PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Jl. Wulele No.8 Wua-wua (Samping Asrama Haji) Kendari 93117 Sulawesi Tenggara Telp. 0401-3194475 Fax. 0401-3196322 E-Mail : [email protected] Website : http://www.pta-kendari.go.id

http://www.pta-kendari.go.id

Laporan Tahunan 2012

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012

KENDARI 2013

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2012 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2012 berarti Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2012, sejumlah capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2012. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2012, yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kendari kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya Pimpinan Pengadilan Agama di propinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. Kendari, 10 Januari 2012 , Ketua,

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

i

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi Bab I

Bab II

iv - v Pendahuluan

1

A. Kebijakan Umum Peradilan

2

B. Visi dan Misi

10

C. Renstra

12

Struktur Organisasi (Tupoksi)

15

A.

Penyusunan Alur Tupoksi

18

B.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

27

Bab III

Keadaan Perkara

35

Bab IV

Pengawasan Internal

44

Bab V

Pembinaan dan Pengelolaan

53

A.

Sumber Daya Manusia

53

1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

53

2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

53

3.

Promosi dan Mutasi

58

4.

Pengisian Jabatan Struktural

66

B.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

66

1.

66

Sarana dan Prasarana Gedung a). Pengadaan b). Pemeliharaan c). Penghapusan

2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

70

a). Pengadaan b). Pemeliharaan c). Penghapusan 3.

Teknologi Informasi

75

a). Perangkat keras

iv

b). Perangkat Lunak C.

Pengelolaan Keuangan

86

1.

87

Belanja Pegawai a). Pagu b). Realisasi c). Sisa

2.

Belanja Barang

88

a). Pagu b). Realisasi c). Sisa 3.

Belanja Modal

89

a). Pagu b). Realisasi c). Sisa 4. D.

Belanja Barang DIPA 04 Badilag

90

Pengelolaan Administrasi

91

1.

Administrasi Peradilan

91

2.

Administrasi Umum

97

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

103

Bab VII

Penutup

108

Lampiran-lampiran

109

Laporan RK 1

110

Laporan RK 2

111

Laporan RK 3

112

Laporan RK 4

113

Laporan RK 5

114

Laporan RK 6

115

REKAPITULASI DATA PERKARA

116

LAPORAN PERKARA JINAYAT, PNBP,LAPORAN KEUANGAN PERKARA, MINUTASI DAN POSBAKUM

117 v

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan pentingterhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undangundang No. 4 tahun 2005 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada di bawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini telah membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap

1 Laporan Tahunan PTA Kendari 2012

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Dalam periode 2012 ini merupakan tahun ketiga dalam kerangka rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari (2010-2014), sebagai upaya mensinergikan dengan agenda pembaruan Mahkamah Agung dengan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RJPM). Upaya berkesinambungan untuk meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, selama periode 2012 ini Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah melakukan langkah strategis di bidang pembaruan. Sebagian langkah tersebut telah diawali dan dilanjutkan di tahun ini. Pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagaimana yang tercantum dalam Blue Print (Cetak Biru), program pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Pengadilan tinggi Agama Kendari telah berupaya mensinergikan langkah tersebut dengan menuangkan dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2010-2014 yaitu : 1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan ; 2. Meningkatkan kuwalitas Pengawasan; 3. Mengadakan Stimulasi Moral dan Integritas; 4. Melarang pungutan diluar ketentuan; 5. Membangun Kantor/rumah Jabatan; 6. Mengusulkan penambahan anggaran pada setiap program; 7. Meningkatkan kuwalitas mutu pelayanan prima; 8. Membuat penetapan panjar biaya perkara; Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas maka disusun program pelaksanaan sebagai berikut : 1. Penigkatan keterampilan/kemampuan teknis aparatur peradilan; 2. Peningkatan eksaminasi putusan ;


3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan atas norma dan etika; 4. Peningkatan kualitas pengawasan; 5. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan; 6. Peningkatan plafon anggaran dalam DIPA; 7. Penyelesaian perkara tidak lebih dari 6 (enam) bulan; 8. Penyesuaian biaya proses perkara dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2009; Program signifikan yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan program prioritas menuju Badan Peradilan Agama yang Agung, diantaranya : 1. Program keterbukaan Informasi di Peradilan Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung RI mengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Teknologi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan daya saing dan penyebaran informasi kepada semua pihak. Mengenai Teknologi Informasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama harus terus ditingkatkan, dalam mendukung transparansi putusan dan keuangan, ketepatan waktu putusan dan pencepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Teknologi Informasi memang bukan menjadi tugas pokok, tapi sebagai penunjang dalam kelancaran dan peningkatan mutu pelayanan peradilan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dalam bidang TI


Pengadilan Tinggi Agama Kendari merencanakan dalam perencanaan jangka pendek/menengah dan perencanaan jangka panjang, serta rencana kegiatan baik dalam rangka sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan. a. Perencanaan jangka pendek/menengah 1. Penataan kembali jaringan/network yang ada, baik kabel maupun wireless agar dapat menjangkau semua ruangan yang ada. 2. Penataan website mengikuti SEMA No.1-144 Tahun 2010. 3. Pembuatan tampilan baru SIADPTA yang lebih user friendly sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi keperkaraan. Teknologi Informasi yang ada sekarang ini seperti SIADPA Plus dan SMS Gateway harus diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal. 4. Pembuatan help desk information untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai Pengadilan. 5. Penyediaan meja informasi pada lobi masing-masing Pengadilan Agama juga telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini. 6. Pemanfaatan teknologi informasi baik dalam level back office, seperti SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian) untuk mengelola data pegawai, SIADPA (Sistem Adminstrasi Perkara) tetap terus dikembangkan. b. Perencanaan Jangka panjang 1. Secara bertahap dilakukan proses migrasi sistem baik sistem operasi, aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak yang legal atau open source. 2. Penyediaan data center sebagai local repository untuk menampung surat masuk dan keluar,perkara banding dan dokumen-dokumen lainnya secara digital sehingga dapat diakses oleh semua bagian aplikaasinya sudah buat. Penyediaan meja informasi pada lobi masing-masing Pengadilan Agama juga telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai sekarang ini.Meja informasi difungsikan selain sebagai wahana


untuk memberikan informasi dan kebutuhan publik lainnya yang diarahkan oleh petugas meja informasi, juga dengan adanya meja tersebut dapat meminimalisir interaksi para pihak dengan jajaran peradilan. Adapun komponen yang ditata dalam rangka pelayan publiki dengan menyediakan meja informasi yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: 1. Tata Ruang Pengadilan; 2. Maklumat dan Standar Pelayanan ; 3. Pengaduan ; 4. Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi ; 5. Kualitas Petugas Meja Informasi ; 6. Fasilitas Meja Informasi ; 7. Pelaporan Meja Informasi ; Berdasarkan

surat

dirjen

badilag

nomor

:

1026/DJA/HM.00/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 Pengadilan Tinggi Agama

Kendarai

dengan

suratnya

Nomor

:

W21-

A/679/PS.00/VII/2012 dan Nomor : W21-A/680/PS.00/VII/2012 masing- masing tanggal 17 Juli 2012 telah menunjuk tim untuk melakukan penilaian SIADPA PLUS pada 7 ( tujuh ) pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan telah pula memberikan penilai penetapan rengking sebagai berikut : 1. Rengking I

PA Bau-Bau

dengan total nilai

82 ;

2. Rengking II

PA Kolaka

dengan total nilai

64 ;

3. Rengking III

PA Kendari

dengan total nilai

61 ;

4. Rengking IV

PA Raha

dengan total nilai

37 ;

5. Rengking V

PA Unaaha

dengan total nilai

19 ;

6. Rengking VI

PA Andoolo

dengan total nilai

12 ;

dengan total nilai

0 ;

7. Rengking VII PA Pasarwajo


Dan oleh Dirjen Badilag dengan suratnya

nomor :

1222/DJA.3/MH.00/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012

telah

melakukan penilaian SIADPA PLUS secara Nasional. 2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah, Pembinaan Teknis Peradilan dan Bimbingan Pedoman Perilaku Hakim, Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2013 , Konsolidasi dan asistensi sistim akuntasi Kinerja instansi Pemerintah (Sakip) dan bimbingan/latihan pengadaan barang dan jasa Pemerintah / ujian Sertipikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melakukan Pembinaan-pembinaan didaerah. Seperti yang telah dilaksanakan, yaitu : a. Konsolidasi dan Asistensi Sistim Akuntasi Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) , tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2012 di Hotel Qubra Kendari. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari 1 orang wakil panitera PTA, 1 orang Panitera Muda Banding, 1 orang Panitera Muda Hukum 1 orang staf PTA, 7 Panitera /Sekretaris PA, 7 Wakil Panitera PA, 2 orang Wakil Sekretaris PA tujuan kegiatan ini untuk pembenahan administrasi demi menunjang reformasi birokrasi Agung

pada Mahkamah

dan Pengadilan yang berada dibawahnya untuk menuju

peradilan yang agung. b. Kegiatan rapat kerja Daerah, pada tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2012 di Hotel Plaza In Kendari. Pelaksanaan kegiatan rapat kerja Daerah diikuti oleh Hakim Tinggi, Wakil Panitera PTA dan Ketua serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wilayah PTA Kendari dengan jumlah peserta sebanyak 30 Orang. Yang terdiri


dari Hakim Tinggi 15 orang, Wakil, Panitera 1 orang, Ketua PA 7 orang dan Panitera Sekretaris PA 7 orang. Maksud kegiatan ini adalah

untuk

kemampuan

dan

meningkatkan pemahaman

Reformasi Birokrasi yang dan sedang dilaksanakan, berkaitan teknis dan administratif untuk Hakim, Ketua PA, Panitera/sekretaris PA . Materi yang diberikan berupa bahan-bahan teknis dan administrasi baik bedah berkas, berita acara, eksekusi, dan bahan-bahan lainnya. Selain itu diberikan juga materi penyusunan program Anggaran 2013 serta menekankan perlunya SIADPA Plus dan SMS Gateway untuk dilaksanakan secara maksimal. Dalam kegiatan rapat kerja Daerah tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program proritas, yaitu : b.1. Program Penyelesaian perkara, dikarenakan perkara dari tahun ketahun

meningkat

serta

dibarengi

tingkat

kepercayaan

masyarakan paqda peradilan Agama maka dituntut bagi semua Hakim dan pejabat Kepaniteraan untuk menguasai Penggunaan Teknologi Informasi .Program Managemen Sumber Daya Manusia , agar data pegawai sudah harus lengkap masuk dalam SIMKEP ,dan mengikutsertakan pegaweai dalam berbagai kegiatan bimbingan apakah teknis maupun non teknis. b.2. Program Pengelolaan Webside, Publik sangat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat olehnya harus dibarengi dengan ketersediaan perangkat lunak dan keras dibidang IT serta pengelolanya .Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi, agar memudahkan pelayanan dan menghindari kontak person antara pegawai dengan masyarakat maka di setiap Pengadilan Agama wilayah PTA kendari harus menyiapkan / tersedia meja Informasi dalam rangka pelayanan publik .


b.3. Program Implementasi SIADPA, aplikasi SIASDPA sebagaim suatu sistim manageman perkara harus sudah dulakasanakan di PA. dengan SIADPA m pengelolaan dokumen perkara dapat dilakukan dengan baik , cepat , efektip sehingga berimplikasi pada pelayanan masyarakat yang prima. b.4. Program Justice for All, Posbakum yaitu bantuan perkara prodeo, siding keliling dan bantuan hukum tingkatkan pelayannya pada masyarakat yang membutuhkan . Selain itu, program dari Ditjen Badilag adalah pelaksanaan Justice for the poor yang telah mendapat apresiasi dari Ketua MA RI dan Presiden RI, tema mengenai Justice for The Poor menjadi wacana dunia, sama halnya dengan sidang keliling dulu kurang mendapat apresiasi akan tetapi sekarang mendapat pujian dari semua pihak. Untuk itu perlu dukungan dari kita semua warga Peradilan Agama untuk mempertahankan program-program tersebut. b.5. Program Pengawasan, pengawasan pelaksanaannya ditingkatkan apakah pengawasan melekat ataupun pengawasan rutin oleh hakim

pengaweas

bidang,

hakim

pengaweas

daerah

dan

pengawasan opleh atasan langsung yang bersangkutan. Disamping itu meningkatkan dfungsi Hakim tinggi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan didaerah tidak selalu tergantung pada anggaran yang tersedia dalam DIPA akan tetrapi dengan kemajuan teknologi informasi hakin tidak selalu harus turun kedaerah akan tetapi cukup dengan IT dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kedaerah. c. Kegiatan Bimbingan Teknis Peradilan dan Bimbingan Pedoman Prilaku Hakim pada tanggal 05 sampai dengan 08 April 2012 di hotel Estate Kendari adapun jumlah peserta

adalah

36

orang

dengan

rincian

15

orang


Hakim Tinggi, 7 orang Ketua PA, 7 orang Wakil Ketua PA, dan 7 orang Hakim senior PA sewilayah Pengadilan Agama Kendari. Kegiatan ini bertujuan

menyamakan persepsi dalam penegakan hukum

menunjang reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Peradilan untuk

Yang

di

dalam

dan Badan

bawahnya

menuju peradilan yang

Agung serta mengantisipasi audit dari QA Tim reformasi Birokrasi yang

dipimpin

oleh

Wakil

Presidan RI. d. Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2013, Tanggal 28 sampai

dengan 30 Mei 2012 di Hotel Qubra Kendari, adapun jumlah peserta adalah 24 orang dengan rincian 8 orang Panitera/sekretaris, 8 orang Wakil Sekretaris dan 8 orang oprator RKAKL dan masing masing telah menyusun program RKAKL tahun 2013 . e. Bimbingan/Latihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / Ujian Sertipikasi

Ahli

Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah, tanggal 26 sampai dengan 28 Nopember Srikandi

2012 Kendari

di

Hotel dengan

peserta 60 orang Kegiatan ini bertujuan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mengetahui seluk-beluk yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan

Peraturan

perubahannya Pepres

Presiden No. 54 Tahun

2010

dan

Nomor : 70 Tahun 2012 serta memberikan

pelatihan dan penerbitan sertifikasi keahlian kepada para personil


pemerintah yang memilki kecakapan dalam kaitan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpegang pada efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif dan persaingan sehat, selain itu dengan

berkembangnya

teknologi penawaran barang/jasa

informasi

untuk

pengadaan tidak

lagi

dilakukan secara manual akan tetapi sudah dilaksanakan dengan transaksi elektronik baik melalui eprocurenment, e-trading, e-catalog dan e-purchasing. 3. Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana

Penunjang

Kegiatan

Peradilan Untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas peradilan, dalam tahun 2012 Penyediaan gedung kantor yang representatif sesuai dengan ketentuan dalam prototipe gedung pengadilan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Tercatat di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, ada 7 (tujuh) PA dua PA diantaranya belum memiliki gedung Pengadilan Agama (PA) yang lainnya memiliki gedung namun belum representatip untuk kegiatan pelayanan berperkara, yaitu PA Kendari, PA Unaaha, PA Kolaka, PA Bau-bau, PA Raha, PA Andoolo, PA Pasarwajo.

Dari ke tujuh

PA

tersebut 2 PA dalam tahap pembangunan rehabilitasi kanto prototype yaitu yaitu PA Kendari dan PA Unaaha sedangkan pembangunan Tahap 1 ( pertama ) ada 2 PA yaitu PA Andoolo dan PA Pasarwajo dan pembangunan tahap kedua ada 1 PA yaitu PA Kolaka. Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam tahun 2012 ini sedang melakukan pembangunan rehabilitasi prototype tahap 1 ( pertama )sedangkan Pengadilan Agama belum prototype adalah PA Raha dan PA Bau Bau yang kami rencanakan di tahun 2014 untuk pembangunan prototypenya. B. VISI DAN MISI


Visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengikuti misi Mahkamah Agung, yang telah dirumuskan dalam Rakernas pada tahun 2009 adalah : “Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung” Peradilan yang mandiri dan profesional, handal dan bermoral sebagai sosok peradilan baik secara institusi, individu maupun sistem yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar berlandaskan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam remunerasi saat ini. Sedangkan kepemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas. Untuk mencapai visi tesebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama Yang dimaksud dengan kemandirian Badan Peradilan Agama, adalah peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaaan kehakiman bebas dari campur tangan oleh pihak lain. Kemandirian Peradilan bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, artinya bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Peradilan dalam menjalankan fungsinya harus secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan mengandung makna bahwa pelayanan hukum yang dilakukan oleh peradilan harus menjunjung tinggi rasa keadilan dengan azas pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.Dengan demikian pelayanan peradilan kepada masyarakat dapat diberikan secara mudah dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama Meningkatkan

kualitas

kepemimpinan

Peradilan

Agama

dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan


efisien sesuai dengan program kerja dan perundang undangan yang berlaku. 4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan Agama Meningkatkan kredibilitas Peradilan Agama mengandung makna bahwa tugas dan fungsi peradilan agama harus dilaksanakan secara akuntable dan transparant.Dengan demikian keluhan masyarakat semakin diminimalisir, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja peradilan semakin tinggi sehingga kredibilitas Peradilan Agama semakin meningkat. C. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hakekatnya sebagai pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang peradilan termasuk pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan pada umumnya yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam pencapaian visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut : NO

Tujuan

Sasaran

Target (%) 2010

2011

2012

2013 2014

100

100

Misi Pertama ‘Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama’ 1

Meningkatka n Tingkat Pendidikan aparatur peradilan

1.1.Tersedianya aparatur yang proporsional dan professional

90

95

100


2

Meningkatka n moralitas dan integritas aparatur peradilan

1.2.Terwujudnya peradilan yang berdasarkan hukum Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa.

