LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG

LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015, merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian

informasi sekaligus pelaksanaan

pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masingmasing. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2015 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.


i

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun 2015 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas seperti peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjlP Tahun 2015, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya.

Cibinong,

Januari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

J O N I, S. H., M.H. NIP. 19640616 198603 1 005


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 516/ SEK/ KU. 01/ 11/ 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Penyampaian LKjlP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Cibinong adalah menyelesaikan Perkara yang di terima pada tingkat pertama. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 5 sasaran Strategis yang capaian terhadap target berhasil dilaksanakan dengan baik, yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai, yaitu peningkatan aksepbilitas putusan hakim, Peningkatan ekfektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta meningkatnya kualitas pengawasan. Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Cibinong berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Cibinong dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto : Siap Memberikan Pelayanan Hukum Sepenuh Hati, untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Negeri Cibinong yang telah ditetapkan.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................. ..... iii DAFTAR ISI ................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi................................... ... 2 C. Struktur Organisasi.............................................................. . 3 D. Sistematika Penyajian ........................................................... 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 7 A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................... 7 1. Visi dan Misi .................................................................... 8 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................ 9 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................. 9 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 ..... 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ....................................... 16 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .............................. 16 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 .................................... 17 C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................ 28

BAB IV

PENUTUP .................................................................................. 32 A. Kesimpulan ......................................................................... 32 B. Saran .................................................................................. 33

LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4. 5.

SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2015; Penetapan Kinerja Tahun 2017; Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong; Matrik Review Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019; Indikator Kinerja Utama.


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengadilan Negeri Cibinong merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum Kabupaten Bogor. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

1

Program Pengadilan Negeri Cibinong diprioritaskan pada program-Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Cibinong yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2015 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong Pengadilan Negeri Cibinong sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.


2

2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti agar

di bawah jajarannya

peradilan diselenggarakan dengan seksama

terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

dan sewajarnya dan kesekretariatan

serta

pembangunan. 

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).



Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

sebagai

pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan. C. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana keduaduanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya

citra

dan

wibawa

Pengadilan.

Ketua

Pengadilan

dalam

melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam


3

mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap

perkara

yang

diajukan

kepadanya

sesuai

dengan

kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Panitera/Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Orang Wakil, yakni Wakil panitera dan Wakil sekretaris. Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, sedangkan Wakil Sekretaris berkewenangan membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam

pelaksanaan

tugasnya

langsung

bertanggungjawab

kepada

Panitera/Sekretaris. Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut :


4

KETUA JONI, SH., MH.

WAKIL KETUA LINDAWATY SIMANIHURUK, SH., MH.,

HAKIM

HAKIM PANITERA / SEKRETARIS DRS. JUNAEDI, SH., MH.

1. NUSI, S.H., M.H.

2. ZAUFI AMRI, S.H.

3. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH., MH.

ENDRI NOVIAN, SE.

PANMUD PERDATA

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA

ERWIN EFFENDI LOEIS, SE., SH., MH.

DAMERIA SILALAHI, SH.

4. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. 5. Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,

9. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

S.H., M.H.

10. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

11. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.

12. Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. 13. ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.

6. YULIANA, S.H.

PANMUD PIDANA

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

HERMINA MASTARIDA, SH., MH.

UJANG ROSIDI

7. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

8. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

KASUBAG PERENCANAAN, IT &

PANMUD HUKUM

14. RIO DESTRADO, S.H.

15. RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

PELAPORAN

S.M. DEVINA S. SIMANJUNTAK, SE., SH., MH.

LINDA CAHYATI

PANITERA PENGGANTI JURUSITA

Gambar Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan 30 Desember 2015

D. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan rencana kinerja Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas

kinerja

(pencapaian

sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).


5

BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2015.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)


7

2010 – 2014, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong. 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan

needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan

Negeri Cibinong berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :  Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;  Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;  Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;  Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan; Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari


8

keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai motto, yaitu : “Kami Siap Memberikan Pelayanan Hukum dengan Sepenuh Hati, untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan. Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2.

Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.

3.

Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cibinong sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cibinong dapat ditingkatkan.

b. Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan. 3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cibinong sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cibinong dapat ditingkatkan. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai

sasaran

strategis


dalam

hal

penyelesaian

perkara,

tertib 9

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cibinong dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata; 3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan putusan perkara; 6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo; 7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan). b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Cibinong. 2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. 3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA 4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya : a. Rehab Lanjutan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong; b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Jaringan; c. Pengadaan Fasilitas Perkantoran;


10

d. Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang. e. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama

diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11.U20/1863A/UM.01.10/I/2015 Tanggal 15 Januari 2015 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Sebagai Berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


INDIKATOR KINERJA a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pidana Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pidana Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

11

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan 5.

Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

6.

f.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan. Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONONG TAHUN 2015 NO 1.

2.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara


INDIKATOR KINERJA a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pidana Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pidana Perdata


TARGET 70% 10%

100% 95% 85% 75% 97% 75%

85% 85%

12

3.

4.

5.

6.





a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

100%

c.

Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100%

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan

100%

b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

95%


100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015. Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinog Tahun 2015, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2015, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015-2019. Dengan selesainya hasil reviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong yang terakhir disusun pada tanggal 19 Januari 2015, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 :


13

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.

2.

3.

4.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara




INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

70%


10%

100% 95% 85% 75%

97% 75%

85% 85% 100% 100% 100%

100%

100%


100%

c. Persentase Jam layanan bakum yang dilaksanakan

100%

pos

14

5.

6.



a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

95%

100% 100% 100%

Jumlah Anggaran kegiatan : -

Dipa 01 Nomor : SP. DIPA-005.01.2.613519/2014 sebesar Rp. 11.919.482.000,-

-

Dipa 03 Nomor : SP. DIPA-005.03.2.613520/2014 sebesar Rp. 307.475.000,-


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 18 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2015 dengan target tahun 2016 yang telah ditetapkan. Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 NO

SASARAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

3.



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pidana Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pidana Perdata

70%

72,7%

102,8%

10%

7%

70%

100% 95%

100% 94%

100% 94%

85% 75%

83,6% 74,8%

98,4% 99,7%

97% 75%

78,4% 95,8%

80,8% 99,8%

85% 85%

95,8% 75,5%

112,7% 88,8%

100% 100% 100%

100% 88% 100%

100% 88% 100%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Pidana Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


16

4.

5.

6.


Melanjutkan CitaCita Modernisasi Pengadilan


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

c.

Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100%

100%

100%

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

100%

95%

95%

95%

95%

95%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Cibinong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 secara berkesinambungan. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Salah satu Isue strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Cibinong telah memiliki sistem yang dapat LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

17

mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinog telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan : -

Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali (Briefing Umum Bulanan) oleh unsur impinan Pengadilan Negeri Cibinong dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.

-

Terus

mengingatkan

kepada

Majelis

Hakim

bahwa

Ketua

Majelis

bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya. -

Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

-

Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.

-

Meningkatkan

kemampuan

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

dengan

mengikutkan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. -

Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Aplikasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) sehingga Ketua serta Panitera/Sekretaris dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Sudah jelas bahwa Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong merupakan salah satu

sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang

tercantum pada RenstraPengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Penyelesaian Perkara” Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 direalisasikan dengan


18

menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : TABEL SASARAN 1 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA No.

Indikator Kinerja Utama

a

Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan) Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Persentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pidana Perdata

b c d e

Target 2015 70%

Realisasi 2015 67,4%

Capaian 2015 96,2%

10%

3.6%

36%

100% 95%

100 % 94 %

100 % 94 %

85% 75%

83,6 % 74,8 %

98,35% 99,73%

97% 75%

78,4 % 95,8 %

80,8 % 127,7 %

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-5 Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1 No.


a.

Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan

Target 2015 70%

Realisasi 2015 72,7%

Capaian 2015 102,8%

Mediasi

Penentapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan komitmen Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara Perdata yang ditanganinya. Ditahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan 70 % dari semua Perkara Gugatan yang masuk dilakukan mediasi. Pada tahun 2015 pelaporan Mediasi yang tercatat dalam buku Register Mediasi berjumlah kepada 192 Perkara dari 264 Perkara gugatan yang masuk (72,7%). Pada prinsipnya semua perkara yang masuk dilakukan mediasi, namun ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan karena ketidak hadiran tergugat sampai putusan dibuat (Putusan Verstek) sehingga memang tidak bisa dilakukan mediasi.


