LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN

2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 Pengadilan Negeri Muaro. Keseluruhan dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muaro ini. Pengadilan Negeri Muaro merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 Nopember 2016, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2016 yang lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang. Muaro Sijunjung, 03 Januari 2017 PENGADILAN NEGERI MUARO SEKRETARIS

ERITASRIZAL, SH NIP. 19710907 199303 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran kinerja dari Pengadilan Negeri Muaro selama tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Program Kerja. Sebagai salah satu instasi pemerintah, Pengadilan Negeri Muaro dengan wilayah hukumnya meliputi 4 ( empat ) Kecamatan di Kabupaten Sijunjung dan 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Padang, dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapatlah dijadikan bahan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Padang. Menyangkut pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam tahun 2016 yang diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Laporan tersebut sekaligus merupakan evaluasi pada Pengadilan Negeri Muaro. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016. Dalam LKjIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Negeri Muaro yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2016 adalah Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Muaro. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Muaro adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, serta penyampaian Banding, Kasasi, dan PK yang menjadi tugas Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI. Dalam misi ini sesuai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang berbentuk fisik maupun non fisik termasuk peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang untuk mencapai misi Pengadilan Negeri Muaro yang seluruh dananya sudah dianggarkan dalam DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran )Tahun 2016.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang........................................................................................ 1

B.

Tugas dan Fungsi ................................................................................... 2

C.

Sistematika Penyajian ............................................................................ 3

BAB ll PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Rencana Strategis.................................................................................. 4

B.

Indikator Kinerja Utama.......................................................................... 7

C.

Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................ 8

D.

Penetapan Kinerja .................................................................................. 9

BAB lll

AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja .............................................................................. 11

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................... 12

C.

Akuntabilitas Keuangan ........................................................................ 17

BAB lV

PENUTUP

A.

Kesimpulan ........................................................................................... 19

B.

Saran-saran ........................................................................................... 19

BAB V LAMPIRAN 1.

Perjanjian Kinerja

2.

Struktrur Organisasi

3.

Reviu Indikator Kinerja Utama

4.

Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

5.

SK Tim Penyusunan LAKIP

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum maka diperlukan upaya menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang independen, berwibawa dan dipercaya masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan pada peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang diberikan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muaro dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik. Dengan dasar demikian Pengadilan Negeri Muaro menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dicapai selama tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

B. TUGAS DAN FUNGSI 1. Tugas Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang : Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Fungsi Pengadilan

Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi

utama yaitu : 1) Fungsi Peradilan ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ) a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap 2) Fungsi Nasehat a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta ( Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ) b. Melakukan

pengawasan

terhadap

para

narapidana

yang

ada

di

rutan/lembaga permasyarakan di wilayah hukumnya. 3) Fungsi Administratif Pengadilan Negeri

wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 4) Fungsi Lain SElain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang NO. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2

C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro dalam tahun 2016, dengan bentuk sajian sebagai berikut : 1

Kata Pengantar

2

Ringkasan Eksekutif

3

Daftar Isi BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang , tugas dan fungsi serta sistematika Penyajian. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja , menguraikan program kerja Pengadilan Negeri Muaro dalam tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja , mengurai tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro Penutup , menguraikan simpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muaro. Lampiran


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muaro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPNJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muaro.

Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Muaro adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MUARO YANG AGUNG”

Penjelasan a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb ; b. Indonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung ; c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan MA dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4

dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi MA merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentnag Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, MA dan peradilan di bawahnya menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Muaro menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan ; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Menigkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Muaro akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan; Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Muaro dalam tahun 2015-2019. karena keenam sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Muaro dalam tahun 2016 menetapkan sasaran yang akan tercapai dalam tahun 2015 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Muaro serta mendukung Lembaga Pengadilan Tinggi Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016.


