LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIANJUR TAHUN 2015 LKJlP Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015, merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cianjur dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian

informasi sekaligus

pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cianjur kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cianjur sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2015 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkahlangkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

LKJlP Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015

i

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun 2015 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas seperti peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Pengadilan Negeri Cianjur. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjlP Tahun 2015, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Cianjur pada khususnya.

Cianjur, 23 Mei 2016 Ketua Pengadilan Negeri Cianjur

Ahmad Yasin,SH.,MH. NIP. 19610704 198503 1 005


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cianjur dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cianjur kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cianjur sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 516/ SEK/ KU. 01/ 11/ 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Penyampaian LKjlP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Cianjur adalah menyelesaikan Perkara yang di terima pada tingkat pertama. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 5 sasaran Strategis yang capaian terhadap target berhasil dilaksanakan dengan baik, yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai, yaitu peningkatan aksepbilitas putusan hakim, Peningkatan ekfektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta meningkatnya kualitas pengawasan. Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Cianjur berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Cianjur dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto : Siap Memberikan Pelayanan Hukum Sepenuh Hati, untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Negeri Cianjur yang telah ditetapkan.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................i RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................. .....iii DAFTAR ISI ..................................................................................................iv BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi................................... .................... 2 C. Struktur Organisasi.............................................................. . 3 D. Sistematika Penyajian ........................................................... 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................ 7 A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................... 7 1. Visi dan Misi ................................................................... 8 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................... 9 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................ 10 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 ....... 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ...................................... 16 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .............................. 16 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ..................................... 17 C. Akuntabilitas Keuangan .................................................. ...... 28

BAB IV

PENUTUP .........................................................................

31

A. Kesimpulan ........................................................................ 31 B. Saran................................................................................. 32 LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4. 5.

SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2015; Perjanjian Kinerja Tahun 2016; Rencana Kinerja Tahun 2016; Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cianjur; Indikator Kinerja Utama.


iv

BAB I PENDAHULUAN


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengadilan Negeri Cianjur merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum Kabupaten Cianjur. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur tidak dapat terlepas dari birokrasidalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelolapelayanan berbagaikebijakan

dan politik,

melaksanakan baik

secara

berbagai teknis

keputusan maupun

politik dalam

kedalam kegiatan

operasional.Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda programtermasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebasdari KKN, sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Cianjur dapatmewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cianjur merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cianjur dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


1

Program Pengadilan Negeri Cianjur

diprioritaskan pada program-Program

yangterkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Cianjur yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cianjur adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cianjur memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2015 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cianjur. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur Pengadilan Negeri Cianjur sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut

menyatakan

:

“Pengadilan

dapat

memberikan

keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.


2

2. Fungsi Pengadilan Negeri Cianjur Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cianjur antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.



Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).



Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

sebagai

pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan. C. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta


3

memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap

perkara

yang

diajukan

kepadanya

sesuai

dengan

kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur.Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Panitera dibantu oleh 1 (satu) Orang Wakil, yakni Wakil panitera, Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu dibantu oleh 3 (tiga) orang kasub dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) diantaranya Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera. Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Cianjur sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :


4

Gambar Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cianjur sampai dengan 31 Desember 2015

D. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Cianjur adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan rencana kinerja Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas

kinerja

(pencapaian

sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur serta strategi pemecahan


5

masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Lampiran

Pada

bagian

ini

dilampirkan

dokumen-dokumen

pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cianjur Tahun Anggaran 2015.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi

tersebut,

sehingga

kualitas

kinerja

pegawai

dimaksud,

adalah

merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Cianjur dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem,

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

yang berlaku untuk mencapai efektivas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cianjur yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


7

(RPJM) 2010 – 2014, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Cianjur. 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cianjur Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cianjur. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cianjur akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan

needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Negeri Cianjur mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cianjur sebagai berikut : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan

Negeri Cianjur berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :  Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;  Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;  Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;  Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan; Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari


8

keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Cianjur mempunyai motto, yaitu : “Kami Siap Memberikan Pelayanan Hukum dengan Sepenuh Hati, untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan. Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Cianjur 2015-2019 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga

pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasannya

terpenuhi; 2.

Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh

masyarakat

dapat

menjangkau

dan

menerima

layanan

pengadilan. 3.

Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cianjur sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cianjur dapat ditingkatkan.

b. Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cianjur adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga

pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasannya

terpenuhi; 2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh

masyarakat

dapat

menjangkau

dan

menerima

layanan

pengadilan. 3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cianjur sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cianjur dapat ditingkatkan.


