PENGADILAN AGAMA BANGLI

PENGADILAN AGAMA BANGLI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bangli Tahun 2015 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangli tahun

2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan

Agama Bangli tahun 2015. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

ii

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bangli. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Bangli disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Bangli pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO

1.

SASARAN

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat yang

100 %

62,86 %

62,86

5 pkr

0 pkr

0

0 pkr

0 pkr

0

5 kgt

2 kgt

40

iii

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

3.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

4.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akte cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

100%

100

100 %

100 %

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100%

0%

0

100%

0%

0

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI

i ii iii v

BAB I

1 1 2 5 6

BAB I I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN KINERJA

8 8 9 9 9 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

13 13 14 17

BAB IV

PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN-SARAN

18 18 18

A. B. C. D. E.

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2015 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2015 5. SK TIM PENYUSUN LKjIP.

v

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

vi

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Bangli merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Agama Bangli terletak di Jl. Merdeka No 140 Bangli yang mempunyai yurisdiksi 70 Kelurahan/Desa dari 4 Kecamatan.

2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1

3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan

pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan

terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Bangli, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 2

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;

3

19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

4

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangli dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bangli disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bangli untuk Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangli dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bangli tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangli Tahun 2011 – 2015 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bangli diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2020. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangli Adapun visi dari Pengadilan Agama Bangli adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bangli Yang Bersih dan Berwibawa” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Bangli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern berbasis informasi dan teknologi.

6

B.

TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bangli. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bangli adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Terwujudnya Kepercayaan Publik.

C.

SASARAN Sasaran yang ingin dicapai adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bangli adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Penyelesaian Administrasi Perkara. 2. Penanganan Perkara Prodeo dan Terpinggirkan.

7

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Pengadilan Agama Bangli telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang penyelesaian disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

8

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGLI TAHUN 2015 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Bangli sebagai berikut:

SASARAN Meningkatnya perkara

INDIKATOR KINERJA penyelesaian

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100

b. Persentase perkara yang diselesaikan

100

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan penyelesaian PK yang disampaikan secara lengkap

100

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 9

100

100

100 100

100 100

100

100 100 100 100 100

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bangli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Bangli , sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

SASARAN Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

TARGET

d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100

e. Persentase perkara yang diselesaikan

100

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan penyelesaian PK yang disampaikan secara lengkap

e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas d. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

10

100 100

100

100 100 100

100 100

100

100 100 100 100 100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangli tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

11

TARGET (%) 100

REALI SASI (%) 100

CAPAI AN (%)

100

83,33

83,33

100

100

100

100

0

0

100

0

0

100

perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100

100

100

100

100

100

100

0

0

100

45

45

100

100

100

100

0

0

100

0

0

100

100

100

100

0

0

100

0

0

100

0

0

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bangli. Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Bangli. telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

12

SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :

Meningkatnya penyelesaian perkara

a.

b. c.

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

CAPAI AN (%)

100

REALI SASI (%) 100

100

83,33

83,33

100

100

100

TARGE T (%)

INDIKATOR KINERJA

KINERJA UTAMA

100

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014 yaitu sejumlah 1 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Bangli telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara

yang

diselesaikan, sebagai berikut: No 1. 2.

Perkara Perkara Gugatan Perkara Permohonan

2013

2014 4 3

2015 3 3

5 1

Penyelesaian perkara pada tahun 2013 sebanyak 5 perkara dari 7 perkara sehingga sisa perkara akhir tahun 2013 sebanyak 2 perkara, dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara dari perkara yang diterima 6 perkara dan sisa perkara tahun lalu 1 perkara (jumlah seluruh perkara 19 dari tahun 2013 s/d 2015) sehingga sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1 perkara, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. 13

b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 83,33 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 5 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 6 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 83,33 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 ada perkara ghaib yang masuk dibulan Oktober sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2015.

Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Bangli Tahun 2015 No

Bulan

Sisa bulan/

Masuk/

tahun lalu

Diterima

Putus

Sisa akhir

1.

Januari

1

2

-

3

2.

Pebruari

3

1

-

4

3.

Maret

4

-

3

1

4.

April

1

-

-

1

5.

Mei

1

-

1

-

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 1 2 2 1 1

1 1 1 -

1 1 -

1 1 2 2 1 1 1

14

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No Perkara 1.

2013

3. 4. 5.

2015

DIPUTUS

DITERIMA

DIPUTUS

DITERIMA

DIPUTUS

1

1

3

2

5

5

3

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

1

1

Gugat Cerai Cerai Talak Harta Bersama Warisan Perkara Lainnya

2.

2014

DITERIMA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1.

Anggaran

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Bangli; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Bangli; c). Melaksanakan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu: 1. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Sumbawa Besar 2. Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Bangli dengan realisasi sebagai berikut : Belanja Barang Pagu DIPA

Rp.

14.000.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

8.800.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

5.200.000,-

Prosentase Realisasi DIPA

15

62.86%

2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Bangli adalah Membuat Laporan-Laporan: 1.

Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Bangli setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan Aplikasi SAIBA, E-Monev Bapennas dan EMonev Anggaran.

2.

Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Bangli setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan yang dibuat secara manual.

16

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bangli Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Bangli dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Bangli dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala.

B. SARAN-SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas pada Pengadilan Agama Bangli;

17

3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk tahun anggaran berikutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat pengelolaan anggaran perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum; 5. Meningkatkan pembinaan/ pengawasan dan adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut. Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Bangli sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangli yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai upaya penyempurnaan untuk laporan berikutnya.

18

PENGADILAN AGAMA BANGLI

LAMPIRAN - LAMPIRAN

19