KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM
PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG KEIKUTSERTAAN SIPROPAM POLRES MATARAM DALAM MENANGANI UNJUK RASA DAMAI – ANARKI ANTI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM
Mataram,
April
2012
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG KEIKUTSERTAAN SIPROPAM POLRES MATARAM DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DAMAI – ANARKI ANTI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang a. Peran strategis Sipropam Polres Mataram sebagai salah satu unsur pelaksanaan staf khusus Polri khususnya Polres Mataram yang berada di bawah kendali Kapolres yang bertugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal, termasuk Penegakkan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Public Complain) tentang adanya penyimpangan tindakan Anggota Polres Mataram. Maka Sipropam Polres Mataram saat ini dan kedepan dihadapkan kepada tantangan tugas yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi komplek sehingga menambah spektrum beban tugas Sipropam Polres Mataram kedepan, antara lain menyangkut peran Sipropam Polres Mataram sebagai pengawal Reformasi dan pengaman Kebijakan Pimpinan Polri khususnya Polres Mataram termasuk aspek gugus kendali mutu dan efektifitas penyelenggaraan fungsi kontrol / pengawasan internal terhadap kinerja khususnya penyimpangan perilaku anggota Polri. b. Sementara itu Sipropam Polres Mataram saat ini dan kedepan harus mulai melakukan inventarisasi, pemetaan, mengkaji, meneliti secara holistic dan komprehensif terhadap berbagai perangkat instrumental, organisasi Polri, terutama menyangkut pedoman Standar Pelayanan Prima Sipropam Polres Mataram, apakah masih sesuai / relevan dengan situasi kondisi saat ini untuk dapat dilakukan penyusunan penyempurnaan, revisi dan pembaharuan sehingga dapat dijadikan pedoman / acuan atau kerangka kerja bagi Satker Sipropam Polres Mataram dalam rangka memberikan kontribusi guna mengeliminir potensi Pelanggaran Disiplin dan KEPP oleh Anggota Polri. / c. Dalam .......... [1]
c. Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima Polri sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja maka Polres Mataram dan Polsek jajaran Polres Mataram telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi dilingkungan Polri Polres Mataram baik menyangkutaspek instrumental, struktural, dan kultural agar kedepan Polres Mataram lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis sehingga Polres Mataram kedepan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima Polri secara berhasil dan berdaya guna. d. Dalam rangka untuk kesamaam visi persepsi dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan prima Sipropam Polres Mataram melalui kegiatan penanganan unjuk rasa (unras) damai – anarki anti kekerasan maka dipandang perlu membuat naskah sementara ”Pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)”. Sipropam Polres Mataram tentang “ Pelayanan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan ” yang mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan unsur pelayanan Sipropam Polres Mataram secara terpadu, tertib dan terkoordinasi mulai Polres Mataram sampai ke Polsek Jajaran Polres Mataram. e. Dengan penyusunan SOP Sipropam Polres Mataram dimaksud adalah merupakan pedoman dasar, acuan / kerangka kerja bagi unsur pelaksana Sipropam Polres Mataram diharapkan akan dapat dinilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang output dan outcomenya dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh masyarakat disamping untuk meningkatkan proses pelayanan secara terintegrasi. 2. D a s a r a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. f. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. / h. Peraturan ............
[2]
h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru – Hara. i. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 42 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan yang berhak menjatuhkan Hukuman Disiplin. j. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin. k. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep / 44 / IX / 2009 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara Sidang Disiplin. l. Renja Polres Mataram T.A 2014. 3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram adalah : 1). Sebagai dasar dan pedoman implemntasi bagi unsur pelayanan Sipropam Polres Mataram dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan, secara terpusat dari tingkat Polres sampai Polsek jajaran wilayah Polres Mataram sehingga lebih efektif, efesin dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 2). Untuk memastikan penerapan Prinsip dan standar (SOP) guna terwujudnya persamaam visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam memberikan pelayanan sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran serta memudahkan dalam pelaksanaannya. 3). Sebagai Pedoman atau kerangka kerja bagi unsur pelayanan Sipropam Polres Mataram agar selalu mendasari prinsip – prinsip yang terkandung di dalam buku “ Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram tentang “ Pelayanan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan “ dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok fungsi dan perannya, dimana peran propam terus melekat pada awal, menyertai dan mengakhiri dari rangkaian kegiatan pengamanan, khususnya kegiatan pengamanan unjuk rasa damai – anarki.