9

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cianjur dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata; 3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan putusan perkara; 6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo; 7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan). b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Cianjur.


10

2. Mempersiapkan

data

dukung

untuk

mendukung

usulan

pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan. 3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA 4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya : a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Jaringan; b. Pengadaan Fasilitas Perkantoran; c. Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang. d. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cianjur Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :Indikator kinerja utama

diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015

telah ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : W11-U11/ 453 /KP.01.01/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cianjur Sebagai Berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


INDIKATOR KINERJA a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 11

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan. c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

5.

Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

6.

e.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan 6 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan. Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIANJUR TAHUN 2015

NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

95%


10%

87% 69% 99% 92% 12

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara




e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

94% 95% 78% 99% 100% 100% 90% 90% 90% 100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100%


100%


100%

100%

100% 100%

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015. Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2015, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015-2019. Dengan selesainya hasil reviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cianjur yang terakhir disusun pada tanggal 19 Januari 2015, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 diselaraskan dengan


13

sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015 : TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.

2.

3.

4.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara




INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

95%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.


10%

87% 69% 99% 92%

94% 95%

78% 99% 100% 100% 90%

90%

90%

100%

14

c. Persentase Jam layanan bakum yang dilaksanakan 5.


6.


pos

100%

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100% 100% 100%

Jumlah Anggaran kegiatan : -

Dipa 01 Nomor : SP. DIPA-005.01.2.097666/2015 sebesar Rp. 5.462.842.000,-

-

Dipa 03 Nomor : SP.DIPA-005.03.2.099084/2015 sebesar Rp. 186.440.000,-


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 18 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2015 dengan target tahun 2016 yang telah ditetapkan. Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 NO

SASARAN

1.


2.

3.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

95%

48,2%

50,7%%

10%

12,5%

125%

87% 69%

100% 100%

100% 107%

99% 92%

86,5% 65,7%

87,3% 71,4%

94% 95%

100% 94,2%

106,3% 99,1%

88,5%

94,0%

106,2%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

90%

100%

110%


16

4.

5.

6.


Melanjutkan CitaCita Modernisasi Pengadilan


putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

90%

100%

110%

90%

100%

110%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

100%

100%

100%

c.

Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100%

100%

100%


100%

80%

80%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Cianjur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belumdapat dicapai. Pengadilan Negeri Cianjur telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cianjur 2015-2019 secara berkesinambungan. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Salah satu Isue strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara.

Pengadilan Negeri Cianjur telah memiliki sistem yang dapat

mendukung efektivitas pelaksanaanpengikisan tunggakan perkara, percepatan


17

penyelesaian perkara,transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, danpengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinog telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan : -

Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali (Briefing Umum Bulanan) oleh unsur impinan Pengadilan Negeri Cianjur dengan

mendata

Perkara-Perkara

mana

yang

belum

minutasi

dan

menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya. -

Terus

mengingatkan

kepada

Majelis

Hakim

bahwa

Ketua

Majelis

bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya. -

Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

-

Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.

-

Meningkatkan

kemampuan

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

dengan

mengikutkan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. -

Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking System) sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Sudah jelas bahwa Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cianjur merupakan salah satu

sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang

tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cianjur 2015-2019 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Penyelesaian Perkara” Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cianjur merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cianjur 2015-2019 direalisasikan


18

dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : TABEL SASARAN 1 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA No.

Indikator Kinerja Utama

a

Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan) Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

b c d e

Target 2015 95%

Realisasi 2015 48,2%

Capaian 2015 50,7%%

10%

12,5%

125%

87% 69%

100% 100%

114,9% 144,9%

99% 92%

86,5% 65,7%

87,3% 71,4%

94% 95%

100% 94,2%

106,3% 99,1%

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-5 Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1 No.


a.

Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan

Target 2015 95%


Capaian 2015 50,7%

Mediasi

Penentapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan komitmen Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara Perdata yang ditanganinya. Ditahun 2015, Pengadilan Negeri Cianjur menargetkan 95 % dari semua Perkara Gugatan yang masuk dilakukan mediasi. Pada tahun 2015 pelaporan Mediasi yang tercatat dalam buku Register Mediasi berjumlah kepada 28 Perkara dari 58 Perkara gugatan yang masuk (48,2%). Pada prinsipnya semua perkara yang masuk dilakukan mediasi, namun ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan karena ketidak hadiran tergugat sampai putusan dibuat (Putusan Verstek) sehingga memang tidak bisa dilakukan mediasi.


