LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN LING KUNG AN HIDUP (BLH) Jl. T. Daud No. 5 Medan, Telp./Fax. (061) 4537050
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..............................................................................................
i
DAFTAR ISI...........................................................................................................
ii
BAB
I PENDAHULUAN.................................................................................
1
1.1 Latar Belakang..........................................................................
1
1.1.1 Tugas ............................................................................
2
1.1.2 Fungsi ...........................................................................
2
1.1.3 Struktur ........................................................................
3
1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi .................................
6
1.3 Peran Strategis .........................................................................
6
1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya...............................................
9
1.4.1 Sarana dan Prasarana...................................................
9
1.4.2 Sumber Daya Manusia ................................................. 10 1.5 Sistematika Pelaporan.............................................................. 11
BAB
II PERENCANAAN KINERJA.................................................................. 13 2.1 Perencanaan Kinerja ................................................................ 13 2.1.1 Rencana Strategis ......................................................... 13 2.1.2 Visi ............................................................................. 14 2.1.3 Misi ............................................................................. 14 2.1.4 Tujuan ........................................................................... 15 2.1.5 Kebijakan....................................................................... 15 2.1.6 Program ........................................................................ 16 2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................... 17
BAB
III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 19 3.1
Capaian Kinerja Organisasi....................................................... 19 ii
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja .................................................. 19
3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja.................................................. 39 3.1.2.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja......... 40 3.1.2.2 Permasalahan dan Kendala .......................................... 41 3.1.2.3 Pemecahan Masalah .................................................... 42 3.2
BAB
Realisasi Anggaran ................................................................... 43
IV PENUTUP
...................................................................................... 50
4.1 Kesimpulan ................................................................................ 50 4.2 Saran
...................................................................................... 51
LAMPIRAN Lampiran I
Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015 (Tapkin 2015)
Lampiran II
Pernyataan Telah Direviu Tim Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, memiliki peranan terhadap fungsi dan tugas serta kedudukan Badan tersebut sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diembannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang maupun untuk kelangsungan dimasa yang akan datang. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ada tiga sector yang berperan penting di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sector Ekonomi di dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga sector tersebut harus berjalan secara seimbang agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi , antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak (cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan).
1
Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan baik atas pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan dan regulasi yang belum memihak kepada perbaikan kualitas lingkungan secara utuh. Upayaupaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan telah dilakukan namun kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim. 1.1.1 Tugas Badan Lingkungan Hidup disingkat BLH merupakan institusi yang menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi. 1.1.2 Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara, dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, BLH Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal,
pengendalian
kerusakan
lingkungan
dan
pengelolaan limbah,
pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan; c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
2
d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup; e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.1.3 Struktur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : a)
Subbag Umum
b)
Subbag Keuangan
c)
Subbag Program
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari : a)
Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
b)
Subbid Amdal
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari : a)
Subbid Pengendalian Pencemaran
b)
Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari : a)
Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan
b)
Subbid Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari : a)
Subbid Penegakan Hukum Lingkungan
b)
Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, terdiri dari : a)
Subbag Tata Usaha
b)
Seksi Sistem Mutu
c)
Seksi Promosi dan Pengembangan
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Sungai Deli dan Belawan, terdiri dari :
3
a)
Subbag Tata Usaha
9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, terdiri dari: a)
Subbag Tata Usaha
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, terdiri dari: a)
Subbag Tata Usaha
11. Jabatan Fungsional
4
STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA
Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional Subbag Umum
Bidang Tata Lingkungan dan Amdal
Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
Subbid AMDAL
UPT labaratorium Lingkungan
Subbag Tata Usaha
Bidang Pengendalian pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Subbid Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
Subbid Pemulihan Lingkungan
UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
Subbag Tata Usaha
UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan- Deli
Subbag Tata Usaha
Subbag Keuangan
Subbag Program
Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan
Subbid Penegakan Hukum Lingkungan
Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
Subbag Tata Usaha
Seksi Sistem Mutu
Seksi Promosi dan Pengembanga n
5
1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara dibentuk sebagai institusi yang diberikan mandat di bidang pembinaan dan koordinasi berkaitan dengan dampak lingkungan di daerah yang diharapkan mampu mengkoordinasikan sistem kerja pengendalian dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang berjalan sehingga akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 1.3 Peran Strategis Pengendalian dampak lingkungan, merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa degradasi dan penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat.
Keadaan lingkungan hidup sangat besar
pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan mahluk lainnya. Kerusakan Hutan akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) dan Terumbu Karang antara lain disebabkan oleh pengembangan tambak dan maraknya industri arang bakau, juga akan mengganggu tatanan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya dalam kawasan ekosistem tersebut. Selain itu sistem manajemen lingkungan dan tehnologi lingkungan yang belum berkembang dengan baik serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut.
6
Untuk itu diperlukan rekomendasi pilihan program yang tepat dan tersusun dalam skala prioritas sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut Program tersebut sejalan dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ruang lingkup Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi meliputi: 1. Pelayanan informasi status mutu air. Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”. Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran
7
2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien. Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat.Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi. Pengaduan
masyarakat
tentang
kasus
pencemaran
dan/atau
perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi: a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota; b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut;
8
c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL provinsi; d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi.
