LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015
DINAS PERNDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN TEMANGGUNG 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM
Dinas
Perindustrian
Perdagangan
Koperasi
Dan
UMKM
Kabupaten
Temanggung telah menetapkan rencana strategis guna mengawali langkah untuk
mengemban
tugas
yang
dibebankan
dalam
pengukuran
Kinerjanya.Rencana strategis dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Visi yang sekaligus ditetapkan sebagai sasaran utama sejalan dengan tugas pokok dan fungsi.
Visi : “TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG MAJU
KUAT
SERTA
SEJAHTERA
GUNA
MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TEMANGGUNG”
Industri usaha kecil menengah yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kabupaten Temanggung maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi
pemusatan
lokasi
industri
infrastruktur & pengendalian lingkungan.
untuk kemudahan
penyediaan
Industri maju juga berarti maju
dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus. Perdagangan yang kuat mengandung makna bahwa perdagangan di Kabupaten
Temanggung
diarahkan
pada
sistem
dan
distribusi
perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kab.Temanggung bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kabupaten Temanggung (dari gejolak
kelangkaan
stok utamanya bahan pokok & strategis serta
keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional. Koperasi yang kuat dan sejahtera mengandung makna dengan adanya wadah koperasi dan didukung oleh SDM serta Pengurus yang professional diharapkan dapat mengayomi serta mensejahterakan para anggotanya.
1
Guna
mendukung
mengandung
pertumbuhan
makna
bahwa
ekonomi
pertumbuhan
perindagkop & umkm dapat memberikan
Kabupaten ekonomi
konstribusi
Temanggung dari
yang
sektor
signifikan
dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh usaha menengah – besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung
Misi : 1. Menumbuh kembangkan sektor industri usaha kecil dan menengah untuk dapat
memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan sektor
perindustrian daerah Kabupaten Temanggung; 2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kabupaten Temanggung; 3. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan, jiwa enterpreneurship dan kesejahteraan UMKM. Moto Industri
Maju,
Perdagangan
Tangguh,
Koperasi
Kuat
untuk
pertumbuhan, dan kesejahteraan Kabupaten Temanggung
Nilai Dasar Dalam melaksanakan misinya Dinas Perindagkop &UMKM menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut: 1. Kreatif - Inovatif Kami menjunjung tinggi ide-ide kreatif-inovatif dalam upaya mencari terobosan agar dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan Temanggung berdasarkan tupoksi dan kewenangan yang ada, tidak terjebak dalam kondisi, perilaku, pola pikir dan upaya-upaya yang bersifat “bussines as usual”.
Dengan keterbatasan yang ada baik
dilingkungan eksternal dan internal termasuk keterbatasan kewenangan, individu maupun organisasi kami harus mampu mencari terobosanterobosan yang Kreatif-inovatif
2
2. Sustainable Kami
membangun
prinsip,
nilai
dan
keputusan
dalam
melaksanakantupoksi berdasarkan kewenangan berazaskan pada keberlanjutan/ sustainable baik berupa pengembangan sektor industri
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maupun
pembangunan perdagangan kearah Sustainable trade. 3. Fairness Kami membangun nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsi
bagi
para
pelaku
usaha
dan
masyarakat
dalam
pengembangan sektor indagkop di Temanggung.Berkeadilan tidak berarti perlakuan sama, melainkan perlakuan agar baik yang kecil maupun yang besar
bersama-sama
dapat
berkembang
dengan
baik, berkompetisi sekaligus bekerjasama dan tidak saling menjatuhkan. 4. Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip bekerja
dengan
organisasi,
selalu
kehati-hatian,
meningkatkan ketelitian,
kompetensi
dan
diri
kecermatan,
dan serta
berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat; 2. Meningkatnyadaya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM; 3. Meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik guna perlindungan KUMKM; 4. Meningkatnyapengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan; 5. Meningkatnyaproduksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem
produksi
dengan
mengacu
pada
pembangunan
yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 6. Meningkatnya investasi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
3
Sasaran Misi 1. Meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; 2. Mewujudkan pemantapan kelembagaan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM; 3. Peningkatan pertumbuhan PDRB; 4. Mewujudkan
peningkatan
sistem
distribusi
dan
lembaga
usaha
perdagangan yang baik; 5. Mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan; Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011tentang
Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
Kabupaten
Temanggung disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM.
A.
Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI)
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten
Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM. Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung maka Dinas Perindustrian
4
Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi,
Perubahan
Anggaran
Dasar,
Pembubaran
Koperasi,
Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya. 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 6. Pembinaan
terhadap
UPTD
dalam
lingkup
Dinas
Perindustrian,
perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan; 7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B.
SUSUNAN ORGANISASI
Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung, terdiri dari : 1. Kepala 2. Sekretariat 3. Bidang - Bidang 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 5. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kepala sebagaimana dimaksud di atasadalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5
3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atasdipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinasmelalui Sekretaris. 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari : a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. b) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelola Pasar. 5) Kelompok Jabatan Fungsionaldimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :
BAGAN ORGANISASI DINAS PERIDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
KEP AL A
SEKRETARIS
KASUBAG PERENCANAAN
KABID PERINDUSTRIAN
KABID PERDAGANGAN
KASI AGRO INDUSTRI
KASI PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN
KASUBAG KEUANGAN
KABID PENGELOLAAN PASAR
KASUBAG UMUM dan KEPEG
KABID KOPERASI dan UMKM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASI ANEKA INDUSTRI KASI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
KASI KOPERASI
KASI PENATAAN, KETERTIBAN PEMBERDAYAAN PASAR
KASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KASI PERIZINAN DAN PENDATAAN PASAR
UPTD
Temanggung, 04 Januari 2013
Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut : 1.
Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
6
secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Perencanaan Sub
Bagian
sebagian
Perencanaan
tugas
mempunyai
sekretaris
yang
tugas
melaksanakan
meliputi
perencanaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data. 2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris
dalam
penyusunan
rencana
anggaran,
melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntasi dan pertanggung jawaban keuangan dinas. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tuigas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian dinas. Sub Bagianpada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2.
Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinaspada bidang perindustrian yang meliputi usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan
sumber
daya
manusian,
kerjasama
industri,
serta
pengawasan industri. Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksuddiatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. Penyusunan
kebijakan
teknis
yang
menjadi
kewenangan
pelaksanaan tertentu pada bidang Perindustrian meliputi agro industri dan aneka industri; b. Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerja sama kemitraan dibidang perindustrian; c. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama kemitraan dibidang industri;
7
d. Pelaksanaan
bimbingan
sarana
usaha
produksi,
pencegahan
pencemaran dan kerjasama kemitraan dibidang industri; e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi sarana, usaha, produksi, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perindustrian,membawahi : 1) Seksi Agro Industri Seksi Agro Industri meliputi : industri agro, industri kimia dan industri mesin. Seksi Agro Industri mempunyai tugas : a) menyiapkan
bahan
untuk
penyusunan
kebijakan
teknis
pembinaan agro industri. b) menyiapkan
rencana
kegiatan
pembinaan
teknis
pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri. c) memberikan
fasilitasi
usaha,
kerjasama,
kemitraan
dan
permodalan bagi pengembangan agro industri. d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya. e) memberikan kepastian berusaha bagi agro industri. f)
melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri. h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian
serta
pencegahan
pencemaran
pada
agro
industri. i)
menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
j)
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perindustrian.
2) Seksi Aneka Industri
8
Seksi Aneka industri meliputi :industri aneka, Industri logam, industri transportasi,
industri
tekstil,
industri
telematika
dan
industri
elektronika. Seksi Aneka Industri mempunyai tugas : a) menyiapkan
bahan
untuk
penyusunan
kebijakan
teknis
pembinaan aneka industri. b) menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri. c) memberikan
fasilitasi
usaha,
kerjasama,
kemitraan,
dan
permodalan bagi pengembangan aneka industri. d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga Pembina lainnya. e) memberikan kepastian berusaha bagi aneka industri. f)
melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri. h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri. i)
menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
j)
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.
k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian. Seksi - Seksi pada Bidang Perindustriandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
3.
Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal,
9
perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas. Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas,Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan; b. Penyusunan rencana kegiatan sesuia dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan; c. Pelaksanaan kebijakan perdagangan; d. Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan; e. Pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor, dan perlindungan konsumen; f. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Perdagangan membawahi : 1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas : a)
Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
b)
Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
c)
Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;
d)
Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
e)
Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan didaerah;
f)
Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin dan rekomendasi distributor pupuk dan API (Angka Pengenal Impor), EPTIK (Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan) skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);
10
g)
Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
h)
Membina
dan
mengawasi
kegiatan
peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri; i)
Melaksanakan
dan
melaporkan
sistem
informasi
perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan; j)
Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
k)
Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
l)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
2) Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : a)
Merumuskan kebijakan perlindungan konsumen;
b)
Melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen;
c)
Melaksanakan kegiatan pembinaan tertib niaga dengan membantu pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta tera ulang SPBU dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Tingkat perdagangan dan yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen;
d)
Memfasilitasi,
melayani
dan
membina
perlindungan
konsumen; e)
Melakukan
koordinasi,
monitoring
dan
pengawasan
evaluasi
perlindungan
perlindungna konsumen; f)
Melaksanakan
pelaporan
dan
konsumen; g)
Melaksanakan
kebijakan,
pedoman,
petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
11
h)
Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hokum di daerah;
i)
Melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
pengawasan
barang beredar dan jasa; j)
Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
k)
Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ);
l)
Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
m)
Melaksanakan
penyelenggaraan
pelaporan
dan
rekomendasi barang elektronik dan BBM, pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika; n)
Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNSWDP);
o)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
4.
Bidang Koperasi dan UMKM Bidang Koperasi Dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi kelembagaan, pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Bidang Koperasi Dan UMKM mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM;
b.
Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan UMKM;
c.
Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
d.
Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM;
e.
Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran
12
Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi Lainnya sesuia Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM; f.
Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan UMKM;
g.
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang UMKM;
h.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Koperasi Dan UMKM, membawahi : 1) Seksi Koperasi Seksi Koperasi mempunyai tugas : a)
Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
b)
Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
c)
Menyiapkan
petunjuk
teknis
dan
pelaksanaan
pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian
Pengesahan
Akta
Pendirian
Koperasi,
Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan
dan
Peleburan
Koperasi
serta
Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi Lainnya sesuia
Peraturan
Perundang-undangan
di
bidang
koperasi dan UMKM; d)
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) serta koperasi lainnya;
e)
Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
f)
melaksanakan pengendalian,
pemantauan, evaluasi
dan
pengawasan, laporan
kegiatan
kelembagaan koperasi; g)
melaksanakan
pemberdayaan
dan
permodalan
koperasi; h)
memberikan
bimbingan
dan
penyuluhan
dalam
pembuatan laporan tahunan koperasi;
13
i)
pembinaan umum KSP dan USP;
j)
melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong
pertumbuhan
dan
pemasayarakatan
koperasi; k)
melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
l)
memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
2) Seksi UMKM Seksi UMKM mempunyai tugas : a)
Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan UMKM;
b)
Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan UMKM;
c)
Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
d)
Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan UMKM melalui penciptaan usaha yang sehat;
e)
memberikan
bimbingan
dan
penyuluhan
dalam
pembuatan laporan UMKM; f)
melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan UMKM;
g)
melaksanakan
pemantauan,
pengawasan,
pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan UMKM dan upaya pemberdayaan UMKM; h)
menyiapkan
bahan
pelayanan
pembinaan,
pemantapan
untuk
informasi,
kebijakan
pengembangan
UMKM
pendanaan/penyediaan prasarana,
penyusunan
yang
sumber
meliputi
dana,
kemitraan,
dan
persaingan,
perijinan
dan
perlindungan; i)
memberikan pembinaan dan pengembangan UMKM yang meliputi produksi, pemasaran, SDM dan teknologi;
j)
memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan
bagi
UMKM
yang
meliputi
kredit
14
perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan k)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dan UMKM.
