LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

LAKIP Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA JL. Yos Sudarso No. 42 Sempan Timika, Telp/Fax ( 0901 ) 321799 Website : www.pntimikakita.go.id i

LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika. Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/ SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun (PKT) 2016 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak. Timika, 05 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Denny Tulangow,SH.,MH NIP.196012221992121001

I


EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 Pengadilan Negeri Kota Timika, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2010-2014 yang sudah di review sesuai Renstra 2015 - 2019. dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), serta surat Sekretaris

Mahkamah

tanggal 17 November

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

: 516-1/SEK/KU.01/11/2015

2015, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Kota Timika berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. Dengan berakhirnya Tahun 2015, maka LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL”.

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………..…………. i EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)……………………………..……………………………………….. ii DAFTAR ISI………………………………………………………………………….………..……………………………………….. iii BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………….……….……………………………………... 1 A Latar Belakang…………………………………………………………………………………..…………………………………. 1 B Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………………………………………………………………………….. 3 C Sistematika Penyajian………………………………………………………………………………………………………….. 6 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA……………………………………………….…………….....

7

1.Visi dan Misi………………………………………………………………………………………………………………..…….... 8 2.Tujuan dan Sasaran Strategis……………………………………………………………………………………..……..…. 8 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………………………………………………….… 9 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sukoharjo……………………..…………………………..….… 11 B. Penetapan Kinerja Tahun 2014………………………………………………..…………………………………..….... 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………………………………….……………. 16 A Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)………….………………… 16 B Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)………………………..……... 19 C. Akuntabilitas Keuangan……………………………………………………………………………………………………… 36 BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………………….…………….……… 41 A Kesimpulan…………………………………………………………………..…………………………………………….……… 41 B Saran-saran……………………………………………………..………….…………………………………………….………. 42 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 3. Rencana Kinerja (RKT Tahun 2017 4. Reviu Indikator Kinerja Utama 5. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-1019 6. SK. Tim Peyusun LAKIP

iii

LKJiP Pengadilan Negeri Kota Timika 2015

BAB I - PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis. LAKIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MAlSEKl07/SKlIII/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara I kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XIIMPRl1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1


1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan

diri

pada

posisi

yang

dihormati

dan

disegani

dalam

kehidupan

bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian- penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua. Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kota Timika menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

2


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut

diserahkan

kepada

badan -

badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Pengadilan Negeri Kota Timika adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Mimika

berdasarkan Pancasila,

dengan

tugas

pokok

menerima,

memeriksa

dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika yakni:

1.

Ketua melakukan pengawasan internal mengenai : 1. Ketepatan waktu memulai persidangan . 2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. 3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan 4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang. 5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti . 6. Mengevaluasi

kinerja

Wakil

Ketua,

dan karyawan dibuat secara berjenjang. 3

Hakim,

seluruh

pejabat

Kepaniteraan


2.

Wakil Ketua melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua dan Melakukan pengawasan intern mengenai : 1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya. 2. Penataatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

3.

Hakim - Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan

serta

menandatanganinya,

mengemukakan

pendapat

dalam

musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. 4.

Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5.

Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 4


jalannya sidang

Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

9.

Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Kota Timika.

10. Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Timika, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Timika serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 12.

Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku.

13.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

5


C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar Ikhtisar Eksekutif . BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Kota Timika, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika serta strategi pemecahan masalah . BAB V Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

6


BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun 2009 merupakan akhir dari program lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2005 2009. Oleh karena itu pada tahun 2010 lembaga peradilan Mahkamah Agung telah merumuskan visi dan misi baru untuk lembaga Mahkamah Agung dan instansi vertikal di bawah yaitu pengadilan di tingkat banding dan tingkat pertama dalam sebuah cetak biru tahun 2010 - 2035. Dalam rangka melaksanakan cetak biru tersebut, pembahasan mengenai renstra terus dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan review renstra pada tahun 2014 dengan menetapkan sasaran-sasaran yang diperbarui. Berbagai perubahan dalam review renstra ini antara lain adalah penetapan visi yang lebih disesuaikan dengan visi pada Mahkamah Agung, tujuan, serta sasaran strategis. Dalam review sasaran strategis ini, indikator kinerja lebih bersifat operasional dan dapat terukur. Berikut visi dan misi mahkamah agung dan Pengadilan Negeri Kota Timika. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan

terprogram

secara

sistematis

melalui penataan,

penertiban,

perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019.

