LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA JL. Hasanudin 110 Salatiga Telp/Fax : (0298) 326826
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Lingkungan Hidup
Kota Salatiga Tahun 2016 telah berhasil
disusun. Sebagai dasar penyusunan LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Pertama :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kedua
:
LKjIP Kantor Lingkungan Hidup
Salatiga Tahun 2016 sebagai
laporan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Ketiga
:
Sinkronisasi Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016 ini masih ada kekurangan, sehingga kami masih membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak yang terkait. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka penyusunan LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada kita semua, serta merestui perjuangan kita dalam melaksanakan Pembangunan di Kota Salatiga .
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA
Drs. PRASETIYO ICHTIARTO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19630818 198903 1 019 i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................
i
DAFTAR ISI ........................................................................................
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................
1
A. Dasar Hukum Pembentukan SKPD ..................................
1
B. Satuan Organisasi dan Tata Kerja ...................................
1
C. Tugas Pokok, dan Fungsi .................................................
2
D. Gambaran Umum .............................................................
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................
16
A. Rencana Strategis SKPD ................................................
16
B. Penentuan Program Kerja ................................................
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................
22
A. Capaian Kinerja Organisasi ..............................................
22
B. Realisasi Anggaran ..........................................................
32
BAB IV PENUTUP .............................................................................
33
LAMPIRAN
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga sebagaimana diamanatkan dalam : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan ini berisi tentang gambaran umum kelembagaan, perencanaan strategik dan akuntabilitas kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016. Guna mewujudkan eksistensi, antisipatif dan inovatif organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga menetapkan visi:
“ Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan menuju Kota Salatiga yang hijau, indah dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat “.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawaskan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat, akurat untuk pelayanan masyarakat dan investasi dibidang lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam rangka melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur. iii
8. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). Di dalam dokumen Renstra Kantor Lingkungan Hidup telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Tujuan a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup b. Mengurangi tingkat pencemaran air c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan Lingkungan hidup. d. Meningkatkan kualitas udara dan air sehingga layak dikonsumsi masyarakat. e. Meningkatkan kemudahan mengakses informasi f.
Meningkatkan kelestarian sumber daya alam
2. Sasaran a. Terpantauanya kualitas lingkungan hidup b. Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Terkendalinya pencemaran di sungai yang telah ditetapkan kelasnya d. Terkendalinya pencemaran lingkungan e. Tersedianya taman kota sebagai lokasi wisata lingkungan f. Terkendalinya dampak perubahan iklim g. Terjaganya kondisi Air Bawah Tanah h. Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan i. Terlaksananya Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA j. Terkendalinya pencemaran air k. Terkendalinya pencemaran akibat limbah B 3 l. Tercapainya kemudahan masyarakat dalam mengakses data lingkungan hidup kota salatiga
Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Lingkungan Hidup telah melakukan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan peran SKPD dalam menjaga kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Penerbitan Perda/aturan-aturan/kebijakan yang mendukung pengelolaan Lingkungan hidup
iv
Meskipun telah menggunakan strategi yang ada, namun didalam pelaksanaanya masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diantaranya: 1. Potensi sumber daya manusia yang ada belum dapat dioptimalkan 2. Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup 3. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan lestari. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup untuk mengatasi kendala/masalah tersebut antara lain: 1.
Memaksimalkan fasilitas yang ada untuk menunjang pelaksanaan tupoksi, Misalnya mengoperasionalkan laboratorium lingkungan dengan peralatan yang cukup lengkap sehingga bisa digunakan untuk pengujian air dan udara, melengkapi fasilitas di taman kota agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
2.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.
Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dari para pelaku usaha dengan menjalin hubungan dan kerjasama dalam bentuk CSR.
4.
Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran tersebut diatas Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka
Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga menetapkan 11
(sebelas) program yang terjabar dalam 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2016. Hasil evaluasi LKjIP tahun 2016 dapat dijabarkan berdasarkan evaluasi terhadap tingkat penyerapan anggaran
seperti yang tertuang dalam Formulir
Kegiatan Pendukung dan Anggaran (Lampiran III) maupun evaluasi terhadap capaian kinerja sebagaimana terdapat pada formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran II) . v
BAB I PENDAHULUAN
A.
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Otonomi Daerah Kota Salatiga yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, akan dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada penanganan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang sepenuhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang selaras dengan keterbukaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta dengan mengembangkan pola hubungan yang sinergis antara masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah Daerah. Tujuan
utama
pelaksanaan
Otonomi
Daerah
adalah
terwujudnya
kemandirian Daerah dan meningkatnya kemampuan Daerah, terutama dalam proses
kebijakan
publik
dalam
rangka
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat. Untuk itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai implementasi otonomi daerah menghendaki pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Sedangkan dasar hukum pembentukan Kantor Lingkungan Hidup
Kota
Salatiga adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. B.
SATUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
1
KEPALA KANTOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LH
C.
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PERHUTANAN SOSIAL
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, maka Kantor Lingkungan Hidup memiliki : 1. Kedudukan Kepala Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga 2. Tugas Pokok Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Walikota Salatiga di Bidang Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Salatiga. 3. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Kantor mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan perhutanan sosial, pengendalian dan pengawasan; d. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan kantor; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.
