LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. LKjIP komitmen

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 merupakan bentuk nyata

Pemerintah

Kabupaten

Sukoharjo

dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Tujuan

penyusunan

LKjIP

adalah

untuk

menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan

dalam

meningkatkan

kualitas

capaian

kinerja

yang

diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance,

yaitu

dalam

rangka

terwujudnya

transparansi

dan

akuntabilitas di lingukungan pemerintah . Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan

khususnya

untuk

peningkatan kinerja di masa mendatang. Sukoharjo,

Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO

H. WARDOYO WIJAYA, SH. MH. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

i

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN …………………………………………….

1

A. Latar Belakang.............................................................

1

B. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo..

2

1. Kondisi Geografis......................................................

2

2. Kondisi Demografis....................................................

4

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah......................

6

C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten.......................

8

1. Sekretariat Daerah.....................................................

10

2. Dinas Daerah..............................................................

11

3. Lembaga Teknis Daerah.............................................

11

4. Kecamatan............................................................

11

5. Kelurahan..............................................................

12

E. Kondisi Aparatur Sipil Negara.......……………...........

12

D. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2016.......………

15

PERENCANAAN KINERJA ………....................................

16

A. Rencana Strategis …………………………………….....

16

1. Visi dan Misi...............................................................

16

2. Tujuan dan Sasaran...................................................

18

3. Strategi Arah dan Kebijakan........................................

22

B. Indikator Kinerja Utama ...............................................

26

C. Perjanjian Kinerja..........................................................

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………….

34

A. Pengukuran Kinerja..............……………………………….

34

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................

35

C. Akuntabilitas Keuangan..................................................

117

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran................

117

LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

ii

2. Realisasi Anggaran ……………......................................

121

BAB IV PENUTUP …………………………………………………….

128

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja ...……………………..

128

B. Strategi untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Datang ..

131

Lampiran : I. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II. Pengukuran Kinerja Tahun 2016


iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. 2 Tabel 1. 3

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Sukoharjo Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

3 4

Tabel 1. 6

Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Data Konsolidasi Semester I Kementerian Dalam Negeri (Terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni 2015)

4

Tabel 1.7

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 20002014

5

Tabel 1.8

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

6

Tabel 1.9

Jumlah PNS Kabupaten berdasarkan Golongan

Sukoharjo

12

Tabel 1.10

Jumlah PNS Kabupaten Berdasarkan Eselon

Sukoharjo

13

Tabel 1.11

Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data E-Formasi Tahun 2016

14

Tabel II.A.1

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

18

Tabel II.B.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

30

Tabel III.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

35

Tabel III.A.1.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

36

Tabel III.A.1.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Capaian Kinerja Sasaran 1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Perandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran

37

Tabel III.A.1.2.1

Tabel III.A.1.2.2

Tabel III.A.1.2.3


38

35

39 iv

1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Tabel III.A.1.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 1.3 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

40

Tabel III.A.1.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 1.3 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

40

Tabel III.A.1.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.3 : Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

41

Tabel III.A.2.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

42

Tabel III.A.2.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

42

Tabel III.A.2.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

43

Tabel III.A.2.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya.

44

Tabel III.A.2.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.2 : Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya.

45

Tabel III.A.2.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.2 : Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya.

45

Tabel III.A.2.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

46

Tabel III.A.2.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

47


v

Tabel III.A.2.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

47

Tabel III.A.3.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana

48

Tabel III.A.3.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 3.1 Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

49

Tabel III.A.3.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD (2021) Sasaran 3.1: Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

50

Tabel III.A.3.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua

51

Tabel III.A.3.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua

52

Tabel III.A.3.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua

53

Tabel III.A.3.2.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah

53

Tabel III.A.3.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

54

Tabel III.A.3.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

56

Tabel III.A.3.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

56

Tabel III.A.3.3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target Nasional

57


vi

Tabel III.A.4.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

58

Tabel III.A.4.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

59

Tabel III.A.4.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

59

Tabel III.A.4.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

60

Tabel III.A.4.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

61

Tabel III.A.4.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

62

Tabel III.A.4.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

63

Tabel III.A.4.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

64

Tabel III.A.4.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

64

Tabel III.A.4.3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target SPM

65

Tabel III.A.4.4.1

Capaian Kinerja Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja

66

Tabel III.A.4.4.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja

66


vii

Tabel III.A.4.4.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 antara Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah

67

Tabel III.A.5.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

68

Tabel III.A.5.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berrpenghasilan rendah

69

Tabel III.A.5.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

69

Tabel III.A.5.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

70

Tabel III.A.5.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

71

Tabel III.A.5.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

71

Tabel III.A.5.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

72

Tabel III.A.5.3.2

Capaian Kinerja Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

73

Tabel III.A.5.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

74

Tabel III.A.6.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

75

Tabel III.A.4.4.4


67

viii

Tabel III.A.6.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

76

Tabel III.A.6.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

77

Tabel III.A.6.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan

78

Tabel III.A.6.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 deangan 2016 Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan

78

Tabel III.A.6.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan

79

Tabel III.A.6.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

80

Tabel III.A.6.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

80

Tabel III.A.6.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

81

Tabel III.A.6.4.1

Capaian Kinerja Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

82

Tabel III.A.6.4.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

82

Tabel III.A.6.4.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

83

Tabel III.A.7.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

84

Tabel III.A.7.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

84


ix

Tabel III.A.7.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

85

Tabel III.A.7.2.1

Capaian Kinerja Sasaran Penanggulangan bencana dan bencana

7.2 resiko

86

Tabel III.A.7.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana

86

Tabel III.A.7.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana

87

Tabel III.A.8.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

88

Tabel III.A.8.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

89

Tabel III.A.8.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

89

Tabel III.A.9.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan

90

Tabel III.A.9.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan

91

Tabel III.A.9.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan

91

Tabel III.A.9.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi

92

Tabel III.A.9.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi

93

Tabel III.A.9.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi

93


x

Tabel III.A.9.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang

95

Tabel III.A.9.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang

95

Tabel III.A.9.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang

96

Tabel III.A.9.4.1

Capaian Kinerja Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata

96

Tabel III.A.9.4.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata

97

Tabel III.A.9.4.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata

97

Tabel III.A.10.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

99

Tabel III.A.10.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi.

99

Tabel III.A.10.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

100

Tabel III.A.10.1.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Provinsi Jawa Tengah

101

Tabel III.A.11.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

102

Tabel III.A.11.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

102

Tabel III.A.11.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

103

Tabel III.A.11.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

103


xi

Tabel III.A.11.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

105

Tabel III.A.11.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

105

Tabel III.A.12.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya

106

Tabel III.A.12.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya

107

Tabel III.A.12.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya

107

Tabel III.A.12.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah

108

Tabel III.A.12.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah

109

Tabel III.A.12.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 12.3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

110

Tabel III.A.12.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

111

Tabel III.A.12.3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

112

Tabel III.A.13.1.1

Capaian Kinerja Sasaran 13.1 Terwujudnnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum

113

Tabel III.A.13.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 13.1 Terwujudnnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum

114

Tabel III.A.12.2.3


109

xii

Tabel III.A.13.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 13.1 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

115

Tabel III.A.13.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 13.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

116

Tabel III.A.13.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

116

Tabel III.A.13.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 13.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

117

Tabel III.B.1

Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

118

Tabel III.B.3.1

Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 (unaudited)

121

Tabel III.B.3.2

Kebijakan Pendapatan Pendapatan Tahun 2016

Target

123

Tabel III.B.3.3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (unaudited)Tahun Anggaran 2016

124

Tabel III.B.3.4

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016

125

Tabel III.B.3.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah (unaudited) Tahun 2016

127


–

xiii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar B.1

Peta Kabupaten Sukoharjo

Gambar D.1

Diagram Distribusi PNS Kabupaten Sukoharjo Menurut Pendidikan


2 13

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

dinyatakan

bahwa

azas-azas

umum

penyelenggaraan

pemerintahan negara meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, akuntabilitas

adalah

Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas setiap

kegiatan

dan

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, telah

diterbitkan Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mendasarkan pada regulasi tersebut di atas Bupati/Walikota berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Perencanaan

Aparatur

Negara

Pembangunan

dan

Reformasi

Nasional/Kepala

Birokrasi,

Badan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan

kewajiban

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Penyusunan kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat kendali, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

1

instrumen penilaian kinerja dan mendorong terwujudnya good governmance, serta

dalam

perspektif

yang

lebih

luas

berfungsi

sebagai

media

pertangunggajawaban kepada publik. B. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo 1. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110o 42 ’06.79” Bujur Timur - 110o 57’ 33,70” Bujur Timur dan antara 7o 32’ 17.00” Lintang Selatan - 7o 49’ 32.00” Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi : Sebelah Utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Timur

: Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan

: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelah Barat

: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: Gambar B.1 Peta Kabupaten Sukoharjo


2

Tabel 1.2. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Sukoharjo

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokarto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura Total

Luas (km2) 41,98 43,86 39,98 44,58 54,88 52,99 62,18 35,54 30,00 21,97 19,47 19,23 466,66

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 1.963 Dukuh, 529 Kebayanan, 4.622 Rukun Tetangga dan 1.488 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


3

Tabel.1.3. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

No Kecamatan Desa Kelurahan Dukuh Kebayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokarto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura Jumlah

13 12 12 16 13 17 15 14 14 14 10 150

14 1 2 17

214 138 125 199 172 187 194 163 38 155 161 217 1.963

48 43 38 52 55 43 54 53 38 35 32 38 529

RT

RW

398 245 320 451 352 317 375 695 630 363 262 435 4.843

137 100 115 141 122 108 124 160 144 110 92 116 1.469

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

2. Kondisi Demografis Dengan luas wilayah sebesar 466,66 km2 terdapat 886.204 jiwa penduduk. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 menurut jenis kelamin. Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Data Konsolidasi Semester I Kementerian Dalam Negeri (Terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni 2015) NO

KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

Weru

30,689

30,383

61,072

2

Bulu

21,828

20,378

42,206

3

Tawangsari

28,965

27,970

56,935

4

Sukoharjo

46,247

45,330

91,577

5

Nguter

29,742

28,467

58,209

6

Bendosari

31,845

31,250

63,095

7

Polokarto

42,064

41,292

83,356

8

Mojolaban

43,866

43,707

87,573


4

9

Grogol

59,651

58,519

118,170

10

Baki

34,450

34,028

68,478

11

Gatak

25,679

25,660

51,339

12

Kartasura

51,993

52,201

104,194

447,019

439,185

886,204

Jumlah

Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang sebesar 869.481 jiwa, berarti ada peningkatan sebesar 1,9% Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Tabel 1.7. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2000-2014

Tahun 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Laki-laki 2 386.931 392.518 396.068 399.290 402.725 405.831 408.506 411.340 414.340 417.276 419.438 421.776 425.008 428.159 431.086

Penduduk Perempuan 3 401.395 403.162 406.434 409.521 412.364 415.382 417.783 420.273 422.987 425.851 427.540 429.381 432.413 435.534 438.395

Jumlah 4 788.326 795.680 802.502 808.811 815.089 821.213 826.289 831.613 837.279 843.127 846.978 851.157 857.421 863.693 869.481

Pertumbuan (%) 5 1.57 0.93 0.86 0.79 0.78 0.75 0.62 0.64 0.68 0.70 0.46 0.49 0.74 0.73 0.67


Pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha dapat digunakan untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah. Perlunya mengetahui struktur perekonomian daerah karena biaya pembangunan tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan di semua aspek kehidupan sehingga diperlukan skala prioritas pembangunan.


5

Tabel 1.8. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Jenis Lapangan Usaha 01.

Pertanian

02.

Pertambangan & Galian

03.

Industri

04.

Listrik Gas dan Air

05.

Konstruksi

06.

Perdagangan

07.

Komunikasi

08.

Keuangan

09.

Jasa Jumlah

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

75.912

50.927

51.154

52.165

48.602

0

0

0

0

675

108.310

121.628

122.170

124.042

130.487

1.417

1.235

1.241

1.253

1.953

30.825

32.190

32.333

32.405

30.844

101.472

110.340

110.832

111.925

81.913

17.576

9.138

9.179

9.180

9.214

8.396

13.977

14.039

14.187

21.088

56.618

71.018

71.337

71.522

50.460

400.526

410.453

412.282

416.679

405.236


3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan Daerah, di mana di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membagi tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada seluruh

Perangkat

Daerah.

Struktur

organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo,


6

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo. e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, yang di dalamnya mengatur tentang perubahan SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo karena peningkatan kelas dari Kelas C menjadi Kelas B. f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sukoharjo. g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang di dalamnya mengatur tentang perubahan SOTK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, yang di dalamnya mengatur tentang perubahan SOTK Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.


7

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, yang di dalamnya mengatur tentang perubahan SOTK Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang

menjadi kewenangan

daerah

otonom.

Sedangkan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sukoharjo, adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : ❖ Sekretaris Daerah ❖ Asisten Sekretaris Daerah, meliputi Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum. ❖ Bagian-Bagian, meliputi : Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Bina Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Bagian Umum. b. Sekretariat DPRD, terdiri atas Sekretaris DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum.


8

c. Dinas Daerah, terdiri dari : ❖ Dinas Pendidikan; ❖ Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan; ❖ Dinas Pekerjaan Umum; ❖ Dinas Perindustrian dan Perdagangan; ❖ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; ❖ Dinas Pertanian; ❖ Dinas Kesehatan; ❖ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; ❖ Dinas Sosial; ❖ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ❖ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ❖ Dinas Perhubungan, Infomatika dan Komunikasi; d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : ❖ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; ❖ Badan Kepegawaian Daerah; ❖ Badan Lingkungan Hidup; ❖ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ❖ Badan Ketahanan Pangan; ❖ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; ❖ Inspektorat; ❖ Rumah Sakit Umum Daerah; ❖ Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; ❖ Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; ❖ Satuan Polisi Pamong Praja; ❖ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Lembaga Lain : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah f. Pemerintahan membawahkan

Kecamatan Subbagian

terdiri Umum

dari dan

Camat,

Sekretaris

Kepegawaian,

Camat

Subbagian

Perencanaan dan Keuangan, dan seksi-seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Seksi Ketentraman dan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

9

Ketertiban,

Seksi

Kesejahteraan

Sosial,

Seksi

Pelayanan

Umum.

Kecamatan terdiri dari 12 kecamatan yaitu: Sukoharjo, Nguter, Bulu, Tawangsari, Weru, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura. g. Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan Seksi Pelayanan Umum. Kelurahan terdiri dari 17 kelurahan yaitu Kenep, Banmati, Mandan, Begajah, Gayam, Joho, Jetis, Combongan, Kriwen, Bulakan, Dukuh, Bulakrejo, Sonorejo, Bulakrejo, Jombor, Kartasura, Ngadirejo. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dengan fungsi sebagai berikut : ❖ Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; ❖ Pengoordinasian

pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan; ❖ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; ❖ Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan ❖ Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum. b. Dinas Daerah Dinas

Daerah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dengan fungsi sebagai berikut : ❖ Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

10

❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi : ❖ Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; ❖ Penyediaan pelayanan penunjang. ❖ Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Kecamatan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, dengan fungsi sebagai berikut : ❖ Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; ❖ Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; ❖ Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; ❖ Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; ❖ Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; ❖ Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; ❖ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan desa atau kelurahan. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

11

e. Kelurahan Kelurahan

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dengan fungsi sebagai berikut : ❖ Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; ❖ Pemberdayaan masyarakat; ❖ Pelayanan masyarakat; ❖ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; ❖ Pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum; ❖ Pembinaan lembaga kemasyarakatan. D. Kondisi Aparatur Sipil Negara Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur sipil negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Sukoharjo keadaan per 31 Desember 2016 sebanyak 9.514 yang terdiri dari 4.521 laki-laki dan 4.994 perempuan. Adapun distribusi PNS per Golongan, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 1.9 Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Golongan No. 1.

Golongan Golongan I - I/a - I/b - I/c - I/d 2. Golongan II - II/a - II/b - II/c - II/d 3. Golongan III - III/a - III/b - III/c - III/d 4. Golongan IV - IV/a - IV/b - IV/c - IV/d - IV/e Sumber data : BKPP Kabupaten Sukoharjo LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Jumlah 177 10 16 119 32 1.374 230 184 546 414 4.069 981 1.030 926 1.1132 3.894 3.355 500 35 3 1

12

Sedangkan distribusi PNS Kabupaten menurut pendidikan, sebagimana tergambar pada diagram di bawah ini : Gambar D.1 Diagram Distribusi PNS Kabupaten Sukoharjo Menurut Pendidikan

69 211 839

SD/MI 1464

SLTP/MTs 1402

SLTA/MA Sarjana Muda/Diploma

5529

Sarjana /S1 Pascasarjana/S2/S3

Sumber data : BKPP Kabupaten Sukoharjo

Jika dikelompokkan berdasarkan eselonering jabatan, maka jumlah pejabat struktural di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 1.10 Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Eselon No. 1. 2.

