LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI TEGAL Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Telp. ( 0283 ) 356091 – 356093 Faks. ( 0283 ) 352813 TEGAL – 52113 webmail : [email protected] e-mail : [email protected] website : www.pn-tegal.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2015 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Tegal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. LKjIP Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2015 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Tegal selama Tahun 2015 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri

Tegal

mempunyai

komitmen

dan

tekad

yang

kuat

untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Tegal, 25 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. NIP. 19611205 198803 1 002 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................

i

KATA PENGANTAR ..........................................................................

ii

DAFTAR ISI .......................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. Gambaran Umum Organisasi ……………………………….

1

1. Sejarah Berdirinya ……………………………………….

2

2. Visi dan Misi ……………………………………..............

4

3. Tugas Pokok dan Fungsi ……………….......................

4

4. Struktur Organisasi ……………………………..............

6

B. Aspek Strategis Organisasi ……………………………….....

8

C. Permasalahan Yang Dihadapi ……………………………...

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………

10

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ……..................................

10

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 …………………………….....

14

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ……………………………..

15

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok ……..........................

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………….........................

17

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………….

17

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun Ini ………………………………………................

17

2. Analisis Capaian Kinerja Antara Tahun Ini dan Tahun Lalu ……………………………………….........................

24

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan .............

26

4. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan ............................................

28

B. Realisasi Anggaran …………………………………………..

29

BAB IV PENUTUP …………………………………….…………………

30

LAMPIRAN ………………………………………………………………..

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan

amandemen

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah

Undang-Undang

Nomor

49

Tahun

2009

Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tentang Peradilan Umum. Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka Pengadilan Negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya Pengadilan

Negeri

mempunyai

peranan

yang

strategis

dalam

melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Tegal dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

1

dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 2 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridorkoridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan diri masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Secara operasional pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tegal meliputi

tugas

administrasi

Peradilan

yang

dilaksanakan

oleh

Kepaniteraan dan tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan. Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pengadilan Negeri Tegal melaksanakan berbagai upaya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang bersifat teknis yudisial dan jalannya peradilan. 1. Sejarah Berdirinya a. Awal Berdirinya (Jaman Kolonial) Tidak banyak catatan yang dapat menunjukan secara pasti

kapan

dibangun

gedung

yang

sekarang

menjadi

Pengadilan Negeri Tegal, namun berdasarkan koleksi foto pada Digital Image Library Universiteit Leiden Netherland, dapat diperkirakan bahwa bangunan Pengadilan Negeri Tegal pada masa itu disebut sebagai Landraad sudah dibangun dan berdiri pada Tahun 1908. Petunjuk lainnya adalah berupa arsip protokol notaris maupun arsip-arsip perkara yang masih menggunakan bahasa belanda dan masih tersimpan secara rapi (untuk perkara perdata arsip paling lama adalah perkara tahun 1900, sedangkan untuk arsip pidana tahun 1915). Landraad Tegal sebagai badan Peradilan Gubernemen, berada di bawah kewenangan pemerintah kolonial, hal ini dapat


2

dilihat dalam setiap putusan pengadilan yang dibuka dengan pernyataan atau irah-irah “In Naam Der Koningin” atau “Dengan Nama Baginda Maharaja”. Pada masa itu, selain pengadilan yang bernama Landraad, ada juga pengadilan swapraja untuk daerah-daerah yang memiliki otonomi, seperti di Yogyakarta juga ada “Pengadilan Pradoto” yang merupakan pengadilan sipil yang menangani masalah kasus pidana maupun perdata. b. Masa Pendudukan Jepang Sebagai akibat dari kekalahan pasukan Belanda dari pasukan Jepang pada perang dunia II, dimulailah masa pemerintahan melakukan

Jepang

di

Indonesia.

