PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA Jln. Bebedahan II No. 24 – 30 Kota Tasikmalaya 46111

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Unda yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk pengaturan yang lebih konprehensif terhadap pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. 1


Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem

peradilan

di

dunia.

Keterbukaan

merupakan

kunci

lahirnya

akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama

2


dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkedudukan di kota Tasikmalaya, yakni di Kota Tasikmalaya, dengan alamat Jalan Bebedahan II No. 24 – 30, Tasikmalaya 46111, Telp. (0265) 333000, Fax. (0265) 7290500 Email : [email protected], dengan kondisi obyektif Kota Tasikmalaya yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Secara administratif Kota Tasikmalayaluas wilayahnya mencapai 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 10 kecamatan, dengan batas-batas: 

Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ciamis



Sebelah Barat, Selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya

Dengan melihat kondisi obyektif Kota Tasikmalaya yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya , maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum. 2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya. 4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. 5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta

3


bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. 6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Subangmerupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

harus turut serta melakukan

langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4


f.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;

g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: W10-A23/

/ HK.05/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, sebagai

implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Subangtelah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;

5


4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga); 21. Pelayanan Informasi; 22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan; 23. Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 6


2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. KETUA HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA Panmud

WAKIL SEKRETARIS

Panmud Prmh

Panmud Hkm

K. Umum

K. Kepeg

K. Keuangan

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Gggt Staff

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA / JSP

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

7


Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2010-2014, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2012 disertai Perjanjian Kinerjanya. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk tahun 2013. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

8


BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadi lan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalayadiselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Adapun visi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian sebagai Lembaga Pendidikan; 2. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar serta modern; 3. Member pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan;

NO 1 1.

PROGRAM KERJA 2 Peningkatan pelaksanaan tugas peradilan

SASARAN 3 Tercapainya azas peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan

9

KEGIATAN 4 1. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada masyarakata; 2. Menyelesaikan perkara


2.

Administrasi peradilan

Terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai dengan pola bindalmin

3.

Peningkatan pelaksanaan penerimaan perkara

Terlaksananya fungsi/tugas peradilan dengan baik

4.

Mengadakan rapat koordinasi

Terlaksananya tugastugas dengan lancar

minimal 60% setiap bulan; 3. Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan system SIADPA PLUS; 1. Memantapkan pelaksanaan pola Bindalmin pada PA Kota Tasikmalaya; 2. Meningkatkan tertib proses penerimaan perkara; 3. Meningkatkan tertib pencatatan pada buku register perkara; 4. Meningkatkan tertib pembukuan keuangan perkara; 1. Memantapkan pelaksanaan mekanisme penerimaan perkara; 2. Mengoptimalkan penataan arsip perkara; Rapat koordinasi dengan semua karyawan kantor;

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor : W10-A23/

/OT.01.1/I/2013 tanggal 03 Januari

2013, dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase penurunan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang 10


pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata terhadap putusan pengadilan. yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase penurunan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian perkara yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 11

TARGET 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase penurunan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian perkara yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

12

TARGET 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%


masyarakat terhadap (acces to justice)

peradilan

e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas d. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

13

100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan putusan Hakim upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

14

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100 %

100 %

100 %

100 %

94.78 %

100 %

100 %

94.47 %

100 %

100 % 100 % 100 %

99.8 % 99.9 %

100 %


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase terhadap putusan permohonan eksekusi pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

15

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

-

100 %


c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100 %

-

100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

a.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100 %

100 %

100 %

100 %

94.78 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Perdata ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kota

16


Tasikmalaya telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1. 2.

Perkara Gugatan Permohonan

2011 175 20

2012 280 13

sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 195 perkara adanya peningkatan

b.

Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 1.781 dari 1.879, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 1.488 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 1879 perkara. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012. Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2012 No

Bulan

1.

Januari

2.

Pebruari

3.

Maret

4.

April

Sisa tahun 2011

Masuk

Putus

Sisa akhir

1879

1781

293

Dan seterusnya Jumlah

195

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1. 2.

Perkara Gugatan Permohonan

2010 -

17

2011 45 38

2012 1594 187


penyelesaian perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 5%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. ----------------------------------------------------------Dan seterusnya sampaikan per Sasaran dengan analisis capaian kinerja setiap Indikator-indikatornya satu per satu.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian. Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Matriks Renstra 2010-2014

4.

