LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

1

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan

dan

Pelaksanaan

Pemerintah

dan

Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

Kabupaten

Lamongan.

Dari

Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan,

Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN,S.Si Pembina NIP. 19670524 199302 1 004


2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG.............................................................................

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN .....................................................................

2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....................................................

3

1. Personil ...........................................................................................

5

2. Sarana dan Prasarana ....................................................................

6

3. Pembiayaan ....................................................................................

6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP.....................................................

7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....................................

9

A. RENCANA STRATEGIS......................................................................

9

1. Visi ..................................................................................................

9

2. Misi..................................................................................................

11

3. Tujuan .............................................................................................

11

4. Sasaran dan Indikator Sasaran .......................................................

12

5. Program dan Kegiatan ....................................................................

14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 ..................................

17

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ................................................

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................

22

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................

22

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ...........................................................

22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN............................................................

32

BAB IV PENUTUP ...............................................................................................

36

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016 4. Penetapan Kinerja Tahun 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

3

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2016 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 94%.


4

Namun

demikian,

keberhasilan

yang

dicapai

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan

evaluasi

secara berkala atas kendala / hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.


5

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan

Daerah

merupakan

salah

satu

sub

sistem

dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masingmasing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

6

serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik

(Good Governance) yang

memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

7

Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai : 1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :


8

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM . DAN kEPEGAWAIAN

Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa

SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

SEKSI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN KAWASAN TERPADU

BIDANG

SEKSI BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA KEMASY DESA / KEL DAN SDM

SEKSI BIDANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN LOMBA DESA

SEKSI BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DAN PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN

SEKSI BIDANG PEMBINAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG

Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

SEKSI BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SEKSI BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

SEKSI BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINA LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT


SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG

Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa

SEKSI BIDANG PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SEKSI BIDANG ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

SEKSI BIDANG PARTISIPASI DAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

9

2.1.

PERSONIL Personil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ; 1. Sumber Daya Manusia / Personil : NO

JABATAN

JML

1

2

3

PANGKAT/GOL/ RUANG 4

JML

PENDIDIKAN FORMAL

5

6

JML

KET

7

8

1

Kepala Dinas

1

Pembina Tk. I (IV/b)

1

S2

1

2

Sekretaris

1

Pembina (IV/b)

1

S2

1

3

Kabid

3

Pembina Tk. I (IV/b)

1

S2

1

Pembina (IV/a)

2

S2

2

Penata Tk.I (III/d)

1

S2

1

Penata Tk.I (III/d)

8

S1

5

S2

3

4

Kasubid

5

8

Kasubag

6

Staf

3

11

Penata Tk.I (III/d)

2

S1

2

Penata Tk.I (III/c)

1

S2

1

Penata Tk. I (III/d)

2

S1

2

1

S2

1

Penata Muda Tk. I

4

S1

(III/b)

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 7

Honorer

21

Jumlah Total

48

4

3

SLTA

3

1

SLTA

1

13

S1

13

8

SLTA

8

48

48

2. Sarana dan Prasarana : Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut : NO 1 1 2 3 4

JENIS BARANG 2 Mobil Roda 4 Motor Roda 2 Tustel Mesin Ketik

JUMLAH 3 5 13 4 5


KETERANGAN 4

10

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Calculator Mesin Stensil Feling Kabinet Rak Besi Rak Kayu Almari Besi Brankas Whiteboard Almari Kayu Kursi Kerja Meja Kerja Meja Kursi Tamu Kipas angin Kamera Meja Rapat Telepon Computer Tabung Pemadam Kebakaran Intercom Printer Pompa air Tempat sampah besar Overhead AC Soundsystem Handycam Dispenser LCD Laptop Kamera Digital UPS

11 1 10 1 1 1 3 2 9 92 54 1 5 1 10 2 17 1 2 9 1 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1

3. Pembiayaan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan

Desa

Kabupaten

Lamongan

berdasarkan

perincian

pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :


11

NO.

