STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab secara manajerial terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera / Sekretaris bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum yang dilaksanakan oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris melalui garis komando terhadap para Panitera muda dan para Kepala Sub Bagian / Kepala Urusan.

Wakil Panitera : 1. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan pengadilan. 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitera kepadanya. 3. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara. 4. Melaksanakan tugas panitera jika panitera berhalangan. 5. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding serta minutering berkas perkara.

1. KEPANITERAAN PIDANA WAKTU URAIAN KEGIATAN

NO.

KETERANGAN PENYELESAIAN

A.

PENYELESAIAN PERKARA

1.

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan Hari itu juga berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Kemudian berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana. Apabila ada ketidaklengkapan, dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan tersebut.

2.

Penerimaan Pelimpahan berkas perkara 2 (dua) hari kerja dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi

3.

Penunjukan majelis hakim oleh ketua 1 (satu) hari kerja pengadilan panitera

negeri

dan

pengganti

SOP Pengadilan Negeri Sintang

oleh

penunjukan panitera, 1

penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim 4.

Penetapan hari sidang dan penetapan 1 (satu) hari kerja penahanan (jika terdakwa ditahan)

5.

Penyerahan penetapan hari sidang dan 1 (satu) hari kerja penetapan penahanan kepada penuntut umum

6.

Persidangan pertama ditetapkan, setelah 7 (tujuh) hari kerja berkas perkara diterima oleh Majelis hakim

7.

Penyelesaian berita acara sidang harus 7 (tujuh) hari kerja selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir

8.

Pemeriksaan

persidangan

yang 90 (Sembilan puluh)

menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi hari kerja dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali

dalam

perkara

pidana

yang

saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang. (kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagai mana diatur dalam

undang-undang

yang

bersangkutan, termasuk pra peradilan) 9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan Hari itu juga kepada Panitera Muda Pidana tentang tanggal

penundaan

sidang

beserta

alasanya apabila persidangan ditunda 10.

Majelis hakim harus siap dengan konsep Hari itu juga putusan yang akan dibacakan dan panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani majelis

hakim

kepada

kepaniteraan

pidana. 11.

Panitera muda pidana bertanggung jawab Hari itu juga atas

pencatatan

perkembangan

persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari panitera pengganti


2

12.

Panitera pengganti wajib menyelesaikan Hari itu juga atau max. dan menyerahkan petikan putusan yang 1

(satu)

hari

kerja

dimaksud kepada panitera muda pidana berikutnya pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya 13.

Panitera

muda

pidana

harus 1 (satu) hari kerja

menyampaikan petikan putusan kepada penuntut umum dan kepada rutan serta terdakwa

atau

penasehat

hukumnya

setelah petikan putusan tersebut diterima dari panitera pengganti. (dengan surat pengantar dan tanda terima). Kecuali

untuk

dilangsungkan

persidangan di

yang

Zitting

Plate,

penyampaian petikan putusan dilakukan 2 (dua) hari kerja. 14.

Majelis hakim dan panitera pengganti 14 (empat belas) hari wajib

menyelesaikan

minutasi

dan kerja

pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan 15.

Untuk putusan verstek perkara tilang Hari itu juga atau max. diserahkan kepada kejaksaan beserta 1 barang buktinya

B.

PROSES BANDING

1.

Pernyataan

banding

(satu)

hari

kerja

berikutnya

dapat

diajukan 7 (tujuh) hari kerja

setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. 2.

Laporan banding disampaikan kepada Hari itu juga atau max. pengadilan tinggi

1

(satu)

hari

kerja

berikutnya 3.

Setelah pernyataan banding diterima, 2 (dua) hari kerja dilakukan pemberitahuan banding kepada terbanding

4.

Minutasi perkara banding harus sudah 7 (tujuh) hari kerja diserahkan kepada panitera muda pidana (setelah permohonan banding diajukan)

5.

Tenggang waktu Inzage


7 (tujuh) hari kerja

3

6.

Pengiriman berkas perkara ke pengadilan 14 (empat belas) hari tinggi, sejak pernyataan banding diterima kerja (tanpa harus menunggu memori banding)

7.

Jika permohonan banding tersebut dicabut Hari itu juga atau max. oleh pemohon sebelum diputus oleh 1

(satu)

hari

kerja

pengadilan tinggi, harus diberitahukan berikutnya kepada pengadilan tinggi dan terbanding. Catatan : Dalam setiap putusan harus dilampirkan

soft

copy

masing-masing

putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

C.

PROSES KASASI

1.

Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam 14 (empat belas) hari waktu tenggang waktu.

kerja

(setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas) 2.

Saat permintaan kasasi diajukan, laporan Saat itu juga atau max. kasasi kepada Mahkamah Agung harus 1 disampaikan

3.

(satu)

hari

kerja

berikutnya

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada 2 (dua) hari kerja termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima.

4.

Minutasi perkara kasasi yang diputus 7 (tujuh) hari kerja bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima

5.

Pemohon

kasasi

wajib

menyerahkan 14 (empat belas) hari

memori kasasinya setelah permohonan kerja kasasi diajukan 6.

Memori

kasasi

harus

diberitahukan 2 (dua) hari kerja

kepada termohon kasasi setelah memori diterima 7.

Kontra memori kasasi dapat diserahkan 14 (empat belas) hari oleh termohon kasasi setelah termohon kerja kasasi menerima memori kasasi

8.