5.
Bidang Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi : penataan, ketertiban, pemberdayaan pasar, serta perizinan dan pendapatan pasar. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
b.
Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
c.
Pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
d.
Perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
e.
Perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;
f.
Perencanaan
dan
pelaksanaan
pengawasan,
pemeliharaan
bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya; g.
Perencanaan
dan
pelaksanaan
perbaikan,
pengawasan
pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya; h.
Pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
i.
Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
j.
Pelaksanaan pembinaan PKL;
k.
Pemantauan pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
15
l.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari : 1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas : a)
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan,
ketertiban,
keamanan,
kebersihan
dan
pemberdayaan pasar; b)
Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
c)
Melaksanakan
pengawasan,
penampungan
dan
pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara; d)
Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungna dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
e)
Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
f)
Melaksanakan
evaluasi,
monitoring,
terhadap
perkembangan pasar desa; g)
Menyusun bangunan
rencana
pengawasan,
dilingkungan
pasar
pemeliharaan
dan
pengaturan
penggunaannya; h)
Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih,
penerangan
pasar
dan
perlengkapannya
dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya; i)
melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
j)
melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
k)
melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
l)
melaksanakan
pembinaan
pemberdayaan
pasar
tradisional/desa;
16
m) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya; n)
melaksanakan monitoring kebersihan pasar;
o)
melaksanakan
operasi
kebersihan
pasar
bersama
dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharan pasar; p)
pelaksanaan pembinaan PKL;
q)
melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.
2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas : a)
Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
b)
Merencanakan
dan
melaksanakan
perhitungan
penetapan pendapatan pasar daerah; c)
Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian
serta
penyimpanan
arsip
surat
ketetapan pendapatan pasar daerah; d)
Menerima surat
permohonan keberatan ketetapan
pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga; e)
Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
f)
Merumuskan
tata
pelaksanaan
pemungutan
dan
penagihan segala jenis pungutan pasar den pembuatan perhitungan
realisasi
serta
pelaksanaan
kegiatan
intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar; g)
Melaksanakan pendataan potensi pasar;
h)
Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;
i)
Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17
j)
Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
k)
Menyusun
rincian
rencana
kegiatan
segala
jenis
pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan l)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.
Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.
6.
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
(UPTD)
Dinas
Perindustrian
Perdagangan Koperasi Dan UMKM a.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
b.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
c.
Di Kabupaten Temanggung Kepala UPTD Perindagkop berjumlah 10 orang di 20 Kecamatan mempunyai lingkup wilayah kerja masing-masing di 2 (dua) Kecamatan dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut : 1)
UPTD
Wilayah
Kecamatan
Tretep
dan
Kecamatan
Wonoboyo; 2)
UPTD Wilayah Kecamatan Bejen dan Kecamatan Candiroto;
3)
UPTD Wilayah Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari;
4)
UPTD
Wilayah
Kecamatan
Jumo
dan
Kecamatan
Parakan
dan
Kecamatan
Gemawang; 5)
UPTD
Wilayah
Kecamatan
Ngadirejo; 6)
UPTD Wilayah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Tlogomulyo;
7)
UPTD Wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat;
18
8)
UPTD Wilayah Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran;
9)
UPTD Wilayah Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
10) UPTD Wilayah Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang.
7.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipmpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala UPT Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam bidang pengelolaan pasar diwilayah kerjanya. UPT Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut : 1)
UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung dengan wilayah kerja : Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri, Komplek Los RSU, Terminal Madureso, Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran, Pasar Hewan Kranggan.
2)
UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo dengan wilayah kerja : Pasar Legi, Pasar Kayu, Pasar Hewan Ngaren, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
3)
UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan dengan wilayah kerja : Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah Ngipik.
4)
UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Plaza Parakan Indah, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.
8.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas dan fungsidinassesuai dengan keahlian dan kebutuhan. a.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
19
b.
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
c.
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Isu isu strategis 1. membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh; 2. penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat; 3. membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran; 4. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat; 5. revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi; 6. peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan berbadan hukum.
20
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A.
RENCANA KINERJA Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Program–program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan serta fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2013-2018. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERINDAGKOP & UMKM KAB. TEMANGGUNG No 1 1
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)
Indikator Kinerja
Target
3 Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar
4 6 produk temuan tidak layak edar
Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang Persentase penyelesaian sengketa konsumen
96 laporan monitoring harga (2 x seminggu) 18.879 buah alat ukur yang telah ditera ulang 60% perkara dapat diselesaikan
2
Meningkatnya Daya Saing Produk
Cakupan Nilai Ekspor produk daerah Cakupan promosi produk unggulan daerah Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal
$ 160.000.000 8 event pameran 240 org usaha dagang informal
3
Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar
6 pasar daerah dikelola dengan baik 5 Pasar direnovasi/ dibangun
Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
21
4
Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
CakupanMeningkatnya Agroindustriyang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
55.24% industri berbasis komoditi unggulan daerah
5
Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
99.69% berbahan baku lokal
6
Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi
prosentase jumlah koperasi aktif Besaran jumlah anggota koperasi
87.60% koperasi aktif 15.9670 orang anggota koperasi 40.29% pembinaan koperasi 25 LKM yang dibina
7
Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM
persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Besaran jumlah UKM yang dibina Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM
204 UKM yang dibina 172 UKM yang memperoleh akses permodalan
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran startegis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut : Strategi 1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi KUKM. 3. Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre. 4. Peningkatan perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan. 5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah. 6. Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan. 7. Meningkatkan pertumbuhan investasi.
