PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

2015 LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA Jl. Lingkar Selatan No. 321 Dongkelan, Yogyakarta 55188 Telp/Fax. 0274-380355 Email. [email protected] Web. http://www.pta-yogyakarta.go.id

L

Pengantar

aporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

ini

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok,

Fungsi

dan

Wewenang

badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan ini mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta serta Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tahun 2015 ini banyak capaian positif dari kinerja pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Terutama hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi targetnya dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Di samping itu, capaian positif dari kinerja pengadilan adalah perolehan prestasi di tingkat Nasional maupun di tingkat regional DI. Yogyakarta. Capaian kinerja yang positif

tersebut, sebagaimana pesan dari Yang Mulia Ketua

Mahkamah Agung RI harus terus ditingkatkan di masa-masa mendatang. Masih banyak program prioritas dan target yang telah dicanangkan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung yang belum dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hanya dengan kerja keras dan keteguhan komitmen yang dilakukan secara konsisten, cerdas dan ikhlas untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”, dimana telah dijabarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan visinya “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Yang Luhur Bermartabat dan Berwibawa. Atas nama Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan mewujudkan visi serta misi lembaga peradilan agama. akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun laporan tahunan 2015 ini, atas kerja kerasnya dalam menyusun dan membuat laporan tahunan ini. Yogyakarta, 04 Januari 2016. Ketua PTA Yogyakarta

Drs. Yasmidi, SH. NIP.19490929.197803.1.002 PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

1

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional Prosedur (SOP)................................................................. 1. 2. 3. 4. 5.

7 10

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Fungsional

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)................................................................. 1. 2. 3. 4. 5.

BAB III

BAB IV

BAB V

13

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Fungsional

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia......................................................................................

19 19

B. Keadaan Perkara ............................................................................................... C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................................. D. Pengelolaan Keuangan ..................................................................................... E. Dukungan Teknologi Informasi ......................................................................... F. Regulasi Tahun 2015 ........................................................................................

22

PENGAWASAN A. Internal ............................................................................................................. B. Evaluasi .............................................................................................................

64 64

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

74

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

47 52 58 61

73

2

Bab I PENDAHULUAN

P

engadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai

bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lima tahun kedepan

dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

3

PENDAHULUAN

dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM

Peningkatan Peran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (Organization Diagnostic Assesment), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut : 1.

Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan (Court Management and Leadership);

2.

Kebijakan Peradilan (Court Policies);

3.

Sumber Daya Manusia (Human Resources);

4.

Proses Peradilan/Pengadilan (Court Proceedings);

5.

Pemenuhan

Kebutuhan

dan

Kepuasan

Pencari

Keadilan

(Client

Needs

and

Satisfaction); 6.

Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan (Affordable and Accessible Court Services);

7.

Kepercayaan Publik (Public Trust and Confidence).

Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang ideal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menyusun strategik kelembagaan dan organisasi. Hal tersebut dapat tergambar secara jelas dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah

‘’TERWUJUDNYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA YANG LUHUR, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA’’. Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh

fungsionaris

Peradilan

Agama

Yogyakarta

dalam

melakukan

aktifitasnya.

Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

4

PENDAHULUAN

a. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Yogyakarta adalah 5 Pengadilan

meliputi wilayah kota dan kabupaten dan satu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang merupakan

Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan

di kota atau ibu kota

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama se-DI. Yogyakarta yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut adalah : a. Luhur

dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari

keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat. b. Bermartabat mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat. c. Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai berikut : 1. Meningkatkan kredibilitas aparat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai penegak hukum yang profesional ; 2. Meningkatkan pembinaan moral aparatur Peradilan Agama ; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai; 4. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan; 5. Meningkatkan pengawasan aparatur Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.

integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.


5

PENDAHULUAN

3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi,

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; 3. Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama wilayah Yogyakarta; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan Agama wilayah Yogyakarta (acces to justice); 5. Peningkatan kualitas SDM pada Peradilan Agama wilayah Yogyakarta; 6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; 7. Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi


6

PENDAHULUAN

Agama Yogyakarta.

Bab II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

P

engadilan Tinggi Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992; yang sebelumnya Pengadilan Agama yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai lembaga

peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai Judicial Power, yaitu: 1. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan Tingkat Banding.


7

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

2. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai fungsi, antara lain : 1. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009). 2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009). 3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009). 4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Kelima, Fungsi Lainnya, yaitu pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007). Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengacu pada undangundang nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sampai

Ketua Wakil Ketua Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Hukum Panitera Muda Banding Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: : : : : : : :

Drs. YASMIDI, SH. Drs. M. TAUFIQ H.Z, MHI. SUPARDJIYANTO, SH. Drs. ARISNO MERTOSONO, SH. KARYARINI FATONAH, SH., MM. H. SUHARTO, SH. MUH. HARUN, S.Ag., MH. SYAMSUL MUNIF, SH., MSI.


8


dengan 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum

: MUKSAN, S.Ag, SH., MSI. : TASLIM, SH.

Tenaga Fungsional Hakim/Hakim Tinggi : 1. Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH., MH. 2. Drs. H. DASWIR TANJUNG 3. Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. 4. Drs. H. FIRDAUS M. ARWAN, SH., MH. 5. Drs. SYAHRIL, SH., MH. 6. Drs. NUZIRWAN, MHI. 7. Drs. H. WIYOTO, SH. 8. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M. Hum. 9. Drs. H. S. BAKIR, SH., MH. 10.Drs. SYA’RONI, MHI. 11.Dr. H.M. ARSYAD MAWARDI, SH., M. Hum. 12.Dra. Hj. UMI KULSUM, SH., MH. 13.Drs. H. CHOLISIN, SH., MH. 14.Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., MSI. 15.Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH., MH. 16.H. MASRURI SYUHADAK, SH., MH. 17.Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH. 18.Drs. H. HUMAM A. HADIE, SH. 19.Drs. H. HADI MUHTAROM 20.Drs. H. MU’AYYAD, SH., MH. 21.Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, SH. : 1. AMINULLAH, Sm. Hk. 2. Hj. MUDJIANI, SH. 3. AGUS SUDRAJAT, SH. 4. DANNY HERYOULYAWANTI, SH., MSI. 5. Hj. SRI MURNI, SH. 6. H. SARWAN, SHI. 7. Drs. H. KAMTONO

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti

Pelaksana / Staf Panmud Banding : 1. ASTIKA SANTI, S. KOM. 2. MUHAMMAD DIKYAH SALABY MA’ARIF, SEI., MSI. 3. MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, SAP Pelaksana / Staf Panmud Hukum : 1. LASINI, SH. 2. INGRID RACHMAWATI, AMd

Pelaksana / Staf Sub Bag Keuangan : 1. ELFIRA HAKIM, SE. 2. WIRASETA WAHYU DEWANTO, SE., MH. 3. RETI INDARYATI, SE. 4. FENTRI KRISTINAENI, SE. PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

9


Pelaksana/Staf Subbag Kepegawaian: 1. PUJI SETYANINGSIH, SH. 2. DEWI KURNIASIH, S. KOM. 3. ARI WIBOWO, S. IP., MH. 4. HIDAYAT SASANGKA, S. KOM. 5. SITI MARFUAH, A.Md.

Pelaksana / Staf Sub Bag Umum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HANIF HIDAYATI, S. Ag. MIFTAHUL HASANAH, SH. KUNCORO BAYU AJI, SE. FUAD TANSYAUDDIN, SE RETNO SURYANDARI, SE. HARY SUWANDI, SHI. SAIFUL IMAM, S. KOM. WIDARJAN TUMADI

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan pencari keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum

Pengadilan

Tinggi

Agama

Yogyakarta

dalam

melaksanakan

tugasnya

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dan dirumuskan dengan bagian terkait beserta analisa beban kerja yang secara formal tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No : W.12A/480.c/OT.01.3/IV/2011 tgl 1 April 2011. Dikarenakan tuntutan perkembangan perubahan situasi dan kondisi maka kemudian SOP direvisi dengan Surat Keputusan Ketua PTA Yogyakarta Nomor : W12-A/1019/OT.01.3/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain: a. Kejelasan proses untuk setiap pekerjaan sehingga setiap pejabat dan pegawai dapat memahami dengan jelas pekerjaan yang dilakukan dan dapat diselesaikan dengan waktu yang terukur. b. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap

posisi/bagian,

sehingga

sikap

pejabat

dan

pegawai

dituntut

untuk

menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target yang ditentukan dengan penuh tanggung jawab. c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau dimiliki oleh bagian untuk mengambil keputusan. d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. e. Tersedianya sistem Pengelolaan Organisasi, sehingga dapat dikendalikan dan bila terjadi masalah dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.

utama dimana harus memiliki ketrampilan dalam menggunakan sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi peradilan agama menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang menjadi salah satu PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

10


f. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

tujuan Reformasi Birokrasi. Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2015 antara lain adalah : 1. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN A. Pada Panitera Muda Banding : 1. SOP Penerimaan Perkara Banding; 2. SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas Banding; 3. SOP Penatausahaan Biaya Perkara Banding; 4. SOP Pemberitahuan Perkara Banding Telah Didaftar; 5. SOP Penerimaan Memori Banding Yang Diterima Langsung Dari Pembanding dan Belum Diberitahukan Kepada Terbanding; 6. SOP Proses Sidang Putusan Sela Perkara; 7. SOP Pengiriman Putusan Sela Kepada Pengadilan Agama Pengaju; 8. SOP Proses Sidang Putusan Akhir Perkara Banding; 9. SOP Minutasi Berkas Perkara Banding; 10.

SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan Akhir Kepada Pengadilan

Agama Pengaju. B. Pada Panitera Muda Hukum 1. SOP Pengarsipan Berkas Banding 2. SOP Pelayanan Terhadap Pihak Yang Membutuhkan Data Arsip Perkara 3. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama (RK-1 S/D RK 7) 4. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Perkara Tingkat Banding (L.II-Pa.1) 5. SOP Laporan Bulanan Keuangan Perkara Tingkat Banding (L.II-Pa.3) 6. SOP Laporan Kegiatan Hakim Tingkat Banding (L.II-Pa.6) 7. SOP Laporan Tahunan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Kegiatan Hakim Tinggi, Dan Keuangan Perkara Banding 8. SOP Pengaduan Masyarakat 9. SOP Pengaduan Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 10. SOP Meja Informasi. 2. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN A. SOP di Sub Bagian Kepegawaian 1. SOP Kenaikan Pangkat Non Teknis; 2. SOP Kenaikan Pangkat Teknis;

4. SOP Pelaksanaan Job Description / Uraian Tugas; 5. SOP Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun Bup/Janda/Duda);


11


3. SOP Menerbitkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

6. SOP Pembuatan

Bezetting Formasi, Duk, Dus, Riwayat Jabatan, Statistik

Pegawai, Penjagaan Kp, Penjagaan Kgb, Penjagaan Pensiun; 7. SOP Pembuatan Cuti Pegawai; 8. SOP Pembuatan Impassing Gaji; 9. SOP Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Isteri (KARIS); 10.

SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

11.

SOP Usulan Satya Lancana Karya Satya;

12.

SOP Pembuatan SPP-SPMT-STMJ;

13.

SOP Penataan Arsip dan Dokumen Kepegawaian;

14.

SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS;

15.

SOP Diklat Prajabatan;

16.

SOP Pengusulan Pengangkatan Cakim Menjadi Hakim;

17.

SOP Permohonan Penerbitan Kartu BPJS;

18.

SOP Pelaporan Absen / Daftar Hadir Pegawai;

19.

SOP Rapat Baperjakat.

B. SOP di Sub Bagian Umum 1. SOP Penanganan Surat Keluar Pada Pengadilan Tingkat Banding; 2. SOP Penanganan Surat Masuk Pada Pengadilan Tingkat Banding; 3. SOP Pelaporan Aset BMNKorwil Pada Pengadilan Tingkat Banding; 4. SOP Pelaporan Aset BMN Pada Pengadilan Tingkat Banding; 5. SOP Peminjaman Barang Pada Pengadilan Tingkat Banding; 6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan Pada Pengadilan Tingkat Banding; 7. SOP Kebersihan Lingkungan Pada Pengadilan Tingkat Banding; 8. SOP Pelayanan Pengamanan Kantordan Lingkungan Pada Pengadilan Tingkat Banding; 9. SOP Belanja Persediaan Pada Pengadilan Tingkat Banding; 10.

SOP Pembuatan DBR Pada Pengadilan Tingkat Banding;

11.

SOP Penghapusan BMN Pada Pengadilan Tingkat Banding;

12.

SOP

Penetapan

Status

BMNSatker

Tk

Pertama

Dilingkungan

PTA

13.

SOP Penetapan Status BMN Pada Pengadilan Tingkat Banding;

14.

SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pengadilan Tingkat Banding;

15.

SOP Perawatan Barang Inventaris Pada Pengadilan Tingkat Banding;

16.

SOP Penghapusan BMNSatker Tingkat Pertama;

17.