/ b. Tujuan ..........
[3]
b. Tujuan Tujuan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi anggota Sipropam Polres Mataram dan Polsek jajaran wilayah Polres Mataram dalam penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (inisiatif sendiri). 4. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup Penyusunan Naskah Sementara Pedoman Strategis Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram adalah Pelaksanaan Tugas pokok fungsi dan peran Sipropam Polres Mataram dan Polsek Jajaran Polres Mataram diharapkan kepada penugasan pengamanan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan sesuai eskalasi (hijau, hijau-kuning, kuning-merah dan merah) untuk mendapatkan standar kinerja Sipropam Polres Mataram secara berhasil dan berdaya guna ditingkat Polres Mataram dan Polsek Jajaran Polres Mataram. 5. Sistimatika Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram tentang kegiatan pelayanan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan sebagai berikut : I. PENDAHULUAN II. TATA CARA PENANGANAN UNJUK RASA III. TUGAS POKOK / PELAKSANAAN IV. ADMINISTRASI V. PENUTUP 6. Pengertian 1). Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya keamanan masyarakat. / 2). Penggunaan ...... [4]
2). Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. 3). Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut. 4). Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. 5). Tindakan Agresif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan. 6). Tindakan Sangat Agresif adalah tindakan yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. 7). Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang – terangan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. 8). Tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan satuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu – raguserta sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 9). Situasi Hijau adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur. 10). Situasi Hijau-Kuning adalah kondisi dimana pengunjuk rasa menunjukkan perilaku tidak tertib jumlah massa bertambah dan mengganggu ketertiban umum. 11). Situasi Kuning-Merah adalah kondisi dimana pengunjuk rasa menunjukkan tindakan agresif, tidak mengindahkan himbauan petugas dan cenderung mengarah pada pelanggaran hukum. 12). Situasi Merah adalah kondisi dimana pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengerusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.
/ 13. Pola ......
[5]
13). Pola Penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan dilaksanakan dengan mempedomani pola Pelayanan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penindakan yang selanjutnya disebut dengan pola 4P. 14). Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polri dalam menghadapi massa pengunjuk rasa. 15). Dalmas Humanis adalah satuan Dalmas yang hanya dilengkapi dengan tali dalmas sebagai penyekat antara massa dengan sasaran pengunjuk rasa dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa yang masih tertib, teratur, damai, atau situasi hijau. 16). Dalmas Awal adalah Satuan dalmas yang hanya dilengkapi dengan tameng dalmas dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa tidak tertib atau situasi hijau-kuning. 17). Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat – alat perlengkapan khusus kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa tidak tertib dan telah mengarah pada terjadinya pelanggaran hukum atau situasi kuning-merah. 18). Penanggulangan Huru – Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah satuan PHH yang ditugaskan untuk mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru – hara guna melindungi warga masyarakat atau ekses yang timbul sebagai akibat terjadinya unjuk rasa. 19). Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan pengendalian massa dari satuan kompi Dalmas lanjutan kepada satuan Detasemen / Subdetasemen penanggulangan Huru – hara. 20). Negosisator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 21). Acara Pimpinan Pasukan yang selanjutnya disebut APP adalah urut – urutan cara memberikan instruksi untuk pasukan sebelum melaksanakan tugas. 22). Alih Kendali adalah peralihan kendali dari Kapolsek kepada Kapolres dan dari Kapolres kepada Kapolda. 23). Kendali Taktis adalah pengendalian dari Kapolsek, Kapolres dan Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. 24). Kendali Teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira lapangan dikesatuan masing – masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya.
