dan Hari Sidang Sidang diterima Meja II

17 Membuat Relas Pemberitahuan

Data para 15 Relas Panggilan Pihak dan Hari Menit Sidang

18 Menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Daftar Urut 5 Menit Juru Sita/Juru Penunjukan Sita Pengganti Juru Sita/Juru ditetapkan. Sita Pengganti

19 Menyampaikan

Relas 1 Hari Relas Pemberitahuan Pemberitahuan PK PK diterima Termohon

Perkara, mempelajarinya dan menetapkan Hari Sidang

Relas Pemberitahuan PK kepada Termohon 20 Menyerahkan Relas Pemberitahuan PK kepada Meja II 21 Mencatat tanggal Pemberitahuan Permohonan PK kedalam Buku Register Induk Perkara dan Register PK

Tanggal 5 Menit Tanggal Penetapan Penetapan Penunjukan Penunjukan Majelis Hakim Majelis Hakim

tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Register PK

Relas 5 Menit Relas Pemberitahuan Pemberitahuan PK PK diterima Meja II Tanggal 5 Menit Tanggal Pemberitahuan Pemberitahuan Permohonan Permohonan PK PK tercatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Register PK

No

Aktivitas

Petugas Petugas Wakil Meja II Panitera Meja I

Pelaksana Ketua Panitera

Juru Sita/ JSP

Hakim

PP


Waktu

Output

22 Menyelenggarakan Sidang Penyumpahan Penemuan Novum

Berkas Perkara, Ruang Sidang, Petugas jaga Sidang

23 Membuat Berita Acara Sidang Penyumpahan Penemuan Novum

Pendapat Hakim

24 Meneliti dan

Berita Acara Berita Acara Sidang 30 Sidang Penyumpahan Menit ditandatangani Hakim Penemuan Novum, Ketua Majelis Pendapat Hakim


Berita Acara Sidang

5 Menit Berita Acara Sidang

26 Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja II

Berkas Perkara

5 Menit Berkas Perkara diterima Meja II

27 Menyusun bundel B

Berkas Bundel 1 Jam Bundel B B


Berkas Bundel 1 Jam Salinan Bundel B B

29 Membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas

Perangkat Komputer

15 Surat Pengantar Menit

30 Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berka

Surat Pengantar

10 Surat Pengantar Menit telah ditandatangani Panitera

31 Mengirimkan Berkas Perkara PK Mahkamah Agung RI

Berkas Perkara

10 Berkas Perkara Menit PK telah dikirim ke Mahkamah Agung

32 Mencatat tanggal pengiriman Berkas Perkara kedalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register PK

Tanggal 5 Menit Tanggal pengiriman pengiriman Berkas Berkas Perkara PK Perkara, Buku tercatat didalam Register Induk Buku Register Perkara, Buku Induk Perkara dan Register PK Register PK

menandatangani Berita Acara Sidang Penyumpahan Penemuan Novum

Persidangan diselenggarakan

30 Berita Acara Menit Sidang Penyumpahan Penemuan Novum



KEPANITERAAN PERDATA Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. S.O.P PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL 2. S.O.P PANGGILAN DELEGASI 3. S.O.P PENINJAUAN KEMBALI 4. S.O.P PERKARA GUGATAN/PERLAWANAN APABILA MEDIASI TIDAK BERHASIL 5. S.O.P PERKARA BANDING 6. S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI 7. S.O.P PERKARA PERMOHONAN 8. S.O.P PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO 9. S.O.P PERMOHONAN SITA EKSEKUSI 10. S.O.P GUGATAN SEDERHANA


Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 01 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL PERDATA

SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 1. SMA, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 2. S1 Hukum, Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 20 Tahun 1947 tenggal 24 Juni 1947 tentang Ulangan di Jawa dan Madura; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; Standar Operating Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1025/DJU/OT 01.3/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;

8.

Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ;

9.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan :


Peringatan :



N o

Aktivitas


Pelaksana

-


Mutu Baku

Menerima/memeriksa 1 pendaftaran permohonan Eksekusi Membuat resume 2 berkas permohonan Eksekusi Mempelajari 3 permohonan eksekusi dan berkas perkara Menghitung besarnya 4 panjar biaya perkara Membukukan panjar ke 5 dalam Buku Keuangan Perkara Mencatat permohonan 6 Eksekusi dalam Register Permohonan Menetapkan waktu 7 aanmaning Termohon Eksekusi Melakukan aanmaning 8 dan dibuat berita acara aanmaning

Petugas JS/ Panmud Meja I Meja III Panitera KPN Loket JSP Perdata

Persyarata /perlengkapan

Kelengkapan berkas

Waktu

30 mnt

Output Berkas Permohonan

Resume berkas 60 mnt

Tersedianya resume berkas

Berkas Permohonan

6 hari

Kelanjutan permohonan

Penetapan Panjar Buku Keuangan Perkara

30 mnt 5 mnt

Panjar Biaya Perkara pembukuan keuangan perkara

Berkas perkara, 15 Register mnt

Dicatat pada buku register

Formulir waktu 30 aanmaning mnt

Penetapan waktu aanmaning

Waktu aanmaning

Terlaksananya aanmaning

60 mnt



SOP. PAN. PDT. 02 02 Januari 2016 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANGGILAN DELEGASI

SOP PANGGILAN DELEGASI Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.


UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 1. SMA, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 2. S1 Hukum, Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 20 Tahun 1947 tenggal 24 Juni 1947 tentang Ulangan di Jawa dan Madura; SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; Standar Operating Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1025/DJU/OT 01.3/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ; Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ; Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan :



1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :



-



Pelaksana NO

Aktivitas

1 2

Sub Bag umum

Persyaratan

Waktu

Output

Menerima Delegasi perintah panggilan

Surat masuk

30 menit

Surat masuk

Disposisi Ketua Pengadilan Negeri

Disposisi surat

30 menit

Disposi si surat

3

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri

Disposisi surat

10 menit

Disposi si surat

4

Bagian Umum yang akan meneruskan ke perdata

Disposisi surat

30 Disposisi menit surat

5

6

7

8

Menunjuk JS/JSP Koordinator delegasi menyerahkan ke JS/JSP Pengetikan dan melaksanakan Relaas delegasi kepada Para pihak

Membuat pengantar pengiriman relas mengirimkan relas ke Pengadilan yang bersangkutan E-mail/Fax

KPN

Panitera

Mutu Baku Perdata

Js /jsp

Meneruskan surat delegasi

Perintah panggil

Relaas Panggilan, Salinan Gugatan,

Relaas Panggilan

Surat 10 penunjuka menit n JS/JSP 15 Relaas menit Panggilan delegasi

1 hari

60 mnt

Relaas Panggilan diterima Pihak

Relaas dikirim ke melalui pos


SOP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

Dasar Hukum: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 03 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA


UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 1. SMA, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 2. S1 Hukum, tentang Peradilan Umum; 3. S1Hukum Perdata UU Nomor 20 Tahun 1947 tenggal 24 Juni 1947 tentang Ulangan di Jawa dan Madura; SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; Standar Operating Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1025/DJU/OT 01.3/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ; Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ; Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan : 1. Berkas Perkara 2. Barang Bukti 3. Buku Register 4. Perangkat Komputer 5. Alat Tulis

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1. 2 3 3

Aktivitas Menerima pendaftaran permohonan Mengecek tenggang waktu Permohonan kelengkapan PK Menghitung besarnya panjar biaya perkara Membukukan panjar biaya perkara

Petugas Meja Meja I Loket III

Pelaksana JS/ Panmud Panitera Hakim KPN JSP

-

Register Induk Perkara Komputer lengkap Mutu Baku Persyaratan Waktu Output perlengkapan Kelengkapan berkas 30 Berkas permohonan menit Permohonan PK Buku Register Induk Perkara SK Penetapan Panjar Buku Keuangan Perkara

4

Meregister Induk Perkara PK

Berkas perkara, Register

5

Menandatangani akta PK

Formulir akta PK

6

Menunjuk Jurusita/Jurusita pengganti PK

Formulir Penunjukan

10 Tenggang waktu menit Permohonan PK 30 menit 5 menit

Panjar Biaya Perkara Pembukuan biaya panjar Register 15 Peninjauan menit Kembali 30 Akta PK menit 30 Penunjukan menit

Pelaksana No

7

8

9

10

11

12

13

14 15

Aktivitas Pemberitahuan kepada termohon PK Menerima Jawaban dari termohon PK Pemberitahuan Jawaban kepada Pemohon PK Menyerahkan berkas kepada Pansek untuk diserahkan kepada KPN dalam hal novum Menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan Menunjuk Panitera Pengganti Mempelajari dan menetapkan hari sidang Memanggil pemohon termohon Melaksanakan Sidang

Petugas Meja Meja I JS/ Loket III JSP

Panmud Panitera Hakim Perdata

Mutu Baku KPN

Syarat/ perlengk apan

Waktu

Output

Pemberit ahuan PK

1 hari

Diketahuinya permohonan PK

60 meni t

Jawaban dari termohon PK

1 hari

Jawaban dari termohon PK

60 mnt

Siapnya berkas Permohonan PK

30 mnt

Penunjukan Majelis Hakim

30 mnt

Penunjukkan PP

Berkas, Formulir

30 mnt

Jadwal sidang

Relaas Panggila n

1 hari

Toga, PP

1 hari

Diketahuinya jadwal sidang PK Hasil pemeriksaan

Buku Register Permoho nan PK Jawaban termohon PK Berkas Permoho nan PK Formulir Penunjuk kanMajeli s Hakim Formulir Penunjuk an PP

16

Meminutasi

Berkas PK

1 hari

Diminutasi permohonan PK

17

Mengirim Berkas Ke MA

Berkas

5 mnt

18

Pemberitahuan putusan

Putusan PK

1 hari

Terkirimnya permohonan Tersampainya putusan PK pada Pemohon dan termohon PK


Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 04 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERKARA PERDATA GUGATAN / PERLAWANAN APABILA MEDIASI TIDAK BERHASIL

Dasar Hukum: 1. 2. 3. 4.


HIR KUH Perdata PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tahun 2007

1. S1 – Hukum 2. SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Berhasil 2. SOP Banding Perdata

Peralatan/Perlengkapan : 1. PeralatanKomputer 2. jaringan internet 3. buku-buku refrensi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : 1. Bukur Register Induk Perkara

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010...

No

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas Menerima / memeriksa berkas perkara Menghitung besarnya panjar biaya perkara Membukukan panjar biaya perkara

Jurnal Perkara Melengkapi berkas perkara Register Induk Menetapkan Hakim / Majelis

Menetapkan Panitera Pengganti

Mempelajari dan mencatat berkas 8

Petugas Meja Meja I Loket II

Pelaksana Mutu Baku Meja JS/ Persyaratan/ PP Panitera Hakim KPN Waktu Output III JSP perlengkapan Kelengkapan 30 Berkas berkas mnt Perkara Gugatan SK Panjar biaya 30 Panjar Biaya perkara mnt Perkara Buku Keuangan Perkara

5 mnt

Pembukuan keuangan perkara

Berkas Register, Jurnal

30 mnt

Formulir Penunjukan Hakim, PP,Mediator Formulir Penetapan Penunjukan Hakim Formulir Penunjukan PP

30 mnt

Register dan Jurnal Perkara Kelengkapan berkas perkara

Berkas Perkara

60 mnt

Penetapan Hakim/Majelis

10 mnt

Penunjukkan PP

1 hari

Dikuasainya materi

No

9

Pelaksana Petugas Mej Meja JS/ Meja I PP Panitera Hakim KPN Loket a II III JSP

Aktivitas Menetapkan sidang

hari

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu perlengkapan

Output

Formulir Penetapa

15 Penetapan mnt hari sidang

10

Panmud Perdata Menerima berkas dari Hakim

Berkas perkara, penetapan har isidang

10 mnt

11

MenunjukJurusita memanggil pihak Membuat bantuan panggilan/delegasi

Formulir penunjukan Surat delegasi

Penunjukkan 10 Jurusita, mnt Surat Delegasi

Relaas Panggilan

1 hari

Panggilan Sidang

Relaas Panggilan

10 mnt

Relaas Panggilan

Palu, Toga, PP

KUH Pdt

Mediasi

Mediasi

Ruang Mediasi

KUH Pdt

Mediasi Gagal

Persidangan Lanjutan

Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat, Saksi, PS

KUH Pdt

Putusan

Berkas Perkara

14 hari

Minutasi

Foto Copy

60 mnt

Salinan Putusan

Perkara Inkracht

20 mnt

Berkas Perkara

12

13

14 15

16

17 18

19

Melaksanakan panggilan kepada para pihak Menyerahkan relaas panggilan kepada Panmud Perdata Persidangan, Menunjuk dan menetapkan mediator

Minutasi berkas perkara Menyiapkan salinan putusan untuk pihakpihak Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

Jadwal sidang


Dasar Hukum : 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tenggal 24 Juni 1947 tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; 5. Standar Operating Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1025/DJU/OT 01.3/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ; 7. Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ; 8. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan


SOP. PAN. PDT. 05 02 Januari 2016 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP BANDING PERKARA PERDATA

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2.

SMA, S1 Hukum,

Keterkaitan :



1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :



-

Berkas Perkara Barang Bukti Buku Register Perangkat Komputer Alat Tulis Register Induk Perkara Komputer lengkap

SOP BANDING PERKARA PERDATA Pelaksana No

Aktivitas

Menerima/memeriks a pendaftaran permohonan banding

Petugas Loket

Meja I

Meja III

JS/ Panmud Panitera JSP Perdata

Mutu Baku Persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Output

Kelengkapan berkas Permohonan

30 mnt

Berkas Permohonan Banding

Buku Register Induk Perkara

10 mnt

Tenggang waktu banding

SK Penetapan Panjar biaya

30 mnt

Panjar Biaya Perkara

Buku Keuangan Perkara

15 mnt

Pembukuan keuangan perkara

5

Mencatat permohonan banding dalam Register Induk /SIPP

Berkas perkara, Buku Register permohonan Banding

15 mnt

Register permohonan banding

6

Menanda tangani akta permohonan banding

Formulir akta permohonan banding

30 mnt


Formulir Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

30 mnt

Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

1

2

3

4

7

Mengecek tenggang waktu Banding

Menghitung besarnya panjar biaya perkara

Membukukan panjar biaya perkara

Menunjuk Jurusita/Jurusita pengganti untuk memberitahukan pernyataan banding kepada terbanding

SOP BANDING PERKARA PERDATA Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Loket

Meja I

Meja III

JS/ Panmud Panitera JSP Perdata

Mutu Baku Persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Pemberitahuan kepada Terbanding

Pemberitahuan Banding

2 hari

Diketahuinya permohonan banding

Menerima memori banding, memberikan akta penerimaan memori banding, Mencatat dalam register tanggal penerimaan memori banding

Buku Register Permohonan Banding

60 mnt

Akta penerimaan memori banding, tercatatnya tanggal penerimaan memori banding dalam register

Menerima ktra bdg,memberikan akta penerm kontra memori banding dan Mctt dalam register tgl pnrmn ktra memori banding

Buku Register Permohonan Banding

60 mnt

Aktapenerimaank ontramemoriBandi ng, tercatatnyatangga lpenerimaankontr amemoriBandingd alam register

Menyampaikansalin anmemoridankontra memori banding kepadamasingmasinglawandengan relaaspemberitahua n / penyerahannya

SalinanMemorid anKontraMemori Banding

2 hari

Tersampainyasali nan memori dan kontramemori Banding

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkasperkara (inzage).

