PENGADILAN AGAMA TANGERANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

2015 PENGADILAN AGAMA TANGERANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-NYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2105. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 11 November 2015 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai bahan masukan laporan tahunan Mahkamah Agung RI. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. Tangerang, 29 Januari 2016 Ketua,

Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 196307051989032004

i

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan khususnya Pengadilan Agama Tangerang. Pelayanan yang berwujud birokrasi atau system berfungsi untuk rangkaian aturan yang harus ditempuh baik oleh masyarkat maupun aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan public secara teratur. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang. Secara umum capaian sasaran Pengadilan Agama Tangerang dalam jangka menengah seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2015-2019, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari aparatur Pengadilan Agama Tangerang, namun juga masyarakat yang merupakan tujuan dari hampir seluruh pelayanan yang diterapkan. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 10 sasaran tidak semuanya dinyatakan berahsil ada beberapa sasaran yang lebih rendah dari target. Ke depan untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang berupa Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan Bermartabat diperlukan koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung R.I. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) misal untuk sidang terpadu, maka kerjasama eksternal menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan system yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja)dan bertujuan melayani masyarakat. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2015 telah dikeluarkan dana DIPA 005.01 sebesar Rp, 5.262.265.561,-atau 88,3% dari pagu sebesar Rp. 5.958.973.000,- dan DIPA 005.04 sebesar

Rp.

126.432.000,-

atau

99,9%

dari

ii

pagu

sebesar

Rp.

126.565.000,-

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

i ii iii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................................................................ B. Tugas dan Fungsi ....................................................................... C. Kendala Pelaksanaan Tugas....................................................... D. Sistematika Penyajian ................................................................

1 1 3 3

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis ....................................................................... 1. Visi dan Misi.......................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................ 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................... B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .................................................

5 5 6 6 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... B. Realisasi Anggaran .....................................................................

11 29

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan................................................................................. B. Saran ...........................................................................................

33 33

BAB II

LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik. Untuk itulah Pengadilan Agama Tangerang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang merupakan lingkungan peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Tangerang sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan perpanjangan kekuasaan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan dasar Pengadilan Agama Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1.

Perkawinan

2.

Waris

3.

Wasiat

4.

Hibah

1

5.

Wakaf

6.

Zakat

7.

Infaq

8.

Shadaqah

9.

Ekonomi syari'ah.

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi : 1.

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian,

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006

dan jo.

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).

5.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6.

Fungsi Lainnya : a.

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006).

2

b.

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Kendala pelaksanaan Tugas Kenyataan dilapangan menunjukan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu. Tidak semua pencapaian sesuai yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain : 1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) SDM yang ada saat ini hampir semuanya merangkap jabatan kecuali untuk tenaga hakim, hal ini menyebabkan tidak optimalnya penyelesaian perkerjaan pegawai bersangkutan baik waktu maupun kualitasnya.

2.

Proporsi SDM antara laki-laki dan perempuan belum disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Khusus untuk petugas lapangan (Juru Sita dan Juru Sita Pengganti) untuk perempuan mobilitasnya kurang jika dibandingkan dengan intensitas perkara Pengadilan Agama Tangerang.

3.

Regulasi yang terlalu cepat Seringnya pergantian aturan baik internal maupun eksternal menyebabkan keterlambatan laporan dan kualitasnyapun kurang dari yang diharapkan.

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang diperlukan suatu panyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut : 1.

Bab pertama, berisi pendahuluan tentang gambaran umum (dasar hukum) Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan salah satu institusi negara dibawah naungan Mahkamah Agung R.I. sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam 3

bentuk LKjIP. Bab ini juga menjelaskan tugas-tugas, fungsi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) peradilan serta tata organisasi kantor termasuk tanggungjawab masingmsing bagian. 2.

Bab kedua, berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

3.

Bab ketiga, berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2015.

4.

Bab keempat, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur maupun sistemnya yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung yang dikenal dengan 8 area perubahan guna mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang sumber daya dan birokrasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang 2015-2019 telah belum mengalami revisi karena dirasa masih sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu : Visi

: Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan Bermartabat

Misi

: 1. Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Pola Penyelesaian Perkara Dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kinerja Aparat Pengadilan Agama Tangerang Dengan Berbasis Teknologi Informasi 3. Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Dapat Dijangkau Oleh Pencari Keadilan (Masyarakat) 4. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

5

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut : 1.

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara.

2.

Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu

3.

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

4.

Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara

5.

Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu

6.

Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat

7.

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan

8.

Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

9.

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

10. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang yaitu : a.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk : - Layanan Dukungan Manajemen Peradilan - Pembayaran gaji dan tunjangan - Langganan daya dan jasa - Operasional perkantoran dan pimpinan - Perawatan gedung kantor - Perawatan kendaraan roda empat - Perawatan inventaris kantor - Jasa Pengiriman surat - Pengadaan server

6

b.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk : - Penyelesaian administrasi perkara - Penyelenggaraan pos pelayanan hukum - Pembebasan biaya perkara - Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan

Tabel 2.1. Matrik perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tangerang

Sasaran

Tujuan Uraian

Indikator

1

1.

