PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jalan Jend. A. Yani No. 252 Telp. (0561) 736157 Fax. (0561) 712173 e-mail : [email protected] / [email protected] PONTIANAK 78124

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2014

I(ATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2014 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

ini disusun, selain yang utarna dalam

rangka

memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instnrksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr jo Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yakni berupa pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2AA jrya dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja apwat jajaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Disarnping

itu

laporan ini

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program keda talrun berikutnya sehingga kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat

dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2014 merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai perwujudan transparansi dan akuntabel dalam penegakan keadilan rurtuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ini dibuat karena

telah berakhimya tahun anggaxan 2014 dan untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Disadari batrwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesempumaan. Semoga laporan

ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi

Agama Pontianak.

Agama Pontianak

Yunus, SH. MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................... iii Bab I

Pendahuluan ............................................................................................. 1

Bab II

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja .............................................. 4

Bab III

Akuntabilitas Kinerja ............................................................................. 10

Bab IV

Penutup .................................................................................................... 21

Lampiran-lampiran .....................................................................................................

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan adanya surat tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai kawal depan Mahkamah Agung diwilayah hukum Kalimantan Barat untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang selanjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2014 dengan program seluruhnya berjumlah 2 (dua) program dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 11.772.589.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran Rp. 11.551.342.000,2. Program

peningkatan

manajemen

peradilan

agama

dengan

anggaran

Rp.221.247.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilias kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang berusaha menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara

sistematik. LAKIP ini dimaksudkan pula sebagai laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan rencana kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan mengevaluasi hasil kerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang strategis akan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting yang berorientasi hasil dan menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

BAB I

A.

mkn PENDAHULUAN

Latar Belakang Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak merupakan pengadilan tingkat banding bagi peradilan dibawahnya yaitu : 1. Pengadilan Agama Pontianak 2. Pengadilan Agama Mempawah 3. Pengadilan Agama Bengkayang 4. Pengadilan Agama Sambas 5. Pengadilan Agama Sanggau 6. Pengadilan Agama Sintang 7. Pengadilan Agama Putussibau 8. Pengadilan Agama Ketapang


1

Sebagai organisasi tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempunyai visi : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG AGUNG”

B.

Tugas dan Fungsi 1. Tugas Pokok Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah : 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding; 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya; 3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. 2. Fungsi Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melaksanakan fungsinya sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan; 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak; 4) Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya.


2

C. Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selama tahun 2014 dengan bentuk sajian sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Bab I

:

Pendahuluan, menggambarkan tentang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Bab II

:

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selama tahun 2014

Bab III

:

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Bab IV

:

Penutup, menguraikan kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja, dengan harapan adanya koreksi untuk pencapaian kinerja dimasa yang akan datang dengan lebih baik lagi.

Bab V

:

Lampiran.


3

BAB II

A.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis 1. Visi dan Misi Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Visi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mencapai visi dan misi tersebut haruslah dilakukan dengan kerja keras dari semua lingkungan organisasi sehingga terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.


4

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak merumuskan tujuan sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Meningkatnya kualitas pengawasan 5. Peningkatan kualitas SDM Sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok, maka sasaran tersebut tercermin dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.


5

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA

NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa diselesaikan b. Persentase diselesaikan

perkara

perkara

PENJELASAN

yang

yang

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK


6

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kepaniteraan


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

5.

Peningkatan kualitas SDM

hasil yang

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan antara berkas perkara Kepaniteraan Laporan Bulanan yang diterima Kepaniteraan dengan dan Laporan berkas perkara yang didistribusikan Tahunan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim Kepaniteraan Laporan Bulanan dibandingkan dengan perkara dan Laporan masuk Tahunan Perbandingan jumlah pengaduan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan yang ditindaklanjuti mengenai Panitera/Sekretaris dan Laporan perilaku aparatur peradilan (teknis Tahunan dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengad uan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan yang ditindaklanjuti mengenai dan Laporan perilaku aparatur peradilan (teknis Tahunan dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan yang lulus/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.


7

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

NO 1.

2.

3.

4.

5.


Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

TARGET 100 % 86 % 86 %

10% 5% 100 %

100 % 50 % 100 % 100 %

100 % 50 %


8

D. PERJANJIAN KINERJA

NO 1.

2.

3.

4.

5.





INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

TARGET 100 % 86 % 86 %

10% 5% 100 %

100 % 50 % 100 % 100 %

100 % 100 %


9

BAB III

A.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2014 maka dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberrhasilan. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

86%

97,14%

113%

86%

100 %

116 %

c. Ratio Majelis terhadap perkara

50 %

Hakim

REALISASI

10 % 5% 100 %

35,29 % 5,8 % 100 %

100 %

50 %

CAPAIAN

352,9 % 116 % 100 %

50 %

17 %

34 %


10



B.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi tiga indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

yang

100 %

100 %

100 %

yang

86%

97,14 %

113 %


86 %

100 %

116 %

a. Persentase sisa diselesaikan b. Persentase diselesaikan

perkara

perkara

%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2014 telah tercapai walaupun perkara tidak dapat diselesaikan 100%, adapun rinciannya sebagai berikut :


11

Persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Untuk penyelesaian

tunggakan

perkara pada tahun 2013

sebanyak 5 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara telah diputus 34 perkara, sisa 1 perkara. Pada tahun 2014 ukuran kinerja dalam penyelesaian perkara mengalami peningkatan sebesar 15,66 % bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013 yang mana pada tahun 2014 perkara yang diputus sebanyak 29 perkara, melebihi target yang kami tetapkan sebesar 86 %. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014

ternyata mengalami peningkatan

sebesar 25 % jika dibandingkan pada tahun 2013, pada tahun 2013 perkara yang diterima sebanyak 24 perkara dan telah diputus 22 perkara. Adapun keadaan perkara pada tahun 2013 dan 2014 digambarkan pada table berikut ini: KEADAAN PERKARA TAHUN 2013

JENIS PERKARA

SISA AWAL

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

Cerai Gugat

2

8

7

3

Cerai Talak

-

7

7

-

Harta Bersama

-

2

1

1

Kewarisan

-

6

6

-

Pembatalan Hibah

1

1

1

1

JUMLAH

3

24

22

5


12

KEADAAN PERKARA TAHUN 2014

JENIS PERKARA

SISA AWAL

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

Cerai Gugat

3

13

15

1

Cerai Talak

-

6

6

-

Harta Bersama

1

4

5

-

Kewarisan

-

4

4

-

Pembatalan Hibah

1

1

2

-

Penguasaan Anak

-

2

2

-

JUMLAH

5

30

34

1

PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA TAHUN 2013 DENGAN 2014 JENIS PERKARA

2013

2014

Cerai Gugat

8

13

Cerai Talak

7

6

Harta bersama

2

4

Kewarisan

6

4

Pembatalan Hibah

1

1

Penguasaan Anak

-

2

JUMLAH

24

30


13

PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2013 DENGAN 2014 JENIS PERKARA

2013

2014

Cerai Gugat

7

15

Cerai Talak

7

6

Harta bersama

1

5

Kewarisan

6

4

Pembatalan Hibah

1

2

Penguasaan Anak

-

2

JUMLAH

22

34

Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam kinerja penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik sebagai berikut :


14

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2013 DENGAN 2014

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam penyelesaian perkara pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 terdapat peningkatan, begitupun volume perkara yang diterima pada tahun 2014 lebih besar atau mengalami peningkatan sebesar 15,66 % jika dibandingkan pada tahun 2013. 2

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini terdapat 2 indikator yaitu Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan kembali. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

10 % 5%

35,29 % 5,8 %

352,9 % 116 %


Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa upaya hukum kasasi yang ditargetkan sebanyak 10 % dan terealisasi sebanyak 35,29 % sehingga terdapat capaian 352,9 %. Sedangkan indikator kinerja prosentase penurunan upaya


15

hukum peninjauan kembali ditargetkan sebanyak 5 % terealisasi sebanyak 5,8 % sehingga capaian 116 %. 3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 3 indikator yaitu. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100 %

50 %

50 %

100 %

100 %

100 %

50 %

17 %

34 %

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan sebesar 100 % dengan realisasi 50 % sehingga capaian kinerja sebesar 50 %,

adapun

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 100 %. Mengenai ratio Majelis hakim terhadap perkara ditargetkan sebesar 50 % dan terealisasi sebesar 17 % sehingga capaian sebesar 34 % 4


Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan

agar

tugas-tugas

yang

harus dilaksanakan dapat

berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, sebagaimana Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, diantara salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2014

16

Pada sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALISASI

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian sebesar 100 %, begitu pula dengan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian sebesar 100 %.