22
Kebijakan 1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah. 2. Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi. 3. Pemberdayaan KUKM. 4. Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre. 5. SosialisasiUndang-undang
perlindungan
konsumen,
penyelesaian
sengketa perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa. 6. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah. 7. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan. 8. Peningkatan promosi dan kerjasama invesatasi. 9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan realisasi investasi.
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian
yang
mengarah pada pencapaian visi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas pencapaian visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Pengukuran
kinerja
merupakan
suatu
alat
manajemen
untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah
ditetapkan.
Pengukuran
kinerja
merupakan
jembatan
antara
perencanaan strategis (renstra) dengan akuntabilitas.
Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : a.
Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
b.
Keluaran (output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c.
Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
d.
Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
e.
Dampak (impact) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
Padatahun 2015, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN PERINDUSTRIANSesuai dengan
24
Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
1. Sasaran 3.1 :
Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada
Komoditas Unggulan Daerah
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
1
Tahun 2015
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
Target Akhir RPJMD
Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
-
55.04%
55.24%
70.00%
126,71%
55,60%
Rata-rata capaian sasaran
-
-
INDIKATOR KINERJA
126.71%
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah dapat dicapai
sesuai
dengan
target.
Untuk
indikator
kinerja
Cakupan
Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah tercapai 70.00%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 55.24%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakan akan potensi komoditas unggulan daerah yang apabila dikembangkan
akan
memberikan
nilai
tambah
bagi
pendapatan
masyarakat.Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja melebihi target 55.60%.kelebihan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya sinergitas antara peningkatan bahan baku agroindustri dan promosi komoditi unggulan daerah. Analisis program/kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber dayayang penunjang keberhasilan.Keberhasilan pencapaian sasaran 3.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan antara lain adalah :
25
No 1 2 3
4
262.334.800
229.356.175
Prosentasi penyerapan (%) 87,43
276.501.750
180.508.367
65,28
23.800.000
16.879.100
70,92
0
0
0
562.636.550
426.743.642
75,85% 24,15%
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengembangan industri kecil agro industri Pengembangan industri kecil aneka industri Pembinaan dan pengembangan potensi KUB makanan ringan Pelatihan manajemen dan proses produksi bagi KUB makanan ringan Jumlah efisiensi
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian Sasaran
3.1, adalah sebesar Rp 426.743.642,- atau 75,85% dari total pagu sebesar Rp 562.636.550,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 24,15 % dari Pagu yang ditetapkan untuk program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Sasaran 3.2 : Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
1
Tahun 2015
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
Target Akhir RPJMD
Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
-
99.84
99.69
99,70
100,01%
99,75%
Rata-rata capaian sasaran
-
-
INDIKATOR KINERJA
100.01%
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh tercapai 99.70%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 99.69% sehingga capaian kinerja tercapai 100.01%. Apabila dibandingkan
26
dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja telah mencapai target 99.75%. Analisis program/kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan Keberhasilan pencapaian sasaran 3.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan antara lain adalah
No 1 2 3
4 5 6
Kegiatan Pengelolaan UMKM centre Pendataan industri kecil, menengah dan besar Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi Pelatihan Industri Kecil Fasilitasi kegiatan dekranasda. Fasilitasi peralatan pendukung UMKM di Rejosari Jumlah efisiensi
73.200.000
73.101.320
Prosentasi penyerapan (%) 99,87
94.717.300
93.364.800
98,57
126.867.150 204.695.000
111.936.325 189.035.500
88,2 92,35
0
0
0
426.279.450
394.336.625
92,51 7,49
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian Sasaran
3.2, adalah sebesar Rp 394.336.625,- atau 92,51% dari total pagu sebesar Rp 426.279.450,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,49% dari Pagu yang ditetapkan untuk program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN PERDAGANGANSesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
1. Sasaran 3.3:
Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Perdagangan
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
27
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
INDIKATOR KINERJA 1
Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar
2
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
2
2
5
3
60.00%
Target Akhir RPJMD 5
100
100
100
100
100.00%
100
Tahun 2015
Rata-rata capaian sasaran
80%
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdaganganbelum dapat tercapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerjaBesaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan tercapai 3 unit dari target 5 unit sehingga capaian kinerja tercapai 60%. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100%.Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, indikator kinerja Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan masih dibawah target 5 unit. Pada tahun 2015 Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung membangun 3 pasar yaitu Pasar Parakan (multi years) dan Pasar Candiroto dan pasar Temangung Indah Komplek Alon-alon Temangung. sehingga dengan komitmen,kerja keras dan dukungan anggaran maka Dinas Perindagkop & UMKM akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2018 yaitu 5 unit pasar (sarana perdagangan), sedangkan yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2016 adalah pasar Pingit, dan Pasar Agro Kranggan. Analisis