2.

Terwujudnya pola pelayanan peradilan yang sederhana, efektif dan efisien

Terwujudnya kinerja aparatur peradilan yang professional dan proporsional

2


Indikator

3

Kegiatan

4

Prosentase penyelesaian perkara

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara

1. Prosentase perkara yang diputus.


Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara

2.

Prosentase tunggakan perkara


Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara 3.

Prosentase perkara yang lebih 6 bulan

7

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara responsive, progresif dan tidak terpaku pada sikap positivism idem

idem

Prosentase penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan


1.

Prosentase berkas perkara yang diminutasi maksimal 7 hari

idem

Prosentase berkas yang diserahkan maksimak 7 hari

Terwujudnya peningkatan percepatan penyelesaian perkara

2.

Prosentase berkas yang diserahkan maksimal 7 hari

Idem

Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal dengan memanfaatkan aplikasi SIADPA Melaksanakan mediasi

Prosentase SIADPA

3.

Uraian

Strategi

data

Terwujudnya modernisasi administrasi PA

3.

Prosentase data SIADPA

Prosentase mediasi yang berhasil

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

1.

Prosentase penyelesaian melalui mediasi

Prosentase penasehatan dalam persidangan yang berhasil

Terwujudnya kualitas penasehatan persidangan

2.

Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim)

7

Melaksanakan penasehatan persidangan

dalam

4.

5.

Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja

Terwujudnya lembaga peradilan yang mudah dujangkau oleh masyarakat

Prosentase perkara diterima yang tercatat dalam register


Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan

Mengintensifkan pengisian semua buku register

Prosentase putusan yang teradministrasi dengan baik


Prosentase perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan

Mengintensifkan instrument perkara

Prosentase tabayun yang teradministrasi dengan baik


Prosentase perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan

Mengadministrasikan panggilan tabayun dengan baik

Prosentase akta cerai yang telah siap maksimal 7 hari setelah BHT

Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkar

Prosentase Akta cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT

Mengintensifkan penggunaan aplikasi SIADPA Meja III

Prosentase pelayanan bagi masyarakat tidak mampu


1.

Prosentase perkara yang mendapat layanan posbakum

Mengadakan pelayanan pos bantuan hukum

Prosentase penanganan perkara prodeo


2.

Prosentase masyarakat yang mendapat biaya prodeo

Melaksanakan penanganan perkara prodeo

6.

Terwujudnya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan

Prosentase pelaksanaan siding keliling

Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Prosentase perkara yang disidangkan di lokasi yang jauh dari akses pengadilan

Melaksanakan keliling

7.

Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat

Prosentase arsip perkara yang dikelola melalui data elektronik


Prosentase Tersedianya database arsip perkara tahun 2015-2019

Menata data base arsip perkara secara elektronik

Prosentase putusan yang telah dianonimisasi


Mengupload putusan yang telah dianonimisasi

Prosentase perkara yang dipublikasikan melalui website

Prosentase perkara yang terinput dalam Website

Mengupload perkara melalui website

Prosentase perkara yang dipublikasikan melalui direktori putusan MA

Prosentase perkara yang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA

Mengupload putusan melalui direktori putusan Kepaniteraan MA

Prosentase perkara yang dipublikasikan melalui info perkara Badilag

Prosentase perkara yang terinput pada info Perkara Badilag

Mengupload perkara melalui info perkara Badilag

Prosentase perkara yang dipublikasikan melalui sms gateway

Prosentase perkara yang terinput dalam via SMS Gateway

Menginput perkara melalui sms gateway

8

sidang

8.

9.

Terselenggarany a pelayanan meja informasi dan pengaduan


10. Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja

Prosentase perencanaan dan pelaporan keuangan yang dipublikasikan melalui website

Prosentase perencanaan dan pelaporan keuangan yang diinput ke dalam website

Mengupload data perencanaan dan pelaporan keuangan melalui website

Prosentase data anggaran dan realisasi keuangan yang dipublikasikan melalui website Prosentase pengaduan berbasis IT

Prosentase data anggaran dan laporan realisasi keuangan yang diinput ke dalam website

Mengupload data anggaran dan realisasi keuangan melalui website

Prosentase tersedianya form pengaduan berbasis IT

Menyediakan form pengaduan dalam website PA Tangerang

Prosentase layanan data informasi yang sesuai kriteria

Prosentase tersedianya layanan data informasi sesuai 47 kriteria website

Menginput data informasi sesuai 47 kriteria ke dalam website PA Tangerang

Prosentase permintaan data informasi yang teradministrasi dengan baik


Prosentase permintaan infrormasi tercatat pada buku register informasi

Mengadministrasikan permintaan data informasi pada buku register informasi

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti


Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat

Melayani pengaduan dari masyarakat melalui meja informasi/pengaduan

Prosentase penyelenggaraan kerja


Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan

Menyelenggarakan rapat kerja baik secara rutin dan insidentil

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti


Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Menindaklanjuti temuan-temuan untuk perbaikan kinerja

Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan


Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan secara periodic

Prosentase SDM yang professional dan kompeten

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai

Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan

Melaksanakan tugas manajemen dan administrasi bidang kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas bidang tehnis PA 1. Merencanaan anggaran keuangan DIPA sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan pertanggungjawaba n keuangan dengan baik

rapat

Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

9

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen pimpinan

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun pertama Renstra Pengadilan Agama Tangerang, sehingga capaian kinerja tahun 2015 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 20152019. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015 (terlampir). Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.948.973.000,- untuk DIPA 005.01 dan sebesar Rp. 126.565.000,untuk DIPA 005.04. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tercapainya 10 item sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra 2015-2019.

