KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS LINTAS
Selong,
Januari 2015
BIDANG LAKA LANTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor : SOP/ /I/2015/Satlantas TENTANG
PELAYANAN PENANGANAN LAKA LANTAS SATUAN LALU LINTAS POLRES LOMBOK TIMUR I.
PENDAHULUAN
a. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, berdasarkan undang-undang mempunyai tugas untuk menjamin keamaan dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian.
b. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan personil polri yang bermoral, modern sesuai harapan masyarakat.
c. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas, melaksanakan kegiatan preventif antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penegakan hukum ( Gakkum ) lantas, Registrasi, Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, manajemen rekayasa lalu lintas, dan dikmas lantas.
d. Guna mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diatas maka disusun standar operasional prosedur
fungsi
lalu
lintas
masing-masing
unit
untuk
memberikan
perlindungan,pengayoman,dan pelayaan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat.
II.
DASAR HUKUM
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). b. Pasal 39 ayat 1 KUHAP. c. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. d. UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. e. PP No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
III.
PENGERTIAN LAKA LANTAS
Kecelakaaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan, jalan, dan lingkungan.
IV.
PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA LALU LINTAS
a. Mendatangi TKP laka, setelah menerima laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas. b. Petugas melaksanakan penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan, mencegah kemacetan. c. Petugas melaksanakan olah TKP untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi bukti petunjuk, keadaan, keterangan, serta identitas tersangka guna memberi arah bagi penyidikan selanjutnya. d. Petugas menyelamatkan korban dan mengamankan barang bukti.
V.
PERALATAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENANGANI TKP LAKA
a. Kendaraan petugas b. Kerucut lalu lintas c. Lampu peringatan d. Rambu-rambu lalu lintas
e. Segitiga pengaman f. Alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa TKP g. Alat pengukur jarak / meteran h. Alat pembuatan tanda di permukaan jalan i. Alat pemadam kendaraan j. Kamera k. Police line l. Kotak P3K
VI.
KELENGKAPAN PETUGAS
a. Rompi lalu lintas b. Peluit c. Sarung tangan d. Tongkat Polri e. Senjata api / Borgol
VII.
PEMERIKSAAN LAKA LANTAS
Pemeriksaan Laka Lantas adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan Keterangan, Kejelasan dari tersangka, Saksi yang dituangkan dalam BAP sehingga peranan atau kedudukan seseorang menjadi jelas dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dipersangkakan. Kegiatan pemeriksaan : a. Laporan Polisi b. Hasil Pemeriksaan di TKP c. Hasil Pemeriksaan Tersangka d. Hasil Pemeriksaan Saksi e. Hasil Pemeriksaan Ahli Waris f. Petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan
VIII.
MEKANISME PENANGANAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI LAKA LANTAS
SPRIN SITA BB BA SITA BB
SETELAH TERIMA BB LAKUKAN CEK BB
2
1
4
PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU
6
PETUGAS PENGELOLA BB
3
SIMPAN BB DIRUANG SIMPAN BB
5
7 9
8
CATAT DALAM BUKU REGISTER
SERAHKAN SURAT TANDA TERIMA BB
IX. MEKANISME PINJAM PAKAI BARANG BUKTI BON DARI ATASAN PENYIDIK BA PINJAM PAKAI
RIKSA ADM PINJAM PAKAI BB
1 PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU
2
3
PETUGAS PENGELOLA BB
9 10
SERAHKAN BB, UTUH SEPERTI SAAT MENERIMA BB
SETELAH TERIMA BB LAKUKAN CEK BB
4
5
6
AMBIL BB DIRUANG SIMPAN BB
8 7 CATAT DALAM BUKU REGISTER BB
X. MEKANISME PENGELUARAN DAN PENYERAHAN BARANG BUKTI
BON DARI ATASAN PENYIDIK BA PINJAM PAKAI
RIKSA ADM PINJAM PAKAI BB
1 PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU
2
9
PETUGAS PENGELOLA BB
8 10
3
4
6
AMBIL BB DIRUANG SIMPAN BB
7
SERAHKAN BB, UTUH SEPERTI SAAT MENERIMA BB
5 CATAT DALAM BUKU REGISTER BB
SETELAH TERIMA BB LAKUKAN CEK BB
XI.