95

100

100

100

100

95

100

100

100

100

Terwujudnya peradilan 95 100 100 100 100 yang bebas KKN Misi Kedua ‘Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan’ 1

2

Meningkatka n pelayanan hukum kepada Masyarakat

Meningkatka n akselerasi pelayanan hukum kepada Masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana diseluruh kabupaten/kota.

60

70

80

90

100

Tersedianya anggaran operasional yang memadai dalam DIPA Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat

92

95

95

95

95

95

95

97

97

97

Terselenggaranya 60 70 80 90 100 peradilan yang sederhana dan biaya ringan Misi Ketiga ‘Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama’ 1 Meningkatka Terwujudnya 70 75 80 85 90 n pembinaan management yang aparatur berorientasi kinerja peradilan Terlaksananya tupoksi 80 85 90 95 95 secara efektif dan efisien 2 Meningkatka Terwujudnya pelaksanaan 85 90 95 95 98 n tugas sesuai rencana dan pengawasan kewenangan Terwujudnya tata kelola 85 90 95 95 98 administrasi umum dan administrasi perkara Misi Keempat ‘Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan Agama’ 1 Meningkatka Terwujudnya standart 90 90 95 95 95 n pelayanan peradilan akuntabilitas kinerja Terwujudnya rasa 95 95 98 98 98 keadilan dan kepastian


2

hukum yang diharapkan Tersedianya meja informasi dan pengaduan

100

100

Terwujudnya sistim 100 100 100 100 Informasi Teknologi pelayanan publik Misi kelima ‘ Meningkatkan Sarana dan prasarana peradilan Agama 1 Pembanguna 1.1.Terlaksananya 90 95 100 100 n sarana dan pembagungan gedung prasarana kantor peradilan sesuai kerja yang prototepy memadai 1.2.Tersedianya 95 100 100 100 pembangunana Pos Jaga

100

2

Meningkatka n kualitas transparansi pelayanan

Meningkatka n prasarana perkantoran yang memadai

50

75

90

100

100

1.3Tersedianya pembagunan rumah dinas pejabat dan hakim 1.4Tersedianya sarana olah raga ( Lapangan Teknis Lapangan ) 1.1 Terwujudnya pengadaan Maubelair yang memadai .

95

100

100

100

100

95

100

100

100

100

95

100

100

100

100

1.2 Terwjudnya pengadaan pengolah data 1.3 Terwujudnya pengelolaan sarana Websate

95

100

100

100

100

95

100

100

100

100


BAB II Struktur Organisasi

BAB II STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992, maka Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : 1. Ketua : Drs. H. ABDURRAHMAN HAR SH. 2. Wakil Ketua : Drs. H. M. THAHIR. R, SH., MH. 3. Hakim Tinggi : 1.

Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH.

2.

Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

3.

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH.

4.

H. Bahar Makka, SH. S. Ag.

5.

Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH.

6.

Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H.

7.

Drs. Syarifuddin Syakur

8.

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.

9.

Drs. H.D. Tahyuddin, S.H.,MH

10. Drs. Izzuddin H.M.,S.H.,M.H. 11. Drs. Showan Shobar Suriawan 12. Drs. H. Sutoyo H.S., S.H.,MH. 13. Drs. Subuki, M.H. 14. Drs. Aqshaa, M.H. 15. Hj. St. Tawaningsih, S.H., M.H 16. Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH. 4.

Panitera/Sekretaris

:Drs. Arisno Mertosono, SH

5.

Wakil Panitera

:Drs. Farid


6.

Wakil Sekretaris

:Zainal Abidin, SH.,MM

7.

Panitera Muda Banding :Drs. H. A.M. Syahir Baso, S.H.,M.H.

8.

Panitera Muda Hukum

:Syamsudduha, SH.

9.

Kasubag Kepegawaian

:Hj. Kudesia, S.H.

10. Plt. Kasubag Keuangan :Hj. Kudesia, S.H. 11. Plt.Kasubag Umum 12.

Panitera Pengganti

:Djasida Doliap, S.HI : 1). Drs. Baharuddin 2). Suhartina, SH, MH. 3). Drs. Sudirman Salima 4). Syamsuddin HS,S.HI.

13. Staf Panmud Banding : 14. Staf Panmud Hukum

:1). Jannati, SH

15. Staf Subbag Kepegawaian

:1). Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom 2). Nur Rahma Baharuddin, A.Md 3). Sudarmin, A.Md

16. Staf Subbag Keuangan

:1). Abdul Aziz Yusuf, SE 2). Rusdianto, SE 3). Yudi Wijaya 4). Jumriani Nurdin, SE 5). Akbar M, S.Kom

17. Staf Subbag Umum

:1). La Saleda 2). Ulfah Makmur, S.Kom 3). Ansar

Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

KETUA WAKIL KETUA HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHO NAN

STAF

STAF

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

STAF

JURUSITA PENGGANT I

KAUR KEPEGAWAI AN

STAF

KAUR KEUANGA N

KAUR UMUM

STAF

STAF

PANITERA PENGGANTI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA

KETUA WAKIL KETUA HAKIM TINGGI

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD BANDING

PANMUD HUKUM

STAF

STAF

Keterangan:

Garis Komando Garis Koordinasi

KASUBBAG KEPEGAWAI AN

PANITERA PENGGAN TI

STAF

KASUBBAG KEUANGAN

STAF

KASUBBAG UMUM

STAF

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) 1. PENGADILAN AGAMA Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang


Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali kepaniteraan di bidang administrasi perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

pertolongan

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan

pertimbangan

hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan dengan struktur organisasi Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :  KETUA PENGADILAN AGAMA, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA, Tugas Pokok dan Fungsi :


Bersama

Ketua

Pengadilan

Agama

merencanakan

dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama serta mengkoordinir dan melaporkan tugas pengawasan kepada Ketua pengadilan Agama.  HAKIM, Tugas Pokok dan Fungsi : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun dalam penyelesainnya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program Jangka Panjang dan Jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kekretariatan atas perintah Ketua.  PANITERA/SEKRETARIS, Tugas Pokok dan Fungsi : Berkoordinasi merencanakan

dan

dengan

Ketua

melaksanakan

pengadilan

pelayanan

Agama

teknis

di

dalam bidang

Administrasi perkara, Administrasi Umum dan lainnya yang berkaitan, dengan

menyiapkan

konsep

rumusan

kebijaksanaan

dalam

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program jangka panjang dan pendek.  WAKIL PANITERA, Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu

Panitera

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi meja I, meja II, meja III, dan mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  PANITERA MUDA GUGATAN, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.  PANITERA MUDA PERMOHONAN, Tugas Pokok dan Fungsi :


Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.  PANITERA MUDA HUKUM, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.  PANITERA PENGGANTI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti Sidang pengadilan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panmud hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.  JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI, Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan

tugas

kejurusitaan

yaitu

melaksanakan

pemanggilan, pemberitahuan dan penyitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.  WAKIL SEKRETARIS, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi umum di Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.  KASUBBAG/KAUR KEPEGAWAIAN, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.  KASUBBAG/KAUR KEUANGAN, Tugas Pokok dan Fungsi :


Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.  KASUBBAG/KAUR UMUM, Tugas Pokok dan Fungsi : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Umum serta menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Kendari secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Kendari berdiri dan beroprasi sejak tanggal 25 November 1995 yang peresmian dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. berdasarkan

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dibentuk

Undang-undang

No.3

Tahun

1995

dan

aktif

melaksanakan tugas dan fungsinya tanggal 25 November 1995,

mulai yang

mewilayahi Propinsi Sulawesi Tenggara . Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Yurisdiksi Pengadilan Agama di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar selanjutnya Berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Kendari berkedudukan di Ibu Propinsi sulawesi Tenggara, yakni Kota Kendari, dengan alamat Jalan wulele no. 8 Kendari, Telp.(0401) 3194475 Fax. (0401) 3196322 home page :www.ptaKendari.go.id, email : [email protected].


Pengadilan Tinggi Agama Kendari menempati gedung permanen berlantai II, dibangun diatas tanah hibah Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi 7 (tujuh) Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota,. Pengadilan Agama seSulawesi Tenggara ada ( 2 ) dua klasifikasi kelas, yaitu kelas I/A sebanyak 1 (satu) Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 6 (enam) Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya, sebagaimana tabel berikut : Jml

No

Nama Pengadilan Agama

Wilayah Hukum

Kelas

1

2

3

4

1

PA Kendari

Kota kendari,

IA

10

64

2

PA Bau-bau

II

17

175

3

PA Kolaka

II

34

346

4

PA Unaaha

II

32

444

5

PA Raha

II

33

289

6

PA Andoolo,

Kota Baubau, Kab. Bombana dan Kab. Wakatobi Kab.Kolaka/Kab.Kolaka Utara Kab.Konawe/Konawe Utara Kab.Muna dan Buton Utara Kab.Konawe Selatan

II

22

351

7

PA Pasarwajo

Kab.Buton

II

21

242

Kec. 5

Kel/ Ds. 6

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Kendari bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam


tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 49, 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya

peradilan

ditingkat

Peradilan

Agama

agar

peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). 4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006). 5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan,

dan

kepegawaian

serta

lainnya

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 6. Fungsi

Lainnya

:

Pelayanaan

penyuluhan

hukum,

pelayanan

riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan dengan struktur organisasi Pengadilan Tingkat Banding tersebut pada bagan struktur adalah sebagai berikut :


 KETUA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.  WAKIL KETUA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  HAKIM TINGGI PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan pembinaan serta pengawasan Peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.  PANITERA/SEKRETARIS PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan lainya dan administrasi kesekretariatan di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Peradilan Agama Kendari dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  WAKIL PANITERA PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili Panitera dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administraasi peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan teknis Ketua PTA. dan Perundang-undangan yang berlaku.  PANITERA MUDA BANDING PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan

dan

melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang


masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara banding serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kebijakan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan berdasarkan peraturan perundangundangan.  PANITERA MUDA HUKUM PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data, menyajikan statistik perkara, menata arsip perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, mengawasi dan mengevaluasi/melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Ketua PTA Kendari.  PANITERA PENGGANTI PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Hakim dalam pelaksanaan persidangan perkara banding sampai dengan putusan dan melaksanakan tugas administrasi pada bagian Kepaniteraan.  WAKIL SEKRETARIS PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Mewakili Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi umum di lingkungan Peradilan Agama Kendari serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Peradilan Agama Kendari dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.  KASUBBAG KEPEGAWAIAN PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melakukan pengurusan kepegawaian serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  KASUBBAG UMUM PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan perpustakaan serta mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas


sesuai kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  KASUBBAG KEUANGAN PTA KENDARI, Tugas Pokok dan Fungsi : Menyelenggarakan Administrasi dan Tata Usaha Keuangan sesuai Ketentuan yang berlaku. B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1. Standar Operasional Prosedur Berperkara pada pengadilan Tingkat Pertama Mekanisme prosedur berperkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dilihat pada bagan alur berikut : a. SOP Pengajuan Perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan

No

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pej abat Terkait

1

2

3

4

Waktu Penyel esaian 5

Petugas menerima surat permohonan / gugatan/permohonan banding/verzet(perlawanan/permoh onan kasasi/permohonan peninjauan kembali/permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga dan juga memberikan nomor pendaftaran dalam SKUM, menaksir panjar biaya perkara. Surat gugatan/permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah Tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.

Panmud Gugatan dan Permohon an/ meja I

Masing masing kegiatan 10 menit.

Petugas Penerima memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada panitera muda permohonan/gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan /gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan agama setempat. b. Bila menggunakan kuasa hukum maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon / penggugat kepada kuasa hukumnya disertai fotocopi kartu advokat kuasa hukumnya. Apabila terdapat dokumen yang

Panitera Muda Gugatan/P ermohona n Meja Satu

1.

Pelayanan 1. Masyaraka t

2.

2.

Meneliti 1. kelengkap an berkas perkara 2.

3.

Meja I

15 menit

Panitera


3.

Biaya panjar perkara

1.

2.

3.

4.

4.

Penyelesai 1. an Administra si perkara 2.

3.

4.

5.

dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di Negara tersebut .

Muda Gugatan/P ermohona n

Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas gugatan / permohonan dengan menggunakan daftar periksa kemudian melanjutkannya kepada Panitera Muda Gugatan /Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM Dalam menetukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan surat keputusan KPA/M.Sy setempat tentang besaran biaya perkara SKUM dibuat dalam rangka tiga masing-masing untuk pemohon / penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan / gugatan. Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon / kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk ). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. Menyerahkan kepada meja dua untuk dicatat dalam buku register induk perkara .

Panitera muda gugatan/p ermohona n

20 menit

meja satu

Kasir

Meja satu/ Kasir/ Bank Kasir

Masing masing 20 Menit.

Kasir

Meja I

Meja I dan II

b. SOP Permohonan eksekusi Perkara


No.

Uraian Kegiatan

1.

Eksekusi 1. Menerima permohonan eksekusi dari Rill, pemohon eksekusi dilampiri salinan Pengosong putusan yang dimintakan eksekusi. an dan 2. Meneliti kelengkapan permohonan Pembongk eksekusi. aran 3. Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM. 4. Menerima panjar biaya eksekusi sesuai SKUM. Memberi tanda lunas dan nomor perkara permohonan eksekusi pada SKUM dan pada permohonan eksekusi. 5. Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal biaya eksekusi. 6. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon eksekusi untuk disimpan oleh yang bersangkutan. 7. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat permohonan eksekusi dan menyerahkan kepada Pemohon eksekusi untuk mendaftar permohonan eksekusinya ke meja II. 8. Menerima surat permohonan eksekusi beserta lampirannya disertai SKUM lembar kedua dari Pemohon eksekusi. 9. Mencatat pendaftaran permohonan eksekusi pada buku register gugatan/permohonan dan buku register eksekusi. 10. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Panitera. 11. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua. 12. Menerbitkan Penetapan Aanmaning yang berisi tentang hari dan tanggal aanmaning serta perintah kepada JS/JPagar memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut. 13. Memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning. 14. Menyerahkan relass panggilan aanmaning kepada Ketua. 15. Menyelenggarakan sidang aanmaning. 16. Menerbitkan penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Juru sita. 17. Memberitahukan kepada pihak-pihak dalam eksekusi dan pejabat yang terkait tentang pelaksanaan eksekusi. 18. Melaksanakan eksekusi riil. 19. Membuat Berita Acara eksekusi. 20. Menyampaikan Berita Acara eksekusi kepada pihak-pihak yang terkait.

Uraian Pelayanan

Unit/Pej abat Terkait

Waktu Penyel esaian

Petugas meja I

10 menit

Petugas meja I Petugas meja I Petugas bank

15 menit

Kasir

5 menit

Kasir

15 menit

Kasir

5 menit

Kasir

5 menit

Petugas meja II

5 menit

Petugas meja II Panitera

15 menit

Ketua

10 menit

Panitera

10 menit

Panitera/J S/JP Ketua

8 jam

Ketua

1 jam

Panitera/J S/JP

30 Menit

PP/JS/JP PP/JS/JP PP/JS/JP

7 jam 7 jam 7 jam

10 menit 5 menit

5 menit

10 menit


2.

Eksekusi 1. Menerima permohonan eksekusi Pembayara daripemohon eksekusi dilampiri n Sejumlah salinan putusan yang dimintakan Uang eksekusi. 2. Meneliti kelengkapan permohonan eksekusi. 3. Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM. 4. Menerima panjar biaya eksekusi sesuai SKUM. 5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara permohonan eksekusi pada SKUM setelah Pemohon eksekusi membayar panjar biaya eksekusi dibank yang ditunjuk. 6. Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal biaya eksekus. 7. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon eksekusi untuk disimpan oleh yang bersangkutan. 8. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat permohonan eksekusi dan menyerahkan kepada Pemohon eksekusi untuk mendaftar permohonan eksekusinya ke meja II. 9. Menerima surat permohonan eksekusi beserta lampirannya disertai SKUM lembar kedua dari Pemohon eksekusi. 10. Mencatat pendaftaran permohonan eksekusi pada buku register gugatan/permohonan dan buku register eksekusi. 11. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Panitera. 12. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua. 13. Menerbitkan Penetapan Aanmaning yang berisi tentang hari dan tanggal aanmaning serta perintah kepada JS/JPagar memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut. 14. Memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning. 15. Menyerahkan relass panggilana anmaning kepada Ketua. 16. Menyelenggarakan sidang aanmaning. 17. Menerbitkan Penetapan Perintah Sita Eksekusi. 18. Melaksanakan sita eksekusi. 19. Melaksanakan pengumuman lelang. 20. Mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang Negara. 21. Pendaftaran permintaan lelang. 22. Penetapan hari lelang. 23. Penunjukan apreser (juru taksir). 24. Menerima laporan dari apreser. 25. Penetapan penentuan syarat lelang

Petugas meja I

5 menit

Petugas meja I Petugas meja I Petugas bank Kasir

5 menit

Kasir

15 menit

Kasir

2 menit

Kasir

5 menit

Petugas meja II

2 menit

Petugas meja II

15 menit

Petugas meja II Panitera

5 menit

Ketua

10 menit

PP/JS/JP

7 jam

PP/JS/JP

10 Menit

Ketua

1 jam

Ketua

30 menit

PPJS/JP PP/JS/JP Ketua

7 jam 30 menit 120mnt

PP/JS/JP PP/JS/JP Ketua PP/JS/JP Ketua

3 hari 5 jam 30 menit 1 jam 1 jam

10 menit 5 menit 5 menit

10 menit


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34.

tatacara lelang dan harga dasar obyek lelang (floor price). Melaksanakan lelang. Menerima penawaran dari pihak yang ikut lelang. Mengajukan pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapat pengesahan. Menerbitkan penetapan pengesahan pemenang lelang. Menerbitkan penetapan pemenang lelang dan mengumumkan pemenang tersebut. Menerima pembayaran harga lelang (dengan Berita Acara). Menyerahkan hasil lelang kepada Ketua Pengadilan Agama (dengan Berita Acara). Menyelesaikan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Pemohon eksekusi dan atau pihak-pihak yang berhak sesuai permohonan eksekusi (dengan berita acara eksekusi). Menyampaikan berita acara eksekusi kepada para pihak dalam eksekusi

Juru lelang Juru lelang

7 jam 7 jam

Juru lelang

7 jam

Ketua

7 jam

Juru Lelang

120 menit

Juru lelang

30 menit

Juru lelang

30 menit

Panitera/J S/JP

120 menit

Jurusita

7 jam

2. Standar Oprasional Prosedur berperkara Pada Pengadilan Tingkat Banding. Mekanisme prosedur berperkara pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat dilihat pada bagan alur berikut : a. Proses Penyelesaian Perkara Banding.

