KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR PRABUMULIH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POLISI DESA / KELURAHAN DI WILAYAH POLRES PRABUMULIH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR PRABUMULIH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POLISI DESA / KELURAHAN DI WILAYAH POLRES PRABUMULIH I.
PENDAHULUAN 1. Umum a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. Bahwa selain melaksanakan peran diatas salah satu tugas Polri adalah, melaksanakan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa untuk pemantauan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berawal dari Desa/Kelurahan oleh Polsek sebagai satuan operasional Kepolisian terdepan perlu adanya hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat, maka polsek berkewajiban mendorong, mengarahkan dan menggerakan peran serta dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat
(Binkamtibmas)
melalui
bentuk
Pamswakarsa
dengan
menugaskan Polisi Desa/Kelurahan;
d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, maka Polres Prabumulih secara terus menerus melakukan upaya antara lain ….......
2 antara lain menerapkan kebijakan dan strategis Polisi Desa/Kelurahan, dalam penyelanggaraan tugas membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya saling menghargai dan saling menghormati;
e. Bahwa kegiatan Polri untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam Binkamtibmas melalui bentuk Pengamanan Swakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri yang bertugas di Desa/Kelurahan sebagai Bhayangkara Pembina Kamtibmas.
f. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Polisi Desa/Keluarahan dapat Memberikan bantuan menyelesaikan perselisihan masyarakat, memberikan petunjuk dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat serta menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang berkembang dikalangan masyarakat
2. Dasar a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggarakan tugas Polri; c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik InSdonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor; e. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B/3377/IX/2011/ -Baharkam,
tanggal
29
September
2011
tentang
penggelaran
Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan; f. Surat ….
3 f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam Penyelenggaraan tugas Polri; g. ROAD MAP Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2010 – 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan public Bidang Fungsi Binmas; h. Program Kapolri : Penguatan harkamtibmas dengan meningkatkan early detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) untuk jangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen dan penguatan program 1 polisi (Babinkamtibmas) 1 desa serta mewujudkan kamtibselcarlantas.
3. Maksud dan tujuan a. Maksud
sebagai
pedoman
operasional
dan
prosedur
dan
tindakan
penyelenggaraan tugas Polisi Desa/Kelurahan dilapangan. b. Tujuan menyamakan sikap dan tindakan dan penyelengaraan tugas Polisi Desa/Kelurahan sebagai Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan binaannya. 4. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan Polisi Desa/Kelurahan ini meliputi tentang pembinaan potensi masyarakat, mencegah timbulnya ancamanan dan gangguan Kamtibmas didesa/Kelurahan bersama-sama komponen masyarakat setempat dilingkungan Desa/Kelurahan binaannya. 5. Tata urut a. Pendahuluan; b. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polisi Desa/Kelurahan; c. Pengetahuan, Keterampilan, sikap Kepribadian Polisi Desa/Kelurahan; d. Pelaksanaan Tugas; e. Wilayah Tugas; f. Pelaporan; g. Pengawasan dan Pengendalian; h. Penutup. 6. Pengertian ….
4 6. Pengertian a. Polisi Desa/Kelurahan adalah anggota Polisi yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa atau Kelurahan; b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Kelurahan adalah suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kepemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan daerah wilayah Kelurahan; d. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal; e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat
sebagai
salah
satu
persyaratan
terselenggaranya
proses
pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang menganduang kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; f. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat selanjutnya disebut Binkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar terciptanya kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; g. Kemitraan….
5 g. Kemintraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi yang berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram;
h. Komunitas adalah warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok dan menjadi bagian dari satu kelompok berdasar kepentingan (CommunityOf Interest) baik bersifat formal maupun informal, contoh komunitas berdasar etnis / suku agama, profesi, keahlian, hoby dan lainnya;
i. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
j. Kelurahan adalah suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah diwilayah kelurahan. k. Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pola penyelesaian masalah social melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non yustisial.
II.
TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERANAN POLISI DESA/KELURAHAN 1. Tugas pokok Polisi desa/Kelurahan Tugas Pokok Polisi Desa/Kelurahan sama dengan tugs Pokok Bhabinkamtibmas Membina masyarakar agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa/Kelurahan dengan lingkup tugas Polisi Desa/Kelurahan meliputi : a. melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisifasi masyarakat, sadar dan taat hukum serta perundang undangan;
b. melakukan ….