Pemberitahuan Inzage

2 hari

Tersampainyape mberitahuanInzag e

Menyiapkan Berkas banding berupa Bendel A Dan B Ke PT

Berkas permohonan Banding

1 hari

Terkirimnya permohonan Banding ke PT

8

9

10

11

12

13

Pengiriman berkas ke PT s/d ke Pos 14

Output

30 mnt

PENGADILAN NEGERI SLAWI Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412 Dasar Hukum: 1. HIR 2. KUHPerdata 3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentangOrganisasidan Tata KerjaMahkamahAgung

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum

Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 2. SOP Banding Perdata Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara

No 1

Aktifitas 2

Pelaksana Petugas Panmud Meja I Meja III JS/JSP Panitera Loket/ Perdata 3

4

5

6

7

Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 06 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI

8

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Permohonan Kasasi 5. Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Register Permohonan Kasasi

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

9

10

11

1

Menerima/ memeriksa pendaftaran permohonan kasasi

Berkas permohonan

30 menit

Berkas diterima

2

Mengecek tenggang waktu kasasi

Buku register induk perkara

10 menit

Tenggang Waktu kasasi

3


Sk penetapan panjar biaya perkara

30 menit

Panjar biaya perkara

4

Membukukan panjar biaya perkara ke dalam buku keuangan perkara

Buku keuangan perkara

5 menit

Dibukukan pada buku keuangan perkara

5

Mencatat permohonan kasasi dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi

Berkas perkara, buku register permohonan kasasi

15 menit

Dicatatnya permohonan kasasi pada buku register permohonan kasasi

Ket 12

Pelaksana No

Aktifitas

Mutu Baku

Petugas Panmud Meja I Meja III JS/JSP Panitera Loket/ Perdata

Kelengkapan

Waktu

6

Menandatangani akta permohonan kasasi

Formulir akta permohonan permohonan kasasi

7

Menunjuk juru sita / jsp untuk memberitahukan pernyataan kasasi kepada terlawan kasasi

Formulir penunjukan juru sita/ jsp

8

Pemberitahuan kepada terlawan

Pemberitahuan kasasi

1hari

9

Menerima memori kasasi, memberikan akta, mencatat dalam register Menerima kontra memori kasasi, akta penerimaan kontra memori kasasi,register

Buku register permohonan kasasi

60 menit

Relas ke Permohonan kasasi Akta penerimaan memori kasasi , register

60 menit

Akta kontra memori kasasi, register

10

11

12

13

Menyampaikan salinan memori dan kontra memori kasasi ke Pihak Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Mengirimkan berkas banding berupa bendel A dan B Ke MA

Buku register permohonan kasasi

Salinan memori dan kontra memori kasasi

30 menit

Output

30 menit

1 hari

Pemberitahuan Inzage

1 hari

Berkas permohonan kasasi

5 menit

Akta permohonan kasasi Penunjukan juru sita/ JSP

Tersampai kannya salinan memori dan kontra memori kasasi Tersampaikan nya pemberitahuan inzage

Terkirimkanny a permohonan kasasi ke MA

Ket


Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 07 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi S.O.P PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Dasar Hukum: 1. HIR 2. KUH Perdata 3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 5. Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ; 6. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan ;

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA

Keterkaitan : SOP Banding Perdata

Peralatan/Perlengkapan : 1. Berkas Perkara 2. Buku Register 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010..

Pencatatan dan Pendataan : Bukur Register Induk Perkara

No

Aktivitas Petugas Loket

Meja I Meja II

Pelaksana Mutu Baku Meja JS/ PP Paniter Hakim KPN Persyaratan/ Wakt Output III JSP a perlengkapan u Kelengkapa 30 Berkas n berkas mnt Perkara Gugatan

1

Menerima / memeriksa berkas perkara

2

Menghitung dan Membukukan panjar biaya perkara serta Mencatat perkara ke Induk dan Jurnal Perkara/ SIPP

SK Panjar Buku Keuangan Perkara Berkas, Register Induk,Jurnal

30 mnt

Panjar Perkara buku keuanganperk ara Dicatat register induk dan Jurnal

5

Melengkapi berkas perkara / Register Induk Menetapkan Hakim

Formulir Penetapan

30 mnt

Kelengkapan berkas perkara

Formulir Penetapa Hakim Formulir Penunjukan PP

60 mnt

Penetapan Hakim

10 mnt

Penunjukkan PP

Berkas Perkara

60 mnt

Dikuasainya materi

6

7

Menetapkan Panitera Pengganti

8

Membaca dan mempelajari berkas

N o

9

10

11

12

13

Aktivitas Menetapkan hari sidang/SIPP

Panmud Perdata Menerima berkas perkara dari Hakim yang telah ditetapkan MenunjukJurusita / Jurusita Pengganti Melaksanakan panggilan kepada pemohon Menyerahkan relaas panggilan kepada Panmud Perdata

Pelaksana JS/ Loket Meja I Meja IIMeja III PP JSP

Mutu Baku Persyaratan/ Panitera Hakim KPN Waktu perlengkapan

Output

Formulir Penetapan sidang

15 mnt

Penetapan hari sidang

Berkas perkara, penetapan hari sidang

10 mnt

Jadwal sidang

Formulir penunjukkan

10 mnt

Penunjukkan Jurusita, Surat Delegasi

Relaas Panggilan

1 hari

Panggilan Sidang

Relaas Panggilan

10 mnt

Relaas Panggilan

14

Persidangan

Permohonan, KUH Putusan / Bukti surat, Perdata Penetapan Saksi

15

Minutasi berkas perkara

Berkas Perkara

7 hari

Minutasi

Foto Copy

30 mnt

Salinan Putusan

Perkara sudah Inkracht

20 mnt

Berkas Perkara

16

17

Menyiapkan salinan putusan untuk pihakpihak Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

PENGADILAN NEGERI SLAWI Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412 Dasar Hukum: 1 . HIR 2. KUHPerdata 3. PERMA No.1 Tahun 2014 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Keterkaitan : Sop Penerimaan Perkara Peringatan : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

NO 1 2

Aktivitas Pemohon mengajukan permohonan Disposisi Ketua Pengadilan Negeri

3

Diteruskan ke Panitera / Sekretaris untuk di disposisi

4

Disposisi Panitera Sekretaris diturunkan ke umum 5

6

7

Menerima berkas gugatan /permohonan Bendahara pengeluaran mengeluarkan biaya perkara dari DIPA kepada kasir Meja I memasukkan ke CTS dan meja II mencatat register dalam dan register buku induk perkara gugatan / permohonan

Bagian umum

Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 08 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan komputer 2. Kertas 3. alat tulis 4. buku pedoman 5. peraturan Pencatatan dan Pendataan : 1. Perkara prodeo

SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO Pelaksana Ketua Panitera Hukum Perdata Keuangan

Persyaratan Alat tulis, register Pc, kertas, alat tulis, dan referensi terkait kertas, alat tulis, dan referensi terkait kertas, alat tulis, dan referensi terkait Alat tulis, dan referensi terkait Pc, kertas, alat tulis, dan referensi terkait Pc, kertas, alat tulis, dan referensi terkait, buku register

Mutu Baku Waktu Output 1 Jam permohonan prodeo 30 mnt

Disposisi permohonan prodeo

30 menit


15 menit


30 Mnt

Skum biaya nihil

30 Mnt

1Jam

Skum untuk dibayar ke bank Register perkara gugatan / permohonan

Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 09 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERMOHONAN SITA EKSEKUSI PERDATA


Dasar Hukum: 1. HIR 2. KUHPerdata 3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Berhasil 2. SOP penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 3. SOP Banding Perdata 4. SOP KasasiPerdata 5. SOP Permohonan Sita Eksekusi Perdata Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : PeralatanKomputer, jaringan internet danbuku-bukurefrensi Pencatatan dan Pendataan : Bukur Register PermohonanEksekusi

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menerima/memerik sa pendaftaran permohonan Eksekusi

Kelengkapan berkas permohonan Eksekusi

30 mnt

Berkas Permohonan Eksekusi

2

Membuat resume berkas permohonan Eksekusi

Resume berkas permohonan Eksekusi

60 mnt

Tersedianya resume berkas permohonan Eksekusi

3

Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas

Berkas Permohonan Eksekusi

3 hari

Tindak lanjut permohonan Ekseksusi

4


SK Penetapan Panjar biaya perkara

30 mnt

Panjar Biaya Perkara

Membukukan panjar biaya perkara

Buku Keuangan Perkara

10 mnt

Dibukukannya panjar

Mencatat permohonan Eksekusi dalam Register

Berkas perkara, Buku Register permohonan Eksekusi

15 mnt it

Dicatatnya permohonan Eksekusi pada buku register permohonan

5

6

Petugas Loket

Meja I

Meja III

JS/JSP

Panmud Perdata

Panitera

KPN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Output

No

Aktivitas

7

Menetapkan waktu untuk aanmaning kepada Termohon Eksekusi

8

Jurusita/Pemb eritahuan Aanmaning

9

Melakukan aanmaning dan dibuat berita acaraa anmaning

Petugas Loket

Meja I

Meja III

Pelaksana JS/JS Panmud P Perdata

Paniter KPN a

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu perlengkapan

Formulir penetapan waktu aanmaning

30 men it

Output

Penetapan waktu aanmaning

1 hari

Waktu aanmaning

2 Terlaksananya Jam aanmaning

PENGADILAN NEGERI SLAWI Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Peradilan Umum 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Keterkaitan:

SLTA S1-Hukum

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL Pelaksana Mutu Baku Juru Meja I Kasir Meja II Panitera KPN Hakim PP sita/ Persyaratan Waktu JSP

No

Aktivitas

1.

Menerima gugatan sederhana dari Penggugat

2


Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer/Printer/Scaner 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Gugatan Sederhana 4. Alat Bukti 5. Buku Register

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian gugatan sederhana tidak terpenuhi

Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana

Nomor SOP SOP. PAN. PDT. 10 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2016 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

tidak

ya

Formulir Gugatan Sederhana Dan Bukti Alat

Formulir Gugatan Sederhana Dan Daftar Periksa

10 menit

60 menit

Output

Formulir gugatan sederhana dan alat bukti diterima kepaniteraan perdata

Formulir Gugatan Sederhana Dan Alat Bukti lengkap telah

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL No

3.

4.

5.

Aktivitas Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di Tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir Menerima Blanko Formulir Gugatan Sederhana dari Penggugat beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana yang harus dibayar pada Bank

6.

Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

7.

Menerima bukti Setoran Bank dari Penggugat dan Melampirkannya dalam Berkas Perkara

8.

9.

10.

Menyerahkan kembali Berkas Perkara kePetugas Meja I Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat,lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir

Mencatat panjar Perkara ke dalam Jurnal Biaya Perkara Gugatan Sederhana dan memasukannya dalam aplikasi SIPP

Meja I

Kasir

Meja II

Pelaksana Panitera KPN

Hakim

PP

Js/Jsp

Persyaratan

Mutu Baku Waktu

Formulir Gugatan Sederhana

Formulir Gugatan Sederhana, Catatan Perkiraan Jumlah Panjar Biaya Perkara

15 menit

Catatan jumlah Perkiraan panjar biaya Perkara gugatan gugatan sederhana

10 menit

Slip Setoran Bank diterima Penggugat

Lembaran Perkiraan Panjar Biaya 10 Perkara menit Gugatan SederhanaSlip Setoran Bank Lembar SKUM

5 menit

Bukti Setoran Bank

5 menit

Beras Perkara

SKUM

Output

5 menit

5 menit

Buku Jurnal Biaya Perkara 5 Gugatan menit Sederhana dan Aplikasi SIPP

Slip Bukti Setoran Bank Diterima Penggugat

Lembar asli SKUM Diterima Penggugat Bukti Setoran Diterima Petugas Meja I Dan dilampirkan dalam Berkas Perkara Berkas Perkara diterima Petugas Meja I

Lembar asli SKUM diterima Penggugat

Panjar biaya perkara Gugatan sederhana tercatat ke dalam Buku Jurnal dan SIPP Aplikasi


Aktivitas

11.

Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Sederhana ke Petugas Meja II

12.

Mencatat perkara Gugatan sederhana dalam Buku Register Pekara Gugatan Sederhana memasukkanya dalam Aplikasi SIPP

13.

Menyiapkan kelengkapan berkas,yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal,Blanko Penunjukan Panitera Pengganti,Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

14.

Mencatat perkara tersebut dalam Buku Ekspedisi Perkara

Meja I

Kasir

Meja II


Hakim

PP

Js/Jsp

Persyaratan

Berkas Perkara

BerkasPerkara danBuku Register Perkara Gugatan Sederhana

Berkas Perkara,Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan Jurusita Pengganti, Dan Blanko Penetapan Hari Sidang

Mutu Baku Waktu

5 menit

60 menit

10 menit

Buku Ekspedisi Perkara

3 menit

15.

Menyerahkan Berkas Perkara gugatan sederhana kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 menit

16.

Meneliti kelengkapan Berkas Perkara

Berkas Perkara

15 menit

17.

Meneruskan berkas perkara kepada Petugas Meja II

Berkas Perkara Gugatan Sederhana

5 menit

Output Berkas Perkara Diterima Petugas Meja II dan sudah Ada Nomor perkara Perkara Tercatat Ke Dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan tercatat dalam Aplikasi SIPP

Berkas Perkara Siap diajukan kepada Ketua Pengadilan

Perkara tercatat dalam Buku Ekspedisi Perkara

Berkas Perkara diterima Panitera/ Wakil Panitera

Berkas Perkaratelah Diteliti oleh Panitera/ WakilPanitera Berkas Perkara diterima oleh Petugas Meja II

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

18.

Meneliti Berkas Perkara Gugatan Sederhana dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal

Berkas Perkara danBlanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal

10 menit

19.

Menyerahkan Perkara Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan

Berkas Perkara Gugatan Sederhana

5 menit

20.

Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatangani Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan memasukkannya ke dalam SIPP

Berkas Perkara Dan Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal

5 menit

21.

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera

22

23

24

25

Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Blanko Penunjukan Panitera Pengganti dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP Meneruskan Berkas Perkara kepada Hakim Tunggal Pemeriksaan pendahuluan, apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan dismissal atau jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarakan Penetapan Hari Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP

Menerima Berkas Perkara dari Hakim Tunggal

Meja I

Kasir

Meja II

Panitera

KPN

Hakim

PP

Js/Js p

Persyaratan

Waktu

Output Berkas Perkara telah Diteliti dan diparaf oleh Panitera/ Wakil Panitera Berkas Perkara diterima Ketua Pengadilan

Hakim Tunggal ditetapkan dan tercatat di SIPP

5 menit

Berkas Perkara diterima Panitera/ Wakil Panitera

Berkas Perkara dan Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

10 menit

Panitera Pengganti ditetapkan dan tercatat dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

10 menit

Berkas Perkara diterima Hakim Tunggal

Berkas Perkara, Formulir Penetapan dissmisal dan Penetapan Hari sidang pertama

60 menit

Penetapan dismissal, penetapan hari sidang pertama dan tercatat dalam Aplikasi SIPP

Berkas Perkara

5 menit

Berkas Perkara diterima Panitera Pengganti

Berkas Pekara


26

27

28

29

30

31

Aktivitas Memberitahukan hari sidang ke Petugas Meja I dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti dan menyerahkan turunan surat gugatan sederhana sesuai jumlah pihak yang dipanggil Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II Menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti Melaksanakan proses persidangan(terhit ung mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Meja I

Kasir

Meja II


Hakim

PP

Js/Jsp

Persyaratan Turunan Surat Gugatan Sederhana, Daftar Urutan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Mutu Baku Waktu

Output

10 menit

Turunan Surat Gugatan diterima Petugas Meja I dan Jurusita/Jurusi ta Pengganti ditetapakan

Turunan surat Gugatan Sederhana, Daftar Urut Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

10 menit

Jurusita/Jurusi ta Pengganti ditetapakan

Surat Tugas,Turunan Surat Gugatan, Relaas Panggilan

2 hari

Relaas Panggilan

5 menit

Relaas Panggilan

5 menit

Berkas Perkara

32

Membuat Berit Acara Sidang dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

33

Meneliti dan menandatangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

34

Menandatangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

Maksimal

25 hari

1 hari

30 menit

5 menit

Relaas Panggilan diterima Tergugat Relaas Panggilan diterima Petugas Meja II Relaas Panggilan diterima Panitera Pengganti

Proses Persidangan dilaksanakan

Berita Acara Sidang, Jadwal dan Agenda sidang terekam dalam aplikasi SIPP Berita Acara Sidang telah diteliti dan ditandatangan i oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti

Berita Acara Sidang telah diteliti dan ditandatangan i oleh Panitera Pengganti

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL Pelaksana No

Aktivitas

35

Meminta rincian biaya perkara ke kasir

36

Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir

37

38

39

40

41

Memasukkan data Putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku RegisterGugatan Sederhana dan Aplikasi SIPP

Meja I

Kasir

Meja II

Panitera

KPN

Mutu Baku Hakim

PP

Js/Js p

Persyaratan Rincian Biaya Perkara dan Buku Jurnal Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, Perangkat Komputer dan Ruang Sidang

Waktu 5 menit

Diketahuinya seluruh biaya perkara

3 hari

Putusan telah dibacakan

Putusan dan Materai

15 menit

Data Putusan terekam dalam Aplikasi SIPP dan laporan diterima oleh kasir

Blanko Pemberitahuan Putusan

5 menit

Surat Pemberitahua n Putusan

2 hari

Relaas Pemberitahua n diterima pihak yang tidak hadir di persidangan

5 menit

Relaas Pemberitahua n Putusan diterima Petugas Meja II

5 menit

Relaas Pemberitahua n Putusan diterima Panitera Pengganti

Surat Pemberitahuan Putusan

Relaas Pemberitahuan Putusan


42

Minutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP


5 menit

43

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Berkas Perkara

2 hari

Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi


44

Output

10 menit

Relaas Pemberitahua n Putusan dimasukkan ke dalam Berkas Perkara Berkas Perkara telah diminutasi dan tanggal minutasi terekam dalam Aplikasi SIPP Berkas Perkara telah diminutasi diterima oleh Petugas Meja I