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Peradilan Agama Tangerang tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015

No. 1

Sasaran Strategis

Target

Terwujudnya

1. Prosentase perkara yang diputus

peningkatan

2. Prosentase tunggakan perkara

penyelesaian

3. Prosentase perkara yang lebih 6

perkara

2

Indikator Kinerja

peningkatan

Capaian (%)

2600

2648

101,1

520

731

140,6

265

78

29,4

2600

2539

97,7

2600

2539

97,7

2600

2539

97,7

perkara

40

8

20

perkara

40

246

615

2600

2692

103,5

bulan

Terwujudnya

Realisasi

1. Prosentase berkas perkara yang diminutasi maksimal 7 hari

penyelesaian putusan

tepat

waktu

2. Prosentase berkas yang diserahkan maksimal 7 hari 3. Prosentase data SIADPA

3

Terwujudnya peningkatan

1. Prosentase penyelesaian melalui mediasi

penyelesaian perkara

melalui

mediasi

2. Prosentase penyelesaian melalui

jalur

penasehatan

persidangan (majelis hakim)

4

Terwujudnya

1. Prosentase

perkara

diterima

peningkatan

tercatat dalam buku register, jurnal

tertib

dan buku induk keuangan

administrasi perkara

11

2. Prosentase

perkara

yang

2600

2648

101,8

2000

1800

90

2600

1848

71,1

1900

2083

109,6

yang

75

75

100

Terwujudnya

Prosentase perkara yang disidangkan di

35

13

37,1

lembaga

lokasi yang jauh dari akses pengadilan

2600

2600

100

telah

2600

437

16,8

3. Prosentase perkara yang terinput

2600

2600

100

2600

437

16,8

2600

2600

100

2600

2600

100

3

3

100

26

14

58,3

diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku Kendali Putusan 3. Prosentase perkara bantuan dari PA

lain

tercatat

dalam

buku

kendali permintaan bantuan 4. Prosentase Akta Cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT

5

Terwujudnya

1. Prosentase perkara yang mendapat

peningkatan

layanan Posbakum

pelayanan

2. Prosentase

hukum

bagi

masyarakat

mendapat biaya prodeo

masyarakat tidak mampu 6

peradilan dapat

yang

(sidang keliling)

dijangkau

oleh masyarakat 7


1. Prosentase

tersedianya

database

arsip perkara tahun 2015-2019 2. Prosentase

putusan

yang

dianonimisasi dalam website 4. Prosentase perkara yang terinput pada

Direktori

Putusan

Kepaniteraan MA 5. Prosentase perkara yang terinput pada Info Perkara Badilag 6. Prosentase perkara yang terinput dalam SMS Gateway 7. Prosentase

perencanaan

dan

pelaporan keuangan yang diinput ke dalam website 8. Prosentase

data

anggaran

dan

laporan realisasi keuangan yang diinput ke dalam website

12

9. Prosentase

tersedianya

form

1

1

100

layanan

1

1

100

500

468

96,8

tingkat

5

22

440

1. Prosentase penyelenggaraan rapat

12

1

8,3

yang

5

3

60

penyelenggaraan

4

4

100

12

12

100

12

12

100

pengaduan berbasis IT 10. Prosentase

tersedianya

data informasi sesuai 47 kriteria website

8

Terwujudnya

1. Prosentase permintaan informasi

peningkatan

tercatat

kepercayaan

informasi

pada

buku

register

masyarakat terhadap lembaga

menurunnya

pengaduan masyarakat

peradilan

9

2. Prosentase

Terwujudnya peningkatan

kerja per bulan

pelaksanaan

2. Prosentase

pembinaan

dan

ditindaklanjuti 3. Prosentase

pengawasan

temuan

pembinaan dan pengawasan

10

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan SDM kompeten

yang dan

sarana prasarana

1. Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan 2. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

yang memadai

13

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2015, Peradilan Agama Tangerang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Peningkatan penyelesaian perkara Capaian

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1

Prosentase perkara yang diputus

2600

2648

101,1

2

Prosentase tunggakan perkara

520

731

140,6

3

Prosentase perkara yang lebih 6 bulan

265

78

29,4

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1.