19

Sehingga Target yang ditetapkan 70% perkara gugatan dilakukan mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil melakukan Mediasi sebanyak 72,7% dari total perkara yang masuk. Hal ini berarti cakupan indikator ini adalah sebesar 102,8% dari Target yang telah ditetapkan. Tabel Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1 No.


b.

Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

Target 2015 10%

Realisasi 2015 3,6%

Capaian 2015 36%

Penetapan indikator ini untuk melihat keberhasilan mediasi yang telah dilakukan oleh majelis hakim. Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan. Ditahun 2015, dari 192 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 7 perkara. Dengan demikian, maka keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong mencapai 36%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cibinong ditahun 2015 ini telah menetapkan target mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 10% dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi dengan realisasi yang berhasil mediasi sebesar 3,6%, yang berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 36% dari target yang telah ditetapkan. Tabel Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1 No.


c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

97% 75%

100% 95,7%

103% 127%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.


20

Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang masuk di tahun 2014 harus sudah selesai di akhir tahun 2015. Menurut data yang ada sisa perkara tahun 2014 ada 139 Perkara untuk perkara perdata dan 153 perkara untuk perkara pidana. Untuk perkara pidana, seluruh perkara sisa tahun 2014 yang berjumlah 153 perkara, telah berhasil diselesaikan ditahun 2015 (100%). Sedangkan dari 139 Perkara Perdata tahun 2014, telah berhasil diselesaikan sebanyak 133 perkara (95,7%).

Dengan demikian terdapat

6 Perkara tahun 2014 yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2014, yakni: 1. Perkara Nomor : 112/Pdt.G/2014/PN.Cbi 2. Perkara Nomor : 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi 3. Perkara Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Cbi 4. Perkara Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi 5. Perkara Nomor : 223/ Pdt.G/2014/PN.Cbi 6. Perkara Nomor : 179/ Pdt.G/2014/PN.Cbi Adapun kendala yang dihadapi sehingga terdapat 6 perkara yang masuk ditahun 2014 yang masih belum diputus sampai dengan akhir tahun 2015 adalah dikarenakan jumlah pihak yang cukup banyak dengan panggilan delegasi ke beberapa Pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan pihak yang sedikit dan tidak memerlukan delegasi. Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1 No. d.

Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

85% 75%

83,6 % 74,8 %

98,35% 99,73%

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Cibinong menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di tahun 2015 dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani (sisa tahun 2014 ditambah perkara yang masuk di tahun 2015) Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan dapat menyeselaikan 85% dari seluruh perkara yang ditangani ditahun 2015. Berdasarkan data yang ada, total Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut : -

Sisa Perkara Perdata Gugatan tahun 2014

: 113 Perkara

-

Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014

: 18 Perkara


21

-

Perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2015

: 264 Perkara

-

Perkara Perdata Permohonan tahun 2015

: 370 Perkara

-

Perkara Perdata Gugatan yang dicabut

: 46 Perkara

-

Perkara Perdata Permohonan yang dicabut

: 20 Perkara

Total Perkara Perdata yang ditangani

: 699 Perkara

-

Sisa Perkara Pidana tahun 2014

: 132 Perkara

-

Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2015

: 761 Perkara

-

Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2015

: 36

Perkara

-

Perkara Pidana Cepat masuk tahun 2015

:

Perkara

Total Perkara Pidana yang ditangani

: 935 Perkara

6

Berikut data Perkara yang diselesaikan ditahun 2015 : -

Perkara Perdata Gugatan

: 192 Perkara

-

Perkara Perdata Permohonan

: 331 Perkara

Total Perkara Perdata yang diselesaikan

: 523 Perkara

-

Perkara Pidana Biasa

: 740 Perkara

-

Perkara Pidana Anak

: 36 Perkara

-

Perkara Pidana Cepat

:

Total Perkara Pidana yang diselesaikan

: 782 Perkara

6 Perkara

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 699 Perkara Perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2015, 523 Perkara diantaranya berhasil diselesaikan ditahun 2015 (74,8%). Hal ini berarti Pengadilan Negeri Cibinong berhasil mencapai 74,8% dari target 75% yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target dengan sempurna ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor, yang diantaranya banyaknya perkara yang komplek dengan jumlah saksi yang banyak yang ditangani, banyak perkara yang memerlukan bantuan panggilan delegasi dari Pengadilan Negeri Lain, serta memang banyak perkara yang baru diterima di akhir tahun 2015. Untuk Perkara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong menangani 935 Perkara pidana. Dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 782 Perkara (83,6%). Hal ini berarti Pengadilan Negeri Cibinong berhasil mencapai 83,6% dari target 85% yang ditetapkan. Seperti halnya perkara perdata, Pengadilan Negeri Cibinong tidak dapat mencapai target 85% dengan sempurna karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.