Eselon Laki-laki Eselon II.A 1 Eselon II.B 20 Jumlah Eselon II 21 3. Eselon III.A 41 4. Eselon III.B 71 Jumlah Eselon III 112 5. Eselon IV.A 321 6. Eselon IV.B 118 Jumlah Eselon IV 439 7. Eselon V.A 24 8. Eselon V.B 0 Jumlah Eselon V 24 Sumber data : BKPP Kabupaten Sukoharjo

Perempuan 0 4 4 13 16 29 147 76 223 18 0 18

Jumlah 1 24 25 54 87 141 468 194 662 42 0 42

Ketersediaan sumberdaya manusia yang ada terutama jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah ideal berdasarkan Analisis Beban Kerja masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekapitulasi perencanaan pegawai ASN berdasarkan data E-Formasi tahun 2016, di bawah ini : LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

13

Tabel 1.11 Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data E-Formasi Tahun 2016 No.

Uraian

I.

Jabatan Pimpinan Tinggi a. Utama b. Madya c. Pratama Jabatan Administrasi a. Administrator b. Pengawas c. Pelaksana (JFU) 1. Jabatan Fungsional Ahli (selain Guru, Dokter, Perawat dan Bidan) a. Utama b. Madya c. Muda d. Pratama 2. Jabatan Fungsional Terampil (selain Guru, Dokter, Perawat dan Bidan) a. Penyelia b. Mahir (Pelaksana Lanjutan) c. Terampil (Pelaksana) d. Pemula (Pelaksana Pemula) 3. Jabatan Fungsional Guru 4. Jabatan Fungsional Dokter 5. Jabatan Fungsional Perawat 6. Jabatan Fungsional Bidang Bukan Jabatan Jumlah

II

III.

IV.

Jumlah Kebutuhan

Jumlah PNS (s.d Nop. 2015)

Kekurangan

0 0 31

0 0 28

0 0 3

145 807 4.464 120

145 804 2.381 91

0 6 2.095 32

0 57 39 152

0 54 37 7

0 3 2 145

12 51 137 186 5.441 297 619 806 4 13.500

12 49 135 23 5.056 206 558 613 3 10.221

0 2 2 163 646 91 132 193 1 3.562

Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana tabel di atas, pada tahun 2016 terdapat kekurangan jumah ASN sebanyak 3.562 orang. Namun kekurangan tersebut belum dapat terpenuhi karena pada tahun 2016 pengusulan formasi kebutuhan PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak disetujui, hal ini terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS dari Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kekurangan jumlah ASN tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN melalui penyelenggaraan dan pengiriman Diklat, baik Diklat kepemimpinan, Diklat teknis dan Diklat fungsional. Di samping itu juga akan dilakukan

redistribusi

PNS di SKPD, sebagai akibat akan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

14

E. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2016 Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Bertolak dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan penduduk. 2. Ketahanan pangan. 3. Ketahanan energi. 4. Peningkatan daya saing. 5. Pembangunan infrastruktur. 6. Tuntutan pemerintahan yang baik. 7. Penurunan Kualitas Lingkungan, Emisi Gas Rumah Kaca serta frekuensi dan intensitas bencana alam. 8. Pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama antar wilayah. 9. Alih Fungsi Lahan Pertanian. 10. Optimalisasi Pengembangan Pariwisata.


15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Rencana strategis juga akan memperjelas konsep organisasi dalam menentukan aktivitas

agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integraldan komprehensif. Demikian halnya dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka keberadaan rencana strategis mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, rencana strategis dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo

Nomor

10

Tahun

2016

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 20162021. Rencana strategis dimaksud mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Sedangkan uraian

sasaran target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2016 beserta program pendukungnya diuraikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. 1. Visi dan Misi Berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo dewasa ini, serta peluang, tantangan, dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan, maka H. Wardoyo Wijaya, SH., MH. (Bupati) dan Purwadi, SE., MM (Wakil Bupati) menetapkan Visi Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 sebagai berikut : “TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”


16

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo

ini diharapkan akan

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: SEJAHTERA: Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya

angka

kemiskinan,

serta

peningkatan

keterjangkauan

pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar MAJU: Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan; BERMARTABAT: Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat; PROFESIONAL: Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan; 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;


17

3. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah denggan menggerakkan sektor unggulan daerah ; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat; 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, aman dan dinamis. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 tergambar dalam metrik sebagai berikut : Tabel II.A.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Visi :

“Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional” Tujuan

Misi Uraian 1.

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan

1.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Uraian 1

2

3

2

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah


1

Meningkatan kapasitas kelembagaan

Meningkatkan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partaipolitik dalam pembangunan demokrasi dan politis yangkondusif Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja Maturitas SPIP

Tingkat kapasitas APIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintas Daerah Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja di internet

18

Tujuan

Misi Uraian

2

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

1

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Indeks Pembangunan manusia

Uraian 2

Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya

3

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

1

2

3

2

Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat


1

Terwujudnya pendidikan untuk Misi semua

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Indikator Kinerja Prosentase PD yang memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir.

Angka Kelahiran

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalencerate/CPR) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil Angka Melek Huruf

Tujuan Uraian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Putus sekolah SMA Angka Putus sekolah SMP Angka Usia Harapan Hidup

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Prosentase penanganan PMKS

19

Indika Sasa

Tujuan Misi

Uraian

3

Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik


Akses air minum layak, bebas kawasan kumuh (ha) dan akses sanitasi layak

Uraian 2

Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

3

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4

Meningkatnya kesempatan kerja

1

Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

2

3

3

Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

1

Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1

2

3


Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pertanian

Indikator Kinerja Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial Prosentase Transmigran yang diberangkatkan Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Cakupan pelayanan air minum

Cakupan Pelayanan sanitasi Cakupan Layanan Persampahan

Produktifitas - Padi Kw/ha - Jagung Kw/ha - Kedelai Kw/ha Jumlah Produksi (ton) - Padi - Jagung - kedelai Jumlah Produksi (ton) Daging Sapi Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari) Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) Prosentase Kondisi Irigasi Baik Pembangunan Embung

20

Tujuan Misi

Uraian


Uraian 4

2

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1

2

3

rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt)

4

Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi

Prosentase Peningkatan Investasi

1

Prosentase pertumbuhan ekonomi

1

2

3

4

5

4

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

1

2

Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur

Prosentase kualitas jalan baik

Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Jumlah Kasus konflik Antar Umat Beragama

1

Jumlah aksi teror berlatar belakang agama

2

Mewujudkan Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal


1

Indikator Kinerja

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Nilai Tukar Petani (NTP)

Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana

meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan Peningkatan peran UMKM dan koperasi

Peningkatan sarana prasarana perdagangan Peningkatan peran sektor pariwisata Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

1

Tersedianya sarana seni dan budaya

2

Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah

Luas Lahan Kritis yang ditangani

Rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt) Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)

Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman Prosentase peningkatan produksi UMKM Prosentase koperasi aktif Revitalisasi pasar (%) Nilai Produksi sector pariwisata Prosentase Jembatan dalam kondisi baik. Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun) Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif

21

Tujuan Misi

Uraian


Uraian

3

5

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

1

Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

1

2

3.

Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembanguan khususnya para penegak hukum Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif Rasio Atlit yang berprestasi Prosentase cabang olahraga yang berprestasi Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/ internasional Jumlah kasus tindak pidana per tahun Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun

Prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan

efektif

dan efisien. Untuk

mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

22

dan sasaran), maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut : Misi

Tujuan

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan

Mewujudkan penyelenggaraa n pemerintahan yang berkualitas.

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah

2.

Meningkat-kan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Meningkatkanku alitas pelayanan publik

Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan

Lembaga minim struktur kaya fungsi

Peningkatan kualitas manajemen kinerja pembangunan

Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

Peningkatan kualitas aparatur dan kesesuaian dengan bidang keahlian Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Penguatan reformasi birokrasi

Meningkatkan aksesbilitas terhadap informasi kinerja pembangunan

Menuju e-goverment

Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

Mengaktifkan PD untuk melaksanakan keterbukaan informasi kinerja

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan aksesbilitas dan peran aktif untuk pencapaian kualitas keluarga

Meningkatkan kesadaran akan kualitas keluarga berencana

Terwujudnya pendidikan untuk semua

Peningkatan kualitas dan aksesbilitas yang berkarakter

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan

Mengoptimalkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan pendidikan Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan

Intervensi langsung kepada PMKS

Meningkatkan kesadaran tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional


Melaksanakan intervensi langsung terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Memberikan kesempatan untuk perubahan kondisi kesejahteraan


Penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan secara terbuka

Pengambilan kebijakan partisipatif

publik

23

Misi

Tujuan

Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik

3.

Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Meningkatnya kesempatan kerja

Penguatan kapasitas perempuan

Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk. Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak Peningkatan kualitas Sumber Daya Menuasia sesuai kebutuhan pasar Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan

Pemberian pelatihan yang cepat dan tersertifikasi

Penyediaan air minum secara komunal

Peningkatan kuantitas air minum dengan akses umum

Peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan

Peningkatan tata kelola lingkungan pemukiman

Terwujudnya Ketersediaan Pangan

Peningkatan produksi dan produktivitas

Pola Intensifikasi

Terwujudnya kualitas Konsumsi pangan

Menjaga ketersediaan bahan utama pangan yang terjangkau Meningkatkan ketersedian pada level kelompok tani

Mengoptimalkan stabilitas ketahanan pangan daerah

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Mempermudah akses pada sarana prasana penunjang pertanian

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

Intervensi langsung dalam proses di baik pra maupun pasca panen

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup

Mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas


Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

Meningkatkan mitigasi dan tata kelola bencana

Peningkatan Daya Saing

Terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan informasi investasi

Memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor dalam investasi


Memberikan tingkat keuntungan yang optimal

24

Misi

Tujuan Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Akselerasi Pertumbuhan Industri

Meningkatkan kinerja industri baik dalam kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan

Peningkatan kualitas industri dan mengembangan industri kreatif

Peningkatan peran UMKM dan Koperasi

Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM serta akses permodalan Peningkatan kualitas tradisional dengan standar tinggi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM

Peningkatan sarana prasarana perdagangan

4.

Meningkat kan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

dan

Menciptakan akses yang berkualitas antara penjual dan pembeli

Mewujudkan penguatan pembangunan infrstruktur

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

Peningkatan kualitas dan kuantitas pada jalur utama dan penghubung strategis

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Meningkatkan kerukunan umat beragama

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui stimulan keswadayaan masyarakat

Peningkatan kualitas sarpras ibadah

Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

Komunikasi antar umat beragama dan peneggakan hukum yang sesuai dengan peraturan Inventarisasi benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan

Peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama


Optimalisasi ruang publik untuk seni dan budaya; Pengembangan aksesbilitas dan kualitas infrastruktur sosial dan budaya

Meningkatkan akses pelaksanaan pertunjukkan seni dan budaya di masyarakat


Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian; Meningkatkan kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan

Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan

Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal



Meningkatkan kuantitas sarana seni dan budaya

25

Misi 5.

Tujuan

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

Sasaran

Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan


Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan komunikasi diantara seluruh stakeholder; Mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif

Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat

Optimalisasi kesepatakankesepatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah

Meningkatkan peran serta akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah

B. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2017 tentang .... Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Tujuan 1 Mewujudkan penyelenggaraan . pemerintahan yang berkualitas.

Sasaran Strategis 1

2

3

2 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah.

1

Meningkatan kelembagaan

kapasitas

Meningkatkan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partaipolitik dalam pembangunan demokrasi dan politis yangkondusif Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

2


3

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan


Indikator Kinerja Utama Maturitas SPIP Tingkat kapasitas APIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintas Daerah Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja di internet Prosentase PD yang memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir.

26

Tujuan 3 Meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran Strategis kualitas

1

2

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

Terwujudnya pendidikan untuk semua

Indikator Kinerja Utama Angka Kelahiran Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalencerate/CPR) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil Angka Melek Huruf

Tujuan

Misi

Uraian

Sasaran Indikator Sasaran

Uraian

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Putus sekolah SMA

3

4 Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat.

1

2

5 Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

dan ketahanan

Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

Angka Putus sekolah SMP Angka Usia Harapan Hidup

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Prosentase penanganan PMKS

Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial Prosentase Transmigran yang diberangkatkan

3


Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

4 1

Meningkatnya kesempatan kerja Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

2

Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan


3

6 Meningkatkan memperkuat pangan.


1

2

Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan

3

Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pertanian 4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan


Cakupan Pelayanan sanitasi Cakupan Layanan Persampahan

Produktifitas - Padi Kw/ha - Jagung Kw/ha - Kedelai Kw/ha Jumlah Produksi (ton) - Padi - Jagung - kedelai Jumlah Produksi (ton) Daging Sapi Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari) Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) Prosentase Kondisi Irigasi Baik Pembangunan Embung Nilai Tukar Petani (NTP)

27

Tujuan 7

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

8

Peningkatan daya saing.

9

Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

10 Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur

11 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

12 Mewujudkan Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup


2 Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana


1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing 1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan 2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi 3 Peningkatan sarana prasarana perdagangan 4 Peningkatan peran sektor pariwisata 1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan 2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama 1 Tersedianya sarana seni dan budaya 2 Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah

3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

13 Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Indikator Kinerja Utama

1 Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembanguan khususnya para penegak hukum 2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

Rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt) Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)

Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman Prosentase peningkatan produksi UMKM Prosentase koperasi aktif Revitalisasi pasar (%) Nilai Produksi sector pariwisata Prosentase Jembatan dalam kondisi baik. Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun) Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif Rasio Atlit yang berprestasi Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/ internasional Jumlah kasus tindak pidana per tahun Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun


C. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

28

wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016 telah menetapkan

Perjanjian Kinerja

untuk

mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tersebut telah ditetapkan 13 tujuan, 35 sasaran strategis, dengan 61 indikator kinerja. Adapun

Perjanjian Kinerja

Pememrintah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016, adalah sebagai berikut :


29

Tabel II.B.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 NO.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.

1.

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

2

2.

Tingkat Kapabilitas APIP

2

3.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partaipolitik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif. Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik.

4.

Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan

100

5.

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

-

6.

Prosentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan kinerja di internet

100

5.

Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya.

7.

100

6.

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana.

8.

Prosentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat. Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.

Angka Kelahiran

1,45

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil

11,56

14.

Angka Melek Huruf

99,97

15.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

16.

Angka Putus sekolah SMA

0

17.

Angka Putus sekolah SMP

0,056

2.

3.

4.

7.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan.

9. 10.

11.

12. 13. 8.

Terwujudnya untuk semua.

pendidikan


4

74,64

0,47 100

8,8

30

9.

10.

11.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

18.

Angka Usia Harapan Hidup

77,52

19.

Angka Kematian Ibu

130

20.

Angka Kematian Bayi

9,8

21.

Angka Kematian Balita

11

22.

Prosentase penanganan PMKS

2

23.

Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial

100

24.

Prosentase Transmigran diberangkatkan

yang

100

Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tingkat Pengangguran Terbuka

100

12.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

25.

13.

Meningkatnya kesempatan kerja.

26.

14.

Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

27.

Prosentase Penurunan Tidak Layak Huni

15.

Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk. Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan.

28.


29.

Cakupan Pelayanan sanitasi

30.

Cakupan Layanan Persampahan

31.

Produktifitas

16.

17.

32.

Rumah

19.

Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan. Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana. Pertanian.

5

81

83,43 24

- Padi (Kw/ha)

70,56

- Jagung (Kw/ha)

75,76

- Kedelai (Kw/ha)

23,23

Jumlah Produksi (Ton) Padi

18.

4,2

350.817,00

Jagung

18.872,00

Kedelai 33.

Jumlah Produksi (ton) Daging Sapi

3.965,00 6.688,45

34.

Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari)

2.068,00

35.

Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)

36.

Prosentase Kondisi Irigasi Baik

60

37.

Pembangunan Embung

0


17,40

31

20.

21. 22.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

38.


101

39.


50

Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana.

40.


93

41.

Rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt)

21

23.

Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing.

42.

Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)

3.727.000,00

24.

Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan.

43.

25.

Peningkatan peran UMKM dan koperasi.

44.

Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman Prosentase peningkatan produksi UMKM

39,03

5,67

45.

Prosentase koperasi aktif

82 50

26.

Peningkatan sarana prasarana perdagangan.

46.

Revitalisasi pasar (%)

27.

Peningkatan peran sektor pariwisata.

47.

Nilai Produksi sektor pariwisata

28.

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi.

48.

Prosentase kondisi baik

49.

Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)

Jembatan

157.000.000,00

dalam

80 158.000

29.


50.

Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan

30.


51.

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan

1.100

31.