Pengiriman berkas perkara ke mahkamah 60 (enam puluh) hari Agung, sejak pernyataan kasasi diterima. kerja (Baik yang putusan vrijspraak/ontslag


4

maupun yang banding terlebih dahulu) 9.

Tenggang waktu inzage , bila kasasi 7 (tujuh) hari kerja terhadap putusan vrijspraak atau ontslag.

Catatan : Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

D.

PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1.

Pengadilan negeri menerima permohonan Hari itu juga atau 1 peninjauan kembali. Kepaniteraan pidana (satu) menyerahkan

permohonan

hari

kerja

peninjauan berikutnya

kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri 2.

Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari itu juga atau 1 Panitera Pengganti

(satu)

hari

kerja

berikutnya 3.

Kepaniteraan

Pidana

meneruskan Hari itu juga atau 1

permohonan peninjauan kembali kepada (satu) majelis hakim yang ditunjuk. 4.

hari

kerja

berikutnya

Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim 14 (empat belas) hari yang tidak memeriksa perkara semula kerja untuk

memeriksa

dan

memberikan

pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan

Undang-undang.

(setelah

permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri) 5.

Panitera pengganti menyerahkan berita 2 (dua) hari acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana. (dilakukan setelah sidang terakhir)

6.

Setelah berkas diserahkan oleh panitera 30 (tiga puluh) hari pengganti, kepaniteraan pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke mahkamah agung.


5

E.

PROSES GRASI

1.

Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa, 1 (satu) hari kerja dicatat dalam register.

2.

Pemberkasan grasi dengan pembuatan 2 (dua) hari kerja berita acara asli

3.

Mengirimkan berkas grasi ke mahkamah Hari itu juga atau 1 agung

(satu)

hari

kerja

berikutnya

F.

DELEGASI

1.

Permintaan bantuan ke pengadilan negeri 1 (satu) hari kerja lain / delegasi

2.

Penyelesaian

permintaan

bantuan 3 (tiga) hari kerja

tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 3.

Pengiriman

kembali

relaas

kepada 2 (dua) hari kerja

pengadilan negeri permohon bantuan 4.

Wakil panitera melakukan pengawasan Setiap saat terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor

kepada

memperlihatkan

wapan

relaas-relaas

dengan /

hasil

pekerjaannya. 5.

Setiap

pengadilan

negeri

menunjuk

petugas untuk melaksanakan delegasi dari pengadilan negeri pemohon.

G.

LAPORAN PERKARA PIDANA (UNTUK DISERAHKAN KE KEPANITERAAN HUKUM)

1.

Panitera

muda

pidana

menyerahkan Tanggal

3

tiap

laporan bulanan kepada Panitera Muda bulannya Hukum 2.

Panitera

Muda

Pidana

menyerahkan Tanggal

3

tiap

4

3

tiap

6

laporan empat bulanan kepada panitera bulannya muda hukum 3.

Panitera

muda

pidana

menyerahkan Tanggal

laporan enam bulanan kepada Panitera bulannya Muda Hukum


6

4.

Panitera

Muda

Pidana

menyerahkan Tanggal 3 januari

Laporan Tahunan Kepada Panitera Muda Hukum 5.

Laporan

pelaksanaan

tugas

hakim Tanggal

pengawas dan pengamat (KIMWASMAT)

3

tiap

4

bulannya

2. KEPANITERAAN PERDATA NO. URAIAN KEGIATAN

WAKTU PENYELESAIAN

A.

PENYELESAIAN PERKARA

1.

Pendaftaran gugatan dan permohonan, 1 (satu) hari kerja

KETERANGAN

setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang dibayar langsung kepada bank yang ditunjuk setelah meja pertama

memberi

nomor

rekening

pengadilan negeri tersebut 2.

Registrasi

perkara

perdata Hari itu juga atau 1

gugatan/permohonan, diselesaikan

(satu)

hari

kerja

berikutnya 3.

Penyerahan berkas perkara kepada ketua Hari itu juga atau 1 pengadilan negeri melalui panitera untuk (satu) ditetapkan majelis hakimnya/hakim

4.

Ketua

pengadilan

negeri

kerja

berikutnya

menetapkan Hari itu juga atau 1

majelis hakim/hakim dan panitera menunjuk (satu) panitera pengganti 5.

hari

hari

kerja

berikutnya

Setelah berkas diterima, penetapan hari Hari itu juga sidang oleh majelis hakim/hakim

6.

Tenggang waktu pemanggilan sidang : -

Panggilan biasa

7 (tujuh) hari kerja

-

Panggilan delegasi untuk wilayah Disesuaikan

dengan

hukum pengadilan negeri yang akan wilayah hukumnya dimintakan bantuan delegasi

-

Panggilan ke luar negeri

3

(tiga)

bulan

disesuaikan

atau

dengan

kementrian luar negeri 7.

Setelah para pihak hadir dalam sidang Sesua dengan PERMA pertama majelis hakim menunjuk mediator No. 01 Tahun 2008


7

dan memberikan tenggang waktu mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus. 8.

Apabila tercapai perdamaian, kemudian 7 (tujuh) hari kerja dibuat

putusan

perdamaian

(Akta

Vandading) 9.

Apabila mediasi dinyatakan gagal, maka Hari itu juga atau 1 pemeriksaan panitera

perkara

pengganti

dilanjutkan wajib

dan (satu)

hari

kerja

melaporkan berikutnya

kepada Panitera Muda Perdata tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata. 10.

Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, 5 (lima) bulan replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan). Kecuali terhadap perkara perdata khusus.