1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara didukung oleh berbagai sumber daya , antara lain : 1.4.1 Sarana dan Prasarana a. Kantor Tabel 1.1 Inventaris Kantor NO
JENIS GEDUNG
ALAMAT
LUAS TANAH
LUAS BANGUNAN
1
Kantor Badan Lingkungan Hidup
Jl. Teuku Daud No.5 Medan
1983 m2
-
2
UPT. Laboratorium Lingkungan
Jl. H.M. Said No.25 Medan
3782 m2
-
3
UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Deli dan Belawan UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
Jl. Teuku Daud No.5 Medan
-
102 m2
Jl.Bukit Barisan No.16 Prapat Kab.Simalungun
-
-
Jl. Indra Pura No. 12, Belawan
400 m2
250 m2
4
5
SARANA DAN PRASARANA
Keterangan
Kantor, Aula, Musholla, Tempat Parkir, Perpustakaan, Gudang Barang dan Garasi, Kamar Mandi, Kantor UPT Belawan Deli Mini Lab, Musholla, Tempat Parkir, Maket IPAL, Garasi, Ruang GIS, Ruang Gallery LH, Kantor, Aula Ruang Kerja 2 Lantai
Terdapat Kantor UPT Belawan-Deli
Ruang kepala UPT, Ruangan KTU, Ruang Tamu, Dapur Aula, Ruang Kerja, Kapal (Boat)
Sementara menyewa bangunan di dekat rumah penduduk
-
Berada di belakang Kantor Badan Lingkungan Hidup
Bangunan dan tanah adalah milik Dinas Perhubungan
9
b. Kendaraan Dinas Kendaraan roda dua dan empat yang merupakan alat transportasi dalam menunjang tugas–tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan beban tugas yang diembannya. Kenderaaan roda dua dan empat yang ada saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.2 Inventaris Kendaraan Bermotor NO
JENIS KEN DERAAN BERMOTOR
TYPE
NO.SERTIFIKAT,PABRI K,CHASIS,MESIN
TAHUN PEMBELIAN
NOMOR POLISI
1
Kenderaan Dinas Roda 4
Honda CRV
MHRRE 3850 BJ100764 K 24ZI-5820745
2011
BK
O
APBD
2
Kenderaan Dinas Roda 4
BK 1240 L
APBD
Kenderaan Dinas Roda 4 Kenderaan Dinas Roda 4
MHFXW 43GOB4056596ITR7093394 MHML 300DBR 22569509 405601545 _
2011
3
Toyota Kijang Innova Mitsubishi L-300 Mercedes Benz
2000
BK 1263 H
APBD
2001
BK 2389ZQ
BANTUAN AUSTRIA
5
Kenderaan Dinas Roda 4
Isuzu Delvan
MHCNK 660Y XCO 0042/W000042
2000
B 9379 ZQ
APBN
6
Kenderaan Dinas Roda 4
Isuzu Delvan
MHCNHR SSEX C000661/N99061
2000
B 9363 ZQ
APBN
7
Kenderaan Dinas Roda 4
Isuzu Delvan
000603M 990 607
2000
B 9384 ZQ
APBN
8
Kenderaan Dinas Roda 2
Yamaha RXS 115
MH3-3HB 005-PK10 182 3 HB-077082
1993
BK 2362 H
APBD
9
Kenderaan Dinas Roda 2
Yamaha D. 105E
MH34 STO 02 XK23 4875 4ST 2553 74
1999
BK 6777 J
APBD
10
Kenderaan Dinas Roda 2
Yamaha V.110E
MH3-3XH 004 TK 270 586 3XA-192063
1996
BK 2916 J
APBD
11
Kenderaan Dinas Roda 2
Yamaha LSLM
MH35 LMOD 11K 18715/5LM-018771
2000
BK 2406 K
APBD
12
Kenderaan Dinas Roda 2
MH355S002CK087996 5/55S-087908
2012
BK 2105 L
APBD
13
Kenderaan Dinas Roda 2
MH355S022CK078974/ 55S-078971
2012
BK 2104 L
APBD
14
Kenderaan Dinas Roda 2
MH355S002CK079097/ 55S-079093
2012
BK 2103 L
APBD
15
Perahu Karet
Yamaha Yupiter MXATCW Yamaha Yupiter MXATCW Yamaha Yupiter MXATCW Yamaha Bombard
TROPIC 380
2001
_
APBD
16
Perahu Karet dengan Mesin Tempel
2006
_
APBD
4
Yamaha Navy
3
KET
10
1.4.2 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2015 berjumlah 166 orang terdiri dari: a. Menurut Jabatan dan Fungsi Tabel 1.3 Sumber Daya Menusia BLH Prov SUmenurut Jabatan dan Fungsi NO
Jabatan dan Fungsi
JUMLAH
1
Pejabat Struktural Eselon II
1 orang
2
Pejabat Struktural Eselon III
9 orang
3
Pejabat Struktural Eselon IV
17 orang
4
Staf (Fungsional Umum)
130 orang
5
Fungsional Pejabat Struktural TOTAL
5 orang 162 orang
b. Menurut Strata Pendidikan : Tabel 1.4 Sumber Daya Menusia BLH Prov SU menurut strata pendidikan NO
STRATA PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Sekolah Dasar (SD)
-
2
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)
3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA)
4
Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)
5
Sarjana (S-1)
83 orang
6
Magister (S-2)
18 orang
7
Doktorat (S-3)
2 orang TOTAL
2 orang 48 orang 9 orang
162 ORANG
1.5 Sistematika Pelaporan Sistematika pembuatan Laporan Kinerja ini terbagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan, yang berisi :
11
Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Mandat, Peran Strategis dan Sistematika Pelaporan Bab II
: Perencanaan Kinerja, yang mencakup: Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Perjanjian dan Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015
Bab III
: Akuntabilitas Kinerja, yang berisi : Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi, Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja, permasalahan dan Kendala yang
dihadapi
serta
pemecahan masalah untuk tahun
mendatang dan Realisasi Anggaran Bab IV
: Penutup, yang berisi: Kesimpulan dan Saran untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang
12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja 2.1.1 Rencana Strategis SKPD Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan Kinerja BLH SU Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada RPJMD Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan Renstra BLH SU Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditelah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan sebagaimana perencanaan kinerja tersebut dijabarkan dalam pencapaian sasaran strategis dan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pencapaian tujuan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diperbaharui lagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dampak lingkungan di daerah dimana tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara setelah tujuan ditentukan maka langkah berikutnya
13
adalah menentukan sasaran melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan membuat program–program kegiatan.
2.1.2 Visi Bertitik tolak dari beban tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyiapkan konsep kebijakan pengendalian Lingkungan Hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Visi “Menjadi pembina dan koordinator yang handal, profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”. Makna yang terkandung dalam visi di atas adalah bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara secara organisatoris mampu mengarahkan, menggerakkan potensi dan sumber–sumber yang dimiliki, mengkoordinasikan kegiatan dengan dinas sektor di jajaran Provinsi Sumatera Utara dan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
2.1.3 Misi Agar visi yang dirumuskan tersebut dapat direalisasikan dan sekaligus memberi kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan di samping memberi fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan Misi sebagai berikut : “Memberikan
kontribusi
nyata
dalam
pencegahan,
penanggulangan,
pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui
perumusan
kebijakan,
koordinasi
pelaksanaan,
pembinaan
dan
pengawasan, pengkajian dan evaluasi, pengembangan kelembagaan sumberdaya manusia
dan
program
pembangunan
berkelanjutan
yang
berwawasan
lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”.
14
2.1.4 Tujuan Untuk menjabarkan dan mengimplementsikan Visi dan Misi sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :
1) Meningkatkan kualitas lingkungan
(air, udara, tanah) sehingga dapat
mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya. 2) Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing. 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. 4) Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukungi infrastruktur dan ekonomi 5) Meningkatkan penaatan terhadap peraturan lingkungan hidup 6) Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
2.1.5 Sasaran Strategis Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi, dan untuk memantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor – faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan mengadopsi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2013–2018, yaitu : -
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
-
Peningkatan kinerja kelembagaan
15
Sasaran strategis adalah sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun sasaran strategis BLH SU adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih dalam Rangka menuju Masyarakat yang sehat dan sejahtera 2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap ,Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat 2.1.6 Program Dalam mewujudkan visi dan misinya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan program kerja sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun
udara
sehingga masyarakat
memperoleh
kualitas
Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah menurunnya
tingkat
lingkungan yang baik.
pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera dan tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang di sebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi
sumber daya alam
dan lingkungan hidup
serta
menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kerjasama ekosistem, sehingga terjaga sistem kehidupan.