/ 25). Kendali ........
[6]
25). Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan – tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya dalam situasi merah. 26). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. II. TATA CARA PENANGANAN UNJUK RASA DAMAI – ANARKI ANTI KEKERASAN 7. Prinsip – prinsip tindakan Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa antara lain meliputi : a).
Humanis yaitu setiap anggota Polres Mataramdalam memberikan pelayanan Kepolisian kepada Pengunjuk rasa agar selalu mempertimbangkan aspek – aspek kemanusiaan seperti saling menghormati, menghargai, melindungi, mengayomi, melayani dan menghormati Hak Asasi Manusia.
b).
Keterpaduan yaitu dalam penanganan unjuk rasa hendaknya dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara fungsi – fungsi Kepolisian dan segenap unsur /komponen bangsa yang dilibatkan serta menjalin kerjasama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi dengan solusi yang tepat.
c).
Proporsionalitas yaitu setiap anggota Polres Mataram dalam melayani unjuk rasa haruslah dilakukan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat tindakan atau respon anggota sehingga tidak menimbulkan kerugian / korban / penderitaan yang berlebihan.
d).
Masuk akal yaitu setiap anggota Polres Mataram dalam melaksanakan tindakan Kepolisian harus mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.
e).
Nesesitas yaitu setiap anggota Polres Mataram dapat menggunakan kekuatan bila memang benar – benar diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
f).
Melayani yaitu setiap anggota Polres Mataram agar memberikan pelayanan Kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman bagi masyarkat dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarkat. / g). Proaktif .....
[7]
g).
Proaktif yaitu setiap anggota Polres Mataram yang mengetahui secara dini kondisi yang apabila tidak segera mendapatkan respon akan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
h).
Transparan yaitu setiap anggota Polres Mataram dapat memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional dan profesional.
i).
Akuntabel yaitu setiap anggota Polres Mataram wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku serta bertindak sesuai norma dan etika.
8. Tahapan penanganan unjuk rasa : a. Penanganan unjuk rasa pada eskalasi situasi tertib / hijau. b. Penanganan unjuk rasa pada eskalasi situasi tidak tertib / hijau – kuning. c. Penanganan unjuk rasa pada eskalasi situasi sangat tidak tertib dan cenderung mengarah pada terjadinya pelanggaran hukum / kuning – merah. d. Penanganan unjuk rasa pada eskalasi situasi melanggar hukum / merah. 9. Larangan dan Kewajiban a. Larangan bagi anggota Polres Mataram yang melaksanakan pengamanan Unjuk Rasa : 1). Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa. 2). Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. 3). Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas. 4). Membawa senjata tajam (sangkur). 5). Keluar dari ikatan satuan dan melakukan pengejaran secara perorangan. 6). Mengucapkan kata – kata kotor, pelecehan seksual, memaki – maki pengunjuk rasa dan lain sebagainya. 7). Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang – undangan. 8). Melakukan tindakan Kepolisian tanpa kendali atau tanpa perintah Pimpinan. 9). Membawa dan menggunakan senjata api atau sajam dengan alasan apapun pada saat melaksanakan pengamanan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan.
/ b. Kewajiban ............