program/kegiatan
yang
menunjang
keberhasilanKeberhasilan pencapaian sasaran 3.3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengelolaan Pasar Daerah No 1 2
Kegiatan Pemeliharaan pasar-pasar daerah; Penertiban dan penataan pasar-pasar daerah;
655.448.500
423.800.600
Prosentasi penyerapan (%) 64,7
23.510.000
21.498.800
91,5
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
28
No 3 4 5 6
7
8 9
10
14.505.000
11.188.150
Prosentasi penyerapan (%) 77,1
0
0
0
46.056.070.000
45.975.795.970
99,8
425.700.000
402.398.400
94,5
50.000.000
30.777.500
61,6
99.025.000
91.155.800
92,1
90.575.000
86.920.300
96
44.929.000
41.414.000
92,2
47.459.762.500
47.084.949.520
99,21 0,79
Anggaran (Rp)
Kegiatan Monev PAD retribusi pasar daerah; Pembangunan pasar Kranggan; Pembangunan Pasar Legi Parakan (lanjutan); Manajemen kontruksi pembangunan pasar legi parakan; Penambahan tenaga satpam dan pesapon pasar daerah; Penataan listrik pasar ngadirejo; Penataan dan penempatan pedagang pasar legi parakan; Tim fasilitasi penanganan HGB diatas HPL Ruko/Toko Pasar Rejo Amartani dan Pasar Temanggung Permai. Jumlah efisiensi
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.3, adalah sebesar Rp 47.084.949.520,- atau 99,21% dari total pagu sebesar Rp47.459.762.500,-.Hal ini karena terdapat penganggaran multi years untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan yaitu tahun 2014 dan 2015. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pembangunan Pasar Candiroto; Pendampingan DAK Pembangunan Pasar Candiroto; Pembangunan los temanggung indah (komplek alun-alun); Pembangunan kantor pasar ngadirejo; Pemasangan lampu penerangan pasar; Penyusunan DED pasar agro kranggan; Fasilitasi pembangunan pasar agro kranggan; Penyusunan DED pasar pingit; Pembangunan infrastruktur pendukung pasar legi parakan; Pengecatan kios terminal madureso; Pengadaan truk amroll dan kontainer; Review DED pasar kranggan.
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
1.646.030.000 2.787.316.750
1.646.030.000 1.464.867.368
Prosentasi penyerapan (%) 100 52,55
1.370.390.000
1.247.973.500
91,07
150.000.000
145.975.000
97,32
60.000.000
50.199.000
83,67
50.000.000
40.740.400
81,48
265.145.000
0
0
99.940.000 2.034.316.000
63.615.000 1.536.963.655
63,65 75,55
0
0
0
835.000.000
786.630.600
94,21
50.000.000 9.348.137.750
39.402.000 7.022.396.523
78,8 75,12 24,88
29
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.3, adalah sebesar Rp 7.022.396.523,- atau 75,12% dari total pagu sebesar Rp9.348.137.750,-. Kegiatan fasilitasi pembangunan pasar Agro Kranggan tidak dilaksanakan karena anggaran DIPA dari Kementerian Perdagangan disetujui pada akhir semester sehingga dikhawatirkan kegiatan tidak selesai oleh karena itu anggaran dari pusat dikembalikan dan kegiatan fasilitasi tidak dilaksanakan.
2. Sasaran 3.4 : Meningkatnya Daya Saing Produk Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Daya Saing Produk
INDIKATOR KINERJA 1
Cakupan Nilai Ekspor produk daerah 2 Cakupan promosi produk unggulan daerah 3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Rata-rata capaian sasaran
Capaian 2013
Capaian 2014
150,927,864 .90
149,986,530 .30
3
6
120
120
Tahun 2015 Target
Target Akhir RPJMD
Realisasi
%
140,632,388 .06
87,90%
175,000,00 0
8
11
137,50 %
3
240
400
166,67 %
600
160,000,000
132.26 %
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Produk dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Nilai Ekspor produk daerah tercapai $140,632,388.06, dibawah target yang telah ditetapkan yaitu $160,000,000sehingga capaian kinerja tercapai 87,90% hal ini dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi dunia yang berdampak pada eksport produk kayu olahan dari Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan promosi produk unggulan daerah tercapai 11 kali kegiatan promosi melebihi target yang ditetapkan yaitu 8 kali promosi sehingga capaian kinerjanya 137,50%. Indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal tercapai 400 orang pelaku usaha melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya 166,67%.Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat
30
1indikator kinerja yang telah mencapai target, yaitu promosi produk unggulan.Kekurangan
pencapaian
target
tersebut,
Pemerintah
Kabupaten Temanggung optimis tercapai pada tahun 2018. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Keberhasilan pencapaian sasaran 3.4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program/kegiatan antara lain adalah a. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor No 1
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan ekspor produk unggulan daerah.
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
152.346.000
142.349.986
427.244.500
401.721.081
Prosentasi penyerapan (%) 93,44
94,03 5,97
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.4, adalah sebesar Rp 401.721.081,- atau 94,03% dari total pagu sebesar Rp. 427.244.500,-. Hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,97% dari pagu anggaran yang ada.
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No 1 2 3 4 5 6
Kegiatan Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang; Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah; Kemitraan UMKM dan pasar modern; Pembinaan pelaku usaha dagang kecil; Fasilitasi operasi pasar; Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair.
7.640.000
6.737.850
Prosentasi penyerapan (%) 88,19
203.700.000
196.895.590
96,66
7.500.000
6.486.480
86,49
44.339.500
43.250.961
97,54
14.065.000 150.000.000
860.200 147.490.000
6,12 98,33
427.244.500
401.721.081
94,03 5,97
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.4, adalah sebesar Rp 401.721.081,- atau 94,03% dari total pagu sebesar Rp. 427.244.500,-.Hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,97% dari pagu anggaran yang ada.