perombakan

dihapuskannya

kriteria

hukum rasial

Balatentara yang

kolonial

Jepang

menyebabkan

dan

menghapus

pembedaan antara pengadilan eropa dan Indonesia. Demikian juga

dengan

gedung

Landraad

Tegal

berpindah

kepengurusannya dan diberi nama menjadi Tegal Tihoo Hoin. Minimnya dokumentasi hasil kegiatan dalam bentuk foto/gambar bisa jadi dikarenakan banyaknya dokumen yang dibumihanguskan ketika pasukan Jepang mengalami kekalahan di mana-mana pada awal tahun 1945. Beruntung puluhan arsip perkara pada periode itu yang memiliki irah-irah “Atas Nama Djendral

Balatentara

Jepang”,

menggantikan

irah-irah

sebelumnya “In Naam Der Koningin” masih tersimpan secara rapi di ruang arsip perkara Pengadilan Negeri Tegal sampai saat ini. c. Jaman Setelah Kemerdekaan Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perombakan struktur badan peradilan yang dilakukan oleh Jepang dipertahankan dan diperluas

antara

lain

dengan

dihapuskannya

pengadilan

swapraja. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 merupakan peraturan pertama yang memberikan nama lembaga peradilan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga disebut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Namun ternyata berkas perkara-perkara pada kisaran tahun 1945 s/d 1948 pun sudah menyebutkan


3

nama Pengadilan Negeri dengan irah-irah “Atas Nama Negara Republik Indonesia”. 2. Visi dan Misi Visi

merupakan

cara

pandangan

jauh kedepan

untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tegal. Visi Pengadilan Negeri Tegal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Tegal yaitu sebagai berikut : a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tegal; b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan; c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tegal; d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tegal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas

pokok

Pengadilan

Negeri

Tegal

sesuai

yang

diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dimaksud,

maka

Pengadilan Negeri Tegal mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut : a. Fungsi Mengadili (judicialpower), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Tegal yang berada di bawah binaannya, baik mengenai


4

administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan. c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum. f. Fungsi Lainnya : 1) Penyelenggaraan

Sistem

Informasi

melalui

perangkat

teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.(vide : Pasal 52A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan). 2) Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI


5

Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan Dibawahnya). 4. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan

dalam

menjalankan

kegiatan

operasional

untuk

mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur

organisasi

yang

baik

harus

menjelaskan

hubungan

wewenang dan pembagian tugas. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu : a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial. b. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :


6

KETUA

HAKIM WAKIL KETUA

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

KEPANITERAAN PERDATA

KEPANITERAAN PIDANA

KEPANITERAAN HUKUM

PANITERA PENGGANTI

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN UMUM

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

Keterangan : Garis Koordinasi

:

Garis Tanggung Jawab

:

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tegal seluruhnya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang terdiri dari : a.

b.

c.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Golongan I

=

1

Orang

Golongan II

=

6

Orang

Golongan III

=

36

Orang

Golongan IV

=

5

Orang

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

=

9

Orang

Panitera / Sekretaris

=

1

Orang

Wakil Panitera

=

1

Orang

Panitera Muda Pidana

=

1

Orang

Panitera Muda Perdata

=

1

Orang

Panitera Muda Hukum

=

1

Orang

Panitera Pengganti

=

10

Orang

Jurusita

=

4

Orang

Jurusita Pengganti

=

7

Orang

Wakil Sekretaris

=

-

Orang

Kasubag Umum

=

1

Orang

Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis :

Jumlah Pejabat Struktural :


7

d.

Kasubag Kepegawaian

=

1

Orang

Kasubag Keuangan

=

1

Orang

=

10

Orang

=

9

Orang

Jumlah Staf Administrasi : Staf Administrasi

e.

Jumlah Tenaga Honorer : Tenaga Honorer

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Tahun 2015

B. Aspek Strategis Organisasi Pengadilan Negeri Tegal mempunyai berbagai macam aspek strategis yang merupakan kekuatan (strength) dan pelung (opportunities) dimana aspek tersebut dapat menunjang terwujudnya visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tegal, diantaranya : 1. Aspek Proses Peradilan a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri Tegal. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. b. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan a. Adanya

kegiatan

pengawasan

dan

pembinaan

yang

dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. b. Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan a. Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