6

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Pengadilan Negeri Muaro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


7

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muaro tahun 2016, sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan perkara secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara perdata yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%


8

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus pendapatan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Muaro menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Muaro sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara




INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%


9

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100% 100%


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut : SASARAN

Meningkatnya penyelesaian perkara



Peningkatan aksesibilitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1:20

1:20

1:20

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan


11

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi kepatuhan atas putusan perkara perdata yang terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang pengadilan. ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

hasil yang

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Muaro telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : I.

SARARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut : SASARAN

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%


12

a. Indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana, Perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu pidana sejumlah 14 perkara, Perdata sejumlah 7 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Muaro telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. b. Persentase perkara yang diselesaikan Perkara Pidana Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2016 adalah 196 perkara sebesar 98,81% , yaitu perbandingan perkara yang diminutasi 196 perkara dengan perkara yang diregister 178 perkara. Persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% Keadaan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2016 No

Bulan

Sisa

Masuk

Putus

Sisa Akhir

1

Januari

26

18

12

32

2

Februari

32

13

16

29

3

Maret

29

12

16

25

4

April

25

17

12

30

5

Mei

30

17

16

31

6

Juni

31

21

21

31

7

Juli

31

12

6

37

8

Agustus

37

31

29

39

9

September

39

8

30

17


13

10

Oktober

17

14

13

18

11

Nopember

18

13

14

17

12

Desember

17

2

11

8

178

196

8

Jumlah

Perkara Perdata Perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2016 adalah 7 perkara sebesar 100% , yaitu perbandingan perkara yang diminutasi 7 perkara dengan perkara yang diregister 7 perkara. Persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% Keadaan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2016 No

Bulan

Sisa

Masuk

Putus

Sisa Akhir

1

Januari

4

-

2

2

2

Februari

2

-

-

2

3

Maret

2

2

1

3

4

April

3

-

1

2

5

Mei

2

-

-

2

6

Juni

2

-

-

2

7

Juli

2

-

-

2

8

Agustus

2

-

1

1

9

September

1

-

-

1

10

Oktober

1

2

1

2

11

Nopember

2

1

1

2

12

Desember

2

2

-

4

7

7

4

Jumlah


14

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Bahwa penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk perkara perdata sebanyak 8 perkara. II.

SASARAN MENINGKATNYA AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran meningkatnya aksepbilitas putusan hakim :

SASARAN

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

III.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase penurunan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

SASARAN

PENINGKATAN

EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN

PERKARA Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara : SASARAN


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

1:20

1:20

1:20

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap telah mencapai target dan direalisasikan sepenuhnya (100%) b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis telah sesuai target dan direalisasikan sepenuhnya (100%)


15

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ratio Majelis Hakim terhadap perkara di Pengadilan Negeri Muaro yaitu satu berbanding dua puluh (1:20). IV.

SASARAN

MENINGKATNYA

AKSEBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Pencapaian peningkatanaksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksebilitas yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) : b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online sdalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target yang diharapkan sepenuhnya (100%) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat telah memenuhi target yang diharapkan sepenuhnya (100%) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online sdalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online sdalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus telah dapat kami laksanakan sepenuhnya (100%)


16

V.

SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Pencapaian meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan :

SASARAN

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti telah direalisasikan dan capaian 100%.

VI.

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian meningkatnya kualitas pengawasan

SASARAN

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, bahwa setiap pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluarnya b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Bahwa setiap kali adanya temuan dari hasil pemeriksaan eksternal telah dilaksanakan sepenuhnya dan ditindaklanjuti. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.184.054.000,- dan dana yang terserap sebesar

Rp.

3.027.501.424,-

Jika

dilihat

dari

jumlah

realisasikan,

maka

persentasenya adalah 72,36% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

17

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dana yang dialokasikan sebesar Rp. 97.180.000 Realisasi sebesar Rp. 88.658.500,- Persentase realisasikan adalah sebesar 91,23%.


18

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Satu program dapat ditujukan untuk

pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Muaro menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Pemberian bantuan hukum, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Muaro. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.


19

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.


20

BAB V LAMPIRAN

1.

Perjanjian Kinerja

2.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muaro

3.

