SUMBANGAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Oleh: Taufik Rahayu Syam, M.S.I
PENDAHULUAN
g n ra
Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat
e g n
kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Termasuk dalam hal ini mengenai hukum waris adat.
a T a
g n ra
Masalah Warisan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur proses
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang
m a Ag
e g n
tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.1 Jadi dalam
a T a
hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.
n a dil
g n ra
Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri.
m a Ag
Dimana bisanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem
ga
kewarisan yang mereka anut.
n e P
a T a
e g n
Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama islam. Keberadaan
n a l i d ga
islam di Indonesia telah sedikit banyaknya mempengaruhi adat istiadat masyarakat
m a g
setempat., ataupun sedikit banyaknya praktek keberagamaan telah dipengaruhi adat
n e P
istiadat setempat. Termasuk dalam hal ini, hal-hal yang berkaitan dengan masalah
A n ila
kewarisan. Bagi masyarakat yang memgang teguh ajaran agama islam, maka dia akan terus konsekuen dengan keyakinannya untuk membagikan harta warisan dengan cara-
d a g
cara islam (faraid). Akan tetapi tidak sedikit juga, masyarakat yang dikenal
n e P
keislamannya kuat, pada akhirnya masih menggunakan cara-cara pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat dan kebisaaan adat setempat. Maka hal inilah yang menjadi problematika masyarakat, disatu sisi ketentuan faraid merupakan hukum islam yang harus dilaksanakan, disisi lain masyarakat kurang mempercayai dan mempergunakan hukum faraid. Hal inilah yang perlu diperhatikan kembali akan pentingnya reaktualisasi hukum faraid dengan memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat setempat 1
Soerojo Wignjodipoero SH .Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1995. hlm. 161
1
akan tetapi hal tersebut masih dalam koridor syari‟at. Rasanya sebagian asas-asas dalam hukum adat masih layak untuk dijadikan pertimbangan pembaharuan hukum waris islam di Indonesia. Sebenarnya umat islam yang ada di Indonesia telah memiliki peraturan khusus tentang masalah warisan ini yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun masyarakat islam di Indonesia tidak semua menjadikan KHI sebagai rujukan dalam pembagian warisan.
g n ra
Namu perlu diakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia paling tidak
e g n
akan memberikan pengaruhnya juga dalam pembentukan hukum waris islam kontemporer
di Indonesia. Disamping itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam
a T a
g n ra
tidaklah seperti ayat-ayat suci yang tidak bisa diotak-katik lagi ketentuannya.
Tentunya para pakar dibidangnya bisa terus menggali lagi ketentuan-ketentuan hukum
m a Ag
e g n
waris islam kontemporer supaya selaras dengan perkembangan zaman dengan
a T a
mengandung kearifan lokal.
n a dil
HUKUM WARIS ADAT
ga
n e P
m a Ag
g n ra
e g n
Sebelum menguraikan mengenai hukum waris adat, ada baiknya kita akan
a T a
menengok kembali mengenai sifat perkawainan yang berlaku di beberapa daerah adat
n a l i d ga
di Indonesia. Karena dalam hukum perkawinan adat yang berlaku di Indonesia,
m a g
perkawinana bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi merupakan perikatan
n e P
adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya
A n ila
suatu ikatan perkawinana bukan hanya akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama ( gono gini ),
d a g
kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-
n e P
hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.2 Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, perkawinan bertujuan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya.
2
Prof. H. Hilman Hadikusuma SH. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerundangUndangan hukum adat dan Hukum Agama .hlm 8.
2
Sedangkan pada kekerabatan adat matrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan perkawinan mengambil suami dimana setelah terjadinya perkawinan seorang suami harus ikut dalam kekerabatan istrinya dan melepaskan kedudukan adatnya.3 Dari sistem kekeluargaan adat tersebut akan mepengaruhi juga pada sistem kewarisan adat. Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang
g n ra
mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan
e g n
barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angakatan manusia kepada turunananya. Ter Haar menyebutkan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan–
a T a
g n ra
peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selau berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan meteril, dan
m a Ag
e g n
imateril dari satu generasi ke generasi turunannya. Wirjono Projodikoro
a T a
mengungkapkan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-
n a dil
g n ra
hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan
m a Ag
beralih kepada orang lain yang masih hidup.
ga
n e P
e g n
Dari berbagai pengertian tentang kewariasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa:
n a l i d ga
a T a
1. Kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan
m a g
penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaaan maupun bukan
n e P
kebendaaan.