52.

Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan

193

32.


53.

Prosentase sanggar budaya yang aktif

dan

40

54.

Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif

7

56.

Rasio Atlit yang berprestasi

8

57.

JUmlah cabang berprestasi

55. 33



seni

olahraga

0

yang

0

22

32

34.

35.

58.

Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional

46

Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembanguan khususnya para penegak hukum

59.

Jumlah kasus tindak pidana per tahun

450

60.

Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun

300

Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

61.

Prosentase MOU dengan perguruan ditindaklanjuti

13


pemerintah tinggi yang

33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. A. Pengukuran Kinerja Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

makin

rendahnya

kinerja,

digunakan rumus : Capaian indikator kinerja =

Realisasi

x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :


34

Capaian indikator kinerja =

Target – (Realisasi-Target)

x 100%

Target

Sebagai

dasar

dalam

melakukan

evaluasi

keberhasilan

atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran sakla ordinal, sebagai berikut : Tabel III.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO

SKALA ORDINAL

KATEGORI

1

Lebih dari 100%

Sangat Baik

2

75 – 100%

Baik

3

55 – 74 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dan RPJMD Tahun 2016-2021, setidaknya terdapat 13 Tujuan dan 35 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : 1. Tujuan pertama : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu :

a. Sasaran 1.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


35

Tabel III.A.1.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015

3

4

5

6

7

% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021) 8

level

1,5

1,52

101,33%

1

50,67%

level

1

1

100,00%

1

33,33%

Predikat

WTP

*)

-

2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

2. 3.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kapabilitas APIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Rata-rata capaian Sasaran T1.S1

Berdasarkan

hasil

pengukuran

WTP

100,66%

kinerja

sasaran-1.1,

42,00%

yaitu

:

Meningkatnya kapasitas kelembagaan, sebagaimana tabel di atas dari 3 indikator kinerja rata-rata tercapai 100,66% atau kategori Sangat Baik, dengan

perincian 2 (dua) indikator sudah dapat tercapai 100% atau

lebih, yaitu pada indikator maturitas SPIP, dan tingkat kapabilitas SPIP, sedangkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sampai dengan laporan ini disusun belum turun, karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum disampaikan ke BPK. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, maka untuk indikator maturitas SPIP mengalami peningkatan yakni dari 1% di tahun 2015 menjadi 1,52% di tahun 2016. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD.


36

Tabel III.A.1.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

No.

1 1. 2. 3.

Indikator

Realisasi s.d 2016

Target Akhir RPJMD

% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

level

4 1,52

5 3

6 50,67%

level Predikat

1 *)

3 WTP

33,33% -

Satuan

2 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kapabilitas APIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3

Rata-rata Capaian

40,00%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata pencapaian target sasaran 1.1 sudah mencapai 40,00%. Jika dilihat dari indikator kinerja pada Sasaran 1-1 ini maka capaian kinerjanya masih di bawah target akhor RPJMD, hal ini diindikasikan dari 2 (dua) indikator lainnya masih di bawah target, yaitu maturitas SPIP baru mencapai 50,67% dan tingkat kapabilitias APIP baru tercapai 33,33%, sedangkan untuk indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah data belum dirilis. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1 yang bersumber dari program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp.30.000.000,-, terealisasi sebesar

Rp.24.600.000,- atau (82,00%), dengan demikian

terdapat

penggunaan

efisiensi

sumber

anggaran

sebesar

Rp.

5.400.000,- atau sebesar (18%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. b. Sasaran 1.2 : Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Pencapaian

kinerja

untuk

sasaran

1.2.

Meningkatnya

ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya, tercermin pada tabel sebagai berikut :


37

Tabel III.A.1.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya

Target

Realisa si

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

100

97

97,00%

100

97,00%

100%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan.

Rata-rata capaian Sasaran T1.S2

97,00%

97,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.2, yaitu : Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetesinya, dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dicapai 97,00%, sehingga termasuk dalam kategori Baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, maka capaian kinerja pada sasaran Tahun 2016 ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai target 100%. Adapun perbandingan realisasi dan prosentase realisasi dibandingkan dengan target untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.1.2.2 Perandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya

2015

2016

No.

Indikator

Satuan

Realisa si

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


%

100

100.00%

100

97

97,00%

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data


38

perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.1.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.2 Meningkatnya ketesesiaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya

No.

Indikator

Satuan

Realisasi s.d Tahun 2016

Target Akhir RPJMD (2021)

1

2

3

4

5


%

97

1.

100


6 97,00%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka pencapain target sasaran 1.2 sudah sudah hampir mencapai target, atau mencapai 97,00%, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang target akhir RPJMD untuk indikator prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan ini dapat terealisasi. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.2 yang bersumber dari program Pendidikan Kedinasan, program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Jumlah alokasi anggaran untuk pelaksanaan programprogram tersebut sebesar Rp.

5.018.712.000,-, terealisasi sebesar

Rp. 4.415.279.081,- atau (87,98%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.

603.432.919,-atau

(12,02%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Tidak dijumpai hambatan yang berarti dalam pencapaian sasaran strategis ini. c. Sasaran 1.3. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif. Pencapaian kinerja

untuk sasaran 1.3. Meningkatnya peran

pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

39

demokrasi dan politis yang kondusif,

tercermin pada tabel sebagai

berikut : Tabel III.A.1.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1.3

Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

0

0

0,00%

0

0,00%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.3


Berdasarkan hasil pengukuran

kinerja sasaran-1.3, yaitu :

Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif, dari 1 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, yaitu meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, tergambar bahwa capaian kinerja tahun ini tidak ada realisasinya (0,00%). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 tidak diselenggarakan Pemilihan Umum maupun Pilkada. Adapun perbandingan realisasi

target

tahun sebelumnya

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.1.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 1.3 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif. 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

0

0

0,00%

65

-

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja tahun sebelumnya (2015), maka realisasi target tahun 2015 untuk indikator meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada mencapai 65%. Sedangkan tahun 2016 ini tidak ada realisasi karena tidak diselenggarakan Pemilu LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

40

maupun Pilkada. Realisasi target tersebut diharapkan meningkat pada tahun-tahun mendatang, baik pada pelaksanaan Pilihan Gubernur dan Pemilu. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.1.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.3 : Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif. % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.

Indikator

Satuan



1

2

3

4

5

6

%

65

75

86,67%

1.

Meningkatnya partisipasi pemilihan dalam Pemilu dan Pilkada

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, berdasarkan capaian kinerjanya maka sasaran 1.3 sudah mencapai 86,67%. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.3 yang bersumber dari program Pendidikan politik masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.

205.000.000,-, terealisasi sebesar

alokasi Rp.

203.430.000,- atau (99,23%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.570.000,-atau (0,77%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 2. Tujuan kedua : Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut

berdasarkan hasil pengukuran

kinerja pada Tahun 2016, pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

41

a. Sasaran 2.1. Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik Pencapaian

kinerja

pada

Sasaran

2.1.

Terlaksananya

Keterbukaan Informasi Publik, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.2.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

100

40%

5

40,00%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerjanya di internet

Berdasarkan

hasil

pengukuran

40

kinerja

sasaran-2.1,

yaitu

:

Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik, dengan indikator kinerja yaitu Prosentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan kinerjanya di internet baru tercapai 40% dari target, sehingga dapat dikategorikan Kurang. Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.2.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.

Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja internet

%

2015

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

5

5

100

40

100

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka realisasi kinerja Sasaran Strategis 2.1 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk tahun 2015 tercapai 5%, sedangkan tahun 2016 tercapai 40%.


42

Hal ini dipengaruhi oleh sudah tersedianya koneksi jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.2.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.1 Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

No.

Indikator

Satuan


Target Akhir RPJMD


1

2

3

4

5

6

1.

Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja internet

%

100

40%

40

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian kinerja Sasaran 2.1 baru tercapai 40% dari target akhir 2021. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, melalui program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan alokasi sebesar Rp. 327.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp.304.989.026,-. atau ( 93,09%) Dengan demikian terdapat sisa lebih penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.22.630.974,- atau (6,91%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. b. Sasaran 2.2. Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan Sasaran 2.2. Meningkatnya

Aksesbilitas

terhadap

Informasi

Publik

dan

Pemanfaatannya, tercermin pada tabel sebagai berikut :


43

Tabel III.A.2.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya.

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


3

4

5

6

7

8

%

100

80,00%

10

80,00%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Prosentase PD yang memanfatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat

80

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2.2 Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya, dengan indikator kinerja

Prosentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan

media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat,

capaian kinerjanya mencapai

80,00% sehingga dapat dikategorikan Baik. Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja tahun sebelumnya (2015), maka capaian target tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 10% menjadi 80%. Terjadinya peningkatan capaian kinerja pada sasaran-2.2 ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat kebutuhan Perangkat Daerah terhadap media sosial sebagai sarana peningkatan akses dan informasi terhadap masyarakat. Adapun

perbandingan

realisasi

dan

prosentase

realisasi

dibandingkan dengan target untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:


44

Tabel III.A.2.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.2 : Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya. 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.


2016

Realisasi

% Capaian

3

4

%

10

Target

Realisasi

% Capaian

5

6

7

8

-

100

80

80%

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini terhadap target akhir RPJMD, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.2.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.2 : Meningkatnya Aksesbilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya.

No.

Indikator

Satuan

Realisasi s.d 2016

Target Akhir RPJMD Tahun 2021

1

2

3

4

5

1.


80%

100

% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021) 6 80,00%

Berdasarkan tabel dimaksud, maka perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, berdasarkan capaian kinerjanya sudah mencapai 80,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa Sasaran 2.2 ini sudah hampir tercapai pada tahun 2016.


45

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.2, melalui program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan alokasi sebesar Rp.327.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp.304.989.026,-. atau ( 93,09%) Dengan demikian terdapat sisa lebih penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.22.633.974,- atau (6,91%)

dari pagu anggaran

yang ditetapkan. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian target sasaran 2.2 ini. c. Sasaran 2.3. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Selanjutnya untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 2.3. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.2.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

4

4

100,00%

2

40,00%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, dengan indikator kinerja prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir, dari target 4% realisasinya mencapai 4%, maka capaian kinerja tercapai 100% sehingga dapat dikategorikan Baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, maka realisasi capain kinerja untuk tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 2% menjadi 4%. Adapun perbandingan realisasi dan


46

prosentase realisasi dibandingkan dengan target indikatornya dengan tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.2.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 2.3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

4

4

100,00%

2

-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa

realisasi indikator

prosentase aspirasi masyarkat yang terakomodir meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dari 2 % di tahun 2015 menjadi 4% pada tahun 2016 ini. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.2.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

5

6


%

4

10

40,00%

1.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.3 ini belum dapat dicapai. Hal ini diindikasikan dari capaian kinerja indikatornya yang baru mencapai 40%. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.3, telah dialokasikan melalui program Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Program Peningkatan Kapasitas LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

47

Kelembangaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

sebesar

Rp.3.018.500.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.2.834.137.782,-. atau (93,89%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.184.362.218,- atau (6,11%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 3. Tujuan ketiga : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dalam mewujudkan tujuan tersebut


kinerja pada Tahun 2016, maka pencapaian kinerja pada setiap sasaran adalah sebagai berikut: a. Sasaran 3.1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana. Pencapaian kinerja pada sasaran 3.1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana

Target

Realisasi

1,47

% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021) 0,00%

11,56

12,86

111,25%

12,57

134,52%

74,64

73,10

97,94%

74,62

131,15%

0,47

0,37

78,72%

0,38

146,88%

100

80,22

80,22%

100

80,22%

Tahun 2016 No.

Indikator

1

Angka kelahiran Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalance rate / CPR ) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Rata-rata pelayanan kependudukan dan catatan sipil

2

3

4 5

Satuan

Rata-rata Capaian Sasaran

*)

Capaian

-

92,03%

Capaian 2015

123,19%

*) Belum ada rilis data dari BPS.

Rata-rata capaian Sasaran-3.1, yaitu : Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

48

dapat dicapai 4 atau termasuk kategori Baik, dengan rata-rata capaian sebesar 92,03%. Dari 5 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, satu di antaranya dapat dicapai melebihi target, yaitu : kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (contraceptive prevalance rate /CPR) dapat direalisasikan 111,25%.

Sedangkan untuk indikator angka kelahiran belum ada relis

dapat dari Badan Pusat Statistik. Adapun perbandingan realisasi dan capaian realisasi dibandingkan dengan target untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 3.1 Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana 2015 No.

1 2

3

4 5

Indikator

Satuan

Angka kelahiran Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalance rate / CPR ) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Rata-rata pelayanan kependudukan dan catatan sipil *) Belum ada rilis data dari BPS.

Realisasi

2016 % Capaian

% Capaian

Target

Realisasi

12,57

11,56

12,86

111,25%

74,62

74,64

73,10

97,94%

0,38

0,47

0,37

78,72%

100

100

80,22

80,22%

*)

1,47

Berdasarkan tebel di atas, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan realisasi target untuk indikator kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuni yaitu dari 12,57 menjadi 12,86. Laju pertumbuhan penduduk juga berkurang dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,38 menjadi 0,37. Namun demikian juga terjadi penurunan realisasi capaian target pada indikator angka pemakaian kontrasepsi (CPR) dari 74,62% pada tahun 2015 menjadi 73,10% pada tahun 2016. Penurunan realisasi juga terjadi pada indikator rata-rata pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi 80,22% dari 100% di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

49

kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti belum tersedianya mobil layanan keliling. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD (2021) Sasaran 3.1: Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

No.

1 1 2 3 4 5

Indikator

Satuan

2

3

Angka kelahiran Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalance rate / CPR ) suatu cara (allmethods) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Rata-rata pelayanan kependudukan dan catatan sipil Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3.1




7

8

1,42

*) 12,86

9,56

134,52%

97,94

74,68

131,15%

0,47

0,32

146,88%

80,22

100

80,22%

92,03%

123,19%

*) Belum ada rilis data dari BPS.

Untuk realisasi kinerja Sasaran 3-1 sampai dengan tahun 2016 ini rata-rata capaiannya sudah mencapai 123,19 % apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini

mengindikasikan

bahwa

secara

keseluruhan

pencapain

target

sasarannya sudah tercapai. Sedangkan kondisi pencapaian indikatornya yang sudah mencapai target, yaitu kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi yang sudah tercapai 134,52%, angka pemakaian kontrasepsi yang sudah tercapai 131,15%, dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercapai 156,88%. Satu-satunya indikator yang belum mencapai target 100% hanyalah rata-rata pelayanan kependudukan dan catatan sipil, yaitu 80,22%.


50

Pencapaian sasaran strategis tersebut di atas didukung dengan Program Keluarga Berencana, Program pelayanan kontrasepsi,

yang

dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dan program Penataan Administrasi Kependudukan. Adun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program-program tersebut sebesar Rp. 5.378.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.678.869,497,atau (86,98%) sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 700.082,503,- atau (13,02%) dari anggaran yang ditetapkan. b. Sasaran 3.2. Terwujudnya pendidikan untuk semua. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 3.2. Terwujudnya pendidikan untuk semua, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua Tahun 2016 Capaian 2015


No.

Indikator

Satuan

1

2

3

4

5

6

7

8

%

99,25

99,96

100,72%

99,97

100,46%

8,7

8,83

101,49%

8,75

98,11%

%

0,12

0,17

141,67%

0,15

%

0,2

0,02

10,00%

0,44

1 2 3 4

Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka putus sekolah SMA Angka putus sekolah SMP

Target

tahun

Realisasi

Rata-rata Capaian Sasaran 3-2


Capaian

113,47%

kinerja sasaran-3.2,

yaitu :

Terwujudnya pendidikan unntuk semua, dari 4 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya semuanya dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 113,47%, sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik. Mengacu pada

hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada

indikator anga melek huruf dari target sebesar

99,25%

realisasinya

mencapai 99,96% atau capaiannya sebesar 100,72%, rata-rata lama sekolah dari target 8,7 dapat terealisasi 8,85 tahun LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

atau mencapai 51

101,49%, angka putus sekolah SMA dari target 0,12 realisasinya sebesar 0,17 dan angka putus sekolah SMP dari target yang ditetapkan yaitu 0,2 dapat ditekan dengan realisasi 0,02. Adapun perbandingan realisasi dan prosentase realisasi tahun 2015 dengan Tahun 2016 untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel III.A.3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

3

Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka putus sekolah SMA

4

Angka putus sekolah SMP

2

Tahun 2016

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

99,25

99,96

100,72%

8,7

8,83

101,49%

Target

Realisasi

% Capaian

%

99,97

-

tahun

8,75

-

0,15

-

0,12

0,17

141,67%

0,44

-

0,2

0,02

10,00%

Berdasarkan tabel di atas, beberapa indikator yang realisasi targetnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu: angka melek huruf dari 99% menjadi 99,96%, angka rata-rata lama sekolah dari 8,5 tahun menjadi 8,7 tahun, angka putus sekolah SMP dapat berkurang dari 0,15 menjadi 0,12 di tahun 2016 dan untuk indikator angka putus sekolah SMP juga menurun dari 0,44 di tahun 2015 menjadi 0,02 pada tahun 2016. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:


52

Tabel III.A.3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua


7

8

%

99,96

99,5

100,46%

tahun

8,83

9

98,11%

%

0,17

0

%

0,02

0

No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Angka Melek Huruf

2

Angka rata-rata lama sekolah

3 4

Angka putus sekolah SMA Angka putus sekolah SMP

Untuk

realisasi

kinerja



sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, baru satu indikator, yaitu angka melek huruf saja yang sudah melebih target akhir RPJMD, yaitu 99,96% dari target akhir sebesar 99,5% atau dengan capaian 100,46%. Sedangkan untuk indikator ratarata lama sekolah baru mencapai 98,11% atau 8,83 tahun dari target 9 tahun.