31
3. Sasaran 3.5: Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen) INDIKATOR KINERJA
Tahun 2015
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
Target Akhir RPJMD
1
Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya
96
96
96
360
375,00%
96
2
Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang
10
8
6
6
100%
2
18.879
2.598
3
4
18.823 16.770
Persentase penyelesaian sengketa konsumen
-
13,76%
50
60
93,00
19.050
155,00%
Rata-rata capaian sasaran
146,57%
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan
dan
Jaminan
Keamanan
Produk
yang
Beredar
(Perlindungan Konsumen) dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya tercapai 360 laporan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja tercapai 375%. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar tercapai 6 produk tidak layak edar,sama dengan target yang ditetapkan yaitu 6 Produk tidak layak edar sehingga capaian kinerjanya hanya 100%. Indikator Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang tercapai 2.598 unit kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 18.879 sehingga capaiannya 13,76 %. sedangkan untuk indikator Persentase penyelesaian sengketa konsumen tercapai 93% penyelesaian perkara yang masuk,melebihi target yaitu 60% perkara sehingga capaian kinerjanya mencapai 155%.
32
85
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain : 1. Jadwal pelaksanaan tera ulang UTTP sering kali bersamaan dengan musim tembakau, sehingga jumlah UTTP yang ditera ulang tidak sesuai dengan target. 2. Kurangnya SDM yang berkompeten.
Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pencapaian kinerja sasaran mendatang antara lain : 1. Koordinasi
dengan
Balai
Metrologi
Magelang
terkait
jadwal
pelaksanaan tera ulang agar tidak bersamaan dengan musim panen tembakau. 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil agar lebih berkompeten.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan
dan
Jaminan
Keamanan
Produk
yang
Beredar
(Perlindungan Konsumen) terdapat dua indikator kinerja yang telah mencapai target, dan dua indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar dan
Cakupan
meningkatnya
alat
Ukur
Takar
Timbang
dan
Perlengkapannya yang ditera ulang. Kekurangan pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung optimis tercapai pada tahun 2018. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Keberhasilan pencapaian sasaran 3.5 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,dan Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan antara lain adalah :
a. No 1 2
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Pemantauan harga bahan pokok; Pengawasan bahan pokok, bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya;
35.413.000
31.349.630
Prosentasi penyerapan (%) 88,53
0
0
0
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
33
No 3 4 5 6 7 8
19.060.000
18.142.940
Prosentasi penyerapan (%) 95,19
0 161.861.500
0 140.349.809
0 86,71
31.924.000
28.836.920
90,33
0 51.164.000
0 45.951.150
0 89,81
299.422.500
264.630.449
88,38 11,62
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa; Sosialisasi kemetralogian; Operasional BPSK Kabupaten Temanggung Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrologian; Fasilitasi tera ulang UTTP Sosialisasi kemetrologian dan fasilitasi pasar tertib ukur.
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran 3.5,
adalah sebesar Rp 264.630.449,- atau 88,38% dari total pagu sebesar Rp. 299.422.500,-.Hal ini bukan sepenuhnya effisiensi sumber daya keuangan tetapi juga disebabkan adanya permasalahan pelaksanaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. . Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN KOPERASI DAN UMKMSesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung, dengan2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : 1. Sasaran 3.6:
Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan
Koperasi dan UMKM Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.6, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM INDIKATOR KINERJA 1 prosentase jumlah koperasi aktif 2 Besaran jumlah anggota koperasi 3 persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi Rata-rata capaian sasaran
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
83,47
86,57
87,60
84,48
96,44%
Target Akhir RPJMD 90,7
154.700
159.670
165.500
196.000
118,43%
179.500
36,22
40,29
43,39
45,02
103,76%
53,72
Tahun 2015
136,41%
34
Secara rata-rata Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKMmelebihi 100%. Untuk indikator kinerja prosentase jumlah koperasi aktif tercapai 84,48% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 87.60%sehingga capaian kinerja hanya tercapai 96.44%. Untuk indikator kinerja Besaran jumlah anggota koperasi tercapai 196.000anggota koperasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 165.500 anggota koperasi sehingga capaian kinerja mencapai 118,43%,Untuk indikator kinerja persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi tercapai 45,02% melebihi target yang ditetapkan yaitu 43,39% sehingga capaian kinerja mencapai 103,76% Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM terdapat satu indikator kinerja yang telah mencapai target, dan
dua indikator kinerja yang belum
mencapai target yaitu prosentase jumlah koperasi aktif dan persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi. Kekurangan Capaian kinerja tersebut dengan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Temanggung optimis dapat tercapai pada tahun 2018. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain : 1. Masih banyaknya jumlah koperasi tidak aktif yaitu 80 koperasi dari 490 koperasi yang ada. 2. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten. Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pencapaian kinerja sasaran mendatang antara lain : 1. Pembinaan
Koperasi
tidak
aktif
dan
akan
ditempuh
solusi
Pembubaran Koperasi bagi koperasi yang sudah tidak dapat dibina lagi. 2. Menambah dan Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil pengelola koperasi agar lebih berkompeten. Keberhasilan pencapaian sasaran 3.6 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasidengan kegiatan antara lain adalah : a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi No 1 2
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Peningkatan kualitas
Anggaran (Rp) 23.090.000
Penyerapan (Rp) 15.913.000
penyerapan (%) 68,92
28.100.000
18.160.500
64,63
35
No
3 4 5 6
Anggaran (Rp)
Kegiatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM; Pembinaan Koperasi; Pengawasan koperasi; Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM Penilaian kesehatan KSP/USP. jumlah efisiensi
Penyerapan (Rp)
penyerapan (%)
111.855.000 22.620.000 0
101.327.800 15.228.000 0
90,59 67,32 0
26.877.500 212.542.500
22.720.000 173.349.300
84,53 81,56 18,44
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.6, adalah sebesar Rp 173.349.300,- atau 81,56% dari total pagu sebesar Rp212.542.500,-.