Prosentase perkara yang diputus dari data perkara pada tingkat pertama target perkara yang diterima dan tercatat pada aplikasi SIADPA Plus sebanyak 2600perkara berdasarkan data perkara putus tahun 2014, selanjutnya ada peningkatan menjadi 2648 perkara di tahun 2015karena adanya percepatan penyelesaian perkara sisa tahun lalu ditambah dengan penyelesaian perkara yang masuk tahun 2015. Tingkat capaiannya : 2648x 100% = 101,1% 2600

2.

Prosentase tunggakan perkara pada tahun 2015ditargetkan berjumlah 520perkara dan realisasinya sebanyak 731perkara karena perkara yang diterima mengalami peningkatan sedangkan hakim yang ada jumlahnya terbatas. Tingkat capaiannya : 731 x 100% = 140,6% 520

14

3.

Prosentase perkara yang lebih dari 6 (enam) bulan menunjukan kinerja dari target yang diperkirakan sebanyak 265 perkara ternyata hanya ada 78 perkara yang melebihi 6 (enam) bulan belum putus hal ini dikarenakan kinerja hakim mengalami peningkatan didukung dengan jenis perkara yang tidak terlalu sulit sehingga tidak terlalu mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara Tingkat capaiannya : 78 x 100% = 29,4% 265

Tabel 3.3. Peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase berkas perkara yang diminutasi

Realisasi

Capaian (%)

2600

2539

97,7

2600

2539

97,7

2600

2539

97,7

Target

maksimal 7 hari 2

Prosentase berkas yang diserahkan maksimal 7 hari

3

Prosentase data SIADPA


Prosentase berkas perkara yang diminutasi maksimal 7 (tujuh) hari dari data perkara pada tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2600 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 2549 perkara putus sudah diminutasi maksimal 7 (tujuh) hari, hal ini dikarenakan peningkatan perkara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat capaiannya : 2539 x 100% = 97,7% 2600

2.

Prosentase berkas yang diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600

berkas

perkara

dan

dapat

direalisasikan

15

sebanyak

2539

berkasperkara,

hal

ini

dikarenakanpenyelesaian perkara baik dari majelis hakim maupun panitera pengganti mengalami peningkatan. Tingkat capaiannya : 2539 x 100% = 97,7% 2600 3.

Prosentase data SIADPA tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2600 perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 2539 perkara atau 97,7% hal ini dikarenakan penggunaan data SIADPA oleh majelis hakim, panitera pengganti maupun juru sita dipergunakan /dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh. Tingkat capaiannya : 2539 x 100% = 97,7% 2600

Tabel 3.4. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase penyelesaian perkara melalui mediasi

2

Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur

Realisasi

Capaian (%)

40

8

20

40

246

615

Target

penasehatan persidangan (majelis hakim)


Prosentase penyelesaian perkara melalui mediasidari data perkara pada tingkat pertama ditargetkan sebanyak 40 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 8 dapat diselesaikan melalui mediasi, hal ini dikarenakan sebagian besar perkara yang diselesaikan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat/Termohon) sehingga tidak dapat dimediasi. Tingkat capaiannya : 8 x 100% = 20% 40

16

2.

Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim) pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 40 perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 246 perkara pihaknya dapat didamaikan dalam proses persidangan dan perkaranya selesai, hal ini dikarenakansebagian besar para pihak yang berperkara ingin menyelesaikan perkaranya secara damai dan tidak ingin dilanjutkan. Tingkat capaiannya : 246 x 100% = 616% 400

Tabel 3.5. Peningkatan tertib administrasi perkara No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku

Realisasi

Capaian (%)

2600

2692

103,5

2600

2648

101,8

2000

1800

90

2600

1848

71,1

Target

register, jurnal dan buku induk keuangan 2

Prosentase perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku Kendali Putusan

3

Prosentase perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan

4

Prosentase Akta Cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT


Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan buku induk keuanganpada tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2600 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 2692 perkara diterima dan dicatat dalam buku register, jurnal dan buku induk keuangan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan jumlah perkara yang diterima dari tahun sebelumnya. Tingkat capaiannya : 2692 x 100% = 103,5% 2600

17

2.

Prosentase perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku Kendali Putusanpada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600 perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 2648 perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku Kendali Putusan, hal ini dikarenakanterjadi peningkatan kinerja para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara dari tahun sebelumnya. Tingkat capaiannya : 2648 x 100% = 101,8% 2600

3.

Prosentase perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2000 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 1800 perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan, hal ini dikarenakan sebagian besar para pihak baik dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang. Tingkat capaiannya : 1800 x 100% = 90% 2000

4.

Prosentase akta cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHTpada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600 akta ceraidan dapat direalisasikan sebanyak 1848akta cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT, hal ini dikarenakanpenyelesaian perkara terjadi peningkatan terutama dalam penyelesaian putusan hakim dan pemberitahuan isi putusan (PIP) yang segera dilaksanakan juru sita/juru sita pengganti.