SOP Pelayanan Petugas Receptionis Kantor Pada Pengadilan Tingkat

Banding; 18.

SOP Persiapan Rapat Pada Pengadilan Tingkat Banding; PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

12


Yogyakarta;

19.

SOP Pengelolaan Buku Perpustakaan Pada Pengadilan Tingkat Banding;

20.

SOP Pelaksanaan Proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa;

21.

SOP

Perawatan

Barang

Inventaris

Berupa

Kendaraan

Dinas

Pada

Pengadilan Tingkat Banding; C. SOP di Sub Bagian Keuangan 1. SOP penyusunan laporan Sakpa Satker; 2. SOP Penyusunan Laporan Sakpa Uappa-W; 3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan PP.39 Tahun 2006 (Triwulanan) Satker EMonev-EKP; 4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan PP.39 Tahun 2006 (Triwulanan) Wilayah EMonev-EKP; 5. SOP Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Penyusunan PNBP (Satker); 6. SOP Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Manual; 7. SOP Pelaksanaan Anggaran (Dana UP/ TUP); 8. SOP Penyusunan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Wilayah; 9. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai/ LS; 10.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal/ LS;

11.

SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja MA-RI (Satker);

12.

SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja MA-RI (Wilayah);

13.

SOP

Pelaksanaan

Tugas

Bendahara

Penerimaan

dan

Pengeluaran PNBP; 14.

SOP Pembuatan SK Pengelola Anggaran;

15.

SOP Pembuatan SK Pengelola Laporan SAP Wilayah;

16.

SOP Perencanaan Penyusunan Program dan Anggaran;

17.

SOP Pelaksanaan Anggaran (UP-GUP).

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 1. Eselon II Panitera/Sekretaris :

1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengikuti dan mencatat jalannya siding Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik Putusan/Penetapan Menetapkan dan menandatangani penunjukan Panitera Pengganti Melaksanakan pemberkasan perkara Menyusun program kerja di bidang

TARGET AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUT U

WAKTU

BIAYA

1

Naskah

100

12

bulan

-

1

Dokumen

100

12

bulan

-

1

Putusan/penetapa n

100

12

bulan

-

60

Berkas

100

12

bulan

-

1

Berkas

100

12

bulan

-

2

Dokumen

100

12

bulan

-


13


N O

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

kepaniteraan dan kesekretariatan berupa Renstra, RKT, PK dan RKA Menyusun rencana anggaran biaya proses Memverifikasi laporan keadaan perkara Memverifikasi laporan keuangan perkara Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti Memaraf dan atau menandatangani surat-surat keluar yang berkaitan dengan kepaniteraan dan kesekretariatan Menandatangani salinan putusan Menandatangani laporan perkara Menyusun laporan pengaduan Melaksanakan Monev laporan administrasi perkara PA Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Memverifikasi Laporan Tahunan Menetapkan LAKIP Memverifikasi Monitoring asetaset Barang Milik Negara (BMN) selaku Korwil (Rekon SAK BMN, SIMAK) Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan memverifikasi dokumen kegiatan Wakil panitera, Wakil sekretaris, dan Panitera Pengganti

1

Dokumen

100

12

bulan

-

12

Laporan

100

12

bulan

-

12

Laporan

100

12

bulan

-

60

Dokumen

100

12

bulan

-

650

Dokumen

100

12

bulan

-

60 12 1

Dokumen Laporan laporan

100 100 100

12 12 12

bulan

-

5

Kegiatan

100

12

12

Kegiatan

100

12

1 1

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

4

Kegiatan

100

12

1

Kegiatan

100

12

2. Eselon III A. Wakil Panitera TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

A K

KUANT/OUTPU T

6 7 8

Menyusun dan menyiapkan sasaran kegiatan Kepaniteraaan Mengolah pendistribusian berkas dan surat masuk Kepaniteraan Memvalidasi pemberitahuan Registrasi perkara banding Memvalidasi konsep Penetapan Majelis Hakim Memvalidasi konsep Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Memvalidasi laporan perkara bulanan Memvalidasi laporan perkara tahunan Memvalidasi konsep surat-surat Kepaniteraan

9

Membuat perencanaan ATK biaya proses

4

10

Memvalidasi bukti-bukti pengeluaran biaya proses

12

11 12 13 14 15 16

Meneliti konsep laporan biaya proses Mengikuti sidang Membuat Berita Acara Persidangan Mengetik Putusan/Penetapan Memvalidasi salinan putusan Meneliti konsep pengiriman bendel A

12 2 2 2 60 60

1 2 3 4 5

KUAL/ MUTU

WAKTU

BI A Y A

1

kegiata n

100

12

bulan

-

130

surat

100

12

bulan

-

60

berkas

100

12

bulan

-

60

berkas

100

12

bulan

-

60

berkas

100

12

bulan

-

12 1 70

laporan laporan surat kegiata n kegiata n berkas berkas berkas berkas berkas berkas

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

-

100

12

bulan

-

100

12

bulan

-

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

-


14


NO

B. Wakil Sekretaris TARGET NO

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11 12 13 14 15 16

A K

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun rencana kerja dan anggaran (Renstra, RKT,PK dan RKA) Melaksanakan pengarahan surat masuk sesuai dengan jenis surat Meneliti dan memverifikasi surat keluar bagian kesekretariatan Menyusun dan mengevaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) PTA dan PA se-diy Melaksanakan pembinaan administrasi dan koordinasi dengan kasubbag Melaksanakan penyusunan RKA-KL dan menyiapkan data pendukungnya Melaksanakan Monitoring tugas selaku Korwil (Rekon SAK BMN, SIMAK) Melaksanakan Monitoring tugas sebagai Korwil (Rekon SAKPAW, LRA, PNBP) Mengoreksi dan memaraf Surat Pernyatan Pelantikan (SPP), Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), Keterangan Permintaan Pembayaran Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4), Impassing (Perubahan Gaji), Penatausahaan Buku Induk Kepegawaian, dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Melaksanakan verifikasi hardcopy konsep Surat Keputusan (SK), Surat Tugas (ST), Bezzeting Formasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim atau Panitera Pengganti, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Melaksanakan verifikasi hardcopy usulan Kenaikan Pangkat (Teknis/Non Teknis), Mutasi (Pensiun), calon peserta diklat Melaksanakan Monitoring kegiatan Kerumah tanggaan Melaksanakan Monitoring aset-aset Barang Milik Negara (BMN) selaku Korwil (Rekon SAK BMN, SIMAK) Melaksanakan Monitoring Pengelolaan Perpustakaan Melaksanakan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan memverifikasi dokumen kegiatan Sub Bag Kesekretariatan Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung setiap bulan

KUANT/OUTPUT

4

Kegiatan

150 0

Dokumen

240

Kegiatan

6

Laporan

4

Kegiatan

1

KUAL /MUT U

BI A Y A

WAKTU

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

100

12

bulan

Kegiatan

100

12

bulan

30

Kegiatan

100

12

bulan

30

kegiatan

100

12

bulan

257

Dokumen

100

12

bulan

100 100 100 100

-

36

Dokumen

100

12

bulan -

143

Dokumen

100

12

bulan -

12

Dokumen

100

12

bulan

4

Kegiatan

100

12

bulan

-

4

Dokumen

100

12

bulan

20

Dokumen

100

12

bulan

-

12

Dokumen

100

12

bulan

-

3. Eselon IV A. Kepaniteraan a) Panmud Hukum

1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengonsep laporan perkara banding yang diterima dan yang diputus Memberikan pelayanan riset dan pengaduan Mengoreksi pembuatan laporan bulanan Mengoreksi pembuatan laporan tahunan Mengoreksi data perkara yang akan di upload Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email

AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

12

Kegiatan

100

12

bulan

-

12

Kegiatan

100

12

bulan

-

12 1

Kegiatan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

-

12

Kegiatan

100

12

bulan

-

12

Kegiatan

100

12

bulan

-


15


NO

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Memonitoring penerimaan surat masuk ke Kepaniteraan Hukum. Memverifikasi konsep surat-surat keluar dari Kepaniteraan Hukum. Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistik. Memverifikasi pengaduan yang diterima. Memverifikasi konsep laporan pengaduan ke BAWAS 3 bulanan. Mengetik Penetapan Hari Sidang Menghadiri dan mencatat jalannya sidang Membuat Berita Acara Persidangan Mengetik Putusan/Penetapan Membantu hakim meneliti ketikan Putusan/Penetapan Melaporkan perkara yang sudah diputus kepada Panmud Banding Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Membantu Majelis Hakim meminutasi perkara Menganonimasi/Mengaburkan Putusan/Penetapan Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Banding setelah diminutasi

b)

200

Kegiatan

100

12

bulan

-

45

Kegiatan

100

12

bulan

-

12

Kegiatan

100

12

tahun

-

5

Kegiatan

100

12

bulan

-

4

kegiatan

100

12

bulan

-

5 10 10 5

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

100 100 100 100

12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

5

kegiatan

100

12

bulan

-

Panmud Banding TARGET

NO

1

2 3 4 5 6 7 8

A K

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Meneliti kelengkapan syarat formal, membuat cehklis kelengkapan berkas, verifikasi pemberitahuan registrasi dan membuat ckhelis proses penyelesaian perkara. Verifikasi pengantar laporan (biaya proses bulanan, triwulan, semester, PNBP bulanan, PNBP tahunan, dan pengantar salinan putusan) Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mancatat jalannya sidang Membuat Berita Acara Sidang Mengetik putusan / penetapan Menganonimasi / mengaburkan putusan / penetapan Menyerahkan berkas perkara kepada kepada Panmud Banding setelah diminutasi Sebagai Panitera Pengganti melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panmud Banding

KUANT/OUTPUT

KUA L/M UTU

65

kegiatan

100

12

bulan

-

97

kegiatan

100

12

bulan

-

12

kegiatan

100

12

bulan

-

12 6

kegiatan kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

-

6

kegiatan

100

12

bulan

-

6

kegiatan

100

12

bulan

-

6

kegiatan

100

12

bulan

-

BIAY A

WAKTU

B. Kesekretariatan

NO 1

2

3

Kasubag Kepegawaian

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan validasi pengelolaan database kepegawaian manual dan aplikasi (SIKEP, SIMPEG dan SAPK) Melaksanakan verifikasi hardcopy Daftar Hadir dan Daftar Pulang serta Rekap Hadir dan Pulang Pegawai manual dan aplikasi (KOMDANAS) Melaksanakan verifikasi hardcopy usulan Kenaikan Pangkat (Teknis/Non Teknis),

AK

TARGET KUANT/OUTPUT

25

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Kegiatan

100

12

bulan

624

Kegiatan

100

12

bulan

-

143

Kegiatan

100

12

bulan

-


16


a)

5

6

7

8

9

10

11

b) N O

1

2 3 4

5 6 7

257

Kegiatan

100

12

bulan

-

62

Kegiatan

100

12

bulan

-

36

Kegiatan

100

12

Bulan

-

232

Kegiatan

100

12

Bulan

-

171

Kegiatan

100

12

Bulan

-

4

Kegiatan

100

12

Bulan

-

20

kegiatan

100

12

Bulan

-

4

Kegiatan

100

12

Bulan

Kasubag Keuangan III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran. Pembinaan administrasi keuangan ke PA seDIY Penyusunan RKA-KL dan data dukungnya Memeriksa, menganalisa dan melakukan pengujian atas kebenaran seluruh dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Menerbitkan dan menanda tangani SPP dan SPM Memonitor tugas sebagai Korwil (rekon SAKPA, LRA dan PNBP) Melakukan konsultasi anggaran

A K

KUANT/OUTPU T

TARGET KUAL/MUT U

2

Kegiatan

100

3

Kegiatan

100

1

Kegiatan

100

36

Kegiatan

100

36

Kegiatan

100

12

Kegiatan

100

2

Kegiatan

100

BIAY A

WAKTU

1 2

Bula n

1 2 1 2

Bula n Bula n

1 2

Bula n

1 2 1 2 1

Bula n Bula n Bula


-

-

-

17


4

Mutasi (Pensiun), calon peserta Diklat (Prajabatan, Diklat Pim dan Diklat Teknis Lainnya), Ujian Dinas (UPKP), Peninjauan Masa Kerja (PMK), penerbitan kartu (KPE, Karis/Karsu, Askes/BPJS dan Taspen) dan Pemberian Penghargaan Satyalancana Pegawai Melaksanakan verifikasi hardcopy Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), Keterangan Permintaan Pembayaran Pemberian Tunjangan Keluarga (KP4), Impassing (Perubahan) Gaji, penatausahaan Buku Induk Kepegawaian dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) serta BA Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan Melaksanakan verifikasi hardcopy proses pengajuan Ijin Cuti, Ijin Belajar dan Instrumen Ijin Pegawai Melaksanakan verifikasi hardcopy konsep Surat Keputusan (SK), Surat Tugas (ST), Bezetting Formasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim/Panitera Pengganti dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Melaksanakan verifikasi dan evaluasi hardcopy dan softcopy dokumen pengendalian data kepegawaian, dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) / Job Descriptions Pegawai dan E-document (SIKEP/SIMPEG) Melaksanakan checking pemutakhiran informasi kepegawaian pada website dan pengarsipan semua dokumen kepegawaian Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Melaksanakan verifikasi hardcopy dokumen laporan output kegiatan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staf/Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung setiap triwulanan