No.

A. 1.

2.

3.

Kegiatan/Uraian Pelayanan

Unit/Peja bat Terkait

Waktu Penyelesa ian

Sub.bag. umum

10 menit

Sub.bag Umum/Pan mud Banding

15 menit

Petugas Meja I

60 Menit

PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING DARI PENGADILAN AGAMA Petugas penerima surat menerima berkas perkara banding dari PA , baik dibawa langsung maupun melalui pos dan mencatat dalam agenda surat masuk Petugas penerima surat mendistribusikan berkas perkara banding ke Panitera Muda Banding. Menerima, meneliti kelengkapan berkas perkara dengan kegiatan : a.

Membuat perkara

berita

acara

keadaan


b.

Melengkapi formulir PMH, penunjukan Panitera Pengganti dan PHS Apabila berkas sudah lengkap maka Panitera Muda Banding menyerahkan berkas kepada Wakil Panitera

Petugas Meja I

60 Menit

Panmud Banding/W apan

30 Menit

d.

Wakil Panitera meneliti dan meneruskan berkas perkara kepada Panitera

Wapan

30 Menit

e.

Meneliti berkas perkara dan menunjuk Panitera Pengganti Apabila berkas sudah lengkap, Panitera Meneruskan kepada Ketua PTA Mempelajari, meneliti dan menunjuk Majelis Hakim

Panitera

60 Menit

Panitera

30 Menit

Ketua PTA

60 Menit

h.

Meneruskan ke Panmud Banding untuk proses lebih lanjut

Panmud Banding

30 Menit

i.

Menyerahkan berkas perkara ke pada petugas meja II

Panmud Banding/M eja II

10 Menit

j.

Membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama yang mengajukan banding dan para pihak, bahwa perkara banding telah diterima dan diregister Apabila berkas belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau kurang maka ; PTA membuat surat untuk Kelengkapan berkas dan Menanyakan Biaya bandingnya ;

Panmud Banding

120 menit

Panmud Banding, Wapan, Pansek Petugas Meja I

120 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas Meja II

60 Menit

Petugas Meja II

20 Menit

Petugas Meja II

15 Menit

Ketua PTA/ Petugas Meja II

15 Menit

c.

f. g.

k.

-Untuk sementara berkas perkara disimpan oleh petugas Meja I 4.

Menyerahkan berkas perkara yang didaftar dan diberi nomor register

B

PENCATATAN, PEMBUATAN PMH, PHS DAN PENDISTRIBUSIAN BERKAS PERKARA

1.

Mendaftar/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi Nomor oleh pemegang kas kedalam buku register perkara. Memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan dan melengkapi formulir PMH dan PHS; Menyerahkan berkas perkara banding kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua PTA melalui Panitera; Ketua PTA menunjuk Majelis Hakim dengan surat penunjukan Majelis Hakim (PMH);

2. 3. 4.

trelah

Kondisional


5.

Membuat penunjukan Panitera Pengganti;

6.

Mencatat susunan majelis hakim dan panitera pengganti dalam buku register dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis dengan menggunakan buku ekspedisi; Membuat penetapan hari sidang (PHS)

7.

8.

Menyerahkan berkas perkara kepada hakim anggota untuk dipelajari;

C

PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

1.

Panitera atau Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara dan peralatan persidangan sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang Ketua Majelis bersama Hakim anggota didampingi Panitera Pengganti melaksanakan persidangan

2.

3.

Setelah sidang selesai dan ditutup oleh Ketua Majelis, maka Panitera/Panitera pengganti merapikan dan mengamankan berkas perkara dan peralatan lainnya setelah majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang;

4.

Setelah Perkara Banding putus, maka Panitera mengirim kembali Kembali Bundel A ke Pengadilan Agama beserta Salinan putusan untuk diberitahukan kepada pihak; Berkas perkara banding Bundel B bersama putusan asli disimpan di PTA untuk keperluan arsip; Menyimpan arsip berkas perkara Banding dalam Box besar dan diberi daftar isi, Nomor box,Nomor Perkara dsb.

5. 6.

b

Panitera/ Meja II Petugas Meja II

15 Menit

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti Ketua Majelis

20 Menit

Panitera/P anitera Pengganti

15 Menit

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti yang melakukan persididan gan Panitera Muda Banding/M eja III Meja III

180 Menit

Meja III

20 menit

10 Menit

10 Menit

30 Menit

120 Menit

20 Menit

Laporan dan Statistik Perkara

No.

Kegiatan/Uraian Pelayanan

Unit/Pe jabat Terkait

Waktu Penyele saian

A.

PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN

1.

Petugas menghimpun data laporan perkara yang diterima dan diputus PA dalam wil.PTA Kendari;

Panmud Hukum

25 menit

2.

Membuat rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus PA dalam wil.Hukum PTA Kendari;

Panmud Hukum

30 menit


3.

Menhimpun dan membuat Rekapitulasi Laporan factor-faktor penyebab perceraian dari PA dalam wil.PTA Kendari; Membuat rekap laporan perkara yang belumdiputus lebih dari dan kurang lebih 6 bulan oleh PA dalam wil.PTA Kendari Membuat Laporan Perkara yang diterima, diputus, factor-factor penyebab perceraian , yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan , mediasi , ekonomi syariah , prodeo dan sidang keliling PA se wil.PTA Kendari; Mengirim laporan Ke MA-RI dan Ditjen Badilag perkara yang diterima, diputus , factor-factor penyebab perceraian , perkra yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan , mediasi , prodeo , sidang keliling dan ekonomi syariah melalui Pos / Fax Mengirim laporan Siadpa ke Ditjen Badilag semua perkara yang diterima , diputus , factorfaktor diterima, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan , mediasi , ekonomi syariah , prodeo dan sidang keliling dari PA se wil. PTA Kendari melalui situs E- mail Menghimpun data perkara yang diterima, diputus , factor-faktor penyebab perceraian , perkara yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan , mediasi , ekonomi syariah , sidang keliling dan prodeo kedalam aplikasi statistik Memverifikasi data perkara yang diterima , diputus, factor-faktor penyebab perceraian , perkara yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan , mediasi , ekonomi syariah , sidang keliling dan Prodeo Membuat statistic perkara yang diterima, diputus , factor-factor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syariah , sidang keliling dan prodeo; Petugas menghimpun datya dan mengirim ke Badilag laporan perkara yang diterima dan diputus pada PTA Kendari Mengirim laporan biaya perkara, siding keliling dan perkara prodeo melalui SMS gatewey

Panmud Hukum

25 menit

Panmud Hukum

25 menit

Panmud Hukum

100 menit

Panmud Hukum

Setiap tanggal 10 bulan berjalan

Panmud Hukum

Setiap tgl 10 bulan berjalan

Panmud Hukum

24 jam

Panmud Hukum

24 jam

Panmud Hukum

24 jam

Panmud Hukum

Setiap tanggai 1

Panmud Hukum

Setiap tanggai 5

13.

Menghimpun dan membuat rekapitulasi data perkara yang diterima se wilayah PTA Kendari

Panmud Hukum

60 Menit

14.

Menghimpun dan membuat rekapitulasi data perkara yang diputus se wilayah PTA Kendari

Panmud Hukum

60 Menit

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.


BAB III Keadaan Perkara

BAB III KEADAAN PERKARA A. Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan Agama 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Kendari Kedaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama seWilayah PTA Kendari, baik sisa perkara tahun 2011 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut:

No

1

Pengadilan Agama 2

Keadaan Perkara Sisa

Terima

2011

2012

3

4

Jumlah 5

putus

Sisa

2012

2012

6

7

Sisa (%) 8

1

PA Kendari

127

536

663

544

119

17,94%

2

PA Bau-bau

75

415

490

406

84

17,14%

3

PA Kolaka

49

340

389

325

64

16,45%

4

PA Unaaha

38

234

272

237

35

12,86%

5

PA Raha

54

242

296

234

62

20,94%

6

PA Andoolo,

-

88

88

71

17

19,31%

7

PA Pasarwajo

-

126

126

99

27

21,42%

343

1981

2324

1916

TOTAL

408 17,55%

Pada tahun 2012, Pengadilan Agama wilayah PTA Kendari menerima sejumlah 2324 perkara, atau naik 14.41 % dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2011 sejumlah 1989 perkara, namun persentase perkara yang diputus pada tahun 2012 sebesar 82,44%, ada kenaikan 0,44% jika dibandingkan dengan jumlah persentase perkara yang diputus tahun 2011 sebesar 82%. Sehingga sisa perkara tahun 2012 ini sebesar 17,55 %, ada penurunan 0,45 % bila dibandingkan sisa tahun 2011 sebesar 18%. Secara rinci perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama se wilayah PTA Kendari tergambar pada grafik di bawah ini :


GRAFIK KEADAAN PERKARA MASUK (SISA AWAL + DITERIMA) DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI TAHUN 2012 600 500 400 300 200

sisa tahun 2011

100

masuk tahun 2012 putus

0

2. Penyelesaian Perkara Dari data diatas, diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Kendari selama tahun 2012, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1

2

3

1

PA Kendari

127

2

PA Bau-bau

75

3

PA Kolaka

49

4

PA Unaaha

38

5

PA Raha

54

Dari 2324 perkara yang diterima dan sejumlah 1916 perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 2012 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagaimana tabel berikut :


No

Jenis Perkara

1

2

Perkara Diterima 3

Perkara Diputus 4

1

Dicabut

2

Izin Poligami

5

4

3

Pembatalan Perkawinan

1

1

4

Cerai Talak

542

415

5

Cerai Gugat

1309

1106

6

Harta Bersama

16

9

7

Penguasaan Anak

4

4

8

Nafkah oleh Ibu

1

1

-

151

9

Pengesahan anak

3

1

10

Perwalian

2

3

11

Penunjukan orang lain sebagai wali

1

1

12

Penetapan ahli waris

44

28

13

Istbat nikah

23

15

14

Dispensasi kawin

2

2

15

Wali Adhol

6

3

16

Kewarisan

17

4

17

Hibah

1

1

18

Lain-lain

4

8

19

Gugur

-

68

20

Ditolak

-

46

21

Dicoret dari register

-

22

22

Tidak diterima

-

23

23

Sisa tahun lalu

343

JUMLAH

1981

1916

Secara Kuantitas, Hakim pada Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari berjumlah 50 orang. telah memutus/menyelesaikan sebanyak 1916 perkara. Jika dikalkulasi tiap-tiap hakim menyelesaikan rata-rata 39 perkara dalam satu tahun. 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari sebanyak 1916 perkara, yang merupakan perkara


perceraian yang diterima sebanyak 1851 perkara atau (76,64%). Yang diputus sebanyak 1521 perkara atau 82,17%. Faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut: No.

Faktor Penyebab

Jumlah

2

3

1 1

Poligami tidak sehat

2

Krisis akhlak

167

36

3

Cemburu

194

4

Kawin paksa

5

Ekonomi

231

6

Tidak ada tanggung jawab

254

7

Kawin dibawah umur

8

Penganiayaan berat

10

9

Kekejaman Mental

47

10

Dihukum

3

11

Cacat biologis

2

12

Politis

-

13

Gangguan pihak ketiga

14

Tidak ada keharmonisan

15

Lain-lain

-

1

63 491 22

TOTAL

1521

4. Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan pola Bindalmin dan Buku II bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari setelah perkara tersebut diputus dan Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara mencapai 1905 perkara dengan rincian sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1

2

3

1

Sisa belum diminutasi 2011

29


2

Perkara Putus 2012

1916

3

Jumlah

1945

4

Selesai diminutasi

1905

5

Sisa belum diminutasi 2012

40

5. Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 423 perkara perceraian yang diterima yang menyangkut peraturan pemerintah tersebut. B. DESKRIPSI PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI 1. Keadaan Perkara Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2011 sebanyak 1 perkara. Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari tahun 2012 sebanyak 21 perkara, keseluruhannya berjumlah 22 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 19 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 3 perkara. Permohonan banding tersebut berasal dari :

No.

Pengadilan Agama

Jumlah Pekara Permohonan Banding 3

1

2

1

PA Kendari

13

2

PA Bau-bau

1

3

PA Kolaka

5

4

PA Unaaha

2

5

PA Raha

-


6

PA Andoolo,

7

PA Pasarwajo

-

TOTAL

21

Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 19 perkara tersebut

sebagian besar perkara cerai talak diperinci menurut jenisnya

sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

1

2

1

Izin Poligami

2

Perkara Diterima 3

Perkara Diputus 4

1

1

Cerai Talak

13

10

3

Cerai Gugat

1

1

4

Harta Bersama

2

2

5

Penetapan ahli waris

2

2

6

Kewarisan

2

2

7

Hibah

1

1

22

19

JUMLAH

2. Penyelesaian perkara Dari data di atas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari selang Tahun 2012 dapat diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut : No. 1

Keadaan Perkara 2

Jumlah 3

1.

Sisa akhir tahun 2011

1

2.

Perkara diterima 2012

21

3.

Jumlah perkara masuk ( sisa 2011+diterima 2012 )

22

4.

Perkara putus 2012

19

5.

Sisa perkara berjalan

3


GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI tahun 2010-2012

35

32

30

30 2221

25

29 25

24

22

19

20 15 10

2 3 1

5

2010 2011 2012

3

0 sisa thn lalu

masuk

jumlah

putus

sisa 2012

Sebagaima tabel dan grafik diatas dapat diuraikan bahwa sisa perkara yang dimohonkan banding tahun 2011 sebanyak 1 perkara, sedang perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 21 perkara, seluruhnya sebanyak 22 perkara, atau turun 12% dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2011. Dari jumlah tersebut persentase perkara yang diputus sebesar 86,36% pada tahun 2012 ini. Sedangkan tahun 2011, penyelesaian perkara sejumlah 96% perkara . Sedangkan sisa perkara akhir tahun 2012 mencapai 13,63% atau turun 9,63 % jika dibandingkan dengan persentase sisa perkara tahun 2011. Dari perkara yang masuk selang tahun 2012 sebanya 22 perkara dapat diselesaikan 19 perkara dengan susunan majelis Hakim sebagai berikut :

No.

Nama Ketua Majelis

1

2

1

Drs.H.Abdurrahman HAR, S.H Drs.Asyarifuddin Syakur Drs.Agshaa, M.H. Drs.H.Abu Amar, S.H, M.H Drs.H.Sutoyo, H.S, S.H.

2

Sisa 201 1 3

Perkara diterima 2012 4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

Jlh. 5

Perkara diputus 2012 6

Sisa Akh ir 7


3 4 5 6 7

8 9 10

Drs.H.Suyanto T.N.,M.H Drs.H.M.Thahir R, S.H.M.H. Drs.Dadi Suryadi, S.H.,M.H. Drs.Showan Shobar Suriawan Drs.H.Ahmad As'ad, S.H. Drs.H.D.Tahyuddin, S.H. Hj.St.Tawaningsih, S.H.,M.H. Drs.H.Abdul Hakim,M.Hi Drs.Izzuddin, H.M.,M.H. Drs.Aqshaa, M.H. H.Bahar Makka, S.Ag, S.H. Drs.H.Syadzali Musthofa, S.H. Drs.Entur Mastur, S.H. Drs.H.Muh.Alwi Rahim,S.H.,M.H. Drs.Ahmad Tahang,S.H. Drs. Subuki, M.H. Drs.Muh.Amir Razak,S.H.,M.H. Drs.H.Suyanto T.N.,M.H. Drs.Showan Shobar Suriawan Drs.Abd.Rajab K.S.H.M.H. Drs.H.Tahyuddin, S.H.,M.Hm Dra.Hj.A.salmiah, S.H.MH Drs.Syarifuddin Syakur Drs.Izzuddin, H.M.,M.H. Hj.St.Tawaningsih, S.H.,M.H Jumlah

-

1

1

-

1

-

3

3

3

0

1

4

5

5

0

-

5

5

5

0

-

3

3

3

0

-

2

2

2

0

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

21

22

19

3

3. Minutasi Berkas Perkara Dari perkara putus sebanyak 19 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 19 berkas perkara, sehingga yang belum diminutasi sebanyak 0 berkas perkara. Berkas perkara yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju. 4. Perkara yang dimohonkan Kasasi. Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. selama Tahun 2012 sebanyak 8 perkara. 5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I selama Tahun 2012 tidak ada . 6. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi selama Tahun 2012 sebanyak 6 perkara dan Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK, dan Eksekusi selama Tahun 2012, berasal dari:


No.