Reviu Indikator Kinerja Utama

4.

Matriks Rencana Strategis 2015-2019

5.

SK Tim Penyusunan LAKIP

6.

Lampiran-lampiran lainnya


21

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARO No 1.

2.

3

4

Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

aksepbilitas

efektifitas penyelesaian

Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya pengawasan

kualitas

Indikator Kinerja

Target

a. Persantase mediasi yang diselesaikan b. Persantase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persantase sisa perkara yang diselesaikan d. Persantase perkara yang diselesaikan e. Persantase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksmal 6 bulan f. Persantase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persantase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persantase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Peresentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 1:20 100% 100%

100%

100%

100% 100%

Kegiatan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang

Anggaran Rp. 2.626.314.000,Rp. 856.255.000,Muaro Sijunjung , 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ketua Pengadilan Negeri Muaro

H. HUSNI RIZAL, S.H NIP. 19530105 198103 1 002

K A M I J O N, S.H NIP. 19660324 199203 1 004

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARO KETUA KAMIJON, SH HAKIM

1. 2. 3.

WAKIL KETUA RIOS RAHMANTO,SH

YUDISTIRA ALFIAN, SH RANUM FATIMAH FLORIDA, SH FERYANDI, SH

SEKRETARIS ERITASRIZAL, SH

PANITERA EFENDI, SH

WAPAN EFENDI, SH

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA HUKUM

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN ORTALA

ARLIS BAIRTA, SH

BS. FIRMANSYAH, SH

RIKY HP, SH

AMSALMAN

STAF ROSMAIZONI HARDI NIKO PASMANA, SH

STAF SUKMA TRIANA SARI, SH SILVI NIRMALASARI, SH RAHMAD CANDRA E F ARI GAMES RIZAL

SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN

M. YATIM

STAF ALEXSANDER LEO M.PUTRA, SH UTURISNO

STAF

STAF

STAF

LENI MARISA

DINI OKTORINA, SE AMDANIL FIRMAN HAKIM, A.Md SURYA MARDAYANI SUPRAWANDI ( Kontrak ) AFRIZAL AGUS ( Kontrak ) ABASRI ( Kontrak ) ROMALIS ( Kontrak ) EFRIAL ( Kontrak )

FIRMAN HAKIM, A.Md RIDHO EFENDI (Kontrak)

KELOMPOK FUNGSIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NURLAILI A.

ZOSPRIDA ROSWITA ROSMAIZONI TAFRIOZA SUKMA TRIANA SARI, SH HARDI NIKO PASMANA, SH (JSP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa yang diselesaikan

perkara

d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f.

2.


3.


Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Perbandingan antara perkara yang Hakim Majelis masuk dengan perkara yang Panitera diselesaikan dengan cara mediasi Perbadingan antara perkara yang Hakim Mediasi dimediasi dengan perkara yang selesai Panitera dengan akta perdamaian. Perbandingan sisa perkara yang Hakim Majelis diselesaikan dengan sisa perkara yang Panitera harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan Hakim Majelis dengan perkara yang akan diselesaikan Panitera (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan Hakim Majelis dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Panitera dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan Hakim Majelis lebih dari 6 bulan dengan perkara yg Panitera diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Perbandingan antara perkara yang tidak Hakim Majelis mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

SUMBER DATA

dan Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan dan Laporan dan Tahunan dan Laporan dan Tahunan dan Laporan dan Tahunan

Panitera/Sekretaris

Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera

Panitera Sita

dan

Juru


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang diputus

Panitera Sita

dan

Juru

Majelis Hakim Panitera

dan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk


dan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan


dan


Kepanitera/Kesekreta riatan


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

5.


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hakim

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


Perbandingan perkara perdata yang Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Panitera dan Laporan perkara perdata yang belum Tahunan ditindaklanjuti (dieksekusi)

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase masyarakat ditindaklanjuti

pengaduan yang

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI MUARO Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 51 Muaro – Sijunjung

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR : 01 /SK/KPN/I/PN.Mrj/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPNJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) Tahun 2005 – 2025maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11.