9 10 11 12 13 14 15

16

Mengarsipkan/ Menyimpan SPM dan SP2D

Kegiatan

100

6

Kegiatan

100

12

Kegiatan

100

12

Kegiatan

100

12

Kegiatan

100

6

Kegiatan

100

12

Kegiatan

100

4

Kegiatan

100

1

Kegiatan

100

Membuat Konsep surat-surat keuangan Memonitor LRA melalui Komdanas Memonitor Usulan Remunerasi melalui Komdanas Mengoreksi setoran Pajak (SPT) Massa Menandatangani daftar perubahan data pegawai Memonitor dan mengevaluasi penyerapan anggaran secara periodik (bulanan) Memonitor laporan Monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kegiatan secara periodik (Triwulanan) tingkat satker dan wilayah. Membuat Penilaian (SKP) Pelaksanan pada Sub. Keuangan

c) N O

36

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

A K

KUAL/MUT U

4

Memfungsikan perpustakaan secara baik

1

Kegiatan

100

5

Merawat dan memproses perpanjangan pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

17

Kegiatan

100

6

Menyusun inventaris DBR

1

Kegiatan

100

6

Kegiatan

100

1

Kegiatan

100

1

Kegiatan

100

1

Kegiatan

100

4

Kegiatan

100

4

Kegiatan

100

7 8

9 10 11 12

Bula n

-

1 2

Bula n

-

-

TARGET KUANT/OUTPU T

3

2

1 2

-

Kasubag Umum

Pembinaan administrasi umum ke PA seDIY Memeriksa, membagi dan memilah surat masuk pada bagian umum yang diteruskan sesuai disposisi Memeriksa, meneliti dan memaraf surat keluar pada bagian umum

1

n Bula n Bula n Bula n Bula n bula n Bula n Bula n

Membuat usulan penetapan status BMN Melakukan opname fisik BMN setiap akhir tahun Mengusulkan penghapusan untuk barang yang dinyatakan rusak kepada instansi terkait Mengusulkan lelang barang yang dinyatakan rusak kepada instansi yang terkait Merencanakan pengadaan ART dan ATK Melakukan opname fisik ART dan ATK

BIAY A

WAKTU

2

Kegiatan

100

1 2

Bula n

100

Kegiatan

100

1

10

Kegiatan

100

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Bula n Bula n Bula n Bula n Bula n Bula n Bula n

1 2 1 2 1 2 1 2

Bula n Bula n Bula n Bula n


-

-

-

18


8

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Bab III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

K

edudukan dan peranan SDM adalah sangat penting dalam penyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Goverment. Khususnya, di lingkungan Peradilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pengelolaan Sumber Daya

Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan dengan baik. Untuk itu pembangunan di bidang SDM aparatur peradilan menjadi salah satu arah kebijakan Mahkamah Agung RI untuk menciptakan SDM aparatur peradilan yang mempunyai integritas moral dan profesionalisme. Pembangunan SDM diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta pemantapan kelembagaan aparatur pemerintah dan peningkatan kemampuan yang profesional. Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sumber Daya Manusia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pola Karier, Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat terus disempurnakan, hal itu merupakan tugas dari Mahkamah Agung RI. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai voorpost Mahkamah Agung RI wajib mendukung dan mendorong dari bawah untuk dimanfaatkan untuk

pengembangan dan penempatan SDM peradilan.


19

PEMBINAAN DAN PENGELOALAAN

kesempurnaan dari rencana strategis tersebut sehingga bisa

Secara umum Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Per-30 Desember 2015 sebanyak 277 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA (Berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin) 60

55

50

45

40

35

30

25

20

10

PTA Yogyakarta

PA Yogyakarta

PA Sleman

PA Bantul

PA Wonosari

PA Wates

Perempuan

22

26

19

25

16

14

Laki-Laki

39

18

27

20

21

30

Total Personil

61

44

46

45

37

44

Secara lengkap Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terbagi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

20


15

Manusia Teknis Yudisial sebanyak 192 orang dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PTA Yogyakarta

PA Yogyakarta

PA Sleman

PA Bantul

PA Wonosari

PA Wates

Ketua

1

1

1

1

1

1

Wakil Ketua

1

1

1

1

1

1

Hakim

21

11

10

12

8

9

Pansek

1

1

1

1

1

1

Wapan

1

1

1

1

1

1

Panmud

2

3

3

2

3

3

PP

7

5

8

7

5

7

Jurusita

3

3

3

3

2

JSP

7

8

2

2

9


21


JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA TEKNIS YUDISIAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Tabel 3 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA 30 25 20 15 10 5 0

PTA PA Yogyakarta Yogyakarta

PA Sleman

PA Bantul

PA Wonosari

PA Wates

Wasek

1

1

1

1

0

1

Kasubbag/Kaur

3

3

3

3

3

3

Staf

23

7

6

11

8

7

Jumlah

27

11

10

15

11

11

1. Rekruitmen Pelaksanakan pendaftaran Cakim dan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2015 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI (Pusat) sehingga di daerah hanya mengumumkan Rekrutment CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui website PTA Yogyakarta dan papan Pengumuman 2. Mutasi 

Keluar D.I. Yogyakarta

: 6 Orang



Masuk D.I. Yogyakarta

: 17 Orang



Mengundurkan Diri dari Jabatan

: 1 Orang (dari Wakil Sekretaris ke

Pegawai) 3. Promosi 

Promosi Pejabat Fungsional (Struktural) :



Promosi Pejabat Struktural

: 1 Orang



Rolling Pejabat Fungsional

: 14 Orang



Rolling Pejabat Struktural

: 0 Orang



Rolling Staff/Pelaksana

: 10 Orang



Pengangkatan CPNS K2/ Umum

: 10 Orang

4. Pensiun PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

22


40 Orang



Pensiun

: 2 Orang



Meninggal

: 2 Orang

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari sisa perkara tahun 2014 sebanyak 1453 perkara , perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 6721 sehingga jumlah keseluruhan perkara pada tahun 2015 sebanyak 8174, sedangkanperkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 6687 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 1487 perkara. Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Keadaan Perkara

Pengadil an Agama

Sisa Akhir 2014

Pkr DiterimaTahun 2015

1

2

3

1

Yogyakart a

2

Sisa (%)

Jumlah

Pkr Putus

Sisa

4

5

7

8

9

155

775

930

762

168

18%

Sleman

456

1789

2245

1741

504

23%

3

Bantul

338

1633

1971

1591

380

20%

4

Wonosari

355

1811

2166

1879

287

14%

5

Wates

149

713

862

714

148

18%

JUMLAH

1453

6721

8174

6687

1487

19%


23


No .

2500 2000 1500 1000 500 0 PA Yogyakarta

PA Sleman

PA Bantul

PA Wonosari

Sisa Akhir Tahun 2014

Perkara Diterima Tahun 2015

Jumlah Sisa 2014 dan 2015

Perkara Putus

PA Wates

a. Penerimaan Perkara Dari 6721 perkara yang diterima pada tahun 2015 tersebut, dapat dirinci menurut

No

Jenis Perkara

Jumlah

1

Izin Poligami

49

2

Pencegahan Perkawinan

0

3

Penolakan Perkawinan

0

4

Pembatalan Perkawinan

2

5

Kelalaian Kewajiban suami/istri

0

6

Cerai Talak

1667

7

Cerai Gugat

3962

8

Harta Bersama

28

9

Penguasaan Anak

18

10

Nafkah Anak oleh ibu

0

11

Hak-hak bekas istri

0

12

Pengesahan anak

2


24


jenis perkaranya sebagai berikut :

13

Pencabutan Kekuasaan orang tua

0

14

Perwalian

66

15

Pencabutan Kekuasaan wali

0

16

Penunjukan orang lain sebagai wali

2

17

Ganti rugi terhadap wali

0

18

Asal usul anak

12

19

Penolakan Kawin campur

0

20

Istbat Nikah

274

21

Izin Kawin

2

22

Dispensasi Kawin

446

23

Wali adlol

23

24

Ekonomi Syariah

8

25

Kewarisan

25

26

Wasiat

0

27

Hibah

0

28

Wakaf

0

29

Sadaqah/Zakat/Infaq

0

30

P3HP/Penetapan Ahli Waris

25

31

lain-lain

110

Jumlah

6721

b. Penyelesaiaan Perkara Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se Daerah Istimewa

Sisa Tahun 2014

Jumlah diterima Tahun 2015

Jumlah perkara Tahun 2015

Jumlah diputus Tahun 2015

Sisa perkara Tahun 2015


25


Yogyakarta selama tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

1453

6721

8174

6687

1487

Rincian perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2015, menurut jenis

No

Jenis Perkara

Jumlah

1

Izin Poligami

40

2

Pembatalan Perkawinan

2

3

Cerai Talak

1491

4

Cerai Gugat

3730

5

Harta Bersama

23

6

Penguasaan Anak

11

7

Pengesahan anak

4

8

Perwalian

52

9

Asal usul anak

1

10

Istbat Nikah

1

11

Izin Kawin

10

12

Dispensasi Kawin

263

13

Wali adlol

418

14

Ekonomi Syariah

19

15

Kewarisan

1

16

Wasiat

22

17

Hibah

2

18

P3HP/Penetapan Ahli Waris

12

19

Lain-lain

82


26


perkaranya sebagai berikut :

20

Dicabut

377

21

Ditolak

30

22

Tidak diterima

12

23

Digugurkan

54

24

Dicoret

30

25

Jumlah

6687

Data tentang tingkat penyelesaian perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Se Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015, dari segi waktu penyelesaian perkara, yaitu mulai perkara diterima sampai dengan perkara diputus rinciannnya sebagai berikut :

No.

Satker (PTA/PA)

diputus s/d 3 bulan

diputus 3-5 bulan

diputus lebih dari 5 bulan

belum diputus lebih dari 5 bulan

1

PTA. YOGYAKARTA

64

4

2

2

2

PA.YOGYAKARTA

429

250

83

85

3

PA.SLEMAN

1047

426

268

417

4

PA.BANTUL

1034

441

116

143

5

PA.WONOSARI

1169

520

188

49

6

PA.WATES

463

201

50

48

4206

1842

707

744

Jumlah


27


JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN

1200

1000

800 Diputus s/d 3 Bulan 600 Diputus 3-5 Bulan 400

Diputus Lebih Dari 5 Bulan

200

Belum Diputus Lebih Dari 5 Bulan

0

c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 5001 perkara, dikelompokkan

No

Jenis Perkara

Jumlah

1

Poligami tidak sehat

2

2

Krisis Akhlak

105

3

Cemburu

49

4

Kawin Paksa

13

5

Ekonomi

534

6

Tidak ada tanggung Jawab

1493

7

Kawin di bawah umur

12

8

Kekejaman Jasmani

88


28


sebagai berikut :

9

Kekejaman Mental

3

10

Dihukum

11

11

Cacat Biologis

5

12

Politis

25

13

Gangguan Pihak ketiga

318

14

Tidak ada Keharmonisan

2308

15

Lain-lain

35

Jumlah

5001

d. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2015 perkara perceraian yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 340 perkara dapat dirinci sebagai

No.

Jenis Perkara

1 2 3 4

Ijin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Lain-lain

Jumlah Diputus 0 109 231 -

0 55 159 -

Masih Dalam Proses 0 54 103 -

Dicabut

Ket.

0 -

0 -


29


berikut :

250

200

Jumlah

150

Diputus Masih dalam proses

100

Dicabut

50

0 Ijin Poligami

Cerai Gugat

Lain-lain

Mediasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Untuk itu Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengintegrasikan mediasi kedalam proses beracara dalam menangani setiap perkara. Pada tahun 2015 ini

Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta telah melaksanakan mediasi ini sesuai dengan prosedur

yang

ditentukan

oleh

PERMA

tersebut,

walaupun

tingkat

keberhasilannya belum sesuai dengan yang diharapkan.


30


e.

Cerai Talak

Tabel : Mediasi

NAMA PA

Sisa Perkara Lalu

Perkara Diterima bulan ini

Jumlah Perkara Yang Dimediasi

Gagal

Berhasil

Tidak Layak

Masih Dalam Proses Mediasi

Sisa Perkara

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1

PA. YOGYAKARTA

155

748

458

259

208

13

1

37

172

2

PA. SLEMAN

99

1789

1377

311

264

12

0

12

135

3

PA. BANTUL

83

2931

2121

669

618

14

0

7

144

4

PA. WONOSARI

355

3521

4767

349

346

2

0

2

287

5

PA. WATES

149

1413

1314

194

167

3

0

41

0

841

10402

10037

1782

1603

44

1

99

738

JUMLAH

f. Sidang Keliling dan Perkara Prodeo Pada tahun 2015 ini sebagai salah satu upaya mewujudkan program Justice for All mengingat luasnya wilayah hukum yang membawahi beberapa kabupaten di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, ada dua Pengadilan Agama yang melaksanakan sidang keliling yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari. Sidang keliling ini berhasil menyidangkan sebanyak 59 perkara, dengan serapan dana sebesar Rp. 35.312.000.,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan untuk perkara prodeo Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangani perkara prodeo sebanyak 77 perkara, dengan serapan dana sebesar Rp. 29.666.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Rincian perkara prodeo di masing-masing Pengadilan Agama dapat dilihat tabel dibawah ini .