Pengadilan Agama

1

2

Dimohonkan Kasasi 3

Jumlah Perkara Dimohonkan PK 4

Dimohonkan Eksekusi 5

1

PA Kendari

8

-

5

2

PA Bau-bau

-

-

-

3

PA Kolaka

-

-

1

4

PA Unaaha

-

-

-

5

PA Raha

-

-

-

6

PA Andoolo,

-

-

-

7

PA Pasarwajo

-

-

-


BAB IV Pengawasan Internal

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Cetak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana tuntutan reformasi di bidang hukum mensinyalir bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas hakim dan pejabat pengadilan. Dengan demikian Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kerja keras untuk meningkatkan integritas moral segenap aparat peradilan agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat. Pengawasan merupakan

salah

satu

fungsi

pokok

manajemen

untuk

menjaga

dan

mengendalikan agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Beberapa

perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan di Pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. A. PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAWASAN OLEH MAHKAMAH AGUNG KE PENGADILAN TINGKAT BANDING Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung di daerah yang juga mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Salah satu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang diamanatkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Dan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama , pengawasan


tertinggi baik menyangkut teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal sebagaimana tersebut pada pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Untuk itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mengambil langkah-langkah dalam upaya terlaksananya fungsi pengawasan internal baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. B. STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERNAL 1. HAKIM PENGAWAS BIDANG Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HAWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/SK.29/PS.01/ II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, kemudian jadwal pelaksanaan pengawasan internal tersebut berdasarkan surat perintah ketua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari nomor: W21A/384/KP.02.3/IV/2012

tanggal

16

April

2012

dan

pelaksanaan

pengawasan dimulai tgl 23 sampai dengan 24 Mei 2012 adapun Hakim pengawas bidang sebagimana tabel ini: Ditunjuk Sebagai HATIWASBID PTA 4

No

Nama

Jabatan

1

2

3

1

Ketua PTA

Pengarah/Penanggung jawab

2

Drs. H.M. Djufri Ahmad, SH.,MH Drs. Abu Amar, SH.,MH

Wakil Ketua

Koordinator pengawasan

3

Drs. H.A. Ahmad As’ad, SH

Askor Wilayah IV PTA

4

H. Bahar Makka, SH., S.Ag

Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama

5

Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H.

Hakim Muda

Administrasi Perkara

6

Drs. H. S.H.,MH.

Hakim Madya Utama

Sutoyo

H.S.,

Utama

Pelayanan Publik

Administrasi Umum


Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah : 1. Bidang Perkara Banding a. Memantau

pelaksanaan

teknis

administratif

penyelesaian

perkarabanding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari; b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikatif administrasi prosedur penerimaan perkara banding; c. Memantau

dan

memeriksa

pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi register perkara banding; d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding; e. Memantau

dan

memeriksa

pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi laporan perkara banding; f. Memantau

dan

memeriksa

pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi kearsipan perkara banding; g. Memantau

dan

memeriksa

pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi kearsipan perkara banding; h. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994; i. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya. J

Memantau

dan

memonitoring

pelaksanaan

tugas-tugas

kesekretariatan; K. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya. 2. HAKIM PENGAWAS DAERAH Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari oleh Hakim Tinggi


Pengawas Daerah (HAWASDA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/SK.29/PS.01/ II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan pelaksanaan pengawasan didaerah dilaksanakan sesuai surat tugas

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Kendari

Nomor

:

W21-

A/384/KP.02.3/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April sampai dengan 23 Mei 2012 dengan susunan Hakim pengawas daerah sebagaimana terurai pada tabel ini. No

Nama

Ditunjuk Sebagai HATIWASDA 4

Jabatan

1

2

1

Drs. H.M. Djufri Ahmad, SH.,MH

Ketua PTA

3

2

Drs. Abu Amar, SH.,MH

Wakil Ketua

3

Drs. Aqshaa, M.H.

Hakim Madya Utama

4

Drs. H.D. Tahyuddin, S.H.,MH

Hakim Utama Muda

Pengarah/Penanggung jawab Koordinator pengawasan Askor Wilayah I ( PA Kolaka dan PA Umaaha) PA Kolaka

5

H. Ahmad Tahang, S.H.

Hakim Utama Muda

PA Unaaha

6

Drs. Izzuddin H.M.,S.H.,M.H.

Hakim Madya Utama

7

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH.

Hakim Madya Utama

Askor Wilayah II (PA Kendari dan PA Andoolo) PA Kendari

8

Hj. St. Tawaningsih, S.H., M.H.

Hakim Madya Utama

PA Kendari

9

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI

Hakim Utama Muda

PA Andoolo

10

Drs. Subuki, M.H.

Hakim Utama Muda

11

Drs. Showan Shobar Suriawan

Hakim Madya Utama

Askor Wilayah III (PA Raha, PA Bau Bau an PA Pasarwajo) PA Raha

12


Hakim Utama Muda

PA Bau Bau

13

Drs. Entur Mastur, S.H.,MH.

Hakim Utama Muda

PA Pasarwajo

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah : 1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara banding dan hasil evaluasi pengawasan tahun


2012 baik teknis maupun administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan; 2. Melakukan inventarisasi dan merekam serta merekapitulasi temuantemuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan; 3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari minimal 3 (tiga) bulan sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan; 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 5. Melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan Ketua Pengadilan Agama dalam daerah pengawasannya minimal 6 (enam) bulan sekali; 6. Memberikan catatan, komentar dan penilaian atas setiap putusan Ketua Pengadilan Agama yang dieksaminasi; 7. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 8. Menginventarisir

temuan

dan

hambatan-hambatan

pelaksanaan

eksekusi yang dihadapi oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 9. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi; 10. Menyampaikan hasil eksaminasi beserta catatan pembetulan, kesalahan atau kekurangan dan penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan memberikan saran tindak lanjut untuk kesempurnaannya guna disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan. C. TATA KERJA PENGAWASAN INTERNAL Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006

tanggal

24 Agustus

2006

tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan dan Keputusan


Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan. D. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada setiap organisasi adalah penerapan Pengawasan Intern. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan. Pengawasan internal oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid dan Hatiwasda), dilakukan melalui cara pengawasan dengan pendekatan : Preventif, merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi. Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Akomodatif, dalam melaksanakan pengawasan selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit. Apresiasif, dalam melaksanakan pengawasan juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan reward. Represif, dalam hal yang terpaksa sekali, tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman disiplin atau treatment kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan tindakan.


Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak berkompeten. Untuk mencapai tujuan, maka pengawasan melekat oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid maupun Hatiwasda) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :  Objektifitas, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan tentang tata laksanan pengawasan.  Independensi, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain.  Kompetensi, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.  Formalistik, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.  Koordinasi, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya over lapping.  Integrasi dan Sinkronisasi, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.  Efisien, Efektif dan Ekonomis, pengawasan dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal E. SASARAN PENGAWASAN INTERNAL 1. Sasaran Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi

Agama

Kendari

terbatas

pada

bidang

Manajemen

Peradilan.Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari, apakah sudah sesuai dengan Buku IV Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menjadi Pedoman dalam Pembinaan dan Pengawasan.Selain itu,


tujuannya sebagai controlling terhadap program kerja yang sedang berjalan, dan mengevaluasi serta membina agar aparat peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Kendari tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan meminimalisir kesalahan/kekeliruan. 2. Sasaran Pengawasan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Sasaran Pengawasan tahun 2012 dititik beratkan pada : Administrasi persidangan, Administrasi perkara, Keuangan perkara, Pengelolaan keuangan Negara, Pengadaan barang dan jasa, Administrasi kepegawaian,

Administrasi

pelaporan,

Manajemen

peradilan,

dan

Pelayanan publik. Tujuan pengawasan yang dilakukan, yaitu : 1. Untuk mengetahui secara jelas tentang program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, baik berkaitan dengan teknis yustisial maupun aspek administrasi yustisial. 2. Untuk mengetahui dan memperhatikan tentang kedala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program yang ada. 3. Untuk dilakukan pengarahan dan pembinaan sekaligus pemetaan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama. Metode pengawasan yang dilakukan menggunakan :  Deskripsi–Analitik, artinya mendeskripsikan (mengungkap apa adanya) untuk kemudian dianalisis dan mengkomparasikan dengan hasil pengawasan tahun sebelumnya.  Telaah berkas, artinya beberapa berkas/putusan dengan beberapa jenis perkara diteliti dengan cermat, baik yang berkaitan dengan berita acara surat panggilan dan semua kelengkapan berkas perkara. F. HASIL PENGAWASAN INTERNAL Adapun hasil pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2012, adalah :


1. Kinerja pelayanan Publik, yang terdiri dari Pengelolaan managemen, mekanisme pengawasan atasan, kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan public, tingkat keteriban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara dan pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat pada umumnya kreteria pada penilaian sudah menunjukan pada arah sudah bagus sekalipun ada bagian tertentu yang perlu perbaikan dan pembenahan. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi, yang terdiri dari publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, pengaduan, pengawasan internal, papan pengumuman pada umumnya sudah tersedia dan dilaksanakan. 3. Administrasi perkara, yang terdiri dari

prosedur penerimaan perkara,

register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara telah berjalan sesuai dengan polabindalmin namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurang telitian dalam melaksanakan tugas. 4. Administrasi umum, yang terdiri dari kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan mekanisme masing masing bagian . Dibidang kepegawaian masih ada jabatan kosong dan sudah diusulkan , dibidang keuangan realisasi anggaran sudah mencapai mmaksimal dan dibidang umum areanya begitu luas dengan jumlah pegawai yang minim sangat mempengaruhi kinerja. 5. Pengadaan Barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai mekanisme dengan cara pelelangan umum dengan menggunakan media IT melalui LPSE kendari. Adapun hasil pengawasan internal di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2012, teknik yudisial, administrasi perkara dan administrasi umum ( kepegawaian, umum dan keuangan) , pelayanan public dan reformasi birikrasi sudah dilaksanakan oleh bidang masing-masing olehnya diharapkan mempertahankan dan menindaklanjuti temuan dan dibuatkan kontrak kinerja.


BAB V

Pembinaan Dan Pengelolaan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Jumlah kekuatan sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis yang ada di tingkat banding dan tingkat I tahun 2012 sebanyak 204 orang. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : a. Sunber Daya Manusia Teknis yudisial Kekuatan sumber daya manusia teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 137 orang hal ini sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini:

No

Nama PTA/PA

1

2

Jumlah SDM Teknis Yudisial Kepanite Kejurusi Hakim raan taan 3 4 5

Jumlah 6

1

PTA Kendari

18

8

0

26

2

PA Kendari

11

7

4

22

3

PA Bau-bau

9

6

3

18

4

PA Kolaka

7

6

4

17

5

PA Unaaha

8

7

5

20

6

PA Raha

4

5

2

11

7

PA Andoolo,

6

5

1

13

8

PA Pasarwajo

5

5

1

11

JUMLAH

68

49

20

137

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2012 sebanyak 67 orang hal ini sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini :


No

Jumlah SDM Non Teknis Yudisial

Nama PTA/PA

Wasek 1

2

Kepeg Keuangan Umum

3

4

5

6

Jumlah Honorer Staff 7

8

9

1

PTA Kendar

1

1

0

0

13

15

11

2

PA Kendari

0

1

1

1

9

12

6

3

PA Bau-bau

1

1

1

1

4

8

1

4

PA Kolaka

1

1

1

1

5

9

7

5

PA Unaaha

0

1

1

0

4

6

8

6

PA Raha

1

1

0

1

5

8

2

7

PA Andoolo,

1

1

1

1

1

5

5

8

PA Pasarwajo

1

1

1

1

0

4

4

JUMLAH

6

8

6

6

41

67

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI DAN HONORER DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI 2012

44

67

137

SDM Teknis Yudisial SDM Non Teknis Yudisial Honorer

Data pegawai menurut jenis kelamin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.

Unit Kerja

1

2

Jenis Kelamin Pria

Wanita

3

4

Jumlah 5

1

PTA Kendari

30

11

41

2

PA Kendari

20

14

34

3

PA Bau-bau

20

6

26

4

PA Kolaka

18

8

26


5

PA Unaaha

11

15

26

6

PA Raha

10

9

19

7

PA Andoolo,

16

2

18

8

PA Pasarwajo

13

2

15

Grafik Pegawai Menurut Jenis Kelamin

67 138

Sedangkan

data

pegawai

Pria Wanita

menurut

tingkat

pendidikan

di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut : No

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan SD SMP SMA

Diploma

I

II

III

11

12

13

-

23

16

-

41

1

-

21

7

-

34

-

-

1

18

1

-

25

-

1

3

19

-

-

26

-

-

1

-

15

3

1

26

4

-

-

1

-

12

1

1

19

-

2

-

-

-

-

13

3

-

18

-

1

-

-

1

-

12

1

-

15

5

I

II

III

7

8

Strata

10

4

6

Jml

Sarjana Muda

1

2

3

9

1

PTA Kendari

-

-

1

-

-

1

2

PA Kendari

-

-

5

-

-

3

PA Bau-bau

-

-

5

-

4

PA Kolaka

-

-

3

-

5

PA Unaaha

-

-

6

6

PA Raha

-

-

7

PA Andoolo,

-

8

PA Pasarwajo

-

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengikut sertakan pegawai dan Hakim untuk mengikuti kegiatan Bintek, Pelatihan, dan lokakarya:


No.

Nama

NIP

1

2

3

Gol/ Ruang 4

Jabatan

Nama Diklat

5

6

1

Abu Amar , SH.,MH.

150110881

IV/e

Wakil Ketua

Bimtek Kompetensi Hakim Peradilan Agama

2

Drs. Izzuddin H.M.,S.H.,M.H.

19580712 198511 1 001

IV/d

Hakim

3


19521218 197603 1 002

IV/d

Hakim

4

Drs. Aqshaa, M.H.

196312311989031 046

IV/c

Hakim

5

Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H

19550727 198403 1 001

IV/d

Hakim

6

Drs. Muhammad Alwi, M.H.

19590131 199003 1 001

IV/c

Ketua PA Kendari

7

Drs. H. A.Majid Jalaluddin, M.H.

19541231 199203 1 015

IV/b

Ketua PA Bau Bau

8

Drs. Rusli, M., MH.

196312311989031 046

IV/b

Ketua PA Kolaka

9

Dra. Hj. Khairiyah, SH.

19640627 199203 2 003

IV/b

Hakim

10

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

19561231 198503 1 029

IV/b

Hakim

11

Drs. Kasang

IV/b

Hakim

12

Drs. H. A.M. Syahir Baso, S.H.,M.H.

19601231 199103 1 022 19580515 198103 1 005

IV/a

13

Suhartina, SH, MH.

19680815 199802 1 001

III/d

14

Marwan, S.Ag, S.H.

19681231 199903 1 005

III/d

PANMU D BANDIN G Panitera Penggan ti Panitera Penggan ti

15

Ruhana Faried, SHI.

197806202011012 006

III/a

Calon Hakim

16

Ansar

19840624 200912 1 005

II/a

Staf

Bimtek Admns. Peradilan Agama Angkt. III Bimtek Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angk. IV Bimtek Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angk. IV Bimtek Komp. Hakim Peradilan Agama Dik. Pim. PA Tingk. I tahun 2012 BIMTEK Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angk. V Bimtek Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angk. V Pel. Sertifikasi hakim Ekonomi Syariah Lokakarya Mediasi Keluarga Tahun 2012 Diklat Hakim Berkelanjutan peny. Diklat Prog. PPAKP Kls. Manajerial Angk. III tahun 2012 Lokakarya Pelayanan Meja Informasi Pel. Tek. Fung. Bagi Panitera/Paniter a Pengganti Diklat Calon Hakim Terpadu Angkt. VII Bimtek Administrasi Kepaniteraan


17

Lausi

19620601 198103 1 002

III/b

2012 Ankg. I Pel. Tek. Fungsional Bagi Jurusita/Jurusita Pengganti PA Wil. Huk. PTA Sel. Indonesia

Jurusita

Pendidikan dan latihan prajabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu: No.

Nama

1

2

1

Besse Nurmiati, SHI.

2

Ruhana Faried, SHI.

3

Fadliyah Zainal, SHI.

4

NIP 3

Gol/ Jaba Ruang tan 4 5

19860505 201101 2 015

Unit Kerja 6

Staf

PA Kendari

III/a

Staf

PA Kendari

19820928 201101 2 012

III/a

Staf

PA Unaaha

Rinayanti, SHI.

19851002 201101 2 008

III/a

Staf

PA Kolaka

5

Ilmiyawanti, SH.

19870621 201101 2 024

III/a

Staf

PA Raha

6

Jannati, SH

19851022 201101 2 013

III/a

Staf

PTA Kendari

7

Andriyani Hasan, SE.

198605182011012021

III/a

Staf

PA Raha

8

Marisa Perdani, SE.

19830311 201101 2 008

III/a

Staf

PA Unaaha

9

Akbar M., S. Kom

19860422 201101 1 005

III/a

Staf

PTA Kendari

10

Bachrul Sudaryono N.

19840321 201101 1 010

III/a

Staf

PA Kendari

11

Rusli, SE

19760606 201101 1 011

III/a

Staf

PA Kendari

12

Lasmanah, SHI.

19801218 201101 2 004

III/a

Staf

PA Bau Bau

13

Syukri, A.Md.

19801118 201101 1 008

II/c

Staf

PA Unaaha


14

Muhammad Jasman A. AMd.