16
Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah tersedianya
data dan
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Target yang akan dicapai pada program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, yaitu terjaganya kualitas sumber daya alam berupa air, udara dan tanah sebagai media lingkungan berikut upaya pemulihan dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses
informasi dan
sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Sasarannya adalah tersedianya
data dan informasi
sumber daya alam
dan
lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. 4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program ini bertujuan untuk mengelola dan memulihkan kembali sumber daya alam yang disekitar pesisir dan Laut. Adapun sasaran strategis dari program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.
2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja BLH SU tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Perjanjian kinerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah rencana strategis yang disusun dan digambarkan pada perjanjian kinerja di BLH SU. Perincian lebih lanjut tentang Perjanjian kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada lampiran I. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
17
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi masing-masing. Dalam hal ini adalah antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara. Dimana perjanjian kinerja dapat disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi. Dalam pertanggungjawaban ini akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media keberhasilan dan atau kegagalan tersebut diwujudkan dalam ukuran–ukuran kuantitatif sehingga dapat dinilai secara objektif hasil kinerja selama setahun dalam kurun waktu tahun 2015 yang telah dilaksanakan. 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dilihat dari pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 48 Tahun 2011. 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategi dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja input, output dan outcome. Capaian kinerja pada laporan kinerja tahun 2015 diukur dari indikator, input, output dan outcome yang merupakan lanjutan tahun sebelumnya dan erat kaitannya dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan Renstra. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator kinerja pada tahun 2015 diperoleh tingkat capaian indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Indikator Kinerja merupakan suatu ukuran, maka syarat– syarat yang diperlukan harus memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut: a. Spesifik dan jelas; b. Dapat diukur; c.
Relevan dengan permasalahan;
19
d. Dapat dicapai; e. Fleksibel dan sensitif; f.
Efektif. Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun
2015 terdiri dari Realisasi Kinerja dan Anggaran dalam bentuk persentase. Dari hal ini, dapat dilihat bagaimana korelasi pemakaian anggaran dengan keefektifan dari tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Realisasi kinerja dicapai berdasarkan Target Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) 2015 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kontrak kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Indikator Kinerja Utama untuk periode 2014-2018. Berikut Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Sasaran Strategis
1. A. Menurunnya tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera
B.
Tersedianya Data dan Informasi Sumber daya Alam Lingkungan Hidup yang lengkap, Akurat dan Mudah Diakses oleh Semua Pemangku Kepentingan dan Masyar akat
Indikator Kinerja Utama
a.
2. Cakupan Pelayanan AMDAL
Kondisi Awal Tahun 2013 3. 100 %
2014
TARGET TAHUNAN 2015 2016 2017
2018
4. 100 %
5. 100 %
6. 100 %
7. 100 %
8. 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
b.
Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup
c.
Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir
a.
Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di resptor yang sensitive
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
8 lokasi
8 lokasi
8 lokasi
b.
Pelayanan informasi status mutu udara ambien
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
7 lokasi
7 lokasi
7 lokasi
c.
Publikasi dokumen status lingkungan hidup
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
20
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk melihat capaian dari sasaran strategis yang ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dimana sasaran strategis tersebut meliputi: 1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Indikator kinerja program meliputi: Persentase cakupan pelayanan AMDAL dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebesar 100%. Persentase cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebesar 100%. Jumlah dokumen pemantauan pengelolaan wilayah pesisir dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015 sebanyak 1 dokumen. 2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Indikator kinerja program meliputi: Jumlah Lokasi pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 6 lokasi. Jumlah Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 5 lokasi. Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 1 dokumen. Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam tabel berikut ini
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Dari Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 dapat dilihat pencapaian dari sasaran strategis melalui pencapaian dari masing-masing indikator kinerja. Berikut analisis pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis: 1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Capaian dari sasaran strategis ini didapat dari rata-rata pencapaian masingmasing indikator kinerja. Semua indikator kinerja dari sasaran strategis ini, mencapai target dengan baik. Berikut indikator kinerja sasaran tersebut: a. Cakupan Pelayanan AMDAL Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan Pelayanan AMDAL adalah 100% didapat dari: Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 17 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 juga sebanyak 17 dokumen. Dimana 8 (delapan) dokumen sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan 9 (sembilan) dokumen dalam proses pembahasan untuk dikeluarkan SKKL. Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk menjalankan program/kegiatan yang menujang pencapaian target kinerja dari indikator ini yaitu sebesar 92,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kefektifan dan keefesienan kerja dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara baik dimana untuk mencapai target kinerja 100% dari Cakupan Pelayanan AMDAL masih menyisakan dana sekitar 7,90% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini. Sedangkan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator ini disajikan dalam Tabel berikut ini:
30
Tabel 3 .4 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL 3 tahun terakhir Perusahaan yang mengajukan Dokumen AMDAL/UKL-UPL Capaian Kinerja
Tahun
pembuatan dokumen
yang sudah selesai dibahas
(%)
AMDAL/UKL-UPL
BLH-SU
2013
20
20
100
2014
8
8
100
2015
17
17
100
Grafik 3.1 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL 3 tahun terakhir 100% 80% 60%
% 40%
100%
100%
100%
2013
2014
2015
20% 0%
Tahun
Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan AMDAL dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%. b. Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup mencapai 100%. Hasil capaian ini didapat dari: Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dalam 1 tahun sebanyak 27 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 27 kasus dimana 2 kasus sudah ditangani di pengadilan dan 25 kasus sedang dalam proses verifikasi yang memerlukan waktu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menaikkan kasus ke pengadilan. Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk melaksanakan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator ini yaitu sebesar 84,94 dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat tercapai dengan sangat baik
31
dengan pemakaian dana yang efektif dan efisien. Sedangkan Capaian Kinerja untuk indikator ini tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3 .5 Capaian Kinerja untuk Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir Tahun
2013
Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima 15
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 5
Pencapaian Kinerja (%) 33,33
2014
32
19
59,38
2015
27
27
100
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir 100% 80% 60% %
100%
40% 20%
59,38% 33,33%
0% 2013
2014
2015
Tahun
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2015 lebih tinggi dari pada pencapaian kinerja tahun 2013 dan 2014. Pencapaian kinerja untuk indikator
cakupan
pelayanan kasus-kasus
lingkungan hidup sangat
bergantung dengan adanya kerjasama yang baik antara Badan Lingkungan Hidup
dengan
para
stakeholder
termasuk
masyarakat
dan
perusahaan/industri untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tersebut. c. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir Realisasi kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Berarti capaian kinerja memenuhi 100% dari target indikator tersebut. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan/program yang menunjang pelaksanaan indikator ini yaitu 85,92% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian anggaran yang hanya 85,92% dari anggaran
32
dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam 3 tahun terakhir Tabel 3 .6 Capaian Kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir Tahun Target Pembuatan Jumlah Dokumen Pencapaian Dokumen Pemant auan Pemantauan Pengelolaan Kinerja (%) Pengelolaan Wil. Pesisir Wil. Pesisir yang dibuat 2013 0 0 0 2014
1
1
100
2015
1
1
100
Grafik 3.3 Capaian Kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisirir 100% 80% 60% %
100% 40% 20%
100%
0,00%
0% 2013
2014
2015
Tahun
Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%. Untuk tahun 2013 belum ada dilakukan pembuatan dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir disebabkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut masih dalam pendirian dan belum beroperasi dengan optimal.