6 b. melakukan upaya pencegahan dan daya tangkal tumbuhnya penyakit masyarakat dan timbulnya gangguan kamtibmas dengan cara melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri; c. membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan, melakukan kerjasama dan kemintraan dengan potensi masyarakat dan kelompok forum kemitraan Polisi Masyarakat guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas; d. Memberikan bantuan menyelesaikan perselisihan masyarakat, memberikan petunjuk dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani satuan fungsi yang berwenang; e. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang berkembang dikalangan masyarakat. 2. Fungsi Polisi Desa/Kelurahan a. Membimbing dan menyuluh masyarakat dibidang hukum dan Kamtibmas, melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas; b. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/ Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Peran Polisi Desa/Kelurahan a. Melindungi melayani dan mengayomi bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan; b. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi korban kejahatan atau pelaku kejahatan;
c. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permaslahan social yang terjadi dimasyarakat Desa / Kelurahan. III PENGETAHUAN….
7 III.
PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, SIKAP KEPRIBADIAN YANG HARUS DIMILIKI POLISI DESA/KELURAHAN : 1. Pengetahuan Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh Polisi Desa / Kelurahan ; a. Peraturan perundang-undangan; b. Karakter wilayah penugasan; c. Budaya masyarakat setempat; d. Sosiologi masyarakat Desa/Kelurahan; e. Kearifan lokal f. Komunikasi sosial kepemimpinan g. Bimbingan dan penyuluhan 2. Keterampilan Keterampilan yang harus dimiliki oleh Polisi Desa / Kelurahan ; a. Berbicara efektif / keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat di Desa/Kelurahan ; b. Keterampilan untuk menangani konflik serta solusi pemecahan masalah; c. Keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dilingkungan masyarakat; d. Inter personal skiil ; kemampuan berbicara, mendengar, bertanya, mengamati, memberi, menerima umpan balik dan meringkas; 3. Sikap Kepribadian Polisi Desa/Kelurahan a. Disiplin taat kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari; b. Percaya diri, bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa
yang
dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan diri; c. Bersikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, khususnya membangan kemitraan dengan warga masyarakat. d. Simpatik….
8 d. Simpatik; adalah selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukan empati, ramah menunjukan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam; e. Optimis ; adalah bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan dan inisiatif berkemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat; f. Tertib ; teratur dalam melaksnakan tugas, cermat dalam mengumpulkan dan menganalisa fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan; g. Tegas dalam mengambil keputusan dan tidakan tanpa keragu-raguan, tidak menunda-nunda waktu, serta akurat menentukan sikap dan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas; h. Peduli adalah ;
peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun
terhadap gejolak dan potensi gangguan Kamtibmas yang timbul dimasyarakat Desa/Kelurahan.
IV.
PELAKSANAAN TUGAS Kegiatan Polisi Desa/Kelurahan 1. Binkamtibmas
a. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat , agar sadar dan taat hukum, tidak mengkonsumsi atau menjadi Bandar dalam peredaran narkoba dengan cara menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas bersama-sama aparat pemerintah Desa/Keluarahan, Tomas, Toga dan todat di setiap kesempatan di Desa/Kelurahan;
b. Mengajak
masyarakat
didesa/kelurahan
binaannya
untuk
ikut
serta
menanggulangi baik pelanggaran maupun kejahatan, melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat. 2. Binkamswakarsa…..
9 2. Binkamswakarsa
a. Melakukan tatap muka kunjungan/sambang, penyuluhan langsung kepada toga, tomas dan todat, agar berperan aktif berpatisipasi dalam pembinaan Kamtibmas dilingkuang Desa/Kelurahan; b. Melaksanakan latihan-latihan terhadap awak Pos Kamling dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan serta kerjasama
dengan petugas satuan pengamanan ( Satpam ) dilingkungan
Desa/Kelurahan ; c. Membentuk kelompok-kelompok petugas Pos Kamling, Poskamling aktif dengan cara tugas jaga dan ronda memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan harta benda dilingkungan masing-masing; d. Melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi dari masyarakat serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat. 3. Bin Polmas
a. Memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan terhadap operasional Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) dengan cara komunikasi timbal balik yang intensif melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/Kelurahan binaannya;
b. Memfasilitasi
pemecahan
masalah
yang
terjadi
dimasyarakat
dan
menyelesaikan konfilk-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur musyawarah dan ADR
( Alternative Dispute Resolution ) bersama-sama
Lurah di Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM); c. Membangun kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas; d. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.
4. Bin Redawan…..
10 4. Bin Redawan a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya, sehingga generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan;
b. Membina dan memberikan penyuluhan tentang Narkoba dan kenakalan remaja agar generasi muda tidak menjadi korban akibat pemakai, pengedar atau Bandar Narkoba;
c. Berpartisipasi dalam kegitan Karang Taruna, pelajar dan Pramuka, lakukan pembinaan, penyuluhan dan latihan-latihan sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan generasi muda merasa dilindungi dan diayomi.