A n ila
2. Pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.
d a g
Dalam hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia, kita akan menjumpai
n e P
tiga sistem kewarisan yaitu:4
1. Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan dan dapat dimiliki secara individual di antara para hali waris. Sistem ini dianut dalam adat masyarakat parental antara lain di jawa. 2. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan 3 4
Ibid , hlm. 23 Ahmad Azhari Basyir. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press. 2003. hlm. 22
3
hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat di bagikan kepada para ahli waris untuk dimilikiki secara individual. Misalnya harta dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa (terhadap barang kalakeran), demikian pula dalam masyarakat dalam masyarakat patrilineal di Ambon (terhadap tanah dati). 3. Sistem kewarisan mayorat, adalah suatu sistem kewarisan di mana pada saat
g n ra
wafat pewaris, anak tertua laki-laki (di Bali dan di Batak), atau perempuan (di
e g n
Sumatera Selatan, Tanah Semendo dan Kalimantan Barat, dan Suku Dayak), berhak tunggal mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta
a T a
peninggalan. Sistem in dibagi 2 bagian:
5
g n ra
a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung (keturunan
m a Ag
e g n
laki-laki) yang merupkan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya
a T a
pada masyarakat Lampung, Bali, dan lain-lain.
n a dil
g n ra
b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang
ga
n e P
m a Ag
merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
e g n
Dalam hukum kewarisan adat terdapat penggolongan ahli waris yang tersusun
a T a
secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak dan keturunannya,
n a l i d ga
kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan kelompok yang berikutnya
m a g
adalah saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, kelompok yang berikutnya
n e P
adalah orang tua dari pewaris yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang
A n ila
terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan ketrurunannya. Dalam hukum kewarisan adat berlaku aturan bahwa apabila kelompok
d a g
pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang berikutnya. Sehingga disini
n e P
hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja yang yang merupakan ahli waris. Jika kelompok yang pertama tidak ada sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak atas harta warisan tersebut. Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian bangsa indonesia. Karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di 5
P.N.H. Simanjuntak, S.H.. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2005. hlm. 67
4
kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang kesadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang
g n ra
keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.
e g n
Hukum waris adat yang baersifat komunal juga dapat mengakibatklan bahwa suatu barang warisan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap saat dapat
a T a
g n ra
dibagi-bagikan berupa pecahan-pacahan menurut ilmu hitung, dan ada juga harta
peninggalan yang hanya dapat di warisi oleh orang tertentu dan dengan cara tertentu
m a Ag
e g n
pula contohnya adalah barang warisan yang di anggap keramat dan hanya dapat di
a T a
warisi oleh keturunan yang memiliki persyaratanm tertentu. Sifat yang komunal itu
n a dil
g n ra
tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para
m a Ag
ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk
ga
e g n
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun ada ahli waris yang
n e P
a T a
menghendaki agar harta peninggalan tersebut di bagikan.
n a l i d ga
Di daerah Minangkabau terlihat juga adanya harta pusaka yang selama
m a g
kesatuan ahli waris masih hidup tidak di bagi-bagikan kepada para anggota kesatuan
n e P
ahli waris dimana para anggotanya hanya mempunyai hak untuk menguasai dan
A n ila
mengambil manfaatnya selama hidup.
d a g
HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
n e P
Menurut Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.6
Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam ( selanjutnya disebut KHI ) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
6
Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a
5
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.7 Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan : a. Besarnya Bagian Ahli Waris ( pasal 176-191 ). b. Tentang Auld an Rad ( pasal 192-193 ) c. Wasiat ( pasal 194-209 )
g n ra
d. Hibah
e g n
Dalam penyusuna Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi catatan beberapa orang yang dirasakan kurang lengkap. Misalkan saja, dalam hal
a T a
g n ra
waris persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa
perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun mengnai hal ini tidak
m a Ag
e g n
diketemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.8 KHI hanya menegaskan bahwa ahli
waris beragama islam pada saat meninggalnya pewaris.9 Untuk mengidentifikasi
n a dil
a T a
g n ra
seorang ahli waris beragama islam, terdapat pada psl 172. Disamping itu juga dalam
m a Ag
KHI tidak dicantumkan murtad seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi
ga
e g n
ahli waris. Adapun porsi perbandingan pembagian warisan antara bagian wanita dan
n e P
a T a
laki-laki masih dipertahankan secara ketat perbandingan dua berbanding satu.
n a l i d ga
Walaupun ketentuan warisan telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum
m a g
Islam, namun keinginan-keinginan untuk memperbaharui KHI ini masih tetap ada
n e P
dikalangan ulama, cendikiawan dan para pemikir islam.