Tingkat capaiannya : 1848 x 100% = 71,1% 2600

18

Tabel 3.6. Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase perkara yang mendapat layanan

Realisasi

Capaian (%)

1900

2083

109,6

75

75

100

Target

Posbakum 2

Prosentase masyarakat yang mendapat biaya prodeo


Prosentase perkara yang mendapat layanan Posbakumpada tingkat pertama ditargetkan sebanyak 1900 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 2083 perkara yang mendapat layanan Posbakum, hal ini dikarenakan sebagian besar pihak berperkara memanfaatkan layanan posbakum dalam pembuatan surat gugatan/permohonan. Tingkat capaiannya : 2083 x 100% = 109,6% 1900

2.

Prosentase masyarakat yang mendapat biaya prodeopada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 75 perkara dan dapat direalisasikan baik yaitu sebanyak 75 perkaramendapat biaya prodeo, hal ini dikarenakanpeningkatan jumlah perkara prodeo oleh masyarakat kurang mampu telah sesuai dengan target. Tingkat capaiannya : 75 x 100% = 100% 75

Tabel 3.7. Lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase perkara yang disidangkan di lokasi

Target

yang jauh dari akses pengadilan (sidang keliling)

19

35

Realisasi

Capaian (%)

13

37,1


Prosentase perkara yang disidangkan di lokasi yang jauh dari akses pengadilan (sidang keliling) pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 35 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasi sebesar 13 perkara yang disidangkan di lokasi yang jauh dari akses pengadilan (sidang keliling), hal ini dikarenakan sebagian besar lokasi perkara yang ada masih dalam radius dekat dari akses pengadilan pada peradilan tingkat pertama. Tingkat capaiannya : 13 x 100% = 37,1% 35

Tabel 3.8. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase tersedianya database arsip perkara

Realisasi

Capaian (%)

2600

2692

103,5

Target

tahun 2015-2019 2


2600

437

16,8

3

Prosentase perkara yang terinput dalam website

2600

2692

103,5

4

Prosentase perkara yang terinput pada Direktori

2600

437

16,8

2600

2692

103,5

2600

2692

103,5

3

3

100

26

15

57,7

1

1

100

1

1

100

Putusan Kepaniteraan MA 5

Prosentase perkara yang terinput pada Info Perkara Badilag

6

Prosentase perkara yang terinput dalam SMS Gateway

7

Prosentase

perencanaan

dan

pelaporan

keuangan yang diinput ke dalam website 8

Prosentase data anggaran dan laporan realisasi keuangan yang diinput ke dalam website

9

Prosentase tersedianya form pengaduan berbasis IT

10

Prosentase tersedianya layanan data informasi sesuai 47 kriteria website

20


Prosentase tersedianya database arsip perkara tahun 2015-2019 pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2600 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 2692 perkara tersedianya database arsip perkara tahun 2015-2019, hal ini dikarenakan semua perkara yang masuk sudah diinput menggunakan aplikasi SIADPA. Tingkat capaiannya : 2692x 100% = 103,5% 2600

2.

Prosentase putusan yang telah dianonimisasipada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 437 perkaratelah dianonimisasi, hal ini dikarenakansumber daya yang ditugaskan untuk anonimasi hanya 1 orang dengan sarana terbatas. Tingkat capaiannya : 437 x 100% = 16,8% 2600

3.

Prosentase perkara yang terinput dalam website pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2600 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 2692 perkara yang terinput dalam website, hal ini dikarenakan semua perkara yang masuk sudah diinput menggunakan aplikasi SIADPA dan terintegrasi dengan website. Tingkat capaiannya : 2692 x 100% = 103,5% 2600

4.

Prosentase perkara yang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600 perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 437perkarayang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA, hal ini dikarenakanputusan yang sudah dianonimasi hanya sebanyak 437 putusan. Tingkat capaiannya : 437 x 100% = 16,8% 2600

5.

Prosentase perkara yang terinput pada Info Perkara Badilag pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 2600 perkara pada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 2692 perkara yang terinput pada Info Perkara Badilag, hal ini dikarenakan semua perkara yang masuk sudah diinput menggunakan aplikasi SIADPA dan terintegrasi dengan website dan Info Perkara Badilag. Tingkat capaiannya : 2692 x 100% = 103% 2600

21

6.

Prosentase perkara yang terinput dalam SMS Gatewaypada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2600 perkara dan dapat direalisasikan sebanyak 2692perkarayang terinput dalam SMS Gateway, hal ini dikarenakansemua perkara yang masuk langsung dapat menggunakan fasilitas SMS Gateway. Tingkat capaiannya : 2692 x 100% = 103,5% 2600

7.

Prosentase perencanaan dan pelaporan keuangan yang diinput ke dalam website pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 3perencanaan dan pelaporan keuanganpada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 3 perencanaan dan pelaporan keuangan yang diinput ke dalam website, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Tangerang sudah menerapkan transparansi dalam kinerjanya, 3 perencanaan dan pelaporan keuangan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan dan Laporan Barang Milik Negara. Tingkat capaiannya : 3 x 100% = 100% 3

8.