19

Sehingga Target yang ditetapkan 95% perkara gugatan dilakukan mediasi, Pengadilan Negeri Cianjur berhasil melakukan Mediasi sebanyak 48,2% dari total perkara yang masuk. Hal ini berarti cakupan indikator ini adalah sebesar 50,7% dari Target yang telah ditetapkan. Tabel Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1 No.


b.

Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

Target 2015 10%


Capaian 2015 125%

Penetapan indikator ini untuk melihat keberhasilan mediasi yang telah dilakukan oleh majelis hakim. Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan. Ditahun 2015, dari 32 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 4 perkara. Dengan demikian, maka keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Cianjur mencapai 12,5%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cianjur ditahun 2015 ini telah menetapkan target mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 10% dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi dengan

realisasi

yang berhasil mediasi sebesar 12,5%, yang berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 125% dari targetyang telah ditetapkan. Tabel Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1 No.


c. -

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

87% 69%

100% 100%

114,9% 144,9%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.


20

Pengadilan Negeri Cianjur menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang masuk di tahun 2014 harus sudah selesai di akhir tahun 2015. Menurut data yang adasisa perkara tahun 2014 ada 28 Perkara untuk perkara perdata dan 69 perkara untuk perkara pidana. Untuk perkara pidana, seluruh perkara sisa tahun 2014 yang berjumlah 69 perkara, telah berhasil diselesaikan ditahun 2015 (100%). Sedangkan dari 28 Perkara Perdata tahun 2014, telah berhasil diselesaikan sebanyak 28 perkara (100%). Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1 No. d.

Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

99% 92%

86,5% 65,7%

87,3% 71,4%

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Cianjur menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di tahun 2015 dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani (sisa tahun 2014 ditambah perkara yang masuk di tahun 2015) Pengadilan Negeri Cianjur menargetkan dapat menyeselaikan 85% dari seluruh perkara yang ditangani ditahun 2015. Berdasarkan data yang ada, total Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cianjur adalah sebagai berikut : -

Sisa Perkara Perdata Gugatan tahun 2014

: 28 Perkara

-

Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014

:

-

Perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2015

: 58 Perkara

-

Perkara Perdata Permohonan tahun 2015

: 49 Perkara

-

Perkara Perdata Gugatan yang dicabut

:

4 Perkara

-

Perkara Perdata Permohonan yang dicabut

:

3 Perkara

Total Perkara Perdata yang ditangani

: 143 Perkara

-

Sisa Perkara Pidana tahun 2014

: 69 Perkara

-

Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2015

: 374 Perkara

-

Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2015

: 25 Perkara

-

Perkara Pidana Cepat masuk tahun 2015

:

Total Perkara Pidana yang ditangani

: 476 Perkara

1 Perkara

8 Perkara

Berikut data Perkara yang diselesaikan ditahun 2015 : -

Perkara Perdata Gugatan


: 51

Perkara

21

Perkara Perdata Permohonan

: 43

Perkara

Total Perkara Perdata yang diselesaikan

: 94

Perkara

-

Perkara Pidana Biasa

: 379 Perkara

-

Perkara Pidana Anak

: 25

Perkara

-

Perkara Pidana Cepat

:

Perkara

Total Perkara Pidana yang diselesaikan

: 412 Perkara

-

8

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 143 Perkara Perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cianjur di tahun 2015, 94 Perkara diantaranya berhasil diselesaikan ditahun 2015 (65,7%). Hal ini berarti Pengadilan Negeri Cianjur berhasil mencapai 65,7% dari target 75% yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target dengan sempurna ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor, yang diantaranya banyaknya perkara yang komplek dengan jumlah saksi yang banyak yang ditangani, banyak perkara yang memerlukan bantuan panggilan delegasi dari Pengadilan Negeri Lain, serta kekurangan tenaga yang ada di Pengadilan Negeri Cianjur. Untuk Perkara Pidana, Pengadilan Negeri Cianjur menangani 476 Perkara pidana. Dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 412 Perkara (86,5%). Hal ini berarti Pengadilan Negeri Cianjur berhasil mencapai 86,5% dari target 85% yang ditetapkan. Seperti halnya perkara perdata, Pengadilan Negeri Cianjur tidak dapat mencapai target 85% dengan sempurna karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Tabel Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1 No. e.

Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

94% 95%

100% 94,2%

106,3% 99,1%

dalam

Salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan adalah Seberapa besar persentase perkara yang bisa diselesaikan kurang dari 5 Bulan. Idealnya semakin cepat perkara dapat diselesaikan semakin baik layanan yang diberikan, sehingga para pencari keadilan dapat segera menerima putusan hakim dengan cepat. Pengadilan Negeri Cianjur telah menargetkan bahwa semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cianjur dapat diselesaikan kurang dari 5


22

bulan, namun untuk tahun 2015, perkara pidana ditargetkan 94% dari keseluruhan perkara yang masuk. Dan untuk perkara perdata 95%. Berdasarkan data yang masuk, dari 136 Perkara Perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Cianjur, terdapat 8 Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. Dengan demikian Realisasi Target indikator penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan tercapai

sebesar 94,2%. Hal ini berarti capaian target untuk perkara

perdata mencapai 99,1% dari 95% yang telah ditargetkan. Berikut data perkara yang penyelesaiannya melebihi 5 bulan : Data perkara Perdata Gugatan Yang penyelesaiannya lebih dari 5 Bulan No

Nomor Perkara

No

Nomor Perkara

1

03/Pdt.G/2015/PN.Cjr.

5


2


6


3


7


4


8


Berdasarkan data yang ada, Pengadilan Negeri Cianjur di tahun 2015 menangani 476 Perkara Pidana. Dari 476 perkara Pidana tersebut, tidak ada perkara yang ditangani lebih dari 5 bulan. 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim Sasaran

“Peningkatan

Aksebilitas

Putusan

Hakim

dibuat

untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cianjur. Dengan Kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan maka para pencari keadilan akan puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dan tidak akan banyak para pihak yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dengan sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim ini dengan sendirinya akan mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk di Pengadilan tingkat banding dan di Mahkamah Agung. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim ini dinilai dengan indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Cianjur. Berikut tabel Sasaran 2 “Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim” Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan target persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar 85%, dari total putusan yang dihasilkan.


23

Tabel Sasaran 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim No.


2.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

2015

88,5%

94,0%

106,2%

Seperti telah diketahui, jumlah produk hakim berupa putusan ditahun 2015 sebanyak : 412 putusan perkara pidana, dan 51 putusan perkara Perdata Gugatan, 43 putusan perkara permohonan. Dari 506 Putusan tersebut terdapat 30 perkara yang mengajukan Banding (Perdata : 8 perkara dan Pidana : 22 Perkara). Dari data tersebut diatas, realisasi target untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tercapai sebesar : 94,0% dari total putusan (506 perkara yang tidak mengajukan banding dari 476 putusan). Hal ini berarti capaiannya mencapai 106% dari 85% target yang sebelumnya telah ditetapkan.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran

ini

dimaksudkan

pengelolaan penyelesaian perkara

untuk

meningkatakan

efektivitas

di Pengadilan Negeri Cianjur. Indikator

kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara No.


a

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. Persentase pengiriman petikan putusan perkara pidana tepat waktu

b c

d

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

90%

100%

111 %

90%

100%

111 %

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-3 Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:


24

Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3 No.


a.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK terdiri dari beberapa bundel yang harus dilengkapi sebelum dikirim keMahkamah Agung RI. Salah satu bukti atau ciri Pengelolaan perkara yang baik adalah selain pengiriman berkas tepat waktu juga kelengkapan data dalam Bundel A dan B tersebut yang harus dilampirkan harus lengkap. Pengukuran Indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat ketelitian dan kecermatan bagian Kasasi dan Peninjauan Kembali baik di bagian Pidana dan Perdata dalam pengiriman berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jumlah Perkara Kasasi dan PK baik perkara pidana yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI di tahun 2015 sebanyak 21 Perkara dan untuk perkara perdata terdapat 9 berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung RI. Sehingga dapat disimpulkan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%. Hal ini berarti realisasi indikator ini tercapai 100%. Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 3 No. c.