A n ila
SUMBANGAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP PEMBAHARUAN
d a g
HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
n e P
Problematika yang ada di masyarakat dari hari ke hari semakin bertambah, sementara turunnya ayat-ayat al-qur‟an telah berhenti semenjak zaman Rosulullah saw empat belas abad yang lalu. Akan tetapi keberadaan semangat al-qur‟an akan terus berkembang dari masa ke masa. Hukum Islam yang elastis dan dinamis memungkinkan untuk terjadinya pembaharuan pemikiran hukum islam demi kemaslahatan umat manusia. 7
Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c H. Abdurrahman SH MH. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004. hlm 78 9 Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c 8
6
Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai problematika yang unik. Dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang menggunakan sistem kearwisan adat, hukum kewarisan barat dan ada pula yang menggunakan kewarisan islam. Dalam hal ini adakah upaya pembaharuan hukum waris islam karena diilhami dari kebisaaan masyarakat tersebut? Dalam pembentukan hukum waris islam di Indonesia, kiranya kita tidak dapat memungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangasa yang kaya akan adat istiadat
g n ra
yang sangat bermacam-macam dan dalam hukum adat itu telah mempunyai aturan
ge
atau ketentuan –ketentuan mengenai hukum kewarisan juga, sehingga perlu dalam pembaharuan
hukum
n a T a
keawrisan
islam
di
Indonesia
hendaknya
tidak
g n ra
mengesampingkan aturan kewarisan adat. Hal ini di karenakan masyarakat Indonesia
masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka yang merupakan warisan dari para leluhur mereka.
m a Ag
e g n
a T a
Namun pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan islam
n a dil
g n ra
haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam, apabila hukum waris adat
m a Ag
tidak sesuai dengan hukum islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut
ga
e g n
ditolak Hal inilah yang disebut dengan teori receptio a contrario yang menyatakan
n e P
a T a
bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat
n a l i d ga
hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. 10 Dengan adanya
m a g
pembaharuan hukum waris islam di Indonesia diharapkan
n e P
akan terbentuk suatu
hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.
A n ila
Berikut ini mungkin akan di tuliskan sumbangan hukum waris terhadap
d a g
beberapa pembaharuan-pembaharuan dalam hukum waris islam dan wacana-wacana
n e P
kewarisan kontemporer yang sedang berkembang di Indonesia:
1. Wasiat Wajibah Dalam realitas kehidupam masyarakat, adakalanya pewaris hidup dengan orang yang bukan keluarga atau keturunannya sendiri. Misalkan saja dia hidup dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan islam 10
H. Ichtijanto, SA SH. Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan. Bandung. Rosdakarya. 1991. hlm. 102
7
tidak diatur bagian untuk anak angkat. Hal ini akan menjadi sedikit problem, manakala dalam pembagian warisan nanti, si anak angkat atau orang tua angkat yang telah sekian lama tinggal, mengurus dan merawat si Pewaris tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisannya. Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan diberlakukannya wasiat wajibah. Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau
g n ra
orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris.11 Adapun Kompilasi Hukum
e g n
Islam ( KHI ) juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak
a T a
g n ra
angkat atau orang tua angkat. Hal ini terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
m a Ag
e g n
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, dirumuskan keseimbangan hak
a T a
dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris.
n a dil
g n ra
Dalam ayat ( 1 ) dijelaskan: harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan
m a Ag
pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat
ga
n e P
e g n
yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga
a T a
dari harta waris dan anak angkatnya.; kemudian ayat (2) berbunyi: terhadap anak
n a l i d ga
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga
m a g
dari harta warisan orang tua angkatnya.