Dari Tabel 3.2 diatas maka didapatkan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 89,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ini dapat mencapai target kinerja 100 % dengan baik secara efektif dan efisien dengan anggaran yang masih tersisa sebesar 10,09% .
33
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Dari tabel 3.1 dan 3.2 diatas dapat disimpulkan sasaran strategis ini semuanya mencapai target dengan baik yaitu sebesar 100%. Berikut capaian untuk masing-masing indikator kinerja: a. Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 lokasi yang terdapat di: 1. Sungai Deli Pemantauan Sungai Deli dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:.
Status Mutu air di 3 titik (Sibayakindo, Pertemuan antara S.Deli dan S. Babura, dan Jembatan Brayan) tergolong Cemar Berat.
Status mutu air di 2 titik (Si Mei-Mei dan Hulu Tirtanadi Deli Tua) tergolong Cemar Sedang.
2. Sungai Belawan Pemantauan Sungai Belawan dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:
Status mutu air di 4 titik (Jembatan Tuntungan, PT. Everbright, Bendungan Pabrik Gula Sei Semayang, Dekat PT. Rubber Hock Lie, Hilir Tirtanadi Sunggal)
pada Sungai Belawan tergolong
Cemar Sedang
Status mutu air di 1 titik yaitu di PT. Everbright pada Sungai Belawan tergolong Cemar Berat
3. Sungai Wampu Pemantauan Sungai Wampu dilakukan di 6 titik sampling. Berikut status mutu airnya:
34
Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Sei Bahorok, Jembatan Desa Tanjungt Lenggang, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan) pada Sungai Wampu tergolong Cemar Berat.
Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat) pada Sungai Wampu tergolong Cemar Sedang
4. Sungai Percut Pemantauan Sungai Percut dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:
Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Bukum desa Cinta Rakyat, Jembatan desa Sari laba Jahe, Jembatan desa Ajibaho Patumbak, Jembatan Desa Tembung, Jembatan Desa Bandar Setia) tergolong Cemar Sedang.
Status mutu air di 3 titik (Jembatan Medan Amplas) tergolong Cemar Berat.
5. Sungai Batahan Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bintungan Bejangkar Baru/Aerapa, Jembatan Bintungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin trans-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing)
pada Sungai Batahan tergolong
Cemar Berat. 6. Danau Toba Pemantauan Danau Toba dilakukan di 22 titik sampling. Berikut status mutu airnya:
Status Mutu air di 4 titik (Prapat, Lintong, Karo, Salbe) tergolong Sangat Baik.
Status mutu air di 18 titik (Ajibata, Onan Runggu, Sigaol, Porsea, Balige, Muara, Bakkara, Tao Nainggolan, Palipi, Pangururan, Tao Silalahi, Silalahi, Haranggaol, Simanindo, Ambarita, Tomok, Panahatan) tergolong Cemar Ringan.
35
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini memenuhi 100% target . Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 90,26% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini. Sedangkan Capaian Kinerja dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini: Tabel 3 .7 Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam tiga tahun terakhir Tahun Target lokasi Jumlah lokasi pelayanan Capaian Kinerja (%) pelayanan inform asi informasi status mutu air sungai status mutu air sungai dan dan danau di reseptor danau di reseptor sensitive sensitive yang terealisasi 2013 6 3 50 2014 6 6 100 2015
6
6
100
Grafik 3.4 Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam tiga tahun terakhir 100% 90% 80% 70% 60% % 50% 100% 100% 40% 30% 50,00% 20% 10% 0% 2013
2014
2015
Tahun
Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2014 dan 2015 lebih tinggi dari tahun 2013. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan. b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu
36
sebanyak 5 lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan satu lokasi pelayanan informasi status mutu udara ambien di Kabupaten Karo sehubungan terjadinya bencana letusan Gunung Sinabung sehingga anggaran pun dialihkan ke lokasi ini. Lokasi-lokasi yang dilakukan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien adalah sebagai berikut: o Kota Medan (Halaman TVRI Medan) o Kota Binjai (Lapangan Merdeka Binjai) o Kabupaten Deli Serdang (Halaman Kantor Bupati Deli Serdang) o Kabupaten Karo-Berastagi (Halaman Kantor Dinas Pariwisata Kab.Karo) o Kabupaten Karo (Pos Pemantauan Gunung Sinabung) Kualitas Udara untuk parameter SO2, NO2, H2S, NH3, TSP, Kebisingan secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien. Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota. Sedangkan Capaian Kinerja dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:
Tahun
2013
Tabel 3 .8 Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu udar a ambien dalam tiga tahun terakhir Target Lokasi Jumlah Lokasi Pelayanan Capaian Kinerja (%) Pelayanan Informasi Informasi Status Mutu Udara Status Mutu Udara Ambien Ambien yang terealisasi 5 1 20%
2014
5
4
80%
2015
5
5
100%
37
Grafik 3.5 Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam tiga tahun terakhir 100% 80% 60% %
100%
40% 80% 20% 0%
20,00% 2013
2014
2015
Tahun
Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2015 merupakan pencapaian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan. c. Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja dari Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Sehingga capaian kinerja memenuhi 100% dari target. Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 91,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini walaupun hampir menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan. Tabel 3 .9 Capaian kinerja untuk Publikasi Dokumen St atus Lingkungan Hidup dalam tiga t ahun terakhir Tahun
Target Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup
Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup yang terealisasi
Pencapaian Kinerja (%)
2013
1
1
100
2014
1
1
100
2015
1
1
100
38
Grafik 3.6 Capaian Kinerja untuk Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir 100% 90% 80% 70% 60% % 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100,00%
2013
100%
2014
100%
2015
Tahun
Berdasarkan Tabel dab Grafik diatas dapat dilihat BLH Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir selalu melakukan Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir dengan baik sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% beberapa tahun terakhir. Dari Tabel 3.2 diatas maka didapatkan pencapaian kinerja sasaran strategis ini dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja BLH Provinsi Sumatera Utara sangat baik dan efektif dikarenakan semua target tercapai dengan anggaran yang masih tersisa sebanyak 10,30%. 3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk melihat beberapa alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran setiap tahunnya disusun pada rencana kerja tahunan berdasarkan sasaran dan tujuan yang terdapat di dalam perencanaan strategis. Indikator sasaran tahun 2015 disusun melalui rencana kerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, kemudian di tetapkan menjadi Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Capaian kinerja diukur dari indikator sasaran yang ditetapkan dengan mengaitkan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan.