2
4. Uraian Tugas Kepala Kantor Uraian tugas Kepala Kantor adalah: 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Merumuskan konsep produk hukum daerah sesuai aspek yuridis dengan memperhatikan masukan dari seksi terkait; 3. Menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan rencana kerja; 4. Menetapkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 5. Melaksanakan tugas sebagai pengguna anggaran dan Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana; 6. Memberikan rekomendasi dan perijinan dibidang lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan; 7. Melaksanan kajian serta analisis kegiatan dibidang lingkungan hidup sesuai program kerja; 8. Merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 9. Menyelenggarakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup; 10. Mengoordinasikan kebijakan teknis bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; 11. Merumuskan bahan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Ijin Gangguan (HO), Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan rekomendasi/perijinan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 12. Mengoordinasikan dokumen lingkungan dengan melibatkan instansi teknis terkait agar tercapai kelayakan pengelolaan lingkungan; 13. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun
limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3), pencemaran tanah, air dan udara; 14. Menyelenggarakan pelayanan pencegahan pencemaran air, pencemaran udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran lingkungan; 15. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian sengketa dan permasalahan lingkungan hidup;
3
16. Menyelenggarakan pengawasan penataan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah agar pengelolaan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 17. Mengoordinasikan penegakan hukum lingkungan hidup; 18. Memantau kualitas lingkungan guna mendukung pengembangan baku mutu lingkungan; 19. Menyelenggarakan
penelitian,
pembinaan,
pengawasan
terhadap
pengelolaan sampah spesifik serta menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 20. Menyelenggarakan
pemberdayaan
laboratorium
lingkungan
untuk
mendukung pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; 21. Mengoordinasikan dengan instansi teknis terhadap penggunaan bahan maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 22. Nebetapkan prosedur kerja dan menginvenatrisasi serta mengkaji pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan yang berlaku; 23. Menyelenggarakan ketatausahaan Kantor agar tugas-tugas terlaksana dengan tertib dan lancar; 24. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan baik secara internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 25. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkup internal Kantor untuk pengendalian pelaksanaan tugas; 26. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup Kantor; 27. Menetapakan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dilingkup Kantor; 28. Melaporkan realisasi kegiatan Kantor secara berkala maupun sewaktuwaktu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 29. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 30. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 31. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.
4
Sub Bag Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif
meliputi
kerumahtanggan,
pengelolaan
perlengkapan,
urusan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
ketatalaksanaan,
umum,
kehumasan
dan
penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan unit kerja serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah : 1. Mengkoordinasikan dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup berdasarkan masukan dari Seksi; 2. Menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor berdasarkan masukan dari Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Menyusun bahan rencana kegiatan sesai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 4. Menyusun
konsep
produk
hukum
daerah
sesuai
aspek
yuridis
dengan
memperhatikan masukan dari Seksi terkait; 5. Menyusun Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahunan Kantor dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar tercapai visi dan misi kantor; 6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan dengan seksi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat diperanggungjawabkan; 7. Melaksanakan inventarisasi
urusan barang
keuangan, dan
kepegawaian,
perlengkapan,
kearsipan,
kehumasan,
pengadaan
perpustakaan,
dan serta
perencanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan rumah tangga Kantor sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 9. Menyusun Standar Pelayanan Publik Kantor dan Standar Operasional Prosedur agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien; 10. Menyusun Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dilingkup kantor; 11. Melaksanakan belanja administrasi perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku; 12. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengendalian Operasional Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor; 13. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Kantor sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 5
14. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 15. Membina
dan
mengawasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup Seksi Perencanaan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun bahan
rencana
kegiatan
dan
melaksanakan
kegiatan
perencanaan
dan
pengembangan lingkungan serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Lingkungan Hidup adalah : 1. Menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dibidang
perencanaan
dan
pengembangan lingkungan hidup sebagai bahan masukan bagi atasan; 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup untuk menunjang keberhasilan program kerja; 3. Menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 4. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, fasilitas dan pelayanan, administrasi dan teknis serta penghargaan dibidang pengembangan lingkungan hidup; 5. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, fasilitasi dan pelayanan, administrasi dan teknis bidang kerjasama lingkungan hidup; 6. Mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan menyajikannya melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; 7. Melakukan invenatrisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca sebagai bahan pertimbangan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 8. Melaksanakan