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL Pelaksana No

Aktivitas

45

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

46

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

Meja I

Kasir

Meja II

Panitera

KPN

Mutu Baku Hakim

PP

Js/Js p

Persyaratan

Berkas Perkara dan Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Berkas Perkara

Waktu

Output

20 menit

Berkas Perkara yang telah diminutasi tercatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

10 menit

Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsipakan



KEPANITERAAN HUKUM Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. SOP Pendaftaran Surat Kuasa 2. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum 3. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Non Badan Hukum 4. SOP Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/ Tahunan 5. SOP Pengarsipan Berkas Perkara 6. SOP Laporan Dan Penanganan Pengaduan 7. SOP Laporan Triwulan Pengaduan 8. SOP Pelayanan Informasi 9. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi



SOP.PAN.HK.001 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

1. SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 2. Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Berkas surat kuasa 2. Buku Register 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Perdata PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

3

Aktivitas Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon

Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut

Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku Register sesuai Nomor Urut

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA Pelaksana Panitera Staf Kep. Wakil Muda Panitera Hukum Panitera Hukum

Mutu Baku Persyaratan Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon

Waktu

Output

5 menit

Berkas Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa

5 menit

Berkas Permohonan Lengkap

5 menit

Nomor Surat Kuasa tercatat dalam Buku register

Pelaksana No

4

5

6

7

Aktivitas

Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

Penomoran dan penanggalan Surat Kuasa tersebut sesuai urutan pendaftaran Dilakukan Penelitian Tahap I

Dilakukan Penelitian Tahap II

8

Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa

9

Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

10

11

12

Penyerahan Pengesahan Surat Kuasa tersebut kepada Pemohon dengan dibebani Biaya PNBP Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku register

Pengarsipan Surat Kuasa tersebut

Staf Kep. Hukum

Panitera Muda Hukum

Wakil Panitera

Mutu Baku Panitera

Persyaratan Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Panitera Muda Hukum Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Wakil Panitera Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/ Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah / Surat Tugas Pemohon

Waktu

Output

5 menit

Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa

5 menit

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

5 menit

Paraf Panitera Muda Hukum

5 menit

Paraf Wakil Panitera

5 menit

Surat Kuasa telah disahkan

1 menit

Surat Kuasa telah disahkan

1 menit

Surat Kuasa yang telah disahkan diterima Pemohon

5 menit

Teregister

1 menit

Terarsipkan



SOP.PAN.HK.002 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

2. SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 2. Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Akta pendirian Badan Hukum 2. Buku Register 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

Aktivitas Penerimaan Akta Pendirian / Perubahan Badan Hukum dari Pemohon

Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM Pelaksana Mutu Baku Panitera Staf Kep. Wakil Muda Panitera Persyaratan Waktu Hukum Panitera Hukum Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan, beserta 5 No. NPWP Badan Menit Hukum tersebut (Berkas TIDAK Permohonan)

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan Muda Hukum

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit


YA 3

Output

No 4

5

6

7

8

9

10

Aktivitas Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Dilakukan Penelitian Tahap I

Dilakukan penelitian tahap II

Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

Staf Kep. Hukum

Pelaksana Panitera Wakil Muda Panitera Hukum

Mutu Baku Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut

5 Menit


Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit


5 Menit


5 Menit

Akta telah disahkan

1 Menit

Akta telah disahkan

1 Menit

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubah an Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubah an Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani

Akta Asli Pendirian / Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan

No 11

12

Aktivitas Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register

Pengarsipan Akta tersebut

Staf Kep. Hukum


Mutu Baku Panitera

Persyaratan Salinan Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP Salinan Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

Waktu

Output

5 Menit

Tercatat dalam Buku Register

1 Menit

Tersimpan dalam Arsip



SOP.PAN.HK.003 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

3. SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 2. Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Akta pendirian Non Badan Hukum 2. Buku Register 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No

Aktivitas

1

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM Pelaksana Mutu Baku Staf Panitera Wakil Kep. Muda Panitera Persyaratan Waktu Panitera Hukum Hukum

Penerimaan Akta Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum dari Pemohon

TIDAK 2

Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan, beserta No. NPWP Non Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)

5 Menit

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

5 Menit


YA 3

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Output

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum tersebut

Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan Muda Hukum

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM No 4

5

6

7

8

9

10

Aktivitas Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Non Badan Hukum tersebut

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran Dilakukan Penelitian Tahap I


Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

11 Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register 12 Pengarsipan Akta tersebut

Staf Kep. Hukum


Mutu Baku Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

5 Menit


5 Menit


5 Menit


5 Menit

Akta telah disahkan

1 Menit

Akta telah disahkan

1 Menit

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon

5 Menit

Tercatat dalam Buku Register

1 Menit

Tersimpan dalam Arsip

Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan, beserta No. NPWP Non Badan Hukum tersebut Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera Akta Asli dan foto copy Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani Akta Asli Pendirian / Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan Salinan Pendirian / Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP Salinan Pendirian / Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP



SOP.PAN.HK.004 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN BULANAN/CATURWULAN/ SEMESTERAN/TAHUNAN

4. SOP LAPORAN BULANAN / CATURWULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 2. Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Data pidana dan perdata 2. Perangkat Komputer 3. Alat Tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

Aktivitas Menerima Data Laporan Perkara Pidana dan Perdata

SOP LAPORAN BULANAN / CATURWULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN Pelaksana Mutu Baku Staf Paniter Wakil Paniter Kep. a Muda Ketua Persyaratan Waktu Panitera a Hukum Hukum

Menerima Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/Tahunan

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 menit


5 menit

Output Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraa n Muda Hukum Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraa n Muda Hukum

Pelaksana No 3

4

Aktivitas Penelitian terhadap keakuratan data yang diterima

Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang ada beserta pengantarnya

5

Dilakukan Penelitian tahap I

6

Dilakukan Penelitian tahap II

7

Memintakan Pengesahan/tanda tangan

8

Memberikan stempel pada Laporan tersebut , disusun sesuai jenisnya dan Pengantarnya Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi Surat Keluar

9

10

11

12

Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum

Mengirimkan Surat Pengantar dan Data Laporan ke Pengadilan Tinggi dan tembusannya ke MA-RI melalui Bagian Umum

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan

Staf Kep. Hukum

Paniter a Muda Hukum

Wakil Paniter a

Mutu Baku Paniter a

Ketua

Persyaratan

Wakt u

Output


5 Jam

Sinkronisasi

Rekap perkara pidana dan perdata yang sudah akurat

5 Jam

Daftar laporan dan Pengantar

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit


50 menit



50 menit

Laporan telah disahkan

Daftar Laporan telah ditandatangani

15 menit

Laporan lengkap

Laporan sudah diklasifikasikan

15 menit

Surat Pengantar dan Data Laporan yang ditandatangani

Laporan disusun sesuai alamat yang dituju

1 Hari

Nomor Surat Pengantar

Surat Pengantar dan Data Laporan

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah selesai diproses

1 Hari


Surat Pengantar dan Data Laporan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta tembusanny a ke MA-RI Surat Pengantar dan Data Laporan telah diarsipkan.



SOP.PAN.HK.005 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA

5. SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Perkara yang minutasi 2. Box File 3. Ruang arsip perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

Aktivitas Penerimaan Berkas Perkara dari Sub. Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA Pelaksana Mutu Baku Staf Kep. Panitera Persyaratan Waktu Output Hukum Berkas Perkara Lengkap / di paraf oleh Hakim Ketua 5 Berkas Perkara diterima Majelis, Panitera, Wakil menit Kepaniteraan Hukum Panitera, Panitera Muda Pidana/Perdata

Pelaksana No 2

3

4

5

Aktivitas Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf

Meregister dalam Buku Register Penerimaan sesuai jenis Perkara yang masuk Penggabungan Berkas Perkara

Mengarsipkan Berkas Perkara

Staf Kep. Hukum

Panitera


Waktu

Output

Berkas Perkara

5 menit


Berkas sudah di paraf Panitera Muda Hukum

5 menit

Teregister

Pengklasifikasian / pengelompokan jenis Perkara, Box File Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Box File Perkara

Berkas lengkap dan sudah tergabung dalam Box file, Ruang Arsip Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Ruang Arsip Perkara



SOP.PAN.HK.006 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

6. SOP Laporan Dan Penanganan Pengaduan DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/IV/2009, tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Triwulan Pengaduan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

Aktivitas Penerimaan Pengaduan dari Pelapor

SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN Pelaksana Mutu Baku Panitera Staf Kep. Muda Panitera Ketua Persyaratan Waktu Hukum Hukum Memenuhi syarat dan materi / kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis

10 menit

Data Pengaduan

5 menit

Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor

Memberikan tanda terima pada Pelapor Tanda Terima

Output

No

Aktivitas

Staf Kep. Hukum

Pelaksana Panitera Muda Panitera Hukum

Mutu Baku Waktu

Output

Data Pelapor, Buku Register Pengaduan

10 menit

Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan

Data Pengaduan

10 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan

10 menit

Pengaduan ditindaklanjuti

6

Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer

10 menit

Surat Pengantar

7

Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan

Surat Pengatar

10 menit

Surat Pengatar ditandatangani

8

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengatar

10 menit

9

Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surat Pengatar diarsipkan

3

4

5

Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

Ketua

Persyaratan



SOP.PAN.HK.007 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN

7. SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/IV/2009, tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Data Pengaduan 2. Buku register pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan dan Penanganan Pengaduan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

3

Aktivitas Menerima Laporan Pengaduan

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pengaduan

Dilakukan penelitian tahap I

SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Pelaksana Panitera Staf Kep. Wakil Muda Panitera Hukum Panitera Hukum


Waktu

Output

Register Pengaduan

5 Menit

Data Pengaduan

Konsep Surat Pengantar dan Data Laporan Aduan, Perangkat Komputer

1 Jam

Surat Pengantar

Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan

10 Menit


Pelaksana No 4

Aktivitas Dilakukan penelitian tahap II

Staf Kep. Hukum

Panitera Muda Hukum

Wakil Panitera

Mutu Baku Panitera

Persyaratan

6

7

8

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pengaduan

Penomoran Surat Pengantar ke Bagian Umum

Pengiriman Surat Pengantar dan Data Pengaduan beserta Tembusan ke Badan Pengawas MA-RI melalui Bagian Umum Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Pengaduan ke file

Output

10 Menit


Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan

10 Menit

Surat Pengantar dan Data Laporan aduan yang ditandatangani

Surat Pengantar dan Data Pengaduan ditandatanga ni Panitera

5 Menit

Berkas dikirim

Surat Pengantar dan Data Laporan aduan yang ditandatangani

5 Menit

Pengiriman Tembusan

5 Menit

Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan telah diarsipkan

Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan 5

Waktu

Lembar Arsip Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan yang telah selesai diproses



SOP.PAN.HK.008 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PELAYANAN INFORMASI

8. SOP PELAYANAN INFORMASI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Permohonan informasi 2. Formulir permohonan informasi 3. Perangkat Komputer dan alat tulis 4. Buku register informasi PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

N o 1

2

3

SOP PELAYANAN INFORMASI Pelaksana Aktivitas Penerimaan dan memilah Permohonan Informasi Mengisi Register Informasi

Meneruskan Permohonan ke Penanggung Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang diminta

Petugas Penanggung Jawab Informasi Informasi (PI)

PPID

Atasan PPID


Waktu

Isian Formulir Bukti Pengajuan Informasi

10 menit

Formulir Permohonan Informasi

5 menit

Ada tidaknya Informasi yang dicari

3 hari

Output Bukti Pengajuan yang diisi dan ditandatangani oleh Pemoho Permohonan Informasi tercatat dalam Buku Register Informasi Data Informasi

Pelaksana N o 4

Aktivitas

Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi

Petugas Informasi (PI)

Penangg ung Jawab Informasi

PPID

TIDAK

Uji Konsekuensi

Pemberitahuan kepada Pemohon

Atasan PPID

Persyaratan

Data Informasi yang diminta sudah ada

5

6

Mutu Baku

Data Informasi yang diminta diterima PPID Data Informasi

Waktu

Output

1 Hari

Data Informasi yang diminta diterima PPID

5 hari

Permohonan diterima

1 Hari

YA

Pemberitahuan diterima Pemohon

7

Pelayanan Informasi sesuai pemintaan yang diinginkan (Penggandaan / pengaburan / sofcopy)

Data Informasi

3 Hari

Informasi yang diperlukan diterima Pemohon

8

Penandatanganan tanda terima Informasi

Tanda terima Informasi

10 menit

Pelayanan Selesai



SOP.PAN.HK.009 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI

9. SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Data Informasi 2. Perangkat Komputer dan alat tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KETERKAITAN: 1. SOP Pelayanan Informasi PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No 1

2

SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI Pelaksana Mutu Baku Petugas Penanggun Aktivitas PPID Atasan Informasi g Jawab Persyaratan Waktu PPID (PI) (PJ) Membuat Laporan Tahunan

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Output

Register Pelayanan Informasi

1 Jam

Data Informasi

Konsep Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari

Surat Pengantar

No 3

4

5

6

7

Aktivitas Dilakukan Penelitian Tahap I


Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Data Laporan Pelayanan Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI melalui Bagian Umum Mengarsipkan lembar Arsip Surat Pengantar dan Laporan ke file

Petugas Informasi (PI)

Pelaksana Penangg ung PPID Jawab (PJ)

Mutu Baku Atasan PPID

Persyaratan

Waktu

Output

Surat Pengantar dan Data Pelayanan Informasi

10 menit

Pengatar dan Data Laporan Pelayanan Informasi sudah diparaf PJ

Paraf Penanggung Jawab Informasi (PJ)

10 menit

Paraf PPID

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan yang telah diparaf PJ dan PPID

5 menit

Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah ditandata ngani

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari

Berkas dikirim

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan diarsipkan

Lembar Arsip



PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. 2. 3. 4. 5.

SOP PERENCANAAN ANGGARAN SOP REVISI ANGGARAN SOP REVISI POK (PETUNJUK OPERASIONAL KERJA) SOP PENGAJUAN PAGU BELANJA MINUS SOP PENGELOLAAN WEBSITE


Nomor SOP Tgl. Pembuatan

SOP.SEK.TI.001 02 Januari 2014

Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh

14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PERENCANAAN ANGGARAN

1. SOP PERENCANAAN ANGGARAN DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana anggaran 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.02/2015 tentang tata cara penyusunan anggaran 4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kepaniteraan MA RI 5. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang pedoman penyusunan SOP KETERKAITAN: 1. SOP Pelaporan Keuangan 2. SOP Revisi Anggaran

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. DIPA, Computer, 2. RKA-KL, 3. Printer, 4. Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Keuangan, Renstra, Program Kerja

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka semua kegiatan operasional kantor tidak bisa berjalan. SOP PERENCANAAN ANGGARAN Pelaksana No

Aktivitas

Operator RKAKL

Kasub PTIP

Mutu Baku Sekretaris

Persyaratan

Waktu

Output

1

Membuat usulan RKAKL berupa survey, harga barang, penawaran harga, TOR dan RAB

RENSTRA dan Program Kerja, SBM, penawaran harga

3 Hari

Usulan Rencana Anggaran

2

Menginput usulan kegiatan Anggaran dalam Aplikasi RKAKL


2 Hari

ADK RKAKL


1 Hari

Persetujuan ADK RKAKL

ADK RKAKL

4 Hari

Data Dukung RKAKL

3

4

Tidak

Tidak

Mengoreksi dan Menandatangani usulan Perencanaan Anggaran

Membuat data pendukung usulan kegiatan

Ya

Ya

Pelaksana No

Aktivitas

Operator RKAKL

Kasub PTIP


Persyaratan

Waktu

Output

5

Mengajukan Usulan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

ADK RKAKL, TOR, RAB, SPTJM dan Data Dukung Lainnya

1 Hari

ADK RKAKL dan Data Dukung telah diterima Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

6

Menyesuaikan Pagu Anggaran sesuai hasil penelaahan Pengadilan Tinggi dengan Biro Perencanaan MA-RI

RKAKL Pagu Hasil Penelaahan

1 Hari

RKAKL Pagu Definitif

7

Penerimaan DIPA

Undangan dari KPPN Tegal

1 Hari

DIPA

8

Download ADK di DIPA Online

Aplikasi DIPA Online

30 Menit

ADK DIPA Online





14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP REVISI ANGGARAN

2. SOP REVISI ANGGARAN DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana anggaran 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang tata cara penyusunan anggaran 4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kepaniteraan MA RI 5. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang pedoman penyusunan SOP


KETERKAITAN: 1. SOP Pelaporan Keuangan 2. SOP Perencanaan Anggaran PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka semua kegiatan operasional kantor tidak bisa berjalan.