Peraturan Presiden Mahkamah Agung.

12.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Rencana

Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO 2016. : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Padang

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung Pada Tanggal : 04 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

HERRY SURYAWAN, SH NIP. 19670906 199212 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang 2. Bapak Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Muaro

PENGADILAN NEGERI MUARO Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 51 Muaro – Sijunjung Telp. 0754 – 20066 Fax. 20065. (27511)

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Nomor : 03 /SK/KPN/I/PN.Mrj/2016 TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI MUARO KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Menimbang

:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansii Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka Mahkamah Agung RI perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ; 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Srategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017.

KEDUA

:

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan perbandingan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai, sehingga dapat direalisasikan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017

KETIGA

:

Dalam rangka lebih menigkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL :

MUARO SIJUNJUNG 04 JANUARI 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

HERRY SURYAWAN, SH NIP. 19670907 199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. 2. Ketua Pengadilan Negeri Muaro.


Daftar Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 03 /SK/KPN/I/PN.Mrj/2016

NO

NAMA/NIP

1

2

PANGKAT GOL. RUANG 3

JABATAN

KETERANGAN

4

5

1

EFENDI, SH NIP. 19640119198402 1 001

Penata TK. I (III/d)

Panitera

2

ERITASRIZAL, SH NIP. 19710907199303 1 001

Penata TK.I (III/d)

Sekretaris


HERRY SURYAWAN, SH NIP. 19670907 199212 1 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Muaro dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara.

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase perkara yang tidak mengajukan Hakim. upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET KINERJA 2017 2018

2015

2016

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Peningkatan pengelolaan perkara.

efektifitas penyelesaian

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tempat.

kualitas


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Nomor : 02 /SK/KPN/I/PN.Mrj/2017 TENTANG REVIU TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI MUARO KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Menimbang

:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansii Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka Mahkamah Agung RI perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ; 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019

KEDUA

:

Rencana Kinerja Tahun 2015-2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Negeri Muaro, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan , Sasaran yang telah ditetapkan.

KETIGA

:

Dalam rangka lebih menigkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL :

MUARO SIJUNJUNG 03 Januari 2017


K A M I J O N, SH NIP. 19660324 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. 2. Ketua Pengadilan Negeri Muaro.


Daftar Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 02 /SK/KPN/I/PN.MR/2017

NO

NAMA/NIP

1

2

PANGKAT GOL. RUANG 3

JABATAN

KETERANGAN

4

5

1

EFENDI, SH NIP. 19640119198402 1 001

Penata TK. I (III/d)

Panitera

2

ERITASRIZAL, SH NIP. 19710907199303 1 001

Penata TK.I (III/d )

Sekretaris


K A M I J O N, SH NIP. 19660324 199203 1 004


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Nomor : 03 /SK/KPN/I/PN.Mrj/2017 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI MUARO KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Menimbang :

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja ; a) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; b) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; c) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; d) Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; e) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; f) Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; g) Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja; h) Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; i) Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; j) Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5161/SEK/KU.KU.01/11/2015 Tanggal 17 Nopember 2015 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. MEMUTUSKAN

PERTAMA

:

Mengangkat dan menunjuk nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2016.

KEDUA KETIGA

: :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

:

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: MUARO SIJUNJUNG : 03 JANUARI 2017


K A M I J O N,S.H NIP. 19660324 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. Ketua Pengadilan Negeri Muaro.

Daftar Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 03/SK/KPN/I/PN.Mrj/2017

Penasehat

:

1. Ketua Pengadilan Negeri Muaro 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro

Penanggung Jawab

:

1. Panitera Pengadilan Negeri Muaro 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Muaro

Koordinator

:

1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Muaro 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

:

1. 2. 3. 4.

Sekretariat

:

1. Staf Kepaniteraan Hukum 2. Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian., Organisasi dan Tata Laksana

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: :

MUARO SIJUNJUNG 03 JANUARI 2017


K A M I J O N, S.H NIP. 19660324 199203 1 004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN

Recommend Documents