pengkajian
dan
koordinasi
dibidang
optimalisasi
kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup; 9. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
penerapan
sistem
manajemen
lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 10. Melaksanakan fasilitasi pelatihan dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup; 11. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan forum komunikasi lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hiodup;
6
12. Menyusun prosedur kerja kegiatan seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas; 14. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 15. Membina
dan
mengawasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 16. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan cerminankinerja bawahan; dan, 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pellestarian kawasan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran tanah, air dan udara, dan perusakan lingkungan lainnya, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. Uraian tugas Kepala Seksi Konservasi SDA dan Perhutanan Sosial adalah : 1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang konservasi sumber daya alam dan perhutanan sosial sebagai masukan bagi atasan; 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial untuk menunjang keberhasilan program kerja; 3. Mengumpulkan dan mengkaji data serta informasi yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial; 4. Memberikan pertimbangan tkenis dalam rangka penerbitan ijin/rekomendasi pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dan perijinan/rekomendasi pemanfaatan sumber daya alam lainnya sebagai bahan masukan kepada atasan; 5. Melaksanakan pengendalian, pemulihan dan pelestarian kawasan yang beresiko menimbulkan/rawan bencana lingkungan skala kota; 6. Melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya alam, perhutanan sosial. Pemulihan, rehabilitasi, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; 7. Menginventarisasikan, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan bersama yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial dengan pihak terkait agar tercapai program yang terpadu;
7
8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah dan penanggulangan kecelakaan pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana; 10. Menyusun prosedur kerja kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas; 12. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 13. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 14. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan terhadap pengelolaan limbah, pencemaran tanah, air dan udara, pengkajian dokumen lingkungan, pengembangan baku mutu lingkungan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan adalah : 1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup sebagai masukan bagi atasan; 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan untuk menunjang keberhasilan program kerja; 3. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan ijin gangguan (HO), Instalasi Pengolahan Libah Cair
(IPLC), Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan rekomendasi/perijinan lingkungan lainnya sebagai bahan kepada atasan; 4. Mengkaji dokumen lingkungan dengan melibatkan instansi teknis terkait agar tercapai kelayakan pengelolaan lingkungan; 5. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pencemaran tanah, air dan udara; 8
6. Melaksanakan pelayananpencegahan pencemaran air, pencemaran udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran lingkungan; 7. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa dan permasalahan lingkungan hidup; 8. Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah agar pengelolaan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup; 10. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan guna mendukung pengembangan baku mutu lingkungan; 11. Melakukan penlitian, pembinaan, pengawasan terhadap pengelolaansampah spesifik serta menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 12. Melakukan
pemberdayaan
laboratorium
lingkungan
untuk
mendukung
pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; 13. Mengoordinasikan dengan instanasi teknis terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian penggunaan bahan maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 14. Menyusun prosedur kerja kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
acuan
pelaksanaan tugas; 15. Menyusun prosedur kerja kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
acuan
pelaksanaan tugas; 16. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan secara rutin dan periodik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas; 17. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 18. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
D.
GAMBARAN UMUM Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga mempunyai 2 (dua) gedung yang beralamat di Jl. Hassanudin 110 Salatiga dan lahan yang cukup luas yang difungsikan sebagai kebun bibit yang letaknya berada dibelakang gedung kantor . Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga terdiri dari : Kepala Kantor , Sub Bag Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi terdiri dari: 9
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2. Seksi Konservasi SDA dan Perhutanan Sosial 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga di dukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang terdiri dari: 1. Jabatan Struktural
: 5 Orang
2. Staf/PNS
: 14Orang
3. Tenaga Kontrak
: 1 Orang
4. Tenaga Harian Lepas
: 16 Orang
Adapun komposisi pegawai pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut sebagai berikut: 1. Menurut golongan a. Golongan I
:
- orang
b. Golongan II
:
6 orang
c. Golongan III
: 12 orang
d. Golongan IV
:
1 orang
2. Menurut Pendidikan formal a. SD
:
- orang
b. SMP
:
- orang
c. SLTA
:
3 orang
d. D.III/Sarmud :
3 orang
e. S1
:
8 orang
f.
:
5 orang
S2
3. Menurut Jumlah yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan a. Adum
: 4 orang
b. Diklat Pim IV : - orang c. Spama
: 1 orang
d. Spamen
: - orang
4. Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf a. Eselon III
: 1 orang
b. Eselon IV
: 4 orang
c. Staf
: 14 orang
d. Fungsional
: -
10