[8]
b. Kewajiban bagi anggota Polres Mataram yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa : 1). Menghormati Hak Azasi Manusia. 2). Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan. 3). Setiap pergerakan Dalmas selalu dalam ikatan satuan. 4). Melindungi jiwa dan harta benda. 5). Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai. 6). Patuh dan taat kepada perintah, pimpinan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. 7). Setiap pengamanan unjuk rasa pada setiap eskalasi situasi didampingi oleh Propam sebagai pengawas internal. 8). Setiap penanganan unjuk rasa didampingi oleh unit kesehatan lapangan. 9). Setiap penanganan unjuk rasa dipimpin oleh seorang Perwira pengendali teknis dan taktis sesuai tingkatan eskalasi situasi. 10). Selalu siaga, waspada setiap saat pada saat melaksanakan pam unjuk rasa. 11). Setiap perkembangan di lapangan agar dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang. 10. Indikator unjuk rasa dapat dibagi menjadi 4 (empat) eskalasi situasi sebagai berikut : a. Eskalasi situasi hijau dengan indikator sebagai berikut : 1). Perilaku massa pengunjuk rasa tertib / tidak menggangu ketertiban umum dan bersifat pasif. 2). Orasi yang disampaikan orator tidak bersifat menghasut. 3). Unjuk rasa yang dilakukan dengan damai tidak membawa alat peraga yang membahayakan masyarakat dan petugas. 4). Arus lalin kendaraan tidak terganggu. 5). Koordinator lapangan (korlap) masih mampu untuk mengendalikan massa pengunjuk rasa. 6). Pergerakan massa dari titik kumpul ketempat dilakukan unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak melanggar arus lalu lintas. 7). Negoisator masih dapat berkomunikasi efektif dengan korlap. 8). Masyarakat sekitar merasa tidak terganggu dengan adanya unjuk rasa diwilayah tersebut. 9). Unjuk rasa tidak dilakukan pada tempat – tempat yang dilarang oleh undang – undang (misal ; obyek vital). 10). Antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Polri masih terjalin sikap saling menghormati dan menghargai. 11). Selama pelaksanaan unjuk rasa selalu menghormati hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). /b. Eskalasi ......
[9]
b. Eskalasi situasi hijau – kuning dengan indikator sebagai berikut : 1). Unjuk rasa dilakukan dengan tidak tertib. 2)
Jumlah massa bertambah banyak dan atau mulai sulit dikendalikan oleh korlapnya.
3). Massa pengunjuk rasa lebih mulai melakukan aksi teatrikal, menutup jalan dengan cara duduk dan atau tidur – tiduran. 4). Ketertiban umum mulai terganggu (masyarakat sekitar sudah mulai resah dan merasa terganggu atas pelaksanaan unjuk rasa yang tidak tertib). 5). Massa pengunjuk rasa tidak menghiraukan himbauan petugas. 6). Massa pengunjuk rasa telah mulai menyatakan rasa tidak puas secara terbuka dan keras. 7). Massa pengunjuk rasa telah mulai mengeluarkan kata – kata ancaman bila tuntutannya tidak segera dipenuhinya. 8). Massa pengunjuk rasa lebih mulai mendorong petugas Dalmas. 9). Orator mulai menghujat dan memprovokasi massa. 10). Negoisasi yang dilakukan petugas tidak diindahkan. c. Eskalasi situasi kuning – merah dengan indikator sebagai berikut : 1). Telah terbentuk pengerahan massa pengunjuk rasa yang lebih besar dan agresif serta susah dikendalikan. 2). Situasi lebih berubah menjadi tidak tertib dan telah dimulai dengan terjadinya pelanggaran hukum. 3). Pengunjuk rasa telah mulai menunjukkan sikap perilaku yang menyimpang dan telah berani melawan petugas Polisi. 4). Korlap sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosi massa pengunjuk rasa dan massa sudah bergerak sendiri – sendiri. 5). Emosi massa sudah meningkat dan lebih mulai mendorong / mendesak merusak, membakar ban / poster dan melempari petugas dengan benda – benda keras. 6). Massa pengunjuk rasa telah membawa senjata tajam atau benda – benda lain yang dapat membahayakan petugas atau masyarakat lainnya dan sudah digunakan untuk mengancam petugas. 7). Tuntutan dan sikap massa pengunjuk rasa lebih dinyatakan dengan lebih tegas dan keras yang disertai dengan ancaman. / 8). Perwakilan ........