198611042011011007

II/c

Staf

PA Kolaka

Pada Tahun 2012 ini, pegawai yang mengikuti ujian dinas TK. I, TK. II dan UPKP (Ujian Penyesuaian Ijazah pegawai) Nihil. Pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari menggunakan program database kepegawaian yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI yaitu dengan Sikep Online, program database kepegawaian yang berbasis web. Sebelum Sikep Online diimplementasikan, Sistem Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG juga dipergunakan sebagai database kepegawaian yang dibangun oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. c. Promosi Dan Mutasi Promosi dan mutasi selama tahun 2012 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, antara lain: a. Mutasi hakim keluar di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang, sebagaimana tabel berikut ini : No 1

Nama 2

Jabatan

Gol/ Ruang

3

4

Asal

Unit Kerja Tujuanm

5

6

1

Drs. Entur Mastur, SH.,MH

Hakim Tinggi

IV/d

PTA KDI

PTA Banjarmasin

2

Drs. Abdul Hakim, MHI.

Hakim Tinggi

IV/d

PTA KDI

PTA Makassar

3

Drs. H. Ahmad As'ad, SH.

Hakim Tinggi

IV/d

PTA KDI

PTA Banten

4

H. Ahmad Tahang, SH

Hakim Tinggi

IV/d

PTA KDI

PTA Mataram

5

Drs. Rusli M., MH.

Hakim

IV/b

Ketua PA Kolaka

PA Palu kls I/a

6

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim

III/d

PA Raha

PA Sampit kls II

7

Drs. Kasang

Hakim

IV/b

PA Raha

PA Takalar kls II

8

Mohamad Arif, S.Ag.

Hakim

III/d

PA Raha

PA Mamuju kls II


9

Subhan, S.Ag.

Hakim

III/d

PA Bau Bau

PA Tanjung Selor kls II

b. Mutasi hakim masuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 10 (Sepuluh ) orang, sebagaimana tabel berikut ini : No 1

Nama

Jabatan

2

3

Unit Kerja Asal Tujuan 5 6

Gol/ Ruang 4

1

Drs. H. Abdurrahman HAR., SH.

KETUA

IV/e

PTA Jayapura

PTA Kendari

2

Drs. H. M. Thahir R., SH. MH.

Wakil Ketua

IV/d

PTA Jakarta

PTA Kendari

3

Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH.

Hakim

IV/d

PTA Palu

PTA Kendari

4

Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

Hakim

IV/c

PTA Manado

PTA Kendari

5

Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH.

Hakim

IV/c

PTA Mataram

PTA Kendari

6


Hakim

IV/c

PTA Palu

7

Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH.

Hakim

IV/b

PA Jakbar

PTA Kendari PTA Kendari

8

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.

Hakim

III/d

PA Barru

PA Kendari

9

Hizbuddin Maddatuang, SH.

Hakim

III/b

PA Limboto

PA Pasarwajo

10

Drs. Hamka Musa

Wakil Ketua

PA Majene

PA Raha

c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 15 (lima belas) orang; No 1

Nama 2

Gol/ Ruang 3

Jabatan 4

Unit Kerja 5

1

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. 19500918 199003 1 001

IV/c

Hakim Madya Utama

PTA KDI

2

H. Ahmad Tahang, SH

IV/d

Hakim

PTA KDI

3

Drs. H. Sutoyo H.S., S.H.,MH.

IV/c

Hakim Madya

PTA KDI


19501230 198003 1 003

Utama

4

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. 19521218 197603 1 002

IV/d

Hakim Utama Muda

PTA KDI

5

Drs. H.D. Tahyuddin, S.H. 19520918 198203 1 003

IV/d

Hakim Utama Muda

PTA KDI

6

Drs. H. Ahmad As'ad, SH. 195610091980031004

IV/d

Hakim Utama Muda

PTA KDI

7

Hj. St. Tawaningsih, S.H., M.H. 19490518 197603 2 001

IV/c

Hakim Madya Utama

PTA KDI

8

Drs. Farid 19531231 198203 1 057

IV/b

Wakil Panitera

PTA KDI

9

Drs. H. A.M. Syahir Baso, S.H.,M.H. 19580515 198103 1 005

IV/a

Panitera Muda Banding

PTA KDI

10

Drs. Sudirman Salima 19681231 199802 1 003

III/d

Panitera Pengganti

PTA KDI

11

Syamsuddin HS,S.HI. 19580108 199203 1 002

III/b

Panitera Pengganti

PTA KDI

12

Abdul Aziz Yusuf, SE 19771214 200502 1 001

III/a

Staf

PTA KDI

13

Yudi Wijaya 19820303 200502 1 002

II/b

Staf

PTA KDI

14

Nur Rahma Baharuddin, A.Md. 19841213 200805 2 001

II/c

Staf

PTA KDI

15

Ansar 19840624 200912 1 005

II/a

Staf

PTA KDI

d. Pegawai yang pensiun di lingkungan PTA Kendari sebanyak 3 (tiga) orang pension janda;

No

Nama

1

2

1

Drs. H.M. Djufri Ahmad, SH., MH

2

Abd. Kadir, Spdi

Pensiun Gol/ MT Ruang 3 4

01-42012

5

Unit Kerja 6

IV/e

Ketua PTA

PTA Kendari

III/d

Kasubbag Keuangan

PTA Kendari

Jabatan


3

Drs. Nasrudin, SH.

01-012012

III/d

Hakim

PA Raha

e. Kenaikan pangkat untuk periode 1 April berjumlah 13 (tiga belas) orang dan untuk periode 1 Oktober berjumlah 11 (sebelas) orang; No.

Nama PTA/PA

1

2

Periode 01 01 April Oktober 3 4

Jumlah 5

1

PTA Kendari

2

4

6

2

PA Kendari

1

0

1

3

PA Bau-bau

2

1

3

4

PA Kolaka

1

2

3

5

PA Unaaha

2

2

4

6

PA Raha

3

1

4

7

PA Andoolo,

2

1

3

8

PA Pasarwajo

0

0

0

f. Usul penerbitan Kartu Isteri (KARIS) pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) orang; No.

Nama/NIP

Gol/ Ruang 3

Jabatan 4

Unit Kerja 5

Ket

1

2

1

Rusdianto, SE 19841102 200904 1 011

Penata Muda / (III/a)

Staf

PTA Kendari

KARIS

6

2

Ansar 19840624 200912 1 005

Pengatur Muda/(II/a)

Staf

PTA Kendari

KARIS

3

Apit Butsiyana 19791004 200912 1 002


Staf

PA Unaaha

KARIS

4

Zulkifli, S.Kom 19780917 200912 1 007


Staf

PA Bau Bau

KARIS

5

Drs. Mudjahid, S.H., M.H.

Pembina TK. I (IV/b)

Ketua

PA Raha

KARIS


19560204 198103 1 005 6

Junaid, S.HI 19780304 200912 1 002


Staf

PA Raha

KARIS

7

Drs. Idris, SH. 19680612 199203 1 003

Penata TK. I/ (III/d)

Pansek

PA Pasarwajo

KARIS

8

19830927 200704 1 001

Penata Muda TK. I/ (III/b)

Staf

PA Pasarwajo

KARIS

9

Achmad N,S.HI. 19801213 200604 1 007


Staf

PA Pasarwajo

KARIS

10

Ramliyanto, A.Md. 19800415 200604 1 003

Pengatur TK. I/ (II/d)

Staf

PA Pasarwajo

KARIS

g. Sedangkan untuk usul penerbitan Kartu Suami (KARSU) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 ini sebanyak 9 (Sembilan) orang; No.

Nama/NIP

Gol/ Ruang 3

Jabatan

1

2

1

Ulfa Makmur, S. Kom 19851206 200912 2 001


Staf

PTA Kendari

KARSU

2

Triana Novianti, A.md. 19851127 200912 2 007

Pengatur / (II/c)

Staf

PA Unaaha

KARSU

3

Musmiran 19830411 200604 2 003

Pengatur Muda TK. I (II/b)

Staf

PA Bau Bau

KARSU

4

Musyrifah Jufri, S.HI 19861127 200912 2 002


Staf

PA Raha

KARSU

5

Tri Widyastuti Pratiwi,SH.


Staf

PA Pasarwajo

KARSU

4

Unit Kerja 5

Ket 6


19860331 200904 2 005 6

Rini Surastika Tawulo, S.HI 19780803 200912 2 003


Staf

PA Unaaha

KARSU

7

Fadliyah Zainal, S.HI 19820928 201101 2 012


Staf

PA Unaaha

KARSU

8

Hj. Marisa Perdani, SE 19830311 201101 2 008


Staf

PA Unaaha

KARSU

9

Ilmiyawanti, SH 19870621 201101 2 024


Staf

PA Raha

KARSU

h. Usul penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sebanyak 13 (tiga belas) orang; No.

Nama/NIP

Gol/ Ruang 3

Jabata n 4

Unit Kerja 5

1

2

1

Jannati, SH 19851022 201101 2 013


Staf

PTA Kendari

2

Akbar M, S.Kom 19860422 201101 1 005


Staf

PTA Kendari

3

Rusli, SE 19760606 201101 1 011


Staf

PA Kendari

4

Besse Nurmiati, S.HI 19860505 201101 2 015


Staf

PA Kendari

5

Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom 19840321 201101 1 010


Staf

PA Kendari

6

Fadliyah Zainal, S.HI 19820928 201101


Staf

PA Unaaha

Ket 6


2 012 7

Hj. Marisa Perdani, SE 19830311 201101 2 008


Staf

PA Unaaha

8

Syukri, A.Md 19801118 201101 1 008

Pengatur / (II/c)

Staf

PA Unaaha

9

Rinayanti, S.HI 19851002 201101 2 008


Staf

PA Kolaka

10

Muhammad Jasman, A.Md. 198611042011011 007

Pengatur / (II/c)

Staf

PA Kolaka

11

Ilmiyawanti, SH 19870621 201101 2 024


Staf

PA Raha

12

Andriyani Hasan, SE 198605182011012 021


Staf

PA Raha

13

Lasmanah, S.HI 19801218 201101 2 004


Staf

PA Raha

i. Pemberian cuti tahunan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang. No.

Nama

Gol

Jabatan

Unit

Ket

Kerja 1

2

3

1

Drs. H. Abdurrahman HAR., SH. Drs. H. M. Thahir R., SH. MH. Drs.H. Abd. Rajab K, SH.,MH. Drs. Dadi Suryadi., SH.,MH. Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.,MH. Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

IV/e

Ketua

IV/d

Wakil Ketua

IV/c

Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama

2 3 4 5 6

IV/d IV/c IV/c

4

5

6

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari


7


IV/c

8

IV/d

14

Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. Drs. H.D. Tahyuddin, S.H. Drs. Izzuddin H.M.,S.H.,M.H. Drs. Showan Shobar Suriawan Drs. H. Sutoyo H.S., S.H.,MH. Drs. Subuki, M.H.

15

Drs. Aqshaa, M.H.

IV/c

16

IV/c

19

Hj. St. Tawaningsih, S.H., M.H. Dra. Hj. A. Salmiah., SH.,MH. Drs. Arisno Mertosono, SH. Zainal Abidin, SH.,MM.

III/d

Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda Panitera / Sekretaris Wakil Sekretaris

20

Drs. Farid

IV/b

Wakil Panitera

21

Hj. Kudesia, S.H.

III/d

22

IV/a

23

Drs. H. A.M. Syahir Baso, S.H.,M.H. Syamsudduha, SH.

III/d

24

Suhartina, SH, MH.

III/d

25

Drs. Sudirman Salima

III/d

26

Syamsuddin HS,S.HI.

III/b

27

Abdul Aziz Yusuf, SE

III/a

28

II/c

29

Nur Rahma Baharuddin, A.Md. Rusdianto, SE

III/a

30

Jumriani Nurdin, SE.

III/a

31

Ulfah Makmur, S.Kom

III/a

32

La Saleda

II/b

33

Akbar M, S.Kom

III/a

34

Jannati, SH

III/a

Kasubag Kepegawaian Panitera Muda Banding Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Staf Subbag. Keuangan Staf Subbag Kepegawaian Staf Subbag Keuangan Staf Subbag. Keuangan Staf Subbag. Keuangan Staf Subbag. Umum Staf Subbag. Keuangan Staf Kepaniteraan

9 10 11 12 13

17 18

IV/d IV/d IV/d IV/d IV/c IV/d

IV/b IV/c

PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari PTA Kendari


35

Djasida Doliap, S.HI

III/b

Staf Subbag. Umum

PTA Kendari

4. Pengisian Jabatan Struktural Jumlah pegawai yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari hingga akhir tahun 2012, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : No.

Nama PTA/PA

1 2 1 PTA Kendari

Jabatan Struktural Ketua Wkl Pan Wa Wa Ketua sek pan sek 3 4 5 6

Jlm

Ke peg 7

Keua ngan 8

Um um 9 10

1

1

1

1

1

1

-

-

6

2 PA Kendari

1

1

1

1

-

1

1

1

7

3 PA Bau-bau

1

1

1

1

1

1

1

1

8

4 PA Kolaka

-

1

1

1

1

1

1

1

7

5 PA Unaaha

1

1

1

1

-

1

1

-

6

6 PA Raha

1

1

1

1

1

1

-

1

7

7 PA Andoolo,

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8 PA Pasarwajo

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Jumlah

7

8

8

8

7

8

7

6

57

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan asset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Kegiatan Pengelolaan meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara. 1.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Tinggi Agama Kendari a). Pengadaan


Pengadaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2012, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berupa : 1. Pembangunan rehap prototype gedung kantor tahap I (pertama) Alokasi

PTA

anggaran

dalam

dipa

Kendari. tersedia

sebesar

Rp.

960.000.000,- (Sembilan ratus enam

puluh

juta

rupiah)

ingklud didalamnya biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi. 2. Pengadaan trafo listrik dan penambahan daya alokasi anggaran dalam dipa sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah ). b). Pemeliharaan Pada tahun 2012, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung meliputi pengecatan gedung, Perbaikan dan Pengecatan 3 buah rumah dinas dan pengecetan pagar kantor alokasi anggaran dalam DIPA Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) c).

Penghapusan Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2012 tidak ada.

1.2. Pengelolaan Sarana dan prasarana Gedung di Pengadilan Agama Sewilayah PTA Kendari a). Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung berupa tahah, gedung kantor, rumah dinas pada Pengadilan Agama tahun 2012, yaitu : 1. Pembangunan Gedung Kantor tahap I pada Pengadilan Agama Andoolo,

alokasi

anggaran

dalam

DIPA

sebesar

Rp.


1.000.000.000,milyard

(Satu

rupiah

termasuk

)

didalamnya

perencanaan, pengawasan

dan

administrasi. Gambar ini saat peletakan batu pertama PA Andoolo oleh Wakil Ketua PTA Kendari Drs. H Abu Amar SH.MH 2. Pembangunan Gedung Kantor tahap I Agama

pada Pengadilan Pasarwajo,

alokasi

anggaran dalam DIPA sebesar Rp.

1.004.300.000,-

(Satu milyard empat juta tiga ratus ribu

rupiah)

didalamnya

termasuk perencanaan,

pengawasan

dan

administrasi. Gambar ini saat peletakan batu pertama PA Andoolo oleh Ketua PTA Kendari Drs. H Abdurrahman HAR. SH . 3. Pembangunan rehabilitasi gedung kantor tahap I ( pertama ) Prototype

pengadilan

Agama Kendari,

alokasi

anggaran Rp. 899.805.000,( delapan ratus Sembilan puluh

Sembilan

juta

delapan ratus lima ribu Rupiah ) termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi. 4. Pembangunan rehabilitasi gedung kantor tahap I ( pertama ) Prototype pengadilan Agama Unaaha, alokasi anggaran Rp. 904.025.000,- ( Sembilan ratu empat juta dua puluh lima ribu


rupiah

)

didalamnya

termasuk perencanaan,

pengawasan

dan

administrasi. 5. Pembanguna gedung kantor Pengadilan Agama Kolaka tahap II ( kedua ) alokasi anggaran Rp. 2.760.000.000,- ( Dua milyar tujuhratus enam puluh juta rupiah

)

termasuk

perencanaan,

pengawasan

dan administrasi. Selain itu pula

terdapat

alokasi

anggaran penataan ptrasatrana lingkungan kantor sebesar Rp. 300.000.000,- (tigan ratus juta rupiah). 6. Pembangunan pagar keliling kantor pengadilan Agama Raha, alokasi anggaran Rp. 319.720.000,- ( tiga ratus Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ). termasuk didalamnya perencanaan, pengawasan dan administrasi. 7. Penataan halaman kantor Pengadilan Agama Bau-Bau, alokasi anggaran Rp. 483.208.000,- ( empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah). b). Pemeliharaan Pada tahun 2012, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung meliputi pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan saluran air hujan, pemasangan papan penyekat ruangan, dan lainlain pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Kendari : PA.Kendari yaitu Pemeliharaan Gedung berupa perbaikan Atap

ruang

tunggu

Kantor

dengan

biaya

sebesar

Rp.27.087.126,- ( dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah ).


PA. Bau-Bau yaitu Pemeliharaan Gedung dan bangunan biaya Rp. 53.812.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). PA. Kolaka, yaitu Pemeliharaan Gedung dan bangunan 499 m2 dengan biaya Rp. 29.890.724,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) . PA. Unaaha, yaitu : Pemeliharaan Gedung dan bangunan dengan biaya sebesar Rp. 15.966.225,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). PA. Raha, yaitu Pemeliharaan Gedung dan bangunan dengan biaya Rp. 14.570.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluih ribu rupiah). c).