11.

Panitera pengganti wajib meminta perincian Hari itu juga biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.

12.

Pada saat putusan diucapkan majelis hakim Hari itu juga membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.

13.

Panitera tanggal

pengganti dan

kepaniteraan

wajib

melaporkan Hari itu juga

amar

putusan

kepada

perdata

setelah

putusan

diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir 14.

Kepaniteraan

perdata

perkembangan

mencatat Hari itu juga

persidangan

tersebut

kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari panitera pengganti. 15.

Majelis hakim dann panitera pengganti 14 (empat belas) hari wajib

menyelesaikan

pemberkasan

perkara

minutasi setelah

dan kerja

putusan

(kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.


8

16.

Salinan putusan harus sudah diterima oleh 14 (empat belas) hari para pihak setelah tanggal putusan.

kerja

B.

PROSES BANDING

1.

Pernyataan banding dapat diajukan setelah 14 (empat belas) hari putusan diucapkan atau setelah putusan kerja diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.

2.

Pemberitahuan pernyataan banding kepada 2 (dua) hari kerja terbanding, setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding

3.

Minutasi perkara banding harus sudah 14 (empat belas) hari diserahkan oleh panitera pengganti kepada kepaniteraan perdata, setelah permohonan banding diajukan

4.

Para pihak diberikan kesempatan untuk 14 (empat belas) hari memeriksa berkas (inzage)

5.

kerja

Pengiriman berkas perkara ke pengadilan 30 (tiga puluh) hari tinggi sejak pernyataan banding diterima. (tanpa

harus

menunggu

banding/terkecuali

ada

memori

pemberitahuan

delegasi yang belum kembali) 6.

Jika permohonan banding tersebut dicabut Hari itu juga oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum putus oleh pengadilan tinggi,

harus

diberitahukan

kepada

pengadilan tinggi dan terbanding 7.

Apabila ada memori banding yang diterima 14 (empat belas) hari oleh pengadilan negeri setelah berkas dikirim,

maka

pengadilan

negeri

mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya 8.

Putusan banding dari pengadilan tinggi 2 (dua) hari diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

Catatan : -

Dalam

setiap

dilampirkan

soft


putusan copy

harus masing-

9

masing

putusan,

apabila

tidak

disertai makam berkas dinyatakan tidak lengkap. -

Dalam setiap putusan banding yang diterima dari pengadilan tinggi harus disertai soft copy.

C.

PROSES KASASI

1.

Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah 14 (empat belas) hari putusan banding diberitahukan kepada para pihak

2.

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada 2 (dua) hari kerja termohon kasasi, setelah pernyataan kasasi diterima

3.

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori 14 (empat belas) hari kasasinya setelah permohonan kasasinya diajukan

4.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada 2 (dua hari) kerja termohon

kasasi,

setelah

permohonan

kasasi diajukan 5.

Kontra memeori kasasi dapat diserahkan 14 (empat belas) hari oleh termohon kasasi, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi

6.

Pengiriman

berkas

perkara

kasasi

ke 60 (enam puluh) hari

mahkamah agung sejak pernyataan kasasi kerja diterima 7.

Putusan kasasi diberitahukan kepada para 2 (dua) hari pihak, setelah putusan diterima.

Catatan : -

Dalam

setiap

dilampirkan masing

soft

putusan,

putusan copy apabila

harus masingtidak

disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. -

Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah agung dimohoon disertai soft copy


10

D.

PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1.

Penerimaan permohonan dan pencatatan 1 (satu) hari kerja dalam register peninjauan kembali

2.

Pernyataan

peninjauan

diajukan,

setelah

kembali

dapat 180 (seratus delapan

putusan

kasasi puluh) hari

diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan peninjauan kembali. 3.

Pemberitahuan kembali

permohonan

kepada

termohon

peninjauan 2 (dua) hari kerja peninjauan

kembali, setelah permohonan peninjauan kembali diterima. 4.

Jawaban atas alasan peninjauan kembali 30 (tiga puluh) hari dapat diserahkan oleh termohon peninjauan kembali,

setelah

termohon

kembali

menerima

alasan

peninjauan peninjauan

kembali 5.

Setelah jawaban diterima dari termohon 30 (tiga puluh) hari peninjauan kembali,

berkas peninjauan

kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung 6.

Putusan peninjauan kembali diberitahukan 2 (dua) hari kepada

para

pihak,

Dalam

setiap

setelah

putusan

diterima.

Catatan : -

dilampirkan masing

putusan

soft

putusan,

copy

harus masing-

apabila

tidak

disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. -

Dalam setiap putusan peninjauan kembali

yang

diterima

dari

mahkamah agung dimohon disertai soft copy

E.

DELEGASI

1.

Permintaan bantuan

pemberitahuan ke 1 (satu) hari kerja

pengadilan negeri lain / delegasi 2.

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut 3 (tiga) hari kerja harus sudah dijalankan, setelah permintaan


11

bantuan tersebut diterima 3.

Pengiriman

kembali

relaas

kepada 2 (dua) hari kerja

pengadilan negeri pemohon bantuan 4.

Wakil panitera melakukan pengawasan Setiap saat terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila

telah

melapor

melaksanakan

kepada

tugasnya

wapan

memperlihatkan

dengan

relaas-relaas/hasil

pekerjaannya. 5.

Setiap pengadilan negeri menunjuk petugas 1 (satu) hari kerja untuk

melaksanakan

delegasi

dari

pengadilan negeri pemohon

F.