39
3.1.2.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja 4 Secara garis besar, keberhasilan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2015 adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Untuk capaian kinerja sebesar 100% dapat dikatakan sangat baik berdasarkan Tabel klasifikasi capaian kinerja yang telah ditetapkan: Tabel 3.10 Klasifikasi Capaian Kinerja Tahun 2015 No.
Interval Capaian Kinerja (%)
Deskripsi
1
0-50
Kurang Baik
2
51-65
Cukup Baik
3
66-80
Baik
4
81-100
Sangat Baik
Pencapaian Kinerja pada tahun 2015 merupakan yang terbaik dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 100% . Berikut Tabel dan Grafik Caian Kinerja BLH-SU dalam 3 tahun terakhir: Tabel 3.11 Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir No.
Tahun
Capaian Kinerja (%)
1
2013
98,25
2
2014
87,92
3
2015
100
Grafik 3.7 Capaian Kinerja dalam tiga tahun terakhir
100% 98% 96% 94% 92% % 90% 88% 86% 84% 82% 80%
100,00%
98,25% 87,92%
2013
2014
2015
Tahun
40
Sedangkan untuk capaian pemakaian anggaran pada tahun 2015 ini untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator kinerja yaitu sebesar 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian pemakaian anggaran dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan Tabel berdasarkan capaian pemakaian anggaran yang telah ditetapkan. Tabel 3.12 Klasifikasi Capaian Pemakaian Anggaran Tahun 2015 No.
Interval Capaian Anggaran (%)
Deskripsi
1
0-50
Kurang Baik
2
51-65
Cukup Baik
3
66-80
Baik
4
81-100
Sangat Baik
Rencana tingkat capaian kinerja ditetapkan 100 % dari 68 (Enam Puluh Delapan ) kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan dengan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2015. Pencapaian Kinerja dapat dikatakan sangat baik karena semua target dari 6 (enam) indikator kinerja dapat tercapai sebesar 100%. 3.1.2.2 Permasalahan dan Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian kinerja yang diharapkan,
progam perlindungan lingkungan hidup belum mampu sepenuhnya menekan lajunya pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga degradasi lingkungan tetap berlanjut, hal ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala utama, diantaranya yaitu : – Lemahnya komitmen Pemda Kab/Kota dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Belum maksimalnya peran Instansi lingkungan hidup daerah mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga baik dari Sumber Daya Manusia, Peraturan, Organisasi maupun Anggaran serta komitmen aparatur.
41
– Masih kurangnya pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar, terkait dengan kurangnya PPLHD, dana, sarana operasional di lapangan – Belum adanya kesamaan visi PLH antara Instansi Lingkungan dengan sektor untuk menciptakan sinergi kegiatan dalam mewujudkan kualitas air, udara, tanah/habitat yang baik sesuai dayadukung dan baku mutu lingkungan, terkait dengan kurangnya koordinasi dan egosektor. – Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
3.1.2.3 Pemecahan Masalah Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan permasalahan dan kendala yang dihadapi secara ringkas perlu ditindak lanjuti dengan : Pemantapan implementasi program Lingkungan Hidup melalui kesepakatan antar daerah dalam satu ekosistem DAS dengan kerja aksi nyata di lapangan. Adanya sinergi program dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah administrasi Pengembangan kapasitas baik dari jumlah dan kualitas SDM Provinsi, Kab/Kota perlu terus ditingkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha/kegiatan merupakan hal strategis untuk mendorong para pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif. Peningkatan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan kawasan tertentu dapat terlaksana secara maksimal dengan adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang terdapat di dalam Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
42
PPLH/PPNS yang sudah tersedia di Provinsi/Kab/Kota dapat diberdayakan untuk melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan dengan memperhatikan pengembangan karir Peningkatan peran serta
masyarakat perlu terus
didorong
untuk
mempercepat pencapaian hasil pelaksanaan program 3.2
Realisasi Anggaran Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, kepada Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Pembangunan Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2015 , dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2015, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi dana sebesar Rp.30.302.550.304,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari (1) Belanja Langsung sebesar Rp. 17.064.882.304,- (tujuh belas milyar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) dan (2) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.237.668.000,- (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ). Kemudian karena adanya rasionalisasi anggaran, Badan Lingkungan hidup mendapatkan pengurangan dana kegiatan yang ditampung dalam P.APBD TA. 2015 untuk belanja langsung menjadi Rp. 12.262.531.064,- (Dua belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) dan belanja tidak lansung bertambah menjadi Rp. 13.539.382.000,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta
43
tiga ratus delapan puluh dua ribu )sehingga total keseluruhan anggaran belanja yang dikelola setelah adanya P.APBD sebesar Rp. 25.801.913.064,- (dua puluh lima juta delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh empat rupiah). Realisasi penggunaan dana APBD Provinsi Sumatera Utara pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2015 (semester II) untuk belanja langsung sebesar Rp 11.033.175.725,- (Sebelas milyar tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), atau 89,97 % dari persentase penggunaan anggaran Tahun 2015. Dapat dilihat penyerapan tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 86,35%. Tabel 3.13 Realisasi Penggunaan Anggaran 2015 NO .
