LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204 Email : [email protected] - Website : www.pn-negara.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI NEGARA JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204

JEMBRANA – BALI Email : [email protected] Website : www.pn-negara.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Negara yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Negara. Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Negara selama Tahun 2015 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Negeri Negara disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Mahkamah Agung RI.

Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Negara

Negara, 15 Pebruari 2016 Sekretaris Pengadilan Negeri Negara

Dameria Frisella Simanjuntak, SH., M.Hum. Nip. 19690219 198803 2 001

IGAG Swandana, ST., M.Si. Nip. 19720906 200604 1 002

i

EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Negara Sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................ ii DAFTAR ISI ............................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... A. Latar Belakang ...................................................................................... B. Tugas dan Fungsi .................................................................................. C. Sistematika Penyajian ............................................................................

1 1 1 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA......................................................... 7 7 A. Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019 .................................................... 1. Visi dan Misi ..................................................................................... 7 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................ 8 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............................................... 9 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017................................................. 12 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) Tahun 2016 ........................................................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... 14 A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................. 14 B. Realisasi Anggaran ............................................................................... 15 BAB IV

PENUTUP ................................................................................... 17 A. Kesimpulan ........................................................................................... 17 B. Saran-saran ............................................................................................ 17

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Reviu Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 4. Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2016 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 6. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2016 7. Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 8. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Negara dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Negara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Negara merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Negara sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)  Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya

administrasi perkara pada Pengadilan.  Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang

dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.  Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.  Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

1

 Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat

lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.  Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.  Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim  Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:  pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dukungan di bidang teknis.  pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.  pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.  pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.  pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi

perkara.  pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.  pelaksanaan mediasi.  pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera Muda Perdata  pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.  pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.  pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakimberdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.  pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. 2

 pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.  pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan

kembali kepada para pihak.  pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

dan peninjauan kembali.  pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para

pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.  pelaksanaan penerimaan konsinyasi.  pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.  pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.  pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum.  pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana  pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.  pelaksanaan registrasi perkara pidana.  pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.  pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.  pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan.  pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.  pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.  pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.  pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan



pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.  pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukumkepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa.  pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.  pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

3

 pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum.  pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Khusus Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan. Jumlah Panitera Muda Khusus yang dapat diangkat paling banyak 5 orang. Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi :  pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus.  pelaksanaan registrasi perkara khusus.  pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;  pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.  pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan.  pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.  pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan.  pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.  pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.  pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan



pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.  pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa.  pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;  pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;  pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum.

4

 pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :  pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.  pelaksanaan penyajian statistik perkara.  pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.  pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.  pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.  pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

transparansi perkara.  pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Sekretaris Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :  penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.  pelaksanaan urusan kepegawaian.  pelaksanaan urusan keuangan.  penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.  pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.  pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan  penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II. 9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 5

penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 11. Subbagian Umum dan Keuangan Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Negara dalam tahun 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Negara dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Negara dalam tahun 2015 yang berisikan antara lain; a. Reviu Rencana Strategis 2015-2019; b. Rencana Kinerja Tahunan 2017; c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Negara yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Negara di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi; 2. Reviu Indikator Kinerja Utama; 3. Rencana Kinerja Tahun 2017; 4. Penetapan Kinerja Tahun 2016; 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015; 6. Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019; 7. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Negara Tahun Anggaran 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut: 1.

Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.

2.

Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.

3.

Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

4.

Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Terjalinnya kerjasama.



Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.



Meningkatkan disiplin aparatur.

1. Visi dan Misi Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan satuan kerja Pengadilan Negeri Negara. Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan Visi sebagai berikut: "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Negara mengadopsi Visi tersebut dengan membatasi wilayah hukum dalam Kabupaten Jembrana sehingga Visi Pengadilan Negeri Negara berbunyi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NEGARA SEBAGAI BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Misi. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Negara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

7

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan; 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Negara memenuhi butir 1 dan 2 diatas. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Negara akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Negara oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Negara, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Negara sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Negara adalah : 1. Internalisasi (go live-living the vision, mission and values), visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM. 3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan; 4. Menyelesaikan tunggakan perkara; 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan ; 6. Kemandirian anggaran; 7. Mencanangkan sistem kamar; 8. Mengembangkan Undang-undang Contemp of court dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Negara dalam tahun 2015-2019.

8

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok  Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Negara ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara menerima anggaran Rp. 4.265.867.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) DIPA dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1.