2. Sasaran 3.7 : Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.6, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS : Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM INDIKATOR KINERJA
1 Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2 Besaran jumlah UKM yang dibina 3 Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM Rata-rata capaian sasaran
Capaian 2013
Capaian 2014
Target
Realisasi
%
-
-
25
40,00
160,00%
Target Akhir RPJMD 50%
63
132
204
220
107,84%
451
132
152
172
272
158,14%
232
Tahun 2015
%
Secara rata-rata Capaian indikator pada sasaran Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKMlebih dari 100%.Untuk indicator kinerja Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangantarget tahun 2015 karena mulai ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 25%. Untuk indikator kinerja Besaran jumlah UKM yang dibina tercapai 220 kelompok usaha bersama melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 204 KUB sehingga capaian kinerja tercapai 107,84 %.untuk indikator kinerja Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM
36
secara kumulatif tercapai 272 UKM melebihi target yang ditetapkan yaitu 172 UKM sehingga capaian kinerja tercapai 158,14%.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam
RPJMD,
capaian
kinerja
sasaran
Menguatnya
Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM masih belum mencapaitarget. Pencapaian yang harus dengan komitmen dan kerja keras maka Pemerintah kabupaten Temanggung optimis dapat mencapai target pada tahun 2018. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Keberhasilan pencapaian sasaran 3.7 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
&
Keunggulan Kompetitif UMKM dengan kegiatan antara lain adalah : 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM No 1 2 3
Kegiatan Fasilitasi pengembangan permodalan UMKM; Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah; Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP.
86.623.000
77.617.400
Prosentasi penyerapan (%) 89,6
23.342.000
22.076.000
94,58
24.059.000
19.466.000
80,91
134.024.000
119.159.400
88,91 11,09
Anggaran (Rp)
Penyerapan (Rp)
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.7, adalah sebesar Rp 119.159.400,- atau 99.76% dari total pagu sebesar Rp. 134.024.000,-. B.
REALISASI ANGGARAN No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.) 2 3 1 1. URUSAN PERINDUSTRIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa komunikasi 289.500.000 sumber daya air dan listrik b Penyediaan jasa 64.570.000 pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; c Penyediaan jasa kebersihan 22.000.000 kantor;
Realisasi (Rp.) 4
% 5
266.294.442
91,98
60.437.834
93,6
20.410.700
92,78
37
No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) 2 3 4 1 d Penyediaan jasa perbaikan 10.000.000 9.864.000 peralatan kerja; e Penyediaan alat tulis kantor; 25.000.000 24.938.760 f Penyediaan barang cetakan 90.000.000 40.886.145 dan penggandaan; g Penyediaan komponen 3.000.000 2.992.000 instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; h Penyediaan bahan bacaan 2.400.000 1.426.000 dan peraturan perundangundangan; i Penyediaan makanan dan 42.800.000 22.454.000 minuman; j Rapat-rapat luar dan 55.000.000 50.300.050 konsultasi koordinasi luar daerah; k Rapat-rapat konsultasi 10.000.000 9.991.200 koordinasi dalam daerah; l Jasa pelayanan perkantoran. 1.492.600.000 1.440.558.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur a Pengadaan perlengkapan 31.950.000 31.365.000 gedung kantor; b DED pembangunan gedung 142.676.000 0 kantor Disperindagkop; c Pemeliharaan rutin/berkala 19.000.000 17.525.500 gedung kantor. 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a Pengembangan industri kecil 262.334.800 229.356.175 agro industri; b Pengembangan industri kecil 276.501.750 180.508.367 aneka industri; c Temu usaha dan 94.717.300 93.364.800 pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi; d Pelatihan industri kecil; 126.867.150 111.936.325 e Pelatihan manajemen dan 0 0 proses produksi bagi KUB makanan ringan; f Pembinaan dan 23.800.000 16.879.100 pengembangan potensi KUB Makanan Ringan g Pendataan industri kecil, 0 0 menengah dan besar h Pengelolaan UMKM Center; 73.200.000 73.101.320 i Fasilitasi kegiatan 204.695.000 189.035.500 dekranasda. j Fasilitasi peralatan 0 0 pendukung UMKM di Rejosari 4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a Pemantauan harga bahan 35.413.000 31.349.630 pokok;
% 5 98,64 99,76 45,43 99,73
59,42
52,46 91,45
99,91 96,51 98,17 0 92,24
87,43 65,28 98,57
88,23 0
70,92
0 99,87 92,35 0
88,53
38
No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) 2 3 4 1 b Pengawasan bahan pokok, 0 0 bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya; c Peningkatan pengawasan 19.060.000 18.142.940 peredaran barang dan jasa; d Sosialisasi kemetralogian; 0 0 e Operasional BPSK 161.861.500 140.349.809 Kabupaten Temanggung f Pembinaan dan 31.924.000 28.836.920 pengembangan bidang kemetrologian; g Fasilitasi tera ulang UTTP 0 0 h Sosialisasi kemetrologian 51.164.000 45.951.150 dan fasilitasi pasar tertib ukur. 5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a Peningkatan dan 152.346.000 142.349.986 pengembangan ekspor produk unggulan daerah. 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a Fasilitasi pelaku usaha 7.640.000 6.737.850 mengikuti pasar lelang; b Fasilitasi penyelenggaraan 203.700.000 196.895.590 pasar murah; c Kemitraan UMKM dan pasar 7.500.000 6.486.480 modern; d Pembinaan pelaku usaha 44.339.500 43.250.961 dagang kecil; e Fasilitasi operasi pasar; 14.065.000 860.200 f Penyelenggaraan pameran 150.000.000 147.490.000 Temanggung Fair. 7 Program Pengelolaan Pasar Daerah a Pemeliharaan pasar-pasar 655.448.500 423.800.600 daerah; b Penertiban dan penataan 23.510.000 21.498.800 pasar-pasar daerah; c Monev PAD retribusi pasar 14.505.000 11.188.150 daerah; d Pembangunan pasar 0 0 Kranggan; e Pembangunan Pasar Legi 46.056.070.000 45.975.795.970 Parakan (lanjutan); f Manajemen kontruksi 425.700.000 402.398.400 pembangunan pasar legi parakan; g Penambahan tenaga satpam 50.000.000 30.777.500 dan pesapon pasar daerah; h Penataan listrik pasar 99.025.000 91.155.800 ngadirejo; i Penataan dan penempatan 90.575.000 86.920.300 pedagang pasar legi parakan;