Indikator Kinerja Utama Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Target 2015 90%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 111%

Pengadilan Negeri Cianjur selama tahun 2015 telah melaksanakan penyitaan sebanyak 1 kali. Penyitaan yang baik adalah penyitaan yang dilakukan tepat waktu dan tepat tempat. Dari 1 penyitaan yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Cianjur berhasil melaksanakan keseluruhan penyitaan tersebut dengan tepat waktu dan tepat tempat, sehingga terealisasi 100% dengan capaian terget sebesar 100%. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ini maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi


25

serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Cianjur. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 4 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan No. a

Indikator Kinerja Utama Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

2015

100%

100%

100%

Pengadilan Negeri Cianjur ditahun 2015 telah menerima 124 perkara perdata prodeo yang diajukan oleh masyarakat yang dilaksanakan dengan sidang keliling terpadu “one day service” di kecamatan Cianjur. Dari 124 Perkara Prodeo yang diajukan, Pengadilan

Pengadilan Negeri Cianjur

berhasil menyelesaikan perkara tersebutsehingga realisasinya menjadi 100%. Dengan Realisasi sebesar 100% berarti capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Produk hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur dapat berupa putusan dan penetapan hakim. Putusan hakim tidaklah bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan apabila tidak dapat dijalankan. Untuk itu Pengadilan Negeri Cianjur membuat sasaran “meningkatnya Kepatuhan Terahadap Putusan Pengadilan”

yang

diantaranya

dapat

diukur

dengan

indikator

kinerja

“Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Sasaran 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan No.


a

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 100%

26

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cianjur menerima 31 Permohonan Eksekusi yang diterima dibagian kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur. Dari 31 Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur telah menindaklanjuti dan memproses semua Permohonan Eksekusi yang masuk, dengan membuat surat aanmaning atau bentuk tindak lanjut lainnya. Dengan demikian Realisasi ditahun 2015 untuk indikator ini adalah sebanyak 100% dari total permohonan yang masuk. 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang baik. Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan Standar Operational Prosedur yang berlaku. Sasaran ini dapat diukur dengan 2 (dua) Indikator utama yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Berikut tabel capaian dari sasaran ini :

Tabel Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan No.


a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

b.

Target 2015 100% 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 100%

100%

100%

Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 7 Pengaduan yang masuk ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri Cianjur. Ke-7 Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada terlapor yang kemudian memberikan balasan /penjelasan kepada para pelapor. Dengan demikian realisasi dari persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun 2015 ini mencapai 100% yang berarti capaian terhadap target mencapai 100%. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cianjur tidak mendapatkan pemeriksaan dari eksternal/Instansi lain diluar Mahkamah Agung RI.


27

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam pelaksanaan anggaran juga tidak kalah penting adalah pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan dan laporan barang milik negara karena akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara merupakan elemen utama wujud pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selama kurun waktu tahun 2015, pelaksanaan kegiatan/program di Pengadilan Negeri Cianjur dibiayai oleh 2 (Dua) Dipa, yakni : DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Nomor :DIPA-005.01.2.097666/2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 5.462.824.000,- dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) Nomor : DIPA-005.03.2.099084/2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 186.440.000,Dipa Badan Urusan Administrasi terdiri dari 3 jenis belanja, yakni belanja pegawai. Total Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Cianjur TA. 2015 sebesar Rp. 1.823.992.000,- dan diakhir tahun 2015 realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.813.569.700 atau sebesar 99.43% (sisa anggaran Rp. 10.422.300,-). Berikut rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015 PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN NEGERI CIANJUR TA. 2015 REALISASI

NO

KODE AKUN

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS 1.823.992.000 1.813.569.700

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Belanja Tunj. suami/istri PNS

4

511122

5

URAIAN

PAGU

Total

%

SISA

99,4

10.422.300

62.000

23.168

37,37

30.832

150.091.000

144.926.000

96,56

5.164.400

Belanja Tunj. anak PNS

44.951.000

42.729.364

95,05

2.221.636

511123

Belanja Tunj. struktural PNS

19.110.000

19.110.000

100

6

511124

Belanja tunjanga fungsional PNS

1.900.610.000 1.853.830.000

97,54

46.780.000

7

511125

Belanja Tunj. pph PNS

282.862.000

279.069.379

97,28

7.792.290

8

511126

Belanja Tunj. beras PNS

126.513.000

108.145.710

85,48

18.367.290

9

511129

Belanja Tunj. uang makan

315.050.000

299.235.000

94,96

15.815.000


-

28

10 511147

Belanja Tunj. uang duka PNS dalam dan luar negeri

11 511151

Belanja Tunj. umum PS

-

-

-

14.040.000

11.715.000

83,44

2.325.000

Pagu Anggaran untuk belanja Barang pada DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) DIPA-005.01.2.097666/2015 sebesar Rp. 613.621.000 ,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 603.043.058 ,- atau mencapai 98,27 % dari Total Anggaran belanja barang yang disediakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini : PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN NEGERI CIANJUR TA. 2015 REALISASI