SITA DAN EKSEKUSI

(1)

SITA JAMINAN

1.

Panitera

muda

perdata

meneliti Hari itu juga

kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari majelis hakim 2.

Setelah pemohon membayar SKUM dan Hari itu juga mencatatnya

ke

penyitaan,

dalam

buku

kepaniteraan

register perdata

mempersiapkan penunjukan jurusita 3.

Setelah menerima berkas sita jaminan dar 3 (tiga) hari kepaniteraan

perdata,

jurusita

melaksanakan sita jaminan. 4.

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan 1 hari kepada

Kepaniteraan

Perdata

(setelah

pelaksanaan sita jaminan).

(2)

Aanmaning

1.

Surat

masuk

permohonan

aanmaning, Hari itu juga

disposisi KPN dan Pansek. 2.

Panitera

Muda

Perdata

meneliti 1 (satu) hari

kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek dan mencatatnya ke dalam Register Eksekusi.


12

3.

Setelah

Pemohon

Kepaniteraan

membayar

Perdata

SKUM, Hari itu juga

mempersiapkan

penetapan KPN 4.

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran Hari itu juga oleh Kepaniteraan Perdata kepada KPN untuk

ditetapkan

hari

dan

tanggal

peneguran. 5.

Panitera

menunjuk

Jurusita

melakukan Hari itu juga

pemanggilan 6.

Hari dan tanggal pelaksanaan

7 hari kerja

aanmaning diperhitungkan :

14 hari kerja

-

Untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri.

-

Apabila tempat tinggal Pemohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri.

7.

Jurusita melakukan pemanggilan kepada Hari itu juga atau max. Termohon

3 hari sebelum hari/tgl peneguran yang telah ditetapkan

8.

Setelah

dilakukan

peneguran,

Ketua Hari itu juga

Pengadilan Negeri membuat Berita Acara Peneguran

(3)

SITA EKSEKUSI

1.

Surat masuk permohonan sita eksekusi, Hari itu juga/ 1 hari didisposisi KPN dan Pansek.

2.

Panitera

Muda

kerja Berikutnya

Perdata

meneliti 1 (satu) hari

kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya ke dalam Buku Register Eksekusi. 3.

Setelah

Pemohon

Kepaniteraan penetapan

membayar

Perdata KPN,

SKUM, 2 (dua) hari

mempersiapkan

untuk

selanjutnya

dibuatkan penetapan sita eksekusi. 4.

KPN/Pansek

meneliti

Penetapan

Sita Hari itu juga

Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN. 5.

Panitera

menunjuk

Jurusita

untuk Hari itu juga

melakukan pemberitahuan eksekusi


13

6.

Setelah menerima berkas sita eksekusi dari 3 (tiga) hari Kepaniteraan

Perdata,

Jurusita

melaksanakan Sita Eksekusi. 7.

Setelah pelaksanaan sita eksekusi, Jurusita 1 (satu) hari menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Kepaniteraan Perdata

(4)

EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

1.

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Hari itu juga KPN dan Pansek

2.

Panitera

Muda

Perdata


kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek. 3.

Setelah

Pemohon

Kepaniteraan penetapan

membayar

Perdata KPN,

SKUM, Hari itu juga

mempersiapkan

untuk

selanjutnya

dibuatkan penetapan eksekusi. 4.

KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Hari itu juga untuk ditandatangani oleh KPN.

5.

Panitera menunjuk Jurusita.

6.

Setelah menerima berkas eksekusi dari 3 (tiga) hari Kepaniteraan

Hari itu juga

Perdata,

Jurusita

melaksanakan Rapat Koordinasi. 7.

Jurusita

melaksanakan

pemberitahuan 3 hari sebelum

pelaksanaan eksekusi kepada para pihak.

hari/tanggal peneguran yg ditetapkan

8.

Setelah

pelaksanaan

menyerahkan

eksekusi,

berkas

eksekusi

Jurusita 1 hari kepada

Kepaniteraan perdata

(5)

EKSEKUSI LELANG

1.

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Hari itu juga KPN dan Pansek.

2.

Panitera

Muda

Perdata


kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.


14

3.

Setelah

Pemohon

Kepaniteraan

membayar

Perdata

SKUM, 2 (dua) hari

mempersiapkan

penetapan, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang. 4.

KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Hari itu juga Lelang untuk ditanda tangani oleh KPN.

5.

Setelah

penetapan

ditandatangani, 2 (dua) hari

Kepaniteraan Perdata mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang,

Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masingmasing perkara.

G.

LAPORAN

PERKARA

DISERAHKAN

PERDATA

KEPADA

(UNTUK

KEPANITERAAN

HUKUM) 1.

Panitera

Muda

Perdata

menyerahkan Tanggal

3

setiap

Laporan bulanan kepada Panitera Muda bulannya Hukum. 2.

Panitera

Muda

Perdata

menyerahkan Tanggal 3 setiap

4

laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda bulannya Hukum. 3.

Panitera

Muda

Perdata

menyerahkan Tanggal 3 setiap

6

laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda bulannya Hukum. 4.

Panitera

Muda

Perdata

menyerahkan Tanggal 3 januari

laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum.


15

A. KEPANITERAAN HUKUM NO. URAIAN KEGIATAN A.

LAPORAN BULANAN

1.

Membuat

WAKTU PENYELESAIAN

laporan

keadaan

perkara Tanggal 5 tiap bulannya

keuangan


KETERANGAN

pidana/perdata 2.