7


1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika. Visi Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Jujur dan Adil” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kota Timika, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi. 4. Memperbaiki pelayanan yang cepat dan tepat. 5. Menjaga kemandirian pengadilan. Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Timika bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kota Timika dan rencana strategis yang tepat dan menyeluruh agar permasalahan-permasalahan yang muncul dapat terselesaikan dengan baik dan hal tersebut secara langsung akan menciptakan suatu lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Kota Timika agar bisa menjadi “Mewujudkan Peradilan yang jujur dan adil di Tanah Amungsa Bumi Kamoro” dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila: 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana.

8


Sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Ada 10 (sepuluh) sasaran strategis yang menjadi prioritas Pengadilan Negeri Kota Timika yang hendak dicapai. Kesepuluh sasaran strategis yang tersebut adalah: 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan tertib administrasi persidangan. 4. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi. 5. Peningkatan kualitas SDM. 6. Peningkatan pengawasan. 7. Peningkata aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. 8. Peningkatan penyediaan bantuan Hukum (perkara perdata) untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. 9. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 10. Peningkatan sarana dan prsasarana di Pengadilan Negeri Kota Timika.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Sepuluh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

9


4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. 6. Panggilan sidang dilaksanakan dengan patut dan sah.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Mengusulkan Hakim, Pegawai untuk mengikuti diklat. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.

10


Recana Kinerja Tahun 2015 Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun Angaran : 2015

Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase perkara yang diselesaiakan : 1. Perdata

100%

2. Pidana

100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Tertib perkara administrasi

1. Perdata

100%

2. Pidana

100%

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Sumber Daya Manusia yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

11

100%

100%

100%

100%


Pengawasan yang berkualitas

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

a. Persentase pengaduan yang

100%

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

Persentase proses penyelesaian

100%

perkara yang dipublikasikan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

12

100%


Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Anna Cherly Rampengan

Jabatan

: Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Denny Tolangow, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Timika, 5 Januari 2015 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika

Denny Tulangow,SH.,MH NIP.19601222 199212 1 001.

Anna Cherly Rampengan NIP. 19631002 198212 2 001

13


Penetapan Kinerja Unit Organisasi

: Pegadilan Negeri Kota Timika

Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase perkara yang diselesaiakan : 1. Perdata

100%

2. Pidana

100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1. Perdata 100%

2. Pidana

100% Tertib perkara administrasi






100%

100%

100%


100%


100%

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

14

100%




Penyediaan Sarana dan

Persentase pengadaan sarana dan

Prasarana

100%

perkara yang dipublikasikan 100%

Prasarana Jumlah Anggaran : DIPA 01 Rp. 4.771.640.000,DIPA 03 Rp. 179.780.000,Timika, 05 Januari 2015 Pihak Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika


Pihak Kedua Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika

Anna Cherly Rampengan NIP.196310021982122001

15


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Pengkuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/ realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2015 di satuan kerja Pengadilan Negeri Kota Timika. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing masing kegiatan yang ditargetkan.

1. Pengukuran kinerja eselon I Badan Peradilan Umum tahun 2015 Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2015, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2015 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

16


Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Kota Timika JUMLAH

Prosentase penyelesaian

N

PERKARA PIDANA

1

Sisa tahun 2014

13

-

5

Biasa

:

80%

2

Masuk dalam tahun 2015

63

-

25

Singkat :

0%

3

Putus tahun 2015

63

-

22

Khusus :

73%

4

Terdakwa / Jaksa minta banding

16

100%

5

Terdakwa / Jaksa minta Kasasi

7

100%

6

PK ( Peninjauan Kembali )

-

0%

7

Terdakwa minta grasi

-

0%

N O

PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS

Biasa

singkat

khusus

JUMLAH Cepat/ringan Lalu lintas

Posentase Penyelesaian

1

Sisa tahun 2014

-

-

2


-

570

Cepat/ringan:

100%

3

Putus tahun 2015

-

570

Lalu lintas :

100%

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Kota Timika N O 1

Prosentase Penyelesaian

Sisa tahun 2014

26

2


62

3

Putus tahun 2015

61

4

Dicabut tahun 2015

9

5

Para pihak minta banding

6

100%

6

Para pihak minta Kasasi

6

100%

7

PK ( Peninjauan Kembali )