DIPA No. SP DIPA-005.01.2.099802/2015 tanggal 14 November 2014, yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu : - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp.

4.156.347.000,-

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 2.

40.000.000,-

DIPA No. SP DIPA-005.03.2.099803/2015 tanggal 14 November 2014, yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu : - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah

Rp.

69.520.000,-

Rp.

4.265.867.000,-

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Negara Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Non Operasional Perkantoran c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan CTS/Server)

2.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk: a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Negara Pengadilan Negeri Negara telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Bersama Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Negara 9

Nomor: W24-U4/229/UM.01.10/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditetapkan di Negara oleh Panitera dan Sekretaris, yang telah disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015-2019 yang outputnya sebagai berikut : No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Peningkatan tertib administrasi perkara

Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Mediator

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Panitera


Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri) Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Majelis Hakim yang Bersangkutan


Panitera


b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Negara dengan berkas perkara yang disidangkan

Panitera


c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas Perkara

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak.

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas Perkara

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

3

Penjelasan

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

10

4

5

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Sudah jelas

Panitera atau Juru Sita

Berkas Perkara dan Register

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua

Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Panitera, Sekretaris


Ketua, Panitera, Sekretaris



Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

11

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Negeri Negara (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.



B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PerMen PAN nomor 29 tahun 2010 dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut : No. 1

Sasaran Program/Kegiatan Bidang Kepaniteraan

Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) h. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap i. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis j. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak k. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat l. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan m. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz n. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus o. Prosentase permohonan eksekusi atas

3% 3%

12

100% 100% 80% 90% 90% 10% 90%

95% 100% 80% 100% 0% X 100%

90%

2

Bidang Kesekretariatan

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti p. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial - Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) - Pelaksanaan belanja modal

100% 25 orang 10 orang 100% 100%

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Negara tahun 2016 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Negara yang disusun tahun 2015. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Negara pada tahun 2016, maka dapat diperinci sebagai berikut : Tabel Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2016 No. 1


Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Prosentase perkara yang diselesaikan

3% 3%

13

100% 100% 80% 90% 90%

2


dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) h. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap i. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis j. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak k. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat l. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan m. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz n. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus o. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti p. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial - Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) - Pelaksanaan belanja modal

Jumlah Anggaran Kepaniteraan : Rp. 73.270.000,Jumlah Anggaran Kesekretariatan : Rp. 7.135.515.000,-

14

10% 90%

95% 100% 80% 100% 0% X 100%

90% 100% 25 orang 10 orang 100% 100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Negara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2015. Rincian

tingkat

capaian

kinerja

masing-masing

indikator

tersebut

dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 No. 1 1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel

-

Peningkatan kualitas SDM

-

-

3

4

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Negeri Negara terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya

-

-

3 Prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan Prosentase Perkara yang harus diselesaikan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (CTS)

Jumlah

Target

Realisasi

%

4

5

6

7 (6:4 x 100%)

51

100%

51

100%

468

90%

404

86.3%

25

25 orang

6

27%

10

10 orang

8

80%

491

100%

429

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

Prosentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Negara telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dengan 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

15

B. Realisasi Anggaran Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Negara. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 belum optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja, terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Negara dapat meningkat. Realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Negara tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksnaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 01) a.

b.

c.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Pagu

:

Rp.

3.628.927.000,-

- Realisasi

:

Rp.

3.461.723.182,-

- Sisa

:

Rp.

167.576.993,-

- Pagu

:

Rp.

468.920.000,-

- Realisasi

:

Rp.

466.243.583,-

- Sisa

:

Rp.

2.676.417,-

Non Operasional Perkantoran

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. - Pagu

:

Rp.

58.500.000,-

- Realisasi

:

Rp.

58.524.000,-

- Sisa

:

Rp.

236.000,-

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/Belanja Modal (DIPA 01) - Pagu

:

Rp.

40.000.000,-

- Realisasi

:

Rp.

39.930.000,-

- Sisa

:

Rp.

70.000,-

16

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 03) a.

Penanganan Perkara : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : - Pagu

:

Rp.

69.520.000,-

- Realisasi

:

Rp.

61.350.150,-

- Sisa

:

Rp.

8.169.850,-

Penerimaan PNBP 2015 DIPA 01

:

Rp.

12.436.950,-

Disetorkan

:

Rp.

12.436.950,-

Penerimaan PNBP 2015 DIPA 03

:

Rp.