I
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Pe rkantoran
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
4.776.821.775
3.687.221.775
3.247.023.567
88,06%
440.198.208
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
730.000.000
550.000.000
497.048.498
90,37%
52.951.502
III
Program peningkatan disiplin aparatur
144.000.000
144.000.000
143.550.000
99,69%
450.000
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumbe rdaya Aparatur
531.950.000
346.950.000
346.815.650
99,96%
134.350
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine rja dan Keuangan
673.936.100
527.735.475
510.664.025
96,77%
17.071.450
VI
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
4.635.801.890
3.766.201.890
3.483.230.084
92,49%
282.971.806
1
Koordinasi Penilaian Kota Sehat ADIPURA
70.790.000
70.790.000
69.086.100
97,59%
1.703.900
2
Operasional Komisi PENILAI AM DAL SUM ATERA UTARA
210.990.000
210.990.000
196.787.800
93,27%
14.202.200
3
Operasional UPT Lab.BLH-SU
1.206.920.000
1.206.920.000
1.191.316.695
98,71%
15.603.305
Penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang Ligkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
134.374.200
134.374.200
126.770.650
94,34%
7.603.550
Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
938.000.000
938.000.000
829.989.281
88,48%
108.010.719
Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Sungai Belawan dan Deli
209.470.000
209.470.000
165.195.910
78,86%
44.274.090
V
4
5
6
44
NO .
PROGRAM / KEGIATAN
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
7
Penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan LH
110.200.000
110.200.000
93.601.400
84,94%
16.598.600
8
Bimtek Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Terhadap Aparatur Penegak Hukum
80.600.000
-
-
-
-
Aksi Gerakan Penyelamatan Sungai (Sungai Deli & Sungai Wampu)
174.000.000
-
-
-
-
91.482.050
91.482.050
89.927.850
98,30%
1.554.200
Rapat-rapat Koordinasi daerah tentang pengelolaan Limbah B3
100.000.000
100.000.000
61.820.000
61,82%
38.180.000
Pemberdayaan M asyarakat dalam Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
55.100.000
55.100.000
53.600.000
97,28%
1.500.000
13
Pembinaan Terhadap Perusahaan Tentang Pengelolaan Limbah B3
73.095.640
73.095.640
72.955.140
99,81%
140.500
14
M onitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Pada Industri di Kawasan Industri M edan (KIM )
53.870.000
53.870.000
48.670.000
90,35%
5.200.000
Operasional sekertariat bersama aspek pengelolaan industri kelapa sawit bewawasan lingkungan
55.970.000
55.970.000
50.331.575
89,93%
5.638.425
16
Bimbingan Teknis terhadap perusahaan tentang pengelolaan limbah B3
95.550.000
95.550.000
84.078.888
87,99%
11.471.112
17
M onitoring dan evaluasi status mutu kualitas air sungai lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara
111.390.000
111.390.000
103.916.296
93,29%
7.473.704
69.000.000
69.000.000
66.036.499
95,71%
2.963.501
9
10
11
12
15
18
Pemantauan Kualitas Udara Ambien M ebidangro
Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3 terhadap Industri Pengumpul, Pemanfaat dan pengelolaan Limbah B3
45
NO .
PROGRAM / KEGIATAN
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Usaha/Kegiatan Dalam Pengolaan Lingkungan di Sumatera Utara
75.000.000
-
-
-
-
Studi Kasus Penegakan Hukum Lingkungan
50.000.000
-
-
-
-
Penyusunan Buku Penegakan Hukum Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan di Sumatera Utara
50.000.000
-
-
-
#VALUE!
Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
300.000.000
-
-
-
-
Pengadaan Tempat Sampah
180.000.000
180.000.000
179.146.000
99,53%
854.000
Pelaksanaan Program Car Free Day di Sumatera Utara
140.000.000
-
-
-
-
Program pe rlindungan dan konse rvasi Sumber Daya Alam
1.874.438.731
1.361.680.842
1.135.977.209
83,42%
225.703.633
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AM DAL Kab/Kota
85.857.500
85.857.500
84.334.900
98,23%
1.522.600
100.000.000
-
-
-
-
Kajian Pendahuluan Penetapan Baku M utu Sungai Wampu
90.379.392
90.379.392
79.000.000
87,41%
11.379.392
4
Peningkatan Peran Serta M asyarakat/LSM Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
96.475.000
221.813.000
215.443.000
97,13%
6.370.000
5
Pemantauan Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Hutan Tanaman di Wilayah Kab/Kota
97.747.250
97.747.250
93.369.250
95,52%
4.378.000
Fasilitasi dan Pembinaan M enuju Indonesia Hijau (M IH) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara
78.668.500
78.668.500
76.203.500
96,87%
2.465.000
Peningkatan Peran Serta M asyarakat Dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai)
75.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
Operasional Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)
50.000.000
-
-
-
-
19
20
21
22
23
24
VI
1
2
3
6
7
8
Evaluasi Baku M utu Air Danau Toba
46
NO .
9
PROGRAM / KEGIATAN
Inventarisasi dan Penyusunan Laporan GRK Provinsi Sumatera Utara
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
75.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
Rakornis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/kota Tahun 2015
187.215.200
187.215.200
176.023.260
94,02%
11.191.940
11
Clean Up Sungai Deli
101.465.789
250.000.000
238.655.000
95,46%
11.345.000
12
Pengadaan Becak M otor Sampah
150.000.000
-
-
-
-
13
Penyusunan Pergub Pengendalian Pencemaran Udara
180.000.000
-
-
-
-
Pembuatan Taman di Sempadan Sungai Deli
190.000.000
-
-
-
-
15
Clean Up Danau Toba
60.000.000
-
-
-
-
16
Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan AM DAL/UKL-UPL
116.200.000
-
-
-
-
17
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provsu
61.469.100
-
-
-
-
18
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provsu
78.961.000
200.000.000
172.948.299
86,47%
27.051.701
VII
Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumbe r Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10
14
3.085.186.359
1.456.341.082
1.305.936.953
89,67%
150.404.129
Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
144.500.000
144.500.000
139.278.553
96,39%
5.221.447
2
Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2015
28.300.000
28.300.000
28.250.000
99,82%
50.000
3
Publikasi Lingkungan Hidup melalui M edia Cetak dan Elektronik
100.000.000
200.000.000
113.810.000
56,91%
86.190.000
74.012.400
200.000.000
168.155.600
84,08%
31.844.400
220.900.800
220.900.800
209.133.200
94,67%
11.767.600
1
4
5
Pembinaan dan Penilaian Status Lingkungan Hidup Kab/Kota Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Sumatera Utara
6
Penguatan jaringan data dan informasi M elalui pengembangan sisfokom BLH-SU
87.250.000
87.250.000
86.463.600
99,10%
786.400
7
Peringatan Hari LH sedunia Tahun 2015
530.000.000
440.390.282
427.350.000
97,04%
13.040.282
8
Bimtek aplikasi Pengisian Tabel Data Lingkungan Hidup bagi instansi terkait di ProvSu
150.000.000
-
-
-
-
47
NO .
9
PROGRAM / KEGIATAN
Bimtek Aplikasi Pengisian tabel Data LH Kab/Kota Pembuatan M iniatur Laboratorium Lingkungan
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
200.000.000
-
-
-
-
149.484.026
-
-
-
-
Pembuatan M iniatur IPAL Industri di Sumatera Utara
175.000.000
-
-
-
-
12
Penyusunan Profil Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015
190.000.000
-
-
-
-
13
Pembuatan Papan Himbauan Pelestarian Lingkungan Hidup
180.000.000
85.000.000
83.600.000
98,35%
1.400.000
14
Pembuatan Leaflet dan Brosur Lingkungan Hidup
40.000.000
-
-
-
-
Publikasi Pelestarian Lingkungan di Danau Toba M elaui M edia Elektronik
90.093.364
-
-
-
-
Operasional Aku Perempuan Peduli Lingkungan (APEL)
50.000.000
50.000.000
49.896.000
99,79%
104.000
17
Pembinaan Guru Berwawasan Lingkungan
60.055.769
-
-
-
-
18
Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2015
45.000.000
-
-
-
-
Pekan Lingkungan Indonesia ke 19 Tahun 2015
71.020.000
-
-
-
-
Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau 2015
205.170.000
-
-
-
-
40.000.000
-
-
-
-
50.000.000
-
-
-
-
10
11
15
16
19
20
21
Peningkatan Partisipasi Dekranas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
22
Penerbitan Buletin Rona
23
Seminar Nasional Lingkungan Hidup Tahun 2015
100.000.000
-
-
-
-
Pemetaan Daerah Aliran Sungai Belawan dan Sungai Deli
104.400.000
-
-
-
-
612.747.449
422.400.000
362.929.739
85,92%
59.470.261
422.400.000
422.400.000
362.929.739
85,92%
59.470.261
24
IX
1
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Operasionl UPT pusat kajian ekologi pesisir dan laut
48
NO .
2
PROGRAM / KEGIATAN
Pembuatan Galery Pesisir dan Laut di Sumatera Utara JUMLAH
APBD
DANA SETELAH P. APBD
REALISASI Rp.
%
SISA
190.347.449
-
-
-
-
17.064.882.304
12.262.531.064
11.033.175.725
89,97%
1.229.355.339
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah di tetapkan dalam Dokumen Penetapan Anggaran telah dilaksanakan dengan baik, namun dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai) dengan Pagu sebesar Rp. 75.000.000,-
Inventarisasi dan Penyusunan Laporan GRK Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 75.000.000,
49
BAB IV PE N U T U P
4.1
Kesimpulan
1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Utara
T.A
2015
disusun
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan program dan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pertanggung jawaban ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. 2.
Laporan Kinerja instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 ini disusun untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari capaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2015. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercemin dalam capaian Indikator Utama (IKU)
3.
Hasil capaian kinerja sasaran tahun 2015 yaitu sebesar 100% dan dapat dikatakan sangat baik karena semua target dari indikator kinerja tercapai Hal ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen baik aparatur/jajaran personil maupun stakeholder terkait. 4. Hasil capaian pemakaian anggaran tahun 2015 yaitu sebesar 89,74% masih dapat dikategorikan sangat baik. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang sebesar 100% maka pemakaian anggaran masih sesuai dan wajar karena selisih pencapaian kinerja dengan pemakaian anggaran sangat kecil dan anggaran masih tersisa sekitar 10,26%.
5.
Dengan titik tolak Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.
50
4.2
Saran
Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang maka hendaknya: 1.
Dalam rangka memaksimalkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan
dan
pengendalian
dampak
lingkungan
khususnya
dan
pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara pada umumnya, diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan dan sinergis antar sektor yang ada di Sumatera Utara karena isu lingkungan melibatkan semua komponen kehidupan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 2.
Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan ketersediaan sumber daya serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, waktu pelaksanaan kegiatan dan perkembangan masalah-masalah aktual di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu adanya peningkatan mekanisme manajemen internal di dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara supaya dapat secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Medan,
2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA, KEPALA,
Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19630406 19903 2 002
51
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran : 2015
No. 1 1
INDK A T O R KINERJ A 2
3
Menurunnya Tingkat Pencemaran dan 1. Cak upan Pelayanan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Rangka A MDA L Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera
T A RGET K INERJ A
P RO GRA M /KEGIA T A N
4
5
A NGGA RA N ( Rp.) 6
6
839.70 5.64 0
839.70 5.64 0
210.990.000 100.000.000
210.990.000 100.000.000
Pemberdayaan Masy arakat dalam Penerapan 3 R (Reuse, Reduce, Recy cle)
55.100.000
55.100.000
Operasional Sek retariat bersama (Sek ber) A spek Pengo lahan Industri Kelapa Sawit Berwawasan Lingk ungan
55.970.000
55.970.000
Bimbingan Teknis terhadap Perusahaan tentang Pengelolaan Limbah B3
95.550.000
95.550.000
Pemantauan dan Ev aluasi Pelaksanaan Status Perijinan Pengeolaan Limbah B3 terhadap Industri Pengumpul, Pemanfaat dan Pengolahan Limbah B3
69.000.000
69.000.000
Pembinaan terhadap Perusahaan tentang Pengelolaan Limbah B3
73.095.640
73.095.640
100% Pr ogram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Operasional komisi penilai AMDAL Sumatera Utara Rapat Koordinasi Daerah Tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengadaan Tempat Sampah Pr ogram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya A lam Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan A MDAL/UKL-UPL Pemantauan Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Kegiatan Pertanian, Perk ebunan dan Hutan Tanaman di Wilayah Kabupaten/Kota Operasional Dewan Daerah Perubahan Ik lim (DDPI) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan A MDAL/UKL-UPL 2. Cak upan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup
100% Pr ogram pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peny elidikan dan Peny idikan Kasus-Kasus Pencemaran dan Kerusak an Lingk ungan Hidup Bimtek Penanganan Pengaduan Kasus Lingk ungan Terhadap A parat Penegak Huk um Studi Kasus Penegakan Huk um Lingk ungan Peny usunan Buk u Penegak an Huk um Lingk ungan dan Komunik asi Lingk ungan di Sumatera Utara
3. Pemantauan Pengelolaan 1 Dok umen Wilayah Pesisir
SET EL A H P .A P BD ( Rp.)
Pr ogram Pengelolan dan Rehabilitas Ekosistem Pesisir Laut Operasional UPT. Pusat Kajian Ek ologi Pesisir dan Laut Pembuatan Galery Pesisir dan Laut di Sumatera Utara
180.000.000
180.000.000
349.80 4.75 0
183.60 4.75 0
116.200.000
* 97.747.250
97.747.250
50.000.000
*
85.857.500
85.857.500
290.80 0.00 0
110.20 0.00 0
110.200.000
110.200.000
80.600.000
*
50.000.000
*
50.000.000
*
612.74 7.44 9
422.40 0.00 0
422.400.000 190.347.449
422.400.000 *
No. 2
INDK A T O R KINERJ A
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya A lam Lingkungan Hidup yang Lengkap, A kurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat
1.