1

100%

JUMLAH

PERKARA PERDATA GUGATAN

N O 1

Sisa tahun 2014

2

2


78

3

Putus

76

4

Dicabut

1

JUMLAH

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

JUMLAH

PERKARA MEDIASI

Gugatan :

69%

Prosentase Penyelesaian

Permohonan : Permohonan : 98% Prosentase

Jumlah Perkara yang di mediasi

32

Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian

0

0%

57

80%

4

11%

Perkara yang selesai dlm waktu 5 bulan Perkara yg selesai dlm waktu lebih dari 5 bulan

Permohonan eksekusi

-

Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

2

17

100%

95%


Tabel 3. Rasio Hakim terhadap perkara Jumlah majelis hakim tahun 2015

Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2015

5 majelis

Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara

Perdata :62

4,1 perkara

Pidana

19 perkara

:95

Dengan rata-rata jumlah majelis 5 (lima) selama tahun 2015, maka untuk perkara perdata masing-masing majelis menangani 4 atau 5 perkara selama satu tahun. Dan untuk perkara pidana masing-masing majelis rata-rata menangani 19 perkara dalam satu tahun. Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana strategis

yang

telah disusun

pada Pengadilan Negeri

Kota Timika

akan

diperoleh data sebagai berikut: N o

Sasaran

Meningkatnya 1 penyelesaian . perkara

o

Indikator Kinerja

Target (%)

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan h. Prosentase perkara pidana singkat yang Diselesaikan i.

Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (Enam) bulan m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan Peningkatan 2 akseptabilitas putusan hakim

a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

18

Realisasi (%)

%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

69%

69%

100%

80%

80%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

73%

73%

100%

100%

100%

95%

80%

80%

10%

11%

11%

100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

81%

81%

91%

91%

100% 100%

100%

99%


h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi

Peningkatan 3 . efektifitas pengelolaan perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan 4 aksesibilitas . masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

5 Meningkatnya .kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya 6 kualitas . pengawasan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkar yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

masyarakat

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0%

100

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

0% 100%

0%

0%

100%

100% 100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Kota Timika telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

19


Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN

TARGET

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

REALISASI

CAPAIAN %

0%

0%

100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat

100% 100% 100% 100% 100%

69% 95% 80% 0% 100%

69% 95% 80% 0% 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

85%

85%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

0%

15 %

15 %

 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kota Timika menerima gugatan perkara perdata sebanyak 62 perkara, dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut

tidak ada yang

menjadi akta perdamaian. Oleh karena itu tidak ada perkara gugatan perdata yang dapat diselesaikan secara mediasi dalam tahun 2015 . Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Ketidakhadiran pihak yang

beperkara langsung atau yang

bersangkutan

dan

hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi 20


sebagai sarana untuk mencapai perdamaian; 4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

 Persentase sisa perkara yang diselesaikan:  Perdata  Pidana Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 26 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara gugatan diselesaikan seluruhnya sebanyak

26 sehingga

capaiannya 100%. Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2014 sebanyak 2 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara Permohonan diselesaikan seluruhnya sebanyak 2 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2014 sebanyak 13 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 13 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Pidana Khusus Tahun 2014 sebanyak 5 perkara dan pada Tahun 2015 21


diselesaikan seluruhnya sebanyak 5 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

1

Januari

2

MASUK

SISA AKHIR

4

4

25

Pebruari

6

4

27

3

Maret

7

5

29

4

April

11

5

35

5

Mei

4

8

31

6

Juni

5

7

28

7

Juli

2

6

24

8

Agustus

5

6

23

9

September

5

11

16

10

Oktober

4

4

16

11

November

8

3

20

12

Desember

1

4

17

62

67

21

JUMLAH

26

PUTUS

26

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, dan banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam

taraf

pemeriksaan

ada

yang

masih

dalam

tahapan,

replik,

duplik,pembuktian/saksi bahkan masih tahap panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar kabupaten Mimika serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Perkara Permohonan Perdata Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 95% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 78 perkara, diselesaikan sebanyak 76 perkara dan sisa 2 perkara capaiannya 95 %. 22


KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

MASUK

2

PUTUS

SISA AKHIR

9

5

6

Pebruari

5

6

5

3

Maret

4

3

6

4

April

8

12

2

5

Mei

9

9

2

6

Juni

9

4

7

7

Juli

8

9

6

8

Agustus

10

11

5

9

September

3

3

5

10

Oktober

4

7

2

11

November

6

4

4

12

Desember

3

4

3

78

78

2

JUMLAH

2

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 atau masuk diakhir bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi bahkan baru ditentukan tanggal sidangnya yang mana akan disidangkan awal tahun 2016.

Perkara Pidana Biasa Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 80% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 88 perkara, diselesaikan sebanyak 85 perkara dan sisa 16 perkara capaiannya 80 %. KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

13

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

5

3

15

Pebruari

8

4

19

3

Maret

6

11

14

4

April

6

6

14

5

Mei

-

5

9

23


6

Juni

2

5

6

7

Juli

10

1

15

8

Agustus

7

6

16

9

September

8

7

17

10

Oktober

6

5

18

11

November

4

8

14

12

Desember

3

6

11

65

67

11

JUMLAH

13

Perkara Pidana Khusus Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 73% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 sebanyak 5 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 25 perkara, diselesaikan sebanyak 22 perkara dan sisa 8 perkara capaiannya 73 %. KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

PUTUS

SISA AKHIR

5

3

7

Pebruari

-

4

3

3

Maret

4

3

4

4

April

1

-

5

5

Mei

5

6

4

6

Juni

1

2

3

7

Juli

4

5

2

8

Agustus

4

1

5

9

September

1

2

4

10

Oktober

-

-

4

11

November

2

1

5

12

Desember

2

3

4

29

30

4

JUMLAH

5

MASUK

5

Perkara Pidana Singkat Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 dan pada tahun 2015 tidak terdapat perkara singkat. 24


KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

-

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

-

-

-

Pebruari

-

-

-

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

November

-

-

-

12

Desember

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

Perkara Pidana Cepat/Ringan KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015

NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

MASUK

-

PUTUS

SISA AKHIR

-

-

-

Pebruari

-

-

-

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

November

-

-

-

12

Desember

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

25


Perkara Pidana Lalu-lintas Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah saldo

tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 570 perkara, diselesaikan sebanyak 570 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA LALULINTAS DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

49

49

Pebruari

26

26

3

Maret

81

81

4

April

-

-

5

Mei

25

25

6

Juni

124

124

7

Juli

31

31

8

Agustus

-

-

9

September

-

-

10

Oktober

31

31

11

November

89

89

12

Desember

-

-

-

SISA AKHIR

JUMLAH

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 2.

SASARAN Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 100% - Kasasi 100% - Peninjauan Kembali 100%

26

REALISASI

100% 100% 100%

CAPAIAN (%)

100% 100% 100%


 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

 Banding. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus terdiri dari: - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 61 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 6 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 55 perkara. -

Perkara pidana yang diputus sebanyak 85 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 69 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 124 dibagi jumlah putusan sebanyak 146 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 84,93 %. 100 80PERKARA 2014

PUTUS

60PERKARA PERDATA 40

PERKARA PIDANA

20

JUMLAH

MENERIMA

BANDING

55

6

85 North

69

16

146

124

22

East61 West

0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

70 60 50 PUTUSAN PERDATA 2015 PUTUSAN PIDANA 2015

40 30 20 10 0 MENERIMA

BANDING

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai. 27


 Kasasi Pada tahun 2015 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Timika terdiri dari: -

Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 6 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 0 perkara.

-

Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 16 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 9 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu

jumlah

putusan

yang

tidak

mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 9 dibagi jumlah putusan sebanyak 13 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 69,23 % TAHUN 2014

PUTUS BANDING

MENERIMA

KASASI

6

0

6

PERKARA PIDANA

16

9

7

JUMLAH

22

9

13

PERKARA PERDATA

16 14 12 10 PUTUSAN PERDATA 2015 8

PUTUSAN PIDANA 2015

6 4 2 0 MENERIMA

KASASI

Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut: 1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan Banding. 28


 Peninjauan Kembali Pada tahun 2014 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Timika, terdiri dari: -

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 0 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 0 perkara.

- Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 0 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 0 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 1 dibagi jumlah putusan sebanyak 0 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 0 %.

TAHUN 2013

PUTUS KASASI

MENERIMA

PK

PERKARA PERDATA

0

0

1

PERKARA PIDANA

0

0

0

JUMLAH

0

0

1

1 0.9 0.8 0.7 0.6 PUTUSAN PERDATA 2015

0.5

PUTUSAN PIDANA 2015

0.4 0.3 0.2 0.1 0 MENERIMA

PK

Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 29


2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut. 3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : TARGET

SASARAN

REALISASI

CAPAIAN %

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada pengadilan negeri Kota Timika tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%, di Pengadilan Negeri Kota Timika Banding yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 6 maupun pidana sebanyak 16 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 %. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada pengadilan negeri Kota Timika tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Kota Timika Kasasi yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 6 maupun pidana sebanyak 7 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara yang diajukan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2015 dalam perkara perdata sebanyak 1 perkara dan perkara pidana sebanyak 0 Perkara dan semua sudah lengkap sehingga capaian akuntabilitasnya sebesar 100 % , Berkas perkara yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kota Timika secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, 30


hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kota Timika setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2014 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Kota Timika secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Kota Timika jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2015 sebanyak 798 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 798 Berkas Perkara. Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Kota Timika langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan

perkara

kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah berjalan dengan baik;

c. Prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan

isi putusan tepat waktu , tempat dan para pihak. Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Kota Timika semua pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara 31


yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Kota Timika semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat w aktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanaka oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang , Di Pengadilan Negeri Kota Timika pelaksanakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2015 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika sebanyak 150 perkara dan diputus sebanyak 146 perkara, terdiri dari: REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

PERKARA

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA 2015

1

Perdata Gugatan

26

62

61

27

2

Pidana Biasa

13

63

63

13

3

Pidana Khusus

5

25

22

8

4

Pidana Pemilu

0

0

0

0

5

Pidana Singkat

0

0

0

0

39

150

146

48

JUMLAH

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 adalah 150 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2015 terdiri dari 3 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 : 50.

32


Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : TARGET

SASARAN

REALISASI

CAPAIAN %

yang

100%

nihil

Nihil

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus .

100%

100%

100%

a. Persentase diselesaikan

a.

perkara

prodeo

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 tidak ada

perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu tidak ada

perkara prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil .

b.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi CTS yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Negeri Kota Timika telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

33


Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : TARGET

SASARAN

REALISASI

CAPAIAN %

Persentase

permohonan

eksekusi

atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

100 %

100 %

100 %

hukum tetap yang ditindaklanjuti Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya ditambah permohonan eksekusi perkara perdata tahun ini . Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2014 ada sisa 2 dan

permohonan eksekusi yang diajukan Tahun 2015 adalah 0 sedangkan yang sudah di

tindak lanjuti adalah 2 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah 2 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kualitas pengawasan berkualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Realisasi

%

100 %

Nihil

Nihil

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan 100 % eksternal yang ditindaklanjuti

Nihil

Nihil

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indicator kinerja yaitu : a.

Persentase pengaduan masyarakat yang dindaklanjuti

b.

Persentase temuan ditindaklanjuti

hasil

pemeriksaan

internal

dan

eksternal

yang

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut : 34


NO

BULAN

PENGADUAN

PENGADUAN TELAH

PENGADUAN BELUM

MASUK

DITELAAH/PROSES

DITELAAH/BELUM DIPROSES

1

Januari

-

-

-

2

Pebruari

-

-

-

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

November

-

-

-

12

Desember

-

-

-

Nihil

Nihil

Nihil

JUMLAH

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

35


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

2.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA ( 0 1 ) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.421.640.000,- (Empat Milyar Empat ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Rubu Rupiah), namun adanya revisi pada belanja Modal DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 4.771.640.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Enam ratus empat Puluh Ribu Rupiah). Dan Jumlah anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 129.780.000,- namun adanya revisi sehingga Total Pagu sebesar Rp. 179.780.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kota Timika tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1.

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp)

PAGU REVISI (Rp)

REALISASI

%

(Rp) 1

Belanja Pegawai

3.745.737.000

3.745.737.000

3.466.813.678

92,55%

2

Belanja Barang

634.403.000

634.403.000

554.643.900

87,43%

3

Belanja Modal

41.500.000

350.000.000

4.421.640.000

4.771.640.000

JUMLAH

386.375.000 98.69% 4.407.832.578

92,48%

1. Belanja Pegawai Belanja

pegawai

meliputi

belanja

pegawai

mengikat

dan

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

36

tidak

mengikat

yang


a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika sebesar Rp. 3.745.737.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh ribu Rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.467.373.490,- (Tiga Milyar Empat Ratus enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) pengembalian

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp.

dengan

559.612,- (Lima Ratus Lima Puluh

Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga total realisasi Belanja Pegawai Netto sebesar Rp. 3.466.813.678,- (Tiga Milyar Empat Ratus enam Puluh enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam ratus tujuh Puluh Delapan Rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 92,57 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU 1.014.547.000

REALISASI

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

20.000

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

61.534.000

69.600.914 113,11

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

21.047.000

23.950.011 113,79

5

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

15.730.000

20.410.000 129,75

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

10

511135

Belanja Tunj. Daerah Terpencil

11

511138

Belanja Tunj. Khusus Papua PNS

12

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

13

511157

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim

97,51

1.114.365.000

76,30

365.169.000

205.520.841

56,28

191.400.000

37

19.502

1.460.550.000

64.187.000

Total Belanja Pegawai

1.262.388.560 124,43

74.103.850 115,45 184.710.000

96,50

46.800.000

47.175.000 100,80

216.660.000

222.085.000 102,69

28.893.000

26.085.000

90,28

259.200.000

216.000.000

83,33

3.745.737.000

3.466.813.678

92,57


c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 278.923.322,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp. 559.812,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), sehingga sisa pagu Belanja Pegawai Netto sebesar Rp. 278.923.322,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 7,45 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran

2015

di

lingkungan

Pengadilan

Negeri

Kota

Timika

sebesar

Rp. 634.403.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat ratus Tiga Ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Kota Timika.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 554.643.900,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 87,43 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO I

KODE AKUN

PAGU

KEGIATAN

(Rp.)

52 521211

Belanja Bahan

522151

Belanja Jasa Profesi

524111

Belanja Perjalanan Biasa

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

%

634.403.000

554.643.900 87,43

18.050.000

13.574.600 75,21

2.000.000

1.000.000 50,00

169.780.000

150.544.600 88,67

1.100.000 17.440.000

38

REALISASI

1.100.000

0,00

12.572.400 72,09


521111

Belanja Keperluan Perkantoran

136.236.000

131.373.600 96,43

521113

Belanja Penambah daya Tahan Tubuh

521114

Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

16.140.000

16.108.000 99,80

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

39.600.000

33.600.000 84,85

521119

Belanja Lainnya

3.950.000

3.948.800 99,97

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

30.197.000

12.876.800 42,64

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Materai dan Leges

522111

Belanja Langganan Listrik

522112

Belanja langganan telepon

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

900.000

Barang Operasional

Total Belanja Barang

900.000

100

120.000

120.000

65.000.000

62.790.900

96,60

2.000.000

1.702.100

85,11

17.000.000

14.314.400

84,20

114.890.000

99.217.700

86,36

Rp. 634.403.000

Rp. 554.643.900

100

87,43

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 79.759.100,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 12,57 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Negeri Kota Timika mendapat PAGU untuk belanja modal sebesar Rp. 391.500.000,-

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal Belanja Modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran

2015

di

lingkungan

Pengadilan

Negeri

Kota

Timika

sebesar

Rp. 41.500.000,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada bulan Juni Tahun 2015 mendapat penambahan anggaran APBN-P sebesar

Rp

350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan kerja Pengadilan Negeri Kota Timika.

39


b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 386.375.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 98,69 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO I

KODE

PAGU

KEGIATAN

AKUN

REALISASI

(Rp.)

52

391.500.000

346.375.000

% 98,69

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

41.500.000

39.930.000 75,21

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

150.000.000

148.845.000 99,23

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

200.200.000

197.600.000 98,80

Total Belanja Barang

Rp. 391.500.000

Rp. 346.375.000

98,69

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 5.125.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 1,31 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM Program peningkatan manajemen peradilan umum No Kegiatan

Pagu (Rp.)

a

Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

b

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

c

Penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama

d

Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan

e

Penyampaian berkas perkara kasasi,PK, dan Grasi yang

lengkap dan tepat waktu Total

Realisasi (Rp.)

%

36.160.000

36.159.100

99,98%

4.370.000

4.370.000

0,00%

35.000.000

34.000.000

97,14%

102.500.000

99.088.700

96,67%

1.750.000

1.517.900

86,74%

179.780.000

175.135.700

97,42%

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 4.644.300,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja Barang sebesar 2,58 % dari total pagu yang tersedia.

40


BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2015 adalah : * Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. * Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. * Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. * Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target. * Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. * Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

41


2.

Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Kota Timika diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. SARAN - SARAN Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem LKJIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

Timika, 05 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Denny Tulangow,SH.,MH NIP. 19601222 199212 1 001

42

Daftar Lampiran:

Bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Matrik Indikator Kinerja Utama Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika 2015-2019 Perjanjian Kinerja Tahunan 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika Rencana Kinerja Tahun 2017

…

43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Ketua Wakil ketua

Majelis Hakim

Panitera/sekretaris

Wakil Panitera

Kepaniteraan Perdata

Wakil Sekretaris

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Hukum

Urusan Umum

Kelompok tenaga fungsional PaniteraPengganti dan Juru sita

Keterangan: : Garis Tanggung Jawab : Garis Koordinasi

Urusan Keuangan

Urusan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 1. Nama Unit Organisasi

: Pengadilan Negeri Kota Timika

2. Tugas

: Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.

3. Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang di mediasi

X 100 %

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris

X 100 % Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

X 100 %

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan

f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan

h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporankn Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)


g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

X 100 %


X 100 %




X 100 %

X 100 %



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (diluar sisa perkara)



X 100 %

k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


X 100 %

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan grasi Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi Jumlah putusan

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi Jumlah putusan

Majelis Hakim


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim dan

Laporan

X 100 %

X 100 %

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu Jml putusan

X 100 %

X 100 %

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah permohonan penyitaan dengan

e. Ratio Majelis Hakim


X 100 %

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Majelis Hakim

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

X 100 %

4.

5.

terhadap perkara

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan Laporan Tahunan

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan hasil survey independe n





Kepanitera/Kesekreta Riatan




Peningkatan d. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice) e. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan Jumlah responden yang disurvey

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hokum

X 100 %

X 100 %

X 100 %

Jumlah amar putusan perkara yang di website Jumlah putusan

X 100 %

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata

X 100 %

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima





X 100 %

Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan eksternal

X 100 %

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Biasa Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat - Pidana Khusus - Pidana Lalu Lintas Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

2015 % 85

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 % % % 90 90 95

2019 % 100

90 90 90

90 90 90

90 90 90

95 95 95

100 100 100

85 85 90 90 90 95 100 80

85 90 85 90 90 95 100 85

90 90 90 95 95 95 100 90

95 95 95 100 95 95 100 95

95 95 95 100 100 95 100 95

15

25

30

40

40

85

90

90

95

100

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

- Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan Tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang Ditindaklanjuti

75 90 90

75 90 90

75 95 95

80 90 100

95 100 100

85 80 90 95 95

85 85 95 95 100

90 90 95 100 100

95 95 95 100 100

95 95 100 100 100

95

100

100

100

100

95

95

100

100

100

90

90

90

90

95

90 70

90 70

100 70

100 75

100 80

90

90

90

90

95

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 NO

7.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan c. Prosenase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan k. Prosentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima)

TARGET (%) 100 100 100 100 95 95 95 100 100 80 100 95

10

PROGRAM

ANGGARAN

Peningkatan penyelesaian perkara

179.780.000

8.

9.

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara

Bulan a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas

100

Peningkatan dukungan manajemen Peradilan Umum

95 100

100 95 95 100

100 100

100 100

95 100 90

Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum

10.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

11.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

12.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

-

Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum

80

95

85

100 100

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015-2019 Tujuan Strategis

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri

Kota

Timika

dapat

memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

I

II

III

IV

V

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

1. Meningkatnya penyelesaian perkara











2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim



















































3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ANNA CHERLY RAMPENGAN

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: DENNY TULANGOW, SH., MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Timika, 05 Februari 2016 Pihak Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika


Pihak Kedua Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2016 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA f.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan h. Persentase perkara yang diselesaikan i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali g. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis i. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak j. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. k. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara l. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

TARGET 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

100 % 100 % 100%

DIPA No. SP.DIPA – 005.01.2.614890/2016 Rp. 7.873.110.000,DIPA No. SP.DIPA – 005.03.2.614891/2016 Rp. 146.318.000,Jumlah Total Anggaran DIPA Tahun 2015 : Rp. 8.019.428.000,(Delapan Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Timika, 05 Februari 2016 Pihak Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika


Pihak Kedua Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika


Recana Kinerja Tahunan Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun Angaran : 2017

Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase perkara yang diselesaiakan : 1. Perdata 2. Pidana

100% 100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Tertib perkara administrasi

1. Perdata

100%

2. Pidana

100%






100%

100%

100%


100%


100%

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang

100%

ditindaklanjuti


Penyediaan Sarana dan Prasarana


100%

perkara yang dipublikasikan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Timika, 05 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika


100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

Recommend Documents