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga didukung dengan sarana prasarana berupa aset yang ditunjukan pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Jenis Aset a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, irigasi dan jaringan e. Aset tetap lainnya Jumlah
(RP) 0,276.515.000 845.619.000 733.992.000 138.214.000 1.994.340.000
Pelaksanaan tugas ketatausahaaan dan tugas-tugas keseksian lainnya didukung peralatan dan mesin berupa :
NO
NAMA BARANG
JUMLAH SATUAN
1
Mobil
4
unit
2
Sepeda Motor
6
unit
3
Kendaraan roda tiga
2
unit
4
Skuter Mainan
2
unit
5
Gerobak Sorong
4
unit
6
Kendaraan Mainan
2
unit
7
GPS
1
unit
8
Alat pengukur Pohon
1
unit
9
Alat pencacah dan pengayak sampah
1
unit
10
Mesin Ketik Portable
3
unit
11
Mesin Ketik Elektrik
1
unit
12
Lemari Besi 2 pintu
1
unit
13
Filling Kabinet Besi
5
unit
14
Brankas/Cash Box
1
unit
15
Lemari Glass Were/L Kaca 2 pintu
2
unit
16
Lemari Glass Were/1 pintu
1
unit
17
Lemari Glass Were Lokal
1
unit
18
Lemari ATK
1
buah
19
Lemari Kayu 2 pintu
2
buah
20
Lemari Kayu 3 pintu
1
buah
21
Papan Nama
1
buah 11
22
White Board
1
buah
23
Mesin Absensi Sidik Jari
24
Mesin Absensi Iris Mata
1
unit
25
Microtik RBB4 ( HAP LITE )
1
buah
26
Camera Digital
3
unit
27
Rak Buku
3
buah
28
Meja Laboratorium
1
unit
29
Kursi Bundar
4
buah
30
Sofa/Meja Kursi Tamu
2
unit
31
Mesin Potong Rumput Gendong
6
unit
32
Lemari Es
1
unit
33
AC dan Fentilating Fan
4
unit
34
Showcase
1
unit
35
Kompor Gas + Tabung
1
unit
36
Amplifier
2
unit
37
Spiker
1
unit
38
Wirelless
1
unit
39
Megaphon
1
unit
40
Microphon
3
buah
41
Stand Microphon
2
buah
42
Lensa Nikon dan Filter
1
buah
43
Handycam
2
buah
44
DVD
1
unit
45
Washtafel
2
buah
46
Kontainer Sampah
1
unit
47
Tong Sampah
1
unit
48
Tempat Sampah
50
buah
49
Jaringat Website
1
paket
50
Internet
1
paket
51
Server
4
unit
52
Meja Pejabat Eselon III
1
unit
53
Meja Kerja Eselon III
1
unit
54
Meja Pejabat Eselon IV
1
unit
55
Meja Kerja Non Struktural
24
unit
56
Meja Biro Sedang
3
unit
57
Meja Kerja Non Struktural
7
unit
58
Meja Biro Teakblok
2
unit
unit
12
59
Meja Kursi Tamu Pejabat Eselon III
1
unit
60
Meja Kursi Ruang Tunggu
1
unit
61
Kursi Pejabat Eselon III
2
unit
62
Kursi Pejabat Eselon IV
37
unit
63
Kursi Staf
16
unit
64
Lemari Perpustakaan
3
unit
65
Rak Arsip/Buku
7
unit
66
LCD Proyektor
2
buah
67
Portable Sound System
1
unit
68
PABX
1
unit
69
Pesawat Telephon
1
unit
70
Mesin Faximili
1
unit
71
UPS
1
unit
72
Infrared Thermometer
1
unit
73
Generator Gasoline
1
unit
74
Oven
1
unit
75
Auto Clave
1
unit
76
Deswicator
1
unit
77
Laminar Air Show
1
unit
78
Magnetic stirer
1
unit
79
Perangkat Titrasi
1
unit
80
Spectrofotometer
1
unit
81
Lemari Asam
1
unit
82
Anemometer
1
unit
83
Acura Manual 835 adjustable
2
unit
84
Nansen/Kunsen
1
unit
85
Niskin/Water Sample
1
unit
86
Atomic Adsorbitson
1
unit
87
BOD Botle 300 ml
10
buah
88
IPAL Lab
1
unit
87
Wastwater Monitor meter
1
unit
88
Multi Gas Detector
1
unit
89
Termometer Digital
1
unit
90
Botol Sampling
1
unit
91
Refrigerated Termostat
1
unit
92
Hot Plate Magnetic
1
unit
93
Glasware
1
unit 13
94
Colony Couter
1
unit
95
Sarana Pemantau Kwalitas
1
unit
96
Alat Pemantau kwalitas air
1
unit
97
TSP-2Total Suspended
1
unit
98
Alat Pemantau Kualitas Udara
3
unit
99
Sound level meter
1
unit
100
Laboratory Blander
1
unit
101
Timbangan Tehnik
1
unit
102
Timbangan Analitis
1
unit
103
Waterproof PH Meter
1
unit
104
Potable ph/ORP/Temperatur Meter
1
unit
105
Alat Gelas
1
unit
106
Centrifuuge
1
unit
107
Incubator
1
unit
108
Bod Test Equipment
1
unit
109
Water Bath
1
unit
110
Homogenizer
1
unit
111
Ice Box
1
unit
112
Furnace
1
unit
113
Alat - alat Laboratorium
2
paket
114
Mesin Hitung
8
buah
115
Gordyn
95
potong
116
Stabilizer
7
unit
117
Gambar Walikota/Wakil Walikota
2
buah
118
Sepatu Boot
10
pasang
119
Kaos Tangan
10
pasang
120
Meja Pejabat Eselon IV
12
unit
121
Kursi Kerja Non Struktural
23
unit
122
Pipet Ukur 5 ml
3
buah
123
Pipet Ukur 10 ml
3
buah
124
Pipet Volume 1 ml
3
buah
125
Pipet Volume 5 ml
3
buah
126
Pipet Volume 10 ml
3
buah
127
Pipet Volume 20 ml
3
buah
128
Pipet Volume 25 ml
3
buah
129
Pipet Volume 50 ml
3
buah
130
Erlenmeyer
7
buah 14
131
Labu Ukur 5 ml
5
buah
132
Labu Ukur 10 ml
5
buah
133
Labu Ukur 20 ml
5
buah
134
Labu Ukur 25 ml
5
buah
135
Labu Ukur 50 ml
5
buah
136
Labu Ukur 100 ml
5
buah
137
Biopori
53
buah
15
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS SKPD
Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut: 1. VISI
Keberadaan Kantor Lingkungan Hidup tidak dapat dipisahkan
dengan
Sumber Daya Alam yang dimiliki. Untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota yang hijau, sehat serta memiliki lingkungan yang indah dan lestari diperlukan sinergi antara pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mewujudkannya. Selain itu perlu juga dukungan pihak swasta (private sector) sehingga keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun anggaran dapat dikelola secara bersama dengan tujuan mewujudkan Visi Kantor Lingkungan Hidup. Apabila kita mendalami RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 maka dapat kita ketahui bahwa RPJPD Kota Salatiga tersebut diarahkan untuk mencapai "SALATIGA MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN". Untuk mencapai visi dan misi Kota Salatiga, maka ditetapkan
arah pembangunan Kantor Lingkungan Hidup
sesuai dengan visi melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan apabila kita melihat Visi dalam RPJMD Kota Salatiga 2011-2016 yaitu SALATIGA YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT, maka arah pembangunan Kantor Lingkungan Hidup termasuk dalam visi sejahtera yang mempunyai arti meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
memprioritaskan
pada
pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar, dan apabila melihat misi Kota Salatiga maka Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga termasuk di dalam misi kedua yaitu Mengelola Tata Ruang Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang memiliki makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan sehingga kedepan kondisi lingkungan yang terjaga akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita dimasa yang akan datang. 16
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka visi Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang bersinergi dengan kedua dokumen diatas adalah : “ Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup yang berkelanjutan menuju Kota Salatiga yang hijau, indah dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat “.
