(2)
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA
Januari 2009 D E P A R T E M E N
D I R E K T O R A T
P E K E R J A A N
J E N D E R A L
D I R E K T O R A T
B I N A
B I N A
U M U M
M A R G A
T E K N I K
Jl. Pattimura No. 20 Gd. Sapta Taruna Lt. VI Keb-Baru Telp/Fax (021) 7251544 - 7247283 Jkt 12110
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA
A. Maksud Dokumen ini dimaksudkan sebagai petunjuk umum dalam rangka penyiapan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pekerjaan layanan konsultan yang akan dilelangkan.
B. Tujuan Dokumen ini dibuat dengan tujuan agar penyusunan KAK dapat lebih sistematis dan jelas, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pemberi tugas dengan penyedia jasa terhadap sasaran yang hendak dicapai untuk paket pekerjaan yang akan dilelangkan.
C. Ruang Lingkup Dokumen ini memuat acuan dasar penyusunan KAK di lingkungan Subdit Teknik Jembatan.
D. Acuan Normatif 1. Keppres
RI
No.
80/2003
dan
Perubahannya
tentang
“Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah” 2. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
No.207/PRT/M/2005
tentang
“Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronika”
E. Pihak Terkait/Terlibat 1. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) 2. Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) 3. Pengawas Pekerjaan (Project Officer) 4. Panitia Lelang
2 - 1/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
F. Prosedur 1. Umum Sebelum melaksanakan pengadaan, pengguna jasa wajib menyusun dan mempersiapkan KAK dengan tujuan sebagai berikut : a) Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan. b) Sebagai acuan dan informasi mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya bagi para konsultan yang diundang. c) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak, dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan. d) KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Uraian pendahuluan, berisi penjelasan mengenai gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, dan keluaran. 2) Data penunjang, berisi data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain Data dasar, Standar teknis, Studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan lain-lain. 3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan, berisi penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. 4) Ketentuan tentang jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan, antara lain laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft awal dan laporan akhir.
2 - 2/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
2. Bentuk Susunan KAK a) Maksud KAK dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai latar belakang diperlukan pekerjaan ini dan harus mengacu kepada Tugas Pokok (TUSI) Subdit Teknik Jembatan. b) Tujuan KAK ditujukan sebagai penjelasan mengenai produk yang akan dihasilkan. c) Sasaran Pokok bahasan KAK adalah mengenai manfaat yang hendak dicapai dari paket pekerjaan yang meliputi:
Internal
External :
:
Lingkungan PU Pusat dan Dinas PU Penyedia Jasa (Konsultan Perencana/Pengawas &
Kontraktor) dan Masyarakat (umum dan akademisi) d) Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan bertujuan membatasi kegiatan yang harus dilakukan penyedia jasa agar supaya sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat terpenuhi. e) Pengguna Jasa Pengguna Jasa adalah Satker Pembinaan dan Pengembangan Teknik Jalan dan Jembatan Direktorat Bintek Ditjen Bina Marga, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110. f) Sumber Dana Sumber dana yang membiayai paket pekerjaan ini adalah APBN Murni dengan nilai Rp. ………………….. g) Tenaga Ahli Kebutuhan personil konsultan harus direncanakan secara teliti dan cermat sesuai tingkat kesulitan pekerjaan, sedangkan jumlah personil
2 - 3/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
dan durasi pekerjaannya harus mencerminkan kapasitas konsultan agar dapat melaksanakan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah penentuan kebutuhan personil adalah 1) Jenis laporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa, seperti yang tercantum pada tabel 1-1. Tabel 2-1. Jenis Laporan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa
No.
Jenis Laporan
Pokok Bahasan a. Metodologi dan Rencana Kerja b. Organisasi Pekerjaan
1
Laporan Pendahuluan
c. Pemahaman KAK yang dituangkan dalam konsep awal kerangka pemikiran penyelesaian d. Mobilisasi personil a. Hasil pengumpulan data sekunder dan primer
2
Laporan Antara
b. Hasil kajian terhadap data survey c. Konsep perencanaan d. Progres kegiatan dan rencana selanjutnya a. Draft desain
3
Laporan Draft Awal
b. Gambar rencana c. Progres kegiatan dan rencana selanjutnya a. Penyempurnaan perencanaan.
laporan-antara
dan
progres
b. Detailed Engineeering Design c. Bersamaan dengan Laporan akhir dikumpulkan juga Dokumen Lelang mencakup: 4
Laporan Akhir
Vol. I
: Syarat-syarat kontrak
Vol. II
: Syarat-syarat umum kontrak
Vol. III : Spesifikasi Teknik Vol. IV : Gambar Rencana Vol V
: Perhitungan Kuantitas
2) Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis laporan Ketersediaan waktu penyelesaian suatu paket pekerjaan sangat tergantung turunnya DIPA (Daftar Isian Perencanaan Anggaran, ± 1.0 bulan) dan proses pelelangan (± 2.0 bulan). Dengan demikian alokasi waktu yang tersedia dalam satu tahun anggaran maksimal 8 bulan, sehingga perlu sekali mengalokasikan waktu yang tepat untuk penyelesaian tiap-tiap jenis laporan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, seperti yang tercantum pada tabel 1-2.