Tabel : Sidang Keliling/sidang di luar gedung

No.

Satker (PTA/PA)

Jumlah Lokasi

Pagu

Realisasi

Jumlah Perkara

1

PA.YOGYAKARTA

-

-

-

0

2

PA.SLEMAN

-

-

-

0

3

PA.BANTUL

1

5.376.000

5.312.000

18


31


NO

Laporan Penyelesaian mediasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa DiMediasi

4

PA.WONOSARI

1

15.000.000

15.000.000

17

5

PA.WATES

5

15.000.000

15.000.000

24

7

35.376.000

35.312.000

59

Jumlah

Tabel : Prodeo/Pembebasan Biaya Perkara

No.

Satker (PTA/PA)

Pagu

Realisasi Anggaran

Jumlah Perkara

1

PA.YOGYAKARTA

8.750.000

8.750.000

19

2

PA.SLEMAN

7.000.000

7.000.000

20

3

PA.BANTUL

8.750.000

4.265.000

11

4

PA.WONOSARI

3.500.000

3.500.000

10

5

PA.WATES

7.000.000

6.151.000

17

35.000.000

29.666.000

77

Jumlah g. Pelaksanaan Posbakum

Pelaksanaan/realisasi dari pagu anggaran Posbakum dapat terserap seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.

Satker (PTA/PA)

Pagu Tahun 2015

Realisasi

Jam Layanan

orang

1

PA.YOGYAKARTA

48.000.000

48.000.000

480

552

2

PA.SLEMAN

57.600.000

57.600.000

576

948

3

PA.BANTUL

24.000.000

24.000.000

240

454

4

PA.WONOSARI

24.000.000

24.000.000

240

989

5

PA.WATES

-

-

153.600.000

153.600.000

1.536

2.943

Jumlah


32


Tabel : Posbakum

Tabel : Pelayanan Terpadu Isbat Nikah No

LAPORAN

TOTAL

1

Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu

1

2

Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu

3

3

Jumlah Perkara Isbat Nikah

157

4

Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Dikabulkan

156

5

Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Ditolak

1

6

Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Suami

156

7

Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Isteri

156

8

Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan

61

Tabel: Isbat Nikah Luar Negeri NO

LAPORAN

KETERANGAN

1

Waktu pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri

-

2

Jumlah kegiatan pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri

-

3

Tempat (Kota dan Negara) pelaksanaan sidang di luar negeri

-

4

Jumlah perkara isbat nikah yang disidangkan

-

5

Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Dikabulkan

-

6

Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Ditolak

-

h. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama se Daerah menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan, KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

33


Istimewa Yogyakarta telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara

kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KIPA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) untuk permohonan eksekusi, dan Buku Hak-Hak/Biaya Kepaniteraan (KI-PA8) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara pada Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta selama Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No

Pengadilan Agama

Saldo Awal Pelaporan

Uang Masuk

Uang Terpakai

Uang Yang Dikembalikan ke para pihak

Saldo Akhir Bulan

1

2

3

4

5

6

7

1

PA. YOGYAKARTA

84.150.725

604.550.975

99.587.400

76.747.675

2

PA. SLEMAN

250.364.500

862.062.000

299.345.000

144.669.000

3

PA. BANTUL

41.696.500

978.090.000

144.274.000

114.810.000

4

PA. WONOSARI

1.435.422.000

403.049.000

150.596.000

5

PA. WATES

427.677.000

63.954.500

48.911.000

4.307.801.975

1.010.209.900

535.733.675

JUMLAH

197.789.000

39.263.000

613.263.725

520.400.250

1.055.711.500

936.393.500

1.237.633.000

388.414.000

4.138.552.250

i. Data Tentang Hak-Hak Kepaniteraan (RK.11a) Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan (RK.11a) ini terdiri dari

pendaftaran

perkara tingkat pertama dan pendaftaran perkara tingkat banding yang besarannya adalah untuk pendaftaran tingkat pertama Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pendaftaran tingkat banding Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) uang penerimaan tersebut disetorkan kepada Kas Negara sebagai uang PNBP. Rekapitukasi penerimaan uang Hak-hak Kepaniteraan pada Pengadilan


34


Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

HHK Satker (PTA/PA) Permohonan Pendaftaran Tingkat Banding

Permohonan Pendaftaran Tingkat Pertama

1

2

3

4

1

PA.YOGYAKARTA

700.000

22.980.000

2

PA.SLEMAN

1.600.000

52.890.000

3

PA.BANTUL

950.000

48.720.000

4

PA.WONOSARI

4.580.000

37.161.000

5

PA.WATES

250.000

16.685.000

Jumlah

8.030.000

178.436.000

Sedangkan data hak-hak kepaniteraan lainnya (Rk. 11b) rekapitulasi penerimaan dari Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat dilihat pada tabel (terlampir) j. Laporan Perkara Berdasarkan surat Dirjen Badilag MA-RI Nomor 1192/DJ.A/OT.01.2/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Laporan Perkara. Maka mulai tahun 2013 Pengadilan Agama se DIY. menyampaikan laporan perkara bulanan hanya ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa harus mengirimkan tembusan ke Badilag. Namun harus mengirim dalam bentuk hard copy dan mengupload melalui portal infoperkara. Badilag.net paling lambat tanggal 10 tiap bulan. Sedangkan data perkara yang dilaporkan disamping data perkara yang telah dilaporkan selama ini yaitu, L1-PA1 s/d L1-PA8 dan LII-PA6, RK.1 s/d RK.6. sebagaimana surat Dirjen tersebut diatas, maka laporan bulananya ditambah dengan laporan RL.8a, 8b, 8c. RK.9, RK10, RK.11a,11b. Dan RK.12. k. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Agama Se Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setiap perkara yang sudah diminutasi , maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak didalam ruang arsip perkara. Namun ada sebagian berkas perkara yang sudah diminutasi belum dapat dimasukkan dalam box pada rak arsip karena beberapa hal diantaranya adalah : 1) Perkara belum berkekuatan hukum tetap; 2) Ruangan arsip sudah penuh; 3) Perangkat kearsipan belum lengkap;


35


No.

2.

Rasio Perkara Terhadap Majelis a.

Rasio Perkara Tk.I Terhadap Majelis HAKIM

NO

PENGADILAN AGAMA

SISA THN 2014

MASUK THN 2015

JML

PUTUS

SISA THN 2015

JML HAKIM

RASIO HAKIM

(%)

9

10

RASIO MAJELIS HAKIM

1

2

3

4

5

6

7

8

1

PA YOGYAKARTA

155

775

930

762

168

13

13

:

930

1,4

9

:

930

1,2

2

PA SLEMAN

456

1789

2245

1741

504

11

11

: 2245

0,5

9

:

2245

0,4

3

PA BANTUL

338

1633

1971

1591

380

14

14

: 1971

0,8

9

:

1971

0,5

4

PA WONOSARI

355

1811

2166

1879

287

10

10

: 2166

0,5

9

:

2166

0,5

5

PA WATES

149

713

862

714

148

11

11

:

862

1,3

8

:

862

1

1453

6721

8174

6687

1487

59

59

:

8174

0,8

44

:

8174

0,6

JUMLAH RATA-RATA

b.

11

(%)

12

Rasio Perkara Tk.Banding Terhadap Majelis HAKIM

NO.

PENGADILAN AGAMA

SISA THN 2014

MASUK THN 2015

JML

PUTUS

SISA THN 2015

JML HAKIM

RASIO HAKIM

(%)

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

PTA YOGYAKARTA

10

67

77

70

7

23

23

:

77

30

RASIO MAJELIS HAKIM

11 16

:

(%)

12 77

21

Tabel diatas menggambarkan tingkat rasio jumlah hakim atau majeis hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2015. Pada rasio hakim diketahui prosentase rata-rata rasio hakim menangani perkara sejumlah 1 : 139, artinya satu hakim menangani 139 perkara. Sedangkan ditingkat Banding rasio hakim diketahui prosentase rata-rata rasio hakim menangani perkara sejumlah 1 : 3 Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta a.

Keadaan Perkara Banding Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pada tahun 2015 adalah 77, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 10 perkara , perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 67 perkara. Perkara diputus pada tahun 2015 sebanyak 70 ,maka sisa perkara yang PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

36


3.

belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara. Keadaan perkara tersebur dapat dirinci sebagai berikut :

No. 1

Keadaan Perkara Pkr DiterimaTahun Jumlah 2015

Sisa Akhir 2014

Pkr Putus

Sisa

Sisa (%)

3

4

5

7

8

9

10

67

77

70

7

9,09%

b. Penerimaan Perkara Banding Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sejumlah 67 perkara tersebut berasal dari : No

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara

1.

Yogyakarta

9

2.

Sleman

38

3.

Bantul

15

4.

Wonosari

1

5.

Wates

4

Jumlah

67

Adapun 67 perkara banding tersebut dapat dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut : Jenis Perkara

Jumlah

1.

Cerai talak

29

2.

Cerai Gugat

23

3.

Harta bersama

4

4.

Penguasaan anak

3

5.

Nafkah anak oleh ibu

1

6.

Perwalian

1

7.

Isbat Nikah

1


37


No.

8.

Ekonomi Syariah

1

9.

Kewarisan

3

10.

Wasiat

1

11.

Jumlah

67

c. Penyelesaian Perkara Banding Sisa perkara banding yang belum diputus tahun 2014 adalah sebanyak 10 perkara, ditambah perkara banding diterima pada tahun 2015 ini sebanyak 67 perkara, maka perkara banding pada tahun 2015 adalah berjumlah 77 perkara. Tahun 2015 Majelis Hakim memutus perkara sebanyak 70 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 7 perkara. Perkara yang telah diputus tersebut dapat diperinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

Jumlah

1

Cerai talak

31

2

Cerai gugat

22

3

Harta bersama

5

4

Penguasaan anak

4

5

Nafkah anak oleh ibu

1

6

Perwalian

1

7

Isbat Nikah

1

8

Ekonomi Syariah

1

9

Kewarisan

3

10

Wasiat

1

Jumlah

70

dari segi waktu penyelesaian perkara, yaitu mulai perkara diterima sampai dengan perkara diputus rinciannya sebagai berikut :

Sudah putus

Sudah putus lebih dar 3

Sudah putus

Belum putus

sampai 3 bulan

bulandan kurang dari 5

lebih 5 bulan

lebih 5bulan

2

2

bulan 64

4


38


Waktu Penyelesaian

Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut :

NAMA HAKIM / MAJELIS

1 1

2 Drs. Yasmidi, S.H. Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H Drs. H. Mua'ayyad, S.H., M.H. Drs. Yasmidi, S.H. Drs. H. Wiyoto, SH, MH Drs. H. Mua'ayyad, S.H., M.H. Drs. M. Taufiq H.Z, MHI Drs. Sya'roni, MHI Drs. Hj. Basriah A., S.H, M.H. Drs. M. Taufiq H.Z, MHI Dra. Sya'roni MHI Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI Drs.H.Marjohan Syam, SH.,MH Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI Dra. Hj. Siti Romlah H., MH Dr. H. Marjohan Syam, SH, MH Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI Drs. Hj. Basriah A., S.H, M.H. Drs.H.Ahmad Sayuthi,SH, MH Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H Drs. Humam A. Hadie, SH Drs. H.A.Sayuthi, SH, MH H. Masruri Syuhadak, SH, MH Dra. Hj. Siti Romlah H, MH Drs.H.Ahmad

2

3

4

5

6

7

8

9

SISA BULAN LALU

TAMBAH BULAN INI

JMLH

3

4

0

DIPUTUS

SISA AKHIR

PROSENTAS E%

5

6

7

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

2,6%

0

1

1

0

1

1,3%

0

4

4

4

0

5,2%

0

1

1

1

0

1,3%

1

0

1

1

0

1,3%

2

0

2

2

0

2,6%


2,6%

0,0%

7,8% 39


NO

11

12

13

14

15

16

17

18

0

6

6

6

0

1

0

1

1

0

1,3%

0

6

6

6

0

7,8%

0

1

1

0

1

1,3%

0

5

5

5

0

6,5%

0

2

2

0

2

2,6%

3

0

3

3

0

3,9%

0

5

5

5

0

6,5%

0

2

2

1

1

2,6%

1,3% 1

0

1

1

0


40


10

Sayuthi SH,MH Drs. H. Cholisin, S.H., M.H. H. Masruri Syuhadak, SH, MH Drs. Daswi Tanjung Drs. H. Nikmat Hadi, SH Drs. H. Hadi Muhtarom Drs. H. Daswir Tanjung Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI Drs. H. Hadi Muhtarom Drs. H. Daswir Tanjung Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H Drs. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH Dra. Hj. Ayunah M. Z., S.H. Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, SH, MH Drs. H. Mu'ayyad, SH, MH Dra. Hj. Ayunah M. Z, S.H. Dra. Hj. Siti Romlah H, MH Drs. H. Mua'ayyad, S.H., M.H. Drs. H.Firdaus M.Arwan, SH. MH Drs. H. Cholisin, S.H., M.H. Drs. H. Mu'ayyad, SH, MH Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH, MH Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H H. Masruri Syuhadak, SH, MH Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH, MH Dra. Hj. Siti Romlah H, MH Drs. H. Humam A. Hadie, S.H Drs. H. Syahril, S.H, M.H. Dra. H. Cholisin,