2. M I S I Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat delapan misi yang harus yaitu: 1. Mendorong
terlaksananya
pengelolaan
sumber
daya
diemban
alam
yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawaskan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat, akurat untuk pelayanan masyarakat dan investasi dibidang lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam rangka melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur. 8. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup b. Mengurangi tingkat pencemaran air c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup d. Meningkatkan kualitas udara dan air sehingga layak dikonsumsi masyarakat.
17
e. Mewujudkan slogan Salatiga sebagai kota menara air baik secara kuantitas maupun kualitas. f. Meningkatkan kemudahan mengakses informasi. g. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam. Sasaran : a. Terpantaunya kualitas lingkungan hidup b. Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. c. Terkendalinya pencemaran lingkungan d. Tersedianya lokasi wisata lingkungan e. Terkendalinya dampak perubahan iklim. f. Terjaganya kondisi air bawah tanah. g. Terjaganya kelestarian hutan dan lahan. h. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA. i. Terkendalinya pencemaran air. j. Terkendalinya pencemaran akibat limbah B 3. k. Tercapainya kemudahan masyarakat dalam mengakses data lingkungan hidup Kota Salatiga. 4. STRATEGI a. Peningkatan peran SKPD dalam menjaga kualitas lingkungan hidup b. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. c. Perda/aturan-aturan/kebijakan yang mendukung dalam mengakses data lingkungan hidup Kota Salatiga. 5. KEBIJAKAN Kebijakan yang diambil oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga untuk mendukung Visi dan Misi adalah: 1. Mengkoordinasikan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung program kali bersih 2. Menyusun Dokumen Kwalitas Lingkungan 3. Melakukan monitoring, Evaluasi Lingkungan Hidup dan Pelaporan 4. Mengeluarkan keputusan penunjukan lokasi sungai beserta kelas airnya 5. Menetapkan ruas jalan tertentu dalam waktu tertentu bebas dari asap kendaraan. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana ekowisata. 7. Meningkatkan peran serta masysrakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
18
8. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perannya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian lingkungan hidup. 10. Meminimalisasi pemanfaatan air bawah tanah tanpa ijin. 11. Menyediakan bangunan pendukung kelestarian lahan. 12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. 13. Melaksanakan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. 14. Membangun tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi. 15. Melakukan penataan RTH. 16. Mengembangkan data dan informasi lingkungan kota Salatiga. 17. Peningkatan penghijauan kota. 18. Pemberdayaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta kelestarian fungsi lingkungan dan kualitas lingkungan hidup. 19. Penegakan Perda/Hukum Lingkungan. 20. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang profesional. B. PENENTUAN PROGRAM KERJA
Program untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah: a. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
dinas/opersional d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan b. Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19
b. 'Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja c. Sasaran: Meningkatnya disiplin aparatur 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan d. Sasaran: Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e. Sasaran: Terpantaunya kualitas lingkungan. 1.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup e. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair b. Pengadaan alat laboratorium lingkungan
3.
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4.
Program Pengembangan Kinerja Persampahan a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
20
c. Sasaran: Terjaganya kelestarian hutan dan lahan 1.
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam a. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan b. Pengendalian dampak perubahan iklim c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
2.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
3.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a.
Pengembangan Taman Rekreasi
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah perwujudan kewajiban KLH Kota Salatiga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Dimana tingkat pencapaian sasaran tersebut merupakan gambaran kinerja KLH Kota Salatiga yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja digunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran serta indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas indikator input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcame (hasil).
1. Sasaran: Terpantaunya kualitas lingkungan. Indikator Kinerja Utama: a. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Dalam pelayanan ini dilakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan) yaitu yang berpotensi mencemari administratif
air
serta
jenis
memeriksa kelengkapan
usaha
dan/atau
kegiatan,
dokumen
persyaratan
kemudian
memantau,
mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap usaha tersebut. 22
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target tahun 2016, ada 11 industri yang dipantau/diawasi, dan realisasinya ada 10 industri yang dipantau dan mentaati administratif
dan
teknis
pencegahan
pencemaran
persyaratan
air
(90,91%).
Sedangkan targetnya sebesar 72,73% ( 8 industri yang taat dari 11 industri yang diawasi/dipantau). Hal ini dapat dilihat bahwa realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja dapat diukur sebagai berikut : (90,91% / 72,73%)x100% = 124,9% dengan kategori Sangat Berhasil.