5

Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai lembaga pengadilan tingkat banding tentunya

berupaya

untuk

meningkatkan

kemampuna

teknis

bagi Hakim,

Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan oleh Hakim Tinggi dan pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis, seminar serta pemecahan masalah teknis, yang kesemua kegiatan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan menggunakan biaya DIPA maupun swadaya. Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, juga mengikutsertakan tenaga teknis pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Diklatkumdil Mahkamah Agung maupun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.


17

Selain bimbingan teknis terhadap pegawai teknis, juga dilakukan bimbingan teknis terhadap pegawai non teknis, yang tentunya diharapkan dapat memberikan bekal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kwalitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Sehingga sasaran ini mempunyai indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta persentase Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA a. Persentase pegawai diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai diklat non yudisial

TARGET

REALISASI

%

yang

lulus

100 %

100 %

100 %

yang

lulus

100 %

100%

100 %

Sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang di emban masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan adanya tenaga yang professional. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. berupa kegiatan yaitu: 1. Bimbingan teknis pelatihan yudisial hakim yang diikuti oleh para hakim dilingkungan peradilan agama se Kalimantan Barat dengan jumlah 55 orang yang terdiri dari hakim tingkat pertama 43 orang dan hakim tingkat banding 12 orang. 2. Bimbingan teknis Panitera Pengganti yang diikuti oleh para panitera pengganti dilingkungan peradilan agama se Kalimantan Barat dengan jumlah 30 orang yang terdiri dari 24 orang dari Pengadilan Agama se Kalimantan Barat dan 6 dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 3. Adapun diklat teknis yudisial yang diikuti adalah diklat Hakim Tinggi Pengawas dan diklat sertifikasi Hakim ekonomi syari’ah yang diikuti 3 orang, diadakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2014

18

oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang kesemuanya dinyatakan lulus

Adapun Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial berupa kegiatan yaitu: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding serta Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti masing-masing 1 (satu) orang, dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung yang kesemuanya dinyatakan lulus. 2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pustakawan yang diikuti 1 (satu) orang peserta, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Nasional dan dinyatakan lulus

C.

Akuntabilitas Keuangan NO

URAIAN

PAGU

REALISASI

%

PROGRAM 1

Program

Dukungan

Manajemen

Dan

Pelaksanaan

Tugas

Rp. 11.551.342.000 Rp.11.451.463.198

99,14 %

Teknis Lainnya MA 2

Program Peningkatan

Rp. 221.247.000

Rp. 210.215.900

95,01 %

Rp.11.772.589.000 Rp.11.661.679.098

99,06 %

Manajemen Peradilan Agama

JUMLAH

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 11.551.342.000,- dapat terealisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2014

19

sebesar Rp. 11.451.463.198,- atau mencapai realisasi 99,14 %. Pada program ini kegiatannya berupa : a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran c. Pelayanan pubik atau birokrasi 2. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 221.247.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 210.215.900,- atau mencapai realisasi 95,01 %. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa: a. Bimbingan teknis yudisial hakim b. Bimbingan teknis panitera pengganti. c. Pembinaan dan pengawasan. Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.


20

BAB IV

A.

PENUTUP

Kesimpulan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang merupakan pengadilan tingkat banding bagi Pengadilan Agama se Kalimantan Barat, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profe sional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi panutan bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban, karena LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melaporkan capaian kinerja selama tahun 2014. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B.

Saran-Saran 1. Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia dengan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan baik tenaga teknis maupun non teknis, sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat.


21

2. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai, karena untuk saat ini banyak pegawai yang merangkap jabatan atau pekerjaan. 3. Perlu adanya penambahan dan penggantian sarana dan prasarana pada PTA Pontianak.


22

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

b. Persentase perkara yang diselesaikan


2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


3.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Kepaniteraan


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

5.


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase yang lulus yudisial

pegawai diklat non

PENANGGUNG JAWAB Kepaniteraan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kepaniteraan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan


Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan

Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NOMOR : W14-A/345/OT.01.2/II/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

2.

Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.


7.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

9.

Peraturan Presiden Nomor Sekretariat Mahkamah Agung.

10.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

:

13 Tahun 2005

tentang

14

tentang

Tahun

2005

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2012.