20

21

22

23

24

25

26

27

0

5

5

5

0

6,5%

0

1

1

1

0

1,3%

0

5

5

5

0

6,5%

0

2

2

1

1

2,6%

1

0

1

1

0

1,3%

0

2

2

2

0

2,6%

0

4

4

4

0

5,2%

0

1

1

1

0

1,3%

1

0

1

1

0

1,3%


41


19

S.H., M.H. Drs. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H, M.H. Drs. H. Syahril, SH, MH Drs. H. Cholisin, S.H., M.H. Drs. H. Hadi Muhtarom Drs. H. Syahril, SH, MH Dra. H. Cholisin, S.H., M.H. Drs. H. Siti Muniroh, Drs. H. Nuzirwan, MHI Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H Dra. Hj. Siti Romlah H, MH Drs. H. Nuzirwan, MHI Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH Drs. H.Anwar Sholeh, M. Hum Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI Drs. H. Mu'ayyad, SH, MH Drs. H. Wiyoto, SH, MH Dra. Hj. Basriah A., SH, MH Drs. H. Hadi Muhtarom Drs.H.Anwar Sholeh, M. Hum Drs. H. Sya'roni, MHI Drs. H. Humam A. Hadie, S.H Drs.H.Anwar Sholeh, M. Hum Dra. Hj. Umi Kulsum, SH, MH Dra. H. Humam A. Hadie, SH Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H Dra. H. Nikmat Hadi, SH H. Masruri

28

29

30

31

32

33

34

Syuhadak, SH, MH Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H Drs. Sya'roni, MHI Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H Drs. H. Sya'roni, MHI Drs. H. Hadi Muhtarom Drs. H. Sya'roni, MHI H. Masruri Syuhadak, SH, MH Drs. H. Mua'ayyad, S.H., M.H. Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH, MH Drs. H. Cholisin, S.H., M.H. H. Masruri Syuhadak, SH, MH Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH, MH Dr. H. M. Arsyad Mawardi, SH, M.Hum Dra. Hj. Basriah A, SH, MH Dra. Hj.Umi Kulsum, S.H, M.H Dra. Hj. Basriah A., SH, MH Drs. H. Hadi Muhtarom Drs. H. Syahril, SH, MH Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H,M.H Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, MSI JUMLAH

0

4

4

4

0

5,2%

0

0

0

0

0

0,0%

0

2

2

2

0

2,6%

0

0

0

0

0

0,0%

0

1

1

1

0

1,3%

0

2

2

1

1

2,6%

0

1

1

1

0

1,3%

10

67

77

70

7

100%

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

PUTUSAN

Sisa th 2014 dan th 2015

1

Putusan pengadilan Tk. I yang diajukan banding

77

2

Perkara banding yang sudah diputus PTA

70

3

Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat

45


42


No

banding 4

Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding

24

5

Putusan pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding

1

Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. 1. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2015 sebagai berikut : Penerimaan : a). Sisa tahun 2014

= Rp.

b). Penerimaan tahun 2015

= Rp. 10.050.000,-

Jumlah

110.000,-

= Rp

10.160.000,-

a). Biaya proses

= Rp.

9.812.000,-

b). Meterai

= Rp.

c). Redaksi

= Rp. 350.000,-

Pengeluaran :

Jumlah pengeluaran

= Rp.

Saldo

= Rp.

420.000,-

10.083.000,77.000,-

2. Data Penerimaan dan pengeluaran biaya proses perkara banding tahun 2015 sebagai berikut : Penerimaan : a)

Sisa tahun 2014

= Rp.

633.700,-

b)

Penerimaan tahun 2015 = Rp. 10.072.000,-


43


a.

Jumlah

= Rp. 10.705.700,-

Pengeluaran : a)

Biaya Pengiriman Salinan Putusan&Bendel A = Rp. 1.369.780,-

b)

Biaya Pemberitahuan Nomor Registrasi

= Rp. 1.306040,-

c)

Biaya Pengiriman Surat-surat lainnya

= Rp. 212.920,-

d)

Disetor ke kas Negara PNBP

= Rp.

e)

Pembelian Materai

= Rp. 414.000,-

f)

Refill toner printer laser jet

= Rp.

g)

Pembelian ATK Perkara

= Rp. 2.295.050,-

h)

Cetak Map Putusan& Map Minutasi

= Rp. 1.275.000,-

i)

Pembuatan Stempel Bendahara

= Rp

0,-

j)

Pembelian Alat Pelubang Minutasi Berkas

= Rp

30.000,-

k)

Pembelian Snack Sidang

= Rp.1.400.000,-

l)

Insentif Tim Pengelola Biaya Proses

= Rp.1.035.000,-

Jumlah Pengeluaran

= Rp 9.812.790,-

350.000,-

125.000,-

Saldo = Rp. 892.910,b.

Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah setiap perkara yang sudah diminutasi , maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak didalam ruang arsip perkara. Adapun data kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2014

: -perkara

2). Perkara putus tahun 2015

: 70 perkara

c.

: 70 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2015

: 70 perkara

5). Sisa belum minutasi tahun 2015

: 0 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip

: 70 perkara

Laporan Perkara


44


3). Jumlah

Kegiatan penatausahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama se Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Penelitian yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni laporan perkara bulanan, empat bulanan dan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penelitian berikutnya meliputi ketepatan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta selain form laporan sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin, juga membuat rekapitulasi

laporan perkara dari Pengadilan Agama se Daerah Istimewa.

Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan dievaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi tersebut terdapat kekeliruan, maka dibuatlah surat tegoran/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi laporan dari Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membuat dan mengirimkan laporan Model Rk.1 s.d. Rk.12,kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. sesuai dengan surat Dirjen Badilag.MA-RI Nomor 1192/DJ.A/OT.01.2/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Laporan Perkara. Bahwa Pengadilan Agama se DIY. menyampaikan laporan bulanan hanya ke Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) dan bentuk hard copy dan mengupload melalui portal infoperkara. badilag.net. paling lambat tanggal 10 tiap bulan, tanpa harus mengirimkan tembusan ke Dirjen Bandilag. Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding juga dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu Model LII-PA1 s.d. LII-PA3. Data perkara yang sudah dievaluasi tersebut disajikan dalam papan data statistik perkara, yang meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding. Disamping penyajian data secara visual (papan data), juga disediakan berbagai jenis data perkara yang diterima dan yang diputus melalui portal infoperkara.badilag.net, sehingga setiap saat dapat di


45


dilihat oleh masyarakat yang memerlukan.

5.

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI No

PUTUSAN

JUMLAH

1

Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

3

2

Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

3

Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

1

4

Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

-

5

Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

3

PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) No

1

2

3

4

5

6

7

PUTUSAN Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan pengadilan Tk.I yang dikuaTkan banding dan dibatalkan kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-


46


4.

dibatalkan kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk banding 8

dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dibatalkan

1

Tk.PK

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.kasasi yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK Putusan Tk.kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan tingkat PK Putusan pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Putusan pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk.pk

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. 19

banding dan dibatalkan Tk. kasasi yang tidak dapat

-

diterima Tk. PK Putusan pengadilan Tk. I yang diperbaiki Tk. banding dan ditolak Tk. kasasi yang tidak dapat diterima Tk.

-

PK PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

47


20

21

Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan ditolak

-

Tk. kasasi yang tidak dapat diterima Tk. PK

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 1. Sarana Dan Prasarana Gedung LUAS TANAH (m2)

LUAS BANGUNAN (m2)

RUMAH DINAS (m2)

NO

INSTANSI

1.

PTA Yogyakarta

5.065

1.683

756

2.

PA Yogyakarta

4.585

1.923

96

3.

PA Sleman

1.283

1.393

49

4.

PA Bantul

2.801

1.193

-

5.

PA Wonosari

6.126

1.567

50

Luas tanah 1.312 berupa tanah kosong

70

- Bangunan gedung kantor baru 2 lantai 1 unit - Bangunan gedung kantor lama 1 unit - Rumah dinas 1 unit

6.

PA Wates

3.376

1.300

KET - Bangunan gedung kantor 2 lantai sebanyak 2 unit - Rumah Dinas sebanyak 4 unit - Bangunan gedung kantor 2 lantai - Pos jaga 2 unit - Garasi/Pool 2 unit - Bangunan gedung kantor yang dipakai seluas 1.099 m2 diatas tanah milik Pemda Sleman dalam perjanjian sewa pakai. - Bangunan gedung kantor seluas 294 m2 diatas tanah seluas 800 m2 dipinjam oleh Pemda Sleman - Bangunan kantor 2 lantai - Garasi semi permanen 2 unit

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung

INSTANSI

M E S I N K E T I K

T E L P

P A B X

F A X

S E R V E R / P R O V I D

F O T O C O P Y

T V

L I S T R I K


A C

48


NO

P C / N O T E B O O K

E R 52

1.

PTA Yogyakarta

45

1

21

1

1

2

1

11

33.000

2.

PA Yogyakarta

26

4

1

-

1

1

-

6

22.000

25

3.

PA Sleman

31

-

1

2

1

1

1

1

23.000

31

4.

PA Bantul

28

-

1

-

1

-

-

1

32.000

21

5.

PA Wonosari

28

-

-

3

1

1

1

4

55.000

25

6.

PA Wates

33

1

14

1

2

1

-

2

41.500

29

Jumlah

191

6

38

6

7

6

3

25 206.500 183

3. Pengadaan NO

INSTANSI

KETERANGAN

1.

PTA Yogyakarta

2.

PA Yogyakarta

Mesin ketik listrik, lemari besi, mobile file,meja kerja kayu, AC Split, Televisi, Gordyn/kray, Local Area Network, Server, Jaringan distrinusi 1 sd 20 KVA Server, Rumah Genset

3.

PA Sleman

Server

4.

PA Bantul

Server , Rumah jaga

5.

PA Wonosari

Server

6.

PA Wates

Server , Optimalisasi Pagar

4. Pemeliharaan INSTANSI

1.

PTA Yogyakarta

2.

PA Yogyakarta

3.

PA Sleman

KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

3. 4.

Kebersihan ruang kerja dan kamar madi Pemeliharaan gedung dan halaman Pemeliharaan rumah dinas Penghijauan halaman rumah dinas Service berkala kendaraan dinas Service AC Service berkala kendaraan dinas Instal/ganti program laptop Plitur meja kerja Isi freon dan service AC Pemeliharaan gedung dan halaman Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 : servis berkala, penggantian spare park yang rusak atau habis, pencucian dan pembelian bensin Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 : servis berkala, penggantian spare part Pemeliharaan inventaris


49


NO

1.

4.

PA Bantul

5.

PA Wonosari

6.

PA Wates

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 : servis berkala, penggantian spare park yang rusak atau habis, pencucian dan pembelian bensin Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 : servis berkala, penggantian spare part Pemeliharaan Jaringan Online Pemeliharaan inventaris Perawatan gedung dan bangunan Perawatan sarana gedung Pemeliharaan gedung kantor dan Rumah dinas Pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan kendaaan roda 4 dan roda 2 Pemeliharaan prasarana kantor

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

5. Penghapusan INSTANSI

KETERANGAN Penghapusan peralatan mesin dan/atau meubelair sedang dalam proses ke pengelola Tidak ada

3.

PTA Yogyakarta PA Yogyakarta PA Sleman

4.

PA Bantul

Tidak ada

5.

PA Wonosari

6.

PA Wates

1. 2.