Membuat

laporan

pidana/perdata 3.

Membuat

laporan

jenis


pidana/perdata

B.

LAPORAN 4 (EMPAT) BULANAN

1.

Membuat laporan perkara pidana/perdata Tanggal yang dimohonkan banding

2.

Membuat laporan perkara pidana/perdata Tanggal




4

5

tiap

4

5

tiap

4

5

tiap

4

5

tiap

6

5

tiap

6

5

tiap

4

bulannya

C.

LAPORAN 6 (ENAM) BULANAN

1.

Membuat laporan tentang kegiatan hakim Tanggal perkara pidana

bulannya

Membuat laporan tentang kegiatan hakim Tanggal perkara perdata

bulannya

D.

LAPORAN LAIN

1.

Membuat laporan pelaksanaan tugas hakim Tanggal pengawas dan pengamat (KIMWASMAT)

2.

tiap

bulannya

yang dimohonkan grasi/remisi

2.

5

bulannya

yang dimohonkan eksekusi 5.

4

bulannya

yang dimohonkan peninjauan kembali 4.

tiap

bulannya

yang dimohonkan kasasi 3.

5

bulannya

Membuat statistic perkara perdata dan 7 (tujuh) hari kerja perkara pidana setiap awal tahun

E.

PENGADUAN

1.

Menerima

surat-surat

pengaduan

dan 1 (satu) hari kerja

mengagenda 2.

Membuat

formulir

pengaduan

untuk 1 (satu) hari kerja

diserahkan kepada ketua pengadilan negeri 3.

Membuat pengantar hasil telah pengaduan


1 (satu) hari kerja 16

F.

TUGAS LAIN

1.

Menyusun dan menata arsip perkara yang Berdasarkan kebutuhan diterima dari kepaniteraan perdata dan pidana

2.

Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk 1 (satu) hari kerja dari notaries dan lain-lain


17

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

1. WAKIL SEKRETARIS NO. URAIAN KEGIATAN 1.

Membuat

program

WAKTU PENYELESAIAN kerja

KETERANGAN

pelaksanaan 10 (sepuluh) hari kerja

anggaran selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA 2.

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan 10 (sepuluh) hari kerja tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan

3.

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Setiap hari sub

bagian

umum,

keuangan

dan

kepegawaian 4.

Mengoreksi dan mengkoordinir surat-surat 1 (satu) hari kerja keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian

5.

Melakukan

koordinasi

dengan

instansi Sesuai

terkait 6.

dengan

kebutuhan

Menyusun data untuk keperluan evaluasi 3 (tiga) hari kerja dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan

kepada

pimpinan

melalui

panitera/sekretaris

2. SUB URUSAN UMUM NO. URAIAN KEGIATAN A.

WAKTU PENYELESAIAN

KETERANGAN

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN Surat masuk adalah semua surat-surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan, ijin penggeledahan, dan ijin penyitaan) yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan diterima pada Urusan Umum atas delegasi Panitera/Sekretaris


18

(1)

Pengelolaan surat masuk

1.

Surat yang diterima diberikan tanda terima 1 (satu) hari kerja dan diagendakan pada buku agenda surat masuk,

diberikan

nomor

dan

lembar

disposisi, untuk diteruskan ke KPN atau WKPN. 2.

Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1 (satu) hari kerja mendisposisi surat. (kecuali Ketua Dinas Luar)

3.

Surat kembali ke panitera/sekretaris untuk 1 (satu) hari kerja didisposisi

4.

Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh 1 (satu) hari kerja staf panitera/sekretaris kepada wasek atau wapan

5.

Surat

yang

memerlukan 1 (satu) hari kerja

jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi

(2)

Pengelolaan Surat Keluar

1.

Surat diagenda dalam buku agenda surat 1 (satu) hari kerja keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada urusan umum sebagai arsip.

2.

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan Hari itu juga dilaksanakan setiap hari, sedangkan suratsurat yang sangat penting dikirim melalui kurir.

B.

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN

1.

Pencatatan asset/barang milik Negara setiap 2 (dua) hari kerja ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN

2.

Pencatatan barang-barang persediaan (ATK)

2 (dua) hari kerja

3.

Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) 3(tiga) hari kerja BMN

4.

Pembuatan daftar barang ruangan (DBR) 3 (tiga) hari kerja yang berlaku selama 1(satu) tahun

5.

Pembuatan kartu inventaris barang (KIB)


1 (satu) hari kerja

19

6.

Pembuatan laporan neraca (SIMAK-BMN) ke 3 (tiga) hari Sub urusan keuangan, (dan dilaporkan setiap akhir bulan)

7.

Membuat laporan barang milik Negara 7 (tujuh) hari kerja setiap semester ke instansi terkait

8.

Melakukan opname barang setiap bulan

3 (tiga) hari kerja

9.

Pendataan barang inventaris yang telah 14 (empat belas) hari dirusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk kerja diusulkan penghapusan

10.

Perpanjangan pajak kendaraan operasional Sesuai kebutuhan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

11.

Perbaikan

dan

perawatan

kendaraan Sesuai kebutuhan

operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki 12.

Perawatan dampemeliharaan gedung kantor Sesuai kebutuhan secra periodic

13.

Perbaikan dan perawatan meubelair yang Sesuai kebuuhan masih bisa diperbaiki

C.

ADMINISTRASI PERENCANAAN

1.

Menghimpun data dan sarana penunjang 7 (tujuh) hari kerja dari Ketua, Wakil Ketua, hakim, Panitera/Sekretaris,

Panitera

Pengganti,

Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang 2.

Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang 10 (sepuluh) hari berhubungan dengan sarana dan prasarana

3.

Menyusun Rencana kerja dan program kerja 7 (tujuh) hari urusan umum setiap awal tahun

D.

KERUMAHTANGGAAN

(1)

Pengelolaan Perpustakaan

1.

Mencatat buku baru yang diterima kedalam 1 (satu) hari buku agenda, buku induk dan penomoran menurut

klasifikasi

oleh

petugas

perpustakaan 2.

Membuat perencanaan dan mengusulkan 3 (tiga) hari pengadaan

buku-buku,

undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku


20

yang ada relevansinya dengan kedinasan. (Setiap akhir tahun oleh Kepala Urusan Umum) 3.

Membuat catatan peminjaman buku dan Hari itu juga pengembalian buku peminjaman

4.

Melakukan pemeliharaan

dan perawatan Sesuai kebutuhan

koleksi-koleksi buku-buku dua minggu sekali

(2)

Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaraan Gedung

1.

Memanaskan genset

Sesuai kebutuhan

2.

Perawatan dan pemeliharaan gedung

Sesuai kebutuhan

3.

Perawatan

dan

pemeliharaan

barang Sesua kebutuhan

inventaris kantor

(3)

Keamanan

1.

Menyusun Uraian Tugas (Job Description) 1 (satu) hari kerja satuan pengamanan setiap 6 (enam) bulan

2.

Melakukan

pertemuan

dalam

rangka 1 (satu) hari kerja

evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf urusan umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan 3.

Melakukan pengontrolan lingkungan kantor Setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf urusan umum

4.

Melakukan

koordinasi

dengan

aparat Sesuai kebutuhan

keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM) 5.

Mengarahkan semua tamu untuk melapor Setiap hari ke piket

6.

Melakukan pengontrolan semua ruangan Setiap hari kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci oleh satuan pengamanan

7.

Menyalakan lampu di malam hari di luar Setiap hari ruangan

seperlunya

dilaksanakan

oleh

petugas pengamanan. Mencatat dalam buku bagi pegawai atau Sesuai kebutuhan pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor diluar jam kerja


21

(4)

Kebersihan

1.

Menyusun uraian tugas (job description) 1 (satu) hari kerja petugas kebersihan dan penangungjawab petugas kebersihan

2.

Mengontrol

pelaksanaan

tugas

sesuai Setiap hari kerja

dengan uraian tugas

3. SUB URUSAN KEPEGAWAIAN NO. URAIAN KEGIATAN A.

WAKTU PENYELESAIAN

KETERANGAN

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

1.

Mengelola surat dinas penting yang telah disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri : a. Surat

yang

diterima

Kepegawaian

dari

Pengadilan

Sub

Urusan Hari itu juga

disposisi

Ketua

Negeri

dan

Panitera/Sekretaris di agenda pada buku surat masuk. b. Surat-surat yang memerlukan tindak 2 (dua) hari kerja lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan

koreksi

oleh

Kepala

Urusan

Kepegawaian. c. Mengirimkan

surat

yang

telah 1 (satu) hari kerja

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Sub Urusan Umum. 2.

Pengelolaan

file

hakim

dan

pegawai Setiap hari kerja

pengadilan negeri 3.

Mengadakan

inventarisasi

jumlah

data 4 (empat) hari kerja

pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian 4.

Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) 4 (empat) hari kerja disusun

pada

akhir

tahun

anggaran,

pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian


22

5.

Penyusunan daftar urut senioritas (DUS) Setiap hari kerja Hakim Pengadilan Negeri

6.

Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan Setiap hari kerja daftar

pulang

Hakim

dan

Pegawai

Pengadilan Negeri. 7.

Perekapan

absensi

Hakim

dan

karyawan/karyawati Pengadilan negeri : a. Pengumpulan

daftar

absensi

dan 2 (dua) hari kerja

pengetikan hasil perekapan absen b. Koreksi oleh Kaur Kepegawaian c. Penyerahan

rekap

absensi

1 (satu) hari kerja kepada

bagian keuangan untuk uang makan Tanggal dan uang remunerasi. 8.

Pembuatan

Surat

5

setiap

bulannya

Keputusan

mengenai 1 (satu) hari kerja

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Pontianak 9.

Pembuatan

Surat

Keputusan

mengenai 1 (satu) hari kerja

Pengelola Keuangan, meliputi SK Pejabat membuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia

Pengadaan,

Petugas

Pengelola

Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), SK Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan, serta SK Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. 10.

Pembuatan SK Honorer (pramubakti, supir, 1 (satu) hari kerja satpam)

11.

Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Sesuai kebutuhan Hakim Pengamat

12.

Membuat jadwal piket karyawan/karyawati 1 (satu) hari kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B.

PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

1.

Meneliti

kelengkapan

berkas

usulan, 7 (tujuh) hari kerja

pengetikan usulan, dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian 2.

Proses penomoran dan pengiriman berkas 1 (satu) hari kerja yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh

Ketua

Pengadilan

Negeri

atau

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri


23

(1)

Kenaikan Pangkat Reguler

1.

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang 2 (dua) hari kerja akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun.

2.

Pengumpulan

data

Pendukung

usulan 5 (lima) hari kerja

Kenaikan Pangkat 3.

Koreksi oleh Kaur Kepegawaian terhadap 3 (tiga) hari kerja usulan kenaikan pangkat regular

(2)

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1.

Dibuat telaahan

2 (dua) hari kerja

2.

Dilakukan Baperjakat

Sesuai kebutuhan

3.

Pengetikan

usulan

dan

koreksi

Kaur 2 (dua) hari kerja

Kepegawaian 4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang 2 (dua ) hari kerja telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak

(3)

Kenaikan Pangkat Pilihan

1.

Dibuat telaahan

1 (satu) hari kerja

2.


Sesuai kebutuhan

3.

Pengetikan

usulan

dan

koreksi

Kaur 2 (dua) hari kerja

Kepegawaian 4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang 2 (dua) hari kerja telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak

(4)

Kenaikan Pangkat Pengabdian

1.

Pengumpulan Data

5 (lima) hari kerja

2.

Meneruskan usul kenaikan pangkat

5 (lima) hari kerja

3.

Pengetikan

usulan

dan

koreksi

Kaur 3 (tiga) hari kerja

Kepegawaian 4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang 2 (dua) hari kerja telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak

C.

KENAIKAN GAJI BERKALA

1.

Menyusun daftar hakim dan pegawai yang

4 (empat) hari kerja

akan naik gaji berkala setiap akhir tahun 2.

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 7 (tujuh) hari kerja


24

1 (satu) bulan sebelum TMT Kenaikan gaji berkala

3.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, 2 (dua) hari kerja pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan

D.

MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Membuat Surat Perintah Melaksanakan 1 (satu) hari kerja tugas

dan

Surat

Perintah

Menduduki

Jabatan. 2.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, 2 (dua) hari kerja bendahara, dan dimasukkan ke file yang bersangkutan

E.

USUL JABATAN

1.

Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan

3 (tiga) hari kerja

2.


Sesuai kebutuhan

3.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang 2 (dua) hari kerja telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak

F.

USUL PENSIUN

1.

Pengumpulan data dilakukan 6 (enam) bulan 5 (lima) hari kerja sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

2.

Mengirimkan usul pensiun yang telah 2 (dua) hari kerja ditandatangani

oleh

Ketua

Pengadilan

Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak

G.

USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

1.

Pengumpulan

data

untuk

hakim

dan Setiap awal tahun

pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dilakukan pada awal tahun 2.

Mengirimkan usulan tanda penghargaan 8 (delapan) hari kerja satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak.


25

H.

CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Pengetikan surat cuti

1 (satu) hari kerja

2.

Mencatat pada buku agenda cuti

1 (satu) hari kerja

3.

Menyampaikan kepada yang bersangkutan 1 (satu) hari kerja dan arsip file yang bersangkutan

I.

PEMBUATAN DP3

1.

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan 1 (satu) hari kerja pada atasan langsung yang dinilai.

2.

Pengetikan/pembuatan DP3 : -

Untuk

Hakim,

Pejabat

Struktural, 15 (lima) hari kerja

Panitera Pengganti dan Jurusita -

Untuk pegawai diserahkan ke Sub 7 (tujuh) hari kerja Urusan masing-masing

3.

Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang 5 (lima) hari kerja dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan

kembali

ke

file

yang

bersangkutan tersebut

J.

HUKUMAN DISPLIN

1.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan 1 (satu) hari kerja Negeri

2.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan 2 (dua) hari kerja diberikan kepada tim pemeriksa

3.

Membuat dan mengirim surat pemanggilan

3 (tiga) hari kerja

4.

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Sesuai kebutuhan

5.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan 2 (dua) hari kerja Negeri

serta

tindak

lanjut

sesuai

rekomendasi

4. SUB URUSAN KEUANGAN NO.

URAIAN KEGIATAN

A.

PERENCANAAN ANGGARAN

1.

WAKTU PENYELESAIAN

KETERANGAN

a. Membuat dan menyusun RKA-KL dan Bulan Februari data pendukung kelengkapan untuk segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi Pontianak


26

B.

ADMINISTRASI KEUANGAN

1.

Mengagenda surat masuk yang sudah Hari itu juga didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima.

2.

Surat Keluar/jawaban surat

1 (satu) hari kerja

3.

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi

1 (satu) hari kerja

4.

Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang 2 (dua) hari kerja disampaikan ke Bank

C.

PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

Gaji Induk

1.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan 3 (tiga) hari kerja aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK Kenaikan Pangkat,

Tunjangan

Istri/anak

dan

SK

mutasi). Dilakukan setiap awal bulan. 2.

Membuat faktur pajak / surat setoran pajak 1 (satu) hari kerja (SSP)

3.

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya

4.

Pengajuan

Surat

Pernyataan

1 (satu) hari kerja

Tanggung 1 (satu) hari kerja

Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran 5.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 2 (dua) hari kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani

oleh

Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). 6.

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) 1 (satu) hari kerja ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara (KPPN) (2)

Gaji Susulan

1.

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan 3 hari kerja gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi).

2.

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak 1 hari kerja (SSP).


27

3.

Koreksi

daftar

gaji

susulan

dan 1 hari kerja

kelengkapannya. 4.

Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan 1 hari kerja gaji

dan

kelengkapannyabeserta

Surat

pernyataanTanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 2 hari kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani

Pejabat

Penandatangan

Surat Perintah Membayar (SPM). 6.

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) 2 hari kerja ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara (KPPN). (4)

Uang Makan

1.

Membuat

dan

mengkoreksi

Daftar 2 hari kerja

Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi

absensi

Kepegawaian

pada

dari

Sub

tanggal

Urusan

5

setiap

bulannya. 2.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab 1 hari kerja Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 1 hari kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP).

4.

Penandatanganan Surat Perintah Membayar 1 hari kerja (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

5.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN).

(5)

Uang Lembur

1.

Membuat Surat Perintah Lembur yang 1 hari kerja ditandatangani

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA). 2.

Membuat Daftar Absen Lembur.

2 hari kerja

3.

Penandatanganan oleh penerima/ yang 1 hari kerja diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).


28

4.

Pembuatan daftar nominatif uang lembur 1 hari kerja dan Surat Pernyataan Tanggung Jwab Mutlak (SPTJM).

5.

Penandatanganan daftar nominative uang 1 hari kerja lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

6.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 1 hari kerja dan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP).

7.


8.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN). (6)

Gaji ke-13

1.

Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan 3 hari kerja pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

2.

Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak 1 hari kerja (SSP).

3.

Koreksi

daftar

gaji

ke-13

dan 1 hari kerja

kelengkapannya 4.

Pengajuan

daftar

kelengkapannya

gaji

dan

ke-13

Surat

dan 1 hari kerja

Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran. 5.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 1 hari kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran. 6.


7.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN).


29

(7)

Remunerasi dan Pertanggungjawabannya

1.

Membuat daftar nominative remunerasi 3 hari kerja Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub Urusan Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Pengadilan Tinggi Pontianak.

2.

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara 1 hari kerja Pengeluaran dan Kaur Keuangan

3.

Penandatanganan rekapitulasi permintaan 1 hari kerja remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran

4.

Mengirim

rekapitulasi

permintaan 1 hari kerja

remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pontianak. 5.

Daftar

Nominatif

Remunerasi

harus 7 hari kerja

ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi. 6.

Penandatanganan

rekapitulasi 1 hari kerja

pertanggungjawaban

permintaan

remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran. (8)

Pengajuan Uang Persediaan

1.

Mengajukan permintaan Kartu Pengawas 3 hari kerja (Karwas)

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban

kas

di

pengeluaran

lalu

untuk

tahun

bendahara syarat

pengajuan uang persediaan (UP). 2.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN). (9)

Tambahan Uang Persediaan (TUP)

1.

Pembuatan surat permohonan permintaan Sesuai kebutuhan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaabnn (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup.


30

2.

Pembuatan surat permohonan permintaan 1 hari kerja Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor Wilayah Perbendaharaan Negara.

3.

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan 1 hari kerja (TUP) dengan Kelengkapannya

4.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN). (10) Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 1.

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) 2 hari kerja dan kelengkapannya

2.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN) (11) Pengajuan SPM Langsung (LS) 1.

Membuat

SPM

Langsung

(LS)

dan 1 hari kerja

kelengkapannya 2.


Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

(KPPN). (12) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 1.

Menerima, membukukan dan menyetorkan Setiap bulan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi, dilaksanakan setelah Bendahara Penerimaan menerima uang dari bagian Perdata.

2.

Melaporkan

pembukuan

penyetoran

untuk

disertai

ditandatangani

bukti Setiap bulan oleh

Panitera/Sekretaris pada setiap penyetoran. 3.

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Tanggal 10 Pajak

(PNBP)

ke

Pengadilan

Tinggi setiap bulannya

Pontianak.


31

D.

PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN

KEUANGAN (1)

Pelaporan

bulanan

Sistem

Akuntansi

Penguna Anggaran (SAKPA) 1.

Pembuat Pelaporan memasukkan data ke 1 hari kerja aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.

2.

Surat

Perintah

Membayar

yang

telah 2 hari kerja

disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA. 3.

Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan 1 hari kerja hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.

4.

Membuat laporan ke KORWIL dan ke Kantor 1 hari kerja Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAKBMN dari Sub Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya

5.

Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, 1 hari kerja Biro

Keuangan

MARI,

Badan

Urusan

Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya (2)

Pelaporan Keuangan setiap Triwulan

1.

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan 2 hari kerja Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar/dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung RI.

2.

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan : -

Melakukan input data aplikasi PP No. 39 1 hari kerja Tahun

2006

Pengadilan

formulir

Tinggi

Penandatanganan

A

untuk

Pontianak oleh

dan

Pejabat

Pembuat Komitemn (P2K). -

Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Koordinator Wilayah.


1 hari kerja

32

3.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Setiap akhir

Pemerintah (LAKIP) :

tahun

-

Pembuatan LAKIP

1 hari kerja

-

Pengiriman

ke

Pengadilan

Tinggi

Pontianak.

E.

PENATAUSAHAAN

DAN

PENGAWASAN

ANGGARAN (1)

Buku Kas Umum

1.

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi 1 hari kerja penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

2.

Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan 1 hari kerja ditandatangani

oleh

Kuasa

pengguna

Anggara (KPA). (2)

Buku Pembantu

1.

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada 1 hari kerjass setiap transaksi dan ditutup setiap bulan.

2.

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap 1 hari kerja ada transaksi yang ada di rekening giro.

3.

Buku pembantu pajak dibukukan pada 1 hari kerja setiap transaksi/ pembayaran surat setoran pajak (SSP).

(3)

Kuasa

Pengguna

Anggaran

melakukan Tiga bulan

pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, sekali Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri Sintang

SETYANTO HERMAWAN, SH. MHum NIP. 19640410 199212 1 001


: :

Sintang 02 April 2012

Panitera/Sekretaris

ABRAHAM M. SOUISA NIP. 19571103 198003 1 003

33

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Recommend Documents