Demikian juga untuk angka putus sekolah SMA dan angka putus

sekolah SMP yang ditarget 0% atau tidak ada lagi angka putus sekolah di tahun 2021, ternyata pada tahun 2016 ini masih terdapat 0,17 untuk jenjang SMA dan 0,02 untuk jenjang SMP. Indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.A.3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Terwujudnya pendidikan untuk semua Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah

No.

Indikator

1

2

1

Angka Melek Huruf

2

Angka rata-rata lama sekolah

Kabupaten Sukoharjo

Prov. Jawa Tengah

%

99,96

97,43

tahun

8,83

7,43

Satuan

3

7

Untuk indikator angka melek huruf, capaian kinerja Kabupaten Sukoharjo masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, namun untuk indikator angka rata-rata lama sekolah capainnya lebih tinggi Kabupaten LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

53

Sukoharjo, yakni 8,83 tahun dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya 7,43 tahun. Pencapaian sasaran 3.2 sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program-program

yang

dilaksanakan tahun 2016, yaitu : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

3.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4.

Program Pendidikan Menengah

5.

Program Pendidikan Non Formal

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.

Program Manajeman Pelayanan Pendidikan

8

Program Pendidikan Kesiswaan

9.

Program Pendidikan Menengah

10. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur. Adapun alokasikan anggaran untuk program-program tersebut sebesar Rp.70.947.428.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.707.254.768,-

atau

(95,43%) dengan demikian terdapat sisa lebih penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.3.240.428.000,- atau (4,67%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. c. Sasaran 3.3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Sedangkan

pencapaian

kinerja

pelayanan

dengan

sasaran

3.3.Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, tercermin pada tabel sebagai berikut :


54

Tabel III.A.3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015

3

4

5

6

7

% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021) 8

tahun 10.000/ KH 1.000/ KH 1.000 /KH

77,52 140

*) 94,8

140,32%

77,46 159,55

102,07%

9,8

9,0

161,63%

9,94

105,48%

11,5

10,82

115,59%

11,92

98,29%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2 Angka Usia Harapan Hidup

1 2

Angka Kematian Ibu

3

Angka Kematian Bayi

4

Angka Kematian Balita Rata-rata Capaian Sasaran 3.3

139,18%

101,94%

*)Belum ada rilis data dari BPS


kinerja Sasaran-3.3, yaitu :

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, dari 4 indikator kinerja yang ada, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Angka Usia Harapan Hidup

belum ada rilis data

dari BPS. Dari 3 (tiga) indikator

kinerja yang lainnya dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini

sebesar 139,18%

sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik. Mengacu pada

hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, indikator

kinerja pada Sasaran-3.3 yang dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu angka kematian bayi dapat ditekan dari target 140 menjadi 94,8 atau dengan prosentase capaian 140,32%. Angka kematian balita dari taget sebanyak 11,5

realisasinya sebanyak 10,82 atau dengan

prosentase capaian sebesar 15,59%. Sedangkan untuk indikator angka kematian bayi dari target sebanyak 9,8 pada tahun 2016 menurun menjadi 9,0 kematian bayi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kineja 2016 ini cenderung mengalami peningkatan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

55

Tabel III.A.3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 2015 No.

1 1

Indikator

2

Satuan

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

8

3


2

Angka Kematian Ibu

3

Angka Kematian Bayi

4


Tahun 2016

4

5

6

7

77,46

-

159,55

-

77,52 140

*) 94,8

140,32%

9,94

-

9,8

9,0

98,80%

11,5

10,82

115,59%

tahun 10.000/ KH 1.000/ KH 1.000 /KH

11,92

-

Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3.3

118,10%


Berdasarkan tabel di atas, maka indikator kinerja yang capaianya meningkat dari tahun sebelumnya adalah : angka kematian ibu dapat ditekan dari 159,55 di tahun 2015 menjadi 94,8, angka kematian bayi dari 9,94 di tahun 2015 menjadi 9, dan

angka kematian balita juga terjadi

penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 11,92 menjadi 10,82. pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan tingginya capain kinerja pada sasaran 3.3 yang mencapai 118,10% dan termasuk kategori Sangat Baik. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

No.

1

Indikator

2

1


2

Angka Kematian Ibu

3

Angka Kematian Bayi

4

Angka Kematian Balita Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3.3





7

8

tahun

*)

77,66

10.000/ KH 1.000/ KH 1.000 /KH

94,8

102

102,07%

9,0

9,2

92,20%

10,82

9,92

98,29%

Satuan

3

101,94%

56


Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari 4 indikator yang sudah dapat terealisasi sesuai target adalah : angka kematian ibu dengan prosentase capaian sebesar 101,94%, angka kematian bayi sebesa 105,48%. Sedangkan untuk indikator yang pencapaiannya masih di bawah target RPJMD adalah angka kemaian balita dari target 9,92%, sampai dengan tahun 2016 baru tercapai 98,29%. Sedangkan

realisasi indikator kinerja tahun 2016 yang dapat

dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Millenium Development Goals (MDGs), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel III.A.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target Nasional No. 1 1.

2.

Indikator 2

Satuan

Realisiasi Tahun 2016

Target Nasional (SPM / MGDs) 5

3

4

Angka Kematian Ibu

/100.000 KH.

94,8

102

Angka Kematian Bayi

/1000 KH

9,0

23

Keterangan 6 Angka Kematian Ibu di atas target nasional. Angka kematian bayi di atas target nasioanl.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target nasional baik SPM maupun MGDs, maka pencapaian target indikator tahun 2016 untuk kedua indikator tersebut sudah di atas target nasional, artinya angka kematian ibu dan angka kematian bagi sudah dapat ditekan sehingga sudah lebih baik dari target nasional. Pencapaian sasaran strategis tersebut di atas didukung dengan Program-program sebagai berikut : 1. Program obat dan perbekalan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Program perbaikan gizi masyarakat 6. Program pengembangan lingkungan sehat LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

57

7. Program pencegahan dan penaggulangan penyakit menular 8. Program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu 9. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 11. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 12. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak serta program-program pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 95.474.155.000dan terealisasi sebesar

Rp.68.261.400.665,- atau (71,50%). Dengan

demikian terdapat sisa lebih penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.27.212.754.335,- atau (28,50%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 4. Tujuan keempat : Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi. Dalam

mewujudkan

tujuan

tersebut

berdasarkan

hasil

pengukuran kinerja pada Tahun 2016, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran 4.1. Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Pencapaian kinerja sasaran 4.1. Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Capaian 2016


7

8

2,02

66,27%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Prosentase Penanganan PMKS

%


Target

Realisasi

4

5 2

6,68

Capaian

6 334,00%

kinerja Sasaran-4.1 Terwujudnya

pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,

dari 1

(satu) indikator kinerja yaitu : prosentase penanganan PMKS sebagai tolok LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

58

ukurnya tergambar bahwa capaian kinerjanya dapat dikategorikan Sangat Baik, dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 334%. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, prosentase penangangan PMKS baik melalu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebesar 6,68% atau sebanyak 11.976 orang, dari target sebanyak 2% dari keseluruhan PMKS sebanyak 179.360 orang. Pencapaian kinerja

Sasaran-4.1 pada tahun 2016 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 2.02 %. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian

indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.4.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

2016 % Capaian

Realisasi

7 2,02

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

-

2

6,68

334%

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.4.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.


Realisasi s.d 2016

6,68



7

8

10,08

66,27

59

Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah masih jauh dari target ditetapkan dalam RPJMD, dari 10,08% yang ditargetkan, sampai dengan tahun 2016 ini baru tercapai

6,68% atau dengan prosentase capaian

sebesar 66,27%. Pencapaian

Sasaran

pelaksanaan program

Strategis

4.1

ini

didukung

dengan

: Program Pembinaan Anak Terlantar, Program

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, dan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.000.000,-, terealisasi sebesar

Rp. 252.624.000 atau (97,92%), dengan demikian terdapat

efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 5.378.000,- atau sebesar (2,08%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. b. Sasaran

4.2.

Terwujudnya

pengembangan

penghidupan

berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Sedangkan p0encapaian kinerja pelayanan dengan 4.2.Terwujudnya

pengembangan

penghidupan

Sasaran

berkelanjutan

bagi

masyarakat miskin,tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.4.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

100

92,27

92,27%

%

100

0

0%

Tahun 2016 No.

Tujuan / Sasaran / Indikator

Satuan

1

2 Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial . Prosentase Transmigran yang diberangkatkan.

1 2

Rata-rata capaian Sasaran 4.2


46,96%

100%

92,27%

0

0%

46,96%

kinerja sasaran-4.2 Terwujudnya

pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, yaitu:, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

60

dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerjanya dapat dikategorikan Kurang, dengan rata-rata capaian kinerja 46,96%. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial pada tahun 2016 terealisasi 92,27% dari yang ditargetkan 100%. Namun untuk indikator prosentase transmigran yang diberangkatkan, pada tahun 2016 belum ada realsiasi (0%), hal ini menyebabkan tingkat pencapaian Sasaran 4.2 ini menjadi rendah. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin 2015 No.

1 1

2

2016

Indikator

Satuan

2

3 %

4

5

6

7

8

100

100%

100

92,27

92,27%

%

100

100%

100

0

0%

Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial . Prosentase Transmigran yang diberangkatkan. Rata-rata Capaian Sasaran 4.2

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

100%

% Capaian

46,96%

Berdasarkan tabel di atas, prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial pada tahun 2016 realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 100% pada tahun 2015 menjadi 92,27%.

Sedangkan untuk prosentase transmigran yang

diberangkatkan realiasi tahun sebelumnya 100%, namun untuk tahun 2016 ini tidak terealisasi. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:


61

Tabel III.A.4.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.2 Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial

%

2

Prosentase Transmigran yang diberangkatkan.

%



7

8

92,27%

100

92,27%

0

100

0%


Rata-rata Capaian Sasaran 4.2

46,96%

Mendasarkan pada tabel di atas, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, untuk indikator prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial sudah tercapai 92,27% dari target sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator prosentase transmigran yang diberangkatkan sampai dengan tahun 2016 belum ada realisasi. Pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.048.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 926.761.866,- atau (88,43%) dan ada sisa anggaran sebesar Rp. 121.238.134,- atau (11,57%) dari pagu anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran ini adalah 1. Terjadinya bencana banjir di lokasi penempatan calon transmigran, sehingga terjadi pembatatan pemberangkatan. 2. Adaya rasionalisasi APBN pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016, sehingga terjadi pengurangan jatah alokasi transmigran sebanyak 70 KK. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

62

3. Pada lokasi Sandalan Kab. Pahuwato Prov.Gorontalo calon transmigran tidak bersedia diberangkatkan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka solusi yang akan ditempuh yaitu calon transmigran yang sudah terseleksi diberangkatkan tahun berikutnya sesuai jatah alokasi penempatan transmigran. c. Sasaran

4.3.

Meningkatnya

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak. Pencapaian kinerja sasaran 4.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.4.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

100

100

100,00%

100

100,00%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

Prosentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

1


kinerja sasaran-4.3 Meningkatnya

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja prosentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa capaian kinerjanya mencapai 100% sesuai target, dengan kategori Baik. Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:


63

Tabel III.A.4.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

100.00%

100

100

100,00%

100

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi dan capaian target untuk tahun 2016 ini sama dengan tahun 2015, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum. Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.4.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.


100



7

8

100

100,00%

Jika melihat capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yang sudah mencapai 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD untuk Sasaran 4-3 ini sudah dapat dicapai pada tahun pertama. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010, maka capaian indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

64

layanan bantuan hukum pada sasaran ini sudah melampaui target SPM yang ditetapkan yakni 50%. Tabel III.A.4.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target SPM No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

Realisasi Tahun 2016

Target SPM

Keterangan

7

8

50

Sudah tercapai

100

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.3 yang bersumber dari program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah, melalui kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak sebesar Rp. 40.000.000,-, terealisasi sebesar

Rp.40.000.000,- atau (100%).

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 4.3 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Dana sosialisasi untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih sangat terbatas. 2. Sumberdaya yang tersedia baik anggaran maupun sumberdaya manusia sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus

kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang perlu mendapatkan pendampingan. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah : 1. Memanfaatkan kegiatan yang ada untuk diisi dengan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Pendampingan korban hanya dilakukan pada kasus yang prioritas saja. d. Sasaran 4.4. Meningkatnya Kesempatan Kerja. Pencapaian kinerja Sasaran 4.4. Meningkatnya Kesempatan Kerja, tercermin pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :


65

Tabel III.A.4.4.1 Capaian Kinerja Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

4,6

131,71%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Tingkat pengangguran terbuka

%


4,6

4,32

93,91%

kinerja Sasaran-4.4 Meningkatnya

kesempatan kerja, dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa dari target 4,6% realisasinya dapat ditekan menjadi 4,32%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 93,91%, dengan kategori Baik. Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.4.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.


2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

4,52

-

4,6

4,32

93,91%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka pencapaian kinerja Sasaran-4.4 pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan, yakni turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 4,52% pada tahun 2015 menjadi 4,32%. Terjadinya peningkatan kinerja ini tersebut disebabkan meningkatnya jumlah lapangan kerja di kabupaten Sukoharjo terutama di sektor jasa dan industri. Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:


66

Tabel III.A.4.4.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.4 Meningkatnya kesempatan kerja

No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.




7

8

4,32

3,28

131,71%

Pencapaian sasaran 4.4 sampai dengan tahun 2016 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah dapat melampau target, yakni mencapai 131,71%. Adapun jika dibandingkan dengan capaian target dengan Provinsi Jawa Tengah, maka tingkat penggangguran terbuka di Kabupaten Sukoharjo relatif lebih rendah jika dibanding dengan Jawa Tengah yang mencapai 4,99%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel III.A.4.4.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 antara Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah No.

Indikator

Satuan

1

2

3


%

1.

Kabupaten Sukoharjo

4,32

Provinsi Jawa Tengah

Keterangan

7

8

4,99

Lebih rendah dari capaian Jawa Tengah

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.4 yang bersumber dari program

Peningkatan Kesempatan Kerja, Program

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagkerjaan, program Perencanaan Ketegakerjaan, dan program pendukung antara lain : program pelayanan Administrasi Perkantoran, program peningakatn sarana dan prasarana aparatur, program peningakatn disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerj dan keuangan, program perencanaan SKPD dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan

daerah.

Rp.2.285.335.000,-, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Alokasi terealisasi

anggaran

sebesar sebesar 67

Rp.2.156.835.882,- atau (94,38%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 128.499.118,- atau sebesar (5,62%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 4.4 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya

adalah masih banyaknya calon tenaga kerja yang belum

mempunyai kompetensi kerja. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan tersertifikasi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja 5. Tujuan kelima : Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik. Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2014, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : a. Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pencapaian kinerja pada sasaran 5.1. Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.5.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

5,6

6,36%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

%


5

2,1

42,00%


Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan indikator kinerja prosentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

belum dapat mencapai target yang ditetapkan,


68

capaian kinerjanya hanya mencapai 42,00% sehingga dapat dikategorikan Kurang. Belum tercapainya target kinerja pada sasaran ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada dan jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementrian Perumahan Rakyat hanya sedikit. Jika dibandingkan dengan capaia kinerja tahun 2015, maka realisasi pencaaian target kinerja tahun 2016 ini juga jauh lebih rendah atau mengalami penurunan dari 5,6% menjadi 2,1%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk

indikator ini sebagaimana tersaji dalam

tabel berikut ini: Tabel III.A.5.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berrpenghasilan rendah Satuan No.

Indikator

1

2

1.