Tidak ada

Penghapusan peralatan mesin dan/atau meubelair sedang dalam proses ke pengelola Penghapusan kendaraan roda 2 dan peralatan mesin dan/atau meubelair sedang dalam proses ke pengelola

SALURAN TELEPON

N O

1

2 3

INSTANSI

PTA Yogyakart a PA Yogyakart a PA Sleman

P C / N O T E B O O K

M E S I N K E T I K

1 2

KENDARAA N

S P E E D Y F / A P X R O V I D E R

F L O I T S O T A T C V C R O I P K Y

M E U B E L A I R

R O D A 4

R O D A 2

TEL P

PAB X

1

-

-

-

-

1

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


50


NO

4 5 6

PA Bantul PA Wonosari PA Wates JUMLAH

4 1 1 7

1 2 1 1 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

9

1

-

2

-

-

-

13 6 61 22 5

-

-

-

-

-

1

-

1

Kegiatan dibidang umum dan perlengkapan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan berpedoman pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada , melaksanakan Administrasi Tata Persuratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Kegiatan tersebut meliputi antara lain : 1. Penerimaan surat masuk dalam tahun 2015

pada Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta berjumlah 2.028 buah, terdiri dari : 

Organisasi dan Tata Laksana (OT) : 53 buah



Kehumasan (HM)

: 81 buah



Kepegawaian (KP)

: 320 buah



Keuangan (KU)

: 429 buah



Kesekretariatan (KS)

:



Perlengkapan (PL)

: 100 buah



Hukum (HK)

: 379 buah



Pendidikan dan Pelatihan (PP)

: 17 buah



Penelitihan dan Pengembangan(PB)



Pengawasan (PS)

:



Mahkamah Agung

: 236 buah



Instansi lain

: 299 buah



Perorangan

: 98 buah

9 buah

:

- buah

7 buah

2. Keadaan surat keluar dalam tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berjumlah 1.871 buah terdiri dari : 

Organisasi dan Tata Laksana (OT) : 83 buah



Kehumasan (HM)

: 197 buah



Kepegawaian (KP)

: 744 buah



Keuangan (KU)

: 353 buah



Kesekretariatan (KS)

:



Perlengkapan (PL)

: 123 buah



Hukum (HK)

: 290 buah



Pendidikan dan Pelatihan (PP)

: 47 buah


51


11 buah



Penelitihan dan Pengembangan (PB)



Pengawasan (PS)

:

5 buah

: 18 buah

3. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara ( BMN ) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan berpedoman pada : -

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

-

PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D

-

PMK No. 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan BMN

-

PMK No. 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN

-

PMK No. 29 Tahun 2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

-

PMK No 138 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

-

PMK No 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

-

PMK No 78 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan BMN

-

PMK No 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN

-

PMK No 264 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN

-

PMK No 5 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

Kegiatan yang dilakukan antara lain : -

Pelaksanaan Pembukuan BMN, pelaporan BMN, kodifikasi dan pelabelan BMN, mutasi BMN dan lain-lain, dengan menggunakan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang milik Negara ( SIMAK-BMN )

-

Mengelola rumah tangga kantor meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pengamanan,

pendistribusian

serta

mempertanggung

jawabkan

dengan

melaporkan secara periodik kepada atasan. -

Melaksanakan Tata Usaha Kearsipan

-

Melaksanakan pembinaan bagi Kasub / Kaur Umum Pengadilan Agama Se-DI. Yogyakarta

-

Monitoring pelaksanaan SIMAK-BMN ke pengadilan Agama se D.I.Yogykarta

-

Melaksanakan administrasi Perpustakaan dengan menerima, membukukan, mengidentifikasi, memelihara dan mendistribusikan buku / majalah / aturan – aturan secara tertib dan teratur. Pada Tahun 2015 Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menggunakan Sistem Aplikasi Perpustakaan Senayan Library Management System atau SLIMS untuk menertibkan penatausahaan buku-buku perpustakaan dan meningkatkan pelayanan terhadap peminjam buku.


52


-

Selain itu tercatat Buku/Majalah/Leaflet yang masuk ke Perpustakaan dalam Tahun

-

2015 pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berjumlah 172 eksemplar yang merupakan kiriman dari : - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

: 44 Eksemplar

- Komisi Yudisial RI

: 31 Eksemplar

- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

: 25 Eksemplar

- Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta

: 25 Eksemplar

- Perpustakaan dan Layanan Informasi MARI

: 18 Eksemplar

- Badan Urusan Administrasi MARI

: 9 Eksemplar

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D.I.Y - Perorangan

-

: 5 Eksemplar : 4 Eksemplar

- Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta

: 4 Eksemplar

- Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

: 3 Eksemplar

- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

: 1 Eksemplar

- Pengadilan Tinggi Agama Banten

: 1 Eksemplar

- DPRD D. I. Yogyakarta

: 1 Eksemplar

- Otoritas Jasa Keuangan D.I. Yogyakarta

: 1 Eksemplar

Mengatur pelayanan tamu yang akan menghadap para pejabat / hakim tinggi PTA. Yogyakarta khususnya yang akan menghadap pimpinan pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

-

Melakukan evaluasi pekerjaan khususnya di bidang umum dengan melakukan rapat dan pembinaan semua personil Sub Bag Umum.

D. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 1. Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2015

SATKER

1

PTA Yogyakarta

2

PA Yogyakarta

3

PAGU

REALISASI

15.463.116.000 15.429.471.614

SISA

Persentase

33.644.386

99,78

6.081.383.000

5.963.245.000 118.138.000

98.06

PA Sleman

6.096.926.000

5.763.934.082 332.991.918

94.53

4

PA Bantul

6.215.755.000

6.172.764.760

42.990.240

99.36

5

PA Wonosari

4.949.849.000

4.574.823.762 375.025.238

92.42

6

PA Wates

4,120.796.000

4.089.293.543

99.23

31.502.457


53


NO

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 BUA Tahun 2015 99.78

99.36

99.23

98.06 94.53 92.42

PTA YK

PA YK

PA SLM

PA BTL

PA WNS

PA WT

2. Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2015 NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

Persentase

1

PTA Yogyakarta

953.637.000

945.265.245

8.371,756

99.12

2

PA Yogyakarta

548.250.000

548.181.566

68.434

99.97

3

PA Sleman

446.610.000

380.519.898

66.090.102

99.99

4

PA Bantul

413.477.000

401.458.323

78.983,990

97.09

5

PA Wonosari

498.235.000

496.844.584

1.390.416

99.72

6

PA Wates

424.463.000

424.224.259

238.741

99.94

Persentase Penyerapan Belanja Barang Tahun 2015 99.97

99.99

99.72

99.94

PA WNS

PA WT

99.12

PTA YK

PA YK

PA SLM

PA BTL


54


97.09

3. Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2015 NO

SATKER

PAGU

1

PTA Yogyakarta

2

REALISASI

SISA

Persentase

455.000.000

452.694.300

2.305.700

99.49

PA Yogyakarta

55.000.000

54.880.000

120.000

99.78

3

PA Sleman

40.000.000

39.900.000

100.000

99.75

4

PA Bantul

265.000.000

260.527.000

4.473.000

98.31

5

PA Wonosari

40.000.000

39.900.000

100.000

99.75

6

PA Wates

240.000.000

239.800.000

200.000

99.92

Persentase Penyerapan Belanja Modal Tahun 2015 99.78

99.75

99.92

99.75

99.49

98.31

PTA YK

PA YK

PA SLM

PA BTL

PA WNO

PA WTS

DIPA 04 BADAN PERADILAN AGAMA 1. Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2015 SATKER

1

PTA Yogyakarta

2

PAGU

REALISASI

SISA

Persentase

212.316.000

210.563.750

1.752.250

99.17

PA Yogyakarta

61.150.000

60.401.000

749.000

98.78

3

PA Sleman

74.980.000

74.980.000

0

100

4

PA Bantul

47.226.000

42.677.000

4.549.000

90.36

5

PA Wonosari

52.940.000

52.578.000

362.000

99.32

6

PA Wates

25.830.000

24.981.000

849.000

96.71


55


NO

Persentase Belanja Barang DIPA 04 Tahun 2015 99.17

98.78

100

99.32 96.71

90.36

PTA YK

PA YK

PA SLM

PA BTL

PA WNS

PA WT

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 1. Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2014 SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

Persentase

1

PTA Yogyakarta

2

PA Yogyakarta

5.956.004.000

5.947.488.465

8.515.535

99,86 %

3

PA Sleman

6.205.603.000

6.163.392.154

42.210.846

99.32%

4

PA Bantul

5,350,999,000

5,329,996,079

21,002,921

99.61%

5

PA Wonosari

4.503.880.000

4.497.162.584

6.717.416

99,85%

6

PA Wates

3.356.267.000

3.342.902.697

13.364.303

99.60%

14.105.682.000 13.975.469.827 130.212.173


99.08 %

56


NO

2. Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2014 NO

SATKER

PAGU

REALISASI

1

PTA Yogyakarta

2

PA Yogyakarta

573.090.000

3

PA Sleman

4

1.078.578.000 1.067.429.455

SISA

Persentase

11.148.545

98.97 %

573.066.270

23.730

100 %

577.460.000

566.544.103

10.905.897

98.11%

PA Bantul

528,050,000

521,043,032

7,006,968

98.67%

5

PA Wonosari

550.047.000

548.623.577

1.423.423

99,74%

6

PA Wates

448.763.000

448.748.326

14.674

99.99%

Persentase Penyerapan Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2014 100

99.99

99.74

98.97 98.67 98.11

PTA YK

PA YK

PA SLM

PA BTL

PA WNS

PA WT

3. Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2014 SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

Persentase

1

PTA Yogyakarta

0

0

0

0%

2

PA Yogyakarta

0

0

0

0%

3

PA Sleman

188.300.000

187.955.000

305.000

99.84%

4

PA Bantul

0

0

0

0%

5

PA Wonosari

0

0

0

0%

6

PA Wates

0

0

0

0%


57


NO

DIPA 04 BADAN PERADILAN AGAMA A. RekapitulasiBelanjaBarangPadaPengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding 2014 SATKER

1

PTA Yogyakarta

2

PAGU

REALISASI

SISA

Persentase

212.316.000

211.548.525

767.475

99.64 %

PA Yogyakarta

51.550.000

51.273.000

277.000

99,46 %

3

PA Sleman

73.980.000

72.916.000

1.064.000

98.56%

4

PA Bantul

25,600,000

25,230,000

370,000

98.55%

5

PA Wonosari

30.190.000

30.190.000

0

100%

6

PA Wates

7.330.000

7.330.000

0

100%


58


NO

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan Penyerapan Anggaran dari Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan. Namun pada Belanja Modal di Tahun Anggaran 2014, hanya satu Satker yang mendapat Anggaran dari Pusat yaitu Satker Pengadilan Agama Sleman dengan penyerapan yang baik.

I.

PEROLEHAN PENGHARGAAN

No

1

2

3

NAMA PENGADILAN

PA Bantul

Pa Wates

PA Wonosari

JENIS & NAMA INSTANSI PENGHARGAA PEMBERI N PENGHARGAAN

WAKTU PENERIMAAN PENGHARGAAN

Penyerapan anggaran terbaik

Dirjen Anggaran

Penyerahan DIPA 2016 di kantor Gubernur DIY

Terbaik kedua Akurasi Penarikan Dana satker semester I th. 2015

Dirjen Perbendaharaan Wates

Sosialisasi peraturan (PMK terbaru)

Penyampaian LK Tingkat UAKPA dan Rekonsiliasi secara cepat tepat waktu dan akurat

KPPN Wates


Penyerapan anggaran

Dirjen Anggaran


LK Terbaik

KPPN Wonosari

Operator SAIBA

KPPN Wonosari

E. Dukungan Teknologi Informasi Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan sistem informasi organisasi yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang unggul dan kompetitif. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas sehari – hari

memanfaatkan Teknologi Informasi.

Perkembangan suatu organisasi saat ini sangat

bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi.Pemanfatan teknologi informasi telah PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

59


serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pencari keadilan telah

melingkupi segala bidang. Pemanfaatan teknologi membuat banyak tugas menjadi lebih praktis sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi maupun institusi itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar, telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai good governance atau pemerintahan yang baik, yang merupakan impian semua pihak. 1. Bidang Kepaniteraan : Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menerapkan Aplikasi SIADPA Plus yang diterapkan pada tahun 2011 merupakan versi baru Aplikasi SIADPA Plus yang diterapkan di peradilan agama sejak tahun 2000. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sedang mempersiapkan penerapan Aplikasi SIADPTA yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Teknologi Informasi lainnya yang saat ini telah membantu dalam pelayanan

kepada

masyarakat

pencari

keadilan

agar

dapat

mengetahui

perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan adalah Sistem Pelaporan Perkara Online yang dapat diakses baik oleh admin satker (pengadilan) maupun

masyarakat

luas.

Akses

tersebut

dapat

dilakukan

melalui

http://infoperkara.badilag. net/. Dan untuk memaksimalkan info perkara tersebut di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyediakan Desk Information (Meja Informasi). Selain memaksimalkan informasi perkara, penyediaan meja informasimerupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain pertama untuk memperkecil kesempatan pihak yang beperkara bertemu dengan hakim maupun panitera, kedua memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan dan ketiga menekan biaya, karena bisa diakses melalui website masing-masing pengadilan terkait. Sedangkan untuk memaksimalkan pengawasan kinerja aparatur peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melaksanakan Pengaduan Online yang dapat diakses melalui website masing-masing pengadilan terkait. 2. Bidang Kepegawaian : Dalam manajemen pengelolaan SDM / kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

secara online. Bahkan progres yang sangat dirasakan besar manfaatnya dalam modernisasi pelayanan dan manajemen pengelolaan SDM / kepegawaian adalah penerapan sistem paperless dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Dengan PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

60


Yogyakarta memanfaatkan Teknologi Informasi dengan adanya Aplikasi SIMPEG

sistem ini, pegawai yang akan mengajukan kenaikan pangkat tidak perlu menyerahkan berkas fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tetapi cukup mengunggah dokumen yang diperlukan melalui sistem aplikasi kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini lebih memudahkan dan memangkas waktu. Pelaksanaan sistem paperless tersebut telah dilakukan sejak April 2013. - Komdanas - SAPK - E-PUPNS, sistem ini sudah dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan prosentase 100%. 3. Bidang Keuangan : Upaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempercepat proses pelaporan pelaksanaan anggaran adalah memperbaiki metode pelaporan pengelolaan anggaran seluruh satker.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selaku Korwil merupakan akumulasi pengelolaan keuangan seluruh satker peradilan di wilayah D.I. Yogyakarta. Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, wilayah, Eselon I dan tingkat pusat. Dalam pencatatan pengelolaan anggaran setiap satker telah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, yakni SAKPA dan SAPPA-W. Untuk membantu memaksimal laporan keuangan tersebut Mahkamah Agung RI membuat Aplikasi KOMDANAS. Penggunaan aplikasi ini terbukti dapat membuat proses kompilasi, verifikasi data, dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran lebih efisien dan efektif. Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi

Agama

Yogyakarta,

juga

menggunakan

aplikasi

yang

dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Simponi, SSE pajak, GPP, K2PN, RKA-KL, POK, Silabi, Monev-DJA dan SAS / Pengganti SPM. Sedangkan Aplikasi lain yang digunakan dalam pengelolaan anggaran oleh bidang keuangan adalah SIRUP yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan untuk laporan penggunaan anggaran juga menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh BAPPENAS yakni, E-Monev. Kemudian pada tahun 2015

dengan adanya Sistem baru untuk pelaporan harta

kekayaan bagi aparatur sipil (asn) yang di sebut (SIHARKA), seluruh aparatur agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta

telah

melaporkan harta kekayaannya dengan prosentase 100%.


61


peradilan

4. Bidang Umum : Untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan Aplikasi SIMAK BMN yang dikembangkan ole Kementerian Keuangan. Aplikasi SIMAK-BMN berfungsi mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan BMN / Aset. Untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membuat dan mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Penggunaan aplikasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013.

Sedangkan dalam pengelolaan perpustakaan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan Aplikasi Senayan (Perpustakaan) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Namun demikian secara internal Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga membuat dan mengembangkan Perpustakaan Online, untuk membantu dalam pengelolaan perpustakaan yang baik. Perpustakaan Online dapat diakses di website Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, www.ptayogyakarta.gi.id . Berkenaan dengan pelayanan dan keterbukaan publik Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah membuat dan mengembangkan Website sebagai sarana media informasi bagi masyarakat umum tentang kegiatan dan pelaksanaan TUPOKSI satker.

F. Regulasi Tahun 2015 1. Bidang Kepaniteraan -

SEMA No. 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas SEMA No 14/2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Pedoman Kasasi dan PK;

-

SEMA No 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;

-

SEMA No 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter dan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu;

-

SEMA No 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

-

SEMA No 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

-

SEMA No 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014

Penanganan Bantuan

Panggilan/ Pemberitahuan; SEMA No 7 Tahun 2014 Pembatasan PK;


62


-

-

Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor

A/0175/OT.01.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang

W.12-

Pengelola Administrasi

Penanganan Pengaduan PTA Yogyakarta; -

Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor

A/0176/OT.01.1/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang

W.12-

SK Pembentukan Tim

Pengelola Meja Informasi PTA Yogyakarta;

2. Bidang Kesekretariatan a. Keuangan -

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung no. 65a/SEK/SK/12/2014 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang pada satker dilingkungan ma dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

-

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-13/PB/2014 tentang mekanisme pengembalian penerimaan negara atas kesalahan perekaman/ pelimpahan pada tahun anggaran berjalan oleh KPPN yang telah melaksanakan sistem perbendaharaan dan anggaran negara;

-

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-16/PB/2014 tentang tata cara koreksi data transaksi keuangan pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara

-

Peraturan Menteri Keuangan

no. 72/pmk.02/2013 tentang standart biaya

masukan tahun anggaran 2014; -

Peraturan

Pemerintah

no.

53

tahun

2014

tentang

pemberian

gaji

/pensiun/tunjangan bulan ke 13 dalam tahun 2014 kepada pns, anggota tni, anggota kepolisian negara ri, pejabat negara dan penerima pensiun/ tunjangan; -

Peraturan Menteri Keuangan no. 144/pmk.05/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ke 13 dalam tahun 2014 kepada pns, anggota tni, anggota kepolisian negara ri, pejabat negara dan penerima pensiun/ tunjangan;

-

Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2014 tentang pemebrian gaji pns/pensiun/ tunjangan ke 13;

-

SE bersama Dirjen Perbendaharaan dan Kepala BKN No. se-19/pb/2014 tentang tindak lanjut perubahan batas usia pensiun berdasarkan uu no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pp no 21 tahun 2014 tentang pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional;

-

SK KMA no. 128/kma/sk/viii/2014 tentang tunjangan kinerja PNS dilingkungan

-

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W.12A/0109/OT.00/I/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019; PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

63


MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

-

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W.12A/0209/OT.00.0/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Peetapan Perubahan IKU PTA Yogyakarta.

b. Kepegawaian - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama; - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12A/0221/Kp.04.6/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang SK Hakim Pembina dan Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang pada PA dan PTA Yogyakarta; - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12A/0345/Kp.02.1/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang SK Penunjukan Tim Penelaahan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Pan/Sek serta Ketua PA se D.I. Yogyakarta; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

c. Umum - PMK No 50/PMK.06/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; - Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No Per – 01 /KN/2014 Tentang Perubahan Per-01/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan LBMN dan LKPP; - PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik


64


Negara.

Bab IV PENGAWASAN

A. Internal

P

engawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka I hurf a Intruksi Presiden Nimor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisian dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta secara micro dilaksanakan oleh atasan masing-masing bagian terhadap bawahannya. Dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang (SK Ketua PTA Yogyakarta No. W.12-A/0221/Kp.04.6/I/2015 tanggal 09 Januari 2015) bahwa Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang terdiri dari Drs.H.Marjoham Syam,SH., MH, Dra.Hj.Umi Kulsum, SH., MH. dan H. Masruri Syuhadak, SH,.MH. Bidang Umum terdiri dari Drs. H. Syahril,SH.,

MH,

Drs.H.Cholisin, SH., MH., Drs.H. Mu’ayyad,SH., MH., Bidang Pelayanan Publik terdiri dari Drs.H.Firdaus M. Arwan, SH., MH., Dra.Hj.Siti Muniroh, SH.,MSI., Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy., MH.

Yogyakarta pada Bulan Agustus Tahun 2015 telah melaksanakan pengawasan


65

PENGAWASAN

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama

bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan obyek pengawasan 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Administrasi perkara : 1) Prosedur penerimaan perkara banding 2) Register perkara banding 3) Keuangan perkara banding 4) Laporan perkara banding 5) Pemberkasan perkara banding 6) Administasi persidangan meliputi : sistem pembagian perkara dan pemetaan Majelsis hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dam Minutasi perkara. 2. Administrasi Umum : 1) Kepegawaian 2) Keuangan 3) Inventaris 4) Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran 3. Kinerja pelayanan publik : 1) Pelayanan Manajemen 2) Mekanisme pengawasan 3) Pembinaan dan pengawasan SDM 4) Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan 5) Tingkat pengaduan masyarakat 6) Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. 2. Pengawasan Fungsional Pengawasan

Fungsional

adalah

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan lembaga peradilan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai

pengadilan tingkat banding merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan (tingkah laku hakim dan semua pejabat serta pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama seWilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) agar peradilan diselenggarakan dengan seksamna dan sewajarnya.

Republik Indonesia No. 0466/DJA/HM.00/III/2012 tanggal 06 Maret 2012, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan No. PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

66

PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

W.12-A/0221/Kp.04.6/I/2015 Koordinator, Sekretaris,

tanggal

09

Januari

2015

tentang

Penunjukan

Asisten Koordinator, Hakim Pembina dan Pengawas

Daerah, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, serta pembagian Wilayah Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dan Bidang adalah sebagai berikut : No

1

2

3

4

5

NAMA HAKIM TINGGI Drs.H. Ahmad Sayuthi, SH, MH Dra.Hj. Ayunah M Zabidi, SH Drs. H. Muayyad, SH, MH Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH.,MH Drs.H.Cholisin,SH., MH. Drs. H. Sya’roni, MHI Drs.H.Daswir Tanjung Drs.H.S.Bakir,SH.,MH Dra. Hj.Siti Muniroh, SH.,MSI Drs. H. Syahril,SH., MH Drs. H.Anwar Sholeh, M.Hum Dra. Hj. Umi Kulsum,SH., MH Drs. Nuzirwan, MHI H.Masruri Syuhadak, SH., MH Dra.Basriah Asmopawiro,SH.,MH

HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wates

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai berikut: No

NAMA HAKIM TINGGI

1

Dr.H. Marjohsn Syam, SH, MH Drs. Sya’roni, MHI Drs.H.Hadi Muhtarom

2

Drs.H.Cholisin,SH., MH. Dra.Basriah Asmopawiro,SH.,MH Dra.Hj. Siti Romlah Humaidy, MH

3

Drs. H. Firdaus M. Arwan, SH.,MH H.Masruri Syuhadak, SH., MH Drs. H. Muayyad, SH, MH

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Kepaniteraan/ Administrasi Perkara (Register Banding, Buku Induk Keuangan Perkara, Biaya Proses, Laporan Perkara dan Minutasi, dll)

Kesekretariatan/ Administrasi umum (Keuangan, Kepegawaian, Umum dan IT) Pelayanan Publik

tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali ke Daerah Wilayahnya masing-masing, yaitu: PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

67

PENGAWASAN

Pada Tahun 2015 Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah telah melaksanakan

1. Pengawasan Reguler Berdasar Surat Tugas dari Ketua Penagadilan Tinggi Agama Yoagyakarta Nomor : W.12-A/0413/PS.01/Ii/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penunjukkan Tim Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jadwal sebagai berikut : 1. Pengadilan Agama Wonosari hari Senin s/d Rabu tanggal 23 s/d 25 Maret 2015. 2. Pengadilan Agama Sleman hari Senin s/d Rabu tanggal 23 s/d 25 Maret 2015. 3. Pengadilan Agama Bantul hari Senin s/d Rabu tanggal 23 s/d 25 Maret 2015. 4. Pengadilan Agama Wates hari Kamis, Jum’at dan Senin tanggal 26,27 dan 30 Maret 2015. 5. Pengadilan Agama Yogyakarta hari Kamis, Jum’at dan Senin tanggal 26,27 dan 30 Maret 2015. Obyek Pembinaan dan Pengawasan adalah : 1. Manajemen Peradilan 1) Program kerja dan pencapaian target 2) Pengawasan dan pembinaan 3) Kendala dan habatan 4) Faktor-faktor yang mendukung 5) Evaluasi kegiatan 2. Administrasi Perkara 1) Prosedur penerimaan perkara 2) Buku register 3) Buku keuangan perkara 4) Laporan-laporan 5) Pemberkasan dan minutasi 3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 1) Penetapan Majelis Hakim 2) Penetapan Hari Sidang 3) Panggilan para pihak 4) Sidang pengadilan 5) Berita Acara Persidangan 6) Minutasi perkara 7) Eksekusi

1) Kepegawaian 2) Keuangan PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

68

PENGAWASAN

4. Administrasi Umum

3) Pengelolaan surat menyurat 4) Inventaris 5) Perpustakaan 5. Kinerja Pelayanan Publik 1) Pengelolaan manajemen 2) Mekanisme pengawasan 3) Kepeminpinan 4) Pengembangan SDM 5) Pengadaan dan pemeliharaan Inventaris yang menunjang pelayanan publik 6) Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersuhan dan kerapihan 7) Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 6. Aplikasi SIADPA Plus Sistem administrasi perkara pada Pengadilan Agama melalui IT yang teraplikasi dengan website, yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas administrasi dan memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat. Setelah melaksanakan pembinaan dan pengawasan semua tim telah membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dikoordinir oleh Askor dan dijadikan dalam satu buku Laporan Hasil Temuan Pembinaan dan Pengawasan Triwulan I Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan Hasil Pengawasan Reguler pada 5 (lima) Pengadilan Agama seWilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Pengadilan Agama Yogyakarta : 1) Dalam menyusun program kerja dan laporan pertanggungjawaban kinerja harus mengacu kepada ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003. 2) Pembinaan terhadap pegawai khususnya pembinaan di bidang tehnis yustisial perlu lebih diintensifkan. 3) Perlunya peningkatan tertib pengelolaan administrasi perkara sesuai dengan Pola BINDALMIN terutama pemberian informasi tentang pengambilan sisa panjar biaya perkara melalui website atau media lainnya yang mudah diakses para pencari keadilan. 4) Manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara baik guna mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam melakukan promosi dan mutasi pejabat

1) Pengelolaan administrasi perkara pada umumnya sudah cukup baik;


69

PENGAWASAN

2. Pengadilan Agama Sleman

2) Penyelenggaraan Peradilan (teknis yustisial) masih terdapat kelemahan dalam penyusunan surat gugatan dan penerapan khususnya hukum acara, masih perlu pembinaan dan kerjasama antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Posbakum dalam membuat surat gugatan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 119 dan Pasal 132 HIR yo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 3) Pengelolaan administrasi umum sudah cukup baik, perlu segera merevieu ulang SOP karena masih ada yang belum sesuai; 4) Agar melakukan survei terhadap masyarakat pencari keadilan, tentang kepuasan pelayanan Pengadilan Agama Sleman. 3. Pengadilan Agama Bantul 1) Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik telah dilakukan tetapi belum optimal; 2) Penerapan Pola BINDALMIN masih perlu ditingkatkan lagi. 3) Pemahaman terhadap hukum acara perlu ditingkatkan lagi, oleh karena itu perlu adanya bedah berkas antar majelis yang satu dengan majelis lainnya. 4) Optimalisasi kinerja dalam pelaksanaan di bidang Administrasi umum sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi ketelitian yang berkaitan dengan pelayanan umum. 5) Untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi agar setiap atasan langsung, maupun pejabat yang berwenang untuk selalu mengkoordinasikan dan pengawasan serta evaluasi setiap kegiatan dengan baik. 6) Pimpinan harus banyak memotivasi untuk meningkatkan budaya disiplin untuk menumbuhkan etos kerja. 4. Pengadilan Agama Wonosari 1) Bahwa program kerja telah dibuat dengan baik, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga perlu disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2) Bahwa tehnis yustisial pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada umumnya sudah baik, namun hakim perlu meningkatkan pengetahuan teknis dan tertib administrasi dalam BAP., demikian pula para panitera pengganti. 3) Bahwa untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung perlu peran serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonosari. 4) Perlu diadakan diskusi dan bedah berkas secara periodik yang diikuti oleh Hakim, Panitera/Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti yang

5. Pengadilan Agama Wates


70

PENGAWASAN

dipimpin oleh Ketua Pengadilan;

1) Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik telah dilakukan tetapi belum optimal. 2) Karena masih ditemukan hal-hal yang sama dengan temuan sebelumnya. Maka Penerapan Pola BINDALMIN masih perlu ditingkatkan lagi. 3) Optimalisasi kinerja dalam pelaksanaan dibidang Administrasi umum sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi ketelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Publik. 4) Agar temuan-temuan pada pemeriksaan periode I tahun 2014 segera direalisasikan

secara

optimal

dan

dilaporkan

kepada

Koordinator

Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. 5) Untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi agar setiap atasan langsung, maupun pejabat yang berwenang untuk selalu mengontrol setiap kegiatan dan mendokumentasikannya dengan baik. 2. Monitoring dan Pembinaan terhadap hasil pengawasan : Berdasar surat tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : W.12-A/1452/PS.01/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015, Hakim Pembina dan Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan monitoring atas pemeriksaan reguler pada triwulan I, yaitu untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil temuan-temuan

tim Pengawas Daerah serta melakukan pembinaan ke

Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Monitoring dilaksanakan pada tanggal 19 /d 26 Oktober 2015 dengan jadwal sebagai berikut : 1) Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin s/d Rabu tanggal 19 s/d 21 Oktober 2015. 2) Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin s/d Rabu tanggal 19 s/d 21 Oktober 2015. 3) Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin s/d Rabu tanggal 19 s/d 21 Oktober 2015. 4) Pengadilan Agama Wonosari pada hari Kamis s/d Jum’at tanggal 22, 23 dan 26 Oktober 2015. 5) Pengadilan Agama Wates pada hari Kamis s/d Jum’at tanggal 22, 23 dan 26 Oktober 2015. Hasil monitoring dan pembinaan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pengadilan Agama Bantul a. Masih ada temuan-temuan yang belum ditindak lanjuti. b. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik telah dilakukan tetapi

c. Penerapan Pola BINDALMIN masih perlu ditingkatkan lagi.


71

PENGAWASAN

belum optimal;

d. Pemahaman terhadap hukum acara perlu ditingkatkan lagi, oleh karena itu perlu adanya bedah berkas antar majelis yang satu dengan majelis lainnya. e. Optimalisasi kinerja dalam pelaksanaan di bidang Administrasi umum sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi ketelitian yang berkaitan dengan pelayanan umum. f. SOP, SKP dan LAKIP sudah ada tetapi belum sesuai dengan kondisi realitas yang ada. g. Kedisiplinan pegawai masih rendah karena masih banyak pegawai/hakim yang lambat datang dan cepat pulang. 2) Pengadilan Agama Wates a. Sebagian besar dari temuan hasil pemeriksaan reguler periode I tahun 2015 tanggal 28 s.d 30 April 2014 telah ditindak lanjuti dan disempurnakan dengan baik; b. Dan temuan pemeriksaan yang meliputi lima bidang yaitu bidang manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan dan administrasi umum, ternyata semuanya secara umum telah diselenggarakan dengan baik, akan tetapi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain : a) Kinerja Pelayanan Publik : b) Perlunya peningkatan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan Pengadilan; c) Administrasi Perkara d) Perlu pengawasan melekat dan terus menerus dalam bidang administrasi Peradilan baik format register, jurnal maupun teknis pengisiannya, sehingga format dan pengisiannya tepat waktu dan benar pengisiannya; e) Administrasi Persidangan f) Dalam bidang administrasi persidangan temuan berkaitan kurang kehatihatian tentang data bunyi amar putusan yang berbeda antara BAS dengan putusan. Dan penerapan dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; g) Administrasi Umum :  Bidang Kepegawaian : Perlu mendapat perhatian terkait dengan pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;  Bidang Inventaris : Pengelolaan BMN perlu disesuaikan dan memenuhi peraturan yang berlaku.


72

PENGAWASAN

3) Pengadilan Agama Yogyakarta

a. Bahwa sebagian besar dari temuan hasil pemeriksaan pada Periode II tahun 2014 pada Pengadilan Agama Yogyakarta sudah ditindaklanjuti, namun masih ada beberapa kekeliruan yang terulang kembali. b. Selain itu masih ditemukan beberapa kekeliruan hasil pemeriksaan, selanjutnya yang perlu diperbaiki antara lain : a) Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan informasi publik belum dilaksanakan secara maksimal b) Administrasi Perkara Penyelenggaraan administrasi perkara masih perlu

peningkatan

kecermatan dan ketelitian sehingga dapat tercapai tertib administrasi. c) Administrasi Persidangan Dalam bidang administrasi persidangan temuan berkaitan dengan temuan ulang atas d) Administrasi Umum  Bidang kepegawaian : Pengangkatan beberapa jabatan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.  Bidang Keuangan : Laporan bulanan keuangan ada yang belum dibuat.  Bidang Umum : Pengelolaan tata naskah dinas belum sesuai dengan Permenpan No. 80 tahun 2012 tentang Pedoman tata Naskah Dinas Insrtansi Pemerintah. 4) Pengadilan Agama Sleman Bahwa

temuan hasil pemeriksaanReguler Periode I Tahun 2014 sudah

ditindaklanjuti.dan temuan pemeriksaan yang meliputi lima bidang yaitu bidang manajemen

peradilan,

kinerja

pelayanan

publik,

administrasi

perkara,

administrasi persidangan dan administrasi umum, ternyata semuanya secara umum telah diselenggarakan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain : a. Belum sinergi antara petugas terkait dengan hakim dalam penanganan perkara, sehingga penerapan pola Bindalmin belum optimal, akibatnya masih ditemukan hal-hal yang sama dengan temuan-temuan sebelumnya. b. Optimalisasi pemanfaatan instrumen perlu ditingkatkan demi kelancaran proses penyelesaian perkara. c. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara agar ditingkatkan ketelitian dan kecermatannya.Optimalisasi kinerja dalam bidang administrasi

5) Pengadilan Agama Wonosari


73

PENGAWASAN

umum terutama dalam bidang keuangan dan kepegawaian.

a. Bahwa hasil monitoring pengawasan pada bulan April 2014 belum ditindak lanjuti secara optimal. b. Bahwa tehnis yustisial pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada umumnya sudah baik, namun hakim perlu meningkatkan pengetahuan teknis dan ketertiban administrasi dalam BAP., demikian juga para panitera pengganti dan jurusita/ jurusita penggantinya. c. Bahwa dalam administrasi yustisial, khususnya dalam penerimaan perkara belum sesuai dengan yang dikehendaki dalam Pola Bindalmin/ Buku II Mahkamah Agung. B. EVALUASI Setelah Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas selesai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan pengawasan reguler ke Pengadilan Agama wilayahnya masingmasing, dan juga telah melaksakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris berdasar surat tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan ke Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut


74

PENGAWASAN

dari hasil temuan-temuan dari tim Pengawas Daerah.

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selama tahun 2015 secara garis besar telah dapat dilaksanakan dengan baik : 1. Penyelesaian perkara sisa tahun 2014 untuk tingkat banding sebanyak 10 perkara dan perkara permohonan banding yang diterima tahun 2015 sebanyak 67 perkara, sehingga jumlah perkara permohonan banding yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 77 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 70 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 7 perkara (86,5%). 2. Sisa perkara PA Yogyakarta tahun 2014 sebanyak 155 perkara ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 775 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 930 perkara. Sedangkan perkara diputus 762 perkara (82%); sisa perkara yang belum diputus sebanyak 168 perkara (18%). 3. Sisa perkara PA Bantul tahun 2014 sebanyak 338 perkara ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1633 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 1971 perkara. Sedangkan perkara diputus 1591 perkara (80%); sisa perkara yang belum diputus sebanyak 380 perkara (20%). 4. Sisa perkara PA Sleman tahun 2014 sebanyak 456 perkara ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1789 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 2245 perkara. Sedangkan perkara diputus 1741 perkara (77%); sisa perkara yang belum diputus sebanyak 504 perkara (23%). 5. Sisa perkara PA Wonosari tahun 2014 sebanyak 355 perkara ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1811 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 2166 perkara. Sedangkan

perkara (14%). 6. Sisa perkara PA Wates tahun 2014 sebanyak 149 perkara ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 713 perkara, sehingga jumlah perkara PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

75


perkara diputus 1879 perkara (86 %); sisa perkara yang belum diputus sebanyak 287

yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 862 perkara. Sedangkan perkara diputus 714 perkara (82 %); sisa perkara yang belum diputus sebanyak 148 perkara (18%). 7. Pembinaan terhadap para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, serta seluruh jajaran karyawan Pengadilan Agama telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melaluhi Pelatihan / Penataran, pengarahan dan pengawasan rutin baik oleh Mahkamah Agung RI maupun PTA. Yogyakarta; 8. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah dilaksanakan dengan melalui pengawasan yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum dalam 1 tahun sebanyak 2 kali ; 9. Anggaran rutin untuk tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas. Adapun penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, untuk DIPA 01 (BUA) sebesar 99,46% dan untuk DIPA 04 (Badilag) sebesar 99,17%; 10. Penambahan tenaga Panitera Pengganti dan Tenaga Administrasi masih belum terpenuhi karena adanya moratorium pegawai oleh Pemerintah Pusat; 11. Sarana perkantoran berupa gedung kantor sudah baik dan prototype, namun masih ada satu satker yang belum prototype yaitu Pengadilan Agama Sleman. B. REKOMENDASI 1. Perlunya dilanjutkan dan ditingkatkan frekuensi Pelatihan / Penataran Hakim , pejabat Kepaniteraan dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan tertib administrasi Peradilan yang ditunjang dengan dana dari Mahkamah Agung RI; 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka menuju lebih sempurnanya pelaksanaan tugas peradilan; 3. Penambahan formasi pegawai baru hendaknya perlu diperhatikan jumlah volume kerja, baik untuk Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Agama; 4. Penambahan anggaran dalam DIPA , karena selama ini belum seimbang antara dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari perkantoran dan inflasi, maka perlu penambahan mata

anggaran misalnya belanja pegawai,

pemeliharaan mobil dan perjalanan dinas bagi Pengadilan Agama; 5. Sarana perkantoran perlu untuk ditingkatkan baik untuk perluasan gedungya, untuk perpustakaan dan ruang arsip bagi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sedangkan untuk PA Sleman perlu segera direnovasi supaya sesuai dengan Prototype Pengadilan.

semoga laporan ini bermanfaat terutama bagi peningkatan tugas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA| LAPORAN TAHUNAN 2015

76


Demikian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2015,

oleh karenanya kami mengharapkan saran dan tanggapan dari berbagai pihak demi


77


penyempurnaan laporan ini.

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Recommend Documents