URAIAN

JUMLAH

I.

Belanja Daerah

Rp. 8.752.311.000,-

1.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.657.863.000,-

Belanja Pegawai 2.

Belanja Langsung

KET.

Rp. 2.657.863.000,Rp. 6.094.448.000,-

a. Belanja Pegawai

Rp.

802.504.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 4.967.620.600,-

c. Belanja Modal

Rp.

324.323.400,-

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2016.

D. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada). 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.


12

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran : 1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 2016 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016


13

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021

Kabupaten Lamongan terkait

dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut: VISI : “TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ” MISI 5 : “ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “ TUJUAN : “

MEWUJUDKAN

KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT

YANG

AMAN,

TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DAN HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “ SASARAN : “MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA” INDIKATOR : “ PROSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG “ Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021

Kabupaten Lamongan

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

14

1. V i s i : “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ” 2. Misi : “MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL” 3. TUJUAN : “MENINGKATNYA

PERAN

PEMERINTAH,

MASYARAKAT

DAN

LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA “ 4. SASARAN : 4.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa 4.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 4.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan 4.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat 5. INDIKATOR SASARAN 5.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa, indikator sasarannya a. Meningkatnya Prosentase BPD baik b. Meningkatnya Prosentase LPM baik c. Meningkatnya Prosentase PKK aktif d. Meningkatnya Prosentase Posyandu aktif e. Meningkatnya Prosentase HIPPAM aktif 5.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa a. Meningkatnya Prosentase Desa E-GOV 5.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan a. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang terbentuk b. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang Berkembang c. Meningkatnya Prosentase Pasar Desa yang berkembang d. Meningkatnya Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina 5.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat a. Meningkatnya jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

15

b. Meningkatnya jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan c. Meningkatnya jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu d. Meningkatnya jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa e. Meningkatnya Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu f. Meningkatnya Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 1. Sasaran dan Indikator Sasaran 1.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa, indikator sasarannya a. Prosentase BPD baik b. Prosentase LPM baik c. Prosentase PKK aktif d. Prosentase Posyandu aktif e. Prosentase HIPAM aktif 1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa a. Prosentase Desa E-GOV 1.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan a. Prosentase BUMDes yang terbentuk b. Prosentase BUMDes yang Berkembang c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang d. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina 1.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa e. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu f. Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

16

2. Program 1)

Program Pengembangan Data/Informasi

2)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

3)

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

4)

Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat

5)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7)

Program Peningkatan Disiplin aparatur

8)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

10) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan 1)

Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Pendataan Swadaya masyarakat), dengan indikator : # Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat

2)

Kegiatan

Penyusunan

Desa/Kelurahan

Profil

Dalam

Daerah

(Pendataan

Peningkatan

Profil

Pembangunan

Desa/Kelurahan), dengan indikator : # Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan 3)

Kegiatan

Peningkatan

pemberdayaan

Kapasitas

perempuan

dan

dan anak

Jaringan

Kelembagaan

(Pelatihan

Konseling

Pendamping PPT) , dengan indikator : # Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

17

4)

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)), dengan indikator : # Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pembedayaan perempuan (P2TP2).

5)

Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan indikator : # Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif).

6)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu, dengan indicator : # Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif)

7)

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA diPerdesaan), dengan indikator : # Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluraga Miskin.

8)

Kegiatan

Fasilitasi

Perguliran

Dana

Simpan

Pinjam

Untuk

Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan indiakator: #Meningkatnya Kwalitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial 9)

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa, dengan indiakator: #Peningkatan Pemanfaatan dan Pengolahan suber Daya desa secara optimal.

10) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan indikator : #

Meningkatnya

Peran

Perempuan

dalam

meningkatkan

kesejahteraan keluarga. 11) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran dengan indiakator: #Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Lamongan 12) Kegiatan Penganugerahan bagi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat, dengan indicator: #Terlaksananya Penganugrahan Pelaku Pemberdayaan 13) KegiatanPelatihan Pengurus UPKu Desa, dengan indicator: #Terlaksananya Kegiatan UPKu Desa 14) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

18

#Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan 15) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan KPMD))., dengan indikator : #

Peningkatan

Kinerja

lembaga

Desa

dan

memenatapkan

kelembagaan desa (LPM dan KPMD). 16) Kegiatan Fasilitasi Dana Desa Desa, dengan indicator: # Terlaksananya Kegiatan Desa 17) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan indicator: # Terlaksananya Program Desa Mandiri Berbasis Bio Gas 18) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan ( Kembangmas ), dengan indicator: # Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan 19) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan, dengan indicator: # Tersedianya Dokumen evaluasi Perkembangan Desa 20) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator : # Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Bagi Hasil Pajak / Retrebusi 21) Kegiatan Pembinaan Pasar desa, dengan indikator : #

Tercapainya pembangunan Pasar Tradisional

22) Kegiatan Pengembangan BUMDES, dengan indikator : #

Kelancaran

Aktivitas

Administrasi

dan

Realisasi

Kegiatan

BUMDES 23) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa, dengan indicator: # Tercapainya Pembangunan Pasar Desa 24) Kegiatan Pembinaan Pasar Desa, dengan indicator: # Terlaksananya Program Pembinaan Pasar Desa 25) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat), dengan indikator : #

Terlaksananya

pembinaan

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan Desa. 26) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan indikator : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

19

# Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di Desa/Kelurahan. 27) Kegiatan

Stimulan

Pembangunan

Desa

(Pendampingan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan), dengan indikator : # Terlaksananya

Pendampingan

Pembangunan

sarana

dan

perkembangan

Desa,dengan

Prasarana Pedesaan. 28) Kegiatan

Lomba

Potensi/tingkat

indicator: # Meningkatnya Pertisipasi Masyarakat dalam Membangun desa 29) Kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa, dengan indicator: # Terlaksananya Program Kader Perencaan Teknis Desa 30) Kegiatan Pembinaan Lembaga Hippam, dengan indicator: # Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa 31) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (Penyelenggaraan Bimbingan Manajemen Usaha PKK Desa), dengan indikator : # Tercapainya

PKK

Aktif

melalui

Kader

PKK

desa

dalam

meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga. 32) Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dengan indikator : # Tercapainya

PKK

Aktif

melalui

kader

PKK

desa

dalam

meningkatkan 10 program pokok PKK 33) Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri (Gelar Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional, dengan indikator : # Peningkatan Mutu Produk. 4. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan KODE REKENING Program

Kegiatan

1

2

URAIAN

Jumlah

3

4

0

00

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

640,948,000.00

0

00

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp

2,000,000.00

0

00

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp

131,254,000.00


20

KODE REKENING Program

Kegiatan

1

2

Jumlah

URAIAN 3

0 0

00 00

01 01

03 06

0

00

01

0

00

0 0

4

Rp Rp

5,000,000.00 6,000,000.00

08

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp

50,000,000.00

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp

72,000,000.00

00

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp

55,000,000.00

00

01

12

Rp

13,000,000.00

0

00

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp

15,000,000.00

0

00

01

15

Rp

5,000,000.00

0

00

01

17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp

40,000,000.00

0

00

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp

55,000,000.00

0

00

01

19

Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Rp

191,694,000.00

0

00

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

34,500,000.00

0

00

03

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp

34,500,000.00

0

00

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

439,000,000.00

0

00

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp

154,000,000.00

0

00

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp

125,000,000.00

0

00

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Rp

35,000,000.00

0

00

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp

58,000,000.00

0 0

00 00

02 02

28 42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Rp Rp

15,000,000.00 52,000,000.00

0

00

06

Rp

40,000,000.00

0

00

06

01

Rp

5,000,000.00

0 0 0

00 00 00

06 06 06

02 04 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Rp Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00