N o

Pelaksana Aktivitas

Operator RKAKL

Kasub PTIP

Sekretaris

Mutu Baku DJPB

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menerima permintaan revisi anggaran

Surat permintaan revisi

2 Jam

Diterimanya permintaan revisi anggaran

2

Memproses revisi

Data revisi, Aplikasi RKAKL

4 Jam

Surat Pengantar, ADK, SPTJM, matriks perubahan

1 Jam

Surat Pengantar, ADK, SPTJM, matriks perubahan Berkas terotorisasi

Surat Pengantar, ADK, SPTJM, matriks perubahan, DIPA Hasil revisi

1 hari

Bukti tanda terima revisi

Aplikasi DIPA online

1 Jam

Tidak 3

Menyampaikan berkas revisi ke KPA

Tidak 4

Mengirim berkas revisi ke Kanwil Anggaran

5

Download hasil revisi dan mengarsipkan

Ya

Ya

ADK DIPA Online





14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP REVISI POK (PETUNJUK OPERASIONAL KERJA)

3. SOP REVISI POK (PETUNJUK OPERASIONAL KERJA) DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana anggaran 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang tata cara penyusunan anggaran 4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kepaniteraan MA RI 5. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang pedoman penyusunan SOP


KETERKAITAN: 1. SOP Perencanaan Anggaran 2. SOP Revisi Anggaran PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka semua kegiatan operasional kantor tidak bisa berjalan. N o

Aktivitas

Operator RKAKL

Pelaksana Kasub Sekretaris PTIP

Mutu Baku Bagian Keuangan

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menerima permintaan revisi POK

Surat permintaan revisi POK

2 Jam

Diterimanya permintaan revisi POK

2

Memproses revisi

Data revisi, Aplikasi RKAKL

4 Jam


3

Menyampaikan berkas revisi ke KPA


1 Hari

Berkas terotorisasi

Berkas terotorisasi

1 Jam

ADK Dipa

Tidak

Ya 4

Menyerahkan hasil revisi ke Bagian Keuangan



SOP.SEK.TI.004 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENGAJUAN PAGU BELANJA MINUS

4. SOP PENGAJUAN PAGU BELANJA MINUS DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana anggaran 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang tata cara penyusunan anggaran 4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kepaniteraan MA RI 5. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang pedoman penyusunan SOP


KETERKAITAN: 1. SOP Perencanaan Anggaran 2. SOP Revisi Anggaran PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka semua kegiatan operasional kantor tidak bisa berjalan. N o 1

Aktivitas Merekap data kekurangan pagu belanja pegawai

Pelaksana Kasub PTIP

Operator RKAKL

Mutu Baku Sekretaris Tidak

Tidak

Persyaratan

Waktu

Output

LRA, Daftar Gaji

1 Hari

Rekap data

Rekap data pagu pegawai minus yang telah disetujui

2 Hari

Rekap data disetujui

Rekap data pagu pegawai minus yang akan dikirim

1 Hari

Rekap data telah dikirim

Koneksi internet

1 Jam

ADK DIPA revisi

Tidak

2

Persetujuan data pagu minus

Yaa

Ya

Ya 3

5

Mengirim data pagu minus ke Pengadilan Tinggi Semarang

Mendownload hasil revisi dan mengarsipkan

Ya Ya

Tidak

Ya

Ya

a

Ya

Ya a

Ya

Ya

Ya



SOP.SEK.TI.005 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGELOLAAN WEBSITE

5. SOP PENGELOLAAN WEBSITE DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Peraturan MA No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kepaniteraan MA RI 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMASK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 5. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang pedoman penyusunan SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. D-3 Informatika 2. S-1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan Komputer 2. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: Website

KETERKAITAN: PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENGELOLAAN WEBSITE PELAKSANA N O

MUTU BAKU

AKTIFITAS PETUGAS IT

A.

KPN

PERSYARATAN / PERLENGKAPAN

WAK TU

OUTPUT

MEMBUAT ARTIKEL / BERITA

1 Mengkonsep berita / artikel

Draft konsep berita /

30

Konsep berita /

artikel

Menit

artikel

2 Mengkoreksi konsep berita / artikel

Konsepberita / artikel Tidak

3

ya Memperbaiki konsep berita / artikel

Berita / Artikeljadi Yaa

15 Menit

Berita / Artikel

15

Berita / artikel

menit

siap upload

4 Ya Mengupload berita / artikel ke website PN Slawi

Ya

Berita / artikel siap

5

terupload

Menit

Berita / Artikel tampil di website PN



KEPEGAWAIAN & ORGANISASI TATA LAKSANA Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. SOP Pemberian Ijin Cuti 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP Pengisian Jabatan 4. SOP Kenaikan Gaji Berkala 5. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 6. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian 7. SOP Laporan Triwulan Kepegawaian 8. SOP Laporan Tengah Tahunan Kepegawaian 9. SOP Laporan Tahunan Kepegawaiaan



SOP.SEK.KP.001 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PEMBERIAN IJIN CUTI

1. SOP PEMBERIAN IJIN CUTI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. peranhgkat alat tulis kantor 3. file cuti PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan bulanan kepegawaian 2. SOP Laporan tahunan kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PEMBERIAN IJIN CUTI Pelaksana N o

Aktivitas

Staf Kasub Pemohon Kepeg & Kepeg & Cuti ORTALA ORTALA

Atasan Panitera/ Langsung Sekretaris

Mutu Baku KPN

Persyaratan Waktu

Output

1

Mengisi blangko permohonan cuti

Blangko permoho nan cuti

15 Menit

Blangko permohonan cuti yang telah diisi data pegawai ybs beserta lamanya cuti.

2

Memberi catatan mengenai hak cuti pegawai yang bersangkutan


5 Menit

Blangko permohonan cuti dengan catatan Pejabat Kepegawaian

Pelaksana No

3

4

Aktivitas

Pemoho n Cuti

Staf Kepeg & ORTAL A

Kasub

Kepeg & ORTALA

Permohonan cuti diajukan untuk meminta Persetujuan

Meneliti blangko permohonan cuti yang diajukan dan memberikan Persetujuan

5

6 Meminta tanda tangan Ketua Pengadilan 7 Mencatat ke dalam buku agenda cuti

Paniter a/ Sekret aris

TIDAK

YA TIDAK

YA Membuat Surat Ijin Cuti

Atasan Langsun g

Mutu Baku

KPN

Persyarat an

Waktu

Surat permohona n cuti

1 jam

Surat permohonan cuti dengan persetujuan cuti dari Atasan Langsung, Panitera atau Sekretaris dan KPN


15 Menit

Blangko permohonan cuti dengan Persetujuan cuti dari Atasan Langsung

Blangko permoho nan cuti, Unit Kompute r Surat Ijin Cuti

15 Menit

Buku Agenda Cuti, Surat Ijin Cuti

5 Menit

Output

Surat Ijin Cuti

15 Menit

8

Menyerahkan Surat Ijin Cuti kepada Pegawai yang bersangkutan

Surat Ijin Cuti

5 Menit

9

Mengirimkan tembusan Surat Ijin Cuti ke Instansi terkait dan mengarsipkan salinannya.

Salinan Surat Ijin Cuti

15 Menit

Surat Ijin Cuti ditandatanga ni Ketua Pengadilan Cuti yang dimohonkan tercatat dalam buku agenda cuti Surat Ijin Cuti diterima pegawai yang bersangkutan Tembusan Surat Ijin Cuti terkirim ke instansi terkait dan salinannya diarsipkan.




SOP KENAIKAN PANGKAT

2. SOP KENAIKAN PANGKAT DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya. 5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. peranhgkat alat tulis kantor 3. file pegawai PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP KENAIKAN PANGKAT Pelaksana

No

Aktivitas

1

Mengajukan usul nominatif kenaikan pangkat

2

Pemberitahuan kepada Hakim/Pegawai untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan

Kasub Staf Kepeg Kepeg & & ORTALA ORTALA

Hakim / Pegawai


Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

Daftar namanama pegawai yang akan yang akan diusulkan naik pangkat dengan pertimbangan DUK & DP3 Daftar berkas persyaratan yang harus dilengkapi

1 Hari

Nama Pegawai yang diusulkan

1 Hari

Hakim/Pegawai melengkapi persyaratan yang diperlukan

Pelaksana N o

Aktivitas


Kasub Kepeg & ORTALA

Hakim / Pegawai

Mutu Baku

Sekretari s

Ketua / Wakil

Persyaratan

Wa ktu

Output

3

Berkas Persyaratan dilegalisir

Berkas Persyaratan

1 Hari

Berkas Persyaratan telah dilegalisir

4

Membuatkan Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup Menandatang ani Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

Data Pegawai / Hakim

1 Hari

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

1 Hari

6

Membuat Surat Usulan Kenaikan Pangkat

10 Me nit

7

Penandatanga nan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pencatatan pada Buku Induk Kenaikan Pangkat Penomoran Berkas Usulan Kenaikan Pangkat dan mengirimkan nya ke Pengadilan Tinggi serta tembusannya ke Instansi terkait melalui Bagian Umum

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebelumnya, Perangkat Komputer Surat usulan Kenaikan pangkat

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup telah ditandatangani Hakim/Pegawai yang akan naik pangkat Surat Usulan Kenaikan Pangkat

1 Jam

Surat Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah ditandatangani

Surat usulan Kenaikan pangkat, Buku Induk Kenaikan Pangkat Surat usulan Kenaikan Pangkat

1 Jam

Daftar Usulan Kenaikan Pangkat tercatat dalam Buku Induk Kenaikan pangkat Berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah diberi nomor dibendel dan dikirimkan ke alamat yang dituju

5

8

9

10 Me nit

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

N o

10

Aktivitas

Mengarsipkan Surat Usulan Kenaikan Pangkat dalam file arsip Kepegawaian

Kepeg & ORTAL A

Kasub

Kepeg & ORTALA

Hakim / Pegawai

Sekretari s

Ketua / Wakil

Persyaratan

Lembar Arsip

Wa ktu 10 Me nit

Output

Surat Usulan Kenaikan Pangkat diarsipkan




SOP PENGISIAN JABATAN

3. SOP PENGISIAN JABATAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. peranhgkat alat tulis kantor 3. file cuti PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawain

KETERKAITAN: 1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENGISIAN JABATAN Pelaksana No

Aktivitas

Kasub

Panitera

Kepeg & /Sekretaris ORTALA

Ketua / Wakil

Mutu Baku Staf

Baperjakat Kepeg &

ORTALA

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menginventari sir Jabatan Yang Kosong

Jabatan Yang Kosong berdasar SEMA No.5 Tahun 1996

1 Hari

Jabatan Yang Kosong berdasar SEMA No.5 Tahun 1996

2

Pemberitahuan Jabatan Yang Kosong kepada Panitera/Sekret aris

Daftar Jabatan Yang Kosong

1 Hari

Panitera/Sekre taris mengetahui Daftar Jabatan yang Kosong

Pelaksana No

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aktivitas

Pemberitahuan kepada Pimpinan adanya Jabatan Yang Kosong untuk segera diisi Memberikan pertimbangan untuk Pengisian Jabatan tersebut Penyampaian disposisi Pimpinan kepadaTim Baperjakat untuk ditindak lanjuti Meminta daftar nominator yang memenuhi syarat dan kriteria untuk Pengisian Jabatan ke Bagian Kepegawaian Melakukan seleksi terhadap para nominator pengisi Jabatan Penyampaian hasil seleksi dan rekomendasi hasil rapat kepada Pimpinan Memberikan persetujuan terhadap hasil seleksi Pembuatan Surat Usulan Jabatan

Pengajuan Penandatangana n SuratUsulan Jabatan kepada Pimpinan

Kasub Kepeg & ORTA LA

Panitera /Sekreta ris

Ketua / Wakil

Mutu Baku Baper jakat


Persyaratan

Wakt u

Output


1 Hari

Pimpinan mengetahui Daftar Jabatan yang Kosong


1 Hari

Persetujuan untuk pengisian Jabatan

Disposisi dari Pimpinan untuk Pengisian Jabatan

1 Hari

Rekomendasi Tim Baperjakat

Daftar Nama Calon yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk Pengisian Jabatan Para Nominator Pengisi Jabatan

1 Hari

Calon Nominator menerima informasi tentang jabatan yang akan diisi olehnya

1 Hari

Pengisi Jabatan terpilih

Hasil Seleksi dasar pertimbangan PP No. 100 Tahun 2000

1 Hari

Hasil Seleksi diterima Pimpinan

Hasil Seleksi Tim Baperjakat

1 Hari

Persetujuan dari Pimpinan

TIDAK

YA

Disposisi Pimpinan berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Baperjakat Disposisi Pimpinan berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Baperjakat

15 Menit

15 Menit

Surat Usulan

Surat Usulan Jabatan yang telah ditandatangani

Pelaksana No

Aktivitas

12

Penomoran Surat Usulan kemudian dibendel untuk dikirim melalui Bagian Umum Pencatatan Usulan Jabatan ke Buku Induk Pengisian Jabatan

13

14

Menyimpan lembar Arsip

Kasub Kepeg & ORTAL A

Panitera /Sekretari s

Ketua / Wakil

Mutu Baku Baper jakat


Persyaratan

Wakt u

Output

Surat Usulan Jabatan yang telah ditandatangan i

5 Menit

Surat Usulan Jabatan yang telah diberi nomor dan dibendel

Surat Usulan Jabatan

5 Menit

Lembar Arsip

5 Menit

Surat Usulan Jabatan yang sudah dimasukkan dalam catatan Buku Induk Usulan Jabatan Arsip Surat Usulan Pengisian Jabatan diarsipkan




SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

4. SOP KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya. 5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. perangkat alat tulis kantor 3. file pegawai PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Laporan Tahunan Kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Pelaksana No 1

Aktivitas Menginventarisir Hakim dan Pegawai yang akan mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

2 Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala 3

Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Staf Kasub Kepeg & Kepeg & Sekretari s ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

Data Hakim dan Pegawai

1 hari

Daftar nama Hakim dan Pegawai yang akan mendapatkan KGB

Berdasarkan KepPres No.42 Tahun 2002

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

Surat Keputusan Kenaikan Gaji yang telah diteliti dan diparaf pejabat dibawahnya

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah ditandatangani

No

Aktivitas

4

Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

5

Penomoran Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Turunan

6

Pengiriman Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bagian Keuangan serta pengiriman Tembusan Surat Keputusan ke Instansi terkait melalui Bagian Umum dan mengarsipkan ke file Kenaikan Gaji Berkala bagian Kepegawaian Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan kepada Hakim/Pegawai

7

Staf Kepeg & ORTA LA

Pelaksana Kasub Kepeg Sekreta & ris ORTA LA

Mutu Baku

KPN

Persyaratan

Waktu

Output

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan yang telah diteliti dan diparaf pejabat dibawahnya Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Turunan yang telah ditandatangani Pimpinan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan yang sudah ditandatangani

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Turunan yang sudah diberi nomor

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Turunan sudah dikirim dan sudah diarsipkan

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan yang telah selesai diproses

1 Hari

Penerimaan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Turunan oleh Hakim/Pegawai




SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

5. SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. perangkat alat tulis kantor 3. file Pegawai PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP kenaikan Pangkat PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI Pelaksana No

1

Aktivitas

Memberikan blanko Penilaian kosong dan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun lalu sebagai dasar pertimbangan Penilaian ke Pejabat Penilai

Kasub Kepeg Pejaba Pegawa & t i ORTAL Penilai A

Sekret aris

Mutu Baku

Panitera

KPN

Persyara tan

Formulir SKP, blanko Penilaian kosong dan Penilaian tahun lalu

Waktu

1 hari

Output

Formulir SKP, blanko Penilaian kosong dan blanko Penilaian tahun lalau diterima Pejabat Penilai tiap Bagian

Pelaksana

No

Aktivitas

Kasub Kepeg & ORTAL A

Pega wai

Pejaba t Penilai

Sekre taris

Mutu Baku

Paniter a

KPN

Persyara tan

Waktu

Output

2

Pejabat Penilai memberikan konsep nilai prestasi pegawai

Formulir SKP, blanko Penilaian kosong dan blanko penilaian tahun lalu

1 hari

Konsep Penilaian Prestasi Kerja pegawai

3

Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Konsep nilai Prestasi Kerja Pegawai

1 hari

Daftar Penilaian Prestasi Kerja pegawai yang telah diisi

4

Menyerahkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang telah dinilai kepada Pejabat Penilai