5. Binpolmas
a. Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal / informal yang ada diwilayah Desa/Kelurahan binaannya.
b. Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama,
Tokoh
Adat,
Tokoh
Pemuda
maupun
kepada
kelompok/Komunitas yang ada diwilayah Desa/Kelurahan;
c. Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.
6. Polisi Desa/Kelurahan sebagai anggota Polri yang berada ditengah-tengah masyarakat, pada dirinya juga melekat kewenangan Kepolisian secara umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan
dan prosedur
yang berlaku
dilingkungan Polri : a. Dalam…....
11 a. Dalam rangka mendukung kebijakan Polsek sebagai basis deteksi, Polisi Desa sebagai petugas Polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi pimpinan;
b. Polisi Desa/Kelurahan wajib mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan secara detail dalam buku kegiatan diwilayah Desa/Kelurahan.
V.
WILAYAH PENUGASAN
1. Kedudukan Polisi Desa/Kelurahan :
a. Polisi Desa/Kelurahan berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan
tugasnya
bertanggung
jawab
kepada
Kapolsek,
dalam
kegiatannya dikoordinir oleh Kanit Binmas;
b. Polisi Desa Diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres dengan Surat Keputusan dan merupakan penugasan definitif;
c. Wilayah
Penugasan Polisi
Desa/Kelurahan
adalah berkedudukan
di
Desa/Kelurahan;
d. Papan nama petugas Polisi Desa/Kelurahan ditempatkan dirumah yang bersangkutan apabila tempat tinggal diwilayah Desa/Kelurahan binaannya, atau dikantor Llurah apabila tempat tinggal diluar Desa/Kelurahan wilayah binaannya.
2. Kelengkapan Polisi Desa/Kelurahan :
a. Surat Keputusan Kapolres, penempatan/penugasan; b. Buku Kegiatan/kerja; c. Standar Operasional Prosedur ( SOP ); d. Peta Desa/Kelurahan; e. Alat transportasi/sepeda motor R2; f. Jas hujan g. Rompi.........
12 g. Rompi identitas Polisi Desa/Kelurahan; h. Senter; i. Alat komunikasi; j. Megaphone; k. Kamera;
VI.
PELAPORAN
1. Polisi Desa/Kelurahan wajib membuat Rencana kegiatan: a. Membuat Rengiat bulanan b. Membuat Rengiat mingguan c. Membuat Rengiat harian
2. Laporan hasil kegiatan a. Laporan hasil kegiatan harian 1). Polisi Desa/Kelurahan wajib membuat Laporan hasil kegiatan harian yang dicatat dalam buku kegiatan/buku kerja Polisi Desa/Kelurahan setiap hari, pelaksanaan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat;
2). Laporan harian disampaikan kepada Kanit Binmas tentang situasi Kamtibmas di Desa/Kelurahan di wilayah kerja, selanjutnya oleh Kanit Binmas diteruskan kepada Kapolsek untuk ditindak lanjuti;
b. Laporan hasil kegiatan Mingguan Polisi Desa/Kelurahan merekap hasil kegiatan harian untuk satu minggu dilaporkan kepada Kapolsek melalui Kanit Binmas.
c. Laporan hasil kegiatan Bulanan Untuk laporan hasil kegiatan bulanan direkap oleh masing-masing Polisi Desa/Kelurahan diketahui oleh Kapolsek dan dikirim ke Polres.
d. Dokumentasi kegiatan Setiap kegiatan didokumentasikan sebagai bukti pendukung.
VII. PENGAWASAN...............
13
VII.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Polisi Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pejabat kewilayahan ;
a. Kapolres adalah pengawasan dan pengendalian bersifat taktis tingkat KOD baik opersional maupun pembinaan, dalam pelaksanaan sehari-hari oleh Kasat Binmas;
b. Kapolsek melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis;
c. Kanit Binmas melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis membantu Kapolsek.
2. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan laporan secara periodik maupun insidentil.
3. Dalam setiap kegiatan wajib membuat laporan sesuai petunjuk yang berlaku
VIII. PENUTUP
Demikian Standar Operasional
Prosedur Polisi Desa/Kelurahan dibuat sebagai
pedoman kerja Polisi Desa/Kelularah yang telah ditunjuk diwilayah hukum Polres Prabumulih.
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH
DENNY. Y. PUTRO, S.Ik AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72100611
