PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Tlp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta Homepage : http: //pa-yogyakarta.net E-mail : admin@[email protected]

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : 1. Keterlambatan pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP

W12-A1/ /OT.01.3/IV/2011 14 April 2011 14 April 2011 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Pelaksanaan Anggaran (Dana UP/TUP)

Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Struktural Staff Pelaksana

Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D 4. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN (DANA UP/ TUP) Pelaksana No

Aktivitas

1 1

2 Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat ijin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP UP/TUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D SP2D UP/TUP dibukukan pada BKU dan Buku Bantu lainnya oleh Bendahara, dan selanjutnya Bendahara menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh KPA Berdasarkan cek yang telah ditanda tangani KPA.

2

3

4

5

6

7 8

Selanjutnya Bendahara mencairkan uang ke Bank untuk membiayai kegiatan Satker sesuai dengan DIPA

Bendahara Pengeluaran 3

Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

4

5

6

7

Bank Persepsi 8

Persyaratan / Kelengkapan 9 DIPA, POK

Waktu

Output

10 1 hari

11 Draf surat kelengkapan SPP UP/TUP

Draf surat kelengkapan SPP UP/TUP

10 - 20 menit

SPP yang telah ditandatangani PPK

SPP yang telah ditandatangani PPK SPP yang telah disetujui KPA

10 – 20 menit

SPP yang telah disetujui KPA

1 jam

SPM

SPM berikut kelengkapannya

1 - 2 jam

SP2D

SP2D

1 – 2 jam

Terselenggarany a pembukuan

Buku Cek

10 menit

Cek yang telah ditandatangani

1 - 2 jam

Cek yang telah ditandatangani Uang Tunai

Ket. 12

Pelaksana No 1 9

10

11

12

13

Aktivitas 2 Kemudian Bendahara mencatatnya pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu Berdasarkan data pengeluaran dari BKU, PPK membuat SPP sebagai lampiran Surat Pertanggung Jawaban Belanja GU berikutnya, untuk seterusnya diajukan kembali kepada P3- SPM P3-SPM meneliti kelengkapan SPP yang diajukan PPK sebagai dasar penerbitan SPM untuk selanjutnya SPM diajukan ke KPPN dan seterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)


Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

4

5

6

7

Bank Persepsi 8

Ket.

Persyaratan / Kelengkapan 9 Kuitansi / bukti belanja

10 1–2 jam

11 Terselenggarany a pembukuan

SPK, kuitansi, faktur pajak dll

10 – 30 menit

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar

10 – 30 menit

Berkas tagihan yang telah disetuju bayar Pengeluaran uang kas dan pembukuan

Daftar pengeluaran belanja sesuai MAK SPP-GUP berikut kelengkapannya

10 – 30 menit

SPP-GUP berikut kelengkapannya

1 jam

SPM-UP

Waktu

Output 12


Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : 1. Keterlambatan pencairan belanja gaji, lembur dan honor mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan


W12-A1/ /OT.01.3/IV/2011 14 April 2011 14 April 2011 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji / Lembur / Honor) - LS


Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI/LEMBUR/HONOR) – LS Pelaksana No

Aktivitas

1 1

2 PPABP menginput dan menyiapkan Daftar Gaji Induk / Susulan / Kekurangan Gaji, menyiapkan daftar pembayaran perhitungan lembur, dan menyiapkan daftar perhitungan pembayaran honor / vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar Rincian Permintaan sebagaimana dalam Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya disampaikan ke Bendahara Bendahara melakukan checking list kelengkapan dan menandatangani selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP Gaji

2

3

4

5

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP Gaji untuk selanjutnya sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM, SPP dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA. KPA menyetujui dan menandatangani berkas serta SPP Gaji selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN.

PPABP 3


Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

5

6

7

8

Persyaratan / Kelengkapan 9 DIPA, POK, daftar hadir lembur, SK, penetapan

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran berikut kelengkapannya SPP berikut lampiran pendukungnya

SPP berikut lampiran pendukungnya yang ditandatangani SPP berikut lampiran pendukungnya final

Waktu

Output

10 1 hari

11 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran berikut klengkapannya

10 - 30 menit

SPP berikut lampiran pendukungnya

10 - 30 menit

SPP berikut lampiran pendukungnya yang ditandatangani SPP berikut lampiran pendukungnya final SPM

5 – 10 menit

1 jam

Ket. 12

Pelaksana No

Aktivitas PPABP

1 6

7

2 Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

3


Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

5

6

7

8

Ket.

Persyaratan / Kelengkapan 9 SPM

Waktu

Output

10 1 – 2 jam

11

SP2D

1 jam

SP2D

Terselenggarany a pembukuan dan pembayaran Belanja Pegawai

12


Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun 2003 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10.Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : 1. Keterlambatan pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker


W12-A1/ /OT.01.3/IV/2011 14 April 2011 14 April 2011 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal - LS


Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D 4. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL – LS Pelaksana No 1 1

2

3

4

5

Aktivitas 2 Rekanan pemenang lelang atau ditunjuk langsung mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA disampaikan ke Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana LS (Belanja Modal) serta membuat resume kontrak untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani SPP LS (Belanja Modal) serta resume kontrak sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS (Belanja Modal) selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening rekanan yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening rekanan yang berhak menerima.


Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

4

5

6

7

Bank Persepsi 8

Ket.