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang telah diisi

1 hari

DaftarPegawai yang telah ditandatangani Pejabat Penilai

Pegawai yang dinilai menanda tangani Blanko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai


1 hari

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ditandatangani Pegawai yang dinilai

6

Penandatanga nan Blanko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai oleh Atasan Pejabat Penilai


1 hari

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai telah ditandatangani atasan pejabat penilai

7

Menggandakan SKP yang telah ditandatangani

SKP

1 hari

SKP

8

Mengarsipkan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai kefile bagian Kepegawaian

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

5 menit hari

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tiap Pegawai diarsipkan

5




SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN

6. SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. peranhgkat alat tulis kantor 3. file kepegawaian PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Triwulan Kepegawaian 2. SOP Laporan Tengah Tahunan Kepegawaian 3. SOP Laporan Tahunan Kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kasub Kepeg & Kepeg & Sekretari s ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

1

Mengunduh daftar Presensi dari Mesin Absensi

Mesin Presensi sidik jari

30 Menit

Rekapitulasi Absensi

2

Mengunggah hasil Rekapitulasi dari mesin presensi ke Aplikasi Absensi Komdanas

Hasil Rekapitulasi dan Aplikasi Komdanas

30 Menit

Data Absensi terekam dalam Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung

3

Mengunduh Rekapitulasi Presensi dari Aplikasi Komdanas

Aplikasi Komdanas

15 Menit

Rekapitulasi Presensi

4

Membuatan Laporan Rekapitulasi Presensi dan diisi sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung

Rekapitulasi Presensi

1 Jam

Laporan Rekapitulasi Presensi

No 5

Aktivitas

Pelaksana Staf Kasub Sekre Kepeg& Kepeg & taris ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

Memaraf Laporan Rekapitulasi Presensi kemudian diteruskan kepada Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani Pembuatan Surat Pengantar


30 Menit

Laporan Rekapitulasi Presensi ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri


10 Menit

Surat Pengantar

7

Menandatangani Surat Pengantar

Surat Pengantar

10 Menit

Surat Pengantar ditandatangani Panitera/Sekretaris

8

Penomoran Surat Pengantar dan dikirim ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengantar, Laporan Rekapitulasi Presensi

10 Menit

Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

9

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Bulanan ke file bagian Kepegawaian

Lembar Arsip

5 Menit

Surat Pengantar dan Laporan Bulanan diarsipkan dalam file Kepegawaian

6




SOP LAPORAN TRIWULAN KEPEGAWAIAN

7. SOP LAPORAN TRIWULAN KEPEGAWAIAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.


KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian 2. SOP Laporan Tengah Tahunan Kepegawaian 3. SOP Laporan Tahunan Kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP LAPORAN TRIWULAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kasub Kepeg & Kepeg & Sekreta ris ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penyusunan Bezzeting Hakim

Data Para Hakim

1 Jam

Bezzeting Hakim

2

Pembuatan DUK Hakim

Daftar Urut Kepangkatan Hakim

1 Jam

DUK Hakim

3

Pembuatan DUS Hakim

Daftar Urut Senioritas Hakim

1 Jam

DUS Hakim

4

Pembuatan Surat pengantar

Konsep Surat Pengantar

10 Menit

Surat Pengantar

5

Penandatanganan Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, DUK Hakim, dan DUS Hakim oleh Pimpinan

Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, DUK Hakim, dan DUS Hakim yang telah diparaf pejabat dibawahnya

30 Menit

Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, DUK Hakim, dan DUS Hakim yang telah ditandatangani

Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kasub Sekret Kepeg & Kepeg& aris ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

6

Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum dan dikirim ke Pengadilan Tinggi

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan yang ditandatangani

10 Menit

Berkas yg sudah lengkap dikirim

7

Pengiriman Tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Triwulan ke file bagian Kepegawaian

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan

10 Menit

Tembusan dikirimkan ke Biro Kepegawaian MA-RI

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan yang telah selesai diproses

5 Menit

Surat Pengantar dan Data yang sudah masuk dalam file Kepegawaian

8




SOP LAPORAN TENGAH TAHUNAN KEPEGAWAIAN

8. SOP LAPORAN TENGAH TAHUNAN KEPEGAWAIAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. perangkat alat tulis kantor 3. file kepegawaian PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Kepegawaian

KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian 2. SOP Laporan Triwulan Kepegawaian 3. SOP Laporan Tahunan Kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP LAPORAN TENGAH TAHUNAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No 1

Aktivitas

Penyusunan Bezzeting Hakim dan Pegawai


Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

Data Keadaan Seluruh Pegawai (Hakim, Pegawai dan Honorer) Konsep Surat Pengantar

1 Minggu

Bezzeting Hakim dan Pegawai

10 Menit

Surat Pengantar

30 Menit

Surat Pengantar dan data Bezzeting yang telah ditandatangani

10 Menit

Berkas dikirim

2

Pembuatan Surat Pengantar

3

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Bezzeting

Surat Pengantar dan data bezzeting yang telah diparaf pejabat dibawahnya

Penomoran Surat Pengantar dan dikirim ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan tengah Tahunan yang ditandatangani

4

No 5

6

Aktivitas Pengiriman tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Tengah Tahunan ke file bagian Kepegawaian

Pelaksana Staf Kasub Sekret Kepeg& Kepeg& aris ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

Surat Pengantar dan Data Laporan Tengah Tahunan

10 Menit

Pengiriman Tembusan

Surat Pengantar dan Data Laporan Tengah Tahunan yang telah selesai diproses

10 Menit

Surat Pengantar dan Data Laporan Tengah Tahunan yang telah masuk dalam file Bagian Kepegawaian




SOP LAPORAN TAHUNAN KEPEGAWAIAN

9. SOP LAPORAN TAHUNAN KEPEGAWAIAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.


KETERKAITAN: 1. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian 2. SOP Laporan Triwulan Kepegawaian 3. SOP Laporan Tengah Tahunan Kepegawaian PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP LAPORAN TAHUNAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas


Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

1

Pembuatan DUK PNS

Data Para Hakim dan Pegawai

1 Hari

DUK PNS

2

Pengetikan Capaian SKP

DP3

1 Hari

Laporan DP3

3

Pembuatan Laporan KP4 dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

KP4

3 Hari

Laporan KP4

Surat Pengantar

10 Menit

Surat Pengantar

4

Pembuatan Surat Pengantar

Pelaksana No 5

Aktivitas Penandatanganan Surat Pengantar

6 Penomoran Surat Pengantar oleh Bagian Umum dan dikirim ke Pengadilan Tinggi 7

8

Pengiriman Tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Tahunan ke file bagian Kepegawaian

Staf Kasub Sekret Kepeg& Kepeg& aris ORTALA ORTALA

Mutu Baku KPN

Persyaratan

Waktu

Output

1 Hari

Surat Pengantar ditandatangani Pimpinan

Surat Pengantar dan Data yang ditandatanga ni Surat Pengantar dan Data Laporan Tahunan

1 Hari

Pengiriman Berkas yang sudah lengkap

1 Hari

Pengiriman Tembusan

Surat Pengantar dan Data Laporan Tahunan yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Pengantar dan Laporan diarsipkan

Surat Pengantar yang telah diparaf Pejabat dibawahnya



SUB.BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) SOP Pengiriman ATK SOP Penerimaan Buku Perpustakaan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan SOP Pengembalian Buku Perpustakaan SOP Perencanaan Anggaran SOP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SOP Pengajuan Remunerasi SOP Pencairan Gaji Induk SOP Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji SOP Pencairan Gaji ke 13 SOP Pencairan Uang Makan SOP Pencairan Uang Lembur SOP Pelaporan Keuangan SOP PNBP dan Pelaporan PNBP SOP Pencairan Uang Persediaan (UP) SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran



SOP.SEK.UM.001 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENERIMAAN SURAT MASUK

1. SOP PENERIMAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi . PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENERIMAAN SURAT MASUK

No

1

Aktivitas

Persyaratan

Buku Ekspedisi, Surat Masuk

Melampirkan lembar disposisi dan kartu kendali pada tiap surat

Tersedia Lembar Jawab Disposisi dan Kartu Kendali

Menyerahkan surat dan lembar disposisi kepada Ketua Pengadilan Negeri

Surat masuk dan lembar disposisi

4 Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi 5

Sekretaris

Menerima surat masuk dan mencatatnya kedalam buku ekspedisi

2

3

Petugas Penerima Surat Masuk

Pelaksana Ketua Pengadilan Negeri

Meneruskan surat masuk yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera/Sekretaris

Data-Data Surat Masuk Tertulis dengan lengkap pada lembar disposisi Surat masuk yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri

Mutu Baku Waktu

Output

15 menit

Surat masuk tercatat dalam buku ekspedisi

5 menit

Tiap-Tiap Surat Terdapat Lembar Disposisi dan Kartu Kendali

5 menit

Surat masuk dan lembar disposisi diterima Ketua Pengadilan

30 menit Catatan disposisi dari KPN 2 Menit

Surat masuk yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri diterima Panitera/Sekretaris

Mutu Baku Pelaksana No

Aktivitas


Ketua Pengadilan Negeri

Sekretaris

Persyaratan

Waktu

Output

6

Meneruskan disposisi ke Sub. Bagian pengelola surat

Surat masuk yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri

3 Menit

Catatan disposisi ke Bagian Pengelola Surat

7

Mendistribusikan Surat Masuk ke Sub Bagian sesuai dengan Disposisi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan. Meminta paraf pada kartu kendali kepada Penerima Surat. Mengarsipkan Lembar kedua Kartu Kendali

Tersedia Buku Ekspedisi Surat Masuk

5 menit

Surat diteruskan ketiap Bagian sesuai dalam lembar disposisi

Surat masuk, Kartu kendali

3 menit

Kartu kendali

5 menit

Surat masuk diterima sub. Bagian Kartu Kendali diarsipkan

8

9




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

2. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Penerimaan Surat Masuk PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi . PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Pelaksana No

1

2

3

4

5

Aktivitas

Menerima Surat Keluar dari Sub. Bagian Memberi Nomor dan tanggal surat Keluar Memberikan sampul pada tiap-tiap surat serta menuliskan alamat yang dituju pada sampul Mencatat Surat Keluar ke dalam Buku Agenda Surat Keluar dan ke dalam Buku Ekspedisi Surat Keluar Menyerahkan satu lembar Arsip Surat Keluar kepada Sub Bagian yang mengirim

Petugas Surat Keluar

Petugas Pengirim Surat


Waktu

Output

Surat Keluar

2 Menit

Surat Keluar diterima Bagian Umum

Surat Keluar, Kartu Kendali

3 Menit

Nomor Surat Keluar

Surat Keluar, Sampul Surat, Alamat yang dituju

3 Menit

Surat Keluar telah disampul dan ditulis alamat tujuan

Buku Agenda Surat Keluar, Buku Ekspedisi Surat Keluar

3 Menit

Surat Keluar tercatat dalam agenda dan Buku Ekspedisi

Lembar Arsip Surat

1 Menit

Lembar Arsip diterima Sub. Bagian Pengirim

No

Aktivitas


Pelaksana Petugas Pengirim Surat

Persyaratan

Waktu

Mutu Baku Output

6

Mengirim Surat Keluar sesuai Alamat Surat via Kantor Pos.

Surat Keluar

30 Menit

Surat Keluar dikirim ke alamat tujuan via Kantor Pos

7

Mengarsipkan Arsip Surat Keluar ke dalam file yang tersedia

Lembar Arsip Surat

2 Menit

Arsip Surat keluar di simpan dalam file yang tersedia




SOP PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

3. SOP PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Pencairan Uang Persediaan 2. SOP Pengiriman ATK

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D3 Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Buku Persediaan ATK 2. Perangkat Komputer. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Pelaksana

No

Aktivitas Kasubag UM & KU

1 Menginventar isir barangbarang ATK tiap-tiap ruangan 2

Mengajukan belanja ATK ke Pejabat Pembuat Komitmen

PPK

Pengelola Persediaan

Mutu Baku Benda hara Pengel uaran

Operator SIMAK BMN

Persya ratan

Waktu

Output

Daftar 5 Inventari Menit s

Inventarisasi BarangBarang ATK

Daftar 5 Permoho Menit nan Belanja ATK

Daftar Permohonan Belanja ATK diterima PPK

Pelaksana No 3

4

5

6

7

8

Aktivitas

Meneliti Daftar belanja ATK yang diajukan Menandatang ani setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Sekretaris bila diperlukan Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Melaksanaka n Belanja ATK Memeriksa Barang sesuai dengan yang diajukan Mencatat jumlah perjenis barang ke dalam Buku Persediaan Barang dan Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal dokumen penerimaan barang sebagai arsip

Kasubag UM & KU

PPK

Pengelola Persediaan

Mutu Baku

Bendahara Pengeluaran

TIDAK

YA

TIDAK

YA

Operator SIMAK BMN

Persyar atan

Wakt u

Daftar Permoho nan Belanja ATK Daftar Permoho nan ATK

30 Menit

Persetujuan Belanja ATK oleh PPK

10 Menit

Persetujuan Belanja ATK telah ditandatanga ni

Daftar Permoho 10 Menit nan Belanja ATK yang telah disetujui

Bendahara Pengeluaran menerima Daftar Belanja ATK

Daftar Belanja ATK Daftar Belanja ATK, Barang yang dibeli Buku Persedi aan Barang, Perang kat Komput er

Proses Pembelian ATK Barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan Persediaan Barang tercatat dan terekam dalam Aplikasi SIMAK BMN

3 Jam

1 Jam

2 Jam

Output



SOP.SEK.UM.004 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGIRIMAN ATK

4. SOP PENGIRIMAN ATK DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Permohonan ATK 2. Persediaan ATK 3. Buku Permintaan ATK. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

KETERKAITAN: 1. SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENGIRIMAN ATK Pelaksana No

1

2

3

Aktivitas


Petugas Pengirim Surat


Waktu

Output

Memeriksa setiap pengajuan barang yang diminta

Barang ATK

5 menit

Pengajuan Barang ATK

Melayani Barang yang diminta dan ditulis pada buku pengeluaran ATK

Buku Pengeluaran ATK

5 menit

Didistribusikan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

Barang ATK

5 menit

Penyedia Barang ATK

Buku Pendistribusian ATK

5 menit

Tanda Tangan Pemohon ATK

Pendistribusian ATK dilaksanakan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

4 Setiap sub Bagian yang telah mengambil barang ATK di wajibkan untuk membubuhkan tanda tangan pada buku pendistribusian ATK




SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN

5. SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Buku baru 2. Kartu Kendali 3. Perangkat Komputer. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

KETERKAITAN: 1. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan 2. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana No

1

Aktivitas

Staff Umum dan Keuangan

Ketua Pengadil an Negeri

Operator SIMAK BMN

Persyaratan

Mutu Baku Waktu

Buku baru datang dikendali di Bagian Umum

Buku baru

5 Menit

Buku di disposisikan kepada KPN

Lembar disposisi Buku Baru

5 menit

Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi

Lembar disposisi Buku Baru

5 Menit

Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Buku yang mempunyai nilai ekonomis kepada Operator SIMAK BMN

Lembar Berita Acara Serah Terima Buku

5 Menit

2

3


4

Output

Kendali Surat Masuk Buku Baru Lembar disposisi diterima KPN Catatan disposisi dari KPN Lembar Berita Acara Serah Terima Buku diterima Operator SIMAK BMN

Pelaksana No

5

6

7

8

Aktivitas

Memasukkan data Buku-buku baru yang diterima kedalam Aplikasi SIMAK BMN sesuai Berita Acara.

Menyerahkan Buku masuk ke Petugas Perpustakaan

Menerima Buku-buku baru dan memberikan paraf pada Kartu Kendali Memasukkan data Buku-buku baru kedalam Aplikasi Senayan dan menyimpan buku pada bagian rak yang telah ditentukan



Ketua Pengadil an Negeri

Operator SIMAK BMN

Mutu Baku Persyaratan Waktu

Lembar Berita Acara Serah Terima Buku, Perangkat Komputer

15 Menit

Buku baru, Kartu Kendali

5 Menit

Buku baru, Kartu Kendali

5 Menit

Buku-buku baru, Perangkat Komputer

10 Menit / Buku

Output

Data Buku-buku yang diterima terekam dalam Apliaksi SIMAK BMN Buku baru diterima Petugas Perpustak aan Kartu Kendali di paraf Data Buku terekam dalam Aplikasi Senayan dan disimpan pada raknya.




SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

6. SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan 2. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Buku baru 2. Kartu Kendali 3. Perangkat Komputer. . PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN No

Aktivitas

Pelaksana Peminjam Staff Umum dan Keuangan

Persyaratan

Mutu Baku Waktu

Output

1 Memberikan Data Bukubuku yang akan dipinjam

Data Buku yang akan dipinjam

Mencari buku yang akan dipinjam

Ketersediaan Bukubuku dalam Perpustakaan

5 Menit

2

3

Mencatat transaksi peminjaman berupa Nomor Induk Buku, Judul buku, nama pengarang, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nomor anggota peminjam, nama anggota peminjam ke dalam buku peminjaman.

Adanya Data Bibliography Buku Beserta Kelengkapannya

Data Buku yang akan dipinjam diterima Pustakawan

5 Menit

Buku Yang Ingin Dipinjam Oleh Peminjam Dapat Ditemukan

5 Menit

Data Bibliography Buku Yang Akan Dipinjam di Catat Dalam Buku Peminjaman

Pelaksana No

Aktivitas

4

Batas waktu peminjaman adalah 14 hari dan apabila melampaui batas waktu yang telah di tetapkan maka peminjam akan di kenai saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5

Penyerahan buku yang akan dipinjam kepada Peminjam.

Peminjam



Waktu

Output

Nama peminjam, tanggal peminjaman, dan judul buku yang akan dipinjam dengan benar dicatat di dalam buku catatan peminjaman Buku yang dipinjam

5 Menit

Tersimpannya data peminjam dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman

5 Menit

Buku diterima Peminjam




SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

7. SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Buku baru 2. Kartu Kendali 3. Perangkat Komputer. . PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

KETERKAITAN: 1. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan 2. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN No

Aktivitas

Pelaksana Peminjam Staff Umum dan Keuangan

Persyaratan

Mutu Baku Waktu

1 Buku yang akan dikembalikan diserahkan kepada Petugas. 2

3

4

Mencocokkan tanggal pengembalian buku pada TIDAK transaksi peminjaman, apabila masa peminjaman telah melewati batas lama peminjaman, maka akan dikenakan denda peminjaman. Bila buku akan diperpanjang maka kembali ke prosedur peminjaman buku.

Buku yang telah melalui proses pengembalian buku di simpan kembali ke dalam rak buku

Buku yang dipinjam, Catatan Peminjaman Buku

TIDAK YA

Data Buku yang akan dikembalikan diperiksa dengan seksama oleh petugas dalam buku peminjaman Buku yang akan diperpanjang telah melalui tahapan proses pengembalian buku oleh petugas Buku yang dikembalikan dalam keadaan baik (tidak mengalami kerusakan)

5 Menit

5 Menit

Output

Tersimpannya data pengembalian pinjaman dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman Peminjam yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

5 Menit

Buku yang akan diperpanjang harus kembali melalui proses peminjaman buku oleh petugas

5 Menit

Buku yang telah melalui proses pengembalian diletakkan kembali di dalam rak buku




SOP PENGAJUAN REMUNERASI

8. SOP PENGAJUAN REMUNERASI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Pencairan Gaji Induk 2. SOP Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 3. SOP Pencairan Gaji ke 13

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: Dokumen Pendukung PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENGAJUAN REMUNERASI Pelaksana No 1

Aktivitas Menerima Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari bagian Kepegawaian

Ketua / Wakil

Sekretaris

Kasubag UM & KU

Pengolah Data

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Persyaratan

Rekapitula si absensi dan daftar hadir sudah dikoreksi dan ditanda tangani oleh Ketua, Penanggu ng jawab daftar hadir dan Petugas daftar hadir

Waktu

Output

5 menit

Rekapitulasi absensi pegawai dan daftar hadir

Pelaksana No 2

Aktivitas Membuat pengajuan remunerasi (Kwitansi, Tanda Terima, SPTJM, Rekap Grade, rekap pph)

Ketua /Wakil

Sekretaris

TIDAK

Kasubag UM & KU

Mutu Baku

Pengolah Data

TIDAK


TIDAK

Persyaratan

Waktu

Output

30 menit

Draft Remunerasi

Draft 2 Jam Remunerasi

Draf Remunerasi telah dikoreksi

Aplikasi komdanas, daftar absensi

3

YA Koreksi pengajuan remunerasi

4

Menandatangani pengajuan remunerasi

5

Mengajukan remunerasi ke Pengadilan Tinggi

6

Pencairan uang remunerasi melalui transfer ke rekening tiap pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA

YA

Draft Remunerasi 15 telah menit dikoreksi Remunerasi telah yang 1 hari ditandatang ani Daftar penerim aan remuner asi pegawai , cek giro

1 hari

Remunerasi telah ditandatanga ni Pengaju

Uang remunerasi berhasil tertransfer ke semua Pegawai




SOP PENCAIRAN GAJI INDUK

9. SOP PENCAIRAN GAJI INDUK DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


KETERKAITAN: 1. SOP Pengajuan Remunerasi 2. SOP Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 3. SOP Pencairan Gaji ke 13 PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Pelaksana No

Aktivitas Sekretaris

1

2

Input data Pegawai di Aplikasi GPP Membuat daftar perhitunga n Gaji Induk Pegawai di Aplikasi GPP setiap bulan

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP

Mutu Baku Petugas Pengantar SPM


Persyaratan

SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4

Waktu

Output

1 jam

Data Pegaw ai Lengka p

SK KP, SK 30 KGB, SK menit Mutasi, KP5

ADK Gaji

Pelaksana No

Aktivitas

Sekretaris

PPK

Kasubag UM & KU

PPAB P

Petugas Pengantar SPM


Mutu Baku Waktu Output Persyaratan

3 Pengujian Gaji oleh PPSPM

4

5

6

7

8

9

10

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasar kan daftar perhitung an gaji yang telah dibuat

ADK Gaji Perubahan Sementara

15 menit

ADK Gaji

Rekap Gaji

30 menit

SSBP, SSPB, SSP

Membuat SPTJM daftar gaji untuk ditandatan gani oleh KPA Koreksi kelengkap an gaji dan SPTJM oleh Kasub bag

Rekap Gaji

10 menit

SPTJM

Rekap Gaji

15 menit

Membuat SPP gaji induk yang ditandatan gani oleh PPK dan PPSPM Membuat SPM gaji induk yang ditandatan gani oleh PPSPM Menyusu n berkas pengajua n gaji induk dan ADK-nya Mengantar SPM gaji induk ke KPPN

ADK GPP

10 menit

Daftar Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM SPP Gaji induk

SPP sudah dicetak

10 menit

SPM Gaji induk

SPM, SPP 15 menit dan kelengkapan gaji lainnya

Berkas Gaji induk 3 bendel

ADK SPM Gaji induk, SPM Gaji induk, KIP

SP2D Gaji induk

1 hari

Pelaksana No


PPK

Kasubag UM & KU

PPABP



Persyaratan

Waktu

Output

11

Membuat daftar penerimaa n gaji Pegawai

Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi

3 jam

Daftar gaji yang diterima Pegawai

12

Koreksi daftar penerima an gaji Pegawai oleh Kasub bag Pencair an gaji tiap Pegawai ke BRI

Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi

1 jam

Daftar gaji yang diterima Pegawai

Cek 1 jam rekening giro Bendahara Pengeluaran

Gaji tertransfer ke semua Pegawai

13




SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI

10.SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


KETERKAITAN: 1. SOP Pengajuan Remunerasi 2. SOP Pencairan Gaji Induk 3. SOP Pencairan Gaji ke 13 PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Pelaksana No

1

2

Aktivitas

Input data Pegawai di Aplikasi GPP

Membuat daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekur angan Gaji Pegawai di Aplikasi GPP

Sekretari s

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP

Mutu Baku Petugas Penganta r SPM

KPPN

Persyarat an

Waktu

Output

Daftar Inventaris

5 Menit

Inventarisas i BarangBarang ATK

5 Menit

Daftar Permohona n Belanja ATK diterima PPK

Daftar Permohona n Belanja ATK

Pelaksana No

3

4

5

6

7

8

9

Aktivitas

Pengujian Gaji Susulan/Kekur angan Gaji oleh PPSPM

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekur angan Gaji yang telah dibuat Membuat SPTJM daftar Gaji Susulan / Kekurangan Gaji untuk ditandatangani oleh KPA Koreksi kelengkapan Gaji Susulan / Kekurangan Gaji dan SPTJM oleh Kasub bag Membuat SPP Gaji Susulan / Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM Membuat SPM Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPSPM Menyusun berkas pengajuan Gaji Susulan/Kekur angan Gaji dan ADK- nya

Sekretari s

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP

Mutu Baku Petuga s Penga ntar SPM

KPPN

Persyarata n

Wakt u

Output

Daftar Permohona n Belanja ATK

30 Menit

Persetujuan Belanja ATK oleh PPK

10 Menit

Bendahara Pengeluara n menerima Daftar Belanja ATK

Daftar Permohona n Belanja ATK yang telah disetujui

Daftar 3 Jam Belanja ATK

Daftar Belanja ATK, 1 Jam Barang yang dibeli

Proses Pembelian ATK

Barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan Persediaan Barang tercatat dan terekam dalam Aplikasi SIMAK BMN

Buku Persediaan Barang, Perangkat Komputer

2 Jam

SPP sudah dicetak

10 Menit

SPM Gaji Susulan/ Kekurang an Gaji

15 Menit

Berkas Gaji Susulan/ Kekurang an Gaji 3 bendel

SPM, SPP dan kelengkapa n Gaji Susulan/K ekurangan Gaji lainnya

Pelaksana No

Aktivitas

10 Mengantar SPM Gaji Susulan / Kekurangan Gaji ke KPPN

11

Pencairan Gaji Susulan/Kekur angan Gaji dari Bank Pos SP2D

Sekretari s

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyarat an ADK SPM Gaji Susulan/K ekurangan Gaji, Berkas SPM Gaji Susulan/K ekurangan Gaji, KIP Lampiran SPM Gaji Susulan/K ekurangan Gaji

Wakt u

Output

1 Hari

SP2D Gaji Susulan/K ekuranga n Gaji

1 Hari

Gaji tertransfer ke Pegawai




SOP PENCAIRAN GAJI KE-13

11. SOP PENCAIRAN GAJI KE 13 DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan KETERKAITAN: 1. SOP Pengajuan Remunerasi 2. SOP Pencairan Gaji Induk 3. SOP Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 4. SOP Pencairan Gaji Ke 13


PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN GAJI KE 13 Pelaksana No

1

Aktivitas

Membuat daftar perhitungan Gaji ke-13 di Aplikasi GPP yang mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan

Sekretari s

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP

Mutu Baku Petugas Penganta r SPM

KPPN

Persyaratan Waktu

Gaji Juni pada Aplikasi GPP sudah di load master

20 menit

Output

ADK Gaji ke13

Pelaksana No

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas

Pengujian Gaji ke-13 oleh PPSPM

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji ke-13 yang telah dibuat Membuat SPTJM daftar Gaji ke-13 untuk ditandatanga ni oleh KPA Koreksi kelengkapan Gaji ke-13 dan SPTJM oleh Kasub bag

Membu at SPP Gaji ke13 yang ditandat angani oleh PPK dan PPSPM Membuat SPM Gaji ke-13 yang ditandata ngani oleh PPSPM Menyusun berkas pengajuan Gaji ke- 13 dan ADK nya

Sekret aris

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyarat an

Wakt u

Output

ADK Gaji ke-13 Perubahan Sementara

10 menit

ADK Gaji ke 13

Rekap Gaji ke-13

30 menit

SSBP, SSPB, SSP

Rekap Gaji ke-13

10 menit

SPTJM

Rekap Gaji ke-13

15 menit

Daftar Gaji ke13, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM

ADK GPP Gaji ke-13

10 menit

SPP Gaji ke-13

SPP sudah dicetak

10 menit

SPM Gaji ke-13 rangkap 3

SPM, SPP dan kelengkapa n Gaji Susulan/ Kekuranga n Gaji lainnya

15 menit

Berkas Gaji ke-13 3 bendel

Pelaksana

No

9

10

Aktivitas

Mengantar SPM Gaji ke-13 ke KPPN

Pencairan Gaji ke-13 dari Bank Pos SP2D Gaji ke13

Sekret aris

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyarat an

Wakt u

Output

ADK SPM Gaji ke-13, Berkas SPM Gaji ke-13, KIP

1 hari

SP2D Gaji ke-13

1 hari

Gaji ke-13 tertransfer ke Pegawai

Lampiran SPM Gaji ke-13




SOP PENCAIRAN UANG MAKAN

12. SOP PENCAIRAN UANG MAKAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SPM 2. Rekap absensi Pegawai PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: 1. SOP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. SOP Pengajuan Remunerasi 3. SOP Gaji Induk PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Pelaksana No

1

Aktivitas

Menginput rekap absen Pegawai di Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan

Sekretari s

PPK

Kasubag UM & KU

Petugas PPABP Penganta r SPM

Mutu Baku KPPN

Persyaratan Waktu

Rekap absensi Pegawai

1 Jam

Output

Daftar Perhitungan Uang Makan

Pelaksana No


2

3

Kasubag UM & KU

Persyaratan

Waktu

Rekap absensi Pegawai

15 Menit

Daftar Perhitungan Uang Makan

Daftar Perhitunga n Uang Makan

10 Menit

SPTJM dan SSP Uang Makan

Koreksi SPTJM dan SSP Uang Makan oleh Kasub Bag


5 Menit

SPTJM dan SSP Uang Makan

Membuat SPP Uang makan yang ditandatang ani oleh PPK dan PPSPM Membuat SPM Uang Makan yang ditandatang ani oleh PPSPM Menyusun berkas SPM Uang makan


10 Menit

SPP Uang makan

SPP Uang Makan sudah di cetak

10 Menit

SPM uang makan rangkap 3

SPM, SPP, SSP Uang makan dan kelengkapan lainnya ADK SPM Uang Makan dan Berkas SPM Uang Makan rangkap 2 Daftar Perhitungan Uang Makan dan daftar tagihan koperasi

15 Menit

Berkas SPM uang makan rangkap 3 dan ADK SPM Uang makan SP2D Uang Makan

Koreksi Daftar Perhitungan Uang Makan oleh Kasub Bag

Membuat SPTJM dan SSP Uang Makan

PPK

PPABP


KPPN

Output

4

5

6

7

8

Mengantar SPM Uang Makan ke KPPN

9

Membuat daftar penerimaan uang makan

1 Hari

1 Jam

Daftar penerimaan uang makan

Pelaksana No

Aktivitas

10

Koreksi daftar penerima an uang makan

11

Pencairan uang makan ke Bank

Sekretaris

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

Daftar Perhitungan Uang Makan dan daftar tagihan koperasi Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran

15 Menit

Daftar peneri maan uang makan

1 Jam

Uang makan berhasil ditransfer ke semua Pegawai




SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR

13. SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SPM 2. SPK Lembur 3. Daftar Absen Lembur PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: 1. SOP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Pelaksana No

Aktivitas

Persyaratan

Waktu

Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

SK Ketua Pengadilan

1 Jam

SPK Lembur

Membuat Daftar Absen Lembur

SPK Lembur

1 Jam

Daftar Absen Lembur

Sekretaris

1

Kasubag UM & KU

PPK

PPABP


KPPN

Output

2

Pelaksana No

3

4

5

6

Aktivitas

Penandatang anan Absen Lembur oleh Pegawai yang diperintah kerja lembur dan disetujui oleh KPA Membuat Daftar Pengawasan Lembur yang ditandatangani oleh KPA Membuat Permintaan uang lembur di Aplikasi GPP

Sekretaris

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

Daftar Absen Lembur

1 Hari

Daftar Absen Lembur ditandat angani pegawa i

SPK Lembur

20 Menit

Daftar Pengawasa n Lembur

Daftar Absen Lembur

1 Jam

Perminta an uang lembur

20 Menit

SPK Lembur, Daftar Pengawas an Lembur, Daftar permintaan uang lembur

Koreksi SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur oleh Kasub bag

SPK Lembur dan Daftar Absen Lembur

7

Membuat SPTJM dan SSP permintaan uang lembur

Rekapitulasi Daftar 15 Permintaan Menit uang Lembur

SPTJM dan SSP permintaa n uang lembur

8

Koreksi SPTJM dan SSP Permintaan uang lembur oleh Kasub bag Membuat SPP Uang Lembur