RKT 2013 & 2014

5.

SK Tim Penyusun LAKIP

6.

Lampiran-lampiran lainnya.

18

STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA KELAS II KETUA

FUNGSIONAL HAKIM

Drs. H. UU ABD HARIS, MH. 1. Drs. ASE SAEPUDIN H.

WAKIL KETUA

2. Drs. YADI KUSMAYADI, MH

Drs. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN

3. Drs. NURDIN

4.ASEP S.Ag.,MH.

PANITERA/SEKRETARIS

5.M.JAZULI,S.Ag.

MISBAHUL BAHRI, S.Ag

6. RATU AYU RAHMI,S.HI.

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

WAWAN DARMAWAN, S.Ag

H. ENDANG PIPIN, SH.

. PANMUD HUKUM

Dra. ENOK SOFA, SH.

PANMUD PERMOHONAN

UUN UNAMAH, S.Ag.

PANMUD GUGATAN

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

Drs. M. JAM

MUHAMAD SOLEH, SH.

ELIN MARTINI, SH.

CUCU SUCIATI, S Sy.

, SMH.

SH. .

FUNGSIONAL JURUSITA PENGGANTI / JURUSITA PENGGANTI 1. WAWAN DARMAWAN,S.Ag 2. MUHAMAD SOLEH, SH 3. ELIN MARTINI, SH. 4. CUCU SUCIATI

FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI 1. YAYAH YULIANTI,S.Ag. 2. MOHAMAD RAMDANI,SH.

5. 5

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA KELAS II Jalan Bebedahan II No. 24-30 Telp. ( 0265 ) 333000 Tasikmalaya 46111 e-mail : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA NOMOR : W10-A23/ /OT.01.1/I/2013 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Menimbang

:

Mengingat

Memperhatikan

:

:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Rencana

Kepaniteraan

Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA 2013. :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kota Tasikmalaya.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada Tanggal : 02 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Drs. H. UU ABD. HARIS, MH NIP. 19630623.198903.1.004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA

NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan

PENJELASAN yang

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris






Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Panitera/Sekretaris

d. Prosentase

Perbandingan antara berkas

Panitera/Sekretaris dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan

c. Persentase perkara diselesaikan

yang

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.


SUMBER DATA

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

2.

PENANGGUNG JAWAB

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 4.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

putusandengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Juru Sita

dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Majelis Hakim/ Panitera


Kepanitera/Kesekretari atan


Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah pengaduan yang pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mengenai perilaku ditindaklanjuti. aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Majelis Hakim/ Panitera

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 201 0 - 2014. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian a. Persentase berkas yang diajukan perkara. kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

2010

TARGET KINERJA 2011 2012 2013

2014

X

4,8 %

99,8 %

X

X

X

X

100 %

X

X

X

X

94,78 % 94,47 %

X

X

X

X

X

X

100 %

X X X

X X X

99,8 % 99,9 % 99,9 %

X X X

100 % 100 % 100 %

X

X

100 %

X

X

X

100 %

100 %

X

X

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan

Meningkatnya pengawasan.

kualitas

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

X

100 %

100 %

X

X

X

100 %

100 %

X

X

X

X

100 %

X

X

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

X

X

100 %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100 %

X

X

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

X

X

X

X

X

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

X

X

100 %

X

X

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NO

1.

2.

3.

4.

SASARAN





5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA Jln. Bebedahan II No. 24 – 30 Kota Tasikmalaya 46111

RENSTRA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA 2010-2014

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 2010-2014.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undangundang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA.

Drs. H. UU ABD HARIS, MH. NIP. 19630623.198903.1.004

i

RENSTRA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA 2010-2014

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

3

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.

Visi

5

2.2.

Misi

5

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis

5

2.4.

Program dan Kegiatan

7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya BAB IV PENUTUP

9 10

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

ii

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya... sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya..... Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana

dan

prasarana

serta

memperhitungkan

perkembangan

lingkungan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat dan kepulauan Jawa. 2. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Jawa Barat dan Kepulauan Jawa. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

1

B. Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dirinci dalam beberpa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.  Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berupa internet, website Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

2

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

3

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.. diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Visi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 4

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

1.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. c. d. e.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.

3.

4.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

- Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 5

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. 6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

6

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

7

BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2010 - 2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010 - 2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dapat terwujud dengan baik.

8

9

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Recommend Documents