12.215.400,-

Disetorkan

:

Rp.

12.215.400,-

PENDAPATAN 1. 2.

17

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiders Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain: 1.

Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai

2.

Semakin berkurangnya tunggakan perkara

B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1.

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2.

Situasi

keuangan

Pemerintah

yang

masih

memprihatinkan

tersebut

juga

menyebabkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Negara menjadi kurang nyaman untuk peningkatan kualitas kerja pegawai maupun untuk masyarakat para pencari keadilan. 3.

Masih kurangnya jumlah pegawai untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

B. Saran-saran Saran-saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara: 1.

Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2.

Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara terus menerus.

18

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 KETUA Dameria F. Simanjuntak, SH., M.Hum. WAKIL KETUA Nur Kholis, SH., MH.

MAJELIS HAKIM

PANITERA

SEKRETARIS

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.

IGAG Swandana, ST., M.Si.

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

G A Putu Parsini, SH.

I Nyoman Dana, SH.

Panitera Muda Khusus

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - Panitera Pengganti - Juru Sita/Juru Sita Pengganti - Pranata Peradilan

Panitera Muda Hukum

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Umum dan Keuangan

I Made Sarma, SH.

Suyitno, ST.

I Nyoman Suwerden, SH.

Ni Luh Putu Sriastiti, SE.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata computer 4. Fungsional Bendahara

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Negara per 15 Pebruari 2015 seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai dan 8 (delapan) orang tenaga honorer, yaitu: a. Jumlah Honorer dan Pegawai menurut Golongan Tenaga Honorer

: 8 orang

Golongan I

: - orang

Golongan II

: 2 orang

Golongan III

: 30 orang

Golongan IV

: 2 orang

b. Jumlah Tenaga Teknis Yudisial No.

Jabatan

Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

HAKIM HAKIM PANITERA WAKIL PANITERA PANITERA MUDA HUKUM PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA PERDATA PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI JURUSITA JURUSITA CALON JURUSITA JURUSITA PENGGANTI JURUSITA PENGGANTI CALON PP

Jumlah

S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 SLTA S1 SLTA S1 S1 SLTA S1 JUMLAH

Keterangan

4 2 1 1 1 1 1 6 3 3 1 2 1 1 28

c. Jumlah Pejabat Sruktural No.

Jabatan

Pendidikan

Jumlah

1.

Sekretaris Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kasubag Umum dan Keuangan Staf Staf

S2

1

S1

1

S1

1

S1

1

2. 3. 4. 5. 6.

S1 SLTA JUMLAH

1 1 6

Keterangan

LAMPIRAN 2 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

AN

N EGE

RI

AR A NEG

PENGAD IL

LAMPIRAN 2

D

H

AR M

K A YU

PENGADILAN NEGERI NEGARA JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204


TI

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA NOMOR : W24-U4/ 229 /UM.01.10/1/2016 TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGARA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA

Menimbang

: 1.

2.

Mengingat

: 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Memperhatikan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Negara perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

: Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pertama

: Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Negara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015-2019.

Kedua

: Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Negara.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Negara 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara 3. Para Panitera Muda, Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Negara

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Negara : 29 Januari 2016

Panitera Pengadilan Negeri Negara

Sekretaris Pengadilan Negeri Negara

Anak Agung Nyoman Diksa, SH. Nip. 19710303 199403 1 002


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGARA No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Peningkatan tertib administrasi perkara

Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Mediator


Panitera


Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri) Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Yang Bersangkutan


Panitera


b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Negara dengan berkas perkara yang disidangkan

Panitera/ Sekretaris


c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas Perkara

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas Perkara

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Sudah jelas

Panitera atau Juru Sita

Berkas Perkara dan Register

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

3

Penjelasan

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

4

5

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua


b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Panitera, Sekretaris





Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Negeri Negara (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.


Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat



a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan





LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 No. 1


Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) h. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap i. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis j. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak k. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat l. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan m. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz n. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus o. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti p. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

3% 3%

100% 100% 80% 90% 90% 10% 90%

95% 100% 80%

100% 0% X 100%

90%

100%

2


-

-

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) Pelaksanaan belanja modal

25 orang 10 orang 100%

100%

Negara, 15 Pebruari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Negara


LAMPIRAN 4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

LAMPIRAN 4

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 No. 1

2



Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) h. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap i. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis j. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak k. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat l. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan m. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz n. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus o. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti p. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial - Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) - Pelaksanaan belanja modal

3% 3%

100% 100% 80% 90% 90% 10% 90%

95% 100% 80%

100% 0% X 100%

90%

100% 25 orang 10 orang 100%

100%


Panitera,

Negara, 15 Pebruari 2016 Sekretaris,



Ketua,


LAMPIRAN 4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

LAMPIRAN 4

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 No. 1

2



Indikator Kinerja

Target


3% 3%

100% 100% 80% 90% 90% 10% 90%

95% 100% 80%

100% 0% X 100%

90%

100% 25 orang 10 orang 100%

100%


Panitera,




Ketua,


LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN 5

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015

No. 1 1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel

-

Peningkatan kualitas SDM

-

-

3

4

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Negeri Negara terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya

-

-

3 Prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan Prosentase Perkara yang harus diselesaikan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (CTS)

Prosentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah

Target

Realisasi

%

4

5

6

7 (6:4 x 100%)

51

100%

51

100%

468

90%

404

86.3%

22

22 orang

6

27%

10

10 orang

8

80%

491

100%

429

87%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%



LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

LAMPIRAN 6

AN

N EGE

RI

AR A NEG

PENGAD IL

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NEGARA

D

H

TI AR MA Y UK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Anak Agung Nyoman Diksa, SH. Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Negara Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan

: Dameria Frisella Simanjuntak, SH., M.Hum. : Ketua Pengadilan Negeri Negara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 15 Pebruari 2016 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



AN

N EGE

RI

AR A NEG

PENGAD IL

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NEGARA

D

H

TI AR MA Y UK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : IGAG Swandana, ST., M.Si. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Negara Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan

: Dameria Frisella Simanjuntak, SH., M.Hum. : Ketua Pengadilan Negeri Negara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 15 Pebruari 2016 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Kerja : Pengadilan Negeri Negara No. 1

2



Indikator Kinerja

Target


3% 3%

100% 100% 80% 90% 90% 10% 90%

95% 100% 80%

100% 0% X 100%

90%

100% 25 orang 10 orang 100%

100%


Panitera,




Ketua,


LAMPIRAN 7 REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN 7

Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Negara SASARAN No.

TUJUAN

TARGET KINERJA

TARGET 2015 URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya merasa terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

80% 90%

80% 90%

80% 90%

80% 90%

80% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

10%

10%

10%

10%

10%

Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Perdata Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

90%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

Register dan pendistribusi an berkas perkara ke majelis yang tepat waktu

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

80%

80%

80%

80%

80%

Penyelesaian perkara pidana dan perdata

100%

100%

100%

100%

100%

-

Peningkatan afektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Banding Kasasi Peninjauan Kembali (PK) a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2

3.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Negara dapat memenuhi butir 1 dan 2

Peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan (accss of justice) Peningkatan penyelesaian perkara

Dipercayanya publik bahwa Pengadilan Negeri Negara telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya pelayanan Pengadilan Negeri Negara

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus e. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


0%

0%

0%

0%

0%

X

X

X

X

X

100%

100%

100%

100%

100%

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

90%

90%

90%

90%

90%


Meningkatnya kualitas pengawasan

4


a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial c. Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) d. Pelaksanaan belanja modal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Peningkatan SDM dan saranaprasarana perkantoran

LAMPIRAN 8 SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

AN

N EGE

AR A NEG

D

H

AR M

PENGADILAN NEGERI NEGARA

RI

PENGAD IL

LAMPIRAN 8

K A YU

JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204


TI

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA NOMOR : W24-U4/ 230 /UM.01.10/1/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN 2015 PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016; Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Negara ini, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 8. Peratusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Negara.

Memperhatikan

:

Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN 2015.

Pertama

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Negara tahun 2015;

Kedua

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Negara.

Ketiga

: Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Negara kembali pada unit kerja masing-masing

Keempat

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Negara Tahun Anggaran 2016.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Negara 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara 3. Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Negara







LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA

NOMOR

: W24-U4/ 230 /UM.01.10/1/2015

Pembina

: Panitera Sekretaris

Koordinator

Anggota

: 1.

Panmud Hukum

2.

Panmud Pidana

3.

Panmud Perdata

4.

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

6.

Kasubag Umum dan Keuangan

: 1.

Staf Hukum

2.

Staf Pidana

3.

Staf Perdata

4.

Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5.

Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

6.

Staf Umum dan Keuangan







LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

Recommend Documents