2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Pada tahun 2015, realisasi kinerja sebesar 90,91% dan capaian kinerjanya sebesar 143%, sedangkan di tahun 2016 realisasi kinerja sebesar 90,91% dan capaian kinerjanya sebesar 124,9%. Dapat dilihat bahwa meskipun realisasi kinerjanya sama tetapi capaian kinerjanya menurun di tahun 2016.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Sampai dengan akhir tahun 2016 target RPJMD untuk presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 80% sedangkan yang sudah tercapai sampai dengan tahun 2015 sebesar 90,91%.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (SPM) Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 90,91% sedangkan standar SPM tahun 2016 sebesar 72,73%. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja lebih besar dari nilai standar SPM tahun 2016.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan -
Penurunan kinerja di tahun 2016 bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap usaha secara intensif sehingga tingkat ketaatannya menurun dan
masih terjadi
pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan.
23
-
Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaporkan hasil analisa pengolahan limbahnya secara rutin ke Kantor Lingkungan Hidup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia (SDM) Tupoksi
untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan
ada di dalam seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor LH, dimana SDMnya berjumlah empat orang. Kurangnya personel tersebut dapat menjadi permasalahan tersendiri di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Namun Kantor LH tetap berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan. b. Anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan ini target anggaran adalah Rp. 1.454.078.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 570.445.915,- atau terserap 39,23% dari total anggaran.
7. Analisis
program.kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan
ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja -
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah a. Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair b. Pengadaan alat laboratorium LH
-
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
24
b. Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
mentaati
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian
pencemaran udara. Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
mentaati
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian
pencemaran udara merupakan jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup yaitu pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak. Jenis pelayanan ini untuk memantau emisi udara yang berasal dari cerobong yang potensial mencemari udara serta melakukan pemeriksaan persyaratan teknis cerobong. 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target tahun 2016 sebesar 87,5% dan tercapai sebesar 87,5%. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasinya telah sesuai target yang ditetapkan. Dari delapan usaha yang telah diinventarisasi, ada tujuh usaha yang dipantau dan mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target, capaian kinerja dapat diukur sebagai berikut : (87,5%/87,5%) x 100% = 100%, dengan kategori Berhasil.
2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Pada tahun 2015, realisasi kinerja sebesar 62,5% dan capaian kinerjanya sebesar 83%, sedangkan di tahun 2016 realisasi kinerja sebesar 87,5% dan capaian kinerjanya sebesar 100%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerjanya meningkat di tahun 2016.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Sampai
dengan
persentase jumlah bergerak
yang
akhir
tahun
2016
target
RPJMD
untuk
jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak mentaati
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian pencemaran udara mencapai 80% sedangkan yang sudah tercapai sampai dengan tahun 2016 sebesar 87,5%.
25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (SPM) Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 87,5% sedangkan standar SPM tahun 2016 sebesar 87,5%. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sama dengan nilai standar SPM tahun 2016.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan - Peningkatan kinerja dapat disebabkan karena usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara belum terlalu banyak sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan ketaatannya meningkat. - Adanya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melakukan analisa pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, misalnya cerobong atau genset serta melaporkannya ke Kantor LH.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia (SDM) Tupoksi untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan kaitannya dengan pemantauan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara ada di dalam seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor LH, dimana SDMnya berjumlah empat
orang.
Kurangnya
personel
tersebut
dapat
menjadi
permasalahan tersendiri di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
Namun
Kantor
LH
tetap
berusaha
untuk
memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan. b. Anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan ini target anggaran sebesar Rp. 29.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.359.220,- atau sebesar 28,34%
dari
dikarenakan
total kegiatan
anggaran. tersebut
Kecilnya juga
serapan
anggaran
memperoleh
dukungan
anggaran yang berasal dari kegiatan lain.
7. Analisis program.kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
26
-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.
c. Persentase
Pemantauan Kualits Lingkungan
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Selama ini Kantor Lingkungan Hidup selalu melakukan verifikasi ke lapangan berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya pencemaran lingkungan. 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pada tahun 2016 ini terdapat dua aduan dan semuanya sudah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target, capaian kinerja dapat diukur sebagai berikut: (100%/100%) x 100% = 100%, dengan kategori berhasil.
2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Realisasi kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 sama yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2016 ini ada dua pengaduan yang masuk dan semuanya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya mencapai 100%.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Dalam RPJMD tidak tertuang data persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Namun bila dilihat dari target IKU dimana pada tahun 2016 targetnya sebesar 100%, dan realisasinya sudah mencapai 100%.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (SPM) Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 100% sedangkan standar SPM tahun 2016 sebesar 100%. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sama dengan nilai standar SPM tahun 2016.
27
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan - Penyebab keberhasilan kinerja disebabkan karena semua aduan masyarakat yang diterima Kantor LH terkait dengan pencemaran lingkungan setiap tahun dapat ditindaklanjuti. Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan potensinya untuk menangani semua aduan yang masuk.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia (SDM) Tindak lanjut terhadap adanya pengaduan masyarakat akibat dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup
dilakukan oleh seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor LH, dimana SDMnya berjumlah empat orang. Meskipun jumlah personel sedikit, namun semua pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti
dan
dilakukan
menunjukkan
bahwa
Kantor
verifikasi LH
lapangan.
tetap
Hal
berusaha
ini
untuk
memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan. b. Anggaran Dalam
pelaksanaan
kegiatan
ini
target
anggaran
adalah
Rp.24.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.002.705,- atau sebesar 70,38% dari total anggaran yang ada.