8

b. Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik. 5. Aspek Sarana dan Prasarana a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan. C. Permasalahan Yang Dihadapi Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Tegal yang merupakan kelemahan (weaknesa) yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya visi dan misi Pengadilan Negeri Tegal, antara lain : 1. Aspek Proses Peradilan a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses peradilan. b. Belum tersedianya suatu alat pengukuran terkait kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan a. Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan a. Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi. b. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan a. Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. 5. Aspek Sarana dan Prasarana a. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tegal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Tegal merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tegal sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tegal. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana

dan

prasarana

serta

memperhitungkan

perkembangan

lingkungan Pengadilan Negeri Tegal baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Tegal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Rencana strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Tegal yang sudah ditetapkan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini :


10

No

1

Tujuan

Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis

Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan

2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

2019

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan tertib administrasi perkara

Tertib administrasi perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Peningkatan kualitas pengawasan

Pengawasan yang Berkualitas

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

5

Peningkatan aksesibilitas Aksesibilitas masyarakat terhadap masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peradilan

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

3

Penyediaan sarana dan prasarana

Tabel 2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019


11

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tegal. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :  Peningkatan penyelesaian perkara  Peningkatan tertib administrasi perkara  Peningkatan kualitas sumber daya manusia  Peningkatan kualitas pengawasan  Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)  Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :  Penyelesaian perkara  Pelaksanaan tertib administrasi perkara  Sumber daya manusia yang berkualitas  Pengawasan yang berkualitas  Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan  Penyediaan sarana dan prasarana 2. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :


12

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Peningkatan penyelesaian Penyelesaian perkara perkara

a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara sisa perkara yang di minutasi dengan jumlah sisa perkara.

2




a. Perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan b. Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding / Kasasi / PK dengan jumlah berkas yang dikirim dalam tingkat Banding / Kasasi / PK lengkap dengan bundel A dan B

3




a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. b. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat denganjumlah yang mengikuti diklat.

1

4




a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

5



Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan, dengan perkara yang sudah diminutasi

6



Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan / direalisasikan


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama


13

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tegal dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis. Di dalam setiap sasaran strategis terkumpul sejumlah indikator dan target yang hendak diwujudkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

No

1

Sasaran Strategis



Target

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %





100 %

4

Pengawasan yang berkualitas


100 % 100 %

5

Aksesibilitas Persentase proses penyelesaian perkara yang masyarakat dipublikasikan terhadap peradilan

100 %

6


100 %

2

3


100% 100%

100 %

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2015


14

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun fungsi dokumen Penetapan Kinerja selain digunakan sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan yang bersifat top-down juga dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan pengukuran kinerja dengan strategi organisasi. . No

1

Sasaran Strategis



Target

a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %





100 %

4



100 % 100 %

5

Aksesibilitas Persentase proses penyelesaian perkara yang masyarakat dipublikasikan terhadap peradilan

100 %

6


100 %

2

3


100% 100%

100 %

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Jumlah Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.897.899.000,00 1. 2. 3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


=

Rp.

58.675.000,00

=

Rp.

5.769.224.000,00

=

Rp.

70.000.000,00

15

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini yaitu : a. Penyelesaian perkara pidana dan perdata b. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata. c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu. d. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. e. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian perkara dan putusan perkara. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai

hasil

guna.

Kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan dalam program ini yaitu : a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. c. Tindak lanjut temuan dari hakim pengawas bidang. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Tegal.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masingmasing sebagai berikut : 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya merupakan

keluaran ukuran

(output)

seberapa

kegiatan.

jauh

setiap

Hasil

(outcome)

produk/jasa

dapat

memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tegal telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 6 (enam) sasaran. Berikut ini beberapa analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Tegal tahun 2015 :

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun Ini Analisis

capaian

kinerja

ini

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila dihitung dari realisasi atau capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja secara keseluruhan maka Pengadilan Negeri Tegal didapatkan nilai rata-rata realisasi sebesar 97 %. Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

17

No

1

2

3

4

Sasaran Strategis









Target

Realisasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 92 % 100 % 70 % 97 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

Aksesibilitas Persentase proses penyelesaian masyarakat perkara yang dipublikasikan terhadap peradilan