3


%

2015

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

5,6

-

5

2,1

42,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi prosentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni

tahun 2016 ini mengalami penurunan yang cukup

signifikan dari 5,6% pada tahun sebelumnya menjadi 2,1%. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.5.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.


%



2,1

Target Akhir RPJMD


7

8 33

6,36%

69

Berdasarkan tabel dia atas, pencapaian realisiasi kinerja sampai dengan tahun 2016 ini masih jauh dari target akhir yang ditetapkan RPJMD. Prosentase penurunan rumah tidak layak huni ditargetkan 33% pada akhir RPJMD, namun sampai dengan tahun 2016 ini baru tercapai 2,1% atau dengan tingkat capaian baru 6,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapai Sasaran 5.1 ini masih harus ditingkatkan lagi pada tahuntahun mendatang agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Peningkatan pencapaian target tersebut harus didukung programprogram baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi, APBN maupun peran serta masyarakat. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.1 ini antara lain adalah sebagai berikut : Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dan Program Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.798.314.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.350.105.099,- atau (75,08%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 448.208.901,- atau sebesar (24,92%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. b. Sasaran 5.2. Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk. Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.2. Terwujudnya Pelayanan Air Minum bagi Seluruh Penduduk, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.5.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

81

80,5

99,38%

75,46

80,50%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.




Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk, dengan LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

70

indikator kinerja berupa Cakupan pelaynan air minum, dari target yang ditetapkan

81% dapat terealisasi 80,50% atau dengan capaian kinerja

99,38%, sehingga termasuk kategori Baik. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk

indikator ini

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel III.A.5.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

7

1.


%

75,46

Realisasi

Tahun 2016

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

81

80,5

99,38%

7 -

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi target untuk indikator Cakupan pelayanan air minum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya , yaitu dari 75,46% pada tahun 2015 menjadi 81%. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.5.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

5

6

%

80,5

100

80,50%

1.


Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sudah

mencapai 80,50%. Hal ini menunjukkan bahwa

berdasarkan capaiannya maka target realisasi kinerja sasaran ini sampai dengan 2016 sudah cukup berhasil,

dengan prosentase mencapai

80,50%. Jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

71

Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010, maka capaian indikator cakupan pelayanan air minum tahun 2016 ini termasuk kategori Baik, sebagaimana kriteria di bawah ini: No. 1.

Jenis Layanan Dasar Air minum

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat Baik

Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai Tersedianya akses air minum melalui SPAM 40% dengan jaringan perpipaan dan 50% bukan jaringan perpipaan 70% terlindungi 80% dengan kebutuhan pokok minimal 100% 60/liter/orang/hari

Batas Waktu Pencapaian 2014

Keterangan Termasuk dalam cluster Pelaanan “Baik”

Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung pencapaian Sasaran 5.2 ini yaitu Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 641.971.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 452.409.500,- atau (70,47%), sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 189.561.500,- atau (29,53%) dari alokasi anggaran. c.

Sasaran 5.3. Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.3. Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.5.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

83,43

83

99,48%

72,38

83,00%

24

21

87,50%

40

50,52%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Cakupan pelayanan sanitiasi

2

Cakupan Layanan Persampahan Rata-rata Capaian Sasaran 5.2


93,44%

67,75%

72

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

Sasaran-5.3,

yaitu

:

Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan),

dari 2 indikator

kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya mencapai 93,44% sehingga dapat dikategorikan Baik. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa,

indikator

kinerja cakupan pelayanan sanitasi pada Sasaran-5.3 dari 83,43% yang ditargetkan dapat terealisasi 83% atau pencapaian targetnya mencapai 99,48%. Sedangkan pada indikator kedua, yaitu cakupan layanan persampahan terealisasi 21% atau tercapai 87,50% dari target yang ditetapkan yakni 24%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.5.3.2 Capaian Kinerja Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1


2


%

Tahun 2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

72,36

-

83,43

83

99,48%

20

-

24

21

87,50%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, baik pada indikator cakupan pelayanan sanitasi yang meningkat menjadi 83% dari tahun sebelumnya yang baru terealisasi 72,36%, maupun pada indikator cakupan layanan persampahan yang meningkat dari 20% di tahun 2015 menjadi 21% pada tahun 2016. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:


73

Tabel III.A.5.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

No.

Tujuan

Satuan

1

2

3




7

8

1


%

83

100

83,00%

2


%

21

40

52,50%


Untuk

realisasi

kinerja

67,75%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD

rata-rata capaian kinerjanya sudah mencapai 67,75%.

Namun kalau dilihat per indikator ternyata untuk indikator cakupan layanan persampahan realisasinya sampai dengan 2016 baru mencapai 52,50%. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.2 ini antara lain adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.5.551.755.000,-,

terealisasi

sebesar

Rp.

4.894.821.850,- atau (88,17%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 656.933.150,- atau sebesar (11,83%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 5.2 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Masih adanya keterbatasan jumlah armada truck sampah. 2. Belum mencukupinya kebutuhan jumlah personil petugas pengangkut sampah. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah melalui penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal pengadaan truck sampah.


74

6. Tujuan keenam : Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut


kinerja pada Tahun 2016, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : a. Sasaran 6.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan Secara rinci pencapaian kinerja pada sasaran 6.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

ini tercermin pada tabel sebagai

berikut : Tabel III.A.6.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

- Padi

(Kw/ha)

70,39

73,6

104,56%

75,26

96,98%

- Jagung

(Kw/ha)

75,28

79,78

105,98%

87,73

343,14%

- Kedelai

(Kw/ha)

22,17

23,84

107,53%

22,17

102,54%

Jumlah Produksi -Padi

Ton

350.141,00

399.902,00

114,21%

374546

106,23%

-Jagung

Ton

18.820,00

16.331,00

86,77%

22056

73,51%

-Kedelai

Ton

3.950,00

4.378,00

110,84%

3950

109,56%

Ton

6.634,00

8.388,60

126,45%

6.637,52

121,26%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1

2

3

Produktifitas

Jumlah Daging Sapi

Produksi

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6.1

Berdasarkan

hasil

pengukuran

108,48%

kinerja

Sasaran-6.1,

136,17%

yaitu

:

Terwujudnya ketersediaan pangan, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa sebagian target yang ditetapkan sudah dapat direalisasikan.

Capaian kinerjanya dapat dikategorikan Sangat Baik,

dengan rata-rata capaian sebesar 108,48%. Mengacu pada

hasil

pengukuran di atas terlihat bahwa 3 indikator kinerja, yaitu produktifitas, dan jumlah produksi bahan pangan dan daging sapi sudah dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

75

Adapun perbandingan realisasi target untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.6.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

2

3

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

Produktifitas - Padi

(Kw/ha)

75,26

70,39

73,6

104,56%

- Jagung

(Kw/ha)

87,73

75,28

79,78

105,98%

- Kedelai

(Kw/ha)

22,17

22,17

23,84

107,53%

114,21%

Jumlah Produksi -Padi

Ton

374546

350.141,00

399.902,00

-Jagung

Ton

22056

18.820,00

16.331,00

86,77%

-Kedelai

Ton

3950

3.950,00

4.378,00

110,84%

Ton

6.637,52

6.634,00

8.388,60

126,45%

Jumlah Daging Sapi

Produksi

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, realisasi target indikator pada sasaran 6.1 sebagian besar mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke 2016, kecuali pada indikator produktifitas jagung, yakni dari 87,73% menjadi 79,78 di tahun 2016 ini. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini :


76

Tabel III.A.6.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.1 Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

No.

Indikator

Satuan

2

3

1




7

8

Produktifitas

1

- Padi

(Kw/ha)

73,6

75,89

96,98%

- Jagung

(Kw/ha)

79,78

23,25

343,14%

(Kw/ha)

23,84

23,25

102,54%

-Padi

Ton

399.902,00

376.452

106,23%

-Jagung

Ton

16.331,00

22.215

73,51%

-Kedelai

Ton

4.378,00

3.996

109,56%

Jumlah Produksi Daging Sapi

Ton

8.388,60

6.918

121,26%

- Kedelai Jumlah Produksi

2

3


Untuk

realisasi

kinerja

136,17%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pencapaian Sasaran 6.1 ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja yang mencapai 136,17%. Jika dilihat per indikatornya realisasi kinerja sampai dengan 2016 tinggal 1 (satu) indikator

yang belum mencapai target yang

ditetapkan di akhir RPJMD, yaitu jumlah produksi jagung yang baru mencapai 16.331 ton dari

yang ditargetkan sebanyak 22.215 ton atau

dengan nilai capaian sebesar 73,51%. Sedangkan program untuk mendukung realisasi pencapaian Sasaran 6.1 ini

yang dilaksanakan yaitu

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.724.493.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.537.827.949,- atau (89,18%) dan ada sisa anggaran sebesar Rp. 186.665.051,- atau 10,82% dari total anggaran. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 6.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

77

antaranya tingginya intensitas curah hujan yang mengakibatkan berkurangnya luas lahan jagung. b. Sasaran 6.2. Terwujudnya kualitas konsumsi pangan. Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 6.2. Terwujudnya kualitas konsumsi pangan, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.6.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan

Target

Realisa si

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

1

Konsumsi kalori

(Kkal / Kap / Hari)

2.048,00

2.666,50

130,20%

2.027,90

121,20%

2

Konsumsi ikan

(kg / kap / tahun)

17,2

17,3

100,58%

17,1

95,05%

Rata-rata Capaian Sasaran 61.

Berdasarkan

hasil

115,53%

pengukuran

kinerja

108,11%

Sasaran-6.2,

yaitu

:

Terwujudnya kualitas konsumsi pangan, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaiannya dapat melebihi target, yaitu 115,39% sehingga termasuk ketegori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah terealisasikannya semua target kinerja indikatornya yakni :% konsumsi kalori yang mencapai 130,20 dan konsumsi ikan yang mencapai 100,58%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.6.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 deangan 2016 Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1

Konsumsi kalori

2

Konsumsi ikan

(Kkal / Kap / Hari) (kg / kap / tahun)

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

2.080,00

-

2.027,90

2.666,50

130,20%

17,20

-

17,2

17,30

100,58%

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, realisasi target indikator pada sasaran 6.2 tahun 2016 ini mengalami peningkatan dari tahun 2015. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

78

Pada indikator konsumsi kalori, meningkat dari 2.027,90 Kal/kapita/hari menjadi 2.666,50 Kal/kapita/hari, sedangkan untuk konsumsi ikan juga meningkat dari 17,20 kg/kapita/tahun menjadi 17,30 kg/kapita/tahun. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.6.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.2 Terwujudnya kualitas konsumsi pangan

No.

Indikator

1

2

1

Konsumsi kalori

2

Konsumsi ikan

Satuan




3

4

5

7

(Kkal / Kap / Hari) (kg / kap / tahun)

2.666,50

2.200

121,20%

17,3

18,2

95,05%

Rata-rata Capaian Sasaran 6.2.

108,11%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pencapaian Sasaran 6.2 ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini ditandai dengan rata-rata capaian kinerja pada 2 (dua) indikatornya yang sudah tercapai melebihi target (108,11%).

Namun kalau dilihat per indikator kinerjanya, untuk

konsumsi kalori capain kinerja sampai tahun 2016 ini sudah tercapai 121,20% target akhir RPJMD, Sedangkan untuk indikator konsumsi ikan, baru mencapai 95,05% dari akhir RPJMD. Sedangkan program untuk mendukung realisasi pencapaian Sasaran 6.2 ini program

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, yaitu

melalui

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan),

dan Program pengembangan budidaya perikanan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.472.885.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 17.482.474.829,- atau (81,42%) dan ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.990.410.141,- atau 18,58%.


79

c. Sasaran 6.3.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana

pertanian. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 6.3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.6.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

52

49

94,23%

47

81,67%

12

0

0,00%

11

91,67%

Tahun 2016 No.

Tujuan

Satuan

1

2

3

1 2

Prosentase Kondisi Irigasi Baik Pembangunan Embung

% Unit


Berdasarkan

hasil

47,11%

pengukuran

kinerja

86,67%

Sasaran-6.3,

yaitu

:

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, pada tahun 2016 hanya menargetkan 1 indikator saja, yaitu prosentase kondisi irigasi dalam keadaan baik, dengan realisasi 49% dari target 52%, sehingga capaian kinerjanya

mencapai

94,23%. Sedangkan untuk indikator pembangunan embung untuk tahun 2016 ini belum dapat direalisasikan. Hal ini menyebabkan rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 6.3 menjadi Kurang, atau hanya mencapai 47,11%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.6.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 2015

Satuan No.

1

Indikator

2

Realisasi

2016 Capaian

3

4

5

1


%

47

-

2

Pembangunan Embung

unit

11

-


Target

Realisasi

6

7

8

52

49

94,23%

12

0

0,00%

Capaian

80

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, dari 2 indikator pada Sasaran 6.3 ini, 1 (satu) indikator yaitu prosentase kondisi irigasi yang baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 47% menjadi 49% pada tahun 2016. Sedangkan untuk indikator pembangunan embung untuk tahun 2016 ini tidak terealisasi, sehingga tidak terjadi penambahan jumlah untuk tahun 2016 tetap sama yaitu 11 unit. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.6.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1


%

2

Pembangunan Embung

unit



7

8

49

60

81,67%

11

12

91,67%


Rata-rata capaian Sasaran 6.3

Untuk

realisasi

kinerja

86,67%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka rata-rata pencapaian indikator kinerja sasarannya sudah mencapai 86,67%. Untuk indikator prosentase kondisi irigasi baik, sampai dengan tahun 2016 realisasinya mencapai 49% dari target sebanyak 60% atau

mencapai

81,67%.

Sedangkan

untuk

pembangunan

embung,

meskipun pada tahun 2016 belum ada realisasi, namun karena target akhir RPJMD hanya menetapkan sebanyak 12 unit, maka capaian kinerjanya sampai dengan tahun 2016 sudah tercapai 91,67%. Untuk mencapai Sasaran Strategis 6.3 program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.848.494.000,-, dengan realisasi sebesar (89,91%), dengan

demikian

terdapat


Rp. 8.854.291.150,- atau

efisiensi penggunaan sumber 81

anggaran sebesar Rp. 994.202.850,- atau sebesar (10,09%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 6.3 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya adalah terbatasnya anggaran penanganan irigasi. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah : 1. Menentukan skala prioritas dalam penanganan irigasi. 2. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. d. Sasaran 6.4. Peningkatan kesejahteraan

pelaku utama penghasil

bahan pangan. Sedangkan pencapaian kinerja

6.4. Peningkatan kesejahteraan

pelaku utama penghasil bahan pangan, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.6.4.1 Capaian Kinerja Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

101

*)

Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

3

1

Nilai tukar petani

100,67

*) Data belum dirilis oleh BPS.

Kinerja pencapaian sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan, belum dapat dianalisa karena dari indikatornya berupa Nilai Tukar Petani sampai dengan laporan ini disusun belum ada data yang dirilis oleh BPS. Tabel III.A.6.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan 2015

Satuan No.

1 1

Indikator

2

Capaian

Realisasi

3

Nilai tukar petani

4 100,67

2016

5 -

Target

Realisasi

6

7

101

*)

Capaian

8

*) Data belum dirilis oleh BPS. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

82

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sasaran sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.6.4.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 6.4 Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1


Nilai tukar petani

*)



7

8

103,21

*) Data belum dirilis oleh BPS.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 6.4 yang bersumber dari program Peningkatan kesejahteraan petani, dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar Rp.1.156.093.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.031.215.000,- atau (89,20%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 124.878.000,- atau sebesar (10,20%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 7. Tujuan ketujuh : Pelestarian sumber daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penggelolaan Bencana. Dalam mewujudkan tujuan tersebut


kinerja pada Tahun 2016, pencapaian kinerja untuk masing-masing adalah sebagai berikut : a. Sasaran 7.1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup Pencapaian kinerja pada sasaran 7.1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada tabel sebagai berikut :


83

Tabel III.A.7.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


4

5

6

7

8

50

0

0,00%

30

0,00%

Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

3

Luas lahan kritis yang ditangani

7.1

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

Sasaran-7.1,

yaitu

:

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator luas lahan kritis yang ditangani sebagai tolok ukurnya, pada tahun 2016 tidak ada realisasi capaian kinerja

(0%).

Hal ini disebabkan karena adanya

pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi, sehingga pada tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.7.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup 2015 No.

Indikator

1

Satuan

2

1.


3 Ha

2016

Realisasi

% Capaian

4

5 60

-

% Capaian

Target

Realisasi

6

7

8

50

0

0,00%

Berdasarkan perbandingan data realisasi pada tabel di atas, luas lahan kritis yang ditangani tahun sebelumnya seluas 60 Ha, yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Weru (20 Ha), Bulu (5 Ha), Nguter (10 Ha), Bendosari (5 Ha) dan Plokarto (20 Ha). Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

84

Tabel III.A.7.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.