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal : 26 Pebruari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Drs. H. Hefni H.S. Hasan, M.Hum NIP. 19451120 197603 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

b. Persentase perkara yang diselesaikan


2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim


3.


a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Kepaniteraan


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA b. Ratio Majelis terhadap perkara

4.


Hakim


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

5.


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase yang lulus yudisial

pegawai diklat non

PENJELASAN Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.

PENANGGUNG JAWAB Kepaniteraan

SUMBER DATA

Ketua Pengadilan


Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan

Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan

NO 6.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase anggaran Sarana dan fasilitas sarana Prasarana. Teknologi Informasi

b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia c. Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dan motor dinas

d. Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran e. Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor

PENJELASAN Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran pengadaan fasilitas sarana Teknologi Informasi Perbandingan antara jumlah rumah dinas dengan jumlah Hakim dan Pejabat Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran kendaraan dinas Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor

PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

SUMBER DATA DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran Laporan BMN

Panitera/Sekretaris

DIPA Laporan Realisasi Anggaran

dan

Panitera/Sekretaris

DIPA Laporan Realisasi Anggaran DIPA Laporan Realisasi Anggaran

dan

Panitera/Sekretaris

dan


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NOMOR : W14-A/2/OT.01.2/I/2015 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

2.

Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5.


6.


7.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

9.

Peraturan Presiden Nomor Sekretariat Mahkamah Agung.

10.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

:

13 Tahun 2005

tentang

14

tentang

Tahun

2005

MEMUTUSKAN Menetapkan

KEPUTUSAI\i KETUA PENGADILAI\I TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PENETAPAI\ REVIU INDIKATOR KII\ERJA UTAMA PENGADILAIY TINGGI AGAMA PONTIANAK

Pertama

Reviu Indikator Kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Trnggi Agama Pontianalq untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, men)rusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melalukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2015 -2019.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Pontianak

:

2 Jantrari}Ali Tingg, AgamaPontianak

Yunus, SH., MH 197601 I 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan jangka waktu maksimal 6 bulan

2010

Meningkatnya pengawasan.

efektifitas penyelesaian

kualitas

Peningkatan kualitas SDM.

2014

X X X

X X X

100% 86% 86%

100% 86% 86%

100% 86% 86%

X X

X X

10% 5%

10% 5%

10% 5%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

X

X

100%

100%

100%

X

X

100%

100%

100%

X

X

50%

50%

50%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

X

X

100%

100%

100%

X

X

100%

100%

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

50 %

50 %

50 %

dalam

Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim. - Kasasi - Peninjauan Kembali. Peningkatan pengelolaan perkara.

TARGET KINERJA 2011 2012 2013

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Sisa perkara yang diselesaikan. b. Penyelesaian administrasi Perkara c. Penyelesaian administrasi Perkara yang kurang dari 3 bulan

Meningkatnya pengawasan.


kualitas



2019

-

-

-

-

-

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Persentase berkas yang telah diregistrasi siap didistribusikan ke Majelis. b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial b. Pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

180.107.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

-

-

-

-

-

Peningkatan akseptabilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim. - Kasasi - Peninjauan Kembali. Peningkatan pengelolaan perkara.

2015

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Prasarana.

Sarana

INDIKATOR KINERJA

dan a. Persentase

b. c. d. e.

anggaran fasilitas sarana Teknologi Informasi Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dan motor dinas Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor

2015

2016

2017

2018

2019

103.500.000

116.000.000

116.000.000

131.000.000

131.000.000

-

560.000.000

560.000 .000

595.000.000

595.000.000

-

325.000.000

325.000.000

125.000.000

100.000.000

124.447.000

76.000.000

76.000.000

59.000.000

59.000.000

-

169.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

2015


2019

100% 90% 100%

100% 90% 100%

100% 90% 100%

100% 90% 100%

100% 90% 100%

5% 2%

5% 2%

5% 2%

5% 2%

5% 2%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan jangka waktu maksimal 3 bulan

dalam

Peningkatan akseptabilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim. - Kasasi - Peninjauan Kembali. Peningkatan pengelolaan perkara. Meningkatnya pengawasan.


kualitas


a. Persentase berkas yang telah diregistrasi didistribusikan ke Majelis. b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

siap

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Prasarana.

Sarana

INDIKATOR KINERJA

dan a. Persentase

b. c. d. e.

anggaran fasilitas sarana Teknologi Informasi Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dan motor dinas Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor

2015


2019

100%

100%

100%

100%

100%

50%

70%

90%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Recommend Documents