Prosentase data anggaran dan laporan realisasi keuangan yang diinput ke dalam websitepada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 26data anggaran dan laporan realisasi keuangandan dapat direalisasikan sebanyak 15data anggaran dan laporan realisasi keuangan yang diinput ke dalam website, hal ini dikarenakanhanya 15 laporan (keuangan perkara, keuangan konsignasi, pendapatan negara bukan pajak, SMS Gateway, realisasi anggaran, keuangan perkara eksekusi, keuangan perkara prodeo, sidang keliling, uang iwald, BMN 005.01, BMN,005.04, laporan tahunan, kuangan DIPA 005.01, Keuangan DIPA 005.04) yang bersangkutan dengan keuangan negara. Tingkat capaiannya : 15 x 100% = 57,7% 26

9.

Prosentase tersedianya form pengaduan berbasis IT pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 1form pengaduan berbasis ITpada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 1form pengaduan berbasis IT, hal ini dikarenakan website Pengadilan Agama Tangerang sudah menetapkan standar progaram layanan yang harus diterapkan dan salah satunya adalah form pengaduan berbasis IT. Tingkat capaiannya : 1 x 100% = 100% 1

22

10. Prosentase tersedianya layanan data informasi sesuai 47 kriteria website pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 1 layanan data informasidan dapat direalisasikan sebanyak 1layanan data informasi sesuai 47 kriteria website, hal ini dikarenakanstandar yang sudah harus diterapkan. Tingkat capaiannya : 1 x 100% = 100% 1

Tabel 3.9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register informasi

2

Prosentase menurunnya tingkat pengaduan

Realisasi

Capaian (%)

500

468

96,8

5

22

440

Target

masyarakat


Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register informasi pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 500 permintaan informasipada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 468permintaan informasi tercatat pada buku register informasi, hal ini dikarenakan rasa ingin tahu dari pihak pencari keadilan untuk mengetahui beberapa informasi mengenai prosedur di Pengadilan Agama Tangerang. Tingkat capaiannya : 468x 100% = 96,8% 500

2.

Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 5tingkat pengaduandan dapat direalisasikan sebanyak 22 tingkat pengaduan masyarakat, hal ini dikarenakanpenyelesaian pengaduan oleh pihak-pihak yang terkait terjadi peningkatan. Tingkat capaiannya : 22 x 100% = 440% 5

23

Tabel 3.10. Peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per

Realisasi

Capaian (%)

12

1

8,3

Target

bulan 2

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

5

2

60

3

Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan

4

4

100

pengawasan


Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per bulan pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 12 penyelenggaraan rapat kerjapada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 1penyelenggaraan rapat kerja, hal ini dikarenakan rapat kerja yang melibatkan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional untuk membahas Rencana Kinerja Tahun 2015 dilakukan cukup sekali. Tingkat capaiannya : 1 x 100% = 8,3% 12

2.

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 5 temuan yang ditindaklanjutidan dapat direalisasikan sebanyak 3temuan yang ditindaklanjuti, hal ini dikarenakanpemeriksaan yang dilakukan hanya 3 kali yaitu 2 kali pemeriksaan regular PTA Banten dan 1 kali pemeriksaan dari Sekretaris Badan Peradilan Agama MARI. Tingkat capaiannya : 3 x 100% = 60% 5

3.

Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 4penyelenggaraan pada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 4penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, hal ini dikarenakan agar kinerja pegawai dapat maksimal dan tidak terjadi banyak kesalahan. Tingkat capaiannya : 4 x 100% = 4% 4

24

Tabel 3.11.

Peningkatan pelaksanaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai

No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

2

Realisasi

Capaian (%)

12

12

100

12

12

100

Target


Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilanpada peradilan tingkat pertama ditargetkan sebanyak 12 dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilanpada tahun 2015 dan tingkat realisasinya sebesar 12dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan, hal ini dikarenakan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan terus didukung pimpinan selama 12 bulan. Tingkat capaiannya : 12 x 100% = 100% 12

2.

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilanpada tahun 2015 ditargetkan berjumlah 12 sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan dan dapat direalisasikan sebanyak 12 sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan, hal ini dikarenakanpimpinan ingin semua target tercapai sehingga sarana dan prasarana dipenuhi selama 12 bulan Tingkat capaiannya : 12 x 100% = 100% 12

25

Tabel 3.12.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2014

Tahun 2015 No.

1

Sasaran Strategis

Tahun 2014

Indikator Kinerja

Terwujudnya

1. Prosentase

peningkatan

diputus

perkara

yang

penyelesaian

2. Prosentase tunggakan perkara

perkara

3. Prosentase perkara yang lebih

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

2648

101,1

2462

94,7

731

140,6

687

132,1

78

29,4

34

12,8

2539

97,7

2462

94,7

2539

97,7

2462

94,7

2539

97,7

2462

94,7

8

20

4

10

246

615

232

580

2692

103,5

2547

97,9

2648

101,8

2462

94,7

1800

90

1545

77,2

1848

71,1

1691

65,1

2083

109,6

2050

107,9

75

100

75

100

6 bulan 2


1. Prosentase

berkas

perkara

yang diminutasi maksimal 7 hari 2. Prosentase

berkas

yang

diserahkan maksimal 7 hari 3. Prosentase data SIADPA

3

Terwujudnya peningkatan penyelesaian

4

1. Prosentase

penyelesaian

perkara melalui mediasi 2. Prosentase

penyelesaian

perkara

perkara

melalui

penasehatan

mediasi

(majelis hakim)