22

Tabel Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1 No.


e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Pidana Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

97% 75%

99,3% 95,79 %

102,3 % 127,7%

Salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan adalah Seberapa besar persentase perkara yang bisa diselesaikan kurang dari 5 Bulan. Idealnya semakin cepat perkara dapat diselesaikan semakin baik layanan yang diberikan, sehingga para pencari keadilan dapat segera menerima putusan hakim dengan cepat. Pengadilan Negeri Cibinong telah menargetkan bahwa semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan, namun untuk tahun 2015, perkara pidana ditargetkan 97% dari keseluruhan perkara yang masuk. Dan untuk perkara perdata 75%. Berdasarkan data yang masuk, dari 523 Perkara Perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, terdapat 22 Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. Dengan demikian Realisasi Target indikator penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan tercapai sebesar 95,79%. Hal ini berarti capaian target untuk perkara perdata mencapai 95,79% dari 127,7% yang telah ditargetkan. Berikut data perkara yang penyelesaiannya melebihi 5 bulan : Data perkara Perdata Gugatan Yang penyelesaiannya lebih dari 5 Bulan No

Nomor Perkara

No

1

161/Pdt.G/2015/PN.Cbi

12


2


13


3


14


4


15

20/Pdt.G/2013/PN.Cbn

5


16


6


17


7


18


8


19


9


20


10


21


11


22



Nomor Perkara

23

Berdasarkan data yang ada, Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2015 menangani 935 Perkara Pidana. Dari 935 perkara Pidana tersebut, terdapat 7 perkara yang ditangani lebih dari 5 bulan. 2. Peningkatan aksepilitas putusan Hakim Sasaran

“Peningkatan

Aksepbilitas

Putusan

Hakim

dibuat

untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan Kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan maka para pencari keadilan akan puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dan tidak akan banyak para pihak yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dengan sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim ini dengan sendirinya akan mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk di Pengadilan tingkat banding dan di Mahkamah Agung. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim ini dinilai dengan indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Cibinong. Berikut tabel Sasaran 2 “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan target persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar 85%, dari total putusan yang dihasilkan. Tabel Sasaran 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim No.


2.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

2015

85%

90,2 %

106 %

Seperti telah diketahui, jumlah produk hakim berupa putusan ditahun 2015 sebanyak : 740 putusan perkara pidana, dan 192 putusan perkara Perdata Gugatan, 331 putusan perkara permohonan. Dari 1.263 Putusan tersebut terdapat 124 perkara yang mengajukan Banding (Perdata : 50 perkara dan Pidana : 74 Perkara). Dari data tersebut diatas, realisasi target untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tercapai sebesar : 90,2% dari total putusan (1139 perkara yang tidak mengajukan banding dari 1.263 putusan). Hal ini berarti capaiannya mencapai 106% dari 85% target yang sebelumnya telah ditetapkan.


24

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatakan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara No.


a

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Pidana Perdata Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. Persentase pengiriman petikan putusan perkara pidana tepat waktu

b c

d

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100% 100% 100%

100% 88% 100%

100% 88% 100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-3 Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3 No.


a.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Pidana Perdata

Target 2015

100% 100%

Realisasi 2015

Capaian 2015

100% 88%

100% 88%

Berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK terdiri dari beberapa bundel yang harus dilengkapi sebelum dikirim ke Mahkamah Agung RI. Salah satu bukti atau ciri Pengelolaan perkara yang baik adalah selain pengiriman berkas tepat waktu juga kelengkapan data dalam Bundel A dan B tersebut yang harus dilampirkan harus lengkap. Pengukuran Indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat ketelitian dan kecermatan bagian Kasasi dan Peninjauan Kembali baik di bagian Pidana dan Perdata dalam pengiriman berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jumlah Perkara Kasasi dan PK baik perkara pidana yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI di tahun 2015 sebanyak 1 Perkara dan untuk perkara LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

25

perdata terdapat 22 berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung RI. Sehingga dapat disimpulkan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 88%. Hal ini berarti realisasi indikator ini tercapai 88%. Adapun kekurangan berkas PK tersebut adalah tidak adanya novum di dalam berkas yang dikirim. Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 3 No. c.

Indikator Kinerja Utama Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 100%

Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2015 telah melaksanakan penyitaan sebanyak 1301 kali. Penyitaan yang baik adalah penyitaan yang dilakukan tepat waktu dan tepat tempat. Dari 1301 penyitaan yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil melaksanakan keseluruhan penyitaan tersebut dengan tepat waktu dan tepat tempat, sehingga terealisasi 100% dengan capaian terget sebesar 100%. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ini maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 4 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan No. a

Indikator Kinerja Utama Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

2015

100%

100%

100%

Pengadilan Negeri Cibinong ditahun 2015 telah menerima 124 perkara perdata prodeo yang diajukan oleh masyarakat yang dilaksanakan dengan sidang keliling terpadu “one day service” di kecamatan Cibinong. Dari 124 Perkara Prodeo yang diajukan, Pengadilan


Pengadilan Negeri Cibinong

26

berhasil menyelesaikan perkara tersebut sehingga realisasinya menjadi 100%. Dengan Realisasi sebesar 100% berarti capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Produk hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong dapat berupa putusan dan penetapan hakim. Putusan hakim tidaklah bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan apabila tidak dapat dijalankan. Untuk itu Pengadilan Negeri Cibinong membuat sasaran “meningkatnya Kepatuhan Terahadap Putusan Pengadilan” yang diantaranya dapat diukur dengan indikator kinerja “Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan No.


a

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 100%

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong menerima 31 Permohonan Eksekusi yang diterima dibagian kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong. Dari 31 Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menindaklanjuti dan memproses semua

Permohonan Eksekusi yang

masuk, dengan membuat surat aanmaning atau bentuk tindak lanjut lainnya. Dengan demikian Realisasi ditahun 2015 untuk indikator ini adalah sebanyak 100% dari total permohonan yang masuk. 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang baik. Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan Standar Operational Prosedur yang berlaku. Sasaran ini dapat diukur dengan 2 (dua) Indikator utama yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Berikut tabel capaian dari sasaran ini :


27

Tabel Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan No.


a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

b.

Target 2015 100% 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 100%

100%

100%

Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 7 Pengaduan yang masuk ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri Cibinong. Ke-7 Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada terlapor yang kemudian memberikan balasan /penjelasan kepada para pelapor. Dengan demikian realisasi dari persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun 2015 ini mencapai 100% yang berarti capaian terhadap target mencapai 100%.. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong tidak mendapatkan pemeriksaan dari eksternal/Instansi lain diluar Mahkamah Agung RI. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam pelaksanaan anggaran juga tidak kalah penting adalah pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan dan laporan barang milik negara karena akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara merupakan elemen utama wujud pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selama kurun waktu tahun 2015, pelaksanaan kegiatan/program di Pengadilan Negeri Cibinong dibiayai oleh 2 (Dua) Dipa, yakni : DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Nomor : DIPA-005.01.2.613519/2014 dengan total anggaran sebesar Rp. 11.919.482.000,- dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) Nomor : DIPA-005.03.2.613520/2014 dengan total anggaran sebesar Rp. 307.475.000,-,Dipa Badan Urusan Administrasi terdiri dari 3 jenis belanja, yakni belanja pegawai. Total Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2015 sebesar Rp. 8.333.641.000,- dan diakhir tahun 2015 realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. /.333.631.307 atau sebesar 99.99 % (sisa anggaran Rp. 9.693,-). Berikut rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015


28

PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015

NO

KODE AKUN

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

3

URAIAN

PAGU

REALISASI Total

SISA

%

3,644,867,000

3,644,867,000

100

0

Belanja Pembulatan Gaji PNS

83,000

76,702

92

6,298

511121

Belanja Tunj. suami/istri PNS

311,686,000

311,685,160

100

840

4

511122

Belanja Tunj. anak PNS

87,427,000

87,426,448

100

552

5

511123

Belanja Tunj. struktural PNS

26,130,000

26,130,000

100

0

6

511124

Belanja tunjanga fungsional PNS

2,993,435,000

2,993,435,000

100

0

7

511125

Belanja Tunj. pph PNS

433,352,000

433,351,517

100

483

8

511126

Belanja Tunj. beras PNS

225,775,000

225,774,480

100

520

9

511129

Belanja Tunj. uang makan

588,100,000

588,100,000

100

0

10

511147

Belanja Tunj. uang duka PNS dalam dan luar negeri

1,000

0

0

11

511151

Belanja Tunj. umum PS

22,785,000

22,785,000

100

1,000 0

Pagu Anggaran untuk belanja Barang pada DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) DIPA-005.01.1.613519/2015 sebesar Rp. 936.841.000,-dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 931.927.765,- atau mencapai 99.47% dari Total Anggaran belanja barang yang disediakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :


29

PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015

NO

KODE AKUN

1

521211

Belanja bahan

2

524111

Belanja Perjalanan Biasa

3

524113

elanja perjalanan Transport Dalam Kota

4

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

5

521114

belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

6

521115

7

URAIAN

PAGU

REALISASI Total

%

SISA

6,000,000

5,952,240

99

47,760

74,730,000

70,871,000

95

3,859,000

6,068,000

6,040,000

100

28,000

374,005,000

374,004,875

100

125

7,728,000

7,335,025

95

392,975

Belanja Honor Operasional Satuan kerja

46,200,000

46,200,000

100

0

521119

Belanja barang Operasional Lainnya

10,960,000

10,959,120

100

880

8

521811

Belanja Barang Persediaan baranag Konsumsi

21,000,000

20,995,500

100

4,500

9

522111

Beban Langganan Listrik

192,000,000

191,939,421

100

60,579

10

522112

Beban Langganan Telpon

7,200,000

7,150,551

99

49,449

11

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

74,240,000

74,189,000

100

51,000

12

523121

80,600,000

80,326,033

100

273,967

13

523129

36,110,000

35,965,000

100

145,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pagu Anggaran untuk belanja Modal pada DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) DIPA-005.01.1.613519/2015 sebesar Rp. 2.643.584.749,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 5.415.251,- atau mencapai 99.79 % dari Total Anggaran belanja modal yang disediakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :


30

NO

KODE AKUN

1

532111

2

531211

3

531211

4

531211

Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pembangunan Ruang Tunggu Sidang

5

531211

Belanja Modal Rehab Gedung Kantor

URAIAN Belanja Modal Pengadaan CTS Server Belanja Modal Pengadaan Sarana Antrian Persidangan

PAGU

REALISASI

SISA

Total

%

45,000,000

44,849,999

100

150,001

110,000,000

109,441,750

99

558,250

195,000,000

194,480,000

100

520,000

299,000,000

294,900,000

99

4,100,000

2,000,000,000

1,999,913,000

100

87,000

Untuk Dipa Badan Peradilan Umum (DIPA 03) dengan Nomor : DIPA : 00503.2.01.613520/2015 Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 307.475.000,- dimana per 31 Desember 2015 berhasil terealisasi sebesar Rp. 303.360.800,- (Terserap 98,67 % dari total anggaran). Berikut tabel Pagu dan realisasi belanja dipa badan peradilan umum : PAGU DAN RELISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN PERDILAN UMUM PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015

NO

KODE AKUN

1

521211

2

521211

3

521211

4

521211

5

521211

Belanja bahan ATK Belanja penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan

6

521114

Pengiriman berkas perkara

URAIAN Belanja Bahan Pos layanan Hukum Belanja bahan Sidang Keliling Belanja Bahan Pembebasan permohonan


PAGU

REALISASI

SISA

Total

%

39,115,000

39,113,000

100

2,000

14,700,000

14,135,000

96

565,000

20,570,000

19,093,000

93

1,477,000

13,500,000

13,250,000

98

250,000

218,590,000

216,912,000

99

1,678,000

1,000,000

524,500

52

475,500

31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) dari Pengadilan Negeri Cibinong merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Cibinong, kerena pada (LKJlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2015. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan (LKJlP) maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan

tabel

keuangan

terlihat

kurang

sinerginya

perencanaan

dan

penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masamasa mendatang.


32

B. Saran Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Cibinong. beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong. 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP)sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Cibinong.

3. Pengadilan Negeri Cibinong harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKJlP) itu sendiri, 4.

Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015-2019.

5. Capaian sasaran dalam LKJlP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong dimasa yang akan datang. 6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 7.

Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.


33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

Recommend Documents