PENYELESAIAN BP DAN PENYERAHAN BP
a. Penyelesaian dan penyerahan BP ke PN merupakan kegiatan ahkir dari proses penyidikan tindak pidana laka lantas. b. Penyusunan Isi Berkas Perkara 1. Sampul BP 2. Daftar isi 3. BA resume 4. LP 5. Sket TKP 6. BAP TKP 7. SPDP 8. BAP saksi 9. BAP Ahli waris 10. BAP Tersangka
11. Sprint penangkapan 12. BAP Penangkapan 13. Sprin Penyitaan Barang Bukti 14. BAP Penyitaan Barang Bukti 15. Surat Pengajuan Persetujuan Izin Khusus Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. 16. Surat Penetapan Penyitaan BB 17. Surat Pengajuan Penasehat Hukum 18. Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum 19. Surat Pernyataan Penolakan 20. Surat Permohonan VER 21. Surat Hasil VER 22. Surat Tanda Terima BB 23. Surat lain-lain yang terlampir 24. Daftar Saksi Tersangka Dan BB
c. Pemberkasan Merupakan kegiatan menyusun hasil penyidikan dalam bentuk tulisan dengan susunan, penjilidan, serta penyegelan.
d. Penyerahan Berkas Merupakan pengiriman BP berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada JPU yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu : 1. Tahap satu, penyidik hanya menyerahkan BP 2. Tahap dua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tsk dan BB kepada PU setelah BP dinyatakan lengkap oleh JPU. 3. Apabila dalam waktu 14 hari BP tidak dikembalikan oleh JPU maka penyidik dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan BB kepada JPU. e. Penghentian Penyidikan Laka Lantas (SP3) 1. Merupakan salah satu giat penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :
a) Tidak cukup bukti b) Peristiwa bukan merupakan tidak pidana kecelakaan lalu lintas c) Demi hukum karena : 1) Tersangka meninggal dunia. 2) Tuntutan tindak pidana kedaluarsa. 3) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti. f. Dalam hal penghentian penyidikan BP tidak dikirim ke PU, tetapi penyidik wajib mengirimkan SP3 kepada PU. a. Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan PU ditambah bukti baru, maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.
XII.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
a. Pengawasan 1. Analisa dan evaluasi hasil Laporan. 2. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon/HT ). 3. Mengontrol langsung proses penanganan kasus laka lantas. 4. Survey secara langsung kepada Masyarakat tentang prosedur penanganan kasus laka lantas. b.
Pengendalian 1. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 2. Langsung dan tidak langsung dari Pimpinan.
XIII.
KETENTUAN LAIN
a.
Dalam pelaksanaan penanganan kasus laka lantas personel dilarang : 1.
Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.
2.
Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.
3.
Bersikap kasar dan arogan.
4.
Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan Masyarakat, profesi dan Kesatuan.
5.
Merokok saat melaksanakan tugas.
6.
Tidak mencatat/membuat/melaporkan hasil kegiatan Patroli kepada
pimpinan.
b.
Indikator keberhasilan 1. Masyarakat mudah menghubungi dan menemui Polisi di manapun. 2. Petugas Polantas Unit Laka Lantas selalu ada pada saat dibutuhkan masyarakat. 3. Petugas Polantas Unit Laka Lantas selalu cepat datang di TKP. 4. Petugas Polantas berinteraksi positif dengan Masyarakat. 5. Masyarakat lapor kepada Polisi tanpa ada rasa takut tentang adanya kejadian laka lantas. 6. Partisipasi masyarakat meningkat untuk membantu menciptakan rasa aman. 7. Masyarakat merasakan kenyamaan dan kepuasan terhadap pelayanan unit Patroli. 8. Zero Complain.
XIV.
PENUTUP
Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Unit Laka Lantas Sat Lantas Polres
Lombok Timur ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas penanganan kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Lombok Timur
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORLOMBOK TIMUR KASAT LANTAS
SUPYAN HADI, SH AKP NRP 75110450