n e P
Dalam hal ini, orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi
A n ila
melalui modekasi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan.12 Terdapatnya ketentuan dan pengaturan warisan bagi orang tua angkat dan angkat
d a g
berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah itu, menurut Abdullah Kelib, akan
n e P
menjadikan hukum kewarisan islam selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.13 Menurut para ahli, rumusan pasal 209 KHI dianggap pola baru yang dapat
mendistribusikan harta kekayaan secara ma‟ruf kepada orang yang bukan ahli 11
Soerodjo wingjoedipoero SH. Pengantar Dan Asas-Asas., hlm. 164 Drs. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Warta Hukum Dan Keadilan Edisi 4 Juli-Desember 2003. Bandung: PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat. 2003. hlm 27 13 Abdullah Kelib. Beberapa catatan Efektivitas Tentang Kompilasi Hukum Islam. Makalah dipresentasikan dalam Seminar nasional Permasyarakatan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Yogyakarta. 1992 hlm 16 12
8
waris. Sehingga dengna pola ini dapat mengakomodir pihak-pihak yang sangat berjasa pada pewaris tapi tidak tercantum dalam urutan ahli waris. Sebenarnya konsep wasiat wajibah seperti ini telah pula dianut dibeberapa negeri muslim seperti Mesir melalui kitab Undang-Undang Hukum wasiat mesir Nomor 71 tahun 1946. Sistem tersebut juga diadopsi oleh Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1957, dan Maroko pada tahun 1958, hanya saja dimaroko da Suriah aturan ini dibatasi hanya untuk anak laki-laki tidak untuk anak-anak
g n ra
perempuan.
e g n
2. Pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan
a T a
g n ra
Dalam pembagian kewarisan pada masyarakat adat. Biasanya terdapat
budaya untuk menjual lahan hasil warisan kepada kerabatnya terlebih dahulu. Hal
m a Ag
e g n
ini dimaksudkan supaya lahan-lahan yang mereka dapat dari nenek moyang
a T a
mereka ( warisan ) tidak tercerai berai bahkan tidak untuk dijual kepada orang lain
n a dil
g n ra
sehingga bisa saja suatu saat nanti mereka bisa saja membelinya lagi dari kerabatnya tersebut.
ga
n e P
m a Ag
e g n
Dalam hal ini KHI mengakomodir hal tersebut. Dalam pasal 189 ayat (1)
dikatakan, bila harta warisan yang akan dibagi
n a l i d ga
a T a
berupa lahan pertanian yang
luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti
m a g
semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang
n e P
bersangkutan. Bunyi ayat (1) pasal 89 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2)
A n ila
yang berbunyi: “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang
d a g
memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih
n e P
dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila dilihat dari segi sosiologis, garis hukum baru tentang
pemeliharaan keutuhan lahan tanah
tidak terlepas dari kebijakan sosiologis
pedesaan tentang administrasi komplek dalam bidang pertanian. Mengingat lahan itu merupakan unsur yang samgat inti dan pokok dalam teknologi pertanian, upaya pengembangan dan peningkatan pertanian tidak dpat terlepas dari kondisi dan wilayah itu sendiri. Dengan sendirinya, apabila hanya dengan kekuatan lahan pertanian yang sempit dan tercecer, akan mengalami kesulitan dalam melakukan
9
pembinaan dan peningkatan produksi pertanian, yang dipandang memiliki nilai tambah bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.14 Untuk itu, adanya konsep pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan salah satunya didasarkan atas semangat kepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian. Namun rumusan hukum dalam pasal 189 ayat (1) KHI tidak bersifat kaku
sebagai harga mati. Karena
kemungkinan dan peluang untuk tidak dapat memelihara keutuhan dan kesatuan
g n ra
lahan tersebut sangat terbuka, apabila diantara ahli waris ada yang yang benar-
e g n
benar terdesak membutuhkan uang, sedangkan diantara ahli waris yang lainnya tidak memiliki kemampuan membayar, baik secara perorangan maupun secara
a T a
g n ra
bersama-sama. Maka kiranya lahan bisa saja dijual kepada pihak lain yang mampu membelinya.
m a Ag
n a dil
e g n
a T a
3. Ahli Waris Pengganti
g n ra
Istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam Indonesia
m a Ag
dipopulerkan oleh Prof. Dr Hazairin SH di penghujung tahun 70-an. Beliau
ga
n e P
e g n
menyebut konsep ahli waris pengganti dengan istilah Mawali. Dalam Konsep
a T a
mawali, anaknya anak dan anaknya saudara ditempatkan sebagi pengganti dan
n a l i d ga
kedua ahli waris langsung ( anak dan saudara ).15 Dalam KHI mempunyai
m a g
beberapa asas dalam hukum kewarisan yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral (3)
n e P
asas individual, (4) asas keadilan yang berimbang, dan (5) asas yang menyatakan
A n ila
bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.