Terwujudnya

melalui

jalur

persidangan

1. Prosentase perkara diterima

peningkatan

tercatat dalam buku register,

tertib

jurnal

administrasi

keuangan

perkara

dan

2. Prosentase diselesaikan

buku

induk

perkara

yang

tercatat

dalam

buku register Akta dan Buku Kendali Putusan 3. Prosentase perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku

kendali

permintaan

bantuan 4. Prosentase Akta Cerai yang telah disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT 5

Terwujudnya peningkatan pelayanan

1. Prosentase

perkara

yang

mendapat layanan Posbakum 2. Prosentase masyarakat yang

26

hukum

bagi

mendapat biaya prodeo

masyarakat tidak mampu 6

Terwujudnya

Prosentase

perkara

yang

lembaga

disidangkan di lokasi yang

peradilan

jauh dari akses pengadilan

yang

(sidang keliling)

dapat

13

37,1

7

20

2600

100

2547

97,96

437

16,8

1158

44,54

2600

100

2547

97,96

437

16,8

1158

44,54

2600

100

2547

97,96

2600

100

2547

97,96

3

100

3

100

14

58,3

14

58,3

1

100

1

100

1

100

1

100

468

96,8

435

93,5

22

440

22

440

dijangkau oleh masyarakat 7

Terwujudnya

1. Prosentase

tersedianya

peningkatan

database arsip perkara tahun

akuntabilitas

2015-2019

dan transparansi peradilan

2. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi 3. Prosentase

perkara

yang

terinput dalam website 4. Prosentase terinput

perkara pada

yang

Direktori

Putusan Kepaniteraan MA 5. Prosentase

perkara

yang

terinput pada Info Perkara Badilag 6. Prosentase

perkara

yang

terinput dalam SMS Gateway 7. Prosentase perencanaan dan pelaporan

keuangan

yang

diinput ke dalam website 8. Prosentase data anggaran dan laporan

realisasi

keuangan

yang diinput ke dalam website 9. Prosentase tersedianya form pengaduan berbasis IT 10.

Prosentase

tersedianya

layanan data informasi sesuai 47 kriteria website

8

Terwujudnya

1. Prosentase

permintaan

peningkatan

informasi tercatat pada buku

kepercayaan

register informasi

masyarakat terhadap

2. Prosentase

menurunnya

tingkat pengaduan masyarakat

27

lembaga peradilan 9

Terwujudnya

penyelenggaraan

1

8,3

1

8,3

yang

3

60

3

60

penyelenggaraan

4

100

4

100

12

100

12

100

12

100

12

100

peningkatan

rapat kerja per bulan

pelaksanaan

Prosentase

pembinaan dan

10

1. Prosentase

temuan

ditindaklanjuti 2. Prosentase

pengawasan

pembinaan dan pengawasan

Terwujudnya

1. Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis peradilan 2. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

peningkatan pelaksanaan SDM

yang

kompeten dan

sarana

prasarana yang memadai

Grafik 3.1.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2014

28

B.

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2015 adalah

sebagai berikut : 1.

DIPA 005.01 a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 5.918,973.000,(lima milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut : - Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Rp. 35.889.350,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) - Pembayaran gaji dan tunjangan Rp. 4.784.186.022,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam dua puluh dua rupiah) - Langganan daya dan jasa Rp. 110.687.470,- (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) - Operasional perkantoran dan pimpinan Rp. 212.668.748,- (dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) - Perawatan gedung kantor Rp. 12.024.500,- (dua belas juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) - Perawatan kendaraan roda empat Rp. 52.999.671,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) - Perawatan inventaris kantor Rp. 12.782.800,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) - Jasa Pengiriman surat Rp. 1.227.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) - Pengadaan server Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut : - Pengadaan server sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

29

Tabel 3.13.

Laporan Realisasi AnggaranDIPA 005.01 Per Program Tahun Anggaran 2015

No

Pagu

Program

Anggaran 1

Realisasi Anggaran

(%)

Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan

tugas

teknis

lainnya Layanan Dukungan Manajemen

35.919.000

35.889.350

99,9

5.477.764.000

4.784.186.022

87,3

113.495.000

110.687.470

97,5

212.670.000

212.668.748

100,0

Perawatan gedung kantor

12.025.000

12.024.500

100,0

Perawatan kendaraan roda empat

53.000.000

52.999.671

100,0

Perawatan inventaris kantor

12.800.000

12.782.800

99,9

1.300.000

1.227.000

94,4

40.000.000

39.800.000

99,5

5.958.973.000

5.262.265.561

88,3

Peradilan Pembayaran gaji dan tunjangan Langganan daya dan jasa Operasional

perkantoran

dan

pimpinan

Jasa Pengiriman surat 2

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung Pengadaan server TOTAL

2.