NO

KODE AKUN

1

521211

Belanja bahan

15.939.000

14.830.150

93,04

1.108.850

2

524111

Belanja Perjalanan Biasa

79.960.000

79.960.000

100

-

3

524113

Belanja perjalanan Transport Dalam Kota

-

-

-

-

4

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

195.320.000

193.943.465

99,30

1.376.535

5

521114

belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

9.000.000

8.980.000

99,75

20.000

6

521115

Belanja Honor Operasional Satuan kerja

39.120.000

39.120.000

100

7

521119

Belanja barang Operasional Lainnya

1.100.000

1.013.500

92,14

86.500

8

521811

Belanja Barang Persediaan baranag Konsumsi

9.480.000

9.080.000

95,78

400.000

9

522111

Beban Langganan Listrik

69.600.000

69.578.889

99,97

21.111

10

522112

Beban Langganan Telpon

4.500.000

4.290.205

95,34

209.795

11

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

95.000.000

91.479.049

96,29

3.520.951

12

523121

94.602.000

90.767.800

95,95

3.834.200

13

523129

-

-

-

-

URAIAN

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya


PAGU

Total

SISA

%

-

29

Pagu Anggaran untuk belanja Modal pada DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) DIPA-005.01.2.097666/2015 sebesar Rp. 40.000.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 39.800.000,- atau mencapai 99.50 % dari Total Anggaran belanja modal yang disediakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini : NO

KODE AKUN

1

532111

2

531211

3

531211

4

531211

Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pembangunan Ruang Tunggu Sidang

5

531211

Belanja Modal Rehab Gedung Kantor

URAIAN Belanja Modal Pengadaan CTS Server Belanja Modal Pengadaan Sarana Antrian Persidangan

REALISASI

PAGU

Total

% 99,50

SISA

40.000.000

39.800.000

200.000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Untuk Dipa Badan Peradilan Umum (DIPA 03) dengan Nomor : DIPA-005.03.2. 099084/2015 Pengadilan Negeri Cianjur mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 186.440.000,- dimana per 31 Desember 2015 berhasil terealisasi sebesar Rp. 178.941.600,- (Terserap 95,97 % dari total anggaran). Berikut tabel Pagu dan realisasi belanja dipa badan peradilan umum : PAGU DAN RELISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN PERDILAN UMUM PENGADILAN NEGERI CIANJUR TA. 2015

NO

KODE AKUN

1

522151

2

521211

3

5212

4

URAIAN

PAGU

REALISASI

SISA

Total

%

28.800.000

23.250.000

80,73

5.550.000

26.200.000

26.193.000

99,97

7.000

Belanja barang non operasional

116.710.000

116.268.600

99,71

441.400

521811

Belanja bahan ATK

4.880.000

4.880.000

100

-

5

524113

Belanja perjalanan dinas dalam kota

1.500.000

1.500.000

100

-

6

521114

Pengiriman surat dinas pos pusat

8.350.000

8.350.000

100

-

Belanja Bahan Pos layanan Hukum Belanja barang pesediaan barang konsumsi


30

BAB IV PENUTUP


30

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) dari Pengadilan Negeri Cianjur merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Cianjur, kerena pada (LKJlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Cianjur selama tahun 2015. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan (LKJlP)maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan

tabel

keuangan

terlihat

kurang

sinerginya

perencanaan

dan

penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cianjur tahun 2015 makadiharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cianjur akan terlaksana apabilaunit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) tahun 2015 inidiharapkan dapat

menjadi

salah

satu

sumbangan

penting

dalampenyusunan

dan

implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan),Rencana Kinerja (Performance

Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan),dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


31

B. Saran Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadibagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnyaterus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Cianjur. beberapa saran dengan harapan agar pencapaiankinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumentcontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkandan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan core bussinesdari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianyauntuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Cianjur. 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) sebagai akhirdari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP)sebagai alat evaluasi kinerja bagimasing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Cianjur. 3. Pengadilan Negeri Cianjur harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP mulai dari penyusunan Renstra,Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKJlP) itu sendiri, 4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan StrategisTahun 2015-2019. 5. Capaian sasaran dalam LKJlP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cianjur dimasa yang akan datang. 6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan danpengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperolehdapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 7.

Agar

implementasi

SAKIP

benar-benar

efektif

perlu

segera

direalisasikansinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satukesatuan,

sehingga

kinerja

yang

dibiayai

oleh

DIPA

benar-benar

terukur,bermanfaat dan akuntabel.


32

LAMPIRAN : 1. SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2015; 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016; 3. Rencana Kinerja Tahun 2016; 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cianjur; 5. Indikator Kinerja Utama.


30

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIANJUR Jalan Dr. Muwardi No. 174 Cianjur 43216 Telp/Fax. (0263) 261033 – 261855 Website: www.pn-cianjur.info, Email: [email protected] SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR : W11-U11/ 452 /KP.01.01/V/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIjP) TAHUN 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI CIANJUR KETUA PENGADILAN NEGERI CIANJUR, Membaca

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5161/SEK/ KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015, perihal Penyampaian LKjlP tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016; Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2016; Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


31

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJlP) PENGADILAN NEGERI CIANJUR TAHUN 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI CIANJUR TAHUN 2016;

PERTAMA

: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 2016;

KEDUA

: Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dengan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: CIANJUR : 17 Mei 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI CIANJUR

Ahmad Yasin., SH., MH. NIP. 19610704 198503 1 005


32

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : W11-U11/ 452 /KP.01.01/V/2016 Tanggal : 17 Mei 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJlP) TAHUN 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI CIANJUR NO

NAMA DAN NIP

JABATAN KEDINASAN

JABATAN DALAM TIM

KET.

1

2

3

4

5

1.

Ahmad Yasin, S.H.,M.H. NIP. 196107041985031005

Ketua

2.

Budi Risman, S.H. NIP. 196605221990031002

Sekretaris

3.

H.Iyus Suryana,SH.,MH NIP. 196801311994031004 Harif Jauhari,SH.,MH NIP. 196906011994031004 Taufan Firmansyah NIP. 198505292009041002

Panitera

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dahlan,SH NIP. 197201191993011004 Wawan Setiawan, SH. NIP. 196311071986031003 Awo Karwo,SH. NIP. 196204301985031002 Josua Hansen Pardamean,SH. NIP. 198304292008051001 Rahmat Darmadi,SE. NIP. 197308032002121003

Wakil Panitera Kepala Sub Bag Perencanaan, TI &Pelaporan Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kepala Sub Bag Kepegawaian& Tata Laksana Kepala Sub Bag Umum & Keuangan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Koordinator Bidang Teknis Koordinator Bidang Administrasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: :

CIANJUR 17 MEI 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI CIANJUR



33

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI CIANJUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Budi Risman,SH Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : Ahmad Yasin., SH., MH. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Cianjur, 17 Mei 2016 Pihak Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cianjur



Pihak Pertama Sekretaris

Budi Risman, SH. NIP. 19660522 199003 1 002

34

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIANJUR Jalan Dr. Muwardi No. 174 Cianjur 43216 Telp/Fax. (0263) 261033 – 261855 Website: www.pn-cianjur.info, Email: [email protected] RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI NEGERI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2016 NO SASARAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. b.

c.

d.

e.

2.

3.


INDIKATOR KINERJA Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase penyelesaian


TARGET 50% 10%

PROGRAM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

ANGGARAN 194.352.000 ,-

100% 100% 95% 80%

90% 100%

90%

100% 100% 100% 100%

100% 35

4.

5.


a.


a.

b. c.

b.

6.


a. b. c.

permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

Layanan Pos Bantuan Hukum

43.680.000, -

80%

100%

100% 100% 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 194.352.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) Cianjur,

Mei 2016

Ketua Pengadilan Negeri Cianjur

Sekretaris


Budi Risman,SH NIP. 19660522 199003 1 002


36

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI CIANJUR


37

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIANJUR Jalan Dr. Muwardi No. 174 Cianjur 43216 Telp/Fax. (0263) 261033 – 261855 Website: www.pn-cianjur.info, Email: [email protected] INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CIANJUR NO

SASARAN

1.


2.


3.


4.


INDIKATOR KINERJA f. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi g. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan) h. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata i. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata e. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap f. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. h. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu. d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan e. Persentase Sidang dilaksanakan. f. Persentase Jam dilaksanakan

5.


c. d.

6.


d. e. f.


Keliling

layanan

pos

Terpadu

yang

bakum

yang

Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

38

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015

Recommend Documents