Pelayanan Informasi Status Mutu A ir Sungai dan Danau di Resptor yang sensitive
T A RGET K INERJ A
6 Lok asi
P RO GRA M /KEGIA T A N
Pr ogram Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2 .51 9.65 0.00 0
1.206.920.000
1.206.920.000
Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
938.000.000
938.000.000
Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli
209.470.000
209.470.000
Ak si Gerak an Peny elamatan Sungai (Sungai Deli & Sungai Wampu)
174.000.000
*
53.870.000
53.870.000
111.390.000
111.390.000
300.000.000
*
695.80 6.18 1
615.37 9.39 2
Operasional UPT. Laboratorium Lingk ungan BLH Sumatera Utara
Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Pr ogram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya A lam Ev aluasi Baku Mutu A ir Danau Toba Monitoring Kerusak an Daerah A liran Sungai (DA S) Di Prov insi Sumatera Utara Clean Up Sungai Deli Clean Up Danau To ba Kajian Pendahuluan Penetapan Baku Mutu Sungai Wampu Pembuatan Taman di Sempadan Sungai Deli Peningk atan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai) Pr ogram Peningkatan Kualitas dan A kses Informasi Sumber daya A lam dan Lingkungan Hidup Pembuatan Miniatur Labo ratorium Lingk ungan Pemetaan Daerah Aliran Sungai Belawan dan Sungai Deli 5 Lok asi
SET EL A H P .A P BD ( Rp.)
2 .99 3.65 0.00 0
Monitoring dan Ev aluasi Pengelolaan Lingk ungan pada Industri di Kawasan Industri Medan (KIM) Monitoring dan Ev aluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Prov insi Sumatera Utara
Pelayanan Informasi 2. Status Mutu Udara A mbien
A NGGA RA N ( Rp.)
Pr ogram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Udara Ambien Mebidangro Pelaksanaan Program Car Free Day di Sumatera Utara Pr ogram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya A lam Inv entarisasi dan Peny usunan Laporan GRK Prov insi Sumatera Utara Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Pro v su Pengadaan Becak Motor Sampah
100.000.000
*
78.961.000
200.000.000
101.465.789 60.000.000 90.379.392 190.000.000
250.000.000 * 90.379.392 *
75.000.000
75.000.000
253.88 4.02 6
-
149.484.026 104.400.000
* *
231.48 2.05 0
91.48 2.05 0
91.482.050 140.000.000
91.482.050 *
286.46 9.10 0
75.00 0.00 0
75.000.000
75.000.000
61.469.100 150.000.000
* *
No.
INDK A T O R KINERJ A
T A RGET K INERJ A
3 Publikasi Dok umen Status Lingkungan Hidup
1 Dok umen
A NGGA RA N ( Rp.)
P RO GRA M /KEGIA T A N
Pr ogram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
280.16 4.20 0
205.16 4.20 0
70.790.000
70.790.000
75.000.000
*
134.374.200
134.374.200
542.35 8.70 0
487.69 6.70 0
96.475.000
221.813.000
78.668.500
78.668.500
187.215.200 180.000.000
187.215.200 *
2 .83 1.30 2.33 3
1 .45 6.34 1.08 2
Publikasi Pelestarian Lingk ungan di Danau To ba melalui Media Elek tronik
90.093.364
*
Peny usunan Laporan Status Lingk ungan Hidup Prov insi Sumatera Utara
220.900.800
220.900.800
Pembinaan Program dan Penilaian Sek olah A diwiyata Pek an Raya Sumatera Utara Tahun 2015 Pek an Lingk ungan Indo nesia ke 19 Tahun 2015 Lomba Pengetahuan Lingk ungan Hidup dan Kemah Hijau 2015 Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2015 Publikasi Lingk ungan Hidup Melalui Media Cetak dan Elektronik Pembinaan dan Penilaian Status Lingk ungan Hidup Kab/Kota Peny usunan Profil BLH Tahun 2015
144.500.000 45.000.000 71.020.000 205.170.000 28.300.000 100.000.000 74.012.400 190.000.000
144.500.000 * * * 28.300.000 200.000.000 200.000.000 *
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/A dipura Pembinaan dan Ev aluasi Kinerja Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingk ungan di Sumatera Utara Peny usunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Lingk ungan Hidup Prov insi Sumatera Utara Pr ogram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya A lam Peningk atan Peran Serta Masyarakat / LSM dalam Pengelolaan Lingk ungan Hidup Fasilitas dan Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kab/Kota di Prov insi Sumatera Utara Rakornis Pengelolaan Lingk ungan Hidup Kab/Kota Tahun 2015 Peny usunan Pergub Pengendalian Pencemaran Udara Pr ogram Peningkatan Kualitas dan A kses Informasi Sumber Daya A lam dan Lingkungan Hidup
Peningk atan Partisipasi Dekranas dalam Pengelolaan Lingk ungan Hidup
40.000.000
*
Operasional Ak u Perempuan Peduli Lingk ungan (A PEL) Pembinaan Guru Berwawasan Lingk ungan Penerbitan Buletin Rona Penguatan Jaringan Data dan Informasi Melalui Pengembangan SISF OKO M BLH-SU Peringatan Hari Lingk ungan Hidup Sedunia Tahun 2015 Bimtek Aplikasi Pengisian Tabel Data Lingk ungan Hidup Prov su bagi instansi terk ait di Pro v insi Sumatera Utara
50.000.000 60.055.769 50.000.000
50.000.000 * *
Bimtek Aplikasi Pengisian Tabel Data Lingk ungan Hidup Kab/Kota Seminar Nasional Lingk ungan Hidup Tahun 2015 Pembuatan Miniatur IPA L Industri di Sumatera Utara Pembuatan Papan Himbauan Pelestarian Lingk ungan Hidup Pembuatan Leaflet dan Brosur LH JUMLA H JUMLA H A NGGA RAN TA HUN 2015 : Jumlah A nggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusak an Lingk ungan Jumlah A nggaran Program Perlindungan dan Konserv asi Sumber Daya Alam ,18 Jumlah A nggaran Program Peningk atan Kualitas dan Ak ses Informasi Sumberdaya Jumlah A nggaran Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pessisir dan Laut,
SET EL A H P .A P BD ( Rp.)
Rp Rp Rp Rp Rp
10.20 8.17 4.42 9 4.635.801.890 1.874.438.731 3.085.186.359 612.747.449
87.250.000
87.250.000
530.000.000
440.390.282
150.000.000
*
200.000.000
*
100.000.000 175.000.000 180.000.000 40.000.000 10.20 8.17 4.42 9
* * 85.000.000 * 7 .00 6.62 3.81 4