100 %

91 %

6


100 %

100 %


Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015


18

a. Sasaran Strategis 1 : Penyelesaian Perkara Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95 %. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini: No 1


Masuk

Putus

Sisa

Capaian

3

3

0

100 %

166

153

13

92 %

Perkara Pidana Cepat

14.391

14.391

0

100 %

d. Perkara Perdata Gugatan

41

29

12

70 %

e. Perkara Gugatan Permohonan

38

37

1

97 %

14.639

14.613

26

91 %

a. Perkara Pidana Singkat

0

0

0

100 %

b. Perkara Pidana Biasa

24

24

0

100 %

c.

Perkara Pidana Cepat

0

0

0

100 %

d. Perkara Perdata Gugatan

9

9

0

100 %

e. Perkara Gugatan Permohonan

6

6

0

100 %

39

39

0

100 %

Perkara yang diselesaikan : a. Perkara Pidana Singkat b. Perkara Pidana Biasa c.

Jumlah 2

Sisa perkara yang diselesaikan :

Jumlah

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Stategis 1 Tahun 2015

Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk yaitu sebanyak 14.639 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) berkas. Rata-rata realisasi yang dicapai sebesar 91 % yaitu sebanyak 14.613 (empat belas ribu enam ratus tiga belas) berkas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara yang

masuk

di

bulan-bulan

terakhir

sehingga

tidak

memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari jumlah total keseluruhan sisa perkara tahun 2014 yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) berkas. Rata-rata realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014 seluruhnya dapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

19

diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014 yang tidak selesai di tahun 2015.

b. Sasaran Strategis 2 : Tertib Administrasi Perkara Kinerja

sasaran

ini

rata-rata

mencapai

100

%.

Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini: No


Target

Realisasi

Capaian

1

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

b. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap

100 %

100 %

100 %


Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk yaitu sebanyak 14.639 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) berkas. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan sebagaimana mestinya. Semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku register induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap pada tahun 2015 seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

20

berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal

telah berjalan dengan baik dan

lancar sehingga semua berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dapat dikirim secara lengkap pada tahun 2015. c. Sasaran

Strategis

3

:

Sumber

Daya

Manusia

Yang

Berkualitas Kinerja

sasaran

ini

rata-rata

mencapai

100

%.


1


Target

Realisasi

Capaian

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100 %

100 %

100 %

b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

100 %

100 %

100 %


Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari pegawai yang diusulkan mengikuti diklat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa pegawai yang ditargetkan untuk diusulkan mengikuti diklat pada tahun 2015 seluruhnya dapat diusulkan di tahun 2015. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga semua pegawai yang ditargetkan dapat diusulkan mengikuti diklat pada tahun 2015. Persentase pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari pegawai yang ditargetkan mengikuti diklat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa pegawai yang ditargetkan untuk mengikuti diklat pada tahun 2015 seluruhnya dapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

21

mengikuti diklat di tahun 2015. Persentase pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal

telah berjalan dengan baik dan

lancar sehingga semua pegawai yang ditargetkan dapat mengikuti diklat pada tahun 2015. d. Sasaran Strategis 4 : Pengawasan Yang Berkualitas Kinerja

sasaran

ini

rata-rata

mencapai

100

%.


1


Target

Realisasi

Capaian

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %


Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari jumlah pengaduan yang masuk yaitu 0 (nol) atau nihil (tidak ada pengaduan). Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaduan yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2015. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan dengan baik dan lancar. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari jumlah temuan yang ada yaitu 0 (nol) atau nihil (tidak ada temuan). Realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti

di

tahun

2015.