Persyaratan / Waktu Kelengkapan 9 10 DIPA, POK, SK, 1 hari Berkas Pemenang Lelang/Penetapan Pemenang, dll

11 Draf surat kelengkapan SPP LS (Belanja Modal)

Draf surat kelengkapan SPP LS (Belanja Modal)

10 - 30 menit

SPP LS yang telah ditandatangani PPK

SPP LS yang telah ditandatangani PPK SPP yang telah disetujui KPA

5 – 10 menit

SPP yang telah disetujui KPA

1 jam

SPM

SPM

1–2 jam

SP2D

Output 12

Pelaksana No 1 6

Aktivitas 2 SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit


Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

4

5

6

7

Bank Persepsi 8

Persyaratan / Kelengkapan 9 SP2D

Ket. Waktu 10 1 jam

Output 11 Terselenggaranya pembukuan dan pembayaran Belanja Modal

12


Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun 2003 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : 1. Validitas data sangat diperlukan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan keterlambatan penerimaan tunjangan kinerja


W12-A1/ /OT.01.3/IV/2011 14 April 2011 14 April 2011 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Pengelolaan Tunjangan Kinerja MARI (Satker)


Peralatan / Perlengkapan : 1. Rekap Absensi 2. SPTJM 3. Dokumen Pendukung Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

PENGELOLAAN TUNJANGAN KINERJA MARI (SATKER) Pelaksana No

Aktivitas

Petugas / Bendahara 3

Kasubbag Keu 4

Mutu Baku

Wasek

Pansek

Ketua

MARI

5

6

7

8

Persyaratan / Waktu Kelengkapan 9 10 Rekap Absen dan 1 hari data dukung lainnya dari kepegawaian

1 1

2 Petugas menerima, mengumpulkan dan memverifikasi rekap absensi dan data dukung lainnya yang menjadi data sumber untuk mengajukan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja

2

Petugas membuat dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja berdasarkan data sumber yang telah valid dan ditandatangani bendahara pengeluaran

Kelengkapan data 1 – 2 jam sumber yang telah valid

3

Dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani bendahara pengeluaran diajukan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan diperiksa validitas dokumen dan diparaf selanjutnya disampaikan ke Wakil Sekretaris

4

Wakil Sekretaris selanjutnya melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap validitas dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani bendahara dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Kasubbag Keu

10 – 30 menit

10 – 30 menit

Ket. Output 11 Kelengkapan data sumber yang telah valid

dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani bendahara dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Kasubbag Keu dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Wasek

12

Pelaksana No 1 5

6

7

Aktivitas 2 Selanjutnya Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian menandatangani dokumen serta Surat Pertanggungjawaban Mutlaknya. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menandatangani dan mengetahui dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final. Selanjutnya disampaikan ke petugas yang menangani tingkat satker untuk dikirimkan ke tingkat wilayah Petugas / bendahara menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final kepada petugas yang menangani tingkat satker untuk dikirim ke tingkat wilayah

Petugas / Bendahara 3

Kasubba g Keu 4

Mutu Baku

Wasek

Pansek

Ketua

5

6

7

Petuga s Wil 8

Persyaratan / Kelengkapan 9 dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Wasek dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani Pansek dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani Ketua PA.YK

Ket. Waktu 10 10 – 30 mnt

5 - 15 mnt

5 – 10 mnt

Output 11 dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani Pansek dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani Ketua PA.YK dokumen permintaan dan pertanggungjawa ban dimuka tunjangan kinerja yang valid dan final

12


Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keterkaitan : 1. Lintas Satker Peringatan : 1. Keterlambatan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaa dan Pengeluaran PNBP akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker


W12-A1/ /OT.01.3/IV/2011 14 April 2011 14 April 2011 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PNBP


Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. Dokumen Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PNBP Pelaksana No

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas

2 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menerima uang setoran PNBP perkara dari kasir Pengadilan Agama Yogyakarta Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengisi blanko SSBP untuk menyetor PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyetorkan PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengadministrasikan bukti setor PNBP dari Bank Persepsi dan membukukan dalam Buku Kas yang ada. Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menutup pembukuan Buku Kas PNBP setiap bulan selanjutnya dilaporkan kepada Atasan Langsung Bendahara Kasubbag. Keuangan untuk diperiksa dan diparaf Setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag. Keuangan dilaporkan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf kemudian dilaporkan ke Pansek Pansek memeriksa Buku Kas PNBP selanjutnya mengetahui dan menandatangani penutupan Buku Kas PNBP setiap bulannya. Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyampaikan copy SSPB kepada Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA untuk diinput dalam Aplikasi SAKPA

Bendahar a P/P PNBP 3

Kasub bag.K eu 4

Mutu Baku

Wasek

Pansek

Bank Persepsi

5

6

7

Akuntansi dan Pelaporan 8

Persyaratan / Kelengkapan

Ket. Waktu

Output

9 Uang PNBP

10 05 – 10 menit

11 Blanko SSBP

Blanko SSBP

10 – 30 menit

Blanko SSBP yg telah diisi

Blanko SSBP yg telah diisi

1 hari

Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP

10 – 30 menit

Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP Pembukuan PNBP

Pembukuan PNBP

10 – 15 menit

Tutup Buku PNBP yg diparaf


10 – 15 menit



10 – 15 menit

Tutup Buku yg ditandatangani Pansek

05 – 10 menit

Tutup Buku yg ditandatangani Pansek Fotocopy SSBP utk Ptgs Akuntasi & Pelaporan

12

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Recommend Documents