Penghapusan Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2012, yaitu : 1. Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa hasil bongkaran Bangunan Gedung Kantor pada Kantor pada Pengadilan Agama Kendari dan telah ditindaklanjuti melalui penjualan/pelelangan

Barang

Milik

Negara

tersebut

sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 104/2012 tanggal 21 Juli 2012. 2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan asset Barang Milik Negara yang terdiri dari Meubelair, Mesin Pendingin (AC), Genset, Tower Air, Jaringan/Perangkat Teknologi Informasi (Alat Pengolah Data), Pos Jaga, Pagar Keliling. Kegiatan Pengelolaan meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.


2.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di PTA Kendari a). Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung pada tahun 2012, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berupa : 1. Pengadaan paket mobilair kantor ( lemari, meja biro, kursi, sprimbed)

alokasi anggaran dalam dipa

sebesar

Rp.

157.500.000,- ( seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) . 2. Pengadaan peralatan kantor lainnya berupa pengadaan papan statistic kantor sebanyak enam unit dan dispenser 3 unit alokasi anggaran dalam dipa Rp. 31.500.000, -( tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) . 3. Pengadaan paket alat pengelola data , alokasi anggaran tersedia dalam dipa sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ). b). Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada tahun 2012, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan

Tinggi

Agama

Kendari,

berupa

:

Perawatan

Kendaraan Dinas baik roda empat maupun dua, dan Perawatan Peralatan dan Mesin dengan biaya sebesar Rp. 119.209.361,(seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). c).

Penghapusan 1. Penghapusan

barang milik Negara berupa Mobilair dan

peralatan kantor lainnyaberdasarkan surat keputusan Kepala Badan

Urusan

Administrasi

137.a/BUA/SK/VIII/2012

MA

Nomor

:

tanggal 10 Agustus 2012 yang

telah ditindaklanjuti dengan cara pelelangan sesuai surat risalah lelang dari KPKNL kendari nomor : 225/2012 tanggal


26 Nopember 2012 telah dilaksanakan pelelangan barang tersebut sebut , dan hasil pelelangan tersebut telah di setor ke kas Negara sejumlah Rp. 2.150.000,-( Dua Juta Seratus Lima puluh Ribun Rupiah ). 2.2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di Pengadilan Agama a). Pengadaan PA.Kendari, yaitu Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp.115.195.000,- ( seratus lima belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) . PA.Bau-Bau yaitu : 1. Pengadaan mobilair dan berankas sebesar Rp. 91.492.000,(Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). 2. Pengadaan alat pengelola data sebesar Rp.72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ). 3. Pengadaan peralatan dan mesin genset dan mesin pemotong rumput sebesar Rp.72.500.000,- ( tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 4. Pengadaan AC sebesar Rp.37.500.000,- ( tiga puhun tujuh juta lima ratus ribu rupiah). PA. Kolaka yaitu 1.

Pengadaan alat pengelola data sebesar Rp. 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah).

2.

Pengadaan mobilair sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

3.

Pengadaan sund system sebesar Rp.32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).


4. Pengadaan

infentaris

kantor

lainnya

sebesar

Rp.17.500.000,- ( tujuh belas juta lim,a ratus ribu rupiah). PA. Unaaha, yaitu : 1. Pengadaan jaringan instalasi sebesar Rp. 16.630.000,- ( enem belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). 2. Pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp.46.880.000,(empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). 3. Pengadaan perangkat alat pengelola data dan komunikasi sebesar Rp.32.465.000,- (tiga pulu dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah . PA. Raha, yaitu Pengadaan peralatan dan mesin dengan biaya Rp. 270.280.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). PA. Andoolo, yaitu : 1. Pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp.180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah). 2. Pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). PA. Andoolo, yaitu : 1. 1. Pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp.180.000.000,( seratus delapan puluh juta rupiah). 2. Pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). b). Pemeliharaan Pada tahun 2012, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung meliputi pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan


saluran air hujan, pemasangan papan penyekat ruangan, dan lainlain. Pengadilan Agama Sewilayah PTA Kendari : PA.Kendari, yaitu Pemeliharaan kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin sebesar Rp.58.004.000,- (lima puluh delapan juta empat ribu rupiah). PA. PA.Bau-Bau , yaitu Pemeliharaan kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin sebesar Rp.61.152.952,- (enam puluih satu juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus lim apuluh dua rupiah ). PA. Kolaka, yaitu Pemeliharaan kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin sebesar Rp. 103.774.000,- ( seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ). PA. Unaaha, yaitu : Pemeliharaan kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin sebesar Rp. 46.805.776,- ( empat pulouh enam juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). PA. Raha, yaitu : Pemeliharaan kendaraan dinas, dan peralatan dan mesin sebesar Rp.32.501.650,- ( tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah). PA. Andoolo, yaitu : Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.4.800.000,- ( empat juta delapan ratus ribu rupiah). PA. Pasarwajo, yaitu : Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). c).

Penghapusan Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari selama tahun 2012, yaitu : 1. Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Peralatan Kantor (Meubelair) pada Kantor pada Pengadilan Agama Kendari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia


Nomor : 97/BUA/SK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, dan telah ditindaklanjuti melalui penjualan/pelelangan Barang Milik Negara tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 109/2012 tanggal 25 Juli 2012. 3. TEKNOLOGI INFORMASI Pengelolaan IT di lingkungan PTA Kendari telah dimulai sejak tahun 2008 dan berkesinambungan hingga saat ini. Transparansi perkara, transparansi keuangan, transparansi aset barang milik negara dan transparansi peradilan lainnya dengan mudah dapat dilihat pada website. Aktivitas pengelolaan meningkat signifikan sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Demikian pula penggunaan Aplikasi SIADPA/SIADPTA untuk manajemen perkara telah digunakan oleh seluruh Pengadilan Agama sewilayah PTA Kendari. Sebagian besar penggunaan aplikasi tersebut telah digunakan hingga tahapan pembuatan berita acara persidangan. Jumlah produk putusan yang tersedia dan dapat diunduh dari website resmi Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 1.455 file salinan putusan, jumlah perkara yang terdaftar hingga saat ini sebanyak 2.515 perkara lengkap dengan informasi-informasi lain mengenai perkara tersebut, jumlah persidangan yang terdokumentasi dengan baik termasuk persidangan yang akan dilaksanakan sebanyak 5.983 persidangan. Angkaangka ini akan terus bertambah seiring dengan jumlah perkara yang masuk dan diregister pada website Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Dengan kerja keras tim dan dukungan dari berbagai pihak, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat mendongkrak penilaian website menjadi peringkat ke-15 yang tahun sebelumnya merosot jauh ke peringkat 23 terbaik pengelolaan website pengadilan tingkat banding tahun 2012 versi NLRP. Walaupun website pengadilan agama se-wilayah PTA Kendari penilaian NLRP masih berada di peringkat 166 kebawah. Sehingga masih


perlu usaha keras untuk memperbaiki isi informasi yang disajikan pada website pengadilan. Nilai-nilai dan peringkat bukanlah tujuan akhir, teknologi informasi adalah sarana efektif penyebaran informasi yang akurat, cepat dan transparan, yang ujungnya adalah pelayanan prima kepada masyarakat. a. Perangkat Keras Jumlah perangkat keras yang tersedia dan dapat digunakan hingga tahun 2012 sebagai berikut : No

1 2

3

Kompone n TI PERALATAN PENGOLAH DATA Ipad Laptop / Notebook

PC Server

4

PC Unit

4

UPS

6

Printer Laser

Merk / Spesifikasi

Aplle Toshiba M500, Toshiba M900 Toshiba L630, Acer Travelmate 6291

Intel Xeon, 320 GB HDD, 2Gb DDR2 Core 2duo, 250BG,1GB DDR2 Acer Aspire E560, HP Pavilion 1. Prolink 1200VA 2. Prolink 600 HP laserjet 1020, HP 1102

THN

Q unit

Keterangan / Peruntukan

2010 2007-2011

2 14

Pimpinan - Operasional umum - Aplikasi PP39/Bendahara - Apliksi RKAKL & SIMAK - Apliksi SIMPEG/ SIKEP - Aplikasi SAKPA - Kepaniteraan - Operasional IT - Pimpinan - Operasional umum - Operasional kepegawaian - Aplikasi GPP - Kepaniteraan

2009

2

2009

1

2007-2011

16

2009 2009

2 1

2007-2012

7

- Server Poxy / webserver - Sever SIADPTA (hibah dari badilag/Rusak) - Server tampilan LCD /Rusak)

- UPS server (Rusak)


7

Printer Ink

8

Scanner

9

Kamera Digital Kamera Video CCTV

10 11 12 13

Canon PIXMA MP258, Canon PIXMA i200 Canon HP Legal Canon DSLR 65D Panasonic MDV 10000 8 line

2010-2011

4

2009

1

2010

1

2009

1

2010

1

2012 2012

1 1

2009

1

- Pansek,Wasek, Umum dan kepaniteraan

Monitoring ruangan/ lobi (Rusak)

Modem 3G Modem ADSL/Spee dy JARINGAN LAN Kabel

7.2 Mbps 384 Kbps

2

LAN Wireless

2012

3

3

Swicth / Hub

2012

3

1 rusak

4

Jaringan telepon Listrik Langganan Internet Sewa Hosting

Cisco Lynksys WRT54GL Cisco Linksys 8 port 10/100/100 0 3 line

Perlu pembenahan kembali akibat pekerjaan rehabilitasi gedung kantor. Free hotspot area

-

3

Telp & Fax Kantor

13.000 W Telkom speedy Office http://maste rweb.net , hosting klas B Eksekutif 6 GB http://www .pandi.or.id (Pengelola domain internet Indonesia resmi untuk domain go.id)

2007-2012

1 1

2012

1

1 hosting di gunakan bersama untuk 6 domain.

2012

8

Domain PTA dan domain 7 PA.

1

5 6 7

8

Sewa Domain

1. Pengoperasian Secara umum, perangkat yang ada dapat dioperasikan dengan baik. Sebagain besar pegawai / Hakim Tinggi Pengadilan


Tinggi Agama Kendari mampu mengoperasikan / memamfaatkan peralatan TI dengan baik. 2. Pemeliharaan Biaya pemeliharaan perangkat keras dibebankan pada DIPA PTA Kendari pada akun 523111 Belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin termasuk dalam komponen Pemeliharaan Komputer / Laptop. Beberapa komponen IT yang dipelihara sebagai berikut ; No 1 2

Uraian Penggantian kartu jaringan pada server PTA kendari Penggantian Swicth/Hub 16 Port

Banyaknya 1 1

Biaya (Rp) 125.000,550.000,-

b. Perangkat Lunak (Software) 1. Aplikasi yang digunakan di Pengadilan  Aplikasi yang digunakan di bagian Kepaniteraan No

Komponen TI

Platform Aplikasi / uraian

1

SIADPA/SIA DPTA

Foxpro, SQL Server Provider : Badilag Aplikasi ini digunakan untuk manajemen perkara pengadilan agama mulai dari pra registrasi , pendaftaran, jadwal sidang,pembuatan berita acara hingga putusan, beserta instrument laporanlaporan perkara.

2

Aplikasi infoperkara Ditjen Badilag

Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://infoperkara.badi lag.net Aplikasi ini sebagai hasil olah data dari aplikasi SIADPA yang dikirim oleh Pengadilan Agama, sehingga dapat

Sejak THN

Akti f/ tida k

Keterangan

2007

Tidak

Ada namun belum digunakan untuk pekerjaan kepaniteraan, di Pengadilan Agama sudah dipergunakan walaupun belum seluruhnya menggunakan SIADPA Data bersumber dari upload data Aplikasi SIADPA

2009

Ya


3

SMS gateway

4

Himpunan putusan Mahkamah Agung

5

Desk Informasi / Aplikasi touch screen

tersaji informasi dan statistik perkara pengadilan agama melalui website infoperkara. Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://sms.mahkamah agung.go.id Aplikasi ini merupakan sajian informasi laporan keuangan perkara/ penggunaan uang perkara pengadilan yang dikirmkan dengan perintah-perintah melalui SMS handphone. Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://putusan.mahka mahagung.go.id Aplikasi direktori putusan yang memuat seluruh putusan pengadilan baik yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas maupun putusan yang dapat diakses oleh publik melalui website. Load dari data server SIADPTA Provider : Badilag Bagian integral dari PC touchscreen yang dihibahkan oleh Ditjen Badilag ke pengadilandi bawahnya.

2009

Ya

2009

Ya

2010

Ya

Data lengkap, dikirim secara berkala

Informasi yang ditampilkan, mengenai prosedur perkara, dan akses database ke situs PTA kendari, terinstall di PC Touchscreen di lobi

Aplikasi yang digunakan di bagian kesekretariatan

No

1

Komponen TI

BAGIAN KEUANGAN Aplikasi RKAKL/DIPA


Sejak tahun

Akti f/ tida k a. b.

Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang

2005

Ya c.

Keterangan


Aplikasi RKAKLDIPA online

Aplikasi Monev (Monitoring dan Evaluasi) online

Aplikasi Komdanas (Komunikasi data Nasional) online

2

Aplikasi SAKPA

digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah untuk membuat dokumen rencana kinerja anggaran kementerian /lembaga untuk perencanaan anggaran Web Based, PHP, MySQL Provider : Dep. Keu http://rkakldipa.angga ran.depkeu.go.id Aplikasi website yang berisi informasi file / ADK/ backup RKAKL / DIPA berserta histori perubahannya untuk masing-masing satuan kerja Web Based, PHP, MySQL Provider : Dep. Keu http://monev.anggaran .depkeu.go.id Aplikasi website yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi besarnya serapan anggaran dan output kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan disajikan dalam bentuk grafik penyerapa. Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI http://komdanas.mahk amahagung.go.id Aplikasi yang menghimpun beberapa aplikasi yang digunakan oleh instasi dibawah Mahkamah Agungdalam bentuk, sentralisasi ADK / backup aplikasi dan hasil olah data berupa laporan-laporan yang digunakan untuk bagian keuangan, kepegwaian dan umum Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat laporan

2011

Ya

2011

Ya

2011

-

Tahap sosialisasi

2005

Ya



3

Aplikasi GPP

4

Aplikasi SPM

5

Aplikasi Injeksi PIN PPSPM

6

Aplikasi Konfirmasi PNBP

7

Aplikasi PP39 KL

8

Aplikasi POK 2013

keuangan Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat permintaan gaji pegawai / pejabat fungsional Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk membuat permintaan membayar untuk diajukan ke KPPN Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah khususnya pejabat penguji SPM untuk menguji SPM secara elektronis yang diajukan oleh bendahara Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk mencatat dan membuat laporan pendapatan Negara bukan pajak. Web Based, PHP, MySQL Provider : Bapennas Aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan kinerja berdasarkan serapan anggaran yang datanya diperoleh dari Aplikasi SAKPA Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi yang digunakan untuk membuat petunjuk operasional kinerja, setelah DIPA diperoleh oleh instansi

2005

Ya d.

2005

Ya

2012

-

Tahap sosialisasi

2012

-

Tahap sosialisasi

2009

Ya

2012

-

Tahap sosialisasi


1

BAGIAN UMUM Aplikasi SIMAK

2

Aplikasi Persediaan

3

Aplikasi SIMANTAP (Aplikasi Sistem Manajeman Tanah Pemerintah)

1

BAGIAN KEPEGAWAI AN Aplikasi SIMPEG

2

Aplikasi SIKEP/SIMK EP Online http://simpe g.badilag.net /simkep/Log in.wgx

3

Aplikasi absensi fingerprint

Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk administasi aset kekayaan Negara (barang Milik Negara) berupa tanah, bangunan, kendaraan dan aset lainnya. Foxpro, SQL Server Provider : Dep. Keu Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk administrasi Barang Milik Negara khusus untuk barang persediaan/ barang habis pakai. Aplikasi desktop standar nasional yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk mencatat informasi detail mengenai kepemilikan tanah milik negara

2005

Ya

Data lengkap, dikirim secara periodic

2009

Ya

2012

Ya

Tahap sosialisasi

Foxpro, SQL Server Provider : Badilag Aplikasi desktop yang digunakan dilingkungan Dirjen Badilag mencatat informasi Pegawai Web Based, PHP, MySQL Provider : MARI Aplikasi website yang digunakan dilingkungan Badilag untuk administrasi kepegawaian , yang meliputi informasi detail pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain Micro Linux, data CSV/TXT Aplikasi khusus yang

2007

Ya


2009

Ya

2009

Ya


digunakan oleh petugas absent untuk mengolah data absen sidik jari pegawai dari mesin absensi.

Aplikasi Website PTA Kendari

No

Komponen TI


Sejak THN

Akti f

Keterangan

1

Website resmi PTA Kendari

2007

Ya

Di kelola dengan CMS SIP (Sistem Informasi Peradilan) PTA Kendari

2

Jadwal sidang line

2009

Ya

3

Aplikasi online

2009

Ya

Komunikasi dara seluruh aplikasi yang digunakan di Pengadilan, termasuk RKAKL, SAKPA, SIMAK, SIMPEG dan lain-lain.

4

Aplikasi Informasi LCD

http://www.ptakendari.go.id Web Based, PHP, MySQL Portal resmi informasi on-line Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memuat aktivitas/berita, transparansi perkara, keuangan, kepegawaian, umum dan informasi lainnya. http://sidang.ptakenda ri.go.id Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus di lingkungan PTA Kendari yang menampilkan data jadwal sidang pengadilan agama sewilayah pta kendari http://aplikasi.ptakend ari.go.id Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus dilingkungan PTA Kendari yang digunakan sebagai media penyimpanan backup/ADK semua aplikasi yang digunakan oleh instansi Web Based, PHP, TEXT database Aplikasi khusus untuk menampilkan informasi / teks bergerak pada layer LCD di lobi.