Persentase

temuan

yang

ditindaklanjuti pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

22

e. Sasaran Strategis 5 : Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Kinerja sasaran ini mencapai 91 %. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini: No

1

Indikator Kinerja Utama Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

Target

Realisasi

Capaian

100 %

91 %

91 %


Persentase

proses

penyelesaian

perkara

yang

dipublikasikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk yaitu sebanyak 14.639 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) berkas. Realisasi yang dicapai sebesar 91 % yaitu sebanyak 14.613 (empat belas ribu enam ratus tiga belas) berkas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara yang masuk di bulan-bulan terakhir sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

f. Sasaran Strategis 6 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kinerja sasaran ini mencapai 100 %. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini: No

1

Indikator Kinerja Utama Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target

Realisasi

Capaian

100 %

100 %

100 %


Persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari pengadaan sarana dan prasarana yang ditargetkan yaitu sebanyak 2 (dua) paket pengadaan. Realisasi yang dicapai sebesar 100 % yaitu sebanyak 2 (dua) paket pengadaan. Hal ini berarti bahwa pengadaan sarana dan


23

prasarana pada tahun 2015 seluruhnya dapat terpenuhi di tahun 2015. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 yang mencapai realisasi sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga semua paket pengadaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi pada tahun 2015. 2. Analisis Capaian Kinerja Antara Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu Analisis

capaian

kinerja

ini

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara realisasi atau capaian kinerja tahun ini dengan realisasi atau capaian kinerja tahun lalu terhadap masingmasing indikator kinerja. Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut : No

1

2

3

Sasaran Strategis





a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat


Realisasi 2015

Realisasi 2014

100 % 92 % 100 % 70 % 97 %

100 % 82 % 100 % 71 % 81 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

24

No

Sasaran Strategis


Realisasi 2015

Realisasi 2014

100 %

100 %

100 %

100 %



5

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan


91 %

87 %

6



100 %

100 %

97 %

96 %

4

TOTAL

Tabel 3.8 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014

Persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 97 % dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan. Sedangkan persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 96 % dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan realisasi atau capaian kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015. Persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal. Peningkatan sistem kerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam aspek strategis organisasi yaitu : a. Aspek Proses Peradilan b. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan c. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan d. Aspek Pengawasan dan Pembinaan e. Aspek Sarana dan Prasarana Disamping berbagai macam aspek strategis organisasi tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai macam program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Tegal.


25

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Pada tahun ini ada beberapa sararan kinerja yang telah tercapai hingga 100 %, tetapi ada juga beberapa sasaran kinerja yang tidak bisa tercapai hingga 100 %. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2015 sebesar 97 % dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan. Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut : a. Faktor Penyebab Keberhasilan : 1) Faktor Proses Peradilan a) Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri Tegal. 2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan a) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. b) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan a) Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. b) Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan. 4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan a) Adanya

buku

administrasi

pedoman peradilan


pelaksanaan serta

tugas

dan

kebijakan-kebijakan

26

Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik. b) Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik. 5) Faktor Sarana dan Prasarana a) Tersedianya

fasilitas

sarana

dan

prasarana

yang

memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan. b. Faktor Penyebab Kegagalan : 1) Faktor Proses Peradilan a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses peradilan. b) Belum

tersedianya

suatu

alat

pengukuran

terkait

kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan a) Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan

aparat

peradilan

yang

dilaksanakan

oleh

Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. b) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. 3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan a) Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi. b) Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan a) Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. 5) Faktor Sarana dan Prasarana a) Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.


27

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini, para pimpinan organisasi telah

mengambil

kebijakan

sebagai

altelnatif

solusi

untuk

meminimalisir faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut : a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan. b. Membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan. c. Mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat. d. Mengusulkan

penambahan

jumlah

PNS

sesuai

dengan

kebutuhan yang ada. e. Mengusulkan adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi. f. Membuat sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. g. Melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. h. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah cukup umur.

4. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa program / kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

/

kegagalan

dalam

pencapaian target kinerja tahun ini. Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut : a. Program peningkatan manajemen peradilan umum. b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.