% 5 0
95,19 0 86,71 90,33
0 89,81
93,44
88,19 96,66 86,49 97,54 6,12 98,33
64,66 91,45 77,13 0 99,83 94,53
61,56 92,05 95,97
39
No. 1
Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 2 3 4 5 j Tim fasilitasi penanganan 44.929.000 41.414.000 92,18 HGB diatas HPL Ruko/Toko Pasar Rejo Amartani dan Pasar Temanggung Permai. 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya a Pembangunan Pasar 1.646.030.000 1.646.030.000 100 Candiroto; b Pendampingan DAK 2.787.316.750 1.464.867.368 52,55 Pembangunan Pasar Candiroto; c Pembangunan los 1.370.390.000 1.247.973.500 91,07 temanggung indah (komplek alun-alun); d Pembangunan kantor pasar 150.000.000 145.975.000 97,32 ngadirejo; e Pemasangan lampu 60.000.000 50.199.000 83,67 penerangan pasar; f Penyusunan DED pasar 50.000.000 40.740.400 81,48 agro kranggan; g Fasilitasi pembangunan 265.145.000 0 0 pasar agro kranggan; h Penyusunan DED pasar 99.940.000 63.615.000 63,65 pingit; 1 Pembangunan infrastruktur 2.034.316.000 1.536.963.655 75,55 pendukung pasar legi parakan; j Pengecatan kios terminal 0 0 0 madureso; k Pengadaan truk amroll dan 835.000.000 786.630.600 94,21 kontainer; l Review DED pasar 50.000.000 39.402.000 78,8 kranggan. 9 Program Pembinaan Pedagang a Pembinaan dan 12.010.000 11.229.500 93,5 pengendalian perijinan. 10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a Monitoring, evaluasi dan 23.090.000 15.913.000 68,92 pelaporan; b Peningkatan kualitas 28.100.000 18.160.500 64,63 kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM; c Pembinaan Koperasi; 111.855.000 101.327.800 90,59 d Pengawasan koperasi; 22.620.000 15.228.000 67,32 e Peningkatan kualitas SDM 0 0 0 Koperasi dan UMKM f Penilaian kesehatan 26.877.500 22.720.000 84,53 KSP/USP. 11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM a Fasilitasi pengembangan 86.623.000 77.617.400 89,6 permodalan UMKM; b Fasilitasi pengembangan 23.342.000 22.076.000 94,58 usaha kecil dan menengah;
40
No. 1 c
Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 2 3 4 5 Pembinaan pengembangan 24.059.000 19.466.000 80,91 sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP. 12 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah a Fasilitasi Pengembangan 25.000.000 24.909.000 99,64 LKM; 13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah a Penyusunan dan Pelaporan 1.000.000 1.000.000 100 Dokumen Perencanaan. 61.434.101.750 58.139.319.977
94,64 5,36
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa guna melaksanakan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung tahun 2015 dialokasikan anggaran Rp. 61.434.101.750,- dan sampai akhir tahun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 58.139.319.977,- atau 94,64%.
41
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan
UMKM
Kabupaten
Temanggung
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Tahun 2015yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung dibuat dalam rangka perwujudan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Temanggung juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan cara-cara pencapaiannya Perindustrian
maka
pencapaian
Perdagangan
akuntabilitas
Koperasi
Dan
kinerja
UMKM
Dinas
Kabupaten
Temanggung dapat dikategorikan telah berjalan sesuai dengan target dan sasaran. Renstra dan LKjIP diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja yang nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks ditengah arus globalisasi maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM mempersiapkan diri
Kabupaten Temanggung dituntut untuk
dan secara
berkesinambungan
melakukan
perubahan kearah perbaikan serta tersusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja
42
yang berorientasi pada pencapaian kualitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM di Kabupaten Temanggung yang profesional.
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600523 198703 2 004
43
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Jl. Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436, 491860 Fax. (0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung e-mail :
[email protected] website : www.temanggungkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 050 /
/2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2015 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN TEMANGGUNG KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 1. KABUPATEN TEMANGGUNG MENIMBANG
: a. bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati Temanggung diantaranya adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015; b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015, perlu di bentuk Tim Penyusun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
44
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung Pasal 34 mengenai Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014; 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014; 12. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954 / 646 / 2012 Tanggal 4 Desember 2012 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014; 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung Nomor 954/02/2014 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.
45
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU
:
Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Penyusun sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung dan dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
KETIGA
:
Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal 2015
: Temanggung : Februari
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600523 198703 2 004
46