2009

Ya

Tampilan LCD , informasi yang ditampilkan, visi misi, profil, jadwal sidang, informasi perkara, foto dokumentasi, informasi terbaru, load dari database

on-


5

Aplikasi pustaka online

6

Catatan harian kinerja

7

Portal dharmayukti dan IKAHI

8

Aplikasi tata persuratan

Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk administrasi perpustakaan Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk mencatat / memanajemen kinerja harian setiap pegawai Web Based, PHP, MySQL Portal yang khusus berisi informasi kegiatan DYK ataupun IKAHI. Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk administrasi persuratan

situs PTA dan situs referensi lainnya. Rencana pengembangan

Rencana pengembangan


2012

-

Tahap pengenalan


Sejak THN

Akti f

Keterangan

http://www.ptakendari.go.id Web Based, PHP, MySQL Portal resmi informasi on-line Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memuat aktivitas/berita, transparansi perkara, keuangan, kepegawaian, umum dan informasi lainnya. http://sidang.ptakenda ri.go.id Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus di lingkungan PTA Kendari yang menampilkan data jadwal sidang pengadilan agama sewilayah pta kendari http://aplikasi.ptakend

2007

Ya

Di kelola dengan CMS SIP (Sistem Informasi Peradilan) PTA Kendari

2009

Ya

2009

Ya

Aplikasi Website PTA Kendari

No

Komponen TI

1

Website resmi PTA Kendari

2

Jadwal sidang online

3

Aplikasi on-

Komunikasi


line

4

Aplikasi Informasi LCD

5

Aplikasi pustaka online

6

Catatan harian kinerja

7

Portal dharmayukti dan IKAHI

8

Aplikasi tata persuratan

ari.go.id Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus dilingkungan PTA Kendari yang digunakan sebagai media penyimpanan backup/ADK semua aplikasi yang digunakan oleh instansi Web Based, PHP, TEXT database Aplikasi khusus untuk menampilkan informasi / teks bergerak pada layer LCD di lobi.

Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk administrasi perpustakaan Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk mencatat / memanajemen kinerja harian setiap pegawai Web Based, PHP, MySQL Portal yang khusus berisi informasi kegiatan DYK ataupun IKAHI. Web Based, PHP, MySQL Aplikasi khusus untuk administrasi persuratan

dara seluruh aplikasi yang digunakan di Pengadilan, termasuk RKAKL, SAKPA, SIMAK, SIMPEG dan lain-lain.

2009

Ya

Tampilan LCD , informasi yang ditampilkan, visi misi, profil, jadwal sidang, informasi perkara, foto dokumentasi, informasi terbaru, load dari database situs PTA dan situs referensi lainnya. Rencana pengembangan



2012

-

Tahap pengenalan

2. Peningkatan / pengembangan perangkat lunak Sebagian besar aplikasi yang digunakan di Pengadilan Tinggi Agama kendari adalah aplikasi yang dibuat secara sentralistik, baik produk dari Departemen Keuangan, produk dari Dirjen Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung maupun produk

dari lembaga lainnya. PTA tidak melakukan


pengembangan /

perubahan jenis

aplikasi seperti yang

disebutkan diatas kecuali hanya melakukan update aplikasi setiap ada perubahan dari provider aplikasi tersebut. Untuk Aplikasi website, peningkatan atau pengembangan software sangat memungkinkan dilakukan. C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengadilan Tinggi Agama Kendari beserta Pengadilan Agama dibawahnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2012 sebesar Rp. 28.970.863.000,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus emam puluh tiga ribu rupiah) Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 17.799.789.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan terdapat kenaikan sebesar 61,44%. untuk alokasi anggaran di Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama terdapat 3 (tiga) program, yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan manajemen peradilan Agama . Dalam tiga tahun terakhir periode RPJM 2010 - 2014, pagu anggaran yang diterima wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan sistem satu atap. Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran antara tahun 2010 dengan tahun 2012.

Millions

Perbandingan Pagu Anggaran PTA Kendari Tahun 2010 -2012

30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00

28694,486 14.881,88

17799,789

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012


Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2012 ini. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2012

15.000.000.000 10.000.000.000 B Pegawai 5.000.000.000

B Barang B Modal

0 Pagu

Realisasi

sisa

-5.000.000.000

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai DIPA 01 BUA Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

4.018.597.000,-

Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp. 10.287.031.000,-

Total Pagu

Rp.14.305.628.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah pta kendariRp.

3.796.998.624,9.537.598.551,-


TotalRealisasi

Rp.13.334.597.175,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 111,48 %. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 221.598.376,-

Sisa Pagu DIPA PA PA sewilayah pta kendari

Rp. 749.432.449,-

Total Sisa

Rp.971.030.825,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 6,79% dari total pagu yang tersedia. Realisasi anggaran untuk belanja pegawai terjadi kelebihan penyerapan dana disatu sisi dan terjadi kekurangan penyerapan dana disisi lain. Hal ini disebabkan karena fluktuatifnya jumlah keadaan pegawai dan terjadi kenaikan tunjagan pegawai. 2. Belanja Barang DIPA 01 BUA Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 1.079.231.000,-

Pagu DIPA PA PA sewilayah pta kendari

Rp. 2.909.987.000,-

Total Pagu

Rp. 3.989.218.000,-


Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

996.340.521,-

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp. 2.675.102.116,-

Total Realisasi

Rp. 3.671.442.637,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 92,03 %. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

82.890.479,-


Rp. 234.884.884,-

Total Sisa

Rp. 317.775.363,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 7,97% dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal DIPA 01 BUA Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Selama tahun anggaran 2012, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal gedung dan bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)


Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

1.334.000.000,-


Rp.

9.066.000.000,-

Total Pagu

Rp. 10.400.000.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

1.322.973.050,-

Realisasi Pagu PA se-Wilayah PTA Kendari

Rp.

8.718.871.000,-

Total Realisasi

Rp. 10.041.844.050,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 96,56%. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp.

11.026.950,-

Sisa Pagu DIPA PA se-Wilayah PTA Kendari

Rp. 358.155.950,-

Total Sisa

Rp. 358.155.950,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,44% dari total pagu yang tersedia. 4. Belanja Barang DIPA 04 Badilag Dalam pengelolaan keuangan DIPA yang berasal dari Dirjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah PTA kendari mendapat dana belanja barang non oprasional berupa posbaklum, siding keliling dan prodeo serta kegiatan lainnya. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).


Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 124.367.000,-


Rp. 151.650.000,-

Total Pagu

Rp. 276.017.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 110.127.500,-

Realisasi Pagu DIPA PA sewilayah pta kendari

Rp. 115.031.000,-

Total Realisasi

Rp. 225.158.500,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 81,57%. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Kendari

Rp. 14.239.500,-


Rp. 36.619.000,-

Total Sisa

Rp. 50.858.500,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 18,43% dari total pagu yang tersedia. D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. ADMINISTRASI PERADILAN 1.1. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari.


a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan

kegiatan

penerimaan

perkara

pada

Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari telah dilakukan dengan sistem meja-meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Demikian pula pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat Penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Bindalmin. b. Registrasi Perkara Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi : A. Register Induk Perkara Gugatan ; B. Register Induk Perkara Permohonan ; C. Register Permohonan Banding ; D. Register Permohonan Kasasi ; E. Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) F. Register Surat Kuasa Khusus ; G. Register Mediasi. H. Register Penyitaan Barang tidak bergerak ; I. Register Penyitaan Barang bergerak ; J. Register Eksekusi ; K. Register Akta cerai ; L. Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa; c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KI-PA.I/G untuk perkara gugatan, KI-PA.I/P untuk perkara permohonan, KI-PA.2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk


permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) untuk permohonan eksekusi. d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1. Laporan Pengadilan Agama, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan, yakni Model L1PA1 s.d. L1-PA14 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari. 2. Laporan Perkara ke Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terdiri B3 s.d. B6 dan RK1 s.d. RK6 yang merupakan rekapitulasi perkara sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. 3. Laporan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang terdiri dari Laporan Keadaan Perkara Banding, Laporan Kegiatan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari , dan Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dimana Pengadilan Tinggi Agama Kendari membuat laporan tentang keadaan perkara dan keuangan perkara setiap bulan serta laporan kegiatan Hakim setiap enam bulan. Disamping itu pula, Pengadilan Tinggi Agama Kendari membuat evaluasi laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukumnya di sampaikan kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2011 yang diputus tahun 2012 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2012 serta bukti setoran-setoran. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan


berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tinggi Agama Kendari kepada Ditjen Badan Peradilan

Agama

dan

Direktur

Hukum

dan

Peradilan

Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan diatas. 1.2. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Kegiatan pertama dalam menerima perkara permohonan banding yang dilakukan oleh petugas Meja I adalah meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama Wilayah PTA Kendariyang meliputi isi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah syarat-syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara banding. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah perkara diputus, maka Panitera Pengganti menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan Majelis Hakim. Kemudian Panitera mengirim salinan putusan perkara banding beserta berkas A kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk diberitahukan isi putusannya kepada pihakpihak yang berperkara . Pada tahun 2012, permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 22 perkara dan telah dibuatkan: 1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) = 21 perkara 2. Penugasan Panitera Pengganti = 21 perkara


3. Penetapan Hari Sidang (PHS) = 21 perkara b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara. Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2012 sebanyak 21 perkara. c. Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA3) dan Buku Biaya Kepaniteraan berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2012, sebagai berikut : Penerimaan : 1. Sisa akhir tahun 2011

= Rp

2. Penerimaan tahun 2012

= Rp 3.150.000,-

Jumlah

11.000,-

= Rp 3.161.000,-

Pengeluaran : 1. Redaksi

= Rp

95.000,-

2. Materai

= Rp

114.000,-

3. Biaya Proses

= Rp 2.919.000,-

Jumlah pengeluaran

= Rp 3.128.000,-

Saldo

= Rp

33.000,-

Laporan keuangan perkara setiap bulan pelaporannya melalui SMS Gateway Keuangan Perkara. d. Kearsipan Perkara Perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 19 perkara, termasuk 1 perkara sisa tahun 2011, sedangkan jumlah perkara yang telah diminutasi sebanyak 19 perkara, sehingga sisa


yang belum diminutasi tidak ada untuk tahun 2012. Perkara tersebut telah ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. e. Laporan Perkara Kegiatan penatausahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendarisesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993.Penelitian yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni perkara bulanan, empat bulanan dan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Penelitian berikutnya meliputi ketepatan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari selain form laporan sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin, juga membuat rekapitulasi laporan perkara dari Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kendari sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembinaan administrasi Peradilan Agama tanggal 8 Januari 1999 Nomor : E.V/Ot.01.2/AZ/30/1999. Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan dievaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi tersebut terdapat kekeliruan, maka dilakukan teguran secara lisan dan atau dibuatlah surat teguran/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi laporan dari Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari membuat dan mengirimkan laporan Model RK.1 s.d. RK.6 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta. Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu Model LII-PA1 s.d. LII-PA3.


Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyediakan/ menyajikan data perkara melalui pemanfaatan IT (informasi teknologi) dengan perangkat digital touch screen di lobby Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses perkara. Disamping itu pula, Pengadilan Agama melaporkan keuangan, yang terdiri dari : pelaporan biaya perkara, baik Pengadilan

Tingkat

Banding

maupun

Tingkat

pertama

dilingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung telah dilaksanakan secara online melalui SMS Gateway dalam tiga tahun terakhir ini. Pelaporan biaya perkara tersebut dilakukan setiap bulan, sehingga informasi untuk jumlah biaya perkara dapat secara cepat dan tepat.Disamping itu, secara manual atau pengiriman hardcopy masih tetap dilakukan. 2. ADMINISTRASI UMUM Administrasi umum meliputi kegiatan pengurusan surat menyurat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kegiatan urusan umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi pengurusan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan dan ditambah bidang kehumasan melalui pemanfaatan TI terutama situs PTA Kendari untuk menyajikan informasi baik keperkaraan, anggaran maupun berita kegiatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1). Pengurusan Surat-Menyurat, meliputi : a. Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 1394 surat, yaitu sejumlah 1155 surat berjenis surat biasa dan 239 surat berjenis surat penting, dengan klasifikasi surat sebagai berikut : 1. Klasifikasi Surat Masuk Biasa 2012 No.

Indeks Surat

Banyaknya

Ket


1

2

Surat 3

4

1

KP (Kepegawaian)

372

2

OT (Organisasi dan Tatalaksana)

118

3

KU (Keuangan)

119

4

HK (Hukum)

212

5

KS (Kesekretariatan)

6

HM (Kehumasan)

27

7

PS (Pengawasan)

7

8

PL (Perlengkapan)

9

PP (Pendidikan Pelatihan)

5

10

PB (Pelatihan Pengembangan)

-

11

MA

6

12

Lain-lain

9

62

218 JUMLAH

1155

2. Klasifikasi Surat Masuk Penting 2012 No.

Indeks Surat

1

2

Banyaknya Surat 3

1

KP (Kepegawaian)

25

2


20

3

KU (Keuangan

48

4

HK (Hukum)

10

5


6

HM (Kehumasan

22

7

PS (Pengawasan)

7

8

PL (Perlengkapan)

15

9


14

10

PB (Pelatihan Pengembangan

Ket 4

5

-


11

MA

33

12

Lain-lain

40 JUMLAH

239

Dari 1394 jumlah surat masuk selama tahun 2012, sehingga dapat dirata-ratakan jumlah surat yang diterima sebanyak 117 surat setiap bulannya. Atau 6 surat setiap harinya. b. Mengolah dan mengirim surat keluar sebanyak 1150 nomor surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut : No.

Indeks Surat

1

2

Banyaknya Surat 3

1

KP (Kepegawaian)

2


3

KU (Keuangan)

4

HK (Hukum)

60

5


30

6

HM (Kehumasan)

187

7

PS (Pengawasan)

15

8

PL (Perlengkapan)

9


Ket 4

437 66 227

110 18

JUMLAH

1150

2). Perpustakaan Kegiatan pengelolaan aset tetap lainnya/bahan-bahan pustaka di Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yaitu pengadministrasian bukubuku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi : a. Untuk bahan pustaka yang baru diterima dalam tahun 2012 sebanyak 233 eksemplar berasal dari Dropping Mahkamah Agung R.I dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama R.I,


b. Dari 233 eksemplar yang masuk dan selanjutnya sekitar 28 eksemplar didistribusikan ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Kendari, lalu sisanya diperuntukkan bagi internal PTA Kendari. c. Buku-buku tersebut selanjutnya dibubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar. d. Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru. e. Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan. f. Melayani tamu yang berkunjung di perpustakaan g. Melayani para peminjam buku. 3). Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari, kegiatannya meliputi : a). Penatausahaan barang rutin (keperluan sehari-hari perkantoran), seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Inventaris, dll, yaitu : mulai dari perencanaan

kebutuhan

barang,

pengadaan

barang,

pencatatan/penginputan data dalam aplikasi barang persediaan, hingga pendistribusian barang tersebut. b). Penatausahaan Barang Inventaris Kantor (BMN), meliputi : mulai dari perencanaan kebutuhan barang inventaris, pengadaan barang inventaris, pencatatan/penginputan data dalam aplikasi SIMAK BMN, Pelabelan, hingga pendistribusian barang tersebut sekaligus menerbitkan SIP (Surat Ijin Pemakaian) Rumah Negara dan Barang elektronik lainnya serta menyusun laporan setiap semester dan tahunan. Dari data laporan tahunan SIMAK BMN di Pengadilan Tinggi Agama Kendari tercatat ada penambahan jumlah Aset Tetap


pada tahun 2012 berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya sedangkan tanah tidak mengalami perobahan nilai sebagai berikut :  Tanah Saldo Tahun 2011

Rp. 2.439.528.000,-

Saldo Tahun 2012

Rp. 2.439.528.000,-

 Peralatan dan Mesin Saldo Tahun 2011

Rp. 3.508.956.527,-

Pengurangan Saldo Tahun2012

Rp.

955.070.450,-

Penambahan Saldo Tahun 2012

Rp.

208.282.000,-

Sehingga Saldo Tahun 2012

Rp. 2.762.168.077,-

 Gedung dan Bangunan Saldo Tahun 2011

Rp.6.562.284.600,-

Penambahan saldo Tahun 2012

Rp.1.623.649.385,-

(rehabilitasi dan pembangunan Gedung dan Bangunan TahapI serta koreksi tim penertiban asset ). Sehingga saldo Tahun 2012 menjadi

Rp. 8.185.933.985,-

 Irigasi dan Jaringan Saldo Tahun 2011

Rp. 69.805.000,-


Rp. 159.790.000,-


Rp. 229.595.000,-

 Aset tetap lainnya Saldo Tahun 2011

Rp. 371.631.000,-


Rp.


Rp. 389.406.988,-

17.775.988,-

Sehingga total asset Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2012 Rp.14.006.632.050,c). Penatausahaan Kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Dua meliputi : mulai dari perawatan kendaraan, perpanjangan STNK, dan penerbitan SIP (Surat Ijin Pemakaian) Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak 5 (lima), sedangkan Roda Dua sebanyak 10(sepuluh).


d). Penatausahaan Peralatan dan Mesin, berupa Komputer dan Alat elektronik lainnya, AC (Mesin Pendingin Udara), serta Meubelair. Kegiatannya meliputi control kondisi fisik, kemudian melakukan perawatan.