1

06

15

Program Pengembangan Data/Informasi

Rp

180,000,000.00

1

06

15

01

Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Rp

30,000,000.00

1

06

15

05

Penyusunan Profil daerah

Rp

150,000,000.00

1

11

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Rp

50,000,000.00

1

11

16

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Dan Anak

Rp

50,000,000.00

1

11

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Rp

270,000,000.00

1

11

17

01

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

Rp

50,000,000.00

1

11

17

11

Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu

Rp

220,000,000.00

02

06


21


Kegiatan

1

2

Jumlah

URAIAN 3

1

12

19

1

12

19

01

1 1

12 12

19 19

02 03

1

13

15

1 1

13 13

15 15

02 04

1

13

15

06

1

13

15

1

13

15

1

13

1

Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Taman Posyandu) Revitalisasi Posyandu Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu

Rp

4

530,000,000.00

Rp

250,000,000.00

Rp Rp

105,000,000.00 175,000,000.00

Rp

965,000,000.00

Rp Rp

75,000,000.00 300,000,000.00

Rp

50,000,000.00

09

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih TTG) Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K)

Rp

150,000,000.00

11

Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran

Rp

50,000,000.00

15

12

Rp

190,000,000.00

13

15

17

Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Pengurus UPKu Desa

Rp

50,000,000.00

1

13

15

18

Rp

100,000,000.00

1

22

15

1

22

15

01

1

22

15

03

Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra ) Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD) Fasilitas Dana Desa

Rp

250,000,000.00

1 1

22 22

15 15

04 09

Rp Rp

100,000,000.00 125,000,000.00

1 1

22 22

15 15

18 21

Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan ( Kembangmas ) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi

Rp Rp

75,000,000.00 75,000,000.00

1 1 1

22 22 22

16 16 16

08 09

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pengembangan BUMDes Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa

Rp Rp Rp

570,000,000.00 300,000,000.00 170,000,000.00

1

22

16

10

Pembinaan Pasar Desa

Rp

100,000,000.00

1

22

17

Rp

1.005,000,000.00

1

22

17

01

Rp

100,000,000.00

1

22

17

02

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Rp

200,000,000.00

1

22

17

03

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Dana Pendamping Japordes)

Rp

250,000,000.00

1

22

17

04

Rp

100,000,000.00

1

22

17

07

Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat Perkembangan Desa Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa

Rp

150,000,000.00

1

22

17

08

Pembinaan Lembaga Hippam

Rp

165,000,000.00

1

22

17

10

Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI

Rp

40,000,000.00

Rp Rp


725,000,000.00 100,000,000.00

22


Kegiatan

1

2

Jumlah

URAIAN 3

1 1

22 22

19 19

01

1

22

19

2 2

07 07

15 15

4

Rp Rp

550,000,000.00 50,000,000.00

02

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Pembinaan Kader PKK

Rp

500,000,000.00

05

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Rp Rp

95,000,000.00 95,000,000.00 Rp

Jumlah

6.094.448,000.00

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan indikator

kinerja

dengan

targetnya

telah

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun 2016 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2016 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai

wujud

Pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan

Visi

dan

Misi.

Keberhasilan

maupun

kegagalan

penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis. A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan

pula

analisis

akuntabilitas

kinerja

yang

menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 24

dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa

indikator-indikator

masukan

(input)

dan

keluaran

(output),

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir

Rencana

Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu : 85 - 100

: Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - 85

: Baik / Berhasil

55 – 70

: Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55

: Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian dengan

tugas

dan

fungsi

organisasi

perangkat

daerah

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini


25

Sasaran 1.

Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat Dan Lembaga Dalam Pembangunan Desa T

Indikator

% desa cepat berkemban g

TAHUN DASAR Jml Satuan 0 desa 462 desa

TARGET KINERJA

2015

2015

2016

PROSENTASE KENAIKAN 2015 s/d 2016

0%

0%

5,84%

5,84%

Target kinerja pada tahun 2016 sebesar 5,84% dapat direalisasikan sebesar 6,28% atau sebanyak 29 desa cepat berkembang, hal ini menunjukan adanya kelebihan target capain kinerja tahun 2016 dari yang ditargetkan / dicapai sebesar

sebanyak 0,44% atau sebanyak 2 desa

cepat berkembang berdasarkan program dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan sebagaimana table dibawah ini :

2. I

Sasaran

N 1. Meningkatnya D Peran Pemerintah, I Masyarakat K Lembaga Dan Dalam Pembangunan Desa

Indikator

% desa cepat berkemban g

TAHUN DASAR Jml Satuan 0 desa 462 desa

KINERJA TAHUN 2016

2015

Target

Realisasi

PROSENTASE KENAIKAN 2015 s/d 2016

0%

5,84%

6,28%

6,28%

2. INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI) PADA RENSTRA Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Lamongan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan kedalam rencana strategis organisasi perangkat dengan table kinerja renstra 2016 - 2017 sebagai Indikator Kinerja Induvidu (IKI) sebagaimana table dibawah ini: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

26

Sasaran

Indikator

1 1.Meningkatn ya peran dan lembaga organisasi masyarakat desa yang aktif

2

3.Meningkatn ya Lembaga Ekonomi Perdesaan

4.Meningkatn ya Penguatan Masyarakat Desa

Jml Satuan 3

KINERJA DPMD

2015

Target 2016

4

5

Realisasi 2016 6

PROSENTASE KENAIKAN 7

1.% BPD baik

3 474

0.63 %

1.27%

0%

0,63%

2.% LPM baik

3 474

0.63 %

1.27%

6.75%

6,12%

3. % PKK aktif

378 502

75.30%

80.68%

80.68%

5.38%

4.% Posyandu aktif

1331 1740

76.49%

78.39%

78.22%

1.73%

58.66%

61.69%

62.34%

3.68%

0.00%

0.65%

0.65%

0.65%

5.% HIPAM aktif 2.Tata kelola Pemerintah an Desa

TAHUN DASAR

4.% Jumlah Desa yang menggunakan elektronik Govermen (E-Gov)

271 462 0 462

1.% BUMDes yang terbentuk

148 462

32.03%

50.00%

50.65%

18.62%

2.% Prosentasi Perkembangan BUMDes

2 148

1.35%

2.70%

4.05%

2.67%

3.% Pasar Desa yang berkembang

16 105

15.24%

29.52%

33.33%

18.09%

4.% kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEPSP)

462 1386

33.33%

38.89%

39.03%

5.7%

1. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

2

4

2.Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

27

54

54

27

3.Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

2

4

29

27

4.Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa

145.000.000.000

4

150.000.000.000 176.382.000.000

2

31.382.000.000

 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

27

1

2

3

4

5

6

7

5.% Keluarga Miskin Yang terbantu (kembangmas dan jalin matra)

1012 130131

0.78%

1.64

1.64

0.86%

6.% Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

43800 411429

10.65%

16.72%

59.91%

49.26%

Penjelasan Sasaran Pengukuran kinerja pada RENSTRA diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa, indikator sasarannya a. Jumlah BPD baik Prosentase Target kinerja BPD baik, tidak mengalami peningkatan kinerja karena belum ada kegiatan

yang mendukung dalam

pencapaian target sebesar 1,27% b. Jumlah LPM baik Prosentase Target kinerja LPM baik, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 1,27%, terealisasi sebesar 6,75%, dan mengalami peningkatan sebesar 6,12% dari tahun sebelumnya. c. Jumlah PKK aktif Prosentase Target kinerja PKK aktif, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 80,86%, terealisasi sebesar 80,86%, dan mengalami peningkatan sebesar 6,12% dari tahun sebelumnya. d. Jumlah Posyandu aktif Prosentase Target kinerja PONSYANDU aktif, tidak memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar

78,39%,

terealisasi

sebesar

78,22%,

dan

mengalami

peningkatan sebesar 6,12% dari tahun sebelumnya. e. Jumlah HIPAM aktif Prosentase Target kinerja HIPAM aktif, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 61,69%, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

28

terealisasi sebesar 62,34%, dan mengalami peningkatan sebesar 3,68% dari tahun sebelumnya. 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa a. Jumlah Desa E-GOV Prosentase Target kinerja Desa E-GOV, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 0,65%, terealisasi sebesar 0,65%, dan mengalami peningkatan sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya. 3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan a. Jumlah BUMDes yang terbentuk Prosentase Target kinerja BUMDes yang terbentuk, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 50,00%, terealisasi sebesar 50,65%, dan mengalami peningkatan sebesar 18,62% dari tahun sebelumnya. b. Jumlah BUMDes yang Berkembang Prosentase Target kinerja BUMDes yang Berkembang, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar

2,70%,

terealisasi

sebesar

4,50%,

dan

mengalami

peningkatan sebesar 2,67% dari tahun sebelumnya c. Jumlah Pasar Desa yang berkembang Prosentase Target kinerja Pasar Desa yang berkembang, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 29,52%, terealisasi sebesar 33,33%, dan mengalami peningkatan sebesar 18,09% dari tahun sebelumnya d. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina Prosentase Target kinerja kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 38,89%, terealisasi sebesar 39,03%, dan mengalami peningkatan sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya 4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa Prosentase Target kinerja Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

29

pada tahun 2016 sebanyak 4 kali, terealisasi sebesar 4, dan mengalami peningkatan sebesar 2 dari tahun sebelumnya b. Jumlah Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap Prosentase Target kinerja Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 16,72%, terealisasi sebesar 59,91%, dan mengalami peningkatan sebesar 49,26% dari tahun sebelumnya c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu Prosentase Target kinerja kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 kelompok terealisasi sebesar 29 dan mengalami peningkatan sebesar 27 dari tahun sebelumnya d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa Prosentase Target kinerja Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 150.000.000.000 terealisasi sebesar 176.382.000.000

dan

mengalami

peningkatan

sebesar

31.382.000.000 dari tahun sebelumnya e. Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu Prosentase Target kinerja Keluarga Miskin Yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar

16,72%

terealisasi

sebesar

59,91%

dan

mengalami

peningkatan sebesar 0,86% dari tahun sebelumnya f. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan Prosentase Target kinerja Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan,

memenuhi

peningkatan

kinerja

dari

target

yang

direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 54 kegiatan, terealisasi sebanyak

54 kegiatan dan mengalami peningkatan sebanyak 27

kegiatan dari tahun sebelumnya


30

3. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Meningkatnya Program Pengembangan Data/Informasi, dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (Pendataan swadaya masyarakat) dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat pada 474 Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan atau 100% (sangat baik). b. Penyusunan Profil Daerah, dengan target tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan dan terealisasi tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan atau 100% (Sangat baik). 2. Meningkatnya

program

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

Gender dan Anak dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan

perempuan

dan

anak

(Pelatihan Konseling Pendamping PPT) dengan target terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang dan terealisasi terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang atau 100 % (sangat baik); 3. Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup da Perlindungan perempuan dilakukan dengan 2 Kegiatan : a. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah ( Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)) dengan target 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamongandan terealisasi sebanyak 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamonganatau 100% (sangat baik); b. kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan terealisasi 120 orang dan 20 Mesin jahit atau 100% ( sangat baik )


31

4. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat dilaksanaan dengan 2 kegiatan : a. KegiatanPenyuluhanKesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Taman Posyandu ) terealisasi sebanyak 135 Orang Kader Posyandu se-Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ). b. kegiatan revitalisasi Posyandu dengan target 270 kader Posyandu SeKab.Lamongan 3 unit almari, 1 unit kamera dan terealisasi sebanyak 180 kader posyandu se-kab.Lamongan, 3 unit almari, 1 unit kamera atau 100% ( sangat baik) c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan target 425 orang dan terealisasi sebanyak 425 orang atau 100% (sangat baik) 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin ( Ahli Tehnologi Tepat Guna dan pemanfaatan SDA di Pedesaan) dengan target