Rekapitulasi Daftar 5 Permintaan Menit uang Lembur

SPTJM dan SSP perminta an uang lembur

9

Rekapitulasi Daftar Permintaan

10 Menit

SPP uang lembur

uang Lembur 10

Membuat SPM Uang Lembur

SPP uang lembur sudah di cetak

10 Menit

SPM uang lembur rangka p3

Pelaksana No


11

12

Menyusun berkas SPM uang lembur

Mengantar SPM Uang lembur ke KPPN

13

Pencairan uang lembur ke Bank

PPK

Kasubag UM & KU

PPABP


KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

SPM, SPP, SSP dan daftar permintaan uang lembur

15 Menit

Berkas SPM uang lembur rangkap 3

SPM uang lembur 2 bendel dan ADK SPM Uang Lembur

1 Hari

SP2D Uang Lembur

1 Jam

uang lembur diambil dari Bank

Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran




SOP PELAPORAN KEUANGAN

14.SOP PELAPORAN KEUANGAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 8. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: SPM SP2D Rekening koran Dokumen Pendukung Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: 1. SOP PNBP dan Pelaporan PNBP PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana No


PPK

Pengolah Data

Persyaratan

Mutu Baku Waktu

Output

1 Mendownload laporan semesteran dan tahunan dari komdanas MARI 2

3

4

Mengedit laporan semesteran dan tahunan dan melengkapi datadata yang belum ada Menjilid laporan semesteran dan tahunan Mengirim laporan semesteran dan tahunan ke KPPN dan Korwil

online dengan komdanas

1 Jam

file laporan semesteran dan tahunan

laporan realisasi anggaran, laporan barang KPB, neraca akrual dll

3 Hari

laporan semesteran dan tahunan

3 Hari

laporan semesteran dan tahunan rangkap 3

1 Hari

laporan semesteran dan tahunan terkirim tepat waktu

sistematika sesuai PER 55/PB/2012 Soft copy dan hard copy laporan semesteran dan tahunan




SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP

15.SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: Dokumen Pendukung Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung Lainnya

KETERKAITAN: 1. SOP Pelaporan Keuangan 2. SOP Pencairan Gaji Induk 3. SOP Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP Pelaksana No

Aktivitas

1 Menerima biaya pendaftaran perkara Permohonan,Gugatan, Banding,Kasasi Eksekusi,PK, leges dan Hak redaksi 2 Penyerahan turunan,salinan putusan, penetapan pengadilan

Kasir

Meja 3

Panmud Hukum

Mutu Baku Bendahara Penerimaan

Persyaratan Bag. Perdata,Kasir Pendaf Permohonan Gugatan,Band ing,Kasasi, PK,dan Eksekusi Bag.Perdata Meja 3 Penyeraha n turunan, salinan,put usan,pene tapan

Waktu

Output

20 Menit

Meneri ma uang

20 Menit

Meneri m uang

Pelaksana No

3

Aktivitas

Legalisasi Tanda tangan pendaftaran CV, Pendaftaran Surat kuasa,dan Surat Keterangan Tidak pernah melakukan tindak pidana

7

Panmud Hukum

Persyaratan

Bag.Hukum Ligalisasi Pendaftaran CV,Surat Kuasa Surat Keterangan HP

Waktu

Output

Menerima uang

Blangko, SSBP untuk disetor

2 Jam

Menerima bukti setor

Membuat laporan bulanan Kepala Biro Keuangan MA-RI, PT Semarang,Laporan pertanggung jawaban ke KPPN Surakarta Menginput Data PNBP ke KOMDANAS tiap bulan Membukukan Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP dan

Berkas Laporan Realisa si PNBP, MA-RI, PT.Sem arang LPJ ke KPPN Surakarta

4 Jam

Pengirima n Berkas

Buku Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP Bukti setor

1 Bulan

Menyimpan,Mengarsipk an Buku Kas Bantu,Pengawasan Kas dan semua Bukti setor

Buku arsip pembukuan PNBP

1 Bulan

Jumlah ,dan keadaan kas, nominal bukti setor tercatat Buku kas dan bukti setor tersimpan

Menerima,Menyetorkan PNBP ke kas Negara melalui BPD

6

Meja 3

20 Menit

4

5

Kasir

Mutu Baku Bendaha ra Penerim aan




SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)

16.SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP) DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: 1. SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP) Pelaksana No


1

2

3

PPK

Kasubag UM & KU

Pengolah Data

Mutu Baku Bendahara Pengantar Persyaratan Pengeluaran SPM

Waktu

Output

Membuat pengajuan Uang Persediaan ke KPPN

Spesimen tanda tangan

2 Jam

Surat Pengajua n UP

Membuat SPPDU yang ditanda tangani KPA

RKAKL

2 Jam

SPP-DU rangkap 2

2 Jam

rincian Rencana Penggun aan Dana Uang Persediaa n (UP)

Membuat rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan ( UP )

RKAKL

Pelaksana No

Mutu Baku


PPK

Kasubag UM & KU

Pengolah Data


Pengantar SPM

Persyaratan

Waktu

Output

4 rincian Rencana Penggunaan 2 Jam Dana Uang Persediaan (UP)

SPP

SPP sudah dicetak

2 Jam

SPM 2 lembar

Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya

SPM,SPPDU,SPTJM , BAR rekon terakhir tahun sebelumny a

2 Jam

Mengantar SPM ke KPPN

ADK SPM, berkas SPM, KIPS

1 Hari

SP2D SPMUP

Pencairan Dana Uang Persediaan ke BRI

Cek Rekening Giro

1 Jam

Uang dipergu nakan mencuk upi kebutuh an operasi onal Kantor

Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM 5 Membuat SPM UP yang ditanda tangani PPSPM 6

7

8

Berkas SPM 2 lembar




SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

17.SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: 1. SOP Pencairan Uang Persediaan (UP) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Pengatar SPM

Waktu

Membuat SPTB

SSP Ps 21,22,23, PPn

2 Jam

SPTB

Membuat DRPP berdasarka n Kwitansi

SSP Ps 21,22,23, PPn

3 Jam

DRPP

Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM

SPTB, DRPP

2 Jam

SPP

1

3

Pengolah

Persyaratan

Sekretaris

2

Kasubag UM&KU

PPK

Data

Output

Pelaksana N o

4

5

6

7

Aktivitas

Membuat SPM GUP yang ditanda tangani PPSPM Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya Mengantar SPM ke KPPN Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan ke BRI

Sekret aris

PPK

Kasubag UM&KU

Pengola h Data

Mutu Baku Benda hara Pengel uaran

Pengatar SPM

Persyarat an

Wakt u

Output

SPTB, DRPP

2 Jam

SPM 2 lembar

SPM,SPPDU,SPTJM , DRPP

1 Jam

Berkas SPM GU rangkap 2

ADK SPM, berkas SPM, KIPS Cek Rekening Giro

1 Hari

SP2D SPM-GUP

1 Jam

Uang dipergun akan mencuku pi kebutuha n operasio nal Kantor




SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN

18.SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. 6. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintah. 7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. D-3 Informatika 3. S1-Ekonomi 4. S1-Teknik PERALATAN/PERLENGKAPAN: SP2D DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Pendukung

KETERKAITAN: SOP Pencairan Uang Persediaan (UP) PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN Pelaksana No


1

2

PPK

Kasubag UM&KU

Pengolah Data

Mutu Baku Bendahara Pengantar Persyaratan Pengeluaran SPM

Waktu

Output

Membuat Buku Kas Umum

SP2D, Kwitansi

3 Jam

BKU

Membuat Buku Kas Tunai

Kwitansi

3 Jam

Buku Kas Tunai

Membuat Buku Bank

Cek Rekening Giro

1 Jam

Buku Bank

Membuat Buku Pembantu Lain- lain

Remunera si

1 Jam

Buku Pembantu

Membuat Buku Pajak

SSP

2 Jam

Buku Pajak

3

4

5



JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Jl. A. Yani No. 99 SlawiTelp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. SOP PANGGILAN SIDANG 2. SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN 3. SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI, DAN PK 4. SOP

PEMBERITAHUAN

DAN

PENYERAHAN

MEMORI

BANDING, KASASI DAN PK 5. SOP

PANGGILAN

MENGHADAP

KETUA

PENGADILAN

NEGERI 6. SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI MASUK 7. SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI KELUAR



SOP.PAN.JS.001 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PANGGILAN SIDANG

1. SOP PANGGILAN SIDANG DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: - SOP Penerimaan Surat Masuk PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Surat Gugatan/Jawaban/replik/Duplik. 2. Surat Tugas 3. Relas Panggilan Sidang. 4. Kartu Tanda Pegawai.. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PANGGILAN SIDANG Pelaksana No

1. 2.

3.

Aktifitas

Hakim

PP

Perdata

Mutu Baku Jurusita

Persyaratan

Waktu

Output

Menerima, memeriksa, meneliti. Mencatat dan menetapkan hari sidang.

Penetapan Hakim

1 hari

Konsep penetapan hari sidang

Panitera Pengganti atas perintah Hakim/ Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang dan perintah panggil kepada para pihak / pemohon

Penetapan Hari sidang

2 jam

Penetapan hari sidang

Panitera Pengganti membuat perintah panggil untuk gugatan di lampiri surat gugatan ke Kepaniteraan Perdata, kemudian Bagian perdata menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti.

- Perintah panggil - Surat Gugatan

Surat 1 jam penunjukan JS/JSP.

SOP PANGGILAN SIDANG Pelaksana No

4.

5.

Aktifitas

Persyaratan

Waktu

Pengetikan Relas Panggilan kepada para pihak yang berperkara serta penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan tugas.

Perangkat komputer, salinan surat gugatan / permohonan.

2 jam

Mengeluarkan biaya panggilan dari meja pertama/kasir kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.

Surat tugas, relas panggilan

Biaya 1 jam panggilan diterima.

Melaksanakan panggilan kepada para pihak/pemohon pada alamat yang tercantum dalam gugatan/permohonan dan kepda tergugat diserahkan salinan surat gugatan.

Relas Panggilan, salinan gugatan, surat tugas dari Panitera dan Kartu Tanda Pengenal.

1 hari

Relas panggilan diterima oleh Para pihak.

Relas panggilan.

Relas panggilan 1 jam diterima Panitera Pengganti.

Relas panggilan

Relas panggilan 1 jam diterima Hakim.

6.

7.

Menyerahkan Relas panggilan ke Kepaniteraan Perdata

8.

Menyerahkan relas panggilan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti

Hakim

PP

Perdata

Mutu Baku Jurusita

Output

Relas panggilan.



SOP.PAN.JS.002 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN

2. SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Amar Putusan/Penetapan. 2. Surat Tugas 3. Relas Pemberitahuan Putusan/Penetapan. 4. Kartu Tanda Pegawai. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN Pelaksana No

1.

2.

3.

Aktifitas

Panmud Perdata setelah menerima penetapan atau putusan kemudian menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti. Pengetikan relaas pemberitahuan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara serta penandatanganan dan pengecapan relaas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas. Mengeluarkan biaya pemberitahuan putusan dari meja pertama / kasir kepada Jurusita / Jurusita Pengganti

Perdata

Jurusita


Waktu

Output

Salinan Penetapan / Putusan.

1 Jam

Penetapan penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti.

- Penetapan / Putusan. - Perangkat komputer.

1 Jam

relaas pemberitahuan putusan / Penetapan.

1 Jam

Biaya pemberitahuan putusan/penetapan diterima.

- Relaas pemberitahu an putusan / Penetapa - Surat tugas

SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN Pelaksana No

4.

5.

6.

Aktifitas

Melaksanakan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Menyerahkan hasil relaas pemberitahuan ke Panmud Perdata.

Menerima hasil relaas pemberitahuan.

Perdata

Jurusita


relaas pemberitahu an putusan / penepatan.

Relaas pemberitahu an putusan / penetapan. relaas pemberitahu an putusan / penetapan.

Waktu

Output

1 hari.

relaas pemberitahuan Putusan / penetapan diserahkan ke Pihak secara patut.

1 Jam

relaas pemberitahuan Putusan/penetapan diserahkan ke Panmud Perdata.

1 Jam

relaas pemberitahuan Putusan / penetapan diterima Panmud Perdata.



SOP.PAN.JS.003 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI DAN PK

3. SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI DAN PK DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Surat Tugas 2. Surat pernyataan Banding, Kasasi, PK. 3. Kartu Tanda Pegawai. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI DAN PK Pelaksana No

Aktifitas

Panmud Perdata setelah menerima pernyataan Banding, 1. Kasasi atau PK, kemudian menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti 2. Pengetikan relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK kepada para pihak yang berperkara serta penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas. 3. Mengeluarkan biaya pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK dari meja pertama/kasir kepada Jurusita / Jurusita Pengganti

Perdata

Jurusita


Pernyataan Banding, Kasasi atau PK

Pernyataan Banding, Kasasi atau PK - Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK. - Surat tugas

Waktu

Output

1 Jam

Penetapan penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.

1 Jam

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK

1 Jam

Biaya pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK diterima.

SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI DAN PK Pelaksana No

Aktifitas

4. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK kepada para pihak.

Menyerahkan hasil relaas 5. pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK ke Panmud Perdata.

6. Menerima hasil relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK.

Perdata

Jurusita


Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK. Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK

Waktu

Output

1 hari

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK diserahkan ke Pihak secara patut.

1 Jam

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK diserahkan ke Panmud Perdata.

1 Jam

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi atau PK diterima Panmud Perdata.



SOP.PAN.JS.004 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING, KASASI DAN PK

4. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING, KASASI DAN PK DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Memori 2. Surat Tugas 3. Surat pernyataan Banding, Kasasi, PK. 4. Kartu Tanda Pegawai. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING, KASASI DAN PK No

Aktifitas

Panmud Perdata setelah menerima 1. memori Banding, Kasasi atau PK, kemudian menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti. 2. Pengetikan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK kepada para pihak yang berperkara serta penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas. 3. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK dari meja pertama/kasir kepada Jurusita/Jurusita Pengganti

Pelaksana Perdata Jurusita

Persyaratan

Memori Banding, Kasasi atau PK.

- Memori Banding, Kasasi atau PK. - Perangkat komputer. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK. - Surat tugas.

Mutu Baku Waktu

Output

1 Jam

Penetapan penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.

1 Jam

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK

Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan 1 jam Memori Banding, Kasasi atau PK diterima.

SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING, KASASI DAN PK No

Aktifitas

Melaksanakan Relas 4. pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK kepada para pihak. Menyerahkan hasil relaas 5. pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK ke Panmud Perdata. 6. Menerima hasil relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK.



Waktu


1 hari.

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK.

1 Jam


1 Jam

Output

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK diserahkan ke Pihak secara patut. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK diserahkan ke Panmud Perdata. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kasasi atau PK diterima Panmud Perdata.



SOP.PAN.JS.005 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANGGILAN MENGHADAP KETUA PENGADILAN NEGERI

5. SOP PANGGILAN MENGHADAP KETUA PENGADILAN NEGERI DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Memori 2. Surat Tugas 3. Surat pernyataan Banding, Kasasi, PK. 4. Kartu Tanda Pegawai. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PANGGILAN MENGHADAP KETUA PENGADILAN NEGERI No

Aktifitas

Panmud Perdata setelah menerima 1. penetapan kemudian menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti. 2.

3.


Persyaratan

Salinan Penetapan.

Mutu Baku Waktu

1 Jam

Pengetikan relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri kepada para pihak yang berperkara serta penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas.

- Penetapan. - Perangkat komputer.

1 Jam

Mengeluarkan biaya panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri dari meja pertama/kasir kepada Jurusita/Jurusita Pengganti

- Relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri. - Surat tugas.

1 Jam.

Output

Penetapan penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti. Relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri. .

Biaya panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri.

SOP PANGGILAN MENGHADAP KETUA PENGADILAN NEGERI No

Aktifitas



Waktu

Output

Melaksanakan panggilan 4. menghadap Ketua Pengadilan Negeri kepada para pihak.

Relaas panggilan menghadap Ketua 1 Pengadilan hari. Negeri.

Relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri diserahkan ke Pihak secara patut.

Menyerahkan hasil relaas 5. panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri ke Panmud Perdata.

Relaas panggilan menghadap Ketua 1 Pengadilan Jam Negeri.

Relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri di serahkan ke Panmud Perdata.

6.

Relaas panggilan menghadap Ketua 1 Pengadilan Jam Negeri.

Relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri diterima Panmud Perdata.

Menerima hasil relaas panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri.