BAB VI

Kesimpulan Dan Rekomendasi

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN a. Penyelesaian perkara dalam tahun 2012 dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut : 1. Perkara di Tingkat Pertama berjumlah 2324 Perkara diselesaikan 1916 Perkara, prosentase penyelesaian 82,44 %. Tahun 2011 prosentase penyelesaian perkara mencapai 82 %

terjadi peningkatan 0,44%

penyelesaian perkara ini kurang dari harapan seharusnya sisa perkara maksimal 8% sementara sisa tahun 2012 masih 17% sehingga di tahun 2013 perlu ditingkatkan penyelesaian perkara. 2. Perkara di Tingkat Banding berjumlah 22 Perkara, diselesaikan 19 Perkara, prosentase penyelesaian 86,36% , Tahun 2011 prosentase penyelesaian mencapai 96% terjadi ppenurunan penyelesaian perkara. b. Administrasi Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, pada umumnya telah dapat dilaksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991. c. Dalam rangka percepatan pelaporan Perkara telah dilakukan melalui SMS GATEWAY yang telah dirasakan manfaatnya untuk informasi Badan Peradilan Agama walaupun masih terkendala sistem jaringan internet. d. Dalam rangka transparansi putusan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah dapat dilaksanakan Anonimisasi Putusan dan pengiriman putusan ke portal putusan Mahkamah Agung. e. Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai kawal depan Mahkamah Agung telah melakukan berbagai bentuk pengawasan

baik teknis yustisial,

adminstrasi peradilan, administrasi umum secara berkala, walaupun belum optimal karena keterbatasan anggaran tahun 2012, termasuk pengawasan insidentil apabila terdapat kasus-kasus yang perlu mendapat penyelesaian. 1. Keadaan Perkara a. Penyelesaian perkara tahun 2012 pada tingkat banding menurun dibandingkan penyelesaian perkara di tahun 2011. Hal ini disebabkan


perkara masuk pada akhir tahun. Sisa perkara tahun 2011 sebanyak 1 perkara, ditambah yang diterima tahun 2012 sebanyak 21 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 19 perkara sisanya sebanyak 3 perkara. Sedangkan pada tingkat pertama penyelesaian perkara dinilai menurun, dimana persentase sisa perkara tahun 2012 sebesar 17 % . b. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima ditingkat pertama meningkat, sedangkan tingkat banding menurun. Pada tahun 2012 perkara yang diterima pada tingkat pertama sebanyak 2324 perkara, sedang pada tahun 2011 sebanyak 1989 perkara, naik sebanyak 335 perkara. Adapun di tingkat banding pada tahun 2012 yang diterima 22 perkara, tahun 2011 sebanyak 25 perkara, turun 3 Perkara . c. Pelaksanaan tugas

bidang administrasi perkara

di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI.

Nomor

:

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan. 2. Sumber Daya Manusia a. Kekuatan sumber daya manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 137 orang. b. Kekuatan sumber daya manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 67 orang. c. Sehingga jumlah sumber daya manusia teknis yudisial maupun Non Yudisial secara keseluruhan sebanyak 204orang. d. Dilihat dari jumlah, beberapa satker kekurangan jumlah pegawai, karena pada tahun 2011 ada pembentukan dua pengadilan agama sehingga terpaksa memutasi pegawai ke PA yang baru dibentuk tersebut, dengan tidak diimbangi penambahan pegawai yang rasional. e. Dilihat dari jenis pekerjaan dan fungsinya, kekuatan sumber daya manusia tetap terus diusahakan seimbang dengan volume pekerjaan


yang harus dilaksanakan dan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas memadai yang dapat diandalkan dalam proses pengembangan kepemerintahan yang berbasis e-government yang tengah digalakkan oleh lingkungan Mahkamah Agung RI guna tercapainya asas transparansi dan akuntabilitas menuju peradilan yang agung. 3. Pengelolaan Keuangan Realisasi anggaran untuk semua belanja keseluruhan menyerap dana sebesar Rp. 27.273.043.362,- (dua pupuh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 28.970.863.000,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berarti realisasi mencapai 94,13%. 4. Pengelolaan Administrasi a. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan lagi. b. Pengelolaan administrasi baik perkara maupun bidang kesekretariatan selama Tahun 2012 telah menerapkan teknologi informasi baik dalam level back office, seperti Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sikep Online, RKA-KL Online, SMS Keuangan Perkara, Sistem Informasi Adminitrasi Perkara (SIADPA), SABMN, SAI, yang telah dapat diakses publik melalui situs www.pta-Kendari.go.id beserta situs-situs lainnya di Pengadilan di tingkat pertama. B. REKOMENDASI 1. Keadaan Perkara Kepada Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara hingga setinggi-tingginya 10 %. 2. Sumber Daya Manusia a. Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai


yang profesional, berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia). b. Perlu pendistribusian dan penempatan Hakim secara merata, seimbang dan proporsional. c. Perlu dilakukan “Pelatihan” dalam bentuk “Bedah Berkas” untuk lebih memudahkan pemahaman secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis yustisial baik bagi Hakim maupun Panitera Pengganti. d. Seiring perkembangan pemanfaatan Teknologi Informasi yang terus meningkat, dan dirasakan penerapan dalam menuju e-government sangat berperan dalam penyelesaian dan peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan secara berkala pelatihan agar jumlah sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi bertambah. 3. Saran dan Prasarana a. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon adanya aturan mengenai pengawasan baku mutu terhadap proyek berjalan, sehingga pengawasan berkala yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan. b. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana dan prasarana perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal (prototype gedung pengadilan) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama demi kelancaran

pelaksanaan

tugas

dan

meningkatkan

kewibawaan

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. 4. Pengelolaan Keuangan a. Penyusunan anggaran melalui RKA-KL telah dilakukan berulang kali, karena permintaan dari Pusat mendadak yang berakibat pada penyusunan

anggaran

terkesan

buru-buru.

Untuk

itu

perlu

dikomunikasikan kepada satker bahwa dalam penyusunan anggaran terdapat siklus anggaran yakni penentuan pagu indikatif, sementara dan definitif, sehingga dapat diantisipasi sebelumnya.


b. Waktu turunnya dana APBNP melalui revisi DIPA jangan terlalu mepet dengan masa akhir tahun anggaran agar dana APBNP dapat terserap sesuai dengan aturan petunjuk Mahkamah Agung RI. c. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin sehingga pelaksanaan program kerja bisa lebih ditingkatkan. 5. Pengelolaan Administrasi Dalam rangka pengelolaan administrasi umum, seperti pengelolaan surat dapat ditangani secara cepat dan tepat, kami usul kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengelolaan surat yang berbasis elektronik yang dapat diaplikasikan disetiap kantor Pengadilan, baik tingkat banding maupun tingkat pertama.


BAB VII Penutup

BAB VII PENUTUP Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2012. Realisasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara, baik ditingkat pertama Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari cukup baik, sebagaimana diuraikan diatas. Semoga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.Amien. Kendari, 10 Januari 2013 Ketua,

Drs. H. ABDURRAHMAN HAR, SH


Lampiran

Lampiran-lampiran


PERKARA BANDING YANG DITERIMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 RK 1

1 2 3 4 5 6 7

PASAR WAJO

1

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Isbath Nikah

Izin Kawin

Dispenassi Kawin

Wali Adhol

B. Ekonomi Syari'ah

C. Kewarisan

D. Wasiat

E. Hibah

F. Wakaf

G. Zakat / Infaq / Shodaqoh

H. P3HP / Penetapan Ahli Waris

I. Lain-lain

Jumlah

Keterangan *)

15

-

Pen. Kawin Campuran

14

-

Asal Usul Anak

13

-

Ganti Rugi Thd Wali

12

-

Penunj. Orang Lain Sbg Wali

11

2 -

Pencb. Kekuasaan Wali

10

2 2

Perwalian

9

8 1 2 1 12

Pencabutan Kek. Orang Tua

8

-

Pengesahan Anak

Nafkah Anak Oleh Ibu

7

Hak-hak bekas Isteri

Penguasaan Anak

6

-

-

-

Harta Bersama

5

-

Cerai Gugat

4

1 -

Cerai Talak

2

KENDARI BAU-BAU RAHA KOLAKA UNAAHA ANDOOLO

Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is

3

PENGADILAN AGAMA


Penolakan Perk. Oleh PPN

1

Pencegahan Perkawinan

NO

Izin Poligami

A. PERKAWINAN

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 -

-

1 -

-

-

-

1 13 1 5 2 - -

2

-

1

-

-

-

1

Mengetahui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Kendari, 10 Januari 2013 Panitera PTA Kendari,

Drs.H.Abdurrahman HAR, S.H. Nip 19500817 197603 01 06

Drs.Arisno Mertosono, S.H. Nip 19660507 1993 03 1 008

21


-

-

PERKARA BANDING YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 RK.2

1 2 3 4 5 6 7

KENDARI BAU-BAU RAHA KOLAKA UNAAHA ANDOOLO

JUMLAH

Dicabut

Izin Poligami





Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak



Pengesahan Anak


Perwalian



Ganti Rugi Thd Wali

Asal Usul Anak

Pen. Kawin Campuran

Isbath Nikah

Izin Kawin

Dispenassi Kawin

Wali Adhol

B. Ekonomi Syariah

C. Kewarisan

D. Wasiat

E. Hibah

F. Wakaf

G. Zakat / Infaq /Shodaqoh


I. Lain-lain

Ditolak

Tidak Diterima

Gugur

Dicoret dari Register

Jumlah

Sisa Akhir Bulan

2

Perkara Yang Diterima

PENGADILAN AGAMA

Sisa Bulan Lalu

NOMOR

A. PERKAWINAN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1 -

13

14

1

1

-

-

-

-

5

5-

2

2

-

-

-

PASAR WAJO

-

-

-

JUMLAH

1

21

22

1 1 -

-

-

-

-

-

7 -

2

1

-

1 9

1-

-

-

-

1

2 1 1 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 2

-

1 1

-

-

1 - 1





-

-

-

-

13 1 -

3

2

2

-

19


1 -

3

PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SE- WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 RK 3

-

106

3 RAHA

-

-

-

-

-

4 KOLAKA

2

-

-

-

-

5 UNAAHA

-

-

-

-

6 ANDOOLO

-

-

-

-

-

15

7 PASAR WAJO

1

-

-

-

-

39

5

-

-

1

-

JUMLAH

Keterangan *)

1

Jumlah

-

I. Lain-lain

-


1


2 BAU-BAU

F. Wakaf

342

28 29 30

31

32

33

34

35

-

-

7

-

1

-

-

24

1

536

-

1

1

-

5

-

-

-

-

9

2

415

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

242

5

-

-

2

-

2

-

-

-

-

1

-

340

7

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

1

234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

88

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

-

126

-

23

-

2

6

-

17

-

1

-

-

44

4

-

17

18

19

20

9

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

6

-

-

287

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

95

136

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

91

229

3

2

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

52

165

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

3

-

2

-

1

-

-

542 1.309

16

Dispensasi Kawin

16

Izin Kawin

15

Isbath Nikah

14

Harta Bersama

13

Cerai Gugat

12

Cerai Talak

11

E. Hibah

144

D. Wasiat

-

C. Kewarisan

-

B. Ekonomi Syari'ah

-

Wali Adhol

-

27

Pen. Kawin Campuran

1

26

Asal Usul Anak

1 KENDARI

21 ## 23 24 25

Ganti Rugi Thd Wali

7


6



5

Perwalian


4



3

Pengesahan Anak


2


Izin Poligami 1


PA

Penguasaan Anak

nomor

A. PERKAWINAN





-

1.981


PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE- WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012

RK.4

Izin Poligami





Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak



Pengesahan Anak


Perwalian



Ganti Rugi Thd Wali

Asala Usul Anak

Pen. Kawin Campuran

Isbath Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhol

B. Ekonomi Syariah

C. Kewarisan

D. Wasiat

E. Hibah

F. Wakaf



I. Lain-lain

Ditolak

Tidak Diterima

Gugur

Dicoret Dari Register

Jumlah

Sisa Akhir Bulan

Keterangan *)

2

Dicabut

1

JUMLAH

PA

Perkara Yang Diterima

N O M O R

Sisa Bulan Lalu

A. PERKAWINAN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1 KENDARI

127

536

663

41

-

-

-

-

-

123

305

6

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

10

1

10

9

17

17

544

119

-

2 BAU-BAU

75

415

490

44

1

-

-

1

-

79

225

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

8

1

12

7

21

3

406

84

-

3 RAHA

54

242

296

19

-

-

-

-

-

61

123

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

2

6

6

234

62

-

4 KOLAKA

49

340

389

20

2

-

-

-

80

200

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

3

5 UNAAHA

38

234

272

16

-

-

-

-

-

39

140

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5

-

-

2

-

2

-

-

-

-

3

-

15

88

88

5

-

-

-

-

-

10

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

6 ANDOOLO

-

7 PASAR WAJO JUMLAH

343

126

126

6

1

-

-

-

1981

2324

151

4

-

-

1

23 415

59 1.106

-

-

-

-

-

-

-

9

4

1

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

15

-

2

3

-

4

-

1

-

-

28

8





-

9 10

1

325

64

-

6

1

237

35

-

-

71

17

-

-

99

4 -

3

5

46 23

68

22 1.916

27

-

408

-


FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 RK 5

61 34 87 35 3 11 231

13

14

15

1 1

-

16 103 115 107 56 61 25 24 491





52 6 2 3 63

Keterangan

12

-

Jumlah *)

11

62 33 66 25 5 3 194

Gangguan Pihak Ketiga

10

Tdk Ada Keharmonisan

29 3 4 36

Politis

9 1 1 2

Ekonomi

8 23 7 17 47

Kawin Paksa

7 8 2 10

Kawin di Bawah Umur

JUMLAH

6 1 2 3

Poligami Tidak Sehat

5

66 82 56 29 21 254

Cacat Biologis

4 49 6 78 8 3 23 167

Cemburu

2 KENDARI BAU-BAU RAHA KOLAKA UNAAHA ANDOOLO PASAR WAJO

Terus Menerus Berselisih

Kekejaman Mental

Di Hukum

3

MSY / PA

Penganiayaan Berat

Tidak Ada Tanggung Jawab

1

Krisis Moral

NO

Kekejaman

17

18

393 342 169 287 181 59 68 1.499


-

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990 PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 RK 6

10 1 1 2

11 46 15 24 19 13 2 2 121

12

13 -

14 20 6 9 13 6 3 1 58

15

16

17

78 24 20 19 26 8 7 182

174 46 66 65 50 13 11 425

80 20 18 21 23 7 3 172

-

27 5 15 12 8 1 4 72





52 26 12 35 22 5 6 157

74 10 30 5 14 4 0 137

Tidak Ada Persetujuan

8

Ada Persetujuan Pejabat

Tidak Ada Izin Pejabat

9

Teima

Cerai Gugat Sisa

Terima 46 20 24 20 12 5 3 130

Ada Izin Pejabat

20 1 9 12 7 49

Cerai Gugat

-

1 1 2

7 29 1 13 14 5 62

Cerai Talak

-

6

Izin Poligami

5

4

Jumlah

Cerai Gugat

JUMLAH

3

PERKARA YANG DIPUTUS Penggugat / Tergugat / Pemohon Termohon

Cerai Talak

1 2 3 4 5 6 7

2 KENDARI BAU-BAU RAHA KOLAKA UNAAHA ANDOOLO PASAR WAJO

Sisa

Izin Poligami

1

Sisa

Sisa

Terima

PA / Msy.

Diputus

Cerai Talak

Izin Poligami

NOMOR

Jenis Perkara

18 13 5 -

19 113 35 42 40 36 9 6

18

Keterangan

281

20 -

115

Laporan Tahunan PTA Kendari 2012

REKAPITULASI DATA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012 JUMLAH PERKARA NO

PTA/PA

Diputus yang kurang dari 6 bulan

Diputus lebih dari 6 bulan

Jumlah perkara yang mediasi

Mediasi yang berhasil

Mediasi yang tidak berhasil

Perkara Prodeo

Sidang keliling

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 PTA Kendari

19

-

-

-

-

-

-

PA Kendari

517

27

129

6

123

35

-

PA Baubau

388

17

107

3

103

1

19

PA Raha

209

25

54

4

50

1

1

PA Kolaka

323

2

61

1

60

4

9

PA Unaaha

228

9

29

3

26

4

3

PA Andoolo

69

2

12

-

12

-

5

PA Pasar Wajo

97

2

21

4

17

-

11

84

413

21

391

45

48

1.850





Keterangan

116

Laporan Tahunan PTA Kendari 2012

LAPORAN PERKARA JINAYAT, PNBP,LAPORAN KEUANGAN PERKARA, MINUTASI DAN POSBAKUM TAHUN 2012 SE-WILAYAH PTA KENDARI No

PENGADILAN AGAMA

Khalwat

Maisir

Khamar

Jumlah

1 PTA Kendari

-

-

-

-

2 PA Kendari

-

-

-

-

3 PA Baubau

-

-

-

4 PA Raha

-

-

5 PA Kolaka

-

6 PA Unaaha

Pengembalian sisa kepada pihak Rp

PNBP kepada Negara Rp -

Lap.Keuangan Perkara

Minutasi

Posbakum Keterangan

79.945.522

33.000

19

89.175.000

18.390.000

438.465.000

580

-

71.130.000

26.422.400

43.846.500

405

-

-

-

-

18.710.000

12.212.000

32.494.000

222

-

-

-

-

-

36.716.000

181.596.000

33.165.000

321

-

-

-

-

-

-

24.089.000

14.670.700

11.794.000

235

-

-

7 PA Andoolo

-

-

-

-

17.536.000

3.297.400

17.536.000

71

-

-

8 PA Pasar Wajo JUMLAH

-

-

-

-

18.816.000 596.149.500

96 1.949

-

Rp

17.148.000 274.504.000 Rp

4.437.000 340.971.022 Rp





-

159

-

159 -


http://www.pta-kendari.go.id

©2012

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Recommend Documents