30

masyarakat miskin di pedesaan, terealisasi sebanyak 30 masyarakat miskin di perdesaan atau 100% (sangat baik). b. Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP) berbasis pemberdayaan masyarakat dengan target 27 Kecamatan, 2 unit Komputer,1 Printer, terealisasi sebanyak 27 Kecamatan, 2 unit Komputer,1 Printer atau 100% (sangat baik). c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa dengan target 30 Orang , terealisasi sebanyak 30 orang atau 100% (sangat baik). d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan target 100 Orang , terealisasi sebanyak 100 orang atau 100% (sangat baik). e. Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% (sangat baik)


32

f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa dengan target 50 orang, terealisasi sebanyak 50 orang atau 100% (sangat baik) g. Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target 1000 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPMdan KPMD di Kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 1000 orang aatu 100% (sangat baik) h. Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan atau 100% ( sangat baik ). 6. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan: a. Perdesaan

Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan ( Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa ( LPM & KPMD)) dengan target 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan atau 100% ( sangat baik ). b. Fasilitas Dana Desa dengan target 462 Desa di Kab.Lamongan terealisasi sebanyak 462 Desa di Kab.Lamongan atau 100% (sangat baik). c. Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 2 desa di 2 kecamatan di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik) d. Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan dengan target 24 Orang di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 24 orang di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik) e. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan dengan target 474 desa/kelurahan dikabupaten lamongan dan terealisasi sebanyak 474 desa/kelurahan di kabupaten lamongan atau 100% (sangat baik) f. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan dan terealisasi 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

33

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan melalui kegiatan : a. Pengembangan BUMDes dengan target 110 BUMDesa di Kabupeten Lamongan, terealisasi sebanyak 110 BUMDesa di Kabupeten Lamongan atau 100% ( sangat baik ). b. Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 2 Lembaga dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 2 Lembaga dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik). c. Pembinaan Pasar desa dengan target 6 pasar desa di kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 6 Pasar desa di kabuapten Lamongan atau 100% ( sangat baik ). 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dilakukan melaui kegiatan : a. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam bidang Pembangunan Desa ( bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ) dengan target 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% ( sangat baik ) b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ) dengan target 474 desa / Kelurahan di Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 474 Desa / Kelurahan di Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ). c. Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 586

lokasi di

kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 586 lokasi di kabupaten Lamongan atau 100% ( sangat baik ). d. Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan target 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik). e. Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang, 1 unit notebook, 1 unit LCD dan terealisasi 135 Orang, 1 unit notebook, 1 unit LCD atau 100% (sangat baik). f. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan target 100 Orang dan terealisasi 100 Orang, atau 100% (sangat baik).


34

g. Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI dengan target 260 Lokasi di Kabupaten Lamongan dan terealisasi 260 Lokasi di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik) 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dilakukan melalui kegiatan : a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

(Penyelenggaraan

Managemen

Usaha

PKK

Desa

dan

bimbingan kader PKK Desa) dengan target 150 Kader PKK, terealisasi sebanyak 150 kader PKK atau 100% ( sangat baik). b. Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan target 4 Kegiatan POKJA, terealisasi sebanyak 4 Kegiatan POKJA atau 100% ( sangat baik ). 10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi dilakukan dengan melalui kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Tehnologi Industri dengan target 30 Orang , terealisasi 30 Orang atau 100% (sangat baik). Program

dan

kegiatan

yang

direalisasikan

oleh

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka di

Kabupaten

Lamongan

tahun

2016

dengan

alokasi

anggaran

Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah

) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar

Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebaigai berikut : 4. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2016 No.

Jenis Pelayanan Dasar NIHIL

Standart Pelayanan Minimal Indikator

Nilai

Realisasi Kinerja

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN

35

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masingmasing kegiatan . 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) 7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. B.