28

B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja tahun ini dipengaruhi juga oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar Rp.5.839.224.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (03) Badan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebesar Rp.58.675.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Total keseluruhan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tegal sebesar Rp.5.897.899.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tegal tahun 2015, rincian pagu anggaran tiap-tiap program / kegiatan beserta realisasi anggarannya tampak seperti tabel berikut ini : No

Uraian Program / Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

5.769.224.000

5.112.368.979

88,61 %

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

70.000.000

69.820.000

99,74 %

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

58.675.000

57.848.495

98,59 %

5.897.899.000

5.240.037.474

88,84 %

Total

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2015


29

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tegal Tahun 2015 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Tegal selama tahun 2015 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Tegal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Secara umum persentase realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2015 sebesar 97 % dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan. Sedangkan persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 96 % dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan realisasi atau capaian kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015. Persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan sistem kerja yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal. Para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja oraganisasi diantaranya melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan,

membuat

survey

kepuasan

pengguna

jasa

pengadilan,

mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat, melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dan lain-lain. Dengan berbagai macam langkah tersebut kinerja organisasi dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.


30

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Iwan Darmawan, S.H.

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tegal

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama

: Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Tegal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegal, 17 Februari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. NIP. 19611205 198803 1 002

Iwan Darmawan, S.H. NIP. 19580517 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEGAL No

1

Sasaran Strategis


Target


a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %





100 %

4



100 % 100 %

5

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan


100 %

6



100 %

2

3

100% 100% 100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.897.899.000,00 1. 2. 3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

=

Rp.

58.675.000,00

=

Rp.

5.769.224.000,00

=

Rp.

70.000.000,00


Pihak Pertama,



INDIKATOR KINERJA UTAMA No

Tujuan

Sasaran Strategis


Penjelasan

Peningkatan penyelesaian Penyelesaian perkara perkara

a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara sisa perkara yang di minutasi dengan jumlah sisa perkara.

2




a. Perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan b. Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding / Kasasi / PK dengan jumlah berkas yang dikirim dalam tingkat Banding / Kasasi / PK lengkap dengan bundel A dan B

3




a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. b. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat denganjumlah yang mengikuti diklat.

1

4




a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

5



Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan, dengan perkara yang sudah diminutasi

6



Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan / direalisasikan



Pihak Pertama,



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 No

1

2

3

4

5 6

Tujuan

Sasaran Strategis

Peningkatan penyelesaian perkara








Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja Utama a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Singkat - Pidana Biasa - Pidana Cepat - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

2019

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Pihak Pertama,



PENGADILAN NEGERI TEGAL Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Telp. ( 0283 ) 356091 – 356093 Faks. ( 0283 ) 352813 TEGAL – 52113 Webmail: [email protected] email : [email protected] Website : www.pn-tegal.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL Nomor : W12.U3/12/KP.00.3/1/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL Membaca

:

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tentang Penyam[paian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 ;

Menimbang

:

a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun; b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2015;

Kesatu

:

Membentuk tim penyusun laporan tersebut sebagaimana terlampir

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal Pada Tanggal : 4 Januari 2016 Ketua ,

DEBENNERI SINAGA, S.H,M.H. NIP. 19611205 198803 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL Nomor : W12.U3/12/ KP.00.3/1/2016 TANGGAL :

NO

NAMA / NIP

4

Januari 2016

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM TIM

1

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. NIP. 19611205 198803 1 002

Ketua

Pelindung / Penasihat

2

H. Sunarso, S.H. NIP. 19620914 198203 1 001

Wakil Ketua

Penanggung Jawab

3


Panitera

Koordinator

4

Hj. Euis, S.H. NIP. 19700708 199203 2 003

Sekretaris

Koordinator

5

Waryo, S.H. NIP. 19670819 199203 1 004

Panitera Muda Hukum

Sekretaris

6

Supoyo Setiyo, S.H. NIP. 19590617 198211 1 001

Panitera Muda Perdata

Anggota

7

Mulyanto, S.H. NIP. 19640708 198903 1 005

Panitera Muda Pidana

Anggota

8

Intan Nurcahya, S.E. NIP. 19750717 200604 2 002

9

Ngesti Murdiastuti NIP. 19621027 198603 2 002

10

Ikro Adiyanto NIP. 19630808 199003 1 003

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Anggota

Anggota Anggota

Ketua ,

DEBENNERI SINAGA, S.H,M.H. NIP. 19611205 198803 1 002

KET

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

Recommend Documents