[10]
8). Perwakilan masssa menolak untuk bernegoisasi dengan petugas. 9). Masyarakat sekitar sudah sangat resah dan merasa terganggu aktifitasnya. 10). Terganggunya ketertiban umum. 11). Himbauan Kepolisian sudah tidak diindahkan lagi dan upaya mediasi telah gagal. 12). Unjuk rasa dilakukan dengan tidak tertib pada tempat – tempat yang dilarang oleh undang – undang (seperti istana, obyek vital, dll). d). Eskalasi situasi merah dengan indikator sebagai berikut : 1). Situasi telah berubah menjadi melanggar hukum dari Hak Asasi Manusia (HAM). 2). Sudah tidak ada lagi kepastian atau ketegasan sikap dari pihak penentu pengambil keputusan untuk mengakhiri persoalan yang timbul atau tuntutan massa pengunjuk rasa. 3). Telah terbentuk pengerahan massa yang meluas dan merusak serta sulit dikendalikan. 4). Massa cenderung bertindak agresif dan tidak terkendali serta emosional dan melakukan tindakan anarkis serta mengabaikan perintah perundang – undangan yang disampaikan oleh petugas. 5). Tuntutan massa dinyatakan dengan lebih keras dan tegas serta diikuti dengan tindakan kekerasan. 6). Telah terjadi perbuatan pidana (Massa telah melakukan tindakan penganiayaan, pengerusakan, penjarahan, pembakaran dan lain sebagainya). 7). Timbul korban jiwa / luka baik petugas, pengunjuk rasa maupun masyarakat lainnya. 8). Fasilitas pelayanan umum tidak berfungsi dan terjadi kemacetan arus lalu lintas. 9). Aktivitas pemerintahan, masyarakat dan perekonomian lumpuh. 10). Massa telah menyerang petugas dan atau masyarakat dengan senjata tajam dan benda lain yang dapat membahayakan nyawa petugas dan atau masyarakat. 11). Unjuk rasa telah dilakukan berhari – hari dengan jumlah massa yang cukup besar dan dilakukan pada tempat – tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum. e. Tingkat tindakan pengamanan unjuk rasa: 1). Tindakan pasif dilayani dan dikawal oleh satuan Dalmas Humanis tanpa dilengkapi dengan peralatan Dalmas kecuali Tali Dalmas. 2). Tindakan aktif dilayani oleh satuan Dalmas awal yang hanya dilengkapi dengan tameng Dalmas. / 3). Tindakan .......
[11]
3). Tindakan agresif dilayani oleh satuan Dalmas lanjutan yang telah dilengkapi dengan tameng dan tongkat T, kendaraan pengurai massa, kendaraan penyelamat dan gas air mata serta oleh PHH Brimob yang dilengkapi dengan tameng sekat / listrik, tameng pelindung, tongkat sodok, tongkat lecut, pelontar gas air mata, pemadam api, papper ball, iffact, security barrier, kendaraan taktis pengurai massa dan kendaraan taktis penyelamat. 4). Tindakan sangat agresif dilayani oleh bantuan PHH Brimob yang telah dilengkapi dengan peralatan PHH Brimob dan senjata api. 5). Alih kendali oleh Kapolda / Karo Ops / Kasat Brimob. f. Satuan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan Dilaksanakan secara terpadu oleh satuan utama operasional Kepolisian, satuan bantuan operasional Kepolisian dan satuan bantuan administrasi Kepolisian pada setiap eskalasi situasi. 1). Satuan utama Operasional Kepolisian Polres Mataram terdiri dari : (a). Fungsi Intelijen (IPP). (b). Fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). (c). Fungsi lalu lintas. (d). Fungsi Sabhara. (e). Fungsi Reserse Kriminal. (f). Fungsi Narkoba. (g). Polsek jajaran Polres Mataram. 2). Satuan bantuan administrasi Kepolisian Polres Mataram terdiri dari : (a). Bagian Perencanaan (Bag Ren). (b). BagianSumber Daya Manusia (Bag Sumda). (c). Sub Bagian sarana dan prasarana (Sarpras). (d). Sub BagHukum. (e). Kasi keuangan. (f). Bagian Operasi / Bag Ops. (g). Siwas. (h). Sitipol. (i). Sat Tahti. (j). Poli Kesehatan. (k). Sub bagian Humas / g. Tahapan ......... [12]
g. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian Polres Mataram terdiri dari : 1). Tahap 1 kekuatan yang memiliki dampak deterenatau pencegahan 2). Tahap 2 perintah lisan 3). Tahap 3 kendali tangan kosong lunak 4). Tahap 4 kendali tangan kosong keras 5). Tahap 5 kendali senjata tumpul, penyemprotan air, penembakan gas air mata sesuai standar Polri. h. Tahap penggunaan kekuatan berdasarkan eskalasi : 1). Situasi hijau hanya diperbolehkan maksimal sama dengan tahap ke 3 (tiga) 2). Penggunaan kekuatan pada situasi hijau-kuning hanya diperbolehkan maksimal sampai dengan tahap ke 4 (empat) 3). Penggunaan kekuatan pada situasi kuning-merah hanya diperbolehkan maksimal sampai dengan tahap ke 5 (lima) 4). Penggunaan kekuatan pada situasi merah diperbolehkan apabila satuan Dalmas Polres Mataram sudah tidak mampu lagi maka dilakukan lintas ganti yaitu dengan Dalmas PHH Brimob yang hanya di lengkapi dengan tameng dan tongkat sodok. 5). Alih kendali oleh Kapolda / Karo Ops / Kasat Brimob. III. TUGAS POKOK/ PELAKSANAAN 11. Sipropam Polres Mataram bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban Profesional dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri khususnya di Polres Mataram. Secara umum pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Sipropam Polres Mataram tersebut diatas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur Staf Pimpinan dan unsur pelaksana utama Sipropam Polres Mataram sebagaimana tertuang dalam konsep naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram tentang penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan sebagai berikut :
/ a. Unsur .........
[13]
a. Unsur Sipropam Polres Mataram meliputi : 1). Kasi Propam Polres Mataram. 2). Bagmin Provos dan Bagmin Paminal 3). Anggota Propam yang terlibat sesuai springas (yang piket dan cadangan). b. Unsur Pelaksana utama Sipropam Polres Mataram meliputi : 1). Kasi Propam Polres Mataram. 12. Personel yang dilibatkan dengan perincian sebagai berikut : a. Kasi Propam Polres Mataram b. Bagmin Provos dan Bag min Paminal c. Anggota Sipropam Polres Mataram 13. Urutan Tindakan a. Situasi Hijau Pada eskalasi situasi hijau pelayanan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan bantuan operasional Kepolisian Sipropam Polres Mataram sebagai berikut : 1). Melaksanakan cek kesiapan personel / sarpras sesuai surat perintah pengamanan. 2). Mengecek kelengkapan / kelayakan Sarpras yang akan digunakan untuk melaksanakan pengamanan. 3). Mengecek para perwira pengendali di tiap unit tugas. 4). Selalu mengikuti pergerakan personel ke lokasi pengamanan unjuk rasa. 5). Mendokumentasikan aktifitas personel / sarpras / pengunjuk rasa. b. Situasi Hijau – kuning Pada Eskalasi situasi Hijau – kuning pelayanan penanganan unjuk rasayang dilakukan oleh satuan bantuan operasional Kepolisian Sipropam Polres Mataram sebagai berikut : 1). Turut serta mengikuti pergerakan personel yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa. 2). Mengecek keberadaan Perwira pengendali di tiap unit tugasnya. 3). Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa. 4). Mendokumentasikan aktifitas personel / sarpras / pengunjuk rasa. / c. Situasi .....