7. Analisis program.kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
d. Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi. 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target tahun 2016 sebesar 36,84% dan tercapai sebesar 52,63%. Dari 38 usaha yang wajib AMDAl/UKL-UPL, ditargetkan 14 usaha yang diawasi, tetapi realisasinya ada 20 usaha yang telah diawasi. Hal ini dapat dilihat
28
bahwa realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari hasil tersebut, prosentase capaian kinerja sebesar (52,63%/36,84%) x 100% = 142,86% dengan kategori Sangat Berhasil.
2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Pada tahun 2015, realisasi kinerja sebesar 28.95% dan capaian kinerjanya 84,62% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2016 adalah 52,63% dan capaian kinerja sebesar 142,86%. Dibandingakan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 ini meningkat.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Dalam RPJMD tidak tertuang data persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi. Namun bila dilihat dari target IKU dimana pada tahun 2016 targetnya sebesar 36,84%, di tahun 2016 ini realisasi mencapai 52,63%.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (SPM) Tidak ada standar nasional yang isinya mencakup tentang persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan - Peningkatan kinerja dapat disebabkan karena banyak usaha yang telah menyusun dokumen lingkungan hidup baik UKL/UPL maupun AMDAL dan telah dilakukan pengawasan dan pembinaan sehingga usaha tersebut benar-benar melaksanakan ketentuan seperti yang tertuang dalam dokumen.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya yang ada telah difungsikan secara maksimal, baik sumber daya manusia yaitu personel terkait tupoksi maupun sumber dana yang mendukung tupoksi.
29
b. Anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan ini target anggaran adalah Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.349.960,- atau sebesar 56,32% dari total anggaran yang tersedia. 7. Analisis
program.kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan
ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Sasaran: terjaganya kelestarian hutan dan lahan Indikator Kinerja Utama: Presentase lahan kritis yang direhabilitasi Upaya rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan melalui kegiatan vegetatif (penanaman pohon di area lahan kritis) yang ditargetkan di seluruh wilayah Salatiga. a. Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target tahun 2016 sebesar 100% dan tercapai sebesar 96,62%. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Dari
hasil
tersebut,
prosentase
capaian
kinerjanya
sebesar:
(96,62%/100%) x 100% = 96,62% dengan kategori Berhasil. 2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Pada tahun 2015, realisasi kinerja dan capaian kinerja nilainya sama yaitu sebesar 94,35% sedangkan di tahun 2016 realisasi kinerja dan capaian kinerjanya sebesar 96,62%. Jika dibandingan capaian kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 94,35%, maka capaian kinerja tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 2,27% menjadi 96,62%. 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Sampai dengan akhir tahun 2016 target RPJMD untuk persentase lahan kritis yang direhabilitasi mencapai 96,11% (86,59 Ha), sedangkan yang sudah tercapai sampai dengan tahun 2016 sebesar 96,62% (87,04Ha).
30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (SPM) Tidak ada standar nasional yang isinya mencakup tentang persentase lahan kritis yang direhabilitasi. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan -
Peningkatan kinerja dapat disebabkan karena telah dilakukannya koordinasi dan sosialisasi perihal lahan kritis secara intensif kepada masyarakat dan adanya kesadaran serta upaya dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk ikut berpartisipasi mengatasi lahan kritis dengan melakukan penanaman pohon,dll.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya yang ada telah difungsikan secara maksimal, baik sumber daya manusia yaitu personel terkait tupoksi maupun sumber dana yang mendukung tupoksi. b. Anggaran Jumlah
anggaran
untuk
pelaksaan
kegiatan
ini
adalah
Rp.
2.243.156.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.148.328.150,- atau sebesar 95,77% dari total anggaran yang tersedia. 7. Analisis program.kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja -
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam a. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan b. Pengendalian dampak perubahan iklim c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
-
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pengembangan Taman Rekreasi
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat dalam lampiran II.
31
B. Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga meliputi: 1.
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
2.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
3.
Realisasi Anggaran Pendapatan
Adapun rincian untuk masing-masing anggaran tersebut adalah: 1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 1.409.933.959,00 atau 91,44% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.541.957.000,00. 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Langsung dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah Rp. 3.308.710.841,00 atau 75,95% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.356.394.000,00. Penjelasan terhadap rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung dari semua program dan kegiatan yang ada di Kantor Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam Lampiran III. 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Pendapatan di Kantor Lingkungan Hidup berasal dari pendapatan ijin gangguan (HO). Realisasi Anggaran Pendapatan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 665.819.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan Rp. 450.000.000,00.
32
BAB IV PENUTUP
LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 dan juga guna memenuhi kewajibannya dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP berfungsi sebagai kendali, penilai kualitas kinerja dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, sedangkan fungsinya sebagai media pertanggung-jawaban kepada publik. LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016 memuat 11 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan seperti yang tertuang dalam Pengukuran Kinerja. Dari 39 kegiatan yang dilaksanakan, tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan sebesar 75,95% dan dapat terwujud sesuai dengan outcome yang diharapkan. Sedangkan untuk pengukuran pencapaian kinerja utama, yang didukung 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 hasil capaian kinerja utama yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai
rangkaian program dan kegiatan di tahun 2016 yang telah
diselaraskan dengan misi kedua Kota Salatiga yaitu Mengelola Tata Ruang Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang memiliki makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan, sehingga kedepan kondisi lingkungan yang terjaga akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita dimasa yang akan datang, dengan memprioritaskan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar.