2 - 4/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
Tabel 2-2. Prosentase Alokasi Waktu setiap Jenis Laporan
No
Jenis Laporan
Prosentase Alokasi Waktu
1.
Laporan Pendahuluan
10% - 15%
2.
Laporan Antara
40% - 50%
3.
Laporan Draft Awal
25% - 40%
4.
Laporan Akhir
10% - 15%
3) Kualifikasi Tenaga Ahli yang diperlukan untuk setiap jenis laporan Berdasarkan alokasi waktu diatas, maka kebutuhan tenaga ahli untuk pekerjaan perencanaan teknis maupun studi-studi jembatan adalah seperti yang tercantum pada tabel 1-3. Tabel 2-3. Kualifikasi Tenaga Ahli untuk setiap Jenis Laporan
No.
Jenis Laporan
Kualifikasi
TENAGA AHLI (tergantung kebutuhan) 1 Laporan Pendahuluan a) Ketua Tim/Ahli Perencana Jembatan a) Ketua Tim/Ahli Perencana Jembatan b) Ahli Struktur/Teknik Jembatan 2 Laporan Antara c) Ahli Geodesi d) Ahli Geoteknik e) Ahli Hidrologi a. Ketua Tim/Ahli Perencana Jembatan b. Ahli Struktur/Teknik Jembatan c. Ahli Struktur Beton 3 Laporan Draft Awal d. Ahli Struktur Baja e. Ahli Kuantitas dan Biaya f. Ahli Spesifikasi Teknik a. Ketua Tim/Ahli Perencana Jembatan b. Ahli Struktur/Teknik Jembatan 4 Laporan Akhir c. Ahli Kuantitas dan Biaya d. Ahli Spesifikasi Teknik ASISTEN TENAGA AHLI (tergantung kebutuhan) 1 Laporan Pendahuluan Tidak ada Ass. Struktur/Teknik Jembatan Ass. Geodesi 2 Laporan Antara Ass. Geoteknik Ass. Hidrologi 3 Laporan Draft Awal Ass. Struktur/Teknik Jembatan 4 Laporan Akhir Tidak ada
4) Jumlah Personil konsultan Jumlah personil konsultan berdasarkan jenis laporan adalah seperti yang tercantum pada tabel 1-4.
2 - 5/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
Tabel 2-4. Jumlah Personil Tenaga Ahli berdasarkan Jenis Laporan
No.
Tenaga Ahli
Jumlah Personil
TENAGA AHLI (tergantung kebutuhan) 1.
Ketua Tim
1
2.
Ahli Struktur/ Teknik Jembatan
1
3.
Ahli Geodesi
1
4.
Ahli Geoteknik
1
5.
Ahli Hidrologi
1
6.
Ahli Struktur Beton
1
7.
Ahli Struktur Baja
1
8.
Ahli Kuantitas dan Biaya
1
9.
Ahli Spesifikasi Teknik
1
ASISTEN TENAGA AHLI (tergantung kebutuhan) 1.
Ass. Ahli Struktur/ Teknik Jembatan
1
2.
Ass. Ahli Geodesi
1
3.
Ass. Ahli Geoteknik
1
4.
Ass. Ahli Hidrologi
1
5) Penyusunan Owner Estimate (OE) Format perhitungan OE mengacu kepada ketentuan Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004 sedangkan perhitungan Billing Rate tenaga ahli mengacu kepada SE Bappenas & Depkeu 1998 (1.5 x indeks BPS 1999-tahun pengadaan). Tabel 2-5. Billing Rate Tenaga Ahli
No.
Kualifikasi
Keterangan
BIAYA PERSONIL 1
Tenaga Ahli
2
Ass Tenaga Ahli
1.5 x indek BPS
BIAYA NON PERSONIL Tenaga Pendukung 1. Sekretaris L1
2. Operator komputer 3. Drafter 4. Pesuruh kantor 5. Penjaga kantor
2 - 6/7
2. POS: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
L2 L3
Komputer Supply Biaya Pengolah Data 1. Sewa computer Biaya Telekomunikasi
L4
1. Telepon 2. Fax Biaya Presentasi
L5
1. 2. 3. 4.
Honor pembahas Penggandaan Sewa infocus Konsumsi pembahas
Biaya Pelaporan
L6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Konsep Laporan Akhir Laporan Akhir Executive Summary Naskah Produk Akhir CD Laporan Akhir
2 - 7/7