SOP.PAN.JS.006 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI MASUK

6. SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI MASUK DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Scanner 3. Akses Internet. 4. Alat Trensportasi. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI MASUK Pelaksana N o

1

2

Aktifitas

Sub bag. Umum & Keuangan

Ketua

Panitera

Mutu Baku Jurusita

Wakil Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

Menerima surat permohonan bantuan delegasi dari luar

Aplikasi SIPP, surat 1 permohonan hari bantuan delegasi dari luar

Surat permohonan delegasi masuk

Cek kelengkapan dan mendisposisikan surat

Surat permohonan delegasi masuk

10 me nit

Surat terdisposisi

Aplikasi SIPP

10 me nit

Penunjukan jurusita

Aplikasi SIPP

10 me nit

Surat peberitahuan relaas

3 Menunjuk

Jurusita/Jurusita Pengganti pelaksana relas dengan menerbitkan surat tugas. 4 Pelaksanaan pemohonan relaas dilaporkan kepada koordinator agar di update pada aplikasi relas delegasi.

SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI MASUK Pelaksana N Aktifitas o

Sub bag. Umum & Keuangan

Ketua

Panitera Jurusita

Wakil Panitera

Mutu Baku Wa Persyaratan ktu

Output

5 Koordinator melakukan

scanning, update data, pencatatan register pada aplikasi relas delegasi dan menyerahkan print out permintaan bantuan kepada Jurusita yang ditunjuk. 6 Melaksanakan permohonan bantuan relas sesuai pemberitahuan permohonan dari Pengadilan Negeri pemohon dan pengetikan pengantar pengiriman. 7 Menerbitkan surat dan mengirim balasan ke Pengadilan Negeri pengaju yang intinya memberitahukan bahwa berkas relas kurang lengkap atau waktu tidak mencukupi.

8

Relaas pemberitahuan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Negeri pemohon serta pengiriman surat pemberitahuan kurangnya kelengkapan berkas.

ATK Aplikasi SIPP

10 me nit

Register permohonan bantuan relaas

Komputer ATK Aplikasi SIPP

1-3 hari

surat balasan ke Pengadilan Negeri pengaju

Aplikasi SIPP

10 me nit

surat delegasi masuk dari pengadilan negeri pemohon

Surat delegasi masuk

Surat delegasi masuk 1 dikembalikan hari ke pengadilan negeri pemohon



SOP.PAN.JS.007 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI KELUAR

7. SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI KELUAR DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Standar Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: SOP Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA 2. S1 Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Scanner 3. Akses Internet. 4. Alat Trensportasi. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI KELUAR Pelaksana No Aktifitas

1

2

3

Menerima berkas perkara perdata masuk dari bagian perdata

Input perkara di aplikasi SIPP.

Membuat surat pengantar delegasi ditujukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum relas panggilan

Panitera

Perdata


Surat Masuk

Berkas perkara perdata

Berkas perkara perdata

Waktu

1 hari

Output

Berkas perdata

5 menit

Aplikasi sipp telah diinput

10 menit

Draft surat pengantar delegasi

SOP PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN DELEGASI KELUAR Pelaksana No Aktifitas

Panitera

Perdata


Waktu

4

Koreksi surat pengantar delegasi

Draft surat pengantar delegasi

5

Tandatangan surat pengantar delegasi

Surat pengantar delegasi yang telah dikoreksi

10 menit

Surat pengantar delegasi telah ditandatangani

6

Mengirimkan surat permohonan melalui email,fax, dan input delegasi masuk di alikasi SIPP Menerima bukti relaas panggilan dari pengadilan negeri tertuju

Surat pengantar delegasi yang telah ditandatangani

10 menit

Surat pengantar delegasi terkirim

Surat pengantar delegasi

1 hari

Bukti relas panggilan

7

2 jam

Output Surat pengantar delegasi telah dikoreksi



PANITERA PENGGANTI Jl. A. Yani No. 99 Slawi Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854 Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id SLAWI 52412

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

1. SOP PERKARA GUGATAN 2. SOP PERKARA PERMOHONAN 3. SOP PERKARA PIDANA ANAK 4. SOP PERKARA PIDANA BIASA


Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan oleh

SOP.PAN.PP.001 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA GUGATAN DASAR HUKUM: 1. SEMA No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 2. Peraturan Sekretaris MA NOMOR 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009 KETERKAITAN: SOP Panitera Pengganti dalam Perkara Gugatan, PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera pengganti tidak akan berjalan..

No

Aktivitas

1

3

4

5

Membuat perintah relas panggilan Memasukkan jadwal sidang ke SIPP pada saat ditetapkan hari sidang, penundaan, sidang Proses persidangan usaha damai dan penunjukan hakim mediator Membuat Penetapan Hakim mediator

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) . PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Tim Penyusun SOP

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA GUGATAN Pelaksanaan Mutu Baku Majelis Panmud Staff Persyaratan / PP Jurusita Waktu Hakim Perdata Perdata Perlengkapan

Menerima Berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang 2

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA

Berkas Perkara, ATK, Printer, Komuter / Laptop Blangko Relas Sidang, ATK

1 Jam

1

Output Tersedianya Surat Penetapan hari sidang yang belum di tandatangani Tersedianya relas

minggu panggilan Sidang

Aplikasi SIPP, 10 Data di SIPP terisi komputer/Laptop menit dengan lengkap

ATK,

1 hari

Lembar penundaan 15 sidang, Aplikasi menit SIPP

Penunjukan mediator Daftar penundan sidang dan data penundaan sidang di SIPP

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA GUGATAN Pelaksanaan Mutu Baku No Aktivitas Majelis Panmud Staff Persyaratan / PP Jurusita Waktu Output Hakim Perdata Perdata Perlengkapan 6 Aplikasi SIPP, komputer / 30 Laporan Hasil Mediasi Laptop menit Data di SIPP 7

berhasil Pengucapan Putusan Perdamaian

8

9

10

11

12

13 14 15

16 17

Majelis Hakim menetapkan hari sidang lanjutan setelah Mediasi Melaporkan penundaan sidang di perdata dan mengisi nya di SIPP Proses Persidangan membacakan gugatan, Jawaban, Replik, Duplik Proses persidangan Pembuktian (surat penggugat, saksi-saksi Penggugat-Tergugat Membuat Berita acara sidang dan ditanda tangan Hakim Pemeriksaan setempat Musyawarah

tidak berhasil

ATK

30 Putusan Damai menit

ATK, relas

30 Relas ke para menit pihak

Blangko penundaan 15 sidang , aplikasi Menit SIPP

Daftar isian penundaan sidang dan data SIPP

Berkas Perkara, 1 jam / Berkas perkara ATK sidang 1 jam / sidang Komputer / Laptop, printer, ATK Berkas Perkara Berkas Perkara

1 Berita acara sidang hari 2 Berita Acara Jam 1 hari

Putusan

Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada kasir (staf perdata)

Komputer / Laptop, ATK, aplikasi SIPP

Pengucapan Putusan

ATK

1 Putusan dari jam Majelis Hakim

Menyusun berkas perkara untuk Minutasi dan menyerahkan kpd PanMud Perdata

Berkas Perkara Lengkap, ATK

Tersedianya 2 Berkas Perkara jam siap Minutasi

15 Perincian biaya menit



SOP.PAN.PP.002 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERMOHONAN

2. SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERMOHONAN DASAR HUKUM: 1. SEMA No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 2. Peraturan Sekretaris MA NOMOR 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara permohonan 1.

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera pengganti tidak akan berjalan

No

1

2 3

4

5

Aktivitas

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Tim Penyusun SOP

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERMOHONAN Pelaksana Mutu Baku Majelis Panmud Staff Persyaratan / PP Jurusita Waktu Hakim Perdata Perdata Perlengkapan

Output

Menerima Berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang

Berkas Perkara, ATK, Printer, Komuter / Laptop

Tersedianya Surat 1 Penetapan hari Jam sidang yang belum di tandatangani

Membuat perintah relas panggilan

Blangko Relas Sidang, ATK

1 Tersedianya ming relas panggilan gu Sidang

Aplikasi SIPP, komputer/Lap top

Data di SIPP 15 terisi dengan menit lengkap

ATK,

1 jam Draf berita acara /sidan sidang g

ATK, laptop /komputer

1 Berita acara hari sidang

Memasukkan jadwal sidang ke SIPP pada saat ditetapkan hari sidang. Proses persidangan (terhitung mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan) Membuat berita acara sidang dan memasukkannya ke aplikasi SIPP

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERMOHONAN Pelaksana Mutu Baku Majelis Panmud Staff Persyaratan / PP Jurusita Waktu Hakim Perdata Perdata Perlengkapan

No

Aktivitas

6

Meneliti dan menandatangani berita acara sidang

7

8 9

10 11

Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada kasir (staf perdata) Membuat penetapan Putusan Permohonan Memasukkan data putusan ke dalam aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir (staf Perdata) kalau telah putus Pemberitahuan Putusan kepada pihak yg tdk hadir Menyusun berkas perkara untuk Minutasi dan menyerahkan kpd PanMud Perdata

Output

ATK, laptop /komputer

Berita acara yg 1 sudah jam ditandatangani

Blangko penundaan sidang , aplikasi SIPP

Daftar isian 30 penundaan menit sidang dan data SIPP

Berkas Perkara, ATK

1 Berkas perkara hari

Aplikasi SIPP, laptop / komputer

15 Data SIPP yang menit sudah terisi


1 Jam

Data di SIPP tgl putusan

Berkas Tersedianya 1 Perkara Berkas Perkara jam Lengkap, ATK siap Minutasi


Nomor SOP SOP.PAN.PP.003 Tgl. Pembuatan 02 Januari 2014 Tgl. Revisi 14 Juli 2016 Tgl. Efektif 18 Juli 2016 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK

3. SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK

DASAR HUKUM: 1. SEMA No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 2. Peraturan Sekretaris MA NOMOR 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana Anak 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 1.


No 1

2

3

4

5

Aktivitas

Menerima Berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan Upaya Diversi (ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan residivis)

Membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan menyerakan ke Kepan. Pidana

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK Pelaksanaan Mutu Baku Bag. Majelis Panmud Staff Umum & Persyaratan / PP Waktu Hakim Pidana Pidana Keuang Perlengkapan an Berkas Perkara, ATK, Printer, Komuter / Laptop

ya

ya

1 hari

tidak

Pembuatan Penetapan Diversi Pembuatan Penetapan Penghentian Pemeriksaan


Output Tersedianya Surat Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan yang belum di tandatangani

Berkas Perkara, ATK

1 hari

ATK, komputer

1 Jam

Penetapan Diversi

ATK, komputer

1 jam

Penetapan penghentian Pemeriksaan

1 jam

Tersedianya Surat Penetapan hari Sidang dan penetapan Penahanan

tidak

Surat Penetapan hari Sidang dan Penahanan yang belum ditandatangani, ATK

Penetapan berhasil / tidaknya diversi

No

Aktivitas

6

Memasukkan jadwal sidang ke SIPP pada saat ditetapkan hari sidang, penundaan, sidang dan penetapan penahanan Proses persidangan dakwaan, tuntutan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela Melaporkan penundaan sidang dan mengisi SIPP tentang penundaan sidang Memasukkan penetapan dalam kolom edit putusan sela apabila ada keberatan dari Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa Proses persidangan pembuktian (saksi,, keterangan terdakwa) Membuat Berita acara sidang

7

8

9

10

11 12

13

Memasukkan Tuntutan pidana ke dalam kolom edit Data Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum Membuat penetapan perpanjangan penahanan dan ditandatangan oleh Ketua Majelis dan KPN dan memasukkan ke SIPP

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK Pelaksanaan Mutu Baku Bag. Majelis Panmud Staff Umum & Persyaratan / PP Waktu Hakim Pidana Pidana Keuanga Perlengkapan n Aplikasi SIPP, komputer/Laptop

ATK, Lembar penundaan sidang, Aplikasi SIPP

Aplikasi SIPP, komputer / Laptop

ATK

30 menit

1 jam/ sidang

15 menit

30 menit

1 jam/ sidang

Komputer / Laptop, printer, ATK

Aplikasi SIPP

ATK, Komputer, printer,

Output

Data di SIPP terisi dengan lengkap

Draf berita acara sidang Daftar penundan sidang dan data penundaan sidang di SIPP

Data di SIPP

Draf berita acara Berita acara sidang yg telah ditanda tangani

30 menit

Data tuntutan pidana di SIPP

1 jam

Penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani

No

Aktivitas

14

Menyerahkan Penetapan perpanjangan penahanan ke Panmud Pidana

15

16

17

18

19

20

Proses Persidangan Putusan Membuat, Petikan Putusan yang ditandatangan Majelis Hakim Memasukkan tanggal putusan, amar putusan, dan data detail segera setelah putusan dibacakan dlm persidangan dalam SIPP Memasukkan tgl penerimaan putusan apabila Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan, dan mengosongkaan tanggal apabila belum menerima Memasukkan tgl putusan pada hari ke 8, jika tdk ada upaya hukum dalam wkt lewat 7 hari. Menyusun berkas perkara untuk Minutasi dan menyerahkan kpd PanMud Pidana

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK Pelaksanaan Mutu Baku Bag. Majelis Panmud Staff Umum & Persyaratan / PP Waktu Hakim Pidana Pidana Keuanga Perlengkapan n

ATK, Tanda terima penetapan

ATK

15 menit

1 jam

ATK, Komputer, printer

1 jam


1 Jam

ATK,

Laptop / komputer

Berkas Perkara Lengkap, ATK

15 menit

15 menit

2 jam

Output

Salinan penetapan Perpanjangan penahanan

Putusan dari Majelis Hakim Petikan putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim


Laporan penundaan sidang

Berita acara

Tersedianya Berkas Perkara siap Minutasi



SOP.PAN.PP.004 02 Januari 2014 14 Juli 2016 18 Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA BIASA

4. SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA BIASA DASAR HUKUM: 1. SEMA No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 2. Peraturan Sekretaris MA NOMOR 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa. 1.


No 1

2

Aktivitas

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA BIASA Pelaksanaan Mutu Baku KPN Majelis Panmud Persyaratan / PP Waktu Hakim Pidana Perlengkapan

Menerima Berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan

Berkas Perkara, ATK, Printer, Komuter / Laptop

Membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis

Surat Penetapan hari Sidang dan Penahanan yang belum ditandatangani, ATK

3 Memasukkan jadwal sidang ke SIPP pada saat ditetapkan hari sidang, penundaan, sidang dan penetapan penahanan 4 Persidangan, pembuatan dan penandatanganan berita acara sidang 5


Melaporkan penundaan sidang dan mengisi SIPP tentang penundaan sidang setiap selesai siding

Aplikasi SIPP, komputer / Lop top

ATK,

Lembar penundaan sidang, Aplikasi SIPP SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA BIASA

1 jam

1 jam

30 menit

Output Tersedianya Surat Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan yang belum di tandatangani Tersedianya Surat Penetapan hari Sidang dan penetapan Penahanan

Data di SIPP terisi dengan lengkap

Max 5 bl sesuai SEMA Draf berita acara sidang no 2 th. 2014

15 menit

Daftar penundan sidang dan data penundaan sidang di SIPP

No

Aktivitas

6

Memasukkan Tuntutan pidana ke dalam kolom edit Data Tuntutan pidana dari Penuntut Umum 7 Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangan oleh Ketua Majelis dan KPN kemudian memasukkan ke SIPP 8 Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangan oleh Ketua Majelis,KPN kemudian memasukkan ke SIPP 8 Menyerahkan Penetapan perpanjangan penahanan ke Panmud Pidana 9 Proses Persidangan dari Dakwaan, saksi sampai dengan Putusan 10 Membuat, Petikan Putusan yang ditandatangan Majelis Hakim kemudian meyerahkan ke Panmud Pidana 11 Memasukkan tanggal putusan, amar putusan, dan data detail segera setelah putusan dibacakan dlm persidangan dalam berkas perkara dan SIPP 12 Memasukkan tgl penerimaan putusan apabila Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan, dan mengosongkaan tanggal apabila belum menerima dalam berkas perkara 13 Memasukkan tgl putusan pada hari ke 8, jika tdk ada upaya hukum dalam wkt lewat 7 hari dalam SIPP 14 Menyusun berkas perkara untuk Minutasi dan menyerahkan kpd PanMud Pidana

KPN

Pelaksanaan Majelis PP Hakim

Panmud Pidana

Persyaratan / Perlengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Aplikasi SIPP

15 menit

Data tuntutan pidana di SIPP

ATK, Komputer, printer,

1 jam

Penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani

ATK, Komputer, printer, ATK, Tanda terima penetapan ATK

1 jam

15 menit 1 jam

Penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani Salinan penetapan Perpanjangan penahanan Putusan dari Majelis Hakim

ATK, Komputer, printer

30 menit

Petikan putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim


30 menit


ATK,

30 menit

Laporan penundaan sidang

ya

tidak

Laptop / komputer Berkas Perkara Lengkap, ATK

15 menit

Berita acara

1 jam

Tersedianya Berkas Perkara siap Minutasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI SLAWI

Recommend Documents