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang.
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA
Drs. PRASETIYO ICHTIARTO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19630818 198903 1 019
34
FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN Kota Nama SKPD
NO 1
: Salatiga : Kantor Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TARGET
Anggaran Tahun 2016
REALISASI
%
TARGET
REALISASI
%
2,490,000
2,472,760 99.31
1,500,000
1,468,960 97.93
27,000,000
22,677,550 83.99
37,000,000
30,391,782 82.14
4,000,000
3,634,500 90.86
4,500,000
3,336,250 74.14
135,000,000
134,250,000 99.44
204,000,000
194,000,000 95.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11,000,000
10,924,500 99.31
27,500,000
27,216,324 98.97
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10,000,000
9,995,708 99.96
13,500,000
13,413,552 99.36
1,000,000
960,500 96.05
2,750,000
2,677,000 97.35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4,500,000
4,450,000 98.89
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3,000,000
2,927,900 97.60
25,000,000
20,871,464 83.49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
1,200,000
1,068,000 89.00
1,400,000
1,320,000 94.29
Penyediaan Makanan dan Minuman
2,000,000
1,988,000 99.40
3,000,000
3,000,000 100.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
35,000,000
34,677,600 99.08
150,000,000
147,744,286 98.50
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan
21,600,000
21,393,170 99.04
26,050,000
24,384,715 93.61
7,500,000
7,030,500 93.74
12,000,000
9,296,385 77.47
3,240,000
3,160,000 97.53
0
0.00
4,000,000
4,000,000 100.00
5,000,000
4,358,000 87.16
7,000,000
6,589,000 94.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
32,000,000
28,905,607 90.33
45,000,000
39,373,938 87.50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2,750,000
2,593,000 94.29
3,000,000
2,820,000 94.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4,000,000
3,973,000 99.33
7,000,000
6,935,000 99.07
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja
1,500,000
1,470,000 98.00
2,000,000
1,835,000 91.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Cakupan pelayanan administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor Kantor
2
Anggaran Tahun 2015
Meningkatnya Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0 Cakupan sarana dan prasarana aparatur
NO 3
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya disiplin aparatur
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
5
6
TARGET
REALISASI
Anggaran Tahun 2016 %
TARGET
REALISASI
%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4
Anggaran Tahun 2015
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan Kinerja SKPD Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terpantaunya kualitas lingkungan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5,000,000
3,960,000 79.20
6,320,000
4,750,000 75.16
4,500,000
4,470,000 99.33
9,200,000
8,128,000 88.35
13,000,000
12,384,450 95.27
12,700,000
9,809,620 77.24
10,000,000
7,739,270 77.39
914,882,000
884,440,400
96.67
431,273,000
400,389,080 92.84
79,000,000
55,934,805
70.80
49,500,000
40,728,435 82.28
39,500,000
39,473,660 99.93
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Pengadaan alat laboratorium LH Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, air. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
60,000,000
52,881,190
88.14
59,500,000
51,214,820 86.08
30,000,000
29,138,310
97.13
274,305,000
38,274,960 13.95
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
600,000,000
Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati
364,960
0.06
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7
Terjaganya kelestarian hutan dan lahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi.
Anggaran Tahun 2015
Anggaran Tahun 2016 %
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
%
18,000,000
9,105,390
50.59
29,500,000
8,359,220 28.34
10,000,000
6,624,475
66.24
14,500,000
9,856,940 67.98
15,000,000
1,079,470
7.20
10,000,000
9,145,765 91.46
8,000,000
6,106,350
76.33
9,500,000
5,349,960 56.32
325,000,000
313,299,740
96.40
300,000,000
297,194,940 99.06
10,000,000
1,642,650
16.43
13,000,000
10,741,530 82.63
8,500,000
2,685,650
31.60
9,500,000
8,464,400 89.10
535,239,000
504,991,960 94.35
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian dampak perubahan iklim Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
283,000,000
270,722,730
95.66
552,602,000
526,421,160 95.26
39,000,000
37,303,480
95.65
41,550,000
40,676,620 97.90
1,334,500,000
805,716,310
60.38
791,265,000
759,837,540 96.03
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi
TOTAL
3,489,922,000
2,814,281,350 80.64
4,356,394,000
3,308,710,841
75.95
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA NAMA SKPD SASARAN STRATEGIS
: SALATIGA : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
%
Meningkatnya Pelayanan cakupan pelayanan administrasi kantor Administrasi Kantor
100
100
100
Meningkatnya Sarana dan cakupan sarana dan prasarana aparatur Prasarana Aparatur
100
100
100
Meningkatnya disiplin aparatur
100
100
100
100
100
100
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
100
100
100
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
72.73
90.91
125
87.5
87.50
100
100
100
100
36.84
52.63
142.86
100
96.62
96.62
prosentase peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya pengembangan sistem prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan keuangan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Terpantaunya kualitas lingkungan.
Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKLUPL yang telah diawasi.
terjaganya kelestarian hutan dan lahan
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi
