LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING Jl. Jenderal Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Telp. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016 (0753) 20008, Fax. (0753) 20163 website : www.pn-lubuksikaping.go.id email : [email protected]

0

KATA PENGANTAR uji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya

P

telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, selain menguraikan capaian kinerja tahun 2016 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2015-2019. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini dapat tersusun. Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

MUARIF,SH NIP. 196906051996031003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal

51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok: 1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama; 2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku; Sedangkan Fungsinya adalah : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradailan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2016 yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan tersebut, dilaksankan melalui penggunaan anggaran tahun 2016 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

2

Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan CTS (server), pengadaan Perangkat Pengolah Data, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dan Pemasangan Keramik Kantor. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.


3

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ 7 B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi ............................................................... 9 C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP ............................................................. 10 D. Sistematika Penyajian Laporan ................................................................. 10

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 ........................................ 12 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016........................................................... 16 C. Rencana Kinerja Tahun 2016.................................................................... 17 D. Penetapan Kinerja Tahun 2016................................................... ............... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Akuntabilitas Kinerja.................................................................................. 21 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan.............................................................. 21 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran ....................................................... 23 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ......... ............................................................24 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara .................................... 24 2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim .......................... 32 3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ............................................................................................... 33 4. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice) .............................................................. 34 5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan .................................... 34 6. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ....................... 35 C. Akuntabilitas Keuangan ..............................................................................36 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................... 40 B. Saran-saran .............................................................................................. 41 LAMPIRAN


4

DAFTAR TABEL

NO

NAMA TABEL

HAL

1

Jumlah Pegawai

8

2

Reviu Renstra Tahun 2015-2019

13

3

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016

16

4

Rencana Kinerja Tahun 2016

17

5

Penetapan Kinerja Tahun 2016

19

6

Pengukuran Kinerja Kegiatan

22

7

Pengukuran Kinerja Sasaran

23

8

Pengukuran Kinerja Penyelesaian Perkara

25

9

Data Perkara Pidana Tahun 2013-2016

26

10

Data Perkara Perdata Tahun 2013-2016

28

11

Data Perkara Pidana Tahun 2016

28

12

Rincian Data Perkara Pidana Tahun 2016

29

13

Data Perkara Perdata Tahun 2016

30

14

Rincian Data Perdata Pidana Tahun 2016

31

15

Pengukuran Kinerja Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

32

16

Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

33

17

Ratio Hakim Terhadap Perkara

34

18

Pengukuran Kinerja Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

34

19

Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Pengawasan

34

20

Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas SDM

35

21

Alokasi DIPA Tahun 2016

36

22

Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2016

36

23

Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2016

37

24

Alokasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2016

38

25

Realisasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2016

39


5

DAFTAR GRAFIK

NO

NAMA GRAFIK

HAL

1

Perkara Pidana Tahun 2016

28

2

Rincian Perkara Pidana Tahun 2016

29

3

Perkara Perdata Tahun 2016

30

4

Rincian Perkara Perdata Tahun 2016

31

5

Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

37

6

Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Lubuk SIkaping Tahun 2016

38


6

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undangatau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governmance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

7

akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17

November 2016 dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Permen PAN-RB No 29 Tahun 2010 mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2016, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai No

Tenaga Teknis

Jumlah (orang)

Keterangan

1

Ketua

1

Aktif

2

Wakil Ketua

1

Aktif

3

Hakim

4

Aktif

4

Panitera

1

Aktif

5

Sekretaris

1

Aktif

6

Wakil Panitera

1

Aktif

7

Panitera Muda

2

Aktif

8

Kepala Sub Bagian

3

Aktif

9

Panitera Pengganti

5

Aktif

10

Jurusita

2

Aktif

11

Jurusita Pengganti

1

Aktif

12

Staf Pelaksana

4

Aktif

Jumlah

26

Untuk Tenaga kontrak atau pekerja tidak tetap yang dibayar DIPA Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga security/satpam, 2 (dua) orang tenaga supir dan 4 (empat) orang tenaga cleaning service.


8

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping meliputi Pemerintah Kabupaten Pasaman. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Adapun fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping antara lain :

1. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi

peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

perencanaan, IT, kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umu kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, serta Umum dan Keuangan).

6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan


9

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP 1. Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Thun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. D. Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN, yang menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan tentang LKjIP, yang dituangkan dalam : a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan d. Sistematika Penyajian Laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada Tahun 2015 yangh berisikan antara lain : a. Indikator Kerja Utama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.


10

b. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2015 dan c. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan d. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016. BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA,

menguraikan

tentang

capaian

kinerja

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang dipaparkan dalam : a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan BAB IV

PENUTUP, menguraikan : a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah, c. Pemecahan Masalah.

Lampiran

Terdiri dari : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 dan Indikator Kinerja Utama (IKU), S.K. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Rencana Kinerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2016-2020 mdan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, S.K. Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, S.K. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, Pernyataan Telah Direviu, Checklist Reviu.


11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur

peradilan

dalam

rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.


12

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

13

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 2. Tabel Reviu Renstra 2015-2019 No

SAS AR AN

INDIK ATOR KINERJA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Pidana b. Perdata c. Persentase perkara yang diselesaikan c. Pidana d. Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

2

3

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

100%

100% 100% 100% 100%

98% 94%

98% 94%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

98% 95%

2018

98% 95%

2019

98% 96%

0%

0%

0%

0%

0%

95% 98% 99%

95% 98% 99%

95% 98% 99%

95% 98% 99%

95% 98% 99%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%


14

4

5

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

S t r a t e g i Program

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Matriks Pendanaan (Rupiah) 2015

2016

2017

2018

2019

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

3.462.870.000

3.208.484..000

5.420.172.000

6.161.678.000

6.752.378.000

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

50.485.000

88.685.000

41.550.000

113.300.000

114.200.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1.024.000.000

501.000.000

355.800.000

1.100.000.000

1.000.000.000


15

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : W3.U5/34/KP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ,dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) NO

SASARAN

1


INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN

SUMBER DATA

a. Persentase mediasi Jumlah Perkara Mediasi yg menjadi akta perdamaian x yang menjadi akta Jumlah sisa perkara yang dimediasi perdamaian

100% Hakim Mediasi

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana

100%

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

100%



Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 100% maksimal 5 bulan x Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



c. Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan x Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan x Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Panitera


e. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan x yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dalam jangka waktu dari 5 bulan lebih dari 5 bulan

100%



2


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum x Jumlah putusan

100%

Majelis Hakim


3


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x Jumlah berkas yang diajukan Kasasi

100%

Panitera


b. Persentase berkas yang Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis diregister dan siap x didistribusikan ke Jumlah berkas perkara yang diterima Majelis

100%

Panitera


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

Panitera dan Jurusita


100%

Panitera dan Jurusita


Catatan : Lengkap = terdiri dari bundle A dan B

Jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu x Jumlah putusan

d. Persentase penyitaan Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat tepat waktu dan tempat x


16

Jumlah permohonan penyitaan e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4


5

6

a. Persentase prodeo diselesaikan

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

perkara yang

Jumlah perkara prodeo diselesaikan x Jumlah perkara prodeo

100%





Kepaniteraan dan Kesekretariatan


b. Persentase (amar) Jumlah amar putusan perkara yang di website x putusan perkara (yang Jumlah putusan menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas dalam waktu maksimal perkara yang menarik perhatian masyarakat 1 hari kerja sejak (publik) diputus.

100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang distindaklanjuti x Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

100% Ketua Pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti x Jumlah pengaduan masyarakat

100% Ketua Pengadilan Panitera

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti x Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal


Panitera

100%

Ketua Pengadilan Panitera



C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2016 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 No 1.

SASARAN

INDIK ATOR KINERJA

TARG ET


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

5%


100% 100%

100% 100% 17

2.

3.

4.

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim



5.


6.


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

95% 98% 99% 100%

100% 100%

100% 1 : 13 100% 100%

100%

100% 100%

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

18

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai berikut: Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2016 No 1.

2.

3.

4.

S A S A R A N

INDIK ATOR KINERJA

TARG ET


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5%

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim




100% 100%

100% 100% 100%

100%

95% 98% 99% 100%

100% 100%

100% 1 : 13 100% 100%

19

5.


6.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


100%

100% 100%

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengukuran kinerja mencakup : 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

21

target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Table 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan No

SASARAN

IN DI K AT O R KI N ER J A

TARGET

1.


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

5%

5%

5%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

100%

100%

100%

95% 98% 99% 100%

95% 98% 99% 100%

95% 98% 99% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 : 13

1 : 13

1 : 13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.

3.

4.

5.



Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap


REALISASI CAPAIAN

22

6.

putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana Kerja. Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Table 7. Pengukuran Kinerja Sasaran No

SASARAN


TARGET

1.


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Perdata d. Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal e. Perdata f. Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

5%

5%

5%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

100%

100%

100%

95% 98% 99% 100%

95% 98% 99% 100%

95% 98% 99% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.

3.




REALISASI CAPAIAN

23

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

1 : 13

1 : 13

1 : 13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengukuran Pencapaian Sasaran memiliki nilai yang sama dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan dikarenakan Penetapan Kinerja Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2016 dengan target yang sama.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:


24

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Penyelesaian Perkara KINERJ A UTAM A Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIK ATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

a.

TARGET (%) 5%

REALISASI

(%) 5%

CAPAIAN (%) 5%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

90% 95% 100%

100%

100%

100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Pidana

Tahun 2013, sisa perkara tahun lalu sebanyak 4 perkara, perkara yang masuk sebanyak 50 perkara, perkara yang putus sebanyak 39 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2013 sebanyak 15 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2013 diperoleh dari perkara yang diputus tahun 2013 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 39 perkara dibagi dengan 50 perkara ditambah 4 perkara dikalikan 100% atau 39 perkara dibagi dengan 54 perkara dikalikan dengan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2013 adalah 72,22%.

Tahun 2014, sisa perkara tahun lalu sebanyak 15 perkara, perkara yang masuk sebanyak 89 perkara, perkara yang putus sebanyak 99 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2014 sebanyak 5 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 diperoleh dari perkara yang diputus tahun 2014 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 99 perkara dibagi dengan 89 perkara ditambah 15 perkara dikalikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

25

100% atau 89 perkara dibagi dengan 99 perkara dikalikan dengan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2014 adalah 95,19%.

Tahun 2015, sisa perkara tahun lalu sebanyak 5 perkara, perkara yang masuk sebanyak 64 perkara, perkara yang putus sebanyak 69 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2015 sebanyak 0 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 diperoleh dari perkara yang diputus tahun 2015 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 69 perkara dibagi dengan 64 perkara ditambah 5 perkara dikalikan 100% atau 69 perkara dibagi dengan 69 perkara dikalikan dengan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2015 adalah 100%.


Data Keadaan Perkara Pidana Tahun 2013 sampai 2016 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tabel 9. Data Perkara Pidana Tahun 2013-2016 P e r k a r a

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Sisa

2013

4

50

39

15

2014

15

89

99

5

2015

5

64

69

0

2016

0

70

69

1

Tahun



Perdata

Tahun 2013, sisa perkara tahun lalu sebanyak 5 perkara, perkara yang masuk sebanyak 17 perkara, perkara yang putus sebanyak 12 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2013 sebanyak 10 perkara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

26

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2013 diperoleh dari perkara yang diputus tahun 2013 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 12 perkara dibagi dengan 17 perkara ditambah 5 perkara dikalikan 100% atau 12 perkara dibagi dengan 20 perkara dikalikan dengan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2013 adalah 60,00%.





27

Data Keadaan Perkara Perdata Tahun 2015-2016 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tabel 10. Data Perkara Perdata Tahun 2015-2016 P e r k a r a

Sisa Tahun Lalu

M asuk

Putu s

Si s a

2015

3

9

10

2

2016

2

9

6

5

T ahun

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Pidana Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 adalah 98,57% yaitu perbandingan antara perkara yang diputus dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 69 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu yaitu tahun 2015 sebanya 0 perkara dan perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 70 perkara sehingga total sebanyak 70 perkara. Persentase perkara yang dapat terealisir sebesar 98,57%, melebihi target yang sudah ditargetkan untuk tahun 2016 sebesar 98%, maka capaian perkara tahun 2016 adalah 98,57%.

Tabel 11. Data Perkara Pidana Tahun 2016 T ahun 2016

P e r k a r a

Sisa Tahun Lalu

M asuk

Putu s

Si s a

0

70

69

1

80 70 G 60 r a f

50

Sisa Awal 2016

40

Masuk

i 30

Putus

k 20

Sisa Akhir

. 10 1 0 Grafik 1. Perkara Pidana Tahun 2016 P


28

Berikut Tabel rincian keadaan perkara pidana tahun 2016 Tabel 12. Rincian Data Perkara Pidana Tahun 2016 No

Bulan

Sisa Awal Bulan

Masuk

Putus

Sisa Akhir

1

Januari

0

4

1

2

2

Februari

2

3

3

2

3

Maret

2

1

2

1

4

April

1

9

1

9

5

Mei

9

9

2

16

6

Juni

16

2

15

3

7

Juli

3

2

1

4

8

Agustus

4

8

3

9

9

September

9

8

4

13

10

Oktober

13

10

5

18

11

Nopember

18

11

14

15

12

Desember

15

3

18

1

70

69

1

Jumlah

20 18

Januari

16

Februari Maret

14

April

12

Mei

10

Juni

8

Juli Agustus

6

September

4

Oktober

2

Nopember

0

Desember Sisa Awal Bulan

Masuk

Putus

Sisa Akhir

Grafik 2. Rincian Perkara Pidana Tahun 2016


29



Perdata Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 adalah 54,55% yaitu perbandingan antara perkara yang diputus dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 6 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu yaitu tahun 2015 sebanyak 2 perkara dan perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 9 perkara sehingga total sebanyak 11 perkara. Persentase perkara yang dapat terealisir sebesar 54,55%, sedangkan yang ditargetkan tahun 2016 adalah 94%, maka capaian perkara tahun 2016 adalah 54,55%.

Tabel 13. Data Perkara Perdata Tahun 2016 Tahun 2016

P e r k a r a

Sisa Tahun Lalu

M asuk

Putu s

Si s a

2

9

6

5

10 9 8 7 6 Sisa Awal 2016 5

Masuk Putus

4

Sisa Akhir

3 2 1 0 Grafik 3. Rincian Perkara Perdata Tahun 2016


30

Berikut Tabel rincian keadaan perkara perdata tahun 2016

Tabel 14. Rincian Data Perkara Perdata Tahun 2016 No

Bulan

Sisa Awal Bulan

M asuk

Putu s

Sisa Akhir

1

Januari

2

0

0

2

2

Februari

2

1

1

2

3

Maret

2

0

1

1

4

April

1

2

1

1

5

Mei

1

1

1

2

6

Juni

2

0

0

2

7

Juli

2

0

1

1

8

Agustus

1

0

0

1

9

September

1

0

0

1

10

Oktober

1

0

0

1

11

Nopember

1

2

0

3

12

Desember

3

3

1

5

2

7

6

5

Jumlah

6 Januari 5

Februari Maret

4

April Mei

3

Juni Juli Agustus

2

September Oktober

1

Nopember Desember

0 Sisa Awal Bulan

Masuk

Putus

Sisa Akhir

Grafik 2. Rincian Perkara Perdata Tahun 2016

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan di bawah atau sama dengan 56 hari sesuai SOP adalah 100% yaitu realisasi 100% dan target 100% sehingga capaian 100%.


31

Adapun untuk perkara Pidana jika diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 56 hari, maka perkara Pidana yang masuk adalah sampai awal bulan Nopember. Karena jika melebihi awal bulan Nopember maka perkara Pidana yang masuk tersebut tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun, sehingga akan menjadi sisa perkara di awal tahun berikutnya. 

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan di bawah atau sama dengan 62 hari sesuai SOP adalah 100% yaitu realisasi 100% dan target 100% sehingga capaian 100%. Adapun untuk perkara perdata jika diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 62 hari, maka perkara perdata yang masuk adalah sampai akhir bulan Oktober. Karena jika melebihi akhir bulan Oktober maka perkara perdata yang masuk tersebut tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun, sehingga akan menjadi sisa perkara di awal tahun berikutnya.

Berdasarkan register perkara diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal, dengan catatan perkara yang masuk terakhir adalah pada bulan Oktober, sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. 2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pencapaian peningkatan aksepbilitas tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 15. Pengukuran Kinerja Peningkatan Aksepbilitas Putusan No

S AS AR AN


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

95% 98% 99%

95% 98% 99%

95% 98% 99%

Untuk peningkatan aksepbilitas putusan hakim dengan indicator kinerja penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di tingkat banding tidak diukur targetnya karena itu merupakan kewenangan Pengadilan di tingkat pertama.


32

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Penacapaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 16. Pengukuiran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara No 3

S AS AR AN


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

d. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tepat

100%

100%

100%

e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1 : 13

1 : 13

1 : 13

Peningkatan a. Persentase berkas yang efektifitas diajukan Kasasi dan PK yang pengelolaan disampaikan secara lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang perkara deregister dan siap didistribusikan ke majelis

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100%. Adapun perincian berkas yang diregister tahun 2016 adalah sebanyak 79 perkara dengan rincian 70 perkara pidana, 9 perkara perdata dan seluruhnya telah didistribusikan kepada Majelis Hakim. b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100%. Adapun perincian berkas yang diregister tahun 2016 adalah sebanyak 79 perkara dengan rincian 70 perkara pidana, 9 perkara perdata dan seluruhnya telah didistribusikan kepada Majelis Hakim. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100% e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 1 : 13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

33

Jumlah perkara yang masuk selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara JUM LAH PERKAR A M ASUK No

JENIS PERKARA 2013

2014

2015

2016

1

Pidana

50

89

64

70

2

Perdata

17

12

9

9

67

101

73

79

Jumlah

4. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to Justice) Pencapaian peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to Justice) tahun 2016 adalah sebagai berikut Tabel 18. Pengukuran Sasaran Kinerja Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to Justice) No

S AS AR AN


4

Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja diputus

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian meningkatnya kualitas pengawasan tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 19. Pengukuran Sasaran Kinerja Peningkatan Kualitas Pengawasan No 5

S AS AR AN


Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%


34

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Semua surat pengaduan yang diterima dan diproses melalui 2 (dua) kriteria, yaitu : 1. Kriteria pertama, pengaduan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dan klarifikasi. 2. Kriteria kedua, pengaduan yang telah direkomendasi dan tidak perlu diadakan pemeriksaan lanjutan karena telah menyangkut teknis dan tidak ada relevansinya. Surat pengaduan selama tahun 2016 sebanyak 0. Namun kami berpendapat bahwa semua pengaduan, baik kriteria pertama maupun kriteria kedua termasuk ke dalam pengaduan yang ditindaklanjuti, sehingga realisasi persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 100% dan capaian diperoleh dari jumlah realisasi dibagi jumlah target 100% dikali 100% adalah 100%. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal adalah kegiatan untuk melaksanakan instruksi tindak lanjut dari pusat atau delegasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dalam tahun 2016 adalah sebanyak perkara yang diselesaikan 6. Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan Pencapaian kualitas sumber daya manusia tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 20. Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas SDM No 6

S AS AR AN


Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100% b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah 100%


35

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

TABEL 21. Alokasi DIPA Tahun 2016 No

Unit Organisasi

Nomo r D I P A

Tanggal DIPA

Jum l ah DI P A

1

Badan Urusan Administrasi (BUA)

SP DIPA005.01.2.098828/2016

7 Desember 2015

Rp. 3.709.484.000,-

2

Badan Peradilan Umum (BADILUM)

SP DIPA005.03.2.099212/2016

7 Desember 2015

Rp. 88.685.000,-

1. DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) (01) DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar Rp. 3.709.484.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : TABEL 22. Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2016

Jenis Belanja Belanja Barang Non Operasional

Alokasi Anggaran (Rp)

Persentase

90.790.000

2,45%

2.477.952.000

66,80%

Belanja Barang Operasional

639.742.000

17,25%

Belanja Modal

501.000.000

13,50%

3.709.484.000

100,00%

Belanja Pegawai

Jumlah


36

Alokasi Anggaran (Rp) 2.45% Belanja Barang Non Operasional

13.50% 17.25%

Belanja Pegawai 66.80%

Belanja Barang Operasional Belanja Modal

Grafik 7 Pagu DIPA Pengadilan Negeri Lubuk SIkaping Tahun Anggaran 2016 (Berdasarkan Jenis Belanja)

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar Rp. 3.644.788.780,- (tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 98,26% dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 23. Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2016 Jenis Belanja Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Anggaran (Rp)

Persentase

80.273.500

2,16%

2.541.609.756

68,52%

Belanja Barang Operasional

603.380.524

16,27%

Belanja Modal

419.525.000

11,31%

Belanja Pegawai

Jumlah


98,26%

37

Alokasi Anggaran 2.16% Belanja Barang Non Operasional

11.31% 16.27%

Belanja Pegawai 68.52%

Belanja Barang Operasional Belanja Modal

Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA BUA (01) Pengadilan Negeri Lubuk SIkaping (Berdasarkan Jenis Belanja)

2. DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk SIkaping hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 88.685.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Tabel 24. Alokasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2016 Jenis Belanja


Belanja Barang Jumlah

Persentase

88.685.000

100,00%

88.685.000

100,00%

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar Rp. 88.393.336,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)


38

Tabel 25. Realisasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2016 Jenis Belanja Belanja Barang Jumlah


Persentase

88.393.336

99,67%

88.393.336

99,67%


39

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Pengadilan Negeri sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam teknis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan. Oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum peradilan yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Lubuk SIkaping Tahun 2016 ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, karena pada LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2016 ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2016 dibandingkan rencana kinerja (Performance Plan) yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 20152019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP tahun 2016 ini. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bertekat untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan. Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2016, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016

40

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya LKjIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dan pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan implementasi Rencana Kerja (operational plan), Rencana Kinerja (performance plan), Rencana Anggaran (financial plan), Rencana Strategis (strategic plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN 1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan perkara pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 2. Perlunya penambahan jumlah tenaga administrasi di bagian kesekretariatan. 3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masingmasing bagian Kepaniteraan/Kesekretariatan 4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses penyusunan LKjIP. 5. Kelayakan LKjIP dengan instrument lainnya (renstra, indicator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) lebih optimal. 6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.


41

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

Recommend Documents