Menurut Hazairin, „garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya
d a g
dengan ganti mengganti. Dia hanyalah sebuah cara untuk menunjukkan siapa-
n e P
siapa ahli waris. Tiap–tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi bukan hali waris‟
16
Ahli waris pengganti yang dimaksud adalah bukan mengangkat
seseorang yang „bukan ahli waris‟ menjadi ahli waris. Karena kualifikasi ahli
14
Drs. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam,
hlm. 26 15
Prof . Dr Hazairin SH. Hukum Kewaeisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits. Jakarta: Tintamas. hlm. 137 16 Ibid hlm.24-25
10
waris sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas melalui asas ijbari hukum kewarisan. A. Wasit Aulawi merumuskan konsep ahli waris pengganti sebagai berikut : „menempatkan seorang ahli waris yang selama ini dipandang tidak atau belum berhak menerima harta warisan kedalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan.17 Sebagai contoh, kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu faraid pada umumnya adalah sebagai ahlul warits dzaw alarham apabila terdapat
g n ra
kelompok ahli warits dzam al-furudl atau ashabah.
e g n
Sehingga cucu tidak dapat menerima warisan dari kakeknya apabila ayahnya telah meninggal. Namun dengan adanya konsep ahli waris pengganti yang terdapat
a T a
g n ra
dalam KHI pasal 185 merupakan terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah
apabila ayah lebih dahulu meninggal dari pada kakek.
m a Ag
e g n
Sehingga cucu bisa mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Lembaga ahli
a T a
waris pengganti ini lebih cenderung sebagai semi platsvervulling (penggantian
n a dil
tempat) sebagai yang dikenal dalam BW dan Hukum Adat.
ga
n e P
m a Ag
g n ra
. Dalam KHI telah di sebutkan, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang
e g n
“menggantikan” kedudukan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari
a T a
pewaris. Dalam KHI pewaris pengganti di rumuskan kedalam pasal 185 dengan
n a l i d ga
redaksi sebagai berikut” (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si
m a g
pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
n e P
tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan
A n ila
telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris
d a g
telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara
n e P
atau hukuman yang lebih berat. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang di ganti”. Adanya konsep ahli waris pengganti merupakan konsep asas keadilan yang
berimbang di karenakan masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang benar.18 Sehingga 17
A. Wasit Aulawi. Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Dalam Amrullah Ahmad ( ketua Tim ). Prospek Hukum: Islam dalam Kerangka Pembanguna Hukum Nasional Di Indonesia. Jakarta: PP IKAHA. 1994. hlm. 93 18 Prof. Mohammad Daud Ali Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia..Jakrta : Rajawali Press. 2003. hlm 326
11
perumusan ahli waris pemgganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan
dan kemanusiaan
dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini
sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.
4. Damai Dalam Pembagian Harta Dalam Kompilasi Hukum Islam
g n ra
terungkap bahwa ahli waris dapat
e g n
bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing
menyadari bagiannya.19 Dengan danya rumusan ini dapat
a T a
g n ra
memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara
matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut,
m a Ag
e g n
sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-
a T a
laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan
n a dil
g n ra
saudara perempuan sekandung – saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagi penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.20
ga
n e P
m a Ag
e g n
Prinsip perdamaian ( al-shulh ) telah mendapat pembenaran sebagai mana
a T a
yang tercantum dalam al-qur‟an surat al-Nisa (4): 127, asalkan
n a l i d ga
saja tidak
dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal
m a g
tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga
n e P
semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih
A n ila
memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang
d a g
kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada
n e P
kerabat perempuannya.
Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan
sama besar untuk semua ahli waris. Boleh jadi dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian
alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan Inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media
19 20
Lihat Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Drs. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.
hlm. 22
12
damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak.
5. Wacana Pembagian Warisan Sama Rata. Wacana pembagian sama rata ( dengan mengacuhkan ketentuan 2:1 dalam al-qur‟an ) merupakan wacana yang cukup radikal dalam wacana pembaharuan hukum waris. Sosok yang paling terkenal dalam dalam hal wacana pembagian
g n ra
warisan sama besar antara laki-laki dan perempuan adalah mantan menteri agama
e g n
H. Munawir Syadjali MA. Beliau mengusulkan akan praktek pembagian warisan islam di reaktualisasikan dengan perbandingan sama besar. Hal ini terjadi karena
a T a
g n ra
menurut beliau di masyarakat luas dan khususnya di daerah-daerah tertentu yang secraa note bone keagamaannya kuat, pada kenyataan yang terjadi pembagian
m a Ag
e g n
warisan dalam faraid tidak dijalankan malah cenderung untuk memakai hukum adat.
n a dil
Ta
Mereka beralasan, dengan menggunakan hukum waris adat
a m
g n ra
dapat
membagikan harta warisan secara rata pada ahli waris. Disamping itu, kerap kali
ga
n e P
a g A
e g n
para keluarga dalam menyelesaikan masalah warisnya cenderung pergi ke Pengadilan
Negeri.
Munawir
n a l i d ga
penyimpangan langsung.
Syadzali
a T a
menyebut
hal
tersebut
sebagai
m a g
Adapun praktek penyimpangan tidak langsung diantaranya budaya para
n e P
keluarga yang mengambil kebijakan pre empitive dimasa hidup mereka telah
A n ila
membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mreka, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin 21
d a g
Munawir Syadzali dengan wacana
n e P
tersebut bukan bermaksud untuk
mengatakan konsep waris dalam al-qur‟an itu tidak adil, melainkan justru beliau menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraid.
Para jumhur ulama telah berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris merupakan ayat yang qoth‟i dalalahnya. Akan tetapi dalam pembacaan suatu teks persepsi orang akan berbeda-beda. Dalam hal ayat-ayat waris sebagian ulama kontemporer memberikan kesempatan untuk berijtihad dalam kawasan ini karena 21
H. Munawir Syadjali MA. Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Rosdakarya. 1991. hlm. 84
13
mereka beranggapan hal tersebut masih bisa ditafsir ulang dan ini yang mereka maksud, masih dalam kawasan dzani dalalahnya. Karena itu sebagian ulama yang berpendapat seperti itu menyatakan bahwa ayat-ayat tentang waris harus dilihat konteks tulisan nya dan disesuaikan dengan semangat zaman.22 Dalam paparan diatas, ada inspirasi dari realitas masyarakat dilapangan yang menyebabkan kita perlu mengakomodir psinsip sama rata dalam hukum adat waris untuk pembaharuan hukum waris islam di Indonesia. Walaupin hal tersebut
g n ra
masih dalam tahap wacana yang belum terakomodir oleh Kompilasui Hukum
e g n
Islam sebagai pijakan para hakim agama memutus permasalahan-permasalahan, khususnya dalam hal mengenai warisan.
a T a
PENUTUP
m a Ag
g n ra
e g n
Permasalahan diatas merupakan beberapa contoh pembaharuan hukum waris
a T a
islam di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung telah dipengaruhi oleh
n a dil
g n ra
keadaan realita masyarakat Indonesia dengan hukum waris adatnya. Sehingga dengan
m a Ag
memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia ( adat ), hukum waris islam di
ga
Indonesia
n e P
dapat
dilaksannakan
dengan
semestinya
dengan
e g n
tidak
a T a
adanya
penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris baik secara langsung ataupun
n a l i d ga
tidak langsung. Tentunya semua itu masih dalam koredor syari‟ah dan masih
m a g
berlandaskan semangat al-qur‟an yang humanis, berkeadilan dan universal. Wallahu
a’lam Bishowab
n e P
n e P
d a g
A n ila
22
Mun‟im A. Sirry ( editor ). Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta: Paramadina. 2004. hlm 167
14
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo Aulawi, Wasit A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Dalam Amrullah Ahmad ( ketua Tim ). Prospek Hukum: Islam dalam Kerangka Pembanguna Hukum Nasional Di Indonesia. Jakarta: PP IKAHA. 1994 Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press. 2003.
g n ra
Daud Ali, Muhamad. Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakrta: Rajawali Press. 2003
e g n
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,
a T a
Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2003
g n ra
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits. Jakarta: Tintamas. 1982.
m a Ag
e g n
Ichtijanto. Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia.Dalam
n a dil
a T a
g n ra
Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Rosdakarya. 1991
ga
m a Ag
e g n
Kelib, Abdullah. Beberapa catatan Efektivitas Tentang Kompilasi Hukum Islam.
n e P
a T a
Makalah dalam Seminar nasional „Permasyarakatan Inpres Nomor 1 Tahun
n a l i d ga
1991 tentang KHI, Yogyakarta. 1992
m a g
Mukhlas, Oyo Sunaryo. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Warta Hukum Dan Keadilan Edisi 4 Juli-Desember 2003. Bandung:
en
P
A n ila
PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat. 2003
Simanjuntak, P.N.H. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2005.
d a g
Sirri, Mun‟im A( editor ). Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-
n e P
Pluralis. Jakarta: Paramadina. 2004 Syadjali, Munawir. Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Rosdakarya. 1991. Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1995
15