[14]
c. Situasi Kuning – Merah Pada Eskalasi situasi kuning – merah pelayanan penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan operasional Kepolisian Sipropam Polres Mataram sebagai berikut : 1). Membantu perwira pengendali meneruskan komado / aba – aba kepada pasukan Dalmas. 2). Melakukan pengawasan kepada pasukan Dalmas dalam mendorong massa sampai massa dapat teratasi / membubarkan diri. 3). Menegur personel Dalmas yang terpisah / terceraiberai dari formasi / satuan induknya / unit penugasannya. 4). Tetap berada dalam formasi pasukan pengamanan / Dalmas dengan tugas mengawasi pergerakan pasukan tahap demi tahap. 5). Mendokumentasikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel pengamanan unjuk rasa (oknum). d. Situasi Merah Pada Eskalasi situasi Merah pelayanan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan bantuan operasional Kepolisian Sipropam Polres Mataram sebagai berikut : 1). Mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh unit tindak / unit operasional yang melakukan penangkapan / penindakan teradap pelaku unjuk rasa anarkis. 2). Membantu Perwira pengendali mengembalikan personel Dalmas / unit operasional yang tercerai berai / bergerak sendiri tidak taat aba – aba / perintah. 3). Mencegah pasukan Dalmas / unit operasional yang melakukan tindakan berlebihan. 4). Mencatat / membantu / memberikan pertolongan kerja sama dengan keslap (Biddokes) terhadap anggota yang mengalami luka akibat terkena benda – benda keras dan barang berbahaya lainnya. 5). Mendokumentasikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel pengamanan unjuk rasa (oknum). 6). Melakukan pengecekan akhir pasca penanganan unjuk rasa terhadap personel / sarana dan prasarana (konsolidasi). 7). Menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel dalam penanganan unjuk rasa serta melaporkan perkembangan di lapangan kepada Pimpinan secara berjenjang.
/ 14. Pengawasan ......
[15]
14. Pengawasan dan Pengendalian a. Pada setiap pengakhiran pelaksanaan penugsan dalam rangka penanganan unjuk rasa, maka penanggung jawab taktis dan atau penanggung jawab umum melaksanakan konsolidasi sesuai tahapan eskalasi situasi sebagai berikut : 1). Pada eskalasi situasi Hijau, konsolidasi dilakukan oleh Kapolsek sebagai pengendali Taktis dilapangan. 2). Pada eskalasi situasi Hijau – Kuning, konsulidasi dilakukan oleh Kapolsek / Kapolres sebagai pengendali taktis di lapangan. 3). Pada eskalasi situasi Kuning – Merah, konsulidasi dilakukan oleh Kapolres sebagai pengendali Taktis di lapangan. 4). Pada eskalasi situasi Merah, konsolidasi dilakukan oleh Kapolda sebagai pengendali utama. b. Dalam rangka konsolidasi dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1). Melaksanakan apel pengecekan personel dan peralatan yang digunakan dalam penanganan unjuk rasa. 2). Melaporkan hasil kegiatan penanganan unjuk rasa dan kondisi personel serta peralatan kepada Pimpinan secara berjenjang, baik langsung maupun menggunakan alat komunikasi. 3). Menginventarisir pelaku tindak pidana yang ditangkap, barang bukti yang berhasil ditemukan, korban, dan sksi – saksiserta tempat kejadian perkara. 4). Menginventarisir sarana dan prasarana kesatuan dan fasilitas umum serta harta benda masyarakat lainnya yang mengalami kerusakan sebagi akibat penanganan unjuk rasa. 5). Mendokumentasikan pelaksanaan unjuk rasa baik aktifitas personel / sarpras / peserta unjuk rasa. 6). Melaksanakan monitoring tempat kejadian perkara.
/ IV. ADMINISTRASI .......
[16]
IV. ADMINISTRASI 15. Sistem Administrasi Sistem administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram dalam pelayanan penanganan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan ini menggunakan sistem administrasi yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. V. PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengamanan unjuk rasa damai – anarki anti kekerasan Sipropam ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi petugas Sipropam Polres Mataram dan Kanit Provos Polsek Jajaran Polres Mataram dalam pelaksanaan tugasnya.
Mengetahui ; KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM
Mataram, 7 Juli 2014 KASI PROPAM
KURNIANTO PURWOKO, SH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69020351
I NYOMAN SUDIARSA INSPEKTUR POLISI SATU NRP 61030590
[17]