REALISASI ANGGARAN LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Analisis tersebut


36

dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan

efektivitas

baik

kebijakan

itu

sendiri

maupun

sistem dan

proses

pelaksanaannya. Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lamongan

dan Desa Kabupaten

dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut : KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

1

2

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor

Melaksanakan administrasi perkantoran

2. Program Melaksanakan Peningkatan pelatihan dibidang Sarana dan aparatur Prasarana Aparatur

RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET

REALISASI

3

4

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET) 5

640.948.000

589.089.599

91.91 %

439.000.000

403.979.570

92.02 %


37

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

1

2

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET

REALISASI

3

4

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET) 5

Melaksanakan Peningkatan Disiplin dibidang aparatur

34.500.000

34.500.000

100.00 %

4. Program Meningkatkan kinerja peningkatan dan pelaporan di pengembangan bidang keuangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40.000.000

34.474.500

86.19 %

5. Program Pengembangan Data/Informasi

30.000.000

29.719.400

99.06 %

Profil

150.000.000

150.000.000

100 %

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Dan Anak

50.000.000

49.847.500

99.70 %

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah

50.000.000

49.711.750

99,42%

8. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompokkegiatan dimasyarakat (Taman Posyandu)

Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan daerah

Di 250.000.000

249.985.750


99.99%

38

9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Revitalisasi Posyandu

105.000.000

104.929.500

99,93 %

Pembinaan Pengembangan Posyandu

175.000.000

175.000.000

100,00 %

Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin

75.000.000

74.200.000

98.93 %

Fasilitasi Perguliran Simpan Pinjam untuk Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

300.000.000

298.841.000

99,61 %

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber daya desa

50.000.000

49.200.000

98.40%

Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)

150.000.000

149.890.000

99.93 %

Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran

50.000.000

50.000.000

100.00%

Penganugrahan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat

190.000.000

189.638.300

99.81 %

Pelatihan Pengurus UPKu Desa

50.000.000

49.904.250

99.81 %

Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Kemiskinan

100.000.000

99.849.500

99.85%

Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan

100.000.000

100.000.000

100 %

dan


39

11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Fasilitasi Dana Desa

250.000.000

248.858.550

99.54%

Pembinaan desa Mandiri energi berbasis bio gas

100.000.000

99.890.000

99.89 %

Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera diPerdesaan ( Kembangmas )

125.000.000

120.585.000

96.47%

FasilitasiEvaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

75.000.000

75.000.000

100%

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi

75.000.000

68.764.250

91.69%

Pengembangan BUMDes

300.000.000

299.931.000

99,98 %

Pemberdayaan lembaga pasar desa

170.000.000

168.746.000

99.26 %

Pembinaan Desa

Pasar

100.000.000

99.804.000

99,80 %

Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

100.000.000

100.000.000

100.00 %

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

200.000.000

199.784.250

99,89 %

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

250.000.000

246.800.000

98.72 %

Pembinaan dan lomba potensi/tingkat perkembangan desa

100.000.000

99.816.250

99,82 %

Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa

150.000.000

142.625.250

95.08%


40

Pembinaan Lembaga HIPPAM

165.000.000

160.424.750

97.23%

dan Bhakti

40.000.000

40.000.000

100.00%

Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

50.000.000

50.000.000

100 %

kader

500.000.000

500.000.000

100 %

Peningkatan dan Pelatihan Teknologi Industri Perdesaan

95.000.000

95.000.000

100 %

Monitoring Evaluasi Karya TNI 13. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pembinaan PKK 14. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial


41

BAB IV PENUTUP Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang

pemberdayaan masyarakat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efesien. Lamongan,

Maret 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si Pembina NIP. 19670524 199302 1 004 LAMPIRAN-LAMPIRAN :  Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016  Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016  Penetapan Kinerja Tahun 2016


42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

Recommend Documents