Indikator

Satuan

Realisasi s.d 2016


1

2

3

4

5

6

Ha

60

100

60,00%

1.


Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pencapaian kinerja sasarannya sudah tercapai 60% dari target. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-7.1, di antaranya adalah beralihnya kewenangan urusan pemerinahan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung penanganan lahan kritis. Di samping itu sumberdaya manusia atau apatur sipil negara yang ada juga sudah serahkan ke Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi dengan mengadakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama kegiatan penanganan lahan kritis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. Sasaran 7.2. Penanggulangan bencana dan resiko bencana. Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 7.2. Penanggulangan bencana dan resiko

bencana ini pada dilihat sebagaimana pada tabel

sebagai berikut :


85

Tabel III.A.7.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

93

93

100,00%

93

101,09%

21

21

100,00%

24

61,90%

Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

3

1


2

Rata-rata waktu respon tanggap bencana

menit


Berdasarkan

hasil

100,00%

pengukuran

kinerja

81,50%

sasaran-7.2,

yaitu

:

Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya sudah tercapai 100% sehingga dikategorikan Baik. Mengacu pada

hasil

pengukuran tersebut di atas terlihat bahwa, Indeks Resiko Bencana dapat terrealiasi

93 atau 100% sesuai target, demikian juga dengan rata-rata

waktu respon tanggap bencana juga sudah tercapai 100%, yakni 21 menit. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.7.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana Capaian 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1


2


Tahun 2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

93

-

93

93

100,00%

24

-

21

21

100,00%

menit

% Capaian

Berdasarkan perbandingan data realisasi pada tabel di atas, untuk indikator kinerja rata-rata waktu respon tanggap bencana mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 24 menit menjadi 21 menit. Sedangkan untuk Indeks Resiko Bencana realisasi targetnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 93.


86

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.7.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

5

6

1


93

92

101,09%

2


21

13

61,90%

menit


Untuk

realisasi

kinerja

81,50%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pencapaian kinerja sasarannya sudah mencapai 81,50%. Pencapaian target ini tidak terlepas dari tingginya realisasi pada indikator yaitu Indeks Resiko Bencana yang mencapai 101,09%, sedangkan untuk indikator rata-rata waktu respon tanggap bencana dari target selama 13 menit, realisasi sampai dengan tahun 2016 ini masih 21 menit (61,90%). Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-7.2, di antaranya adalah masih kuranhnya kesadaran masyarakat, terutama yang di daerah rawan bencana untuk melaporkan kejadian bencana karena kurangnya peralatan yang dimiliki, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kewaspadaan

dan

kemampuan

masyarakat

dalam

menghadapi bencana alam. 2. Meningkatkan penyebarluasan informasi potensi bencana dan peluang penanggulangan bencana melalui berbagai media. Pencapaian Sasaran Strategis 7.1 didukung melalui pelaksanaan program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

87

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.308.000.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 1.256.152.750,- atau (96,04%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 51.847.250,- atau sebesar (3,96%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 8. Tujuan kedelapan : Peningkatan Daya Saing. Dalam mewujudkan tujuan tersebut


kinerja pada Tahun 2016, maka pencapaian kinerja untuk setiap sasarannya dapat didiskripsikan sebagai berikut: a. Sasaran 8.1. Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing. Pencapaian kinerja pada sasaran 8.1. Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.8.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


3

4

5

6

7

8

Juta Rupiah

3.727.020

5.811.531

155,93%

5.333.562

86,14%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2 Realisasi investasi PMA / PMDN (Jutaan)

1

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran-8.1,

yaitu

:

Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, dengan indikator

realisasi investasi PMA/PMDN capaian kinerja sudah

dapat melampaui target sebesar 155,93%, dengan kategori Sangat Baik. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.727.020.000.000,00 pada tahun 2016 ini dapat tererealisasi Rp. 5.811.531.000.000,00. Adapun

perbandingan

realisasi

dan

capaian

dengan

tahun

sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:


88

Tabel III.A.8.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Realisasi investasi PMA / PMDN (Jutaan)

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

Juta

5.333.562

3.727.020

5.811.531

155,93%

-

Jika melihat perbandingan data realisasi pada tabel di atas, maka realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) /Penanaman Modal Dalam

Negeri

dibandingkan

(PMDN)

tahun

dengan

2016

realisasi

mengalami tahun

peningkatan

2015,

yaitu

jika dari

Rp. 5.333.562.000.000,- menjadi Rp. 5.811.531.000.000,-. Tinggginya realisasi investasi ini didukung oleh

kondusifitas daerah dan adanya

kemudahan regulasi dalam berinvestasi. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.8.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.


Satuan



1

2

3

4

5

6

Juta rupiah

5.811.531

6.746.956

86,14%

1.

Realisasi investasi PMA / PMDN

Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pencapaian kinerja Sasaran 8.1 ini sudah mencapai 86,14%. Realisasi investasi PMA/PMDN yang ditarget sampai denan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 6.746.531.000.000,- dan sampai dengan tahun 2016 ini sudah tercapai Rp. 5.811.531.000.000,-. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

89

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 8.1 yang bersumber dari program

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi, dan Program Peningkatah Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar Rp. 277.000.000-, terealisasi sebesar Rp. 266.995.000 atau (96,39%), dengan

demikian

terdapat

efisiensi penggunaan sumber

anggaran sebesar Rp. 10.005.000,- atau sebesar (3,61%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini. 9. Tujuan kesembilan : Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2015,

maka

pencapaian kinerja untuk masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran 9.1. Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan. Capaian kinerjapada sasaran 9.1. Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan untuk masing-masing indikatornya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.9.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1

Kontribusi PDRB industri pengolahan

Target

Realisasi

Capaian

3

4

5

6

%

40,97

38,87


94,87%

Capaian 2015


7 38,87

8 98,81%


Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB industri pengolahan sebagai tolok ukurnya, pada tahun 2016 ini capaian kinerjanya sebesar 94,87% dengan kategori Baik. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa kontribusi PDRB industri pengolahan terrealisasi 38,87% dari target sebesar 40,97%. LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

90

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.9.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan 2015 No.

Indikator

1

Satuan

2

1.


2016

Realisasi

% Capaian

3

4

5

%

38,87

-

Target

Realisasi

6

7

40,97

38,87

% Capaian

8 94,87%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target indikator kontribusi PDRB industri pengolahan tahun 2016 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.9.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.1 Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan

No.

Indikator

Satuan




1

2

3

4

5

6

Unit

38,87

39,34

98,81%

sampai

dengan

1.


Untuk

realisasi

kinerja

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian sasaran ini sudah tercapai 98,81%.

Dari target akhir

RPJMD yang ditetapkan sebesar 39,34%, realisasi sampai dengan tahun ini sudah mencapai 38,87%.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian

sasaran 9.1 ini sudah hapir tercapai di tahun pertama RPJMD. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pencapaian sasaran ini. Sedangkan program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran 9.1

ini antara lain adalah program Peningkatan kapasitas Iptek


91

sistem produksi, dan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 583.831.714,- atau (98,62%), sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber pendanaan sebesar Rp. 8.168.286,- atau 1,38% dari pagu anggaran. b. Sasaran-9.2. Peningkatan peran UMKM dan koperasi. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan Sasaran-9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.9.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

1 2


Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015

3

4

5

6

7

Prosentase peningkatan produksi UMKM

%

5,67

5,67

100,00%

4,95

79,75%


%

82

49,46

60,32%

82

58,19%


Berdasarkan

hasil

8

80,16%

pengukuran

kinerja

sasaran-9.2,

68,97%

yaitu

:

Peningkatan peran UMKM dan koperasi, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

rata-rata capaian kinerjanya tercapai

80,16% sehingga termasuk kategori

Baik. Mengacu pada

hasil

pengukuran di atas terlihat bahwa, pencapaian target untuk indikator prosentase peningkatan produksi UMKM dapat terealisasi 100% dari target sebesar 5,67%. Namun untuk indikator prosentase koperasi aktif, capaiannya baru 60,32%, dari 82% yang menjadi target tahun 2016 hanya terealisasi 49,46%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:


92

Tabel III.A.9.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

5,67

5,67

100,00%

82

49,46

60,32%

1


%

4,96

-

2


%

82

-

Jika memperhatikan perbandingan realisasi target kinerja tahun 2016 dan tahun sebelumnya sebagaimana tabel di atas, maka realisasi untuk indikator yang pertama : prosentase peningkatan UMKM pada tahun 2016 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya, yaitu dari 4,96% menjadi 5,67%. Namun untuk indikator yang kedua, yaitu prosentase koperasi aktif realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 82% menjadi 49,46%.

Hal ini disebabkan adanya Keputusan

Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 114/Kep/M.KUKM:/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi, maka terdapat 380 koperasi yang dinyatakan tidak aktif dan selanjutnya dububarkan. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.9.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.2 Peningkatan peran UMKM dan koperasi % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.

Indikator

Satuan



1

2

3

4

5

6

5,67

7,11

79,75%

49,46

85

58,19%

1


%

2


%

Rata-rata capaian sasaran 9.2

Untuk

realisasi

kinerja

68,97%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian sasaran ini baru LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

93

mencapai 68,97%. Jika dilihat dari realisasi dan capaian indikatornya, maka untuk prosentase peningakatan produksi UMKM realisasinya sebesar 5,67% dengan tingkat capaian 79,75% dari target yang ditetapkan sebesar 7,11% pada akhir RPJMD. Sedangkan untuk indikator prosentase koperasi aktif, dari target yang ditetapkan sebesar 85% realisasinya sampai dengan tahun 2016 baru 49,46% atau capaian kinerja baru mencapai 58,19%. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 9.2 yang bersumber dari program

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menegah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp.1.180.525.000-, terealisasi sebesar Rp.1.106.652.791,- atau

(93,74%), dengan demikian terdapat

efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.73.872.209,- atau sebesar (6,26%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 9.2 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala. 2. Keberadaan alamat dan juga pengurus yang tidak jelas. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah dengan pendataan koperasi yang tidak aktif, dan melakukan pembubaran sesuai

Keputusan

Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 114/Kep/M.KUKM:/XII/2016. c. Sasaran-9.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedagangan. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan Sasaran-9.3 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, tercermin pada tabel sebagai berikut :


94

Tabel III.A.9.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


3

4

5

6

7

8

%

50

61,53

123,06%

42,31

94,17%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Revitalisasi pasar

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran-9.3

yaitu

:

Peningkatan sarana prasarana pedagang, dengan indikator kinerja berupa revitalisasi pasar capaian kinerjanya sudah

tercapai 123,06% sehingga

termasuk kategori Sangat Baik. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, pencapaian target untuk indikator revitalisasi pasar dapat terealisasi 61,53% dari target sebesar 50%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.9.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Revitalisasi pasar

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

%

42,31

-

50

61,53

123,06%

Jika memperhatikan perbandingan realisasi target kinerja tahun 2016 dan tahun sebelumnya sebagaimana tabel di atas, maka realisasi untuk indikator revilatalisasi pasar pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 42,31% di tahun 2015 menjadi 61,53%. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:


95

Tabel III.A.9.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.3 Peningkatan sarana prasarana pedagang Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

5

6

%

61,53

65,34

94,17%

1.

Revitalisasi pasar

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian sasaran ini sudah mencapai 94,17%. Jika dilihat dari realisasi dan capaian indikatornya, maka revitalisasi pasar realisasinya sebesar 65,34% dengan tingkat capaian 94,17% dari target yang ditetapkan sebesar 65,34% pada akhir RPJMD. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 9.3 yang bersumber dari program Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp.6.799.926.000-, terealisasi sebesar Rp.6.247.764.570,- atau (91,88%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.552.161.430 atau sebesar (8,84%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Tidak ada permasalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dalam rangka pencapaian sasaran ini. d. Sasaran-9.4. Peningkatan peran sektor pariwisata. Sedangkan

untuk

pencapaian

kinerja

pelayanan

dengan

Sasaran-9.2. Peningkatan peran sektor pariwisata, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.9.4.1 Capaian Kinerja Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata

Capaian 2015


7

8

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Nilai produksi sektor pariwisata

Target

Realisasi

Capai an

3

4

5

6

Rp.

157.000.000,00


115.018.000,00

73,26 %

112,40 Juta

0,00%

96


kinerja sasaran-9.4 yaitu :

Peningkatan sarana prasarana pedagang, dengan indikator kinerja berupa revitalisasi pasar capaian kinerjanya tercapai 73,26% sehingga termasuk kategori

Cukup. Mengacu pada

hasil

pengukuran di atas terlihat bahwa, pencapaian target untuk indikator revitalisasi pasar dapat terealisasi 61,53% dari target sebesar 50%. Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.9.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata 2015

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capai an

3

4

5

6

7

8

Rp.

112,40 juta

No.

Indikator

Satuan

1

2 Nilai produksi sektor pariwisata

1.

2016

157 juta

115.018.000,00

73,26

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, realisasi pencapaian target untuk nilai produksi sektor pariwisata tahun 2016 ini mengalami sedikit peningkatan

jika

dibandingkan

tahun

sebelumnya,

dari

Rp. 112.400.000,- menjadi Rp. 115.018.000,-. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.9.4.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 9.4 Peningkatan peran sektor pariwisata Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

5

6

Rp.

272,02 juta

965,55 juta

28,17%

1.

Nilai produksi sektor pariwisata


97

Melalui tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, baru mencapai 28,17%. Jika dilihat dari realisasi dan capaian indikatornya, maka nilai produksi sektor pariwisata realisasinya sebesar Rp.272.018.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.965.550.000,pada akhir RPJMD. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 9.4 yang bersumber

dari

Peningkatan

peran

sektor

pariwisata

sebesar

Rp.326.419.000,-, terealisasi sebesar Rp.323.454.000,- atau (99,09%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.2.965.000,- atau sebesar (0,91%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 9.4 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Masih terbatasnya obyek wisata yang dapat dikembangkan. 2. Kurangnya promosi kegiatan pariwisata. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan mengembangkan destinasi pariwisata melalui kegiatan festival

kuliner dan promosi pariwisata melalui media

sosial. 10. Tujuan

kesepuluh

:

Mewujudkan

Penguatan

Pembangunan

Infrastruktur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2016, pencapaian kinerja pada masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran 10.1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi. Capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, tercermin pada tabel sebagai berikut : LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

98

Tabel III.A.10.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

Target

Realisasi

Capaian

3

4

5

6

Capaian 2015


7

8

1

Prosentase jembatan dalam kondisi baik

%

100

90

90,00%

94

92,70%

2

Angka fatalitas korban kecelakaan

(kasus /tahun)

80

95

95%

95

67,86%


92,50%


80,32%


Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya dapat dikategorikan Baik dengan capaian kinerja rata-rata indikator 92,50%. Jika dilihat capaian kinerja per indikator, untuk prosentase jembatan dalam kondisi baik dari target 100% dapat terrealisasi 90%, sedangkan untuk indikator angka fatalitas korban kecelakaan dari target sebanyak 80 kasus/tahun realisasinya masih tinggi yaitu 95 kasus per tahun. Sedangkan perbandingan realisasi dan capaian untuk masingmasing indikator tahun 2016 dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.10.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi. 2015 No.

1

Indikator

2

Satuan

3

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

100

90

90,00%

80

95

95,00%

1


%

94

-

2


Kasus/ tahun

80

-

Jika mengacu pada data yang tersaji pada tabel dimaksud, realisasi pencapaian target pada indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

99

mengalami penurunan, yaitu dari 94% menjadi 90%. Sedangkan pada inidikator angka fatalitas korban kecelakaan cenderung realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dari 80 kasus/tahun menjadi 95 kasus/tahun. Hal ini menunjukkan menurunnya kinerja pada indikator fatalitas korban kecelakaan. Terjadinya penurunan capaian kinerja di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya beberapa bangunan jembatan mengalami kerusakan karena faktor usia, bencana alam, dan peningkatan arus lalu lintas. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel III.A.10.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi Target Akhir RPJMD (2021)


5

6

No.

Indikator

Satuan


1

2

3

4

1


%

90

97

92,78%

2


kasus/ tahun

95

140

67,86%

Rata-rata capaian

Untuk

realisasi

kinerja

80,32%

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian sasaran ini juga belum tercapai, yang diindikasikan dari prosentase rata-rata capaian kinerjanya yang baru mencapai 80,32%. Begitu pun jika dilihat realisasi target per indikator, maka pada indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik, dari target akhir RPJMD sebanyak 97% baru terrealisasi 90,00% atau dengan capaian 92,78%. Capaian target untuk indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian di tingkat LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

100

Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 81,98%, hal ini dapat sebagaimana tergambar dari tabel berikut ini. Tabel III.A.10.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Provinsi Jawa Tengah

No.

Indikator

Satuan

Kabupaten Sukoharjo

Prov. Jateng

Keterangan

1

2

3

4

5

6

90,00

81,98

1


%

Lebih tinggi dari capaian Jawa Tengah

Guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis 10.1 program yang dilaksanakan antara lain : Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.416.473.000.,-,

terealisasi sebesar

Rp.132.527.874.150,- atau (97,15%), dengan

demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.3.888.598.850,- atau sebesar (2,85%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. 11. Tujuan kesebelas : Meningkatkan kerukunan umat beragama.

Dalam

mewujudkan tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2016, pencapaian kinerja pada masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran

11.1.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

sarana

dan

prasarana keagamaan, Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 11.1.Terwujudnya peningkatan kualitas saranan dan prasarana keagamaan, tercermin pada tabel sebagai berikut :


101

Tabel III.A.11.1 Capaian Kinerja Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

90%

66,67

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3


1.

%

23


20

86,98%


Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, dari 1 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya adalah 86,98% sehingga dapat dikategorikan Baik. Perbadingan antara capaian realisasi

tahun 2015 dengan capaian

realisasi tahun 2016, sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel III.A.11.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.


2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

%

73

90%

23

20

86,98%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan capaian realisasi dari tahun 2016 yang mencapai 73% menjadi 23% pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan ada perubahan regulasi dalam pemberian bantuan hibah, yang menyaratkan adanya Badan Hukum bagi calon penerima hibah. Untuk

capaian

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian sasaran ini sudah tercapai sesuai target RPJMD, yang diindikasikan dari prosentase rata-rata capaian kinerjanya yang sudah mencapai 86,98%, sebagaimana tabel di bawah ini : LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

102

Tabel III.A.11.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 11.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan Target Akhir RPJMD (2021)


No.

Indikator

Satuan

Realisasi s.d 2016

1

2

3

4

5

6

%

20

30

66,67%

1.


Guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis 11.1 program yang dilaksanakan antara lain : Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,-, terealisasi sebesar


terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.69.686.574,atau sebesar (55,75%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 10.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Jumlah penerima bantuan hibah berkurang jika dibandingkan tahun 2015. 2. Kelompok penerima bantuan/hibah masih ada yang belum berbadan hukum, sehingga tidak dapat mencairkan bantuan hibah. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan mekanisme penerima bantuan hibah. b. Sasaran 11.2. Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran11.2. Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama, tercermin pada tabel sebagai berikut :


103

Tabel III.A.11.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


3

4

5

6

7

8

ha

1.100

1.100

100,00%

1.100

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.



16,67%


Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama, dengan indikator jumlah

masyarakat

yang

mendapatkan

pengetahuan

wawasan

kebangsaan, capaian kinerjanya sudah mencapai 100% sehingga dapat dikategorikan Baik. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel III.A.11.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.


Orang

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

1.100

1.100

100,00%

1.100

-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pencapaian target tahun 2016 sama dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 1.100 orang.

Untuk

memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2016 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini :


104

Tabel III.A.11.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 11.2 Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.


Satuan



1

2

3

4

5

6

ha

1.100

6.600

16,67%

1.


Untuk

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun

2016

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah capaian sasaran ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni dari 6.600 orang sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 1.100. orang, atau baru tercapai 16,67%. Program dan anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 11.2 yang bersumber dari program

Program Kemitraan Pengembagan

Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.000.000,-, terealisasi sebesar

Rp.183.038.000,- atau (98,94%),

dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.1.962.000,- atau sebesar (1,06%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 11.2 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya : 1. Adanya indikasi menurunnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di masyarakat. 2. Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap solidaritas sosial dan nilainalai luhur budaya bangsa. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan lebih meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan Forum Pembauran bagi WNI Keturunan, sarasehan antar generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.


105

12. Tujuan keduabelas : Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2015, pencapaian kinerja pada masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran 12.1. Tersedianya sarana seni dan budaya. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 12.1. Tersedianya sarana seni dan budaya,tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.12.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


3

4

5

6

7

8

jenis

193

193

100,00%

193

100%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.


Pencapaian Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya, dengan indikator

cakupan benda, situs, kawasan budaya yang

dilestarikan capaian kinerjanya sudah sesuai target atau mencapai 100% sehingga dapat dikategorikan Baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya,

cakupan

benda,

situs,

kawasan

budaya

yang

dilestarikan, maka realisasi tahun 2016 ini sama dengan realisasi tahun 2015, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:


106

Tabel III.A.12.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1.


2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

193

193

100,00%

jenis

193

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian sasaran 12.2 ini sampia dengan tahun 2016 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah pada RPJMD, maka dapat dicermati pada tabel berikut ini : Tabel III.A.12.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.1 Tersedianya sarana seni dan budaya % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.

Indikator

Satuan



1

2

3

4

5

6

jenis

193

193

100%

1.


Berdasarkan tabel tersebut di atas, pencapaian target kinerja Sasaran 12.1 sampai dengan akhir tahun 2016 ini sudah dapat mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan, yakni 100%. Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan dengan target akhir sebanyak 193 jenis sudah dapat terrealiasasi di tahun 2016 Program penunjang dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis 12.1 yang dilaksanakan adalah program

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya, sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp..21.557.130 atau (86,23%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.3.442.870,- atau sebesar (13,77%)

dari

pagu

anggaran


yang

ditetapkan.

Tidak

terdapat

107

permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dalam rangka pencapaian sasaran 12.1 ini.

b.

Sasaran 12.2. Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah. Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 12.2. Terwujudnya peningkatan sarana seni dan budaya, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.12.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2016


4

5

6

7

8

40

40

100,00%

30

66,67%

%

5

5

100,00%

5

100,00%

%

0

0

0,00%

0

0,00%

Tahun 2016 No.


Satuan

1

2

3

1

Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif Prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif

2

3

%


66,66%



Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah, dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya dapat dikategorikan Cukup dengan capaian kinerja rata-rata indikator 66,66%. Jika dilihat capaian kinerja per indikator, 2 (dua) indikator

yaitu prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif dan

prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah terrealisasi

100%,

pertunjukan

seni

sedangkan dan

budaya

untuk yang

indikator

prosentase

representatif

belum

dapat sarana dapat

direalisasikan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator dengan realisasi tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

108

Tabel III.A.12.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah 2015 No.

Indikator

Satuan

1

2

1

Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif Prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah Proentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif

2

3

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

%

30

-

40

40

100,00%

%

5

-

5

5

100,00%

%

0

-

0

0

0,00%

Jika dicermati dari tabel di atas, terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja pada indikator prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif dari 30% di tahun 2015 menjadi 40% pada tahun 2016, sedangkan untuk indikator prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah, realisasi kinerja selama tahun 2015 dan 2016 tidak terjadi peningkatan atau tetap. Untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran 12.1 sampai dengan tahun 2016 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel III.A.12.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.2 Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah % Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)

No.

Indikator

Satuan



1

2

3

4

5

6

1

Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif Prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif

40

60

66,67%

5

5

100,00%

0

0

0,00%

2 3


% % %

83,33%

Berdasarkan tabel di atas, dari rata-rata nilai capaian kinerjanya, maka pencapaian sasaran 12.2 sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai 83,33% dari target yang ditetapkan di akhir RPJMD. Untuk indikator prosentase peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah sudah mencapai 100%, indikator prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

109

mencapai 66,67%, sedangkan untuk prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif sampai tahun 2016 belum ada realisasi. Program penunjang dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis 12.2 yang dilaksanakan adalah program Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan

Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program

Keragaman

Budg

kaya

sebesar

Rp.678.000.000,-,

terealisasi sebesar


terdapat

penggunaan

efisiensi

sumber

anggaran

sebesar

Rp.

20.876.000,- atau sebesar (3,08%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dalam pencapaian sasaran 12.2 ini masih terdapat kendala berupa kurangnya saran dan prasarana untuk peningkatan pertunjukan seni dan budaya, baik berupa gedung kesenian maupun event festival. Sehingga alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan mengusulkan pembangunan gedung kesenian dan menyelenggarakan event festival yang lebih banyak. c. Sasaran 12.3. Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Pencapaian indicator kinerja pada sasaran 12.2.Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.12.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 12.3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

3

1 2 3

Rasio Atlit yang berprestasi Jumlah cabang olahraga Cabang yang berprestasi Prosentase pemuda / % organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional / inter nasional Rata-rata Capaian Sasaran


Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015

4

5

6

7

8

8

8

100,00%

8

40,00%

22

18

81,82%

22

81,82%

46

45

97,83%

45

92,00%

93,21%

71,27%

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, rata-rata capaian kinerja LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

110

Sasaran 12.3 sebesar 93,21% atau dikategorikan Baik. Jika dilihat capaian kinerja per indikatornya, 2 (dua) indikator sudah dapat tercapai 100%, yaitu rasio atlit yang berprestasi dan jumlah cabang olahraga yang berprestasi. Sedangkan untuk indikator prosentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional tercapai 97,83%. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.A.12.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.2 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan 2015 No.

Indikator

Satuan

2

3

1 1 2 3

Rasio Atlit yang berprestasi Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Prosentase pemuda / organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional / inter nasional

Cabang

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

8

-

8

8

100,00%

22

-

22

18

81,82%

45

-

46

45

97,83%

%


93,21%

Apabila dilihat dari tabel tersebut di atas, perbandingan antara realisasi target dari ketiga indikator kinerja Sasaran 12.3 pada tahun 2016 dan 2015 cenderung sama. Meskipun tingkat capaian kinerjanya tinggi, namun hal ini menunjukkan belum adanya peningkatan

pencapaian

kinerja

mengetahui

dari

tahun

sebelumnya.

Selanjutnya

untuk

perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


111

Tabel III.A.12.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 12.3 Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

No.

2 3


Indikator

Satuan


2

3

4

5

6

8

20

40,00%

Cabang

22

18

81,82%

%

46

50

92,00%

1 1


Rasio Atlit yang berprestasi Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Prosentase pemuda / organisasi pemuda yang berprestasi dikancah nasional / inter nasional Rata-rata Capaian Sasaran 12.3

71,27%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran 12.3 sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai 71,27% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Capaian indikator yang sudah relatif terpenuhi adalah indikator

jumlah

pemuda/organisasi

cabang

olahraga

pemuda

yang

yang

berprestasi,

berprestasi

prosentase di

kancah

nasional/internasional mencapai 92,00%. Namun pada indikator rasio atlit yang berprestasi, dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebanyak 20 sampai dengan tahun 2016 baru terealisasi 8, sehingga prosentase capaian kinerjanya masih rendah yaitu 40%. Pencapaian Sasaran Strategis 12.3 didukung dengan pelaksanaan program : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.268.100.000,-, terealisasi sebesar Rp.258.525.000,- atau (96,43%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.9.575.000,- atau sebesar (3,57%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 12.3 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala antara lain : 1. Belum tersedianya data base kepemudaan yang valid. 2. Cakupan program Bidang Kepemudaan yang terlalu luas, meliputi usia 1630 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.


112

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah : 1. Menyusun database kepemudaan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan, program dan kegiatan bidang kepemudaan. 2. Memprioritaskan program dan kegiatan kepada sasaran yang lebih specifik, terutama yang mendukung pada pencapaian sasaran stargetis yang telah ditetapkan. 13. Tujuan ketigabelas : Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2016, pencapaian kinerja pada masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran

13.1.

Terwujudnya

lingkungan

yang

kondusif

bagi

partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 13.1. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum, tercermin pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.A.13.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 13.1 Terwujudnnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


4

5

6

7

8

450

258

450,43%

450

400,99

300

416

299,61%

367

100,00

Tahun 2016 No.

1 1 2

Indikator

Satuan

2

3

Jumlah kasus tindak Kasus pidana per tahun /tahun Jumlah kasus Kasus pelanggaran PERDA per /tahun tahun Rata-rata Capaian Sasaran 13.1


375,02%

250,18%

113

Capaian sasaran strategis Sasaran 13.1 Terwujudnya lingkungan yang

kondusif

bagi

partisipasi

masyarakat

dalam

sinergitas

pembangunan khususnya para penegak hukum, tercapai 375,02% atau dikategorikan Sangat Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : untuk indikator jumlah kasus tindak pidana dengan capaian 450,43%, karena dari target sebanyak 450 kasus/tahun, terjadi penurunan hingga hanya terjadi 258 kasus/tahun. Sedangkan untuk jumlah kasus pelanggaran PERDA dari target 300 kasus/tahun di tahun 2016 terjadi hingga 416 kasus per tahun atau dengan capaian 299,61%. Apabila dibandingkan dengan dua tahun terakhir 2015 dan tahun 2016, maka dapat dillihat pada tabel sebagai berikut: Tabel III.A.13.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 13.1 Terwujudnnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum 2015 No.

1 1 2

Indikator

Satuan

2

3

Jumlah kasus tindak Kasus pidana per tahun /tahun Jumlah kasus Kasus pelanggaran PERDA per /tahun tahun Rata-rata Capaian Sasaran 13.1

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

8

450

-

450

258

450,99

365

-

300

416

299,61 375,02%

Pada indikator jumlah kasus tindak pidana terjadi penurunan dari 450 kasus di tahun 2015 menjadi 258 kasus di tahun 2016. Sedangkan untuk jumlah kasus pelanggaran Perda justru meningkat dari 365 kasus di tahun 2015 menjadi 416 kasus di tahun 2016. Masih relatif tingginya jumlah kasus pelanggaran Perda ini disebabkan pada tahun 2016 diterbitkan Instruksi Bupati Skoharjo tentang Moratorium Izin Toko Modern, sehingga banyak toko modern baik yang belum berizin dan/atau habis masa berlakunya izin yang didak dapat mengurus perpanjang izinnya. Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


114

Tabel III.A.13.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 13.1 Terwujudnnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum

No.

Indikator

1

2

1


2

Jumlah kasus pelanggaran PERDA per tahun Rata-rata Capaian Sasaran 13.1

Satuan




3

4

5

6

258

400

400,36

300

300

100,00

Kasus /tahun Kasus /tahun

250,18%

Berdasarkan tabel di atas, dari rata-rata capaian Sasaran 13.1 sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD sudah dapat melampau target hingga 250,18%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya capaian kinerja pada indikator jumlah kasus tindak pidana yang terjadi sampai dengan 2016 hanya 258 kasus/tahun, hingga capain kinerja sudah mencapai 400,36% dari target RPJMD. Program dan anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 13.1 yang bersumber dari Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), dengan alokasi anggaran Rp.5.273.804.000-,

terealisasi

sebesar

sebesar

Rp.5.229.654.000,-

atau

(95,33%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.259.990.000,- atau sebesar (4,67%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 13.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala di antaranya

masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan

anggota Satpol PP. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan melaksanakan program Diklat dan Bintek bagi anggota Satpol PP.


115

b. Sasaran

13.2.

Terwujudnya

sinergi

pembangunan

antara

pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 13.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat, tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.A.13.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 13.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

Target

Realisasi

Capaian

Capaian 2015


3

4

5

6

7

8

%

13

13

100,00%

13

32,50%

Tahun 2016 No.

Indikator

Satuan

1

2

1.

Prosentase MOU pemerintahan dengan perguruan tinggi yang di tindak lanjuti

Capaian sasaran 13.2 yang ditunjukkan dengan indikator berupa prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100%, atau dalam ketegori Baik Sekali. Dari target yang ditetapkan 13% dapat direalisasikan 13%. Sedangkan

jika

dibandingkan

dengan

capaian

kinerja

tahun

sebelumnya, maka realisasi tahun 2016 ini jauh melebihi capaian tahun 2015, karena pada tahun 2015 belum ada realisasinya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini: Tabel III.A.13.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016 Sasaran 12.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat 2015 No.

1 1.

Indikator

Satuan

2 Prosentase MOU pemerintahan dengan perguruan tinggi yang di tindak lanjuti

2016

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

3

4

5

6

7

8

%

13

100%

13

13

100,00%


116

Untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran 12.1 sampai dengan tahun 2016 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel III.A.13.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 13.2 Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintahan daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

No.

Indikator

Satuan



2

3

4

5

6

%

13

40

32,50%

1 1.


Prosentase MOU pemerintahan dengan perguruan tinggi yang di tindak lanjuti

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran 13.2 sampai dengan tahun 2016 baru menunjukkan pada angka 32,50% dari target akhir RPJMD. Dari target yang ditetapkan sebesar 40%, sampai dengan tahun 2016 ini baru terealisasi 13% saja. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

13.2

ini

antara

lain

adalah

program

Penelitian

dan

Pengembangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.000.000,terealisasi sebesar 314.988.750,- (100,00%) dengan demikian terdapat sisa lebih penggunaan sumber daya sebesar Rp.11.750,- atau 0,01%. B. Akuntabiltas Keuangan 1. Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan analis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya sebagaimana telah diuraikan pada subbab terdahulu, maka simpulan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagimana tabel di bawah ini:


117

Tabel III.B.1 Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya kapasitas kelembagaan

% Capaian Kinerja

Indikator 1

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

2

Tingkat Kapabilitas APIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan

3

1.2

Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya

4

1.3

Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif

5


2.1

Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

6

*)

0,00%

99,23%

Prosentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan kinerja di internet Prosentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat.

100,00%

93,09%

80,00%

93,09%

100,00%

93,89%

*)

86,98%

7.

2.3

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

8.

Prosentase masyarakat diakomodir.

3.1

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana

9.

Angka Kelahiran

pendidikan

50,00%

87,98%


Terwujudnya untuk semua

82,00%

97,00%

2.2

3.2

101,33%

% Realisasi Anggaran

Aspirasi yang

10.

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru)

111,25%

11.

Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (allmethods)

97,94%

12.

Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk

78,72%

13.

Rata-rata Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil

80,22%

14. 15.

100,72% 101,49%

16.

Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Putus sekolah SMA

17.

Angka Putus sekolah SMP

110,00%


95,43%

141,67%

118

Sasaran Strategis 3.3


% Capaian Kinerja

Indikator

*) 140,32%


18. 19.

Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu

71,50%

20.

Angka Kematian Bayi

98,80%

21.


115,59% 334,00%

97,92%

88,43%

4.1


22.

Prosentase penanganan PMKS

4.2


23.

Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial Prosentase Transmigran yang diberangkatkan

92,27%

Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tingkat Pengangguran Terbuka

100,00%

100,00%

93,91%

94,38%

24.

0,00%

4.3


25.

4.4

Meningkatnya kerja

kesempatan

26.

5.1

Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

27.


42,00%

75,08%

5.2

Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

28.

Cakupan minum

air

99,38%

70,47%

5.3

Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

29.

Cakupan Pelayanan sanitasi

99,48%

88,17%

30.

Cakupan Persampahan

87,50%

31.

Produktifitas

6.1

32.

pelayanan

Layanan

89,18%

- Padi (Kw/ha)

104,56%

- Jagung (Kw/ha)

105,98%

- Kedelai (Kw/ha)

107,53%

Jumlah Produksi (Ton) Padi

6.2

6.3

6.4

Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan

114,21%

Jagung

86,77%

Kedelai

110,84%

33.

Jumlah Produksi Daging Sapi

(ton)

34.

Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari)

130,18%

35.

100,58%

Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pertanian

36. 37.

Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) Prosentase Kondisi Irigasi Baik Pembangunan Embung

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

38.



126,45%

94,23%

81,42%

89,91%

0,00% *)

89,20%

119

Sasaran Strategis

% Capaian Kinerja

Indikator

7.1

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

39.


7.2


40.

0,00%

0,00%


100,00%

96,04%

41.

Rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt)

100,00% 155,93%

96,39%

94,87%

98,62%

100,00%

93,74%

8.1

Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

42.

Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)

9.1

Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan Peningkatan peran UMKM dan koperasi

43.

Kontribusi PDRB industri pengolahan. Prosentase peningkatan produksi UMKM

9.2


44. 45.


9.3

Peningkatan sarana prasarana perdagangan

46.

Revitalisasi pasar (%)

9.4

Peningkatan peran sektor pariwisata

47.

Nilai Produksi pariwisata

10.1

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

60,32% 123,06%

91,88%

sektor

73,26%

99,09%

48.

Prosentase Jembatan dalam kondisi baik

90,00%

97,15%

49.

Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)

95,00% 86,96%

44,25%

11.1


50.


11.2


51.


100,00%

98,94%

12.1


52.

Cakupan benda, kawasan budaya dilestarikan

situs, yang

100,00%

86,23%

12.2


53.

Prosentase sanggar dan budaya yang aktif

seni

100,00%

96,92%

54.

Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah

100,00%

55.

Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif

0,00%

56.

Rasio Atlit yang berprestasi

57.

Jumlah cabang yang berprestasi

olahraga

81,82%

58.

Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional

97,83%

12.3



100,00%

96,43%

120

Sasaran Strategis 13.1

13.2

% Capaian Kinerja

Indikator


59.


450,43%

60.

Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun

229,61%

61.


100,00%

% Realisasi Anggaran 99,16%

100,00%

2. Realisasi Anggaran Kebijakan umum pengelolaan keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun

Anggaran

2016

meliputi

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah,

Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Tabel B.3.1 Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 (unaudited) No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi I.

Pendapatan

1.921.753.246.000

1.932.004.581.095

100,53

314.896.567.000

363.271.433.433

115,36

2. Pendapatan Transfer

1.605.288.016.000

1.520.767.740.253

94,73

3. Lain-lain Pendapatan ....yang Sah

1.568.663.000

47.965.407.409

3057,73

Belanja

1.928.844.453.000

1.650.404.440.343

85,56

1. Belanja Operasi

1.561.373.141.000

1.322.576.105.898

84,71

362.327.710.000

327.611.459.445

90,42

5.143.602.000

216.875.000

4,22

230.517.445.000

229.456.445.000

99,54

(237.608.652.000)

52.212.180.752

(21,97)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

II.

2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga Transfer Surplus/(defisit) III.

Pembiayaan 1. Penerimaan Pembiayaan ....Daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan ....Daerah Pembiayaan Netto

366.310.929.000

366.310.929.362

128.702.277.000

128.702.276.267

237.608.652.000

237.608.653.095

0.00

289.820.833.847

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

100,00 100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo


121

Uraian rinci kebijakan umum pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Pengelolaan Pendapatan Daerah a.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan umum pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan

wujud

dari

partisipasi

langsung

masyarakat

dalam

mendukung proses pembangunan. Upaya mengoptimalkan pendapatan tersebut ditempuh melalui : 1)

Intensifikasi Intensifikasi

pendapatan

merupakan

upaya

peningkatan

pendapatan melalui : -

Pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti sehingga tunggakan dapat ditekan,

-

Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas proses perencanaan, penetapan dan pemungutan pajak,

2)

-

Peningkatan tertib administrasi pajak

-

Penyuluhan kepada masyarakat

-

Penataan peraturan perpajakan

Ekstensifikasi Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi obyek pajak dan subyek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pendapatan Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi tersebut diprioritaskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kebijakan pendapatan daerahuntuk Dana Perimbangan dan Lain-lain LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

122

Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau provinsi. Target Pendapatan Daerah

pada tahun anggaran 2016 yang

dituangkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo sebelum dan setelah perubahan APBD adalah sebagai berikut : Tabel B.3.2 Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan Tahun 2016 Uraian Sebelum Perubahan APBD Setelah Perubahan APBD Kenaikan(Penurunan)

Target PAD (Rp)

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah

264.729.757.000

1.056.467.156.000

479.747.509.000

314.896.567.000

1.248.568.989.000

356,567,734,000

50.160.510.000

192.101.833.000

(123.179.775.000)

18,95

18,28

(25,68)

% Kenaikan (Penurunan)

Penetapan target Dana Perimbangan Kabupaten Sukoharjo tersebut berdasarkan : a.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2016; Sedangkan penetapan target dari lain-lain pendapatan daerah

yang sah berdasarkan : a.

Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam


123

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2016 b.

Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp1.921.753.246.000,00. Realisasi atas target pendapatan tersebut adalah Rp1.932.004.581.095,00. Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel. B. 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (unaudited) Tahun Anggaran 2016 Uraian

1

2

Realisasi

1.921.753.246.000

1.932.004.581.095

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

314.896.567.000

363.339.918.433

a.

Pendapatan Pajak Daerah (PAD)

138.000.000.000

b.

Pendapatan Retribusi Daerah

% Realisasi 100,53 115,38

182.747.521.841

132,43

23.447.334.859

97,04

24.163.470.000

c.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

29.091.506.000

11.388.912.261

39,15

d.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

123.641.591.000

145.687.664.472

117,83

1.605.288.016.000

1.520.767.740.253

94,73

1.248.568.989.000

1.246.954.769.893

99,87

Pendapatan Transfer a. Dana Perimbangan b.

Dana Penyesuaian

108.722.059.000

96.619.355.000

88,87

c.

Transfer Pemerintah Provinsi

180.138.434.000

109.901.181.360

61,01

67.858.534.000

67.292.434.000

99,17

1.568.663.000

47.965.407.409

3.057,73

d. 3

Target

Transfer Pemerintah Provinsi

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah a.

Pendapatan Hibah

966.757.000

9.989.000.000

1.033,25

b.

Pendapatan Lainnya

601.906.000

37.976.407.409

6.309,36


124

Keberhasilan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)pada tahun 2016 ditunjukkan oleh realisasi 3 jenis PAD telah dapat melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp.313.947.492.011,00 maka terdapat

kenaikan

penerimaan

PAD

sebesar

13.57%

atau

Rp.49.299.811.422,00. Berdasarkan tabel 3.3 Pajak daerah dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penyumbang terbesar PAD. Rincian dari pendapatan Pajak Daerah sebagai adalah sebagai berikut : Tabel B.3.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016

1

Pajak Hotel

4.300.000.000

5.308.447.131

% Realisasi 123.45

2

Pajak Restoran

8.100.000.000

9.613.015.603

118.68

3

Pajak Hiburan

3.100.000.000

3.562.332.168

114.91

4

Pajak Reklame

4.500.000.000

4.839.583.793

107.55

5

Pajak Penerangan Jalan

61.250.000.000

63.601.337.296

103.84

6

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

450.000.000

565.095.160

125.58

7

Pajak Parkir

500.000.000

597.459.225

119.49

8

Pajak Air Bawah Tanah

1.300.000.000

1.437.342.177

110.56

9

PBB

27.000.000.000

35.480.427.946

131.41

10

BPHTB

27.500.000.000

57.742.481.342

209.97

138.000.000.000

182.747.521.841

132.43

No

Uraian

Target

Jumlah

Realisasi

Realisasi pajak daerah sebesar Rp. 182.747.521.841.00 atau 132.43% tersebut diperoleh dari 10 jenis pajak daerah yang seluruhnya telah melampau target. c.

Permasalahan dan solusi

Meskipun

penerimaan

PAD

telah

dapat

melampaui

target.namun berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal yang perlu mandapat perhatian yaitu : LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

125

a.

PAD sebagai wujud partisipasi langsung masyarakat Sukoharjo dalam

pembangunan

daerah

belum

mampu

mendominasi

pendapatan daerah. Porsi PAD dalam pendapatan daerah baru mencapai 18.80% dari realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp1.932.004.581.095,00. Permasalahan

tersebut

disebabkan

olehkurangnya

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi. serta adanya tarip pungutan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. b.

Penetapan target PAD belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh potensi pendapatan yang ada. hanya berdasarkan trend realisasi pendapatan tahun tahun sebelumnya.

2. Pengelolaan Belanja Daerah a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah 1). Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian direncanakan.

Hal

tersebut

hasil dari input

bertujuan

untuk

yang

meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi pengunaan alokasi anggaran. 2). Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3). Belanja Administrasi Umum Non Gaji dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


126

b. Target, Realisasi Belanja dan Transfer Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. anggaran

belanja

daerah

dan

transfer

ditetapkan

sebesar

Rp. 1.928.844.453.000,00.Realisasi belanja dan transfer pada tahun 2016 adalah Rp.1.650.404.440.343,00 atau 86,98%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel B.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah (unaudited) Tahun 2016 Uraian I.

Anggaran

Realisasi

% Realisas i

Belanja

1.928.844.453.000

1.650.404.440.343

1. Belanja Operasi

1.561.373.141.000

1.322.576.105.898

a.

Belanja Pegawai

1.199.483.040.000

1.011.210.156.899

b.

Belanja Barang

262.357.226.000

222.506.496.851

c.

Belanja Bunga

2.780.000

2.779.148

d.

Belanja Hibah

75.070.095.000

67.776.173.000

e.

Belanja Bantuan Sosial

24.460.000.000

21.080.500.000

86.18

2. Belanja Modal

362.327.710.000

327.611.459.445

90.42

3. Belanja Tidak Terduga

5.143.602.000

216.875.000

230.517.445.000

229.456.445.000

1. Penerimaan ....Daerah

366.310.929.000

366.310.929.362

2. Pengeluaran ....Daerah

128.702.277.000

128.702.276.267

II.

Transfer

III.

Pembiayaan

86.98 84,71 84.30 84.81 99.97 90.28

4.22 99,54

100.00 100.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo


127

BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD KabupatenSukoharjo tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (self assessment) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (self evaluation). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat outcome dan sebagian masih berupa indikator out put. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja indikator

sasaran strategis dan

kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo pada Tahun berhasil.

2016

secara

keseluruhan

sangat

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35

Sasaran Strategis Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa

10 Sasaran (28,57%) dikategorikan "Sangat Baik", 16 Sasaran

(45,71%) dikategorikan "Baik", 2 Sasaran (5,71%) dikategorikan "Cukup Baik",

dan

6 Sasaran

(17,14%)

dikategorikan

"Kurang". Semantara

terdapat 1 sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

128

bahan pangan, tidak dapat dianalisa capaian kinerjanya karena data indikatornya berupa Nilai Tukar Petani untuk tahun 2016 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu ; Dinas, Lemtekda, Lembaga Lain, RSUD , Setda, Sekretariat DPRD, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo

sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (

RKPD)

Kabupaten Sukoharjo Tahun

2016.

Adapun perincian rata-rata capaian kinerja per sasaran dan kategorinya, sebagai berikut: Tabel IV.A.1 Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

KATEGORI

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif

3

83,78%

Baik

1

97,00%

Baik

1

0,00%

Kurang

Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana Terwujudnya pendidikan untuk semua Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

1

40,00%

Kurang

1

80,00%

Baik

1

100,00%

Baik

5

92,03%

Baik

4

113,47%

Sangat Baik

4

118,10%

Sangat Baik

SASARAN

1.1 1.2

1.3

2.1 2.2

2.3

3.1

3.2 3.3


129

4.1


1

334,00%

Sangat Baik

4.2


2

46,96%

Kurang

4.3

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya kesempatan kerja Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

100,00%

Baik

1

93,91%

Baik

1

42,00%

Kurang

Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

1

99,38%

Baik

2

93,44%

Baik

6.1

Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan

7

108,48%

Sangat Baik

6.2

Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pertanian

2

115,53%

Sangat Baik

2

47,11%

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan Peningkatan peran UMKM dan koperasi Peningkatan sarana prasarana perdagangan Peningkatan peran sektor pariwisata Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama Tersedianya sarana seni dan budaya

1

Data belum dirilis

1

0%

2

100,00%

Baik

1

155,93%

Sangat Baik

1

94,87%

Baik

2

80,16%

Baik

1

123,06%

1

73,26%

Cukup

2

92,50%

Baik

1

86,96%

Baik

1

100,00%

Baik

1

100,00%

Baik

4.4 5.1

5.2 5.3

6.3 6.4

7.1 7.2 8.1

9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 11.1

11.2 12.1


Kurang

Kurang

Sangat Baik

130

12.2

12.3 13.1

13.2

Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembanguan khususnya para penegak hukum Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

Sedangkan

3

66,66%

Cukup

3

93,21%

Baik

2

375,02%

Sangat Baik

1

100,00%

Baik

dari 65 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo tersebut, sebanyak 22 indikator atau (33,85%) dalam kategori Sangat Baik, sebanyak 29 indikator (44,62%) dengan kategori Baik, dan sebanyak 1 indikator (1,54%) dengan kategori Cukup Baik serta 10 indikator (15,38%) dengan kategori Kurang. Sementara masih terdapat 4 (empat) indikator kinerja

yang tidak dapat dianalisis karena data belum dirilis oleh

instansi yang berwenang, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, Angka Kelahiran, angka Usia Harapan Hidup dan Nilai Tukar Petani. Nilai rata‐rata capaian Kinerja Utama dari 61 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah 103,62% dengan Kategori Sangat Baik,

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di antaranya: 1. Dalam pencapaian di beberapa sasaran strategis masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumberdaya yang ada, baik SDM, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana. 2. Permasalahan yang terkait dengan faktor ekternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis. Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah : 1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumberdaya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

131

pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain-lain. 2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum SKPD. 3. Mengoptimalkan

fungsi

Sistem

Informasi

Manajemen

Perencanaan

Pembangunan dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi. Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 ini di samping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat pula dimanfaatkan pula untuk : b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c.

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang telah baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo,

Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,

H. WARDOYO WIJAYA, SH., MH.


132

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016

Recommend Documents