DIPA 005.04 Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 126.565,000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan dapat direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :

30

a. Penyelesaian administrasi perkara sebesar Rp. 4.762.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) b. Penyelenggaraan pos pelayanan hukum sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) c. Pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) d. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 18.620.000,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Tabel 3.14.

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Per Program Tahun Anggaran 2015

No

Pagu

Program

Anggaran

Realisasi Anggaran

(%)

Program peningkatan manajemen Peradilan Agama 1

Penyelesaian administrasi perkara

2

Penyelenggaraan pos pelayanan

4.765.000

4.762.000

99,9

76.800.000

76.800.000

100

26.250.000

26.250.000

100

18.750.000

18.620.000

99,3

126.565.000

126.432.000

99,9

hukum 3

Pembebasan biaya perkara

4

Penyelenggaraan

sidang

diluar

gedung pengadilan TOTAL

31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015 ini disusun yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan diperlukan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai.

32

2016 Pengadilan Agama Tangerang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Hadi Sunarso

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Nama

: Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran surat perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebutmenjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua,

Tangerang, 29 Januari 2016 Sekretaris,

Dra.Hj, Muhayah, SH.,MH.

Hadi Sunarso

34

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No. 1.

Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a. Persentase

Target

mediasi

yang

2%

yang

100%

yang

82%

d. Persentase penurunan tunggakan

100%

diselesaikan b. Persentase

sisa

perkara

diselesaikan c. Persentase

perkara

diselesaikan

perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan) 2.

3.

Meningkatnya

percepatan

penyelesaian Persentase perkara yang diselesaikan

perkara

maksimal 5 bulan

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase yang tidak mengajukan upaya

hokum

(banding,

75%

2%

kasasi,

peninjauan kembali) 4.

Peningkatan

efektifitas

penyelesaian perkara

pengelolaan

a. Persentase berkas perkara yang

100%

diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

siap

didistribusikan

100%

ke

Majelis c. Prosentase

penyampaian

87%

pemberitahuan isi putusan tepat waktu d. Prosentase Penyitaan tepat waktu

100%

5.

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

89%

diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

melalui

3%

sidang

keliling (sidang diluar Pengadilan) c. Persentase

pencari

keadilan

95%

golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan

hukum

(Posbakum) 6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Persentase permohonan eksekusi atas pengadilan.

1%

putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap

7.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

100%

yang ditindaklanjuti b. Persentase pemeriksaan

temuan

hasil

eksternal

yang

temuan

hasil

100%

ditindaklanjuti. c. Persentase pemeriksaan

hakim

100%

pengawas

bidang yang ditindaklanjuti 8.

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

a. Persentase

tersedianya

arsip

20%

b. Persentase putusan yang telah

20%

elektronik

dianonimisasi c. Persentase perkara yang diupload pada

direktori

20%

putusan

Kepaniteraan Mahkamah Agung 9.

Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan

Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas

25%

10.

Meningkatnya penyerapan anggaran

a. Persentase

realisasi

anggaran

95%

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) b. Persentase

realisasi

anggaran

program peningkatan manajemen peradilan agama

Kegiatan

Anggaran

1.

Penangan perkara prodeo

Rp. 26.250.000,-

2.

Sidang keliling/terpadu

Rp. 18.708.000,-

3.

Menyediakan pos bantuan hokum

Rp. 156.000.000,-

Ketua,

Tangerang, Januari 2016 Sekretaris,

Dra.Hj, Muhayah, SH.,MH.

Hadi Sunarso

97%

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG NOMOR : W27-A3/ 619.a /HK.02/I/2016 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Menimbang

: a.

Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal

17

November

2016

Nomor

:

516-1/SEK/KU.01/11/2016

tentang

Penyampaian LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016; a.

Bahwa, telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen dimaksud.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

5.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

KESATU

:

Dokumen Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dan Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Tangerang;

KEDUA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: TANGERANG : 29 JANUARI 2016

Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004 Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Menimbang

: b.

Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

c.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA

TANGERANG TAHUN 2016. KESATU

:

Menunjuk Hakim dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015, Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016;

KEDUA

:

Tugas Tim adalah menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015, Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017;

KETIGA

:

Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tangerang : 4 Januari 2016

Ketua,

Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan: 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung; 2. Yth. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

41

Lampiran Nomor Tanggal

: : :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang W27-A3/ 619.a /OT.01.1/I/2016 29 Januari 2016

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Pembina

:

Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Penanggung Jawab

:

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Ketua

:

Drs. Mukhtar, MH.

Sekretaris

:

Arif Rachmanto, ST.,SH.

Anggota

:

H. Karso BC.Kn.S.Ag

:

Mardiati, SH.,MH.

:

H. Fathtullah, SH.,MH.

:

Ahmad Muhtadi, SH.i

:

Hadi Sunarso

:

Hana Nuraeni, S.Sos.

:

Nurwinda Findiani, SE

Ketua,

Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004

PENGADILAN AGAMA TANGERANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents