KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR MATARAM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN LAPORAN POLISI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MATARAM
Mataram, 01 Januari 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN LAPORAN POLISI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MATARAM
I. PENDAHULUAN a. Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat. b. Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau to protec and to serve. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan
yang
dilaksanakan
oleh
anggota
Polri
dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia. c. Prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama didalam setiap unit kerja. Agar prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani maka disusun adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
parameter
atau
tolak
ukur
pelaksanaan
tindakan
penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya Standar Operasional
2
[email protected]
Prosedur (SOP), hubungan antara penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima. d. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat berupaya memberikan pedoman secara aplikatif. Pedoman atau acuan didasarkan kepada pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan peranannya. Pedoman ini juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Trust Building) yang pada akhirnya akan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat (Partnership Building) dalam mendukung pencapaian penegakan hukum. 2. Dasar a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI; d. Juklak dan juknis Administrasi Penyidikan. 3. maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses pendistribusian laporan polisi yang telah diterima serta wujud
3
[email protected]
standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. b. Tujuan Tujuan pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh penyidik dan satuan unit kerja Sat Reskrim Polres Mataram untuk menjadikan penyidik yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. 4. Ruang Lingkup Ruang Iingkup pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi proses pendistribusian laporan polisi yang telah diterima yang dilakukan anggota pengemban fungsi Reskrim di jajaran Polres Mataram, Polda NTB. 5. Tata Urut I. II.
PENDAHULUAN PELAKSANAAN SOP
III. ADIMINISTRASI SOP IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN V.
PENUTUP
6. Pengertian a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.
4
[email protected]
b. Laporan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. c. Pengaduan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. d. Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. e. Penyidikan Penyidikan ada!ah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dalam melaksanakan tugas pendistribusian laporan polisi yang telah diterima yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP).
5
[email protected]
Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai Iangkah langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja
dan
aliran
kerja
yang
teratur,
sistematis,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan. PELAKSANAAN SOP PENDISTRIBUSIAN LAPORAN POLISI 1) Urmin Sat Reskrim menerima Laporan Polisi dari SPK sesuai jumlah yang diterima dari SPK. 2) Urmin Sat Reskrim mengagendakan Laporan Polisi yang diterima dari SPK dan didatakan dalam buku B1. 3) Laporan Polisi kemudian diajukan ke Kasat Reskrim dengan dilampiri takah. 4) Urmin mengagendakan kembali berdasarkan takah dari Kasat Reskrim untuk distribusikan ke masing-masing Unit Reskrim berdasarkan disposisi dari Kasat Reskrim, dan 1 (satu) file LP diberikan kepada Urmin sebagai arsip. 5) Kemudian oleh Staf Urmin diagendakan ke dalam buku B1. 6)
Petugas
yang
mengawaki
/
yang
membidangi
dalam
pengagendaan Laporan Polisi dibutuhkan ketelitian, kesabaran,
6
[email protected]
kerapian dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta menguasai administrasi. 7)
Dalam pendistribusian dari Urmin sampai dengan ke Unit Reskrim selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari.
Ill. ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1.
Penyelenggaraan
administrasi
penyidikan
dalam
aplikasi
penjabaran Standar Operasional Prosedur (SOP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku antara lain: a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; c.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI;
d. juklak dan juknis administrasi penyidikan. 2.
Pada jajaran Reskrim Polda NTB agar dapat mempedomani Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
sebagai
indikator
keberhasilan kenerja kesatuan.
IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1.
Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan melibatkan fungsi dan peran pengawas penyidik dan komisi pengawas penyidik di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
7
[email protected]
2.
Sistem pelaporan secara berkala dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai indikator keberhasilan kinerja anggota Reskrim dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
V. PENUTUP Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Reskrim dalam rangka proses pendistribusian laporan polisi yang telah diterima guna terwujudnya penyidik Sat Reskrim Polres Mataram yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia.
Mataram, 01 Januari 2016 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MATARAM KASAT RESKRIM
HARIS DINZAH, S.H., S.I.K AKP